BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perbankan Indonesia Perbankan secara umum merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan berupa pengumpulan dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam berbagai bentuk. Di Indonesia sendiri bank merupakan prime source (sumber utama) pembangunan. Pengertian perbankan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Bab I pasal 1 adalah sebagai berikut: Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2.1.1 Pengertian Bank Berbagai definisi mengenai bank telah dikemukakan oleh berbagai kalangan dan ahli. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian bank: Definisi bank menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan dalam PSAK No. 31 Akuntansi Perbankan disebutkan sebagai berikut: Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surflus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit) serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Sedangkan definisi bank menurut Taswan (2006:4) adalah: Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (surplus spending unit) kemudian menempatkanya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

(deficit spending unit) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

2.1.2 Jenis Bank Jenis atau bentuk bank bermacam-macam tergantung pada cara penggolongannya. Menurut Lukman Dendawijaya (2005:15) penggolongannya dapat didasarkan sebagai berikut: 1. Jenis bank berdasarkan undang-undang Berdasarkan Pasal 5 Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu: a. Bank umum, dan b. Bank perkreditan rakyat. Dengan catatan bahwa bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian lebih besar pada kegiatan tertentu. 2. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya a. Bank milik negara (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN) b. Bank milik pemerintahan daerah (Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD) c. Bank milik swasta nasional d. Bank milik swasta campuran (nasional dan asing) e. Bank milik asing (cabang atau perwakilan) 3. Jenis bank berdasarkan penekanan kegiatannya a. Bank retail (Retail banks) b. Bank korporasi (Corporate banks) c. Bank komersial (Comersial banks) d. Bank pedesaan (Rural banks) e. Bank pembangunan (Development banks) f. Dan lain-lain. 4. Jenis bank berdasarkan pembayaran bunga ataukah pembagian hasil a. Bank konvensional b. Bank berdasarkan prinsip syariah.


2.1.3 Usaha Bank Umum Kegiatan bank umum menurut Lukman Dendawijaya (2005:23) pada dasarnya dapat dikelompokan menjadi 6 (enam) kegiatan utama, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perkreditan Pemasaran (Marketing) Treasury Operations Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Human Resources) Audit

2.1.4 Pembinaan dan Pengawasan Perbankan Bank dalam menjalankan usahanya adalah atas dasar kepercayaan, karena setiap bank harus berupaya menjaga kesehatannya dan terus memelihara kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya. Agar bank-bank dapat bekerja dengan baik perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank. Sejalan dengan hal tersebut, tertuang dalam pasal 29 ayat 1 Undang Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 yang berbunyi: “Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia” Dalam menjalankan tugasnya ini Bank Indonesia menggunakan upaya yang bersifat prefentif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk, penasehat, bimbingan, dan pengarahan. Sedangkan tindakan reprensif adalah dalam bentuk pemeriksaan dengan tindakan perbaikan. Dalam hal mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia berwenang: a. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip-prinsip kehati-hatian. b. Memberikan dan mencabut izin usaha bank. c. Memberikan izin pembukuan, penutupan dan pemindahan kantor bank. d. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank. e. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. f. Mewajibkan untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia. g. Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.


h. Memerintah bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindakan pidana di bidang perbankan. i.

Mengatur dan mengembangkan informasi tentang bank.

j.

Mengambil tindakan terhadap suatu bank sebagaimana dalam undangundang tentang perbankan yang berlaku apabila menurut penilaian Bank Indonesia dapat membahayakan perekonomian nasional.

k. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independent dan dibentuk dengan Undang-Undang.

2.2 Tingkat Kesehatan Bank 2.2.1 Pengertian Kesehatan Bank Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006:51) kesehatan dapat diartikan sebagai : Kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank di atas merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi: a.

Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri

b.

Kemampuan mengelola dana

c.

Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat

d.

Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain

e.

Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.


2.2.2 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Penilaian tentang kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktorfaktor CAMELS. 2.2.2.1 Permodalan (Capital) Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) b. Komposisi permodalan c. Tren ke depan/proyeksi KPMM d. Aktiva produktif yang diklasifikasikan modal bank e. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan) f. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha g. Akses kepada sumber permodalan h. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan.

2.2.2.2 Kualitas Aset (Asset Quality) Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas asset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan total aktiva produktif b. Debitor inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit c. Perkembangan aktiva produktif bermasalah (non performing asset) dibandingkan aktiva produktif d. Tingkat kecukupan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) e. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif f. Sistem kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif g. Dokumentasi aktiva produktif h. Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.


2.2.2.3 Manajemen (Management) Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. Manajemen umum b. Penerapan sistem manajemen risiko c. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

2.2.2.4 Rentabilitas Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. Pengembalian atas aktiva (return on asset-ROA) b. Pengembalian atas ekuitas (return on equity-ROE) c. Margin bunga bersih (net interest margin-NIM) d. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) e. Pertumbuhan laba operasional f. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan g. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya h. Prospek laba operasional.

2.2.2.5 Likuiditas (Liquidity) Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. Aktiva likuid kurang dari satu bulan dibandingkan pasiva likuid kurang dari satu bulan b. 1-month maturity mismatch ratio c. Rasio peminjaman terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio-LDR) d. Proyeksi arus kas tiga bulan mendatang e. Ketergantungan pada dana antarbank dan deposan inti f. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liabilities managementALMA)


g. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pandanaan lainnya h. Stabilitas dana pihak ketiga (DPK).

2.2.2.6 Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (sensitivity to market risk) Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponenkomponen sebagai berikut: a. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensi kerugian (potential loss) sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) b. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai fluktuasi (adverse movement) nilai tukar c. Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.

2.3 Kredit 2.3.1 Pengertian Kredit dan Unsur Kredit Menurut Hadiwidjaja (2000:1) bahwa: “Secara sederhana kredit dapat diartikan sebagai pemberian prestasi lebih dahulu kepada pihak lain baik barang ataupun jasa untuk dibayar pada saat yang diperjanjikan”. Sedangkan kredit dilihat dari segi bahasa berasal dari bahasa latin yaitu “credere” yang berarti kepercayaan, atau “credo” yang artinya saya percaya. Dengan demikian yang mendasari pemberian kredit adalah kepercayaan. Kreditur menaruh kepercayaan bahwa debitur mampu memenuhi segala kewajiban yang telah diperjanjikan. Pendapat lain diungkapkan oleh Komarudin Sastradipoera (2001:5), yang mendefenisikan kredit dengan empat cara yaitu : 1. Kredit dianggap sebagai waktu yang diberikan untuk membayar barang atau jasa yang dijual atas dasar kepercayaan. 2. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesempatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah


jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu. 3. Kredit adalah kepercayaan yang diberikan berhubungan dengan kekayaan yang diserahkan atas janji pembayaran kelak. 4. Kredit adalah dana yang tersimpan dalam perkiraan bank. Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pemberian pinjaman baik berupa uang atau barang yang mewajibkan pihak peminjam mengembalikan pinjamannya pada waktu yang telah disepakati disertai dengan bunga yang telah ditentukan sebelumnya. Sama halnya dalam dunia perbankan kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya pada jangka waktu tertentu disertai dengan jumlah bunga yang telah disepakati sebelumnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mudrajad Kuncoro (2002:228): Pinjaman/kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. (Lukman Dendawijaya, 2005:5) Dari kedua pengertian di atas tergambar bahwa kredit merupakan bentuk pinjam-meminjam yang disertai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam hal ini pihak bank dan debitur yang mewajibkan pihak debitur mengembalikan pinjamannya disertai dengan bunga atau pembagian hasil keuntungan. Dapat diambil kesimpulan pemberian kredit mengisyaratkan bahwa kreditur akan mendapat kontraprestasi berupa bunga atas kredit yang diberikan. Definisi ini perumusannya jelas dan tegas dimana pemberian kredit tidak semata-


mata pemberian kepercayaan tetapi merupakan sebuah perjanjian yang disepakati bersama antara peminjam dengan yang meminjamkan berikut persyaratan serta risiko yang ada didalamnya. Tanpa keyakinan yang jelas akan terlaksananya pengembalian kredit pada waktunya, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan dana simpanan masyarakat tersebut kepada pihak lain. Menurut Hadiwidjaja (2000:5), kredit mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa dan bersedia meminjamkannya kepada pihak lain biasanya disebut kreditur. 2. Adanya orang atau badan sebagai pihak yang memerlukan atau meminjam uang, barang atau jasa, biasanya disebut debitur. 3. Adanya kepercayaan kreditur kepada debitur. 4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur. 5. Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh debitur. 6. Adanya risiko sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu yang memisahkan antara pembayaran prestasi dengan kontraprestasi, semakin lama kredit yang diberikan maka semakin tinggi risikonya. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa unsur-unsur yang ada dalam suatu kredit adalah sebagai berikut: 1. Adanya orang atau badan yang memiliki dan bersedia meminjamkan uang, barang atau jasa yang dikenal dengan sebutan kreditur. 2. Adanya orang atau badan sebagai pihak yang memerlukan atau meminjam uang, barang atau jasa, biasanya disebut debitur. 3. Adanya kepercayaan kreditur kepada debitur. 4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur. 5. Adanya jangka waktu, yaitu adanya penundaan pembayaran berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 6. Adanya risiko yang ditanggung oleh kreditur.

2.3.2 Jenis-jenis Kredit Bank

memberikan

kreditnya

kepada

masyarakat

sesuai

dengan

permohonan yang diajukan nasabah, sehingga bank membagi kredit dalam


berbagai jenis. Sebagaimana yang disebutkan oleh Mudrajad Kuncoro (2002:76) bahwa: Jenis-jenis kredit dalam bisnis perbankan sangat banyak, namun demikian kredit-kredit tersebut dapat dikelompokan sebagai berikut: 1. Pengelompokkan kredit berdasarkan tujuan penggunaannya, antara lain kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif. Kredit konsumtif dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konsumtif, sedangkan kredit modal kerja yaitu dana yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha, dan kredit investasi yaitu dana yang dipergunakan untuk melakukan investasi usaha atau perluasan usaha. 2. Pengelompokkan kredit berdasarkan cara pelunasannya, antara lain kredit dengan angsuran tetap, kredit dengan plafond menurun setiap periode tertentu dan kredit dengan plafond tetap. 3. Pengelompokkan kredit berdasarkan jangka waktu, antara lain kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit jangka panjang. 4. Pengelompokkan kredit berdasarkan besarnya fasilitas kredit antara lain kredit kecil (misalnya kredit usaha kecil), kredit menengah dan kredit besar. 5. Pengelompokkan kredit berdasarkan bentuk kredit, antara lain kredit berbentuk persekot atau kredit berbentuk rekening koran. Kemudian penyaluran kredit tersebut dapat diarahkan ke beberapa sektor ekonomi, anatara lain : 1. Sektor pertanian, misalnya perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan dan sebagainya. 2. Sektor pertambangan, misalnya tambang emas, batu bara, minyak, gas alam, dan sebagainya. 3. Sektor perdagangan misalnya perdagangan hasil pertanian, hasil industri dan sebagainya. 4. Sektor perindustrian, misalnya industri semen, industri mobil, industri makanan, dan sebagainya. 5. Sektor jasa-jasa, misalnya jasa konsultan, perbankan, rumah sakit dan sebagainya. 6. Sektor properti, misalnya perumahan, perhotelan, perkantoran, pertokoan, dan sebagainya. Sedangkan Kasmir (2004:109) mengungkapkan bahwa dalam praktiknya kredit yang diberikan bank untuk nasabah terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain: 1. Dilihat dari segi kegunaan a. Kredit investasi b. Kredit modal kerja 2. Dilihat dari segi tujuan a. Kredit produktif


b. Kredit konsumtif c. Kredit perdagangan 3. Dilihat dari segi jagka waktu a. Kredit jangka pendek b. Kredit jangka menengah c. Kredit jangka panjang 4. Dilihat dari segi jaminan a. Kredit dengan jaminan b. Kredit tanpa jaminan 5. Dilihat dari segi sektor usaha a. Kredit pertanian b. Kredit peternakan c. Kredit industri d. Kredit pertambangan e. Kredit pendidikan f. Kredit profesi g. Kredit perumahan. Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa kredit yang diberikan oleh suatu bank sangat beragam, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Kredit berdasarkan ciri dan tujuan penggunaannya a. Kredit modal kerja b. Kedit investasi c. Kredit konsumtif 2. Kredit berdasarkan cara pelunasannya a. Kredit dengan angsuran tetap b. Kredit dengan plafond menurun c. Kredit dengan plafond tetap 3. Kredit berdasarkan jangka waktunya a. Kredit jangka pendek b. Kredit jangka menengah c. Kredit jangka panjang 4. Kredit berdasarkan besarnya fasilitas kredit a. Kredit kecil b. Kredit menengah c. Kredit besar


5. Kredit berdasarkan bentuknya a. Kredit berbentuk persekot b. Kredit berbentuk rekening koran 6. Kredit dari segi jaminan a. Kredit dengan jaminan b. Kredit tanpa jaminan 7. Kredit dilihat dari sektor ekonomi a. Kredit sektor pertanian b. Kredit sektor pertambangan c. Kredit sektor perdagangan d. Kredit sektor perindustrian e. Kredit sektor jasa-jasa f. Kredit sektor properti g. Kredit sektor peternakan h. Kredit pendidikan i.

