BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis 1. Sisa Hasil Usaha (SHU) a. Pengertian Sisa Hasil Usaha Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 dan 2 “Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”. Pernyataan

Standar

Akuntansi

Keuangan

(PSAK

No.27)

menyebutkan bahwa Perhitungan Hasil Usaha (PHU) adalah perhitungan hasil usaha yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan bebanbeban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota. Usaha koperasi yang utama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraan anggotanya. Berkaitan dengan hal tersebut,

Universitas Sumatera Utara

7

maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan dengan produktif, efektif, dan efisien. Dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap anggota dan masyarakat pada umumnya dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh SHU yang wajar. Sebagai suatu badan usaha, koperasi di dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu saja menghendaki untuk mendapatkan keuntungan atau sisa hasil usaha yang cukup banyak. Oleh karena itu, sebaiknya SHU tersebut tidak dibagikan habis kepada anggota melainkan disisihkan sebagian untuk cadangan koperasi yang selanjutnya bisa dipergunakan untuk menambah modal koperasi. Apabila modal koperasi bertambah besar, maka dengan sendirinya lingkup usaha koperasi menjadi besar pula. Perolehan SHU akan terlihat pada laporan keuangan yang merupakan bagian dari laporan tahunan koperasi pada setiap akhir periode akuntansi suatu koperasi. SHU memperlihatkan hasil yang telah dicapai oleh suatu koperasi selama periode tertentu dalam satu tahun buku, yang menggambarkan kinerja keuangan koperasi dan manajemen koperasi, dalam hal ini pengurus. Sebuah koperasi dikatakan baik atau berkembang bukan hanya dilihat dari perolehan SHU saja, tetapi juga dilihat dari rancangan anggaran pendapatan, biaya dan kerja (RAPBK) koperasi yang telah disetujui dalam rapat anggota tahunan sebelumnya dibandingkan dengan


realisasi yang dicapai, hal ini tergambar dalam laporan tahunan koperasi dimaksud. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pelayanan terhadap anggota. Koperasi yang dapat melayani anggota dengan sebaik-baiknya dapat dikatakan berhasil. Namun sebagai badan usaha yang tidak sematamata mengejar besarnya SHU, koperasi juga dituntut untuk dapat sejajar dengan badan usaha lain yang berorientasi kepada keuntungan. Untuk itu pengurus harus bekerja keras dan mempunyai manajemen yang handal sehingga dapat menghasilkan pelayanan maupun SHU yang layak. Motivasi usaha koperasi adalah memberikan pelayanan kepada anggota dan berusaha pula untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi berbagai fungsi ekonomi atas berbagai jenis usaha yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Salah satu sendi dasar koperasi yang mengatur keuntungan pada koperasi yaitu SHU dibagikan tidak hanya kepada pemilik modal dan pengelola, tetapi juga dibagikan kepada anggota yang berpartisipasi aktif dalam menghasilkan SHU tersebut yang biasa disebut dengan jasa usaha, selain itu juga disisihkan untuk dana sosial, dana pendidikan, dana pembangunan daerah kerja (PEMDAKER), dan dana cadangan.

b. Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada dasarnya SHU yang diperoleh koperasi disetiap tahunnya dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran


Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi yang bersangkutan. Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya kontribusi jasa usaha masing-masing anggota. Anggaran Dasar Koperasi dari Departemen Koperasi dan UKM republik Indonesia menjelaskan bahwa pembagian SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi saja yang boleh dibagikan kepada para anggota, sedang sisa hasil usaha yang berasal dari usaha koperasi yang diselenggarakan untuk bukan anggota, misalnya dari hasil pelayanan terhadap pihak ketiga tidak boleh dibagikan kepada anggota karena bagian ini bukan diperoleh dari jasa anggota, SHU ini digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan tertentu lainnya. Pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi diatur sebagai berikut : a. Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota, dibagikan untuk : 1) Cadangan koperasi 2) Para Anggota, sebanding dengan jasa yang diberikan masingmasing 3) Dana Pengurus 4) Dana Pegawai / karyawan 5) Dana pendidikan koperasi 6) Dana Sosial 7) Dana Pembangunan Daerah kerja


