BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Konsep, Konstruksi, Variabel penelitian
2.1.1 Akuntabilitas Pemberlakuan undang-undang otonomi daerah harus dapat meningkatkan daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan
laporan
pertanggungjawaban
mengenai
pengelolaan
keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas (Yahya, 2011). Pengertian akuntabilitas menurut Ulum (2004) adalah sebagai berikut: “Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksana kegiatannya”. Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa : “Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amana (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Adapun menurut PP No. 71 Tahun 2010 tantang SAP adalah sebagai berikut: “Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.
9
10
Selain itu, adapula pengertian akuntabilitas menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa: “Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang memberinya kepercayaan dan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan karena akuntabilitas itu merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang harus dilakukan oleh pemegang
amanah
(agent)
yang
bertujuan
memberikan
pertanggungjawaban. Dimensi yang digunakan dalam akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan, Penilaian kinerja keuangan, Sistem informasi, dan Akuntabillitas kinerja keuangan dinilai secara objektif dan independen (Dadang Sadeli, 2008: 104). Indikator yang digunakan untuk akuntabilitas laporan keuangan daerah adalah pengungkapan sebab adanya perbedaan aggaran dan realisasi, pengungkapan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, pengungkapan sebab-sebab adanya perbedaan realisasi anggaran tahun sekarang dengan realisasi anggaran tahun lalu,
11
penyampaian akuntabilitas kinerja keuangan tepat waktu, penilaian kinerja keuangan dari aspek kehematan pengguna sumber dana, penilaian kinerja keuangan dari aspek efisiensi penggunaan sumber dana, penilaian kinerja keuangan dari aspek efektivitas penggunaan sumber dana, penilian atas pencapaian tujuan yang telah dibiayai dengan manfaat yang dirasakan atas pencapaian tujuan tersebut dari tahun ke tahun, data keuangan yang disajikan bebas dari kesalah material, data keuangan yang disajikan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam penyajian data keuangan terdapat netralitas dalam pengungkapan, adanya penilaian yang objektif dan independen terhadap akuntabilitas kinerja keuangan, dan tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas. Dadang Sadeli (2008: 104) menyatakan ciri-ciri akuntabilitas yang berkualitas adalah sebagai berikut: 1. Akuntabilitas keuangan berisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Akuntabilitas keuangan berisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan program dan aktivitas pemerintahan, apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Akuntabilitas keuangan berisi penilaian kinerja keuangan Akuntabilitas keuangan harus berisi pengungkapan penilaian kinerja keuangan dari aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas serta pengungkapan penilaian pencapaian tujuan (output) yang telah
12
dibiayai, dengan manfaat yang dirasakan atas pencapaian tujuan tersebut (outcome). 3. Akuntabilitas keuangan dibangun berdasarkan sistem informasi yang andal Akuntabilitas keuangan dibangun berdasarkan system informasi yang andal.Informasi yang andal (reliable informasi) sangat diperlukan
untuk
melakukan
evaluasi
terhadap
kinerja
dan
mengidentifikasi risiko. Reliabilitas informasi akan tumbuh dengan minimnya tingkat kesalahan penyajian data, tingginya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, dan netritas dalam pengungkapan. 4. Akuntabilitas keuangan harus dinilai secara objektif dan independen Untuk menjamin reliabilitas informasi yang terdapat pada akuntabilitas keuangan perlu adanya pihak ketiga yang melakukan pemeriksaan atas keandalan informasi yang disajikan dalam akuntabilitas.Adanya penilaian yang objektif dan independen atas akuntabilitas keuangan merupakan ciri dari akuntabilitas yang efektif.
2.1.2 Transparasi Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggungjabawan. Menurut Abdul Halim (2006:166) : “Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan, transparansi yang di kaitkan dengan akuntabilitas mempunyai makna bahwa pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum sebagai penilai pemerintah”.
13
Definisi lain menurut Mardiasmo (2004:30) menyebutkan bahwa : “Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakankebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat”. Sedangkan menurut Nikhil Dey (2011) menyebutkan bahwa : “Transparansi adalah sebagai akses informasi warga untuk memperoleh informasi tentang masa sekarang, masa lalu, dan masa depan kegiatan negara. Ungkapan “Kebebasan Informasi” juga banyak digunakan ketika mengacu pada kemampuan individu untuk mendapatkan akses ke informasi dalam kepemilikan negara.” Berdasarkan
pengertian
transparansi
tersebut
maka
dapat
disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Bushman
&
Smith
(2003:76)
mendefinisikan
transparansi
perusahaan sebagai ketersediaan relevansi yang tersebar luas, informasi yang dapat dipercaya mengenai kinerja perusahan dalam suatu periode yang terkait, posisi keuangan, kesempatan investasi, pemerintah, nilai dan risiko perusahaan dagang yang bersifat umum. Dalam tingkatan negara, Bushman, Piotroski, dan Smith (2004) mengidentifikasikan dua jenis
transparansi
perusahaan
yaitu
transparansi
keuangan
dan
transparansi pemerintah. Transparansi keuangan tingkat negara disusun berdasarkan intensitas pelaporan perusahaan, waktu pelaporan, jumlah analisis, dan media penyebarannya.
14
Dimensi yang digunakan dalam transparansi keuangan pemerintah daerah yaitu transparansi proses, transparansi kejujuran dan transparansi hukum transparansi program dan transparansi kebijakan (Hamid Abidin, 2009). Indikator yang digunakan untuk dimensi transparansi laporan keuangan pemerintahan daerah yaitu penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab, kemudahan akses informasi, prosedur yang digunakan sudah cukup baik dalam kecakupan sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi, komunikasi publik oleh pemerintah, meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan, kesesuaian jabatan dengan wewenang yang digunakan, jaminan akan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar suap, hasil dari program yang dijalankan, adanya kesesuaian antara target dan pencapaian program, adanya pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari program, penetapan proses kebijakan, pelaksana suatu kebijakan, pertanggungjawaban dan keterbukaan atas kebijakan-kebijakan yang dibuat, dan adanya pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan yang dibuat. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mengimplementasikan transparansi agar menjadi efektif dalam pelaksanaanya, sebagai berikut :
15
1. Menunjukkan apakah sumber-sumber diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang legal dan menunjukkan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Menunjukkan sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumbersumber serta status dari sumber anggaran keuangan. 3. Menunjukkan membelanjakan
bagaimana
pemerintah
aktivitasnya
dan
atau
memenuhi
unit-unitnya
kewajiban
dan
komitmennya. 4. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah atau unit-unitnya untuk membelanjai aktifitasnya dan memenuhi kewajiban dan komitmennya. 5. Menyediakan informasi menegnai posisi keuangan dan kondisi keuangan pemerintah, untuk menetapkan apakah posisi keuangan pemerintah membaik atau memburuk. 6. Menyediakan informasi untuk menetapkan apakah operasi pemerintah telah memberikan kontribusi kepada kemakmuran rakyat sekarang dan masa depan. 7. Menyediakan
informasi
untuk
mengevaluasi
kinerja
unit-unit
pemerintah dalam ukuran biaya pelayanan, efisiensi dan pencapaian aktivitas. 8. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintah atas aset dan kewajibannya.
16
9. Mengungkapkan
kontraktual
atas
sumber-sumber
dan
resiko
kehilangan potensial dari sumber-sumber. 10. Menyediakan informasi untuk dapat memahami sifat, cakupan dan luasnya aktivitas keuangan pemerintah dalam hubungan dengan keseluruhan ekonomi. Dapat
penulis
mengimplementasikan
simpulkan transparansi
bahwa
langkah-langkah
berawal
dari
dalam
sumber-sumber
diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang legal dan menunjukkan
ketaatan
terhadap
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan, dan menyediakan informasi untuk dapat memahami sifat, cakupan dan luasnya aktivitas keuangan pemerintah dalam hubungan dengan keseluruhan ekonomi. Selanjutnya langkah-langkah implementasi transparansi ini menjadi salah satu indikator dalam mengukur transparansi.
2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Daerah Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah:
17
“Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan”. Menurut Baridwan (1992: 17), laporan Keuangan Daerah adalah: “Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama dua tahun buku yang bersangkutan” . Sedangkan menurut Mahmudi (2007:11) definisi laporan keuangan adalah: “Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas”. Menurut Mardiasmo (2009:159) Laporan keuangan organisasi sektor publik adalah: “Komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan”. Sedangkan, pengertian laporan keuangan pemerintah atau sektor publik menurut Indra Bastian (2010:297) adalah “Representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas
sektor publik”. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2006 mengemukakan
laporan
keuangan
pemerintah
adalah
“bentuk
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama suatu periode”. Selanjutnya, definisi laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan
merupakan
laporan yang terstuktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
18
Berdasarkan beberapa definisi yang diungkapkan para ahli di atas laporan keuangan merupakann hasil akhir dari proses akuntansi yang menghasilkan informasi akuntansi bagi para pihak yang berkepentingan dan sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tujuan umum laporan keuangan adalah: “Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya”. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: 1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 2. Menyediakan informasi mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah; 3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; 4. Menyediakan
informasi
mengenai
ketaatan
realisasi
terhadap
anggarannya; 5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
19
6. Menyediakan
informasi
mengenai
potensi
pemerintah
untuk
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 7. Menyediakan
informasi
yang
berguna
untuk
mengevaluasi
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Menurut Mardiasmo (2009:161) secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah: 1. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship) Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. 2. Akuntabilitas dan Pelaporan
Retrospektif
(accountability
and
retrospective reporting) Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggunngjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberika dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengguna sumber daya organisasi.
20
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization information) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. 4. Kelangsungan organisasi (viability) Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang. 5. Hubungan masyarakat (public relation) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan public dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 6. Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures) Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. Menurut Mardiasmo (2009:172) para pengguna informasi laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut:
21
1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. 2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan igin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah telah melakukan ketaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan atas pengeluaranpengeluaran yang dilakukan. 3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi-informasi yang berguna untuk
penilaian kemampuan pemerintah dalam membiayai
kegiatan-kegiatan serta memenuhi kewajiban pada komitmennya. 4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara. 5. Badan Legislatif dan Badan-Badan Lain yang Kekuasaan Mengatur dan Mengawasi. Badan legilatif merupakan pengguna utama dari laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan tersebut akan memberikan informasi, yang dapat membantu untuk dapat mengetahui bagaimana pemerintah mengurus sumber-sumber, ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan, dan kondisi keuangan maupun kinerja. 6. Pemerintah Lain, Badan Internasional, dan Penyedia Sumber Lain. Para investor dan kreditur menyebutkan bahwa pemerintah lain, badan
22
internasional, dan penyedia sumber lain menaruh ketertarikan terhadap kondisi keuangan pemerintah selain itu menaruh perhatian terhadap rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan. 7. Analisis ekonomi dan keuangan. Para analisis ekonomi dan keuangan termasuk media-media keuangan menelaah, menganalisis dan menyebarkan hasil-hasilnya kepada para pemakai laporan yang lain. Mereka melakukan evaluasi masalah-masalah ekonomi dan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi pemerintah (SAP), terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu: 1. Masyarakat; 2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; 3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan peminjaman; 4. Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan pokok terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakian sumber daya ekonomi
yang
dikelola
oleh
pemerintah
daerah,
yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap
23
pelaksanaan APBD. Dengan demikian, laporan realisasi anggaran menyajikan unsur-unsur yaitu, pendapatan pemerintah daerah dalam satu periode, belanja, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih atau kurang pembiayaan. 2. Neraca Neraca adalah keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada suatu saat (tanggal) tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi kuangan yang dapat dipercaya mengenai : a. Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. b. Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban jangka
pendek merupakan
kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka
panjang
adalah
kelompok
kewajiban
yang
24
penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. 3. Laporan Operasional (LO) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi
yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang
dikelola oleh
pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan
penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung terdiri dari : a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbang dan dana bagi hasil. d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan
operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin
25
terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 5. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan infomasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas,
yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai
berikut: a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah. b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah. 6. Catatan Atas Laporan Keuangan Disajikan
secara
sistematis
sesuai
Standar
Akuntansi
Pemerintahan, dimana setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas, harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.
26
Disamping itu, juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntasi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuagan secara wajar. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi. Ke-4 (empat) karakteristik ini merupakan pra-syarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapa memenuhi kualitas yang dikehendaki : 1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan: a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
27
b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c) Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. d) Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. 2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: a) Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
28
b) Dapat Diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh. c) Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 3. Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika
dapat
dibandingkan
dengan
laporan
keuangan
periode
sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat
dilakukan bila suatu entitas
menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dilakukan dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan
bila entitas
yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. 4. Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yangmemadai atas kegiatan dan
29
lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan guna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
2.2
Konsep Kerangka pemikiran
2.2.1 Pengaruh Akuntanbilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan agar semua proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dimana kegagalan maupun keberhasilannya akan terlihat pada kualitas laporan keuangan daerah sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya (Halim, 2007:42). Menurut Sulistoni (2003) pemerintah yang accountabel harus mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional. Sehingga, akuntabilitas berdampak terhadap pencapaian kualitas laporan keuangan daerah yang baik. Hasil penelitian yang dilakukan Permana (2012) Akuntanbilitas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada dinas kota bandung. Kemudian menurut Muhamad Arief Rakhman (2013), akuntanbilitas menunjukan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengelolaan kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut
30
Dinie (2014), Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dimana apabila suatu pemerintah menjalankan akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian laporan keuangannya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara akuntanbilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2.2.2 Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Transparansi informasi terutama informasi keuangan harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (SchiavoCampo and Tomasi, 1999 dalam Zyen, 2009). Menurut Hadi Sumarsono (2003), transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Menurut Mursyidi (2009), transparansi memberikan informasi laporan keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya sesuai peraturan perundang undangan. Sehingga dapat dikatakan transparansi tidak terpisah dan berpengaruh dalam pencapaian kualitas pengelolaan keuangan pemerintah.
31
Hasil penelitian yang dilakukan Sri Ayu Wulandari (2014) transparansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi sangat berperan penting terhadap peningkatan pencapaian laporan keuangan yang berkualitas. Kemudian menurut Permana (2012), menyatakan Transparansi memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Ada pula menurut Muhamad Arief (2013), transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa antara transparansi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
2.2.3 Pengaruh
Akuntanbilitas
dan
Tranparansi
terhadap
Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menurut
Mursyidi
(2009),
transparansi
dan
akuntanbilitas
memberikan informasi keuangan daerah yang terbuka dan jujur kepada masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya sesuai peraturan perundang– undangan. Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya public. Transparansi dan akuntanbilitas terutama informasi
32
keuangan harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami agar dapat berpengaruh pada pencapaian kualitas laporan keuangan daerah (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999 dalam Zyen, 2009). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permana (2012), dengan hasil penelitian akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu dalam penelitiannya menyatakan bahwa untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Selain akuntabilitas, transparansi juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Kemudian menurut Sri Ayu (2013), akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi sangat berperan penting terhadap peningkatan pencapaian laporan keuangan yang berkualitas. Sedangkan menurut Dinie (2014), Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dimana apabila suatu pemerintah menjalankan akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian laporan keuangannya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa antara akuntanbilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
33
Berdasarkan penelitian sebelumnya dan teori maka
hubungan
pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah dapat dilihat pada gambar kerangka pemikiran di bawah ini :
AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (X1)
H1
H3
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Y)
TRANSPARASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (X2)
H2
Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran
2.3
Hipotesis Menurut Sekaran (2007:135), hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua variabel yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan secara logis. Berdasarkan Rumusan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis sementara yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H1: Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
34
H2: Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. H3: Akuntabilitas dan Transparasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