Kredit profesi

2.3.3 Siklus Perkreditan Siklus perkreditan merupakan tahapan dalam pemberian kredit dimulai sejak nasabah mengajukan permohonan kredit hingga akhirnya disetujui, dicairkan, diawasi, sampai pelunasan kredit. Adapun tahapan-tahapan dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut: 1. Permohonan Kredit Permohonan kredit merupakan tahap awal dalam siklus perkreditan, dalam tahap ini pihak bank harus memahami dahulu subjek hukum (calon nasabah) yang mengajukan permohonan kredit. Hal ini dilakukan untuk memudahkan analisa aspek-aspek hukum yang mengajukan permohonan kredit. Adapun subjek hukum (calon nasabah) yang mengajukan kredit terbagi menjadi dua yaitu pemohon kredit perorangan dan pemohon kredit badan usaha. Untuk lebih jelasnya penulis mengungkapkan perbedaan antara kedua subjek hukum tersebut.


a. Permohonan Kredit Perorangan Menurut Sutarno (2003:14) aspek hukum dari pemohon kredit perorangan yaitu: 1) 2) 3) 4)

Nama Cakap Dewasa Orang yang ditaruh dibawah curatele atau pengawasan atau pengampunan dianggap tidak cakap untuk meminjam kredit maka harus diwakili oleh curatelenya. 5) Orang yang dinyatakan pailit, pembatasan hak dan kewajiban orang dinyatakan pailit adalah sebagai berikut: a) Orang yang dinyatakan pailit kehilangan hak untuk meminjamkan harta kekayaannya. b) Kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya terhitung mulai dari diucapkannya pailit. c) Orang yng dinyatakan pailit tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti meminjam kepada Bank. 6) Kewarganegaraan, jika warga negara asing mengajukan permohonan kredit maka perlu dianalisa mengenai: a. Tujuan penggunaan kredit yang dimohon. Jika kredit untuk membeli rumah berikut tanah atas nama WNA tidak dapat dikabulkan karena WNA tidak dapat diperkenankan memiliki rumah dan tanah dengan hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha. b. Jika kredit yang dimohon untuk usaha di Indonesia dengan jaminan bukan tanah, misalnya deposito, tabungan, atau benda bergerak lainnya maka kredit dapat dikabulkan. 7) Domisili, seorang pemohon kredit harus diketahui tempat tinggal atau tempat kediamannya. b. Pemohon Kredit Badan Usaha Permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah berupa badan usaha tidak jauh berbeda dengan permohonan kredit perorangan adapun dokumen-dokumen yang melengkapi dalam permohonan kreditnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Lukman Dendawijaya (2005:74) adalah sebagai berikut: 1) Surat permohonan resmi 2) Akte pendirian perusahaan yang merupakan lembaga secara resmi memohonkan kredit 3) Penjelasan atau uraian singkat tentang rencana proyek atau bisnis yang akan dilaksanakan.


4) Untuk proyek yang cukup besar dan membutuhkan jumlah kredit yang besar dilengkapi dengan suatu laporan kelayakan proyek (feasibility study) 5) Laporan keuagan perusahaan 6) Informasi-informasi lain yang biasanya selalu diminta oleh bank seperti: a) Nomor pokok wajib pajak (NPWP) b) Keterangan domisili c) Izin-izin yang telah diperoleh dalam rangka pembangunan proyek d) Rekening perusahaan pada beberapa bank. 2. Analisis Kredit Setelah permohonan kredit diterima oleh bank, maka calon nasabah diminta untuk memberi keterangan-keterangan tambahan yang dapat menjelaskan isi dari berbagai dokumen yang disampaikan kepada bank. Selanjutnya wirakredit melakukan analisis kredit berdasarkan pedoman yang sudah ditentukan dalam bank dan biasaya tergantung kepada jenis kredit yang diminta. Menurut Lukman Dendawijaya (2005:89) analisis kredit dilakukan dengan penilaian prinsip 6C, 5P, dan 3R, adapun pejelasan dari ketiga prinsip itu adalah sebagai berikut: 1) Prinsip 6C, terdiri dari : a) Character (watak/karakter) dari calon debitur. b) Capacity (kemampuan) calon debitur dalam menjalankan usahanya harus diketahui pasti oleh bank (calon kreditur). c) Capital (Modal) calon debitur perlu diketahui dan diteliti oleh bank, selain dari jumlahnya juga perlu diketahui strukturnya. d) Condition

of

economy

(kondisi

menyangkut/mempengaruhi/mendorong

ekonomi)

calon

debitur

yang perlu

mendapat sorotan bank. e) Collateral (jaminan/agunan) atas setiap kredit. 2) Prinsip 5P a) Party (Golongan) dari calon-calon peminjam. Bank perlu menggolongkan calon-calon debiturnya menjadi: §

Character

§

Capacity


§

Capital

b) Purpose (tujuan) penggunanaan kredit menurut calon debitur, perlu segera dilakukan oleh bank, mengingat erat hubungannya dengan “economic condition” c) Payment (sumber pembayaran) d) Profitability (kemampuan memperoleh laba) calon debitur, harus memperoleh perhatian analisis. e) Protection (perlindungan) atas perusahaan atau jaminan yang diberikan oleh calon debitur itu cukup aman, perlu mendapat perhatian analisis. 3) Prinsip 3R a) Returns/Returning (hasil yan dicapai). Hasil yang diperkirakan (diestimasikan) dapat dicapai oleh debitur. b) Repayment (pembayaran kembali) oleh debitur harus sudah dapat diramalkan oleh analisis. c) Risk bearing ability yaitu kemampuan untuk menanggung risiko. Sedangkan Lukman Dendawijaya (2005:75) mengungkapakan bahwa analisis kredit dapat dilakukan dengan dua prinsip yaitu: 1) Prinsip 6C a) Character yaitu analisis berkaitan dengan watak/karakter dari calon debitur. b) Capital adalah penilaian terhadap permodalan calon debitur. c) Capacity adalah penilaian terhadap calon nasabah kredit dalam hal kemampuan memenuhi. d) Condition

of

Economy,

faktor-faktor

bisnis

yang

berada

dilingkungan sekitar lokasi proyek. e) Collateral atau agunan kredit merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum permohonan kredit disetujui atau dicairkan.