b. Sisa Hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota, dibagikan untuk : 1) Cadangan koperasi 2) Dana Pengurus 3) Dana Pegawai/karyawan 4) Dana Pendidikan Koperasi 5) Dana Sosial 6) Dana Pembangunan Daerah Kerja SHU tidak dapat dibagi habis, karena pembagian SHU dalam koperasi telah dibatasi oleh ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) yang disepakati oleh anggota pada saat pertama kali pendirian koperasi atau telah mengalami perubahan dan diberlakukan sebagai landasan penentuan pembagian SHU. Pada umumnya rapat anggota memutuskan SHU tahun buku yang bersangkutan tetap tinggal dalam rekening simpanan masing-masing anggota, ditahan untuk digunakan sebagai pemupukan modal. Inilah yang disebut dengan cadangan koperasi. Cara penggunaan sisa hasil usaha di atas, kecuali cadangan diatur dalam Anggaran Dasar dengan mengutamakan kepentingan koperasi yang bersangkutan. Cadangan ini dimaksudkan untuk memupuk modal koperasi sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota. Penggunaan Dana Sosial diatur oleh Rapat Anggota dan dapat diberikan antara lain pada fakir miskin, yatim piatu atau usaha-usaha


sosial lainnya. Perihal zakat dapat diatur oleh koperasi yang bersangkutan dalam Anggaran Dasar maupun ketentuan-ketentuan lain dari koperasi. Penggunaan Dana Pembangunan Daerah dilakukan setelah mengadakan konsultasi dengan pihak Pemerintah Daerah setempat. Pernyataan

Standar

Akuntansi

Keuangan

(PSAK

No.27)

menyebutkan bahwa pembagian SHU harus dilakukan pada akhir periode pembukuan. Jumlah yang dialokasikan selain untuk koperasi diakui sebagai kewajiban. Dalam hal pembagian tidak dapat dilakukan karena jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, tetapi harus menunggu rapat anggota, maka SHU tersebut dicatat sebagai SHU belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Menurut Sitio dan Tamba (2002) secara umum SHU koperasi dibagi untuk: a. Cadangan koperasi Cadangan koperasi merupakan bagian dari penyisihan SHU yang tidak dibagi dan dapat digunakan untuk memupuk modal sendiri serta untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. b. Jasa Anggota Anggota di dalam koperasi memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pemilik (owner) dan sekaligus sebagai pelanggan (customer). Dengan demikian, SHU yang diberikan kepada anggotanya berdasar atas 2 (dua) kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu : a. SHU atas jasa modal, adalah SHU yang diterima oleh anggota karena jasa atas penanaman modalnya (simpanan) didalam koperasi. b. SHU atas jasa usaha, adalah SHU yang diterima oleh anggota karena jasa atas transaksi yang dilakukan sebagai pelanggan di dalam koperasi. c. Dana Pengurus Dana pengurus adalah SHU yang disisihkan untuk pengurus atas balas jasanya dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi. d. Dana Pegawai


Dana Pegawai adalah penyisihan SHU yang digunakan untuk membayar gaji pegawai yang bekerja dalam koperasi. e. Dana Pendidikan Dana pendidikan adalah penyisihan SHU yang digunakan untuk membiayai pendidikan pengurus, pengelola, dan pegawai koperasi sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusia dalam mengelola koperasi. f. Dana Sosial Dana sosial adalah penyisihan SHU yang dipergunakan untuk membantu anggota dan masyarakat sekitar yang tertimpa musibah. g. Dana Pembangunan Daerah Kerja Dana Pembangunan Daerah Kerja adalah penyisihan SHU yang dipergunakan untuk mengembangkan daerah kerjanya.

2. Modal Usaha Koperasi Modal sangat diperlukan dalam melakukan kegiatan usaha, sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Tanpa adanya modal, aktivitas usaha tidak dapat dijalankan. Biasanya semakin luas jangkauan usaha dan semakin banyak bidang yang ditangani, maka dibutuhkan modal yang besar pula. Menurut Purwanto (1986), “modal dalam arti sempit adalah sejumlah dana atau sejumlah nilai uang yang dipergunakan dalam membelanjai semua keperluan usaha. Sedangkan dalam arti luas modal adalah semua peralatan yang berupa uang atau barang yang diperlukan untuk menjalankan usaha lebih lanjut.” Koperasi akan berjalan jika memiliki modal yang memadai. Secara umum permodalan koperasi terdiri atas modal sendiri, modal pinjaman, serta modal penyertaan. a. Modal Sendiri Modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan laba) atau berasal dari pengambil bagian, peserta atau pemilik (modal saham, modal peserta, dan lain-lain).


Menurut Wasis (1983) : Ditinjau dari wujudnya modal koperasi dapat berupa modal yang berwujud dan modal yang tak berwujud. Modal yang berwujud adalah harta berwujud yang dapat dinilai dengan uang yang digunakan untuk menjalankan usaha seperti uang tunai, alat-alat produksi , mesin, gedung dan sebagainya. Sedangkan modal tak berwujud adalah harta berwujud yang tidak dapat dinilai dengan uang, missal hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan koperasi untuk memeperoleh pendapatan.

Modal sendiri dalam koperasi bersumber dari : 1) Simpanan Pokok Simpanan pokok adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dan sama besarnya bagi setiap anggota, serta diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota. 2) Simpanan Wajib Simpanan Wajib adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dan wajib disimpan oleh setiap anggota pada waktu tertentu. Simpanan wajib hanya boleh diambil kembali dengan cara yang telah ditentukan dalam anggaran dasar, supaya modal koperasi tidak goyah 3) Dana Cadangan Dana cadangan merupakan bagian dari penyisihan SHU yang tidak dibagikan kepada anggotanya yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri serta dapat untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.


4) Hibah Hibah merupakan transfer (pemberian) dana dari pihak lain secara gratis yaitu tidak ada kewajiban bagi koperasi untuk membayar kembali baik berupa pokok pemberian maupun jasa yang dapat dikategorikan sebagai hibah pada koperasi adalah hadiah, penghargaan dan pemberian/bantuan lainnya yang tidak disertai dengan ikatan.

b. Modal Pinjaman Untuk mengembangkan usaha, koperasi dapat mempergunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan atau kelangsungan usahanya. Modal pinjaman adalah sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang diperoleh dari luar koperasi atas dasar perjanjian hutang antara koperasi dan pihak yang bersangkutan. Pinjaman atau kredit ini digunakan sebagai tambahan modal bagi usaha koperasi, dengan catatan bahwa pinjaman harus dikembalikan dan atau diangsur disertai bunga. Menurut Sitio dan Tamba (2001) Modal pinjaman bersumber dari: a. Anggota, yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota koperasi yang bersangkutan. b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya, yaitu pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerja sama antara koperasi. c. Bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


e. Sumber lain yang sah, yaitu pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tanpa melalui penawaran secara umum. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa modal pinjaman dapat berupa, Simpanan Sukarela Berjangka/Berjasa (SSB) yang berasal dari anggota, pinjaman dari koperasi primer lainnya ataupun dari koperasi sekunder, pinjaman bank atau lembaga keuangan non bank dan utang wesel ataupun obligasi yang berasal dari pihak luar. Dalam pengambilan modal pinjaman harus mempertimbangkan faktor- faktor tertentu. Pertimbangan ini harus memikirkan dengan matang resiko- resiko yang dapat mengurangi perolehan SHU koperasi.

c. Modal Penyertaan Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha perlu mengembangkan diri dan memperluas kegiatan usahanya. Oleh karena itu, koperasi perlu memperkuat struktur permodalannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan koperasi untuk memperkuat struktur permodalannya yaitu dengan cara melibatkan pihak

luar untuk

menanamkan modal di dalam koperasi dalam bentuk modal penyertaan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998 Pasal 1 Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya. Pemodal adalah pihak yang menanamkan modal penyertaan pada koperasi.


Pemodal turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkannya dalam koperasi. Apabila koperasi memperoleh keuntungan dari usaha yang dibiayai modal penyertaan, maka pemodal juga berhak memperoleh keuntungan tersebut. Untuk memperkuat struktur permodalan, koperasi dapat memupuk modal melalui modal penyertaan yang berasal dari : a. Pemerintah; b. anggota masyarakat; c. badan usaha, dan badan-badan lainnya. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) UNIMED tidak melibatkan pihak luar dalam pemupukan modalnya. Sehingga modal penyertaan bukan merupakan sumber modal KPRI UNIMED. Sumber modal dalam KPRI UNIMED hanya berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Oleh karena itu, modal penyertaan tidak turut disertakan dalam penelitian ini.

3. Modal Kerja a. Pengertian Modal Kerja Modal kerja adalah kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari yang selalu berputar dalam periode tertentu (Gitosudarmo, 1999). Modal kerja


menurut Riyanto (1999) dikemukakan dengan adanya tiga konsep yakni : Konsep Kuantitatif, Konsep Kualitatif dan Konsep Fungsional. Dalam konsep kuantitatif, pengertian modal kerja adalah meliputi semua aktiva lancar. Aktiva lancar adalah aktiva yang memiliki tingkat perputaran pendek yaitu kurang dari satu tahun. Aktiva lancar tersebut berupa kas, piutang, persediaan maupun persekot biaya. Pada konsep kualitatif, pengertian modal kerja adalah meliputi aktiva lancar yang benar-benar digunakan untuk kegiatan operasional, yaitu setelah dikurangi dengan hutang lancar. Jadi, modal kerja merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Sedangkan konsep fungsional, modal kerja merupakan modal yang benar-benar digunakan untuk menghasilkan pendapatan berjalan (current income) dalam satu periode akuntansi saja bukan untuk periode selanjutnya (future income).

b. Fungsi dan Peran Modal Kerja Tersedianya modal kerja yang segera dapat dipergunakan dalam operasi tergantung pada sifat aktiva lancar yang dimiliki, seperti: kas, piutang, dan persediaan. Tetapi modal kerja harus cukup artinya harus mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran perusahaan sehari-hari, karena dengan modal yang cukup akan menguntungkan bagi perusahaan untuk beroperasi secara efisien dan koperasi tidak mengalami kesulitan keuangan. Menurut Munawir (2000), modal kerja yang cukup akan memberikan beberapa keuntungan bagi koperasi. Keuntungan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. 2. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban tepat pada waktunya cukup. 3. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani konsumen. 4. Memungkinkan bagi koperasi untuk memberikan syarat kredit yang menguntungkan para langganan.


5. Menjamin dimilikinya kredit perusahaan yang semakin besar dan memungkinkan bagi perusahaan untuk menghadapi bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. 6. Memungkinkan bagi koperasi untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada lagi kesulitan untuk memperoleh barang maupun jasa yang dibutuhkan.

Namun, kelebihan modal kerja juga tidak baik bagi perusahaan. Seperti yang dikemukakan oleh syahyunan (2003) bahwa kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan.

c. Macam-macam Modal Kerja Modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari yang selalu berputar dalam periode tertentu. Menurut Indriyo (2002), modal kerja dalam suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi: a. Modal kerja permanen (Permanent-Working Capital), yaitu modal kerja yang harus selalu ada pada perusahaan agar dapat berfungsi dengan baik dalam satu periode akuntansi. Modal kerja permanen terbagi menjadi dua: 1) Modal kerja primer (Primary-Working Capital) adalah sejumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaaan untuk menjamin kelangsungan kegiatan usahanya. 2) Modal kerja normal (Normal-Working Capital) yaitu sejumlah modal kerja yang dipergunakan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan produksi pada kapasitas normal. Kapasitas normal mempunyai pengertian yang fleksibel menurut kondisi perusahaan. b. Modal kerja variabel (Variable-Working Capital), yaitu modal kerja yang dibutuhkan saat-saat tertentu dengan jumlah yang


berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan dalam satu periode. Modal kerja variabel dapat dibedakan: 1) Modal kerja musiman (Seasonal-Working capital) yaitu sejumlah modal kerja yang besarnya berubah-ubah disebabkan oleh perubahan musim. 2) Modal kerja siklis (Cyclical-Working Capital) yaitu sejumlah modal kerja yang besarnya berubah-ubah disebabkan oleh perubahan permintaan produk. 3) Modal kerja darurat (Emergency-Working Capital) yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah yang penyebabnya tidak diketahui sebelumnya.

d. Komponen Modal Kerja Menurut Soeprihanto (1997), modal kerja memiliki unsur-unsur sebagai berikut: a. Uang kas atau yang ada di bank b. Surat-surat berharga yang cepat dapat dijadikan uang kas c. Piutang-piutang dagang d. Persediaan barang Dalam penelitian ini, penulis hanya membahas dua unsur dari modal kerja yaitu kas dan piutang, karena kedua komponen tersebut merupakan komponen pokok dalam perputaran modal kerja pada KPRI UNIMED.

4. Volume Usaha Menurut Sitio (2001), “volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan”. Dengan demikian volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa dari awal tahun buku hingga akhir tahun buku yang bersangkutan.


Lapangan usaha koperasi telah ditetapkan pada UU No. 25/1992, pasal 43 yaitu: 1. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan bisnis dan kesejahteraan. Pada hal ini, konsep ideal koperasi seperti digambarkan sebelumnya masih seirama dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan. 2. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. 3. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Menurut Sitio (2001) : “Aktivitas ekonomi koperasi pada hakekatnya dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi tersebut. Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh koperasi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Usaha atau kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dilihat dari besarnya volume usaha yang nantinya akan berpengaruh terhadap perolehan laba atau sisa hasil usaha koperasi”.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu 1. Retno Septiasih (2009) Penelitian yang dilakukan oleh Septiasih menganalisis pengaruh modal sendiri, modal pinjaman, dan volume usaha terhadap SHU pada KPRI di Kabupaten Rebang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas secara serempak mempengaruhi SHU. Secara parsial variabel volume usaha lebih dominan mempengaruhi SHU. 2. Fidha Fajarwati (2002)


Fidha Fajarwati melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi SHU pada KUD Turen, Malang. Variabel bebas dalam penelitian yang dilakukan oleh Fajarwati adalah modal usaha dan total aktiva. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak modal usaha dan total aktiva mempengaruhi SHU, dengan modal usaha sebagai bariabel yang lebih dominan mempengaruhi SHU. 3.

Dian Sukmalega (2009) Penelitian yang dilakukan oleh Dian sukmalega menganalisis pengaruh

permodalan dan volume usaha terhadap SHU pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) di Kabupaten Solok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak variabel permodalan dan volume usaha berpengaruh secara signifikan terhadap SHU, dengan variabel volume usaha yang mempunyai pengaruh dominan. Penelitian terdahulu

secara ringkas disajikan kembali

secara

komprehensif sebagai berikut : Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu Variabel No. Nama Peneliti Judul Penelitian 1. Retno Septiasih Faktor-faktor yang Modal (2009) Mempengaruhi Sendiri, Sisa Hasil Usaha Modal pada Koperasi Asing, Pegawai Republik Volume Indonesia di Usaha, Sisa Kabupaten Hasil Usaha Rembang

Hasil Penelitian variabel modal sendiri, modal asing, dan volume usaha secara serempak mempengaruhi SHU pada KPRI di Kab.Rembang. Secara parsial, variabel volume usaha lebih dominan


2.

3.

mempengaruhi SHU. Fidha Fajarwati Analisa Faktor- Modal Variabel modal (2002) Faktor Yang usaha, Total usaha dan total Mempengaruhi aktiva, dan aktiva secara Sisa Hasil Usaha Sisa Hasil serempak berpengaruh Pada KUD Usaha “TUREN” di terhadap Sisa Hasil Kecamatan Turen Usaha (SHU) KUD Kabupaten Malang “TUREN” Malang. Variabel modal lebih dominan mempengaruhi SHU Dian Sukmalega Pengaruh dan (2009) Permodalan dan Permodalan, Permodalan volume usaha Volume Usaha Volume terhadap Sisa Usaha, dan berpengaruh Hasil Usaha Sisa Hasil signifikan terhadap SHU, dengan Koperasi Pegawai Usaha. koefisisen Negeri di determinsi 56,7% Kabupaten Solok dan sisanya 43,3%. Sumatera Barat.

C. Kerangka Konseptual Tujuan suatu perusahaan atau badan usaha pada umumnya adalah untuk memperoleh laba. Demikian halnya dengan koperasi, walaupun usaha koperasi tidak semata-mata berorientasi pada laba namun didalam menjalankan aktivitas usahanya koperasi harus memperhatikan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar posisinya tetap menguntungkan sehingga kelangsungan dapat terjaga dalam hal ini laba berperan penting. Sebagai badan usaha yang bergerak di bidang kegiatan ekonomi, koperasi sangat memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya tersebut. Besar kecilnya nilai modal yang ada pada koperasi menentukan pula besar kecilnya


lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Sehingga dengan demikian modal usaha dalam usaha koperasi merupakan salah satu alat yang ikut menentukan maju mundurnya koperasi. Tanpa adanya modal ini, sesuatu yang bersifat ekonomis tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Komponen modal kerja, seperti kas dan piutang usaha juga dapat mempengaruhi besar kecilnya SHU yang akan diperoleh oleh sebuah koperasi. Besarnya jumlah kas dan piutang usaha akan berpengaruh pada tingginya SHU yang akan diperoleh. Aktivitas ekonomi koperasi bisa dilihat dari volume usahanya. Volume usaha yang besar akan berdampak pada besarnya laba atau sisa hasil usaha koperasi. Secara sistematis kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : Modal Usaha

Sisa Hasil Usaha

Modal Kerja

(Y) Volume Usaha

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual


D. Hipotesis Penelitian Berdasarkan kerangka konseptual yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: : Tidak ada pengaruh modal usaha, modal kerja, dan modal usaha terhadap SHU pada KPRI UNIMED : Ada pengaruh modal usaha, modal kerja dan modal usaha terhadap SHU pada KPRI UNIMED.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents