9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian ini akan dibingkai oleh beberapa pemikiran para ahli/tokoh yang berupa penggunaan konsep maupun teori yang relevan dengan kajian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik, dimana dalam siklus pembuatan kebijakan publik terdapat beberapa tahapan diantaranya adalah tahap implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini akan memfokuskan kepada tahap implementasi untuk mengetahui proses pelaksanaan kebijakan pembangunan pariwisata dalam peningkatan sektor UMKM. Selain itu penelitian ini juga menggunakan konsep implementasi kebijakan, pembangunan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat serta beberapa penelitian yang dijadikan gambaran dalam penelitian. 2.1 Kajian Pusataka Penelitian
tentang
Implementasi
Pembangunan
Pariwisata
Dalam
Peningkatan Sektor UMKM di Objek Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi belum pernah dikaji sebelumnya. Namun, penulis mengambil beberapa contoh penelitian yang memiliki teori maupun konsep yang sama. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini, yaitu : Pertama, penelitian oleh Maksimilianus Maris Jupir, dalam Journal of Indonesia Tourism and Development Studies, E-ISSN: 2338-1647 FIA UB, yang berjudul Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Kabupaten Manggarai Barat). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
10
tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki legitimasi untuk membuat berbagai kebijakan termasuk di bidang pariwisata. Persamaan penelitian oleh Maksimilianus Maris Jupir dengan penelitian Implementasi Kebijakan Bupati Banyuwangi dalam Pembangunan Pariwisata adalah sama-sama memiliki tujuan untuk memaparkan implementasi kebijakan yakni kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengembangkan pariwisata daerah dengan menggunakan model implementasi Edward III. Yang membedakan kedua penelitian ini adalah lokasi penelitian yang berbeda. Selain itu, jika penelitian oleh Maksimilianus, implementasi kebijakan pariwisata berbasis pada kearifan lokal, sedangkan penulis lebih condong kepada implementasi kebijakan pembangunan pariwisata dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui peningkatan UMKM.. Kedua, penelitian oleh Adityo Hardiyanto, FISIP UMRAH yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 tahun 2008 tentang Usaha Pariwisata Kota Tanjungpinang Oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Usaha Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam menciptakan iklim usaha dibidang kepariwisataan didaerah yang sehat, dinamis serta menjunjung tinggi nilai nilai budaya, moral/religi dan kesusilaan masyarakat daerah. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang implementasi kebijakan pariwisata, dengan menggunakan beberapa konsep yang sama seperti konsep implementasi kebijakan. Hal berbeda kedua penelitian ini
11
adalah lokasi penelitian. Yang kedua adalah model implementasi, jika penelitian oleh Adityo Herdiyanto menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter Van Horn, sedangkan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata dalam Peningkatan Sektor UMKM di Objek Wisata Pulau Merah menggunakan model implementasi Edward III. Ketiga, penelitian oleh Rohmania Alkadrie, FISIP UNTAN yang berjudul Implementasi
Kebijakan
Pengembangan
Pariwisata
Berbasis
Komunitas.
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengembangan objek pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak. Persamaan kedua penelitian ini adalah dalam penggunaan konsep serta model implementasi yang sama, yaitu konsep kebijakan publik dan model implementasi kebijakan Edward III. Sedangkan, yang membedakan antara kedua peneltian ini adalah lokasi penelitian yang tentunya berbeda. Selain itu basis yang digunankan dalam penelitian oleh Rahmania adalah pengembangan berbasis komunitas. Sedangkan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Dalam Peningkatan Sektor UMKM di Objek Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi, menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan pariwisata itu sendiri. Beradasarkan tiga penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai dasar untuk mengkaji penelitian yang berjudul Implementasi Pembangunan Pariwisata Dalam Peningkatan Sektor UMKM di Objek Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi (Tinjauan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang RIPKK) belum pernah diteliti sebelumnya, namun teori dan
12
konsep dari beberapa penelitian terdahulu yang juga menganalisis tentang kebijakan ini dapat menjadi model acuan dalam mengkaji penelitian ini. 2.2 Landasan Teori 2.1.1 Kebijakan Publik Menurut Suradinata (1993:19) kebijakan publik sebagai kebijakan negara atau pemerintah adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat pemerintah. Kebijakan negara dalam pelaksanaannya meliputi beberapa aspek, berpedoman pada ketentuan yang berlaku, berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan, serta strategi pemecahan masalah yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut William Dunn dalam bukunya Pengantar Analisis Kebijakan Publik (2000), kebijakan publik merupakan suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh institusi atau pejabat pemerintah. Dari definisi-definisi yang dipaparkan oleh para ilmuwan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat (public interest). Sehingga, dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi dalam peningkatan sektor UMKM dengan mengacu pada suatu pedoman yang mempunyai kekuatan hukum yang berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan di tingkat Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi (RIPKK), hal tersebut guna meningkatkan sektor UMKM untuk menunjang pariwisata itu sendiri.
13
2.1.1.1 Kebijakan Pariwisata Nasioanal Pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional. Oleh karena itu diperlukan suatu pengaturan dalam pelaksanaanya dalam hal ini Pemerintah membuat suatu kebijakan yang berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai dasar dalam pembangunan pariwisata nasional. Sekaligus sebagai pedoman untuk berbagai daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan pariwisata daearah yang sesuai dengan arah pembangunan pariwisata nasional. Sehingga diharapakan akan menjadi pembangunan yang terintegrasi dari nasional hingga ke pelosok daerah di Indonesia. 2.1.1.2 Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pasal 8 tentang Kepariwisataan bahwa pembangunan pariwisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang terdiri atas rencana
induk
pembangunan
kepariwisataan
nasional,
provinsi,
dan
kabupaten/kota. Oleh karena itu, Pemerintah Dearah Kabupaten Banyuwangi memiliki tugas untuk merumuskan suatu kebijakan guna mengatur pembangunan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi itu sendiri. Kebijakan tersebut berupa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwngi (RIPKK).
14
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan adalah Dokumen yang memuat rencana menyeluruh pembangunan kepariwisataan. Dokumen tersebut merupakan pedoman pengembangan pariwisata secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan. Dalam RIPKK pasal 17 mengamantkan bahwa Pemerintah Kabupaten wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara menetapkan kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala besar. 2.1.1.3 Tipe-Tipe Kebijakan Publik Ditinjau dari tipenya, menurut Rendall B. Ripley dalam bukunya yang berjudul Policy Implementation and Bureaucracy (1986:20) mengelompokkan kebijakan publik ke dalam empat tipe, yaitu: 1. Tipe Kebijakan Distributif, merupakan tipe kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan atau mendorong aktivitas masyarakat tanpa adanya intervensi atau dorongan dari pemerintah. Pada tipe ini semua tingkatan organisasi pemerintah memiliki peran yang sama pentingnya dan secara umum konflik antar organisasi pelaksana rendah. 2. Tipe kebijakan Redistributive, tipe ini bertujuan untuk menata kembali alokasi kekayaan, hak-hak atau kepentingan antar kelompok sosial. 3. Tipe Kebijakan Regulative Protective, tipe ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan menetapkan kondisi atau syarat bagi kegiatan-kegiatan masyarakat yang hendak dilaksanakan.
15
4. Tipe Kebijakan Regulative Kompetitive, tipe ini bertujuan untuk menjaga agar terdapat kompetisi yang adil. Dengan kata lain, kebijakan tipe ini bertujuan untuk menghindari terjadinya monopoli oleh kelompok masyarakat atau suatu bidang dan akses tertentu. Berdasarkan beberapa tipe kebijakan tersebut, tinjauan Implementasi Pembangunan Pariwisata Dalam Peningkatan Sektor UMKM di Banyuwangi ini dikategorikan dalam tipe kebijakan Redistributive, hal ini dikarenakan kebijakan ini merupakan kebijakan penataan kembali hak-hak atau kepentingan kelompok masyarakat khususnya kelompok masyarakat lemah untuk dilindungi, dibantu untuk mengembangkan usahanya dalam rangka menunjang pembangunan pariwisata dan dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Banyuwangi. 2.1.1.4 Siklus Kebijakan Publik Kebijakan publik sebagaimana yang telah dijelaskan tidak begitu saja ada, namun melalui proses atau tahapan. Menurut William Dunn (2000) membagi siklus pembuatan kebijakan dalam lima tahap, yaitu: 1.
Tahap Penyusunan Agenda; Pada tahap ini masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain tetap menjadi fokus, sedangkan ada pula masalah karena alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
16
2.
Tahap Formulasi Kebijakan; Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
3.
Tahap Adopsi Kebijakan; Dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.
4.
Tahap Implementasi Kebijakan; Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa hal yang lain akan ditentang oleh para pelasana.
5.
Tahap Evaluasi Kebijakan; Dalam tahap ini sebuah kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yamg diinginkan yaitu untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
17
Siklus Pembuatan Kebiajakan Menurut William N. Dunn Penyusunan Agenda
Formulasi Kebijakam
Adopsi Kebijakan
Implementasi Kebijakan
Penilian/Evaluasi Kebijakan
Sumber : Pengantar Analisis Kebijakan Publik; William N. Dunn (1994). Pada penelitian ini, penulis lebih terfokus pada tahap implementasi. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui proses pengimplementasian dalam mencapai tujuan dan target yang ditentukan. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana kebijakan ini dikomunikasikan agar para implementor, stakeholder, dan target sasaran mampu memahami dan menerima kebijakan ini. Selanjutnya, penulis akan menggunakan konsep implementasi kebijakan publik dengan model implementasi kebijakan Edward III yang dianggap paling sesuai untuk digunakan membedah secara mendalam terhadap kebijakan pembangunan pariwisata di Banyuwangi.
18
2.2 Kerangka Konsep 2.2.1
Implementasi Kebijakan Model implementasi kebijakan George C. Edward III (1984:10)
mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor yang dimaksud antara lain meliputi : 1. Variabel Komunikasi (communication). Komunikasi kebijakan berarti merupakam proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementor). Menurut Edward III, komunikasi sangat menentukan keberhasilan
pencapaian
tujuan
dari
implementasi
kebijakan
publik.
Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi
kebijakan
(transmission),
yang
memiliki
tiga
meghendaki
dimensi, agar
pertama
kebijakan
transformasi
publik
dapat
ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Kedua adalah dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target group, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ketiga adalah dimensi konsistensi (consistency) menghendaki agar dalam pelaksanaan
19
kebijakan haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan dan dijalankan), karena jika perintah yang diberikan berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana lapangan. 2. Variabel Sumberdaya (Resources) Edward III (1980:11) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya ini juga mempunyai
peranan
penting
dalam
implementasi
kebijakan.
Dalam
implementasi kebijakan, sumberdaya terdiri dari empat variabel, yaitu: a. Sumberdaya Manusia, merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksana kebijakan. Edward III (1980,53) menegaskan bahwa “Probably the most essential resources in implementing policy is staff”. Sumberdaya manusia (staff), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Oleh karena itu, sumberdaya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya. b. Sumberdaya Anggaran, yang dimaksud adalah dana (anggaran) yang diperlukan
untuk
membiayai
operasionalisasi
pelaksana
kebijakan.
Sumberdaya keuangan (anggaran) akan mempengaruhi kebehasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, bahkan akan terjadi goal displacement yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan terhadap pencapaian tujuan. Maka dari itu, perlu ditetapkan suatu sistem insentif dalam sistem akuntabilitas.
20
c. Sumberdaya Peralatan (facility), merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan saranayang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan (Edward III, 1980:11). d. Sumberdaya Informasi dan Kewenangan, yang dimaksud adalah informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan yang dimkasud adalah kewenangan yang digunakan untuk membuatkeputusan sendiri dalam bingkaimelaksanakan kebijakan yang menjadi kewenanganya. 3. Variabel Disposisi (Dispotition) Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan
secara
sungguh-sungguh
sehingga
tujuan
kebijakan
dapat
diwujudkan. Sikap yang bisa mempengaruhi berupa sikap menerima, acuh tak acuh, atau menolak. Hal ini dipengaruhi oleh pengetauan dari seorang implementor akan kebijakan tersebut mampu menguntungkan organisasi atau dirinya sendiri. Pada akhirnya, intensitas disposisi implementor dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan. 4. Variabel Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) Menurut Edward III (1980:125), implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti pembagian kewenangan, hubungan antar unitunit organisasi, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Terdapat dua
21
karakteristik utama birokrasi yaitu Standart operational Procedure (SOP) dan fragmentasi. Model implementasi kebijakan Edward III, memiliki keterkaitan dengan penelitian tentang Implementasi Pembangunan Pariwisata Dalam Peningkatan Sektor UMKM di Objek Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi. Penulis menganggap model ini bisa digunakan sebagai alat untuk membedah implementasi kebijakan pembangunan pariwisata dengan menggunakan keempat faktor diatas. 2.2.2
Pembangunan Pariwisata Menurut peraturan pemerintah tentang rencana induk pembangunan
kepariwisataan tahun 2010 – 2025, definisi pariwisata dan pembangunan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah: 1.
Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
2.
Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang di dalamnya
meliputi
upaya-upaya
perencanaan,
implementasi
dan
pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Jadi dapat disimpulkan, Pembangunan Pariwisata adalah suatu proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari Sarana - Prasarana, Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), dan aspek -
22
aspek lainnya dengan melibatkan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pariwisata diyakini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menambah pendapatan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, banyak daerah yang menempatkan pariwisata sebagai sektor andalan. Begitu pula yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten Banyuwangi. Namun, pada dasarnya pembangunan pariwisata harus memperhatikan serta menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini guna mencegah dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pembangunan pariwisata di masa depan. Menurut United Nation (2002) prinsipprinsip tersebut adalah : 1. Pembangunan pariwisata harus dapat dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal. Visi pembangunan pariwisata mestinya dirancang berdasarkan ide masyarkat lokal dan untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Pengelolaan pariwisata juga harus melibatkan masyarakat lokal, sehingga muncul kepedulian terhadap keberlanjutan pariwisata itu sendiri. 2. Menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat. Keseimbangan tersebut akan dapat terwujud jika semua pihak dapat berkerjasama dalam satu tujuan sebagai suatu komunitas yang solid. Komunitas yang dimaksud adalah masyarakat lokal, pemerintah lokal, industri pariwisata, dan organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat. 3. Pembangunan harus melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) dan melibatkan lebih banyak pihak akan mendapatkan input yang lebih baik.
23
Pelibatan para stakeholder harus dapat menampung pendapat organisasi kemasyarakatan lokal, melibatkan kelompok masyarakat miskin, melibatkan kaum perempuan dan asosiasi perempuan, asosiasi pariwisata dan kelompok masyarakat lainya yang berpotensi mempengaruhi jalanya pembangunan. 4. Memberikan kemudahan kepada para pengusaha lokal dalam skala kecil dan menengah. 5. Pariwisata harus dikondisi untuk tujuan membangktkan bisnis lainya dalam masyarakat, artinya pariwisata harus memberikan dampak pengganda pada sektor lainya, baik usaha baru maupun usaha yang telah berkembang. 6. Pembangunan pariwisata harus mampu menjamin keberlanjutan, memberikan keuntungan bagi masyarakat saat ini dan tidak merugikan generasi yang akan datang. 7. Pariwisata harus bertumbuh dalam prinsip optimalisasi bukan pada eksploitasi. 8. Pembangunan pariwisata harus ada pengawasan dan evaluasi secara periodik untuk memastikan pembangunan pariwisata tetap berjalan dalam konsep pembagunan berkelanjutan. 9. Harus ada keterbukaan terhadap penggunaan sumberdaya seperti penggunaan air bawah tanah, penggunaan lahan, dan penggunaan sumberdaya lainya agar tidak disalah gunakan. 10. Melakukan program peningkatan sumberdaya manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk bidang keahlian pariwisata.
24
2.2.3
Pemberdayaan Masyarakat Empowerment Concept atau Konsep Pemberdayaan menurut Merriam
Webster dan Oxford English Dictionary (dalam Luthfan, 2012) mengandung dua pengertian : 1. Empowerment is to give power or authority to. Pemberdayaan adalah bagaimana pendelegasian sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memberikan keputusan yang paling tepat terhadap masalah yang dihadapi atau pelaksanaan suatu program. 2. Empowerment is to give ability or enable to. Pemberdayaan diharapkan mampu memberikan kemampuan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu kewenangan dengan menggunakan apa yang dimiliki baik untuk tujuan pribadi maupun secara masyarakat. Dalam pengertian ini memiliki unsur ekonomi dimana setelah diberdayakan masyarakat mampu untuk berusaha meningkatkan harkat dan martabat dan melepaskan diri dari kondisi kemiskinan. Menurut Sumodiningrat dalam Rachmawan (2012), mengatakan bahwa kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dipilah dalam tiga kelompok yaitu : 1. Kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. 2. Kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. 3. Kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.
25
Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, menurut Rachmawan (2012), harus dilakukan melalui beberapa kegiatan : 1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). 2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). persoalan
terkait
upaya
peningkatan
kualitas
hidup,
kemandirian
dan
kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Dalam tinjaun ini, pemberdayaan diberikan dalam bentuk kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. Dimana pemerintah mengadakan pelatihan-pelatihan dalam kelompokkelompok UMKM untuk membuat kerajinan khas Banyuwangi yang nantinya akan dijual kepada wisatawan. Hal ini merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam parwisata sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Objek Wisata Pulau Merah.
26
2.4 Kerangka Pemikiran Kabupaten Banyuwangi selama ini hanya dianggap sebagai tempat perlintasan bukan tempat persinggahan pariwisata
Semenjak kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Annas muncul gebrakan dibidang pariwisata. Salah satunya adalah kebijakan pembangunan pariwisata dalam peningkatan UMKM di Objek Wisata Pulau Merah
Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi (RIPKK)
Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata dalam Peningkatan Sektor UMKM di Objek Wisata Pulau Merah
Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata dalam Peningkatan Sektor UMKM di Objek Wisata Pulau Merah
Menganalisis Implementasi Kebijakan Publik dengan menggunakan Model George C. Edward III
Variabel Komunikasi
Variabel Sumberdaya
Variabel Disposisi
Implementasi Kebijakan yang sudah berjalan selama ini membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar objek wisata. Namun, pada tingakatan praktik implementasi kebijakan, muncul fakta-fakta yang menunjukkan bahwa program serta inovasi yang dilakukan pemerintah tidak berjalan optimal
Variabel Struktur Birokrasi Ananlisis Deskriptif
27
Jadi, Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten yang strategis karena letaknya dekat dengan Bali. Akan tetapi, selama ini Kabupaten Banyuwangi hanya dianggap sebagai tempat perlintasan bukan tempat persinggahan pariwisata. Namun, semenjak Abdullah Azwar Annas menjabat sebagai bupati, beliau membuat gebrakan dibidang pariwisata. Salah satunya kebijakan pembangunan pariwisata dalam peningktan sektor UMKM di Objek Wisata Pulau Merah. Diharapkan dari kebijakan tersebut mampu membuka peluang terhadap peningkatan pendapatan, pengusaha lemah menjadi pengusaha tersupport dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan pasal 17 bahwa Pemerintah Kabupaten wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah dalam bidang usaha pariwisata. Oleh karena itu, guna mendukung kepariwisataan di Objek Wisata Pulau Merah, Pemerintah
Daerah
membuat
program-program
sifatnya
memberdayakan
masyarakat. Berdasarkan kondisi inilah maka perlu suatu kajian guna mengetahui implementasi kebijakan tersebut. Untuk menganalisis kebijakan tersebut, penulis menggunakan model implemnentasi kebijakan Edward III dimana komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur biokrasi mampu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Data yang sudah dianalisis tersebut kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan yang sudah berjalan selama ini membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar objek wisata. Namun, pada tingakatan praktik implementasi kebijakan, muncul fakta bahwa program serta inovasi yang dilakukan pemerintah tidak berjalan optimal.