f) Contraints merupakan faktor hambatan atau rintangan berupa faktor-faktor sosial psikologis yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu. 2) Prinsip 6A a) Analisis aspek yuridis (hukum) bertujuan untuk meneliti ketentuanketentuan legalitas dari perusahaan atau badan hukum yang akan memperoleh bantuan kredit b) Analisis aspek pasar dan pemasaran, bertujuan untuk meneliti kemungkinan pangsa pasar yang dapat diraih bagi produk atau jasa yang dibiayai dari kredit c) Analisis aspek teknis bertujuan untuk menilai seberapa jauh kemampuan mengelola proyek

dalam

mempersiapkan dan

melaksanakan pembangunan proyek. d) Analisis aspek keuangan bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek. e) Analisis aspek sosial-ekonomis bertujuan untuk menilai sejauh mana proyek yang akan dibangun dan dibiayai dengan kredit memiliki value added yang tinggi. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis kredit dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Prinsip 6C 2. Prinsip 5P 3. Prinsip 5R, dan 4. Prinsip 6A. 3. Persetujuan Kredit Setelah proses analisis selesai dan dibuat laporannya, maka atas dasar laporan tersebut pembahasan dan persetujuan kredit dilakukan oleh lembaga yang mungkin berbeda-beda, tergantung pada sistem dan prosedur yang berlaku pada masing-masing bank.


Menurut Lukman Dendawijaya (2005:76) menyatakan bahwa: Pada beberapa bank umum, pembahasan dan persetujuan kredit dilakukan oleh suatu komite yang dibentuk direksi yang disebut komite kredit. Tugas komite ini adalah: a. Memeriksa laporan analisis kredit. b. Menyetujui permohonan kredit yang diajukan nasabah. c. Menetapkan syarat-syarat pemberian kredit, seperti tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, jenis dan besarnya agunan (jaminan kredit), dan persyaratan lain yang aka menjadi dasar bagi penyusunan perjanjian kredit (akad kredit) yang dibuat dihadapan notaris publik. 4.Perjanjian Kredit Perjanjian kredit (akad kredit) merupakan perjanjian yang dibuat atas dasar kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur. Perjanjian ini dibuat oleh seorang notaris publik yang ditunjukkan bank atau dipilih oleh calon nasabah. Secara umum, isi perjanjian yang dibuat oleh notaris publik berdasarkan masukan dari pihak bank. Adapun isi dari perjanjian kredit menurut Lukman Dendawijaya (2005:76) adalah sebagai berikut: a. Pihak pemberi kredit (bank yang bersangkutan) b.

Pihak penerima kredit

c. Tujuan pemberian kredit d. Besarnya biaya proyek, termasuk investasi tetap, kebutuhan modal kerja, biaya pendahuluan (prainvesment), dan sebagainya. e. Besarnya kredit yang diberikan bank. f. Tingkat bunga kredit. g. Biaya-biaya lain yang harus dibayar nasabah kredit. h. Jangka waktu pengembalian kredit (angsuran kredit). i.

Jadwal pembayaran angsuran kredit dan pembayaran bunga kredit yang dinyatakan secara terperinci pada pasal tertentu pada perjanjian kredit dan dituangkan dalam lampiran perjanjian kredit.

j.

Jaminan kredit yang meliputi jenis jaminan, pemiliknya, jumlah dan nilainya, serta cara pengikatannya secara hukum.

k. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kredit dicairkan.


l.

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh nasabah kredit selama kredit belum dilunasi.

m. Hak-hak yang dimiliki bank selama kredit belum dilunasi. 5. Pencairan Kredit Setelah persyaratan kredit terpenuhi, barulah pihak debitur berhak untuk meminta pencairan kredit. Dalam proses pencairan ada syarat-syarat tertentu yang dipenuhi baik oleh kreditur maupun pihak debitur. Seperti yang diungkapkan Lukman Dendawijaya (2005:78) bahwa: Persyaratan untuk pencairan kredit pada umumnya meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Perjanjian kredit yang sudah ditandatangani. b. Perjanjian kredit sudah sesuai dengan kebutuhan poyek. c. Penarikan kredit sudah sesuai dengan jadwal pembangunan proyek. d. Permohonan pencairan kredit didukung oleh dokumen-dokumen yang sesuai dengan kebutuhan pencairan kredit. e. Besarnya kredit harus sesuai dengan perbandingan/rasio yang disepakati antara dana yang bersumber dari nasabah/debitur (equity) dan pembiayaan dari bank (loan atau debt). 6. Pengawasan Kredit Pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan pemberian kredit selain ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisis kredit. Pada umumnya kegagalan kredit (kredit bermasalah atau kredit macet) terjadi disebabkan oleh kelalaian bank dalam melakukan pengawasan kredit. Pengawasan kredit meliputi berbagai aspek atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak bank. Lukman Dendawijaya (2005:79) menyatakan pengawasan kredit meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Adanya administrasi kredit yang memadai dan menggunakan cara-cara mutakhir. b. Keharusan bagi nasabah kredit untuk menyampaikan laporan secara berkala atas jenis-jenis laporan yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kredit. c. Keharusan bagi wirakredit untuk melakukan kunjungan ke perusahaan ataupun proyek yang dibiayai bank, baik selama berlangsungnya pembangunan maupun setelah proyek tersebut berjalan sebagai suatu usaha bisnis. d. Adanya konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dengan debitur.


e. Adanya suatu “sistem peringatan” (warning system) pada administrasi bank. 7a. Pelunasan Kredit Dalam kondisi yang ideal, nasabah akan dapat selalu memenuhi kewajibannya terhadap bank sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian kredit. Nasabah mampu dibayar angsuran pokok pinjaman beserta bunganya sesuai jadwal yang telah dibuat, sehingga kredit/pinjaman dinyatakan lunas. 7b. Tambahan Kredit Penambahan kredit terjadi apabila nasabah berhasil dalam melakukan usaha atau proyeknya. Nasabah tersebut akan kembali lagi ke bank untuk membicarakan kemungkinan memperoleh penambahan kredit bagi perluasan usaha atau proyeknya. Kredit yang diberikan berupa kredit investasi tambahan atau berupa kredit modal kerja tambahan. Terjadinya permohonan tambahan kredit yang diajukan debitur kepada bank merupakan hal yang menggembirakan bagi pihak bank. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lukman Dendawijaya (2005:81) bahwa: …tambahan kredit yang diajukan debitor kepada bank merupakan hal yang menggembirakan bagi pihak bank. Kegembiraan pihak bank ini dikarenakan tiga hal, yaitu: a. Bukti bahwa proyeksi kredit yang pertama berjalan baik dan sukses. b. Kesempatan untuk memperoleh tambahan income bagi bank. c. Suatu kebanggaan tersendiri bagi pihak bank yang akan dapat digunakan untuk tujuan promosi dalam memasarkan produkproduknya kepada masyarakat. 7c. Kredit Bermasalah Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menggembirakan bagi pihak bank adalah kredit bermasalah. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok beserta cicilan bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Akibat yang ditanggung oleh bank yang disebabkan adanya kredit bermasalah yaitu:


a. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh income (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank. b. Rasio kualitas aktiva produktif atau bad debt (NPL) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk. c. Bank harus memperbesar penyisihan cadangan aktiva produktif yang dikalsifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. d. Return on assets (ROA) mengalami penurunan. e. Menurunnya tingkat kesehatan bank. Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa siklus perkreditan terdiri dari: 1. Permohonan kredit 2. Analisis kredit 3. Persetujuan kredit 4. Perjanjian kredit 5. Pencairan kredit 6. Pengawasan kredit 7. Pengembalian kredit, yang terdiri atas tiga kemungkinan yaitu: a. Pelunasan kredit b. Tambahan kredit c. Kredit bermasalah. Untuk lebih jelasnya gambar siklus perkreditan ini dapat dilihat dalam Lampiran Gambar 2.1

2.3.4 Sumber Dana Pembiayaan Kredit Pertumbuhan suatu bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan kemampuannya dalam menghimpun simpanan masyarakat baik skala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan persoalan utama bagi bank. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.


Pengertian dana menurut Mudrajad Kuncoro (2002:151) adalah: “Semua utang dan modal yang tercatat pada neraca bank sisi pasiva yang dapat dipergunakan

sebagai

modal operasional

bank

dalam rangka kegiatan

penyaluran/penempatan dana”. Kegiatan penyaluran/penempatan dana tersebut dapat berupa pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga dalam rangka memperkuat likuiditas bank, penyertaan ke badan usaha lain maupun penempatan sebagai alat-alat likuid. Sumber dana tersebut menurut Mudrajad Kuncoro (2002:152) adalah sebagai berikut: 1. Dana sendiri (dana pihak pertama) adalah dana yang berasal dari pemegang saham bank atau pemilik bank. 2. Dana pinjaman dari pihak luar bank (dana pihak kedua) adalah dana yang berasal dari pihak yang memberikan pinjaman kepada bank terdiri dari pinjaman dari bank lain didalam negeri, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan diluar negeri, pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). 3. Dana masyarakat (dana pihak ketiga) merupakan sumber dana terbesar yaitu dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Dapat disimpulkan bahwa sumber dana pembiayaan yang dimiliki oleh bank berasal dari: 1. Dana dari modal sendiri (dana pihak kesatu) Adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yaitu pemilik bank. Dalam neraca bank, dana ini tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasiva. Dana sendiri ini terdiri dari beberapa pos yaitu: a. Modal disetor, merupakan jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada saat bank itu berdiri. b. Cadangan-cadangan yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadagan lainnya yang digunakan untuk menutup timbulnya risiko dikemudian hari. c. Laba yang ditahan atau retained earnings yang merupakan milik para pemegang saham tapi oleh mereka sendiri diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal kerja.


2. Dana pinjaman dari pihak luar (dana pihak kedua) Dana dari pihak kedua yaitu pihak yang memberikan pinjaman dana atau uang pada bank yang terdiri dari empat pihak yaitu: a. Pinjaman dari bank lain yang dikenal dengan call money, yaitu pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. b. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain diluar negeri, yang biasanya berbentuk jangka menengah dan jangka panjang. Realisasi pinjaman ini harus melalui persetujuan Bank Indonesia. c. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, biasanya berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo. d. Pinjaman dari bank sentral (Bank Indonesia), biasanya untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong prioritas tinggi seperti kredit investasi pada sektor-sektor yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk pemerintah, kredit produksi dan modal kerja, dan kredit-kredit lainnya. 3. Dana dari masyarakat (dana dari Pihak ketiga) Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan dan terdiri dari: a. Giro (demand deposit) Merupakan simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa giro adalah: “simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek,

sarana perintah pembayaran

lainnya

atau

dengan cara

pemindahbukuan.” b. Deposito (Time Deposit) Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu


tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan. Jangka waktu deposito ini pada umumnya adalah 1 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Berdasarkan dana yang mengendap pada suatu jangka waktu tertentu, maka bank akan mempunyai jangka waktu yang cukup lama untuk menggunakan dana deposito untuk keperluan pemberian kredit atau investasi jangka pendek lain yang menguntungkan. c. Tabungan (savings) Tabungan atau saving deposits adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

2.3.5 Fungsi dan Peran Kredit Fungsi pokok dari kredit, pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat (To Serve the Society) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa bahkan konsumsi, yang kesemuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Pemberian kredit menurut Hadiwidjaja (1993:5) memberikan manfaat bagi pihak kreditur (bank) sebagai berikut: 1. Kepuasan pemberi kredit timbul karena dapat memberikan bantuan kepada debitur. 2. Kreditur dapat berharap untuk menikmati keuntungan dari jasa (bunga) atas kredit yang diberikannya. Sedangkan menurut Komaruddin Sastradipoera (2001:9) menyatakan bahwa peranan kredit dalam perekonomian modern adalah sebagai berikut: 1. Kredit ternyata dapat meningkatkan efisiensi penggunaan uang atau modal dengan meningkatkan produktivitas masyarakat. 2. Kredit dapat meningkatkan efisiensi penggunaan barang, karena kredit dapat membantu proses produksi dari bahan hingga barang jadi dan sekaligus juga membantu pemindahan barang dari produsen kepada konsumen dalam proses marketing, kredit ikut melancarkan arus barang.


3. Kredit dapat meningkatkan arus peredaran lalu lintas uang. 4. Kredit dapat menjadi alat stabilitas ekonomi yang dilakukan melalui kebijaksanaan ekspansi dan kontraksi kredit. 5. Kredit dapat berfugsi sebagai ‘jembatan’ untuk meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. 6. Kredit dapat meningkatkan daya beli baru bagi para debitur, meskipun debitur-debitur itu tidak memiliki uang tunai dalam saldo neracanya. Dengan demikian fungsi kredit perbankan yaitu: 1. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang 2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang 4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi 5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan dalam berusaha 6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan 7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan nasional

2.3.6 Kolektibilitas Kredit Kolektibilitas kredit didasarkan pada lancar tidaknya pengembalian kredit yang dilakukan oleh debitur. Kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Kredit lancar yaitu kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga. 2. Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama tiga bulan dari waktu yang diperjanjikan. 3. Kredit diragukan adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama enam bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan. 4. Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.


Dalam praktek perbankan sehari-hari, pengertian kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

2.4 Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) Kredit bermasalah muncul saat nasabah, karena berbagai sebab, tidak dapat mengembalikan pinjaman yang telah diberikan bank kepada nasabah tepat pada waktu yang telah disepakati. Namun tidak semua kredit bermasalah merupakan kredit macet. Jika ditangani dengan baik dan tepat, kredit bermasalah pasti bisa diselesaikan.

2.4.1 Pengertian Kredit Bermasalah Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 tentang akuntansi perbankan (Revisi 2000) butir 24 menyebutkan bahwa: “Kredit non performing pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit non performing terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan dan macet.” Sedangkan menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang kualitas Aktiva Produktif Pasal 4 bahwa kredit digolongkan ke dalam kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kriteria bagi masing-masing kredit adalah sebagai berikut: 1. Lancar (Pass) §

Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat; dan

§

Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau

§

Bagian dari kredit dijamin dengan agunan yang tunai (cash collateral)


2. Dalam Perhatian Khusus (Special Mention) §

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (Sembilan puluh) hari;atau

§

Mutasi rekening relatif rendah; atau

§

Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau

§

Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang Lancar (Substandard) §

Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari.

§

Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.

§

Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari.

§

Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapai debitur

§

Dokumentasi pinjaman yang rendah.

4. Diragukan (Doubtfull) §

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; atau

§

Terjadi kapitalisasi bunga;atau

§

Dokumentasi yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (Loss) §

Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh hari); atau

§

Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau

§

Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dacairkan pada nilai wajar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang termasuk ke dalam Non Performing Loan (NPL) adalah kredit yang kolektibilitasnya tergolong kurang lancar, diragukan dan kredit macet. Kredit kurang lancar adalah kredit yang memiliki tunggakan angsuran pokok lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari, kredit yang


diragukan memiliki angsuran pokok lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari, sedangkan kredit macet memiliki tunggakan lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

2.4.2 Penyebab Kredit Bermasalah Kredit bermasalah merupakan sumber kerugian potensial bagi bank, sehingga harus ditangani dengan sistematis dan berkelanjutan. Menurut As Mahmoeddien (2001:52), banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah, yaitu: 1. Faktor Internal Perbankan, antara lain: a. Kelemahan dalam analisis kredit b. Kelemahan dalam dokumentasi kredit c. Kelemahan dalam supervisi kredit d. Kecerobohan petugas bank e. Kelemahan kebijaksanaan kredit f. Kelemahan bidang agunan g. Kelemahan sumberdaya manusia h. Kelemahan teknologi i.

Kecurangan petugas bank

2. Faktor Internal Nasabah, antara lain: a. Kelemahan karakter nasabah b. Kelemahan kemampuan nasabah c. Musibah yang dialami nasabah d. Kecerobohan nasabah e. Kelemahan manajemen nasabah 3. Faktor Eksternal, antara lain: a. Situasi akonomi yang negatif b. Situasi politik dalam negeri yang merugikan c. Politik negara lain yang merugikan d. Situasi alam yang merugikan e. Peraturan pemerintah yang merugikan.


4. Faktor Kegagalan Bisnis, antara lain: a. Aspek Hubungan (human relation) Dengan situasi yang membuat hubungan antara nasabah dengan relasi atau pelanggan memburuk, dan hubungan yang memburuk dengan pekerja. b. Aspek yuridis Biasanya berkaitan dengan persyaratan yuridis yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, seperti surat izin usaha, legalisasi pendirian usaha, dampak kerusakan lingkungan, dan izin migrasi atas penggunaan tenaga kerja asing. c. Aspek manajemen Biasanya hubungan dengan sumber daya manusia pengelola perusahaan. d. Aspek pemasaran Kegagalan bisnis terjadi saat produktivitas perusahaan tinggi, namun distribusi terbatas, sehingga menimbulkan gangguan terhadap kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit kepada bank. e. Aspek teknis produksi Biasanya

hubungan

dengan

keterbatasan

teknologi

yang

digunakan, pemilihan lokasi yang tidak tepat, kagagalan produksi tinggi, dan rendahnya mutu produk. f. Aspek keuangan Biasanya

hubungan

dengan

kenaikan

harga

bahan

baku,

keterlambatan pembayaran dari pelanggan, dan sistem pembukuan yang tidak teratur. g. Aspek sosial ekonomi Antara lain disebabkan oleh daya beli masyarakat menurun, sehingga menimbulkan terganggunya pendapatan perusahaan. 5. Faktor Ketidakmampuan Manajemen, antara lain: a. Pencatatan tidak memadai (inadequate record)


b. Informasi biaya tidak memadai (inadequate costing information) c. Modal jangka panjang tidak cukup (insufficient long term capital) d. Gagal mengendalikan biaya (failureto budget expenses) e. Overheadcost yang berlebihan f. Kurangnya pengawasan g. Gagal melakukan penjualan h. Investasi berlebihan i.

Kurangnya menguasai teknis

j.

Perselisihan antara pengurus.

2.4.3 Dampak Kredit Bermasalah Kredit bermasalah bagaimanapun juga akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian negara). Seperti diungkapkan As. Mahmoeddin (2002:111), ada beberapa pihak yang terkena dampak dari kredit bermasalah yaitu: 1. Bank yang bersangkutan Yaitu

akan

mengancam

likuiditas,

solvabilitas,

rentabilitas,

profitabilitas, tingkat kesehatan bank, serta modal bank. 2. Bankir dan karyawan bank Kredit

bermasalah memberikan dampak negatif yang cukup besar

terhadap banker dan karyawan bank, antara lain: mental, karier, pendapatan dan bonus, moral, waktu dan tenaga. 3. Pemilik saham bank yang bersangkutan Yaitu menyebabkan perolehan deviden yang kecil, menjatuhkan nilai saham, serta mempengaruhi moral pemilik saham. 4. Nasabah sendiri Yaitu menyebabkan kerugian, merusak citra dan nama baik, harus mengeluarkan biaya tambahan, hilangnya kepercayaan pihak luar dan relasi bisnis, serta hilangnya peluang yang harus diperoleh.


5. Nasabah peminjam lainnya Adanya kredit bermasalah membuat bank tidak dapat memberikan kredit kepada nasabah lainnya. 6. Nasabah pemilik dana atau penabung Menyebabkan hilangnya kepercayaan kepada bank bersangkutan sehingga para pemilik dana ingin menarik dananya kembali. 7. Sistem perbankan dan perekonomian negara Merusak kredibilitas bank nasional di mata internasional, menghambat kelancaran perkembangan ekonomi, dan kesinambungan usaha bank. 8. Pemerintah selaku otoritas moneter Yaitu dapat menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan, khususnya di bidang moneter, dapat menimbulkan rush dan menggoncangkan perekonomian bangsa, merusak tatanan sosial ekonomi, kurangnya pemasukan pajak, serta mengganggu perluasan kesempatan kerja.

2.4.4 Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Berdasarkan pada uraian mengenai dampak kredit bermasalah, maka kredit bermasalah harus ditangani secara sistematis dan berkesinambungan, agar dapat meminimalisasi jumlah risiko kredit. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah jika diperkirakan prospek usaha lebih baik menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2002:475) adalah dengan cara 3 R, yaitu: Dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermasalah pihak bank dapat melakukan tindakan penyelamatan sebagai berikut: 1. Rescedulling (penjadwalan kembali) yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya yang meliputi: §

Perubahan grace period

§

Perubahan jadwal pembayaran

§

Perubahan jangka waktu


§

Perubahan jumlah angsuran.

2. Reconditioning (persyaratan kembali) yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit, yang meliputi rescedulling dan atau: §

Perubahan saldo tingkat suku bunga/denda

§

Perubahan cara perhitungan tingkat suku bunga

§

Keringanan bunga/denda

§

Perubahan/penggantian kepemilikan/kepengurusan

§

Perubahan/penggantian nama dan atau status perusahaan

§

Perubahan /penggantian nasabah/novasi

§

Perubahan/penggantian agunan.

2. Restructuring (penataan kembali) adalah perubahan syarat-syarat kredit yang meliputi rescedulling, reconditioning dan atau: §

Penambahan dana bank (suplesi kredit)

§

Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru

§

Perubahan jenis fasilitas kredit termasuk konversi pinjaman dalam valuta asing atau sebaliknya

§

Konversi seluruh atau sebagian dari kredit yang menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Selanjutnya bila usaha penyelamatan dengan 3 R tidak berhasil dilakukan, maka harus segera dilakukan upaya penyelesaian bank agar tidak mengalami kerugian dengan cara, antara lain: 1. Penyelesaian kredit bermasalah secara damai, dengan cara sebagai berikut: §

Pemberian keringanan bunga untuk kolektibilitas kredit diragukan dan macet dengan pembayaran lunas ataupun angsuran.

§

Penjualan agunan dibawah tangan, yaitu penyelamatan kredit diragukan dan macet dengan pembayaran lunas ataupun angsuran.


§

Penjualan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur atau barang agunan.

§

Penebusan sebagian atau seluruh barang agunan oleh debitur atau pemilik barang agunan.

2. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: §

Penyelesaian kredit melalui pengadilan negeri

§

Penyerahan pengurusan kredit macet kepada BUPLN/PUPN

§

Penyerahan penyelesaian kredit melalui kejaksaan

§

Penyelesaian kredit dengan pengajuan klaim asuransi.

2.5 Analisis Tingkat Risiko Kredit Setiap usaha yang dilakukan oleh manajemen perbankan memiliki risiko yang akan berdampak pada penghasilan bank. Suatu bank dinilai kesehatannya berdasarkan tingkat likuiditas, laba yang diperoleh, kecukupan modal, rentabilitas, efisiensi, serta pengaruh inflasi, juga tingkat risiko yang timbul atas kredit yang telah diberikan. Adapun risiko usaha yang dialami oleh bank antara lain risiko likuditas, risiko kredit, risiko tingkat bunga, dan risiko modal. Tentu saja risiko usaha yang dialami oleh bank akan berpengaruh terhadap laba yang ditargetkan oleh bank juga mempengaruhi tingkat kesehatan bank.

2.5.1 Pengertian Risiko Dalam setiap bentuk usaha selalu dihadapkan pada risiko, hal ini merupakan sesuatu yang wajar dan tentu saja setiap usaha memiliki bobot risiko yang berbeda. Begitupun dalam pemberian kredit selalu mengandung risiko yang harus dipahami saat melakukan perencanaan kredit. Menurut Kamus Perbankan (2001:125) dijelaskan bahwa risiko adalah “ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis.”


Selain itu juga dijelaskan bahwa risiko dibagi menjadi 4, yaitu: 1. Risiko Bisnis, yaitu risiko akibat kurangnya kemampuan pimpinan perusahaan debitur dalam menjalankan bisnisnya. 2. Risiko Harta, yaitu risiko kredit yang bertalian dengan harta kekayaan bersih dan berwujud yang dimilki debitur. 3. Risiko Kredit, yaitu kemungkinan timbulnya kerugian kreditur dalam pemberian pinjaman atau penjualan barang dengan kredit, karena debitur cidera janji. 4. Risiko Modal, yaitu risiko kredit karena akhlak, watak dan integritas debitur. Sedangkan menurut Teguh Pudjo Muljono (2001:80), ada beberapa bentuk risiko, yaitu: 1. Risiko dari Sifat Usaha Setiap usaha memiliki sifat yang berbeda, sehingga tingkat risiko yang terkandung pun akan berbeda. Dari sifat-sifat ini akan diketahui tinggi rendahnya sifat risiko usaha. 2. Risiko Geografis Risiko ini berkaitan erat dengan bencana alam yang terjadi, maupun faktor lingkungan sekitar tempat usaha. Risiko geografis timbul karena tidak sesuainya pemilihan lokasi, misalnya jauh dari bahan baku, sehingga mengandung risiko yang tinggi karena harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. 3. Risiko Politik Kestabilan politik disuatu negara merupakan suatu faktor yang cukup menentukan dalam keberhasilan kegiatan usaha. Suatu negara yang sedang mengalami perang akan memiliki tingkat risiko yang tinggi. 4. Risiko Uncertainly Faktor ketidakpastian akan menimbulkan spekulasi, dan setiap usaha yang berspekulasi akan mengandung risiko yang tinggi, karena segala sesuatunya tidak dapat direncanakan lebih dahulu.


5. Risiko Inflasi Adanya penurunan daya beli masyarakat terhadap rupiah akan menyebabkan ancaman terhadap modal bank. Karena dengan adanya inflasi, laba bank akan over stated, sehingga akan mengakibatkan pembayaran pajak dan pembagian laba yang semakin menurun. 6. Risiko Persaingan Risiko persaingan dapat berupa persaingan terhadap sesama bank yang membiayai proyek yang sama, atau persaingan antara perusahaanperusahaan sejenis yang menjadi objek perkreditan.

2.5.2 Tujuan Analisis Risiko Analisis risiko digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui tinggi rendahnya risiko suatu usaha. Dari hasil analisis ini perusahaan dapat memilih jenis usaha yang memilki tingkat risiko usaha yang paling rendah, sehingga akan memperkecil kerugian yang nantinya akan ditanggung oleh perusahaan. Hasil analisis ini pun dapat dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam memilih jenis usaha yang akan dilakukan di masa yang akan datang dan sebagai bahan evaluasi bagi manajemen perusahaan untuk menilai tingkat keberhasilan usaha yang telah dipilihnya, dan dijadikan gambaran bagi usaha dimasa yang akan datang.

2.5.3 Risiko Kredit Dalam setiap usaha, ada dua iklim usaha yang akan terjadi, yaitu untung dan rugi. Risiko muncul saat kredit yang disalurkan untuk usaha nasabah mengalami kerugian. Akibatnya, akan berdampak pada pengembalian pinjaman, sehingga menimbulkan kredit yang bermasalah. Risiko kredit merupakan salah satu risiko yang umum dihadapi bank dalam pemberian kredit. Risiko kredit mengambil bagian terbesar dalam kegiatan perbankan karena pemberian pinjaman dan investasi merupakan bagian terbesar dalam aktiva bank. Sedikitnya ada dua macam definisi risiko kredit sebagaimana yang diungkapkan oleh Komaroeddin Sastradipoera (2001:8), yaitu :


1. Risiko yang timbul karena ketidakpastian pelunasan pinjaman oleh nasabah debitur. Kegagalan memenuhi perjanjian pelunasan, sebagian atau seluruhnya, termasuk dalam risiko jenis ini. 2. Risiko yang disebabkan oleh invetasi yang tidak memberikan pendapatan atau investasi malahan mengurangi aktiva modal. Jadi, risiko kredit adalah risiko yang muncul akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Akibatnya, penghasilan bank yang sebagian besar dari kredit akan terganggu.

2.5.4 Tingkat Risiko Kredit Risiko kredit digunakan untuk mengukur jumlah cicilan kredit yang gagal dikembalikan. Tingkat risiko kredit merupakan suatu kualitas yang menyatakan keadaan kredit yang diperoleh melalui aktivitas pinjam-meminjam. Tingkat risiko kredit dapat dihitung berdasarkan rasio risiko kredit (credit risk ratio) yang membandingkan antara jumlah kredit yang bermasalah dengan jumlah kredit yang disalurkan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Credit Risk Ratio =

BadDebts TotalLoans

Sumber: Teguh Pudjo Muljono (1992:116)

2.6 Tingkat Profitabilitas Bank Tingkat profitabilitas bank merupakan suatu kualitas yang dinilai berdasarkan keadaan/kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba. Teguh Pudjo Muljono (1999:139) menyatakan bahwa: “Dalam analisa profitabilitas akan dicari hubungan timbal balik antara pos-pos yang ada dalam income statement itu sendiri maupun hubungan timbal balik dengan pos-pos yang ada pada neraca bank yang bersangkutan guna mendapatkan berbagai indikasi yang berguna untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan.”


2.6.1 Metode Perhitungan Profitabilitas Perusahaan Menurut Gitman dalam bukunya Principles Of Managerial Finance, metode perhitungan profitabilitas perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: 1. Operating Income Ratio : merupakan laba operasi sebelum bunga dan pajak (net operting income) yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. 2. Operating ratio : merupakan biaya operasi dari setiap rupiah penjualan. 3. Net Profit Margin : merupakan salah satu rasio untuk mengukur profitabilitas perusahaan, yaitu merupakan perbandingan antara net profit after tax dengan sales dimana rasio ini merupakan indikator untuk mengukur

kemampuan

perusahaan

yang

bersangkutan

dalam

menghasilkan net income. 4. Return On Investment : mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk mencapai keuntungan. 5. Return On Asset (ROA) : mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu. 6. Return

On

Equity

(ROE)

:

mengukur

kemampuan

perusahaan

menghasilkan laba bersih berdasarkan modal saham tertentu. 7. Return On Sales : mengukur sensitivitas perusahaan terhadap perubahan harga jual pada tingkat ongkos dan biaya lain tetap.

2.6.2 Return On Asset (ROA) Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Menurut Lukman Dendawijaya (2005:118) rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

ROA =

LabaSebelumPajak X 100% TotalAktiva


Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMELS laba yang diperhitungkan sebelum pajak. Lukman Dendawijaya (2005:119) menyatakan bahwa: “Dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia mementingkan penilaian besarnya return on assets (ROA) dan tidak memasukan unsur return on equity (ROE). Hal ini dikarenakan Bank Indonesia, sebagai pembina dan pengawas perbankan, lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat.” 2.7 Hubungan Tingkat Risiko Kredit dengan Tingkat Profitabilitas Bank Bank dikenal sebagai lembaga perantara (intermediare) antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Bank menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dalam bentuk simpanan sedangkan bank menyalurkan dana kepada pihak yang kekurangan dalam bentuk pemberian kredit. Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dengan harga beli dana tersebut setelah dikurangi biaya operasional. Dengan demikian bank harus menempatkan dana yang diperolehnya dalam bentuk penempatan yang paling menguntungkan. Secara umum, penempatan dana yang paling menguntungkan adalah dalam bentuk kredit. Keuntungan yang diperoleh digunakan oleh bank untuk membiayai kegiatan opersional bank, selain itu juga digunakan kembali untuk pemberian kredit kepada debitur lain. Namun, tidak semua usaha yang dibiayai dari bank bisa berhasil, ada kalanya karena

beberapa sebab,

debitur

tidak

mampu

mengembalikan

pinjamannya kepada bank, sehingga menimbulkan kredit bermasalah. Kredit bermasalah menimbulkan tingkat risiko yang tinggi bagi pihak bank, karena hal itu berpengaruh terhadap laba yang ditargetkan oleh pihak bank, sekaligus mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Besarnya risiko usaha kredit ditunjukkan dalam Non Performing Loan (NPL) dalam laporan keuangan bank.


Tingkat NPL ini secara otomatis akan mempengaruhi operating income, jika NPL semakin tinggi maka operating income semakin rendah dan sebaliknya. Non Performing Loan yang ada pada suatu perusahaan (Bank) akan berpengaruh langsung terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dimana semakin tinggi tingkat Non Perfoming Loan yang terjadi maka akan semakin besar pula tingkat PPAP yang dibentuk, sehingga jika terjadi demikian (Non Performing Loan tinggi) maka nilai kualitas aktiva tersebut dengan sendirinya akan menurun jika nilai PPAP yang dibentuk semakin besar.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents