BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Konsep, Konstruk dan Variabel Penelitian
2.1.1
Akuntansi Sektor Publik Akuntansi merupakan suatu disiplin ilmu yang terus menerus berkembang
dengan semakin meningkatnya kebutuhan informasi dari satuan-satuan ekonomi, informasi yang dihasilkan akuntansi sangat berguna bagi pengambilan keputusan diantara berbagai alternatif. Perkembangan tersebut telah menempatkan akuntansi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kegiatan ekonomi, baik yang bersifat profit maupun bersifat non-profit. Pemerintah sebagai bentuk organisasi non-profit, memerlukan informasi akuntansi untuk menyerahkan persoalan-persoalan akuntansi yang terjadi dalam lingkungan pemerintahannya, namun data yang diperlukan berbeda dengan data yang diperlukan oleh organisasi yang bersifat profit. Untuk itulah, maka akuntansi pemerintahan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan (financial information) mengenai pemerintahan disemua tingkatan dan unit kerja yang ada. American Accounting Association (1970) dalam Glyn (1983) mengatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik (ASP) terkait tiga hal pokok yaitu, penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. ASP berfungsi sebagai alat informasi bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.
Bagi
pemerintah
informasi
akuntansi
digunakan
dalam
proses
pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Pengertian Akuntansi Sektor Publik Akuntansi sektor publik menurut Bastian (2004) akuntansi dana masyarakat yang dapat diartikan sebagai mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat.
Pengertian Akuntansi Sektor Publik menurut Mardiasmo (2002) adalah sebagai berikut : “Akuntansi sektor publik tujuan utama organisasi bukan untuk memaksimumkan laba tetapi memberikan layanan publik (public service)”. Mardiasmo (2002:14) mengemukakan bahwa : “Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyedia informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik”. Dari beberapa pengertian akuntansi pemerintahan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi pemerintah dipakai untuk mencatat, menyimpulkan dan melaporkan serta menginterpretasikan transaksi unit dan agensi pemerintah yang tidak bertujuan mencari laba. 2.1.2
Standar Akuntansi Pemerintahan Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara/daerah adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. 2.1.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdapat didalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 paragraf lima tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbunyi: “SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain itu SAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan
pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut. 2.1.2.2 Tujuan dan Peranan Standar Akuntansi Pemerintahan Tujuan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan adalah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terlihat pada halaman berikutnya, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah digunakan sebagai acuan bagi : 1) Penyusunan standar akuntansi keuangan pemerintah atau sekarang disebut dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam pelaksanaan tugasnya. 2) Penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan pemerintah. 3) Aparat pengawasan fungsional yang mempunyai tugas untuk memeriksa laporan keuangan keuangan pemerintah dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan pemerintah. 4) Para pemakai untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah yang telah disusun sesuai dengan standar keuangan pemerintah. Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa empat acuan dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah merupakan bagian dari tujuan dan peranan standar akuntansi pemerintahan. 2.1.3
Akuntabilitas Tidak
hanya
perusahaan-perusahaan
yang
selalu
memerlukan
pertanggungjawaban atas kegiatan usahanya, lembaga pemerintahan juga memerlukan pertanggungjawaban yang baik untuk menilai kinerja sektor publik
juga untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang diterima sektor publik yang berasal dari masyarakat. Menurut keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.589/IX/6/Y/99 akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memilih
hak/berkewenangan
untuk
meminta
keterangan
atau
pertanggungjawaban. Pemberlakuan undang-undang otonomi daerah harus dapat meningkatkan daya inovatif dari pemerintah dearah untuk dapat memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas (Yahya, 2011) Pengertian akuntabilitas menurut Ulum (2004) adalah sebagai berikut: “Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksana kegiatannya”. Pengertian akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2002) adalah sebagai berikut: “Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Adapun menurut PP No.24 Tahun 2005 tentang SAP adalah sebagai berikut : “Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”. Dari pengertian di atas dapat diambil intinya bahwa akuntabilitas sektor publik memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan karena penyelenggaraan akuntabilitas sektor publik bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat.
Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh orang sektor publik terdiri dari beberapa dimensi. Elwood (1993) yang dialih bahasakan oleh Mardiasmo (2002) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh orang sektor publik, yaitu : 1. 2. 3. 4.
“Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum Akuntabilitas proses Akuntablilitas program Akuntabilitas kebijakan”.
Dimensi akuntabilitas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum Terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power) sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturaan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik. 2. Akuntabilitas proses Terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang tepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark-up dan pungutan-pungutan lain diluar yang ditetapkan, serta sumber-sumber efisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati dalam pemberian kontrak tender adalah proses tender yang dilakukan secara fair melalui Complusory Competitive Tendering (CCT) ataukah dilakukan melalui pola korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. Akuntabilitas program Terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal. 4. Akuntabilitas kebijakan Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Pasal 7 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang memberinya kepercayaan. Lebih jauh, LAN RI dan BPKP (2001) menjelaskan pembagian akuntabilitas sebagai berikut: a. Akuntabilitas keuangan Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. b. Akuntabilitas manfaat Akuntabilitas manfaat (efektivitas) pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini, seluruh aparat pemerintahan dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan (dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya) dan tidak hanya sekedar kepatuhan
terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur. Efektivitas yang harus dicapai bukan hanya berupa output akan tetapi yang lebih penting adalah efektivitas dari sudut pandang output. Akuntabilitas manfaat hampir sama dengan akuntabilitas program. c. Akuntabilitas prosedural Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu
prosedur
penetapan
dan
pelaksanaan
suatu
kebijakan
telah
mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. Pengertian akuntabilitas prosedural ini adalah sebagaimana dengan akuntabilitas proses. Berdasarkan deskripsi akuntabilitas yang diuraikan diatas, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka semua intansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksana misi instansi yang bersangkutan (LAN RI dan BPKP, 2001) 2.1.4 Transparansi Salah satu unsur utama di dalam pelaporan keuangan pemerintah adalah transparansi. Menurut Mardiasmo (2002) pengertian transparansi adalah: “Keterbukaan Pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat”. Pengertian transparansi menurut Nordiawan (2006) adalah sebagai berikut: “Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat
memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan”. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa transparansi di suatu negara dapat tercipta apabila sistem pemerintahan negara tersebut memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Salah satu unsur utama di dalam good governance adalah transparansi. Transparansi
maksudnya
dalam
menjalankan
pemerintahan,
pemerintah
mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Mardiasmo (2002) mengatakan : “Transparansi atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan”. Transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut : 1) Publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, 2) Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang perizinan prosedurnya, 3) Publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah, 4) Transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyekproyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga, dan 5) Kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa transparansi di suatu negara dapat tercipta apabila sistem pemerintahan negara tersebut memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. 2.1.5
Pertanggungjawaban
2.1.5.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban adalah kegiatan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang telah diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya. Dalam organisasi, pertanggungjawaban adalah kewajiban yang harus dilaksanakan karena tugas, fungsi, pengangkatan, atau pekerjaannya. Pengertian pertanggungjawaban menurut Hansen-Mowen (2006) : “Responsibility Accounting is a system that measures the result of each responsibility center according to the information managers need to operate their centers”. Sedangkan menurut Mulyadi (2001): “Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan”. Dari
pengertian
diatas
maka
dapat
disimpulkan
bahwa
pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan kegiatan
dengan
berbagai
hasil
yang dicapai
oleh
setiap pusat
pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pengendalian periodik. 2.1.5.2 Pusat Pertanggungjawaban Pengertian dari pusat pertanggungjawaban menurut Supriyono (2001) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Manajemen yaitu :
“Pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas unitnya” Sedangkan Mulyadi (2001) menyatakan bahwa : “Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab”. Dari
kedua
pengertian
diatas
dapat
disimpulkan
bahwa
pusat
pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dikepalai oleh seorang manajer atau penanggungjawab yang bertanggung jawab terhadap semua hasil dari aktivitas yang dilakukan unit tersebut. 2.1.6
Dana Penggunaan istilah dana bagi organisisi nirlaba dan institusi pemerintahan
berbeda dengan istilah dana yang sering digunakan oleh entitas swasta. Bagi perusahaan komersial dana adalah bagian dari aktivanya yang dicadangkan karena akan digunakan atau dialokasikan untuk tujuan tertentu. Sedangkan untuk organisasi nirlaba dan instansi pemerintahan dana adalah suatu entitas akuntansi tersendiri seperti yang dinyatakan oleh Freemen (2003) yang dikutip oleh Nordiawan (2007) : “...a fund in the government and non-profit accounting sense is a self contained accounting entity with its own asset, liability, revenue, expense and fund balance or other equity accounts.” Menurut Govermental Accounting Standards Boards (GASB) yang dikutip oleh Nordiawan (2007) definisi dana adalah sebagai berikut: “A fund a fiscaland accounting entry with a self-balancing set of accounts recording cash and other financial resources, together with all related liabilities and residual equities or balance, and changes therein, which are segregated for the purpose of carrying on spesific activitiesor altaining certain objectives in accordances with special regulation, restrictions or limitations.” Dari pengertian dana yang dikutip oleh Nordiawan, maka yang diartikan dengan dana berbeda dengan kas atau dana sumber lainnya, karena dana mencakup:
1. Kesatuan fiskal dan akuntansi yang berdiri sendiri 2. Terdapat sekumpulan rekening (set of accounts) untuk mencatat mutasi kas atau sumber-sumber lainnya yang bersifat saling berimbang dengan melakukan pencatatan terhadap semua transaksi, baik harta, hutang, modal, pendapatan, dan pengeluaran. 3. Mempunyai penggunaan tujuan tertentu 4. Ada ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur bagi pembentukan dana penggunaannya serta pembatas-pembatasnya. 2.1.7
Bantuan Operasional Sekolah Pendapatan dan Belanja BOS dianggarkan dalam APBD Provinsi setiap
tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan
bahwa
Pemerintah
dan
pemerintah
daerah
menjamin
terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. 2.1.7.1 Pengertian Bantuan Operasional Sekolah Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk
penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Peraturan Mendagri No. 62 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan bantuan operasional sekolah juga menyatakan: “Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan”. Dari definisi Bantuan Operasional menurut Peraturan Mendagri No. 62 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah dapat ditarik kesimpulan bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai investasi dan personalia yang diperbolehkan sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2.1.7.2 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menurut Peraturan Mendagri No. 62 tahun 2011 Pengelolaan Keuangan BOS adalah pemberian kekhususan untuk menerapkan pengelolaan keuangan dalam batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku umum untuk menjamin efektifitas penggunaan BOS dalam mendukung program wajib belajar sembilan tahun. 2.1.7.3 Prosedur Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Menurut Buku panduan BOS (2010:22) dilaksanakan sebagai berikut: 1. Tim manajemen BOS pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS Provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap provinsi.
2. Atas dasar data jumlah tiap sekolah, Tim Manajemen BOS pusat membuat alokasi dana BOS tiap provinsi. 3. Tim Manajemen BOS tiap provinsi dan Tim Manajemen BOS Kabupten/Kota melakukan Verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah. 4. Tim Manajemen BOS Kabupaten /Kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK). SK penetapan sekolah yang menerima BOS ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dewan Pendidikan. SK yang telah ditandatangani dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima. Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberitahuan Bantuan (SPPB). 5. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengirimkan SK Alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke Tim Manajemen BOS Provinsi, tembusan ke Bank/Pos penyalur dana sekolah penerima BOS. Prosedur pengajuan BOS dimulai pada Januari (Semester II) di lingkungan Dinas Pendidikan khususnya pada unit yang mempunyai tugas mengelola dana BOS melakukan serangkaian persiapan-persiapan pengumpulan data siswa serta menganalisisnya. Data tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk penyediaan dan penetapan besarnya dana yang akan diterima oleh masing-masing sekolah. Setelah perhitungan diketahui kemudian Dinas Pendidikan mengeluarkan Surat Keputusan penetapan jumlah dana yang dialokasikan kepada semua sekolah (SD dan SMP) untuk membuat revisi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta mengumpulkannya untuk divalidasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. 2.1.7.4 Prosedur Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Prosedur yang baik dan dimengerti oleh semua pihak akan membuat pencairan atau pendistribusian dana Bantuan Operasional Sekolah pada setiap sekolah berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu pemerintah membuat buku panduan BOS yang selalu diperbaharui dari tahun ke tahun.
Dalam buku Panduan BOS (2010:23)
dinyatakan tentang syarat
penyaluran dana BOS bagi sekolah penerima adalah sebagai berikut: 1. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin, harus membuka rekening atas nama sekolah (tidak boleh atas nama pribadi). 2. Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada manajemen BOS Kabupaten/Kota. 3. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan mengkonfirmasi nomor rekening sekolah dan selanjutnya dikirim kepada Tim Manajemen BOS provinsi, disertakan pada daftar sakolah yang menolak BOS. Selanjutnya mekanisme Penyaluran Dana BOS dijelaskan pula dalam Panduan BOS (2010:24) sebagi berikut: 1) Penyaluran dana untuk periode Januari – Desember bertahap dengan ketentuan: a. Dana BOS disalurkan setiap periode tiga bulan. b. Dana BOS diharapkan disalurkan di bulan pertama periode tiga bulan. c. Khusus penyaluran dana periode Juli – September, apabila data jumlah siswa tiap sekolah pada tahun ajaran baru diperkirakan terlambat, disarankan agar jumlah dana BOS periode ini didasarkan data periode April – Juni. Selanjutnya jumlah dana BOS periode Oktober – Desember disesuaikan dengan jumlah yang telah disalurkan periode Juli – September, sehingga total dana periode Juli – Desember sesuai dengan yang semestinya diterima oleh sekolah. 2) Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi, melalui Bank pemerintah/Pos dengan tahap-tahap sebagai berikut: a. Tim
Manajemen
BOS
Provinsi
mengajukan
surat
permohonan
pembayaran langsung (SPP-LS). b. Unit terkait di Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi atas SPPLS dimaksud, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
c. Dinas Pendidikan Provinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada KPPN Provinsi Provinsi. KPPN Provinsi melakukan Verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada rekening kas Negara. d. Dana BOS yang telah dicairkan dari KPPI ditampung ke rekening penampung Tim Manajemen BOS Provinsi yang selanjutnya dana disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui kantor Bank Pemerintah/Pos yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi dan lembaga penyalur (Bank/Pos). e. Perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan periode sebelumnya dapat digunakan/diperpanjang atau diperbaiki bilamana perlu. Tim Manajemen BOS Provinsi harus melakukan evaluasi terhadap kinerja Bnak penyalur.S f. Tim Manajemen BOS Kab/Kota dan sekolah harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh kantor Pos atau Bank dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada kantor Bank/Pos bersangkutan, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan Tim Manajemen BOS Provinsi, untuk diselesaikan lebih lanjut. g. Jika dana BOS yang diterima oleh sekolah lebih besar dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan dana jumlah siswa, maka sekolah harus mengembalikan kelebihan dana BOS tersebut ke rekening Tim Manajemen BOS Provinsi. Pengembalian kelebihan dana oleh sekolah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung setelah setiap periode penyaluran selesai, setelah penyaluran periode ke-empat selesai (apabila Tim Provinsi menyesuaikan kelebihan dana tersebut dengan jumlah yang disalurkan
pada
periode
berikutnya).
Secara
teknis,
mekanisme
pengambilan dana tersebutdiatur oleh Tim Manajemen Provinsi dan lembaga penyalur. h. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain berjalan, maka dana BOS siswa dalam semester yang berjalan menjadi hak sekolah lama.
i. Jika pada batas tahunan anggaran, masih terdapat sisa dana BOS di rekening penampungan Tim Manajemen BOS Provinsi akibat dari kelebihan pencairan dana dan/atau pengambilan dari sekolah, selama hak dari seluruh sekolah penerima dana BOS telah terpenuhi, maka dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Negara secepatnya. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana dari rekening penampung Manajemen BOS Provinsi, harus disetor ke Kas Negara. Menurut Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011, dinyatakan bahwa penyaluran dana BOS sejak dari Kas Umum Negara sampai ke rekening sekolah adalah sebagai berikut: 1. Dana BOS triwulan I diterima rekening sekolah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Januari tahun 2011. 2. Dana BOS triwulan II diterima rekening sekolah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan April tahun 2011. 3. Dana BOS triwulan III diterima rekening sekolah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Juli tahun 2011. 4. Dana BOS triwulan IV diterima rekening sekolah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Oktober tahun 2011. Mekanisme Pengambilan Dana Bantuan Operasional Sekolah menurut buku Panduan BOS (2010:26) : 1. Tim Manajemen BOS Provinsi menyerahkan data rekening sekolah penerima BOS dan besar dana yang harus disalurkan kepada lembaga penyalur dana. 2. Selanjutnya lembaga penyalur dana yang ditunjuk mentransfer dana sekaligus ke setiap rekening sekolah. 3. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah atau (bendahara BOS sekolah) dengan diketahui oleh ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku.
Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melelui sejenis rekomendasi / persetujuan dari pihak manapun yang dapat menghambat pengambilan dana dan jalan kegiatan operasional sekolah. 4. Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK alokasi yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan tidak adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan manapun. 5. Penyaluran dana BOS secara bertahap (Tiga bulanan) bukan berarti dana harus dihabiskan dalam periode tersebut.besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RAPBS. Bilamana terdapat sisa dana disekolah pada akhir tahun pelajaran atau tahun anggaran, maka dana tersebut tetap milik kas sekolah (tidak disetor ke kas negara) dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah. Setiap unit organisasi yang sudah dinyatakan sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) maka unit organisasi tersebut berhak memperoleh biaya operasional yang dimaksud adalah untuk membiayai kegiatan pelaksanaan sehari-hari. Dalam rangka kebijaksanaan pembiayaan dalam sektor pendidikan maka komponen pengalokasian sasaran dan biaya yang baku berdasarkan anggaran BOS untuk pos pengeluaran operasional sekolah. 2.1.7.5 Penggunaan dan Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam buku Panduan BOS (2010:28) menjelaskan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut: 1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi, pendaftaran, dan pendaftaran ulang,serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan
kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan). 2. Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan. 3. Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan. 4. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olah raga, kesenian, karya ilmiah, pramuka dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan diluar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi, siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba). 5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy, honor koreksi ujian, dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa). 6. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti, buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah. 7. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Kusus bagi sekolah yang tidak ada jaringan listrik dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah. 8. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, dan perawatan fasilitas sekolah lainnya. 9. Pembayaran honorium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah dasar diperbolehkan membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS. 10. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. 11. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepedah).
12. Pembiayaan
pengelolaan
BOS
seperti
alat
tulis
kantor
(ATK)
penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/Pos. 13. Pembelian komputer dekstop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP. 14. Bila seluruh komponen 1 sampai dengan 13 diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik untuk sekolah. Menurut Peraturan Mendagri No. 51 Tahun 2011, sekolah-sekolah yang menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah sebagai berikut: 1. Semua sekolah SD/SDLB Negeri dan SMP/SMPLB/SMPT Negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik. 2. Semua sekolah swasta yang memiliki ijin operasi dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional wajib menerima dana BOS. 3. Sekolah yang menolak BOS harus melelui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolahdan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut. 4. Semua sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 5. Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan komite sekolah. Pemerintah Daerah harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
2.1.7.6 Kinerja Penyajian Pelaporan Keuangan Dana BOS Kinerja
menurut
Kamus
Besar
Bahasa
Indonesia
(2002:570)
mempunyai pengertian sebagai berikut: “Suatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja.” Pemerintah telah menetapkan dan memberikan standar mengenai indikator penilaian kinerja dalam penyajian pelaporan keuangan terutama dalam penyusunan pelaporan keuangan dana BOS, indikator tersebut antara lain: 1. Tepat sasaran 2. Tepat jumlah (harus simbang antara penerimaan dan pengeluaran) 3. Tepat waktu (dana BOS harus dicairkan dan dimanfaatkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan) 4. Tepat penggunaan (penggunaan dana BOS harus sesuai dengan panduan) 5. Tepat aturan Penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sehingga memudakan proses pengawasan atas penggunaan dana. Sebagai salah satu pertanggungjawaban dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota,dan Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait, dalam penelitian ini penulis lebih berfokus kepada laporan tingkat Kabupaten/Kota. Secara umum hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana serta hasil monitorning evaluasi dan pengaduan masalah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Pelaporan
Tingkat
Kabupaten
merupakan
rekapitulasi
pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang sumber datanya diperoleh dari sekolah. Laporan ini juga berguna bagi pihak yang berkepentingan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat sebagai bahan evaluasi. Laporan ini dibuat
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada SKPD Pendidikan Provinsi paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya. 2.2
Reviu Penelitian Beberapa penelitian telah dilakukan, salah satunya dilakukan oleh Hardi
(2011) dengan hasil penelitian bahwa terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pendapatan pajak daerah termanifestasikan dalam penyusunan target dan realisasi pendapatan pajak daerah yang di sajikan secara transparan dan akuntabel, dan disajikan secara berkala yaitu bulanan, triwulan dan setiap akhir periode. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmannurrasjid (2008), menyatakan
bahwa
implementasi
akuntabilitas
dan
transparansi
dalam
pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Penelitian lain dilakukan oleh Tanjung (2008) menyatakan bahwa Laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan melalui proses akuntansi merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang semakin baik dibutuhkan tenaga-tenaga akuntansi terampil pada pemerintah daerah, hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis akuntansi bagi pegawai pemerintah derah yang ditugaskan sebagai pengelola keuangan atau melalui rekrutmen pegawai baru yang memiliki kemampuan akuntansi keuangan dearah.
Tabel 2.1 Reviu Penelitian Sebelumnya No
1
Judul, Nama dan Tahun Penelitian “Peran Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggung jawaban pengelolaan Pajak Daerah”
Hardi (2011) 2
“Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah”
Hasil Penelitian
Persamaan
Perbedaan
Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pendapatan pajak daerah termanifestasikan dalam penyusunan target dan realisasi pendapatan pajak daerah yang di sajikan secara transparan dan akuntabel, dan disajikan secara berkala yaitu bulanan, triwulan dan setiap akhir periode.
Variabel X (Independen)
Variabel Y (Dependen)
Peran Akuntabilitas dan Transparansi
Pertanggung jawaban pengelolaan pajak daerah
Untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik di daerah perlu adanya pertanggungjawaban sehingga diperlukan sinergi antar komponen dalam good governance yaitu pemeerintah, masyarakat dan swasta agar implementasi akuntabilitas dan
Variabel X (Independen)
Variabel Y (Dependen)
Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggung jawaban
Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintah daerah yang baik
transparansi dapat terlaksana dengan baik
Rahmanurrasjid (2008) 3
“Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan)”
Laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan melalui proses akuntansi merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik
Tanjung, (2008)
2.3
Kerangka Pemikiran
a. Akuntabilitas terhadap Pertanggungjawaban Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Dijelaskan di PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan
daerah,
maka
diperlukan
sebuah
pertanggungjawaban kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah yang bertanggungjawab kepada masyarakat. LAN RI dan BPKP (2001) menjelaskan bahwa Akuntabilitas berasal dari bahasa
inggris,
yaitu
accountability
yang
artinya
keadaan
untuk
dipertanggungjawabkan, keadan dapat dimintai pertanggungan jawaban. Sehingga Akuntabilitas erat kaitannya suatu pertanggungjawaban yang biasanya dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban. Dari paparan beberapa teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya akuntabilitas dalam suatu pengelolaan untuk mewujudkan suatu pertanggungjawaban. b. Transparansi terhadap Pertanggungjawaban Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Oleh
karena itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik. Katz (2004) menyatakan bahwa transparansi merupakan proses demokrasi yang melihat esensial di mana setiap warga negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintahan mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat butuh pertanggungjawaban
pemerintah
dalam
hal
apapun
termasuk
dalam
pertanggungjawaban laporan keuangan yang transparan, karna itu menyangkut dana masyarakat. c. Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pertanggungjawaban Pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah mengakatakan bahwa salah satu tata tertib yang harus diikuti oleh Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah adalah mengelola dana bantuan dan manajemen secara transparan dan akuntabel. Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa salah satu upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip waktu. Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan periode
pemerintahan
kepala
daerah
wajib
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban yang disampaikan kepada DPRD sebagai wakil dari masyarakat yang telah mempercayakan pengelolaan sumber daya daerah. UU RI No. 32 tahun 2004 pasal 184 ayat 1 menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laoporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Pengertian-pengertian tersebut juga didukung dengan adanya PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP yang mengatakan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan-kepentiangan diantaranya Akuntabilitas dan Transparansi. Dimana diuraikan sebagai berikut : -
Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
-
Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui
secara
terbuka
dan
menyeluruh
atas
pertanggungjawaban pemerintahdalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang – undangan. Dari berbagai teori yang ada tersebut jelas digaris bawahi bahwa suatu entitas dalam hal ini pemerintah, perlu melaksanakan pertanggungjawaban atas apapun yang dikerjakannya. Untuk mencapai pertanggungjawaban tersebut terutama dalam hal pengelolaan dana yang ada perlu adanya akuntabilitas dan transparansi
yang
dilakukan
oleh
pemerintah
agar
dapat
mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikelolanya dan masyarakat mengetahui hal tersebut.
BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar masih menemukan banyak masalah dalam penyusunan LKPD tahun 2011 di delapan kota/kabupaten di Jabar. Salah satunya pada Kabupaten Subang. Dimana Salah satu masalah yang ditemukan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS yang belum sesuai ketentuan. “Belanja
yang
bersumber
dari
dana
BOS,
belum
dipertanggungjawabkan oleh sekolah-sekolah. Juga seluruh aset tetap dari realisasi belanja BOS belum semuanya dicatat dan dilaporkan dalam LKPD 2011” (02/06/2012) SuaraJabar.Com
Akuntabilitas SAP (2010)
Pertanggungjawaban Pengelolaan (Dana BOS)
Transparansi
H1
: Akuntabilitas berperan dalam Pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS
H2
: Transparansi berperan dalam Pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS
H3
: Akuntabilitas dan Transparansi secara bersama-sama berperan dalam Pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran
Akuntabilitas
Pertanggungjawaban Pengelolaan dana BOS Transparansi
Gambar 2.2 Bagan Paradigma Penelitian 2.4
Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2009) Hipotesis Penelitian merupakan jawaban
sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Maka, berdasarkan teori dan permasalahan yang terjadi, penulis mengemukakan jawaban yang bersifat sementara yaitu, sebagai berikut : H1
: Akuntabilitas berperan dalam Pertanggungjawaban pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah
H2
: Transparansi berperan dalam Pertanggungjawaban pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah
H3
: Akuntabilitas dan Transparansi secara bersama-sama berperan dalam Pertanggungjawaban pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah
