BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Kader 2.1.1. Pengertian dan Tugas Kader Secara umum kader diartikan sebagai tenaga sukarela yang tertarik dalam bidang tertentu yang tumbuh di masyarakat yang merasa berkewajiban untuk melaksanakan dan meningkatkan serta membina kesejahteraan termasuk bidang kesehatan. Kader adalah seorang atau tim sebagai tenaga Posyandu yang berasal dari dan dipilih oleh masyarakat setempat yang memenuhi ketentuan dan diberi tugas serta tanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan, pertumbuhan dan perkembangan Balita dan memfasilitasi kegiatan lain (Pemprof NAD, 2006). Keriteria kader Posyandu adalah sebagai berikut: a. Di utamakan berasal dari anggota masyarakat setempat. b. Dapat membaca dan menulis huruf latin. c. Mempunyai jiwa pelopor, pembaharuan dan penggerak masyarakat. d. Bersedia bekerja secara sukarela, memiliki kemampuan dan waktu luang. Mengingat tugas kader bukanlah tenaga profesional dan teknis, melainkan hanya membantu di dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar, untuk itu perlu adanya pembagian tugas yang di emban padanya, baik menyangkut jumlah maupu jenis pelayan.

Universitas Sumatera Utara

Adapun tugas kader adalah sebagai berikut : A. Pada hari buka Posyandu (Depkes, 2006): a. Menyiapkan tempat pelaksanaan, peralatan, sarana dan prasarana Posyandu termasuk menyiapkan dan memberikan makana tambahan. b. Melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu. c. Melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil yag berkunjung ke Posyandu. d. Mencatat hasil penimbangan di KMS atau buku KIA dan mengisi buku register Posyandu. e. Memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai dengan kewenangannya. Misalnya memberikan Vitamin A, pemberian tabelt zat besi, oralit, pil KB, Kondom. Apabila pada hari buka tenaga kesehatan Puskesmas datang berkunjung, penyelenggaraan pelayanan dan KB ini dilakukan bersama petugas kesehatan. f. Setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan tindaklanjut.

B. Diluar hari buka Posyandu antara lain : a. Mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu: 1. Bayi 2. Anak Balita 3. Ibu Hamil 4. Ibu Menyusui


b. Membuat grafik SKDN, yaitu : 1. S : Seluruh balita yang bertempat tingal diwilayah kerja Posyandu 2. K : Jumlah balita yang mempunya Kartu MenujuSehat atau buku KIA 3. D : Jumlah balita yang datang dan ditimbang pada hari buka Posyandu 4. N : Jumlah balita yang ditimbang berat badannya dan berat badannya naik. c. Melakukan tindak lanjut terhadap : 1. Sasaran yang tidak datang 2. Sasaran yang memerlukan penyuluhan lebih lanjut 3. Memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu pada hari buka 4. Melakuakn kunjungan tatap muka ketokoh masyarakat, dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan. Melihat tugas-tugas kader di atas maka dapat di ketahui bahwa program UPGK yang di tetapkan di dalam kategori kegiatan UPGK lengkap di lakukan oleh kader di Posyandu. Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan kader dewasa ini adalah tingginya angka drop out kader. Persentase kader aktif secara nasional adalah 69,2%, sehingga angka drop out kader sekitar 30,8% ( Wiku.A, 2007).


2.1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keaktifan Kader Keaktifan kader adalah keterlibatan kader didalam kegiatan kemasyarakatan yang merupakan pencerminan akan usahanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan pengabdian terhadap pekerjaannya sebagai kader. Keaktifan kader Posyandu tersebut dari ada atau tidaknya dilaksanakannya kegiatan-kegiatan Posyandu sebagai tugas yang diembankan kepadanya. Kegiatan ini akan berjalan dengan baik jika didukung dengan fasilitas yang memadai. Fasilitas yang disediakan hendaknya harus cukup dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan serta ada tersedianya waktu, tempat yang tepat, sesuai dan layak untuk menunjang kegiatan Posyandu. (Depkes RI, 2006b). Pakar manajemen, George Terry dalam LAN (1999) menyatakan bahwa pencapaian tujuan (out put) dalam proses suatu kegiatan di pengaruhi oleh beberapa hal, yaitu : a. Perencanaan ( planning ) b. Pengorganisasian ( Organizing ) c. Pelaksanaan ( Actuating ) d. Pengawasan ( Controling ) Menurut Gibson dkk (1996), bahwa kinerja individu dapat diartikan sebagai perilaku dan prestasi kerja individu yang dipengaruhi oleh variabel individu, variabel organisasi dan variabel psikologis. Teori harapan mengatakan bahwa kekuatan dari kecederungan untuk bertindak dengan cara tertentu tergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan


tersebut akan diikuti dengan hasil tertentu serta pada dayatarik hasil tersebut bagi individu. Dalam hal ini ada tiga variabel yang dikemukakan, yaitu (Robbins, 2002): a. Daya tarik : Pentingnya individu mengharapkan out come dan penghargaan yang mungkin dapat dicapai dalam bekerja. Variabel ini mempertimbangkan kebutuhan–kebutuhan individu yang tidak terpuaskan. b. Kaitan kinerja-penghargaan : Keyakinan individu bahwa dengan mewujudkan kinerja pada tingkat tertentu akan mencapai outcome yang di inginkan. c. Kaitan Upaya-kinerja : Probabilitas yang diperkirakan oleh individu bahwa dengan menggunakan sejumlah upaya tertentu akan menghasilkan kinerja.

Menurut Maryoto (2000) mengutip pendapat Maslow (1970) menyatakan bahwa sebahagian besar perilaku manusia berdasarkan adanya motif (kebutuhan tertentu). Disebut pula bahwa motif memiliki tingkatan-tingkatan mulai dari yang terendah sampai tertinggi. Motif terendah adalah kebutuhan psikologis seperti makan, minum, seks dan sebagainya. Diatas kebutuhan dasar adalah kebutuhan aman, kebutuhan akan rasa disukai dan menyukai, kebutuhan akan kedudukan dan status, dan yang tertinggi adalah kebutuhan akan meningkatkan peran serta diri atau pengabdian. Rasa pengabdian sesungguhnya dimiliki oleh orang yang telah mencapai kebutuhan tinggi. Menurut para ahli dan beberapa peneliti tentang kader antara lain Hartono (1978) dan Sumardilah (1985) di Kebayoran Baru Jakarta menemukan ciri-ciri kader yang aktif adalah berumur 25-34 tahun, ibu rumah tangga, tidak bekerja, pendidikan tamat SLTP

sederajat, mempunyai rasa tanggung jawab dalam tugasnya, dapat


mengikuti kegiatan sosial bermasyarakat, inovatif, tinggal di RT/RW Posyandu berada, dan mempunyai motivasi yang positif. Selain itu Nilawati (2008) di Aceh selatan pada penelitian tentang keaktifan kader menemukan bahwa usia 21-30 tahun merupakan usia kader yang paling aktif Ries dan Elder (2000) melaporkan adanya kasus drop out dan rendahnya motivasi kader

/ tenaga kesehatan didalam memberikan pelayanan kesehatan.

Mereka lebih suka mencari pekerjaan yang lain di industri / pabrik sekaligus membantu keluarga dari lilitan ekonomi. Scrimshaw (1992) mengatakan selain itu faktor lain yang berkontribusi dalam perbaikan pervormance kader adalah pengetahuan dan ketrampilan kader dalam melakukan tugasnya. Hal yang dianggap paling sulit oleh kader adalah menginterprestasikan grafik KMS dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat (Sugeng, 2008). Hasil penelitian Aniez dan Irawati (2000) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan kader Posyandu di Kecamatan Mianggo Kabupaten Jepara ditemukan beberapa masalah dan hambatan bagi kader di dalam melaksanakan kegiatan Posyandu. Permasalahan yang dialamai kader posyandu tersebut adalah kurangnya koordinasi antara tokoh masyarakat, pamong pemerintah, tenaga kesehatan dan kader, serta lintas program dan lintas sektoral yang terkait diluar kesehatan, selain itu ditemukan hal-hal sebagai berikut : a. Tokoh masyarakat (pemuka agama) belum sepenuhnya berperan aktif b. Kader yang bersifat tenaga sukarela tidak dapat melaksanakan aktifitasnya secara rutin c. Latar belakang pendidikan serta ekonomi kader relatif masih rendah


d. Kurangnya pembinaan (supervisi) dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan e. Buku petunjuk pedoman (manual) Posyandu yang belum tersebar secara merata Hasil penelitian ini hampir sama dengan apa yang dijumpai di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, dimana dari survei awal peneliti ditemukan bahwa dukungan dan peran serta dari tokoh masyarakat akan perkembangan Posyandu masih sangat kurang, dimana Posyandu sangat menggantungkan perkembangannya pada Puskesmas. Melihat beberapa faktor penyebab keaktifan kader diatas, maka faktor-faktor keaktifan kader dapat dikelompokkan kepada tiga faktor yaitu :

2.1.2.1.

Faktor Predisposisi

1. Umur Umur adalah usia seseorang yang dihitung sejak mulai lahir sampai dengan batas akhir hidupnya. Umur sangat mempengaruhi seseorang didalam melaksanakan suatu kegiatan ataupun aktifitas. Menurut Nilawati (2008) menyatakan bahwa kader yang muda lebih banyak memberikan kotribusi semangat, motivasi, dan inovasi didalam melaksanakan waktu luang dalam melaksanakan tugasnya sebagai kader membantu masyarakat. 2. Pendidikan Pendidikan adalah suatu jenjang pendidikan formal terakhir yang ditempuh dan dimiliki oleh seorang kader dan mendapatkan bukti kelulusan yang diakui oleh negara. Selain itu pendidikan adalah suatu proses yang unsur-unsurnya terdiri dari


masukan (input), dan keluaran (output) didalam mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri yaitu merubahan perilaku (Notoatmojo, 2005). Jalur pendidikan formal akan membekali seseorang dengan dasar-dasar pengetahuan, teori dan logika, pengetahuan umum, kemampuan analisa serta pengembangan kepribadian. H.L.Blum menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses dengan tujuan utama menghasilkan perubahan perilaku manusia yang secara operasional tujuannya dibedakan kedalam tiga aspek yaitu: pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan aspek ketrampilan (psikomotor). 3.

Pekerjaan Pekerjaan adalah tugas utama atau kegatan rutinitas yang dimiliki oleh seorang

kader untuk membantu, dan membiayai kehidupan keluarga serta menunjang kebutuhan rumah tangganya. Pekerjaan juga dapat mempengaruhi seseorang didalam menjaga kesehatan, baik individu maupun kesehatan keluarga. Karakteristik yang berhubungan dengan pekerjaan karena kesibukan membuat seseorang terabaikan akan kesehatannya, termasuk kader Posyandu. Kesibukan akan pekerjaan terkadang membuat ibu lupa terhadap tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. Sebaiknya seorang kader Posyandu itu tidak memiliki pekerjaan yang tetap, dan mempunyai pengalaman yang lama menjadi kader dan tidak adanya pergantian kader dalam satu tahun (Suegianto, 2005). Disamping itu terlihat bahwa terdapat hubungan antara jenis pekerjaan dan keaktifan sebagai kader, misalnya saja seorang ibu yang dengan kesibukan tertentu akan mempengaruhi keaktifan kader tersebut didalam pelaksanaan Posyandu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan setiap bulannya.


4.

Status perkawinan Status perkawinan adalah suatu bentuk perkawinan antara laki-laki dan

perempuan secara syah dipandang dari segi agama dan tata negara yang dibuktikan dengan surat nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk pemerintah. Status perkawinan sangat mempengaruhi kegiatan seorang kader dalam melaksanakan kegiatan Posyandu, dimana dukungan dari keluarga pada umumnya menunjang keaktifan kader didalam menjalankan tugasnya.

2.1.2.2. Faktor Enabling (Pendukung) 1. Pelatihan Menurut Frank Sherwood dan Wallace dalam Moekijat (1988) pelatihan adalah “Training is the proces of aiding employees to gain effectivaness in their preset of future work throught the development of appropriate habits of thought and action, sill, knowladge and attitudes ( Pelatihan adalah proses membantu pegawai untuk memperoleh efektifitas dalam pekerjaan mereka yang sekarag atau yang akan datang melalui pengembangan kebiasaan-kebiasaan pikiran, tindakan dan ketrampilan. Adapun tujuan umum dari pelatihan sebenarnya menurut Moekijat adalah : a. Untuk mengembangkan keahlian sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif. b. Untuk mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan dapat deselesaikan secara rasional. c. Untuk mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pekerja dan dengan pimpinan.


Pelatihan kader merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam rangka mempersiapkan kader agar mau dan mampu berperan serta dalam melaksanakan kegiatan UPGK/Posyandu di desanya. Kader yang mempunyai ketrampilan serta pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya adalah merupakan kunci keberhasilan kegiaatan UPGK/Posyandu. Oleh karena itu pengetahuan dan keterampilan kader yang diperlukan harus disesuaikan dengan tugas mereka dalam melaksanakan dan menembangkan kegiatan UPGK/Posyandu tersebut (Depkes RI, 1992). 2. Pembinaan Pembinaan merupakan suatu kegiatan berkala dengan tujuan agar kader dapat melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan tugasnya dan tercapainya tujuan dari tugas kader tersebut. Pembinaan yang dilakukan meliputi peningkatan pengetahuan dan

keterampilan

kader

serta

pembinaan

administrasi

yang

mencakup

penyelenggaraan kegiatan dan keuangan. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain rapat koordinasi berkala dengan Pokja Posyandu (Camat, petugas puskesmas, kepala desa, TP.PKK, dan BKKBN) yang bertujuan untuk membahas kemajuan dan kendala yang dihadapi kader, kunjungan bimbingan dan fasilitas yang bertujuan untuk melihat operasional kegiatan kader, ataupun dengan melakukan studi banding ke Posyandu lain (Depkes RI, 2006).


3. Kelengkapan infrastruktur Kelengkapan infrastuktur merupakan salah satu hal yang terpenting didalam menunjang keaktifan kader melakukan tugasnya. Kelengkapan infrastuktur ini meliputi sarana (bangunan) dan prasarana pendukung (timbangan berat badan, alat ukur tinggi/panjang badan, buku registrasi, buku KIA, KMS, dll) didalam melakukan kegiatan (Din.Prov. NAD, 2006).

2.1.2.3. 1.

Faktor Reinforcing (penguat)

Penghargaan Sebagai salah satu aspek di dalam mendorong seseorang didalam melakukan

suatu pekerjaan ataupun kegiatan adalah adanya pengakuan ataupun penghargaan yang diberikan baik dari pimpinan maupun kelompok. Penghargaan tersebut dapat berupa pengakuan ataupun dalam bentuk materi Salah satu pengaruh yang paling kuat atas prestasi seseorang didalam melakukan suatu kegiatan adalah adanya imbalan. Selain itu imbalan ataupun penghargaan dapat pula dijadikan sebagai daya tarik didalam merekrut anggota sebuah organisasi. Karena dengan adanya perhatian tersebut menangarah kepada rasa tanggung jawab, memiliki, otonomi dan keberanian didalam mempertahankan prestasi yang telah dicapai (Gibson, 1996). 2.

Dukungan Dukungan sosial adalah suatu kesenangan, perhatian, penghargaan dan bantuan

yang diberikan dan dirasakan oleh orang lain atau kelompok. Menurut Yusuf (2007) mengutip pendapat Daravino (1990), dukungan merupakan suatu upaya yang


diberikan kepada kader Posyandu, baik secara moril maupun materil untuk mendorong kader di dalam melakukan tugasnya. Berkaitan dengan hal tersebut, mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh kader, maka keberhasilan akan sangat tergantung dari sejauh mana upaya petugas ataupun pihak-pihak terkait didalam melakukan pendampingan maupun pembinaan kepada kader tersebut. Mengingat UPGK dan posyandu merupakan suatu kegiatan lintas sektoral dan lintas program, maka dukungan yang diberikan hendaknya meliputi setiap departemen atau badan yang terlibat. Akan tetapi karena sulitnya tercapai kesepahaman didalam melakukan kegiatan ini maka sangat diperlukan dukungan dari muspida dan muspika didalam menjembatani departemen dan badan yang telibat dalam kegiatan UPGK dan posyandu sehingga tercapai masyarakat yang sehat dan mandiri.

2.1. Usaha Perbaikan Gizi Keluarga 2.2.1. Pengertian Usaha Perbaikan Gizi Keluarga Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) adalah gerakan sadar gizi yang bertujuan mengacu upaya masyarakat terutama di desa agar mencukupi kebutuhan gizinya melalui pemanfaatan keanekaragaman pangan sesuai kebutuhan gizinya melalui pemanfaatan penganekaragaman pangan sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga dan keadaan lingkungan setempat. Dengan kata lain Usaha Perbaikan Gizi Keluarga ialah kegiatan masyarakat untuk melembagakan upaya peningkatan gizi dalam setiap keluarga di Indonesia. Jadi secara rinci Usaha Perbaikan Gizi Keluarga ialah (Tim Pengelola UPGK, 1999) :


a. Merupakan usaha keluarga atau masyarakat untuk memperbaiki gizi pada semua anggota keluarga/masyarakat. b. Dilaksanakan oleh keluarga atau masyarakat dengan kader sebagai penggerak masyarakat dan petugas beberapa sektor sebagai pembimbing dan pembina. c. Merupakan bagian dari kehidupan keluarga sehari hari dan bagian integral dari pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. d. Secara operasional ialah rangkaian kegiatan yang saling mendukung untuk melaksanakan alih teknologi sederhana pada keluarga atau masyarakat.

2.2.2. Sejarah Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) Program Usaha Perbaikan Gizi dirintis sejak tahun 1950-an. Dimulai dengan terbentuknya Panitia Negara MMR (Menu Makanan Rakyat) dan LMR (Lembaga Makanan Rakyat). Usaha Perbaikan Gizi Keluarga telah ada sejak tahun 1963 di Jawa Tengah yang disebut ANP (Applied Nutrion Program) dan baru diubah menjadi Usaha Perbaikan Gizi Keluarga sejak tahun 1969. Untuk meningkatkan kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga, maka pemerintah memperluas program ini secara nasional bersifat 2 (dua) bidang, yaitu: lintas sektoral yang melibatkan peran serta masyarakat dan lintas program (Depkes.RI, 1994). Kegiatan UPGK merupakan kerjasama dari beberapa badan dan instansi pemerintah. Adapu departemen atau badan yang memegang peran utama di dalam pengembangan program UPGK antara lain adalah : a. Departemen Kesehatan b. Departemen Agama


c. Departemen Pertanian d. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Di dalam pelaksanaannya, UPGK dapat di kategorikan kedalam tiga jenis kegiatan yang meliputi : a. UPGK Dasar Merupakan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif, seperti penyuluhan gizi, penimbangan bulanan balita, pemberian PMT, dsb. b. UPGK Lengkap Merupakan kegiatan promotof, preventif dan rehabilitatif, meliputi PMT, imunisasi, kesehatan lingkungan, penyediaan air bersih, penyuluhan kesehatan, dsb. c. UPGK Intensif Merupakan kegiatan promotif, kuratif, rehabilitatif, inovatif, income generating, atau lebih sering di sebut Nutrition Inovation Pilot Project.

2.2.3. Tujuan UPGK Secara garis besar tujuan Usaha Perbaikan Gizi adalah meningkatkan dan membina keadaan gizi seluruh anggota masyarakat melalui partisipasi dan pemerataan kegiatan, perobahan tingkah laku yang mendukung tercapainya perbaikan gizi balita. Selain dari tujuan kegiatan UPGK secara umum seperti disebut diatas, tiap-tiap instansi yang teterlibat mempunyai tujuan khusus sesuai fungsi dan peranan masing-masing sektor. Sasaran upaya perbaikan gizi adalah seluruh rakyat dengan prioritas kepada (Suharjo, 1989) :


a. Golongan anak 0 – 5 tahun, wanita hamil dan wanita menyusui. b. Golongan pekerja, terutama yang berpenghasila rendah. c. Golongan penduduk didaerah rawan pangan. 2.2.4. Pelaksanaan UPGK Upaya Perbaikan Gizi Keluraga merupakan usaha keluarga di dalam memperbaiki gizi seluruh anggota keluarga. Didalam pelaksanaan kegiatannya UPGK di bentuk kader untuk membantu berjalannya program ini. Kader UPGK merupakan anggota masyarakat yang bersedia: a. Bekerja secara sukarela b. Sanggup melaksanakan kegiatan UPGK c. Sanggup menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan UPGK Pada dasarnya kegiatan kader UPGK sama dengan kader Posyandu, dan umumnya keder Posyandu di desa adalah kader UPGK pula. Hal ini dikerenakan kegiatan UPGK merupakan satu kesatuan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Posyandu. Adapun tugas kader UPGK adalah (Depkes,2006) : a. Melaksanakan kegiatan bulanan Posyandu 1. Memberitahukan satu hari sebelumnya semua ibu hamil, ibu menyusui, ibu balita, dan anggota keluarga lainnya akan kegiatan Posyandu 2. Mempersiapkan peralatan pelaksanaan Posyandu 3. Melakukan kegiatan Posyandu pada hari yang telah ditentukan sesuai dengan tugas yang telah disepakati.


b. Melaksanakan kegiatan di luar Posyandu 1. Melaksanakan kunjungan rumah pada anak-anak, ibu hamil, yang dua bulan berturut-turut tidak datang ke posyandu, balita BGM, balita yang dua bulan berturut-turut tidak naik berat badannya, balita kegemukan, ibu hamil dan menyusui yang belum mendapatkan kapsul yodium, dan rumah tidak layak huni. 2. Menggerakkan masyarakat untuk menghadiri dan ikut serta dalam kegiatan UPGK 3. Memanfaatkan pekarangan untuk meningkatkan gizi keluarga 4. Kader membantu petugas di dalam pendataan, penyuluha dan peragaan keterampilan (untuk meningkatkan peran serta masyarakat).


2.3. Posyandu 2.3.1. Pengertian Posyandu Pos Pelayanan terpadu (Posyandu) merupakan salah satu bentuk Upaya Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang di kelola dan di selenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

2.3.2. Sejarah Posyandu Untuk mempercepat terwujudnya masyarakat sehat yang merupakan amanat dari UUD 1945, Departemen Kesehatan (DEPKES) pada tahun 1975 menetapkan kebijakan Pembangunan Masyarakat Desa (PKMD) yang merupakan setrategi pembangunan kesehatan dengan cara melibatkan langsung masyarakat dengan prinsip Gotongroyong dan swadaya masyarakat. Penyelesaian masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat di harapkan dapat terselesaikan dengan adanya kerjasama lintas sektoral dan lintas program. Perkenalan PKMD ini di awali dengan kesepakatan Internaional yang di kenal dengan nama Primary Health Care (PHC) seperti yang tercantum di dalam Deklarasi Alma Atta pada tahun 1978. Mengingat kompleksnya masalah kesehatan yang terdapat di masyarakat, maka pada tahun 1984 dikeluarkanlah Instruksi Bersama antara Menteri Kesehatan, Kepala BKKBN dan Menteri Dalam Negeri,yang mengintegrasikan berbagai kegiatan yang ada di masyarakat ke dalam satu wadah yang di sebut dengan nama Pos


Pelayanan Terpadu. Kegiatan yang di lakukan, di arahkan untuk lebih mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi yang sesuai dengan konsep GOBI-3F (Growth Monitoring, Oral Rehydration, Breast Feeding, Imunization, Female Education, Familly Planing, and Food Suplementtation), yang mana di terjemahkan ke dalam 5 kegiatan Posyandu, yaitu (Depkes RI.2006): 1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 2. Keluarga Berencana (KB) 3. Imunisasi 4. Gizi dan 5. Penaggulangan Diare. Perencanaan Posyandu ini pertama kali dilakukan secara masal di kota Jokjakarta pada tahun 1986 oleh Kepala Negara Repoblik Indonesia bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional. Sejak itulah Posyandu berkembang dengan pesat, di mana masa keemasan Posyandu terjadi pada era 1980-an. Saat itu jumlah Posyandu di Indonesia mencapai sekitar 250.000. Penelitian Megawangi (1991) menunjukkan bahwa keberadaan Posyandu telah berhasil memperbaiki status gizi anak balita. Kunci sukses keberhasilan Posyandu tidak terlepas dari peran penting kader Posyandu itu sendiri. Mereka harus medapatkan training yang cukup sehingga memiliki keterampilan untuk menjalankan program Posyandu (Sugeng, 2008). Pada tahun 1990-an terjadi penurunan yang drastis pada jumlah Posyandu mendekati 178.157 Posyandu, di mana dalam jumlah tersebut sekitar 50% tidak memberikan pelayanan yang memadai (Depkes,2000). Untuk mengatasi hal tersebut,


maka di keluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 9 Tahun 1990 tentang peningkatan Pembinaan Posyandu, di mana setiap Kepala Daerah ditugaskan untuk peningkatan pengelolaan mutu Posyandu dan pada tahun 2001 Menteri Dalam Negeri kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor.441.3/1116/SJ tahun 2001 tentang Revitalisasi Posyandu (Depkes RI, 2006).

2.3.3. Kegiatan-Kegiatan Posyandu Posyandu merupakan pusat kegiatan masyarakat, dimana masyarakat sekaligus mendapatkan pelayanan kesehatan. Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan / pilihan. Secara rinci kegiatan Posyandu adalah sebagai berikut : 2.3.3.1.

Kegiatan Utama

A. Kesehatan Ibu dan Anak 1. Ibu Hamil Pelayanan yang di selenggarakan untuk ibu hamil mencakup : a) Penimbangan berat badan dan pemberian tabelt besi yang di lakukan oleh kader kesehatan. Jika ada petugas Puskesmas ditambah dengan pengukuran pembuluh darah dan pemberian imunisasi tetanus toksoit. Bila tersedia ruang pemeriksaan, ditambah dengan pemeriksaan tinggi fundus / usia kehamilan. b) Untuk lebih meningkatkan kesehatan ibu hamil, perlu diselenggarakan kelompok ibu hamil pada setiap hari buka Posyandu atau pada hari lain sesuai kesepakatan. Kegiatan kelompok ibu hamil antara lain sebagai berikut:


a. Penyuluhan

tanda bahaya ibu hamil, persiapan persalinan, persiapan

menyusui, KB dan Gizi. b. Perawatan Payudara dan pemberian ASI c. Peragaan pola makan ibu hamil d. Peragaan perawatan bayi baru lahir e. Senam ibu hamil. 2. Ibu Nifas dan Menyusui Pelayanan yang di selenggarakan pada ibu nifas dan menyusui meliputi : a. Penyuluhan kesehatan, KB, ASI dan Gizi, ibu nifas,perawatan kesehatan jalan lahir (vagina) b. Pemberian Vitamin A dan tabelt besi c. Perawatan payudara d. Senam ibu nifas e. Jika ada tenaga Puskesmas dan tersedia ruangan, dilakukan pemeriksaan umum , pemeriksaan payudara, f. Pemeriksaan tinggi fundus dan pemeriksaan lochia. Apabila di temikan kelainan, segera di rujuk ke Puskesmas. 3. Bayi dan Anak Balita Pelayan Posyandu untuk Balita harus di laksanakan dengan mengacu kepada kreatifitas tumbuh kembang anak. Jika memiliki ruangan pelayanan memadai, pada waktu menunggu giliran pelayanan anak Balita hendaknya tidak digendong

melainkan dilepaskan bermain sesama Balita dengan

pengawasan orang tua dengan pengawasan kader.


Untuk itu perlu disediakan sarana permainan yang sesuai dengan umur Balita. Adapun jenis pelayanan yang di selenggarakan di Posyandu untuk Balita meliputi : a. Penimbangan berat badan b. Penentuan status pertumbuhan c. Penyuluhan d. Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dilakukan pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan deteksi dini tumbuh kembang. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas. B. Keluarga Berencana (KB) Pelayanan KB di Posyandu yang dapat diselenggarakan oleh kader adalah pemberian kondom dan pil ulangan. Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas di lakukan suntikan KB dan konseling KB. Apabila tersedia ruangan dan peralatan yang menunjang dilakukan pemasangan IUD. C. Imunisasi Pelayanan imunisasi Posyandu hanya dilaksanakan apabila ada petugas Puskesmas. Jenis Imunisasi yang diberikan disesuaikan dengan program, baik terhadap bayi dan balita, maupun terhadap ibu hamil. D. Gizi Pelayanan gizi di Posyandu dilakukan oleh Kader. Sasarannya adalah bayi, balita, ibu hamil, dan WUS. Jenis pelayanan yang di berikan meliputi penimbangan berat badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan gizi,


pemberian PMT, pemberian vitamin A dan pemberian sirup Fe. Khusus pada ibu hamil dan ibu nifas ditambah dengan pemberian tabelt besi dan kapsul yodium untuk yang bertempat tinggal di daerah yang endemik E. Pencegahan dan Penanggulangan Diare Pencegahan diare di Posyandu di lakukan antara lain dengan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) . Penaggulangan diare di Posyandu dilakukan antara lain dengan penyuluhan, pemberian larutan gula garam yang dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat atau pemberian oralit yang disediakan.

2.3.3.2. Kegiatan Pengembangan / Tambahan Dalam keadaan tertentu masyarakat dapat menambahkan kegiatan Posyandu dalam kegiatan baru, di samping 5 kegiatan utama yang telah ditetapkan. Penambahan kegiatan baru sebaiknya dilakukan apabila 5 kegiatan utama telah di lakukan dengan baik, dalam arti cakupannya di atas 50% serta didukung oleh sumberdaya yang mendukung. Penetapan kegiatan baru Posyandu ini harus mendapat dukungan dari Musyawarah Masyarakat Desa (MMD). Pada saat ini telah dikenal beberapa kegiatan tambahan Posyandu yang telah diselenggarakan antara lain : a.

Bina Keluarga Balita

b.

Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA)

c.

Pertemuan dini dan pengamatan penyakit potensial kejadian luar biasa.

d.

Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD)

e.

Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKGMD)


f.

Desa Siaga

g.

Dll.

2.3.4. Penyelenggaraan Posyandu Penyelenggaraan Posyandu hakekatnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalan satu bulan, dimana tempat pelaksanaan Posyandu hendaknya tidaklah terlalu jauh dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Tempat penyelenggaraan tersebut dapat disalah satu rumah warga, balai desa / kelurahan, balai RT/RW/dusun atau tempat khusus yang di bangun secara swadaya oleh masyarakat. Pengelolaan Posyandu dipilih dari dan oleh masyarakat pada saat pembentukan Posyandu. Pengurus Posyandu sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, sekertaris dan bendahara. Keriteria pengelola Posyandu antara lain sebagai berikut: a. Diutamakan berasal dari para dermawan dan tokoh masyarakat setempat. b. Memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotifasi masyarakat. c. Bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat. Kegiatan rutin Posyandu di selenggarakan dan dimotori oleh kader Posyandu dengan bimbingan teknis dari Puskesmas dan sektor terkait. Jumlah minimal kader setiap Posyandu adalah 5 (lima). Jumlah ini sesuai dengan jumlah kegiatan utama yang dilakukan oleh Posyandu, yakni mengacu pada sistim 5 meja. Adapun yang dimaksut dengan sistim 5 meja tersebut menunjukkan 5 pelayanan yang diberikan oleh Posyandu. Secara umum pelayanan Posyandu di wilayah kerja Puskesmas


Langsa Baro telah memiliki kelengkapan dalam jumlah kader, walaupun dalam pelayanannya sistim 5 meja tersebut belum dapat dilakukan dengan maksimal (Depkes RI, 2006) Pelayanan yang dilaksanakan pada setiap langkah dan para penanggung jawab pelaksanaannya secara sederhana dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.1. Langkah-langkah dan pelaksana kegiatan Posyandu LANGKAH PELAYANAN PELAKSANA Pertama

Pendaftaran

Kader

Kedua

Penimbangan

Kader

Ketiga

Pengisian KMS

Kader

Keempat

Penyuluhan

Kader Petugas Kesehatan,

Kelima

Pelayanan Kesehatan

Sektor Terkait, Bersama Kader

Sumber : Depkes RI, 2006

2.3.5. Tingkat Perkembangan Posyandu Perkembangan masing-masing Posyandu tidaklah sama, dengan demikian pembinaan yang dilakukan masing-masing Posyandu juga berbeda. Untuk mengetahui tingkat perkembangan Posyandu, telah di kembangkan metode dan alat telaahan perkembangan Posyandu yang dikenal dengan nama Telaah Kemandirian Posyandu.

Tujuan

Telaahan

Posyandu

adalah

untuk

mengetahui

tingkat

perkembangan Posyandu yang secara umum dibedakan atas 4(empat) tingkatan. Secara sederhana indikator untuk tiap tingkatan Posyandu dapat diuraikan sebagai berikut (Dinprov-SUMUT, 2007) :


Tabel 2.2. Tingkat Perkembangan Posyandu No

INDIKATOR

PRATAMA

MADYA

PURNAMA

MANDIRI

1

Frekuensi Penimbangan

<8

>8

>8

>8

2

Rerata Kader bertugas

<5

>5

>5

>5

3

Rerata cakupan D/S

<50%

<50%

≥50%

≥50%

4

Cakupa Komulatif KIA

<50%

<50%

≥50%

≥50%

5

Cakupa Komulatif KB

<50%

<50%

≥50%

≥50%

6

Cakupa Komulatif Imunisasi

<50%

<50%

≥50%

≥50%

7

Program tambahan

-

-

+

+

8

Cakupan dana sehat

<50%

<50%

≤50%

≥50%

Sumber : Depkes RI, 2006 2.4. Hubungan Antara Kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga dan kegiatan Posyandu Usaha Perbaikan Gizi Keluarga sebagai upaya memperbaiki keadaan gizi masyarakat

merupakan serangkaian kegiatan

yang

saling

berkaitan untuk

menanggulangi masalah gizi pada masyarakat, yang dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat dengan dukungan berbagai sektor, baik dari departamen maupun badan pemerintahan. Posyandu adalah suatu wadah komunikas dalam pelayanan

kesehatan

masyarakat yang di lakukan oleh dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana. Untuk itu di dalam mewujudkan tujuan program diperlukan kerjasama antar sektor yang baik. Untuk menciptakan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga maka perlu dilaksanakan strategi KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang tepat yaitu:


a.

Penyederhanaan pengertian gizi pada masyarakat dengan semboyan “Anak Sehat adalah Bertambah Umur Bertambah Berat”.

b. Pengalihan teknologi sederhana pada masyarakat untuk memonitoring dinamika pertumbuhan Berat Badan (BB) anak balita yaitu penimbangan bulanan dengan dacin dan pencatatan pada KMS. c. Penimbangan bulanan adalah kegiatan utama dan ciri khas dari Usaha Perbaikan Gizi Keluarga, tanpa adanya kegiatan penimbangan bukan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga. d. Ada tindak lanjut setelah ditimbang, minimal penyuluhan gizi dan pesan yang spesifik. e. Intervensi langsung yang sederhana, misalnya Larutan Gula Garam (LGG), vitamin A dosis tinggi dan tabelt besi. Agar masyarakat dapat lebih termotivasi dan dapat lebih merasakan manfaat Usaha Perbaikan Gizi Keluarga, maka dapat dikembangkan bentuk pelayanan lainnya, misainya PMT, penyuluhan, rujukan, pelayanan kontrasepsi, imunisasi dan lain-lain. Kegiatan tersebut sekarang lebih dikenal dengan Posyandu. Oleh karena itu kegiatan posyandu, kelompok kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga merupakan pintu masuk atau “entry point”dari pada kegiatan Posyandu. Dengan demikian kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga yang disatukan dalam posyandu adalah kegiatan penimbangan bulanan balita. Sedangkan kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga yang lainnya dilaksanakan diluar kegiatan Posyandu sebagai aktivitas rutin misalnya tanaman pekarangan, kebun percontohan, motivasi melalui jalur agama (kelompok pengajian, ceramah di mesjid), peningkatan konsumsi


makanan yang dilakukan oleh keluarga di desa, pengaturan pemberian ASI dan makanan pengganti ASI yang dilakukan oleh ibu rumah tangga dan lain-lain. Di dalam menjalankan program ini di lapangan di gunakan tenaga bantu yang di sebut dengan kader. Perilaku kader di dalam melakukan kegiatan di Posyandu sangat mempengaruhi masalah kesehatan dan gizi yang terjadi di masyarakat. Perilaku kader di dukung oleh faktor determinan seperti faktor predisposisi, faktor enebling dan faktorreinforcing, seperti yang tertera di gambar berikut : Faktor Predisposisi yang berkaitan dengan karekteristik kader : - Umur - Pedidikan - Pekerjaan - Status perkawinan - Sikap - Motivasi - Pengetahuan/pelatih an

Faktor enablling yang berkaitan dengan pelaksanaan Posyandu : - Dacin - KMS - PMT - Gedung - Panduan - Sarana Kegiatan

Pelayanan Kesehatan

Perilaku Kader

Faktor Reinforcing : - Dukungan pemda - Dukungan LSM - Dukungan TPPKK - Dukungan masyarakat - Struktur Posyandu

Lingkungan

Keaktifan Kader

Status Kesehatan Gambar 2.1. Konsep Teoritis dan Faktor Determinan Perilaku Kader. Sumber : Modifkasi (Soekidjo,2003; Subur, 2005; Wiku, 2007)


2.5.

Kerangka Konsep Dari beberapa kajian yang telah dilakukan diatas, banyak faktor yang

berhubungan dengan keaktifan kader. Pada penelitian ini peneliti membatasi variabel penelitian yang dianggap sesuai dengan situasi dan kondisi Posyandu di Puskesmas Langsa Barat Kecamatan Langsa Baro yaitu faktor predisposisi, pendukung dan penguat yang digambarkan sebagai berikut :

Faktor Predisposisi : - Usia - Pendidikan - Status perkawinan - Pekerjaan - Pengetahuan

Faktor Pendukung : - Pelatihan dan Pembinaan - Kelengkaan infrastruktur

Keaktifan Kader dalam program UPGK

Faktor Penguat : - Dukungan Instansi Terkait - Penghargaan dan insentif

Gambar 2.2. Kerangka Konsep


2.6. Hipotesa Penelitian Ada pengaruh faktor predisposisi (usia, pendidiakan, status perkawinan, pekerjaan an pengetahuan), faktor pendukung (pelatihan dan pembinaan, kelengkapan infrastruktur) dan faktor penguat (dukungan, penghargaan dan insentif) terhadap keaktifan kader dalam program UPGK.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents