3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Ekspor 2.1.1. Pengertian Ekspor Pengertian Ekspor menurut Amir (1984) adalah kegiatan mengeluarkan barang-barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirimkan ke luar negeri sesuai ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing. Tujuan kegiatan ekspor ini adalah meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik (optimalisasi laba), membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik (membuka pasar ekspor), memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang (idle capacity) dan membiasakan diri bersaing pada pasar internasional sehingga terlatih dalam persaingan yang ketat. Todaro (2000) menyatakan bahwa hasil yang diperoleh dari kegiatan ekspor berupa nilai sejumlah uang dalam valuta asing atau biasa disebut devisa. Devisa merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara sehingga ekspor diartikan
sebagai
kegiatan
perdagangan
yang
memberikan
rangsangan
permintaan dalam negeri. Dari rangsangan ini memunculkan industri-industri pabrik besar bersamaan dengan struktur positif yang stabil dan lembaga sosial yang efisien.
4
2.1.2. Prosedur Ekspor Prosedur ekspor barang dalam perdagangan antar negara dari Indonesia ke negara tujuan ekspor disajikan pada Gambar 1 (Amir 1984)
Importir 2
Buyer
Bank Luar Negeri I
B
LUAR NEGERI
1
DALAM NEGERI
14 13
Eksportir Produsen
Bank Dalam Negeri
12 2
3
Seller
C
H
5 4
A
10
7 6
9
8
Instansi Ekspor
Pelayaran
Asuransi
11
Kedutaan Asing
F
D
E
G
Gambar 1. Prosedur ekspor.
Keterangan : 1. Eksportir menerima Order (pesanan) dari langganan di luar negeri (B-A) 2. Bank memberitahukan telah dibukanya suatu L/C untuk dan atas nama eksportir (H-A) 3. Eksportir menempatkan pesanan kepada Leveransir/ Maker Pemilik Barang/ Produsen (A-C) 4. Eksportir menyelenggarakan pengepakan barang khusus untuk diekspor (sea-worthy packing) (A)
5
5. Eksportir memesan ruangan kapal (Booking) dan mengeluarkan Shipping Order pada maskapai pelayaran (A-D) 6. Eksportir menyelesaikan semua formulir ekspor dengan semua instansi ekspor yang berwenang (A-E) 7. Eksportir menyelenggarakan pemuatan barang ke atas kapal, dengan atau tanpa mempergunakan perusahan ekspedisi (A-D) 8. Eksportir mengurus Bill of Lading dengan maskapai pelayaran (A-D) 9. Eksportir menutup asuransi laut dengan maskapai asuransi (A-F) 10. Menyiapkan faktur dan dokumen-dokumen pengapalan lainnya (A) 11. Mengurus Consular-Invoice dengan Trade Councelor kedutaan negara importir (A-G) 12. Menarik Wesel kepada importir dan menerima hasilnya dari Negotiating Bank (A-H) 13. Negotiating Bank mengirimkan Shipping Document kepada principalsnya di negara importir (H-I) 14. Eksportir mengirimkan Shipping Advice dan Copy Shipping Document kepada importir (A-B) 2.2. Impor 2.2.1. Pengertian Impor Pengertian impor merupakan kegiatan memasukkan barang-barang dari luar negeri ke pelabuhan di seluruh Indonesia, kecuali wilayah bebas yang dianggap luar negeri dan sesuai ketentuan pemerintah ke dalam peredaran masyarakat yang dibayar menggunakan valuta asing. Barang-barang tersebut bersifat komersial maupun bukan komersil. Barang-barang luar negeri yang diolah dan diperbaiki di dalam negeri dicatat sebagai barang impor, meskipun barang tersebut akan kembali ke luar negeri. Selain itu, impor juga dapat diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang, jasa, teknologi atau ide dari luar negeri ke dalam negeri dengan mengindahkan peraturan yang berlaku. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional (Amir 1984).
6
2.2.2. Prosedur Impor Prosedur ekspor barang dalam perdagangan antar negara dari Indonesia ke negara tujuan ekspor disajikan pada Gambar 2 (Amir 1984).
Supplier Bank Luar Negeri
3 4
Seller
G
B
LUAR NEGERI
1
DALAM NEGERI
3
Importir Pelayaran
6
Bank Dalam Negeri
2 5
8
Buyer
C
F A
9
10
Pabean
Asuransi
E
D Gambar 2. Prosedur impor.
Keterangan : 1. Importir menempatkan Order (pesanan) ke Eksportir di luar negeri (A-B) 2. Importir membuka Letter of Credit untuk dan atas nama Eksportir di luar negeri melalui Bank di dalam negeri (opening bank) (A-F) 3. Bank
menyelenggarakan
pembukaan
L/C
untuk
eksportir
melalui
Korespondennya di negara eksportir (F-G) 4. Shipping Document diterima oleh bank di dalam negeri dari korespondennya di luar negeri (G-F) 5. Bank di dalam negeri mengakseptir atau menghonorir Wesel yang ditarik oleh eksportir dan yang dikirimkan dengan Shipping Document, dan
7
kemudian menyelesaikan perhitungan tagihannya dengan importir. Setelah itu barulah bank menyerahkan Shipping Document kepada Importir (F-A) 6. Importir menyerahkan Bill of Lading kepada maskapai pelayaran (atau agentnya) yang mengangkut barang-barang itu untuk ditukarkan dengan DO (Delivery Order) (A-C) 7. Importir menyelesaikan bea-bea masuk dengan Pabean (A-D) 8. Importir mengambil barang-barang dari maskapai pelayaran setelah semua formalitas impor dipenuhi (A-C) 9. Importir mengajukan claims (ganti-rugi) kepada eksportir atau kepada maskapai asuransi, dalam hal kedapatan atau kekurangan (A-E & A-B) 10. Melunasi Wesel pada hari jatuh temponya, kalau hal itu belum diselesaikan sebelumnya dengan bank (A-D) 2.3. Kayu Lapis (Plywood) Kayu lapis menurut FAO (1982) merupakan panel kayu yang terdiri dari kumpulan lembaran venir yang diikat secara bersama dengan arah serat dari serat saling bergantian dan saling membentuk sudut. Selanjutnya International Trade Center UNCTAD/GATT (1987) mendefinisikan kayu lapis atau plywood sebagai tiruan yang terbuat dari tiga lembar venir atau lebih yang disusun dengan arah serat saling bersilangan atau membentuk sudut dengan bagian core/tengahnya diberi perekat dan dikempa dibawah tekanan. Biasanya bagian core lebih tebal daripada bagian muka dan belakang yang pada umumnya ditutup dengan venir. Kayu lapis dibedakan menjadi dua berdasarkan lapisan bagian muka (face), yaitu kayu lapis dengan lapisan face yang dilapisi lapisan film/film-face dan kayu lapis yang bagian mukanya menggunakan venir dari kayu yang berserat indah/ decorative plywood. Kayu lapis yang permukaaannya dilapisi dengan lapisan film bertujuan agar terlihat lebih mengkilap. Umumnya kayu lapis jenis ini berfungsi sebagai kayu lapis konstruksi dan banyak digunakan sebagai konstruksi daun pintu dan jendela. Kayu lapis telah menjadi primadona produk industri kayu olahan Indonesia selama beberapa tahun. Hal ini karena kayu lapis merupakan produk antara yang menjadi bahan baku (material) bagi industri dalam negeri, seperti perumahan (properti) baik untuk penggunaan interior maupun eksterior, industri peti kemas
8
dan mebel. Angka ekspor tertinggi yang pernah dicapai Indonesia sebesar 9,7 juta m3 pada tahun 1992. Dengan tingkat volume ekspor tersebut Indonesia dapat digolongkan memiliki peranan dominan dalam pasar kayu lapis tropis dunia. Kurang lebih 80% produksi kayu lapis Indonesia selama ini dijual untuk tujuan ekspor (FAO 2009). 2.4. Kayu Pulp Kimia Kayu pulp kimia adalah salah satu jenis pulp yang terbuat dari bahan baku, dimana dalam produksi bahan bakunya dimasak dengan bahan kimia tertentu untuk menghilangkan zat lain yang tidak perlu dari serat-serat selulosa. Proses ini dapat diperoleh selulosa yang murni dan tidak rusak. Pembuatan pulp dengan proses kimia terdiri dari tiga macam yaitu proses sulfat, soda dan sulfit. Pulp yang dihasilkan dengan proses sulfat mempunyai kekuatan tinggi, pulp berwarna tua, sulit untuk dipucatkan, tak dapat digunakan untuk dissolving pulp, dan rendemen 40% - 52%, penggunaannya antara lain untuk kertas bungkus, kertas cetak dan kertas lainer. Pulp yang dihasilkan dari proses soda mempunyai kekuatan rendah dan rendemen 40% - 42%, penggunaannya antara lain untuk kertas cetak, buku, majalah, kertas penghisap. Bahan baku kayu pulp kimia antara lain kayu dan bahan berserat sisa hasil pertanian seperti merang. Pulp yang dihasilkan dari proses sulfit mempunyai sifat pulp berwarna terang, mudah dipucatkan, kekuatan sedang, daya membentuk lembaran baik, daya letup tinggi, daya sobek rendah dan rendemen 40% - 52%, penggunaannya antara lain untuk kertas koran, kertas pembungkus dan dissolving pulp. Bahan bakunya hampir semua jenis kayu kecuali kayu berkadar silika dan ekstraktif yang tinggi (Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 1994) Pada perkembangannya, pulp merupakan salah satu komoditi industri hasil hutan yang sangat penting sehingga tidak ada aktivitas kehidupan manusia yang tidak memanfaatkan komoditi ini, mulai dari aktivitas kehidupan rumah tangga, perkantoran, industri, pendidikan, perdagangan dan lain sebagainya. Pasar ekspor pulp Indonesia, yaitu: Jepang, Malaysia, China, Korea Selatan, Filipina, Brunai Darussalam, India, Srilangka Turki, Kuwait, Saudi Arabia, dan banyak negara lainnya. Perkembangan ekspor pulp dan kertas Indonesia lebih didominasi oleh tiga negara, yaitu Jepang, China dan Korea Selatan (Ningrum 2006).
9
2.5. Batu Bara World Coal Institute (2005) menyatakan bahwa batu bara mempunyai peran penting dalam membangkitkan tenaga listrik. Saat ini batu bara menjadi bahan bakar pembangkit listrik dunia sekitar 39% dan proporsi ini diharapkan untuk tetap berada pada tingkat ini selama 30 tahun ke depan. Selain itu pasar batu bara yang terbesar terdapat di wilayah Asia, yang saat ini mengkonsumsi 54% dari konsumsi batu bara dunia. Banyak negara yang tidak memiliki sumber daya energi alami yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi. Oleh karena itu mereka harus mengimpor energi untuk memenuhi kebutuhan mereka, antara lain: negara Jepang, Cina Taipei dan Korea, yang mengimpor batu bara ketel uap untuk membangkitkan listrik dan batu bara kokas untuk produksi baja dalam jumlah yang besar. Pada percaturan perdagangan batu bara dunia, Indonesia memiliki peran yang semakin penting dari tahun ke tahun baik sebagai produsen maupun sebagai eksportir. Pada 2007 Indonesia berada di posisi ketujuh terbesar produsen batu bara dunia dan di posisi kedua terbesar sebagai eksportir batubara setelah Australia. Perkembangan produksi batu bara nasional tentunya tidak terlepas dari permintaan dalam negeri (domestik) dan luar negeri (ekspor) yang terus meningkat setiap tahunnya. Sebagian besar produksi tersebut untuk memenuhi permintaan luar negeri, yaitu rata-rata 72,11%, dan sisanya 27,89% untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Kebutuhan batubara dunia saat ini ternyata meningkat sangat cepat, antara lain dipicu oleh booming harga dan semakin banyaknya pembangunan PLTU di luar negeri yang menggunakan bahan bakar batubara (Miranti 2008). 2.6. Uji t-Berpasangan (T-Paired Test) Uji t-berpasangan (t-paired test) adalah salah satu metode pengujian hipotesis dimana data yang digunakan tidak bebas (berpasangan) atau juga membandingkan rata-rata dari suatu sampel yang berpasangan (paired). Umumnya uji dilakukan untuk membedakan rata-rata nilai akibat diberikan treatment tertentu. Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu (objek penelitian) dikenai 2 buah perlakuan yang berbeda. Dalam hasil uji berpasangan terdapat uji two-tailed (uji dua sisi)
10
yaitu hasil uji dipilih jika kita belum mengetahui kecenderungan hubungan positif atau negatif dari variabel yang kita daftarkan. Sedangkan uji one-tailed (uji satu sisi) ialah hasil uji dipilih jika kita sudah mengetahui setidaknya estimasi adanya kecenderungan arah korelasi positif atau negatif dari dua variabel yang kita daftarkan (Kurniawan 1998) 2.7. Administrasi Negara Berkembang dan Negara Maju Administrasi yang diterapkan di negara berkembang berupa administasi pembangunan. Administrasi pembangunan dapat diartikan sebagai merupakan gabungan dua pengertian, yaitu: (1) Administrasi yang berarti segenap proses penyelenggaraan dari setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu, dan (2) Pembangunan yang merupakan rangkaian usaha perubahan dan pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Secara umum, administrasi pembangunan diartikan sebagai bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun dan berupaya untuk meningkatkan kemampuannya (Riggs 1964) Heady (1995) menerangkan bahwa ada lima ciri administrasi publik yang umum digunakan di negara berkembang antara lain : 1) Pola dasar atau administrasi publik di negara berkembang, bersifat elitis, otoriter, menjauh atau jauh dari masyarakat dan lingkungannya, serta paternalistik. 2) Birokrasi di negara berkembang kekurangan sumber daya manusia untuk menyelenggarakan pembangunan. Kekurangan ini bukan dalam arti jumlah tetapi kualitas. Dalam jumlah justru sebaliknya, birokrasi di negara berkembang mengerjakan orang lebih dari yang diperlukan. Sedangkan kekurangannya manajemen
adalah administrator yang
memadai,
yang terlatih, dengan kapasitas
memiliki
keterampilan-keterampilan
pembangunan, dan penguasaan teknis. 3) Birokrasi lebih berorientasi kepada hal-hal lain daripada mengarah kepada yang benar-benar menghasilkan. Riggs (1964) menyatakannya sebagai preferensi birokrat atas kemanfaatan pribadi ketimbang kepentingan masyarakat. Dari sifat seperti ini lahir nepotisme, penyalahgunaan
11
kewenangan, korupsi, dan berbagai penyakit birokrasi, yang menyebabkan aparat birokrasi di negara berkembang pada umumnya memiliki kredibilitas yang rendah, dan dianggap tidak mengenal etika. 4) Adanya kesenjangan yang lebar antara apa yang dinyatakan atau yang hendak ditampilkan dengan kenyataan. Riggs (1964) menyebutkan fenomena umum ini sebagai formalism adalah gejala yang lebih berpegang kepada wujudwujud dan ekspresi-ekspresi formal dibanding yang sesungguhnya terjadi. Hal ini tercermin dalam penetapan perundang-undangan yang tidak mungkin atau tidak pernah dilaksanakan, peraturan-peraturan yang dilanggar sendiri oleh yang
menetapkan,
memusatkan
kekuasaan
meskipun
resminya
ada
desentralisasi dan pendelegasian kewenangan, melaporkan hal yang baik-baik dan tidak mengetengahkan keadaan yang tidak baik atau masalah yang sesungguhnya dihadapi. 5) Birokrasi di negara berkembang acap kali bersifat “otonom”, artinya lepas dari proses politik dan pengawasan publik. Administrasi publik di negara berkembang umumnya belum terbiasa bekerja dalam lingkungan publik yang demokratis. Wallis (1989) menambahkan dua karakteristik pada ciri administrasi publik di negara berkembang. Pertama, di banyak negara berkembang birokrasi sangat dan makin bertambah birokratik, departemen-departemen, badan-badan, dan lembaga-lembaga birokrasi. Begitu pula berkembang dan berperan besar badanbadan para statal yakni badan-badan usaha negara, yang umumnya bekerja tidak efisien dan menjadi sumber dana politik atau pusat terjadinya korupsi. Kedua, unsur-unsur nonbirokratik sangat berpengaruh terhadap birokrasi. Misalnya hubungan keluarga dan hubungan-hubungan primordial lain, seperti suku dan agama, dan keterkaitan politik (political connections). Masalah yang serius dihadapi oleh negara-negara berkembang ialah lemahnya kemampuan birokrasi dalam menyelenggarakan pembangunan. Riggs (1964) menjelaskan bahwa administrasi yang diterapkan di negara maju berbeda dengan negara berkembang. Perbedaan-perbedaan antara keduanya dalam hal administrasi pemerintahan seperti :
12
1. Pada negara maju, pengangkatan dan pemberhentian pegawai didasarkan pada suatu standar tertentu atau dikenal dengan istilah merit system. Sementara pada negara berkembang, pengangkatan dan pemberhentian pegawai terjadi karena birokrasi atau nepotisme. 2. Pada negara maju, berlaku prinsip legal rational impersonal, di mana setiap persoalan diselesaikan dalam kantor/kedinasan serta berdasarkan hukum yang berlaku. Sebaliknya, hubungan satu sama lain dalam pemerintahan di negara berkembang didominasi oleh praktek yang dikenal dengan istilah bureaucratic click dan patron client relationship, yaitu penyelesaian persoalan di dalam dan di luar kantor melalui cara-cara yang tidak legal-formal. 3. Pada negara maju, diferensiasi fungsi dalam administrasi pemerintahan terlihat dengan jelas dan tegas, sementara hal ini tidak terjadi pada administrasi pemerintahan di negara berkembang. 4. Berbagai macam penawaran dan permintaan yang berkaitan dengan urusan administrasi pemerintahan di negara maju dilakukan dalam mekanisme formal market. Tidak demikian halnya pada negara berkembang, semua penawaran dan permintaan terjadi melalui mekanisme informal market. 5. Selain efektif, administrasi pada negara maju juga berjalan efisien. Sementara di negara berkembang, efektivitas dalam hal administrasi tidak diikuti oleh efisiensi. 2.8. Perbedaan Data Statistik Liu et al (2008) menjelaskan bahwa kesenjangan data perdagangan yang terjadi antara China-Hongkong sehingga menimbulkan ketidakseragaman data statistik disebabkan oleh adanya (1) Efek Entrepot China-Hong Kong adalah perdagangan re-ekspor Hong Kong dan tingginya harga tengkulak, (2) Perbedaan standar internasional yang digunakan untuk nilai ekspor dan impor, (3) Efek ariable perdagangan China, (4) Praktik keluar-masuk Sino, dimana modal dalam negeri China digunakan lagi di luar negeri lepas pantai untuk bebas pajak, kemudian kembali ke daratan sebagai investasi asing, (5) Praktek penyelundupan, serta (6) Semua faktor-faktor tambahan yang tidak dapat dijelaskan, seperti kegiatan bongkar-muatan, waktu ekspor dan impor, tidak konsistennya masalah
13
wilayah geografis, kesalahan klasifikasi barang, fluktuasi nilai tukar, dan kelalaian. Perbedaan dapat dikaitkan dengan kontribusi faktor-faktor seperti waktu kelambatan dan penilaian, atau perbedaan konseptual yang lebih kompleks seperti sistem perdagangan, kesenjangan dalam pencatatan dan pelaporan perdagangan. Perbedaan-perbedaan tersebut akan lebih besar di perdagangan re-ekspor. Ini menjelaskan bahwa perbedaan besar statistik perdagangan berasal dari pusat perdagangan utama seperti Hong Kong dan Singapura serta negara mitra dagang. (Anonim 2005) Vincent (2004) menjelaskan dua hal mengenai perbedaan antara impor dan ekspor kayu gergajian dalam perdagangan bilateral negara-negara Eropa, khususnya Rumania. Pertama perbedaan di fisik (volume) adalah meter kubik. Kedua, apakah perbedaan ini mencerminkan aktivitas
ariabl, seperti sengaja
mengurangi pelaporan jumlah ekspor atau impor guna menghindari pajak dan non pajak atau juga untuk menyembunyikan kayu yang ditebang secara illegal. Hal pertama dijelaskan bahwa rata-rata perbedaan volume perdagangan yang dilaporkan antara negara-negara Eropa dan negara mitra dagang secara signifikan berbeda nol selama 1982-1997. Perbedaan ini berlaku untuk negara-negara Eropa baik sebagai
ariable dan eksportir. Perbedaan mencolok antara Rumania dengan
negara-negara Eropa dijelaskan dalam dua kasus yaitu Rumania mengekspor kayu gergajian jenis konifera, di mana impor yang dilaporkan oleh mitra dagang ratarata kurang dari 20% ekspor yang dilaporkan oleh Rumania, dan impor kayu gergajian nonconifera Rumania berada setengah rata-rata dari besarnya ekspor yang dilaporkan oleh mitra dagang. Hal kedua dianalisa berdasarkan perbedaan data statistik perdagangan bilateral yang dikumpulkan di negara-negara Eropa. Analisis tersebut menggunakan model teoritis yang membedakan tiga potensial dan tidak saling eksklusif. Penyebab perbedaan dalam perdagangan antara lain: kesalahan pengukuran, perbedaan
ariab, dan sengaja mengurangi pelaporan
impor atau ekspor untuk menghindari peraturan pemerintah. Dari hasil kombinasi tiga penyebab tersebut sangat sedikit variasi perbedaan di tiap negara dari waktu ke waktu.
