BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Van Mater dan Van Hom merumuskan proses implementasi atau pelaksanaan sebagai ” tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diartikan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Wahab, 1991: 49). Selanjutnya Jeffery L.Pressman dan Aaron B.Wildansky dengan tepat mendefinisikan implementasi sebagai berikut ”implementasi penerapan mungkin dapat dipandang sebagai sebuah proses interaksi antara sebuah perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya” (Wahab, 1991: 50). Sementara Daniel A.Mazmania dan Paul A.Sakatrer 1979, mendefinisikan implementasi adalah ”memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yaitu kejadian-kejadian yang timbul sesudah disahkan pedomanpedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan ataupun untuk menimbulkannya akibat /dampak masyarakat atau kejadian-kejadian (Wahab, 1991: 51). Sedangkan menurut Webster pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana ”to implementasi” (mengimplementasikan) berarti ”to provide means for carrying out; to give practical effec to” yang artinya menyajikan alat

Universitas Sumatera Utara

bantu untuk melaksanakan, menimbulkan dampak/berakibat sesuatu (Wahab, 1991: 64). Dari beberapa defenisi diatas dapat dipahami bahwa implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan suatu kebijakan organisasi dalam bentuk program. Sebelum adanya suatu implementasi maka diadakan terlebih dahulu suatu kebijakan. Tahapan-tahapan dalam pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut Identifikasi Program Pengembangan Program Proses Pengambilan Keputusan Hasil-hasil Program Implementasi Evaluasi (Jones, 1996: 67) Program adalah rencana yang telah diolah dengan memperhatikan faktorfaktor kemampuan ruang waktu dan urutan penyelenggaraannya secara tegas dan teratur sehingga menjawab pertanyaan tentang siapa, dimana, sejauhmana dan bagaimana. Program juga merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mengimplementasikan suatu program atau kebijakan ada 3 kegiatan yaitu: 1. Organisasi adalah pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. 2. Interpretasi adalah menafsirkan agar program menjadi rencana dan


pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan 3. Penerapan adalah ketentuan rutin dari pelayanan pembayaran atau yang lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan dari program (Jones, 1996: 296). Berdasarkan penjelasan dan pengertian implementasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa awalnya program merupakan sesuatu yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Selanjutnya adanya kelompok yang menjadi sasaran program sehingga kelompok menjadi ikut dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya program dan peningkatan dalam kehidupannya. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yaitu: 1. Adanya tujuan yang ingin dicapai. 2. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan. 3. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dinilai. 4. Adanya strategi dalam pelaksanaan. Dalam prakteknya implementasi program sering mendapatkan masalahmasalah baru yaitu umumnya disebabkan kesenjangan-kesenjangan antara waktu penetapan atau kebijaksanaan dengan pelaksanaannya. Sehingga oraganisasi yang mengoperasionalkan implementasi program memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjalankannya. Organisasi yang mengoperasionalkan implementasi program harus memiliki hirarki dalam kepengurusannya. Jadi program dapat


dikatakan sebagai kebijaksanaan yang telah disepakati dan dikomunikasikan untuk dilaksanakan dari atas hingga ke bawah

B. Defenisi dan Fungsi Pelayanan sosial B.1 Defenisi Pelayanan Sosial Konsep pelayanan berasal dari usaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi individu, kelompok dan masyarakat. Ini sama halnya dengan pelayanan sosial pada umumnya dilakukan oleh seorang pekerja sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok atau individu yang mengalami masalah baik dalam diri, kelompok dan lingkungan sosialnya. Pada umumnya masyarakat awam belum begitu tahu dengan apa yang di maksud dengan pelayanan sosial itu sendiri dan siapa saja yang terlibat dalam melakukan pelayanan sosial itu. Hal tersebut disebabkan karena mereka hanya mengetahui pelayanan yang bersifat menolong ’sesaat’ atau dengan kata lain hanya mengenal pelayanan itu dalam bentuk bantuan langsung. Luasnya konsepsi mengenai pelayanan-pelayanan sosial sebagaimana dikemukakan Romanyshyn 1971, bahwa pelayanan sosial bukan hanya sebagai usaha memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kemampuan berfungsi sosial individu dan keluarga, melainkan juga sebagai usaha untuk menjamin berfungsinya kolektifitas seperti kelompok-kelompok sosial, organisasi serta masyarakat.

Pelayanan-pelayanan

sosial

meliputi

kegiatan-kegiatan

atau

intervensi-intervensi kasus yang dilaksanakan secara individualisasi langsung dan terorganisir, yang bertujuan membantu individu atau kelompok dan lingkungan sosial dalam upaya saling penyesuaian. Disebut pelayanan dalam arti bahwa


program ini memberikan jasa kepada orang-orang dan membantu mewujudkan tujuan-tujuan mereka, bukan untuk kepentingan atau kepentingan sendiri (Nurdin, 1990: 50). Menurut Walter.A.Ffriedlander, kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang mungkin mereka mengembangkan kemampuanya sepenuh mungkin dan meningkatkan selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Defenisi di atas menjelaskan bahwa: 1. Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem yang berintikan lembaga-lembaga pelayanan sosial. 2. Tujuan sistem tersebut adalah mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dalam arti tingkat kebutuhan pokok seperti : pangan, sandang, papan, kasehatan, juga relasi-relasi sosial dengan lingkunganya. 3. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan saran meningkatkan kemampuan individu-individu dalam memecahkan masalah maupun memenuhi kebutuhannya (Muhidin 1992: 1-2). Adapun kegiatan-kegiatan utama di dalam lapangan pekerja sosial itu dapat diklasifikasikan menurut jenis atau pelayanan yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut: 1.

Bantuan sosial umum (public assistance).


Pelayanan sosial bagi orang-orang yang membutuhkan biaya, termasuk bantuan sosial atau asistensi sosial untuk menanggulangi kemiskinan, bantuan untuk lansia, orang-orang cacat dan anak-anak yatim piatu. 2. Asuransi sosial (social insurance). Bantuan bagi para karyawan yang memiliki asuransi, bantuan bagi para buruh serta keluarganya untuk menanggulangi hilangnya mata pencaharian mereka karena disebapkan umur yang lanjut, pengangguran, kecelakaan di dalam industri, dan penyakit selama bekerja, meninggalnya aggota keluarga yang menanggung biaya rumah tangga, serta usaha untuk mengatasi aspek-aspek tertentu dari penyakit yang lain dengan jalan memberikan bantuan pemeliharaan kesehatan, perawatan rumah sakit dan di tempat-tempat rehabilitasi. 3. Pelayanan kesejahteraan keluarga (family services). Memberikan petunjuk dan penyuluhan tentang hubungan-hubungan pribadi dan keluarga, tentang soal-soal perkawinan, kesehatan dan masalah keluarga lainya. 4. Pelayanan kesejahteraan anak (child welfare service). Menempatkan anak-anak yatim di rumah-rumah orng tua angkat dan di rumah-rumah perawatan anak-anak (panti-panti asuhan) tempat-tempat penitipan anak pada siang hari, supervisi asuhan keluarga dan adopsi anak, pelayanan berupa perlindungan anak untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang salah (menyimpang) serta perilaku yang a-sosial, pemeliharaan bagi bayi serta anak-anak sebelum masa sekolah, pelayanan sosial di dalam sekolah dan melindungi anak-anak yang bekerja sebagai buruh.


5. Pelayanan kesehatan dan pengobatan (health and medical services). Mendirikan pelayanan kesehatan bagi para ibu dan anak mendirikan pusatpusat kesehatan bagi anak-anak, kunjungan juru rawat (perawat kerumahrumah, pemberian perawatan dan pengobatan bagi orang-orang mendapat tunjangan dari masyarakat, memberikan bantuan financial, pengobatan, serta mengusahakan rehabilitasi bagi anak-anak cacat penderita penyakit seperti kanker, paru-paru, penyakit lumpuh pada anak-anak, keduanya dibawah pimpinan lembaga pemerintahan swasta. 6.

Pelayanan kesejahteraan kesehatan jiwa (mental higiene service). Pelayanan di rumah sakit dan sanabrium untuk orang-orang yang sakit jiwa dan yang jiwanya lemah, pengawasan serta penempatan para pasien yang menderita penyakit syaraf baik iyu anak-anak mauun orang dewasa.

7. Pelayanan kesejahteraan dalam bidang kejahatan (corektinol services). Pelayanan bagi pemuda yang mendapat pelayanan percobaan dan pengadilan kriminal, pelayanan-pelayanan diagnosa dan pengobatan, bimbingan sosial perorangan (case work) dan bimbingan sosial kelompok (social

group

work)

di

dalam

rumah-rumah

tahanan,

lembaga

pemasyarakatan, bantuan agar para tahanan dapat menyesuaikan serta mempersiapkan diri untuk kembali ketengah kehidupan masyarakat. 8. Pelayanan kesejahteraan para pemuda di dalam pengisian waktu luangnya (youth leure-time service). Mendirikan pusat-pusat kegiatan masyarakat dan pemuda, rumah-rumah penampungan, rumah-rumah rukun tetangga, serta menyediakan fasilitasfasilitas rekreasi, memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok


pemuda

dan

pemudi

seperti

klub-klub

anak-anak,

kepramukaan

(kependuan) putra dan putri, maupun organisasi pemuda lainnya. 9. Pelayanan kesejahteraan bagi veteran (veteran’s services). Pelayanan yang diberikan demi kesejahteraan veteran, diantaranya bimbingan sosial perorangan dan bimbingan sosial kelompok bagi para veteran yang cacat dan para veteran perang yang membutuhkan perawatan medis atau perawatan jiwa di rumah sakit dan klinik-klinik: bimbingan sosial perorangan

bagi para keluarga veteran, usaha rehabilitasi serta

bimbingan jabatan (pekerjaan), usaha bantuan pendidikan dan bantuan lainya. 10. Pelayanan kesejahteraan di bidang penempatan tenaga kerja (employment services) Mencarikan lapangan bagi para karyawan, membantu perindustrian dan pertanian guna mendapatkan para karyawan yang cakap, memberikan bimbingan kepentingan

jabatan buruh,

(pekerjaan), memberikan

memberikan pendidikan

perlindungan keselamatan

bagi kerja,

memberikan bantuan terhadap usaha rehabilitasi jabatan (pekerjaan). 11. Pelayanan kesejahteraan sosial di bidang perumahan (hausing services). Pelayanan yang diberikan pada individu atau keolompok untuk mendapatkan perumahan, seperti pelayanan keluarga dan anak-anak untuk meperoleh tempat pada proyek-proyek perumahan bagi umum (rakyat) serta pada rumah-rumah yang baru di bangun (semacam perumnas), usahausaha untuk membersihkan daerah kumuh dan pembangunan kota kembali dan pelayanan lainya.


12. Pelayanan-pelayanan sosial internasional Pada lembaga-lembaga seperti misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, WHO, Program bantuan teknik PBB, Dana anak-anak PBB, Konfrensi internasional mengenai pekerja sosial, Uni Pan-Amerika, Komite palang merah internasional, Federasi Kesehatan Mental sedunia, Lembaga Sosial Internasional, dan persatuan pemuda sedunia, atau di lembaga-lembaga sosial yang beroperasi di negara-negara asing. 13. Pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat (comunity walfare service). Usaha-usaha untuk perencanaan, pengorganisasian, dan dana-dana sosial kesehatan melalui media-media seperti misalnya badan kesejahteraan masyarakat dan badan lainya (Hariwoerjanto 1986: 43) Kemudian secara garis besarnya pelayanan sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 1. Pelayanan sosial dalam arti luas yaitu pelayanan sosial yang mencakup fungsi pengembangan termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, tenaga kerja, dan sebagainya. Defenisi ini biasanya berkembang di negara-negara maju. 2. Pelayanan sosial dalam arti sempit disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial yang mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan-golongan yang tidak beruntung, seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, orang cacat, tuna susila dan sebagainya. Defenisi sering digunakan oleh negara-negara yang sedang berkembang (Muhidin, 1992: 410).


B.2 Fungsi pelayanan sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan fungsi pelayanan sosial sebagai berikut: 1. Peningkatan kondisi kehidupan masyarakat. 2. Pengembangan sumber-sumber manusiawi. 3. Orientasi

masyarakat

terhadap

perubahan-perubahan

sosial

dan

penyesuaian. 4. Mobilisasi dan pencipta sumber-sumber masyarakat, untuk tujuan pembangunan. 5. Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan-pelayanan yang terorganisir dapat berfungsi. Sementara Ricart M. Titmus mengemukakan fungsi pelayanan sosial di tinjau dari perspektif masyarakat sebagai berikut: 1. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok dan masyarakat untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. 2. Pelayanan-pelayanan

atau

keuntungan-keuntungan

yang

diciptakan

sebagai suatu investasi yang di perlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial (suatu program tenaga kerja). 3. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan untuk melindungi masyarakat. 4. Pelayanan-pelayanan

atau

keuntungan-keuntungan

yang

diciptakan

sebagai program kompensasi bagi orang-orang yang tidak mendapat pelayanan sosial (misalnya kompensasi kecelakaan industri dan lainya)


Sedangkan Alfred j. Khan menyatakan bahwa fungsi utama pelayanan sosial adalah: 1. Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan. 2. Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan, dan rehabilitasi. 3. Pelayanan akses. Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan dimaksudkan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam diri anak dan pemuda melalui programprogram pemeliharaan, pendidikan (non formal), dan pengembangan. Tujuanya untuk

menanamkan

nilai-nilai

masyarakat

dalam

usaha

pengembangan

kepribadian anak. Bentuk-bentuk pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan yang dimaksut tersebut diantaranya adalah: 1.

Program penitipan anak.

2.

Program-program kegiatan remaja/pemuda.

3.

Program-program pengisian waktu luang bagi anak dan remaja dalam keluarga. Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan, dan rehabilitasi

mempunyai tujuan untuk melaksanakan pertolongan pada seseorang, baik secara individual maupun di dalam kelompok/keluarga dan masyarakat agar mampu mengatasi masalah-masalahnya Bentuk-bentuk pelayanan sosial tersebut antara lain: a.

Bimbingan sosial bagi keluarga.

b.

Program asuhan keluarga dan adopsi anak.

c.

Program bimbingan bagi anak nakal dan bebas hukuman.


d.

Program-program rehabilitasi bagi penderita cacat.

e.

Program-program bagi lanjut usia.

f.

Program-program penyembuhan bagi penderita gangguan mental.

g.

Program-program bimbingan bagi anak-anak yang mengalami masalah dalam bidang pendidikan.

h.

Program-program bimbingan bagi para pasien di rumah sakit.

Kebutuhan akan program pelayanan sosial akses disebabkan karena: a. Adanya birokrasi modern. b. Perbedaan akan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hal-hal dan kewajiban/tanggung jawabnya. c. Diskriminasi. d. Jarak geografi antara lambaga-lembaga pelayanan dan orang-orang yang memerlukan pelayanan sosial. Dengan adanya berbagai kesenjangan tersebut, maka pelayanan sosial mempunyai fungsi sebagai ”akses” untuk menciptakan hubungan bimbingan yang sehat antara berbagai program, sehingga program-program tersebut dapat berfungsi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkanya. Pelayanan akses juga menghubungkan seseorang dengan sumber-sumber yang diperlukan (Muhidin, 1992: 42-44).


C. Pengertian Anak dan Hak – Hak Anak C.1 Pengertian Anak Menurut Bab I (satu) peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan dan kesejahteraan anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak asuh adalah anak terlantar yang hidup atau kehidupanya tidak mendapatkan pemenuhan yang wajar baik materi maupun non materi dan dipelihara di yayasan atau panti asuhan. Kemudian kesejahteraan anak dapat diartikan sebagai keadaan hidup yang mengandung rasa aman, tentram dan makmur secara jasmaniah dan rohaniah bagi anak sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar (Suparlan, 1983: 53 dan 57).

C.2 Hak-Hak Anak Sebagaimana

Undang-undang

pada

umumnya,

undang-undang

perlindungan anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam pengertian terhadap hak-hak anak, mengingat: 1. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. 2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. 3. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akal yang mulia.


4. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang: a. Belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi b. Masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, apalagi memadai. Anak merupakan sumber modal bagi keberlangsungan pemerintahan, karena tanpa mereka maka sebuah pemerintahan akan berada pada ambang yang tidak menguntungkan dimana tidak adanya generasi penerus (lose generation), oleh karena itu sudah sepatutnya kita/negara memberikan apa yang menjadi hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dalam UNICEF 1993,

hak-hak anak yang dimaksud disini paling tidak meliputi 4

kategori utama hak anak yang diklasifikasikan oleh Republik Indonesia tahun 1990, yaitu: 1. Hak-hak bertahan hidup (survival rights) adalah hak anak untuk hidup dan memperoleh semua kebutuhan hidup dasar seperti standart hidup yang layak, tempat berlindung/rumah, nutrisi/makanan bergizi, akses pada pelayanan kesehatan. 2. Hak-hak tumbuh kembang (development rights) adalah hak-hak yang harus ada agar anak dapat mencapai potensi yang tertinggi, seperti hak untuk

memperoleh

pendidikan,

bermain

dan

rekreasi,

kegiatan

kebudayaan, akses pada informasi dan kebebasan berfikir dan beragama. 3. Hak-hak perlindungan (protection rights) adalah melindungi anak dari berbagai bentuk penyalahgunaan, kekerasan, dan eksploitasi, seperti


menyediakan tempat dan pelayanan bagi anak yang mengalami siksaan dan kekerasan dalam sistem pengadilan, perlindungan bagi anak-anak yang dieksploitasi secara seksual, buruh anak dan lain-lain. 4. Hak-hak partisipasi (participation rights) adalah yang memungkinkan anak-anak berperan dan terlibat aktif dalam masyarakat atau bangsanya seperti

kebebasan

berpendapat

dalam

hal-hal

yang

menyangkut

kehidupannya, bergabung dalam organisasi dan berkumpul secara aman dan damai berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat agar siap menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab (Joni dan Tanamas, 1999: 35). Disamping hak diatas, dalam hal ini komite hak-hak anak PBB telah mengembangkan KHA menjadi 8 kategori. Berdasarkan kategori tersebut, secara substansial hak-hak anak meliputi: 1. Hak sipil dan kemerdekaan, yang memberikan jaminan mencakup hak untuk mendapat dan dipertahankan identitasnya dan kewarganegaraannya, kebebasan berekspresi, berfikir, beragama, dan berhati nurani, kebebasan berserikat, mendapat perlindungan dan kehidupan pribadi, memperoleh informasi yang layak serta perlindungan dan penganiayaan dan perenggutan atas kebebasan. 2. Hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang memberikan jaminan mencakup tanggung jawab dan bimbingan orang tua, hak anak yang terpisah dari keluarganya, pemulihan dan pemeliharaan anak, anak yang terenggut dari lingkungan keluarganya, adopsi, dan peninjauan berkala atas penempatan anak serta jaminan perlindungan dari kekerasan serta penelantaran anak dalam keluarga.


3. Hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar yang memberikan jaminan, diantaranya mencakup akses kesehatan dan pelayanan kesehatan, jaminan sosial serta pelayanan dan fasilitas perawatan anak dan standart kehidupan. 4. Hak atas pendidikan waktu luang dan budaya. 5. Hak atas perlindungan khusus yang memberikan jaminan terhadap perlindungan anak dari situasi darurat (pengungsi anak dan anak dalam konflik bersenjata, anak yang berkonflik dalam hukum, situasi eksploitatif (eksploitatif ekonomi, drug abuse, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan anak, dan berbagai eksploitasi lainnya) dan perlindungan khusus untuk anak kelompok minoritas. Konvensi Hak Anak merupakan komitmen dan pemenuhan kebutuhan dasar agar anak dapat bertumbuh secara wajar. Di Indonesia hak anak tersebut diatur dalam Undang-undang No.4 1979 tentang Kesejahteraan anak sebagai berikut: 1. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. 2. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. 3. Kesempatan pemeliharaan dan berusaha menghilangkan hambatan tersbut hanya dapat dilaksanakan dan diperoleh bila mana kesejahteraan anak terjamin (Joni dan Tanamas, 1999: 78).


Menurut Oswald Kroh bahwa didalam perkembangan anak sangat memerlukan kebutuhan yang meliputi: 1. Kebutuhan fisik biologi, sebagai tuntutan yang harus dipenuhi oleh makhluk jasmaniah, sebab kalau tidak terpenuhi maka dapat terlambat pertumbuhan fisiknya. 2. Kebutuhan mental fisikis, yaitu untuk menjamin kesehatan jasmani dan rohani anak yang berkaitan dengan eksistensinya sebagai makhluk metal fisikis. 3. Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan yang berkitan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Selanjutnya Mrs. Engglatine jebb, pendiri save dhe children fund mengembangkan tujuh gagasan mengenai hak-hak anak yaitu: 1. Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan mengenai ras, kebangsaan dan kepercayaan. 2. Anak harus tetap di pelihara dengan tetap menghargai kebutuhan keluarga. 3. Bagi anak harus disediakan sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal. 4. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak terlantar dan anak yatim piatu harus diurus dan diberi perumahan. 5. Anaklah pertama-tama yang harus mendapatkan bantuan/pertolongan saat terjadi kesengsaraan.


6. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus dilindungi dari segala jenis eksploitasi. 7. Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat (Joni dan Tanamas, 1999: 30). Dengan kata lain bahwa terpenuhinya kebutuhan akan kebutuhan dasar yang diperlukan dalam perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri adalah merupakan wujud dari pemenuhan akan hak-hak anak yang tentunya sudah merupakan kewajiban kita sebagai orang dewasa yang berada di lingkungannya ataupun orang yang peduli akan kebutuhan dan hak mereka.

D. Fungsi Sosial Keluarga Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, perhubungan mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak (Ahmadi, 2002: 239). Menurut Prof.DR.J.Verkuyl ada tiga tugas dan panggilan dari orang tua yaitu: 1. Mengurus keperluan materil anak-anak. Merupakan tugas pertama dimana orang tua harus memberi makan, tempat perlindungan dan pakaian kepada anak-anak. Anak-anak sepenuhnya


masih tergantung kepada orang tuanya karena anak belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. 2. Menciptakan suatu ”home” bagi anak-anak. ”Home” disini berarti bahwa di dalam keluarga itu anak-anak dapat dengan subur, merasakan kemesraan, kasih sayang, keramah tamahan, merasa aman, terlindungi dan lain-lain. Di rumahlah anak merasa tenteram, tidak pernah kesepian dan selalu gembira. 3. Tugas pendidikan. Tugas mendidik merupakan tugas terpenting dari orang tua terhadap anak-. Tujuan pendidikan disini adalah mengajar dan melatih orang-orang muda sehingga mereka dapat memenuhi tugas mereka terhadap Tuhan, sesama manusia dan sekeliling mereka sebagai anak kerajaan. (Ahmadi, 2002: 245) Menurut Ogburn fungsi keluarga tidak saja didalam lingkungan keluarga sendiri tetapi juga di dalam masyarakat. Melihat pendapat tersebut nyata bahwa tugas atau fungsi keluarga bukan merupakan fungsi yang tunggal tapi jamak. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa tugas orang tua adalah: 1. Situasi keluarga: dalam arti stabilisasi situasi ekonomi rumah tangga. 2. Mendidik anak. 3. Pemeliharaan fisik dan psikis keluarga, termasuk disini kehidupan religius (Ahmadi, 2002: 246). Keluarga juga dikenal sebagai dasar umat manusia, karena itu keluarga funda mental bagi kehidupan masyarakat. Tidak ada satupun lembaga masyarakat yang lebih efektif membentuk kepribadian anak selain keluarga. Keluarga tidak


hanya membentuk anak secara fisik tetapi juga sangat berpengaruh secara psikologis Dalam usaha kesejahteraan anak ada Program penting untuk anak yang terdiri dari usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anak baik fisik, mental maupun sosial. pelayanan kasejahteraan sosial anak termasuk asuhan bagi anak di dalam keluarganya sendiri, di dalam keluarga pengganti (substitute family homes), atau di dalam lembaga. Dalam bukunya, Muhidin membagi empat jenis pelayanan bagi anak yaitu: 1. Bantuan finansial. 2. Adopsi. 3. Asuhan keluarga. 4. Bimbingan keluarga (Muhidin 1992: 49). Di dalam bukunya Muhidin juga membagi tiga jenis asuhan bagi anak yaitu: 1

Asuhan keluarga (foster care). Asuhan anak (foster care) adalah asuhan yang dilaksanakan kepada anak diluar lingkungan keluarganya sendiri, baik di lingkungan keluarga maupun di dalam panti asuhan. Di dalam panti biasanya untuk jangka waktu tertentu dan sebagian diakhiri dengan adopsi atau di kembalikan pada keluarganya sendiri, baik di lingkungan keluarga maupun di dalam panti asuhan. Sebagian lagi harus tinggal lama di dalam panti dan dapat dikeluarkan dari panti apabila telah mendapat pekerjaan. foster home care tidak hanya ditujukan kepada anak-anak tetapi juga kepada bayi. Agar asuhan berhasil, maka anak-anak harus mampu menyesuaikan diri dengan


keluarga dan sebaliknya tingkah laku keluarga asuhan (foster parent) tidak berbahaya bagi anak. 2. Asuhan dalam panti (institutional care). Asuhan dalam panti diberikan kepada anak-anak yang sangat terlantar atau karena tingkah lakunya tidak bisa diterima oleh keluarga asuhnya. Asuhan dalam panti adalah sebagai pengganti bagi anak yang berasal dari keluarga besar dan anak merasa terjamin hidup dalam kelompok anak-anak. 3. Asuhan non panti. Asuhan non panti adalah asuhan secara berkelompok dalam rumah bagi anak-anak remaja yang tidak menyesuaikan diri dengan keluarga asuh. Setting ini biasanya digunakan bagi anak-anak yang mengalami masalahmasalah konflik seperti: fisik, intelektual dan emosional (Muhidin, 1992: 50). Selain fungsi di atas keluarga juga berfungsi sebagai unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Sedang lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik buruknya pertumbuhan kepribadian anak (Kartono, 1986: 57). Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan tentang arti pentingnya keluarga dalam perkembangan anak baik secara fisik maupun psikologis.


E. Yayasan Pendirian sebuah yayasan di Indonesia sampai saat ini hanya berdasar pada kebiasaan dalam masyarakat dan Yurespudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Dalam Undang-undang No 28 Tahun 2004 Republik Indonesia tentang yayasan bahwa pendirian sebuah yayasan dilakukan dengan akte notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akte pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Yayasan merupakan suatu hunian dan perkumpulan yang berbentuk badan hukum dengan pengertian yang dinyatakan dalam Undang-undang No 28 tahun 2004 tentang yayasan yaitu suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Berdasarkan definisi tersebut yayasan memiliki ciri-ciri khas yaitu: 1. Bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. 2. Tidak semata-mata mengutamakan keuntungan atau mencuri penghasilan yang sebesar-besarnya. 3. Tidak mempunyai anggota . Yayasan sebagai badan hukum mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata. Pada dasarnya keberadaan badan hukum bersifat permanen, artinya badan hukum tidak dapat dibubarkan hanya dengan persetujuan para pendiri atau anggotanya. Yayasan juga memiliki hak dan kewajiban yaitu: 1. Hak yaitu hak untuk mengajukan gugatan.


2. Kewajiban yaitu wajib mendaftarkan yayasan tersebut pada instansi yang berwenang untuk mendapatkan status badan hukum (Tim redaksi Fokus media, 2004) Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus oleh karena itu pengurus wajib memberikan laporan tahunan yang disampaikan pada pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. Selanjutnya terhadap yayasan yang kekayaannya berasal dari negara, bantuan luar negeri atau pihak lain sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Kekayaan wajib diaudit oleh akuntan publik dan laporan tahunannya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia. Ketentuan ini dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat

F. Kerangka Pemikiran Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan

orang

lain

untuk

dapat

membantu

mengembangkan

kemampuannya. Perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan


Negara. adapun hak anak tersebut adalah hak untuk hidup layak, hak untuk berkembang, hak untuk dilindungi, hak untuk berperan serta, dan hak untuk memperoleh pendidikan. Oleh karena hal tersebut diatas maka anak harus mendapatkan pembinaan dan pengasuhan yang layak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga pada giliranya, mampu meneruskan cita-cita perjuangan dan eksistensi bangsa dan Negara. Secara nyata dapat kita lihat bahwa tidak semua anak lahir sebagai manusia yang sempurna, ketidak sempurnaannya menyebabkan ia menghadapi berbagai permasalahan sosial. Ketidaksempurnaan disini yaitu karena dilatar belakangi banyak hal, diantaranya perceraian orang tua, yatim piatu, kemiskinan, dan lain sebagainya dimana hal tersebut menyebabkan anak tidak dapat memperoleh haknya atau dengan kata lain anak kehilangan haknya. Berdasarkan

hal

tersebut

yayasan

sosial

SOS

Kinderdorf

menyelenggarakan pelayanan sosial untuk menangani masalah kesejahteraan anak terlantar dan kurang beruntung dengan pola.” pengasuhan anak jangka panjang berbasis keluarga.” Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan sosial bagi anak dengan menciptakan keluarga baru (orang tua/saudara) , pelayanan pendidikan, keterampilan, kesehatan, lingkungan sosial berupa desa (village), tempat tinggal/rumah (home), taman bermain, bimbingan dan kasih sayang dari ibu serta fasilitas hidup bagi anak, disana setiap anak dibesarkan dalam keluarga, tumbuh dalam kasih sayang dan cinta dan rasa dihargai, rasa aman, dan disana anak-anak yang dahulunya terlantar dan kurang beruntung mendapatkan keluarga baru dan memiliki ibu asuh tetap, kakak adik, rumah yang nyaman dan desa sebagai lingkungan sosialnya.


Program pelayanan sosial berbasis keluarga yang dilakukan oleh yayasan SOS Kinderdorf bertujuan untuk memberikan dan melindungi hak anak-anak terlantar yang telah disebutkan sebelumnya dengan harapan agar anak dapat memperoleh haknya kembali sebagai mana layaknya seorang anak, agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.


Melalui uraian di atas maka dapat dibuat skema yang menggambarkan sebuah kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut Bagan 1. Kerangka Pemikiran Yayasan SOS Kinderdorf (Childrends Village) Medan

Program Pelayanan sosial Berbasis Keluarga 1. Desa (village): • Tempat bermain 2. Rumah (home) • Orang tua (ibu/bapak) SOS • Saudara (adik dan kakak) • Tante SOS • Bimbingan/kehangatan dan kasih sayang 2. Pendidikan : • Pendidikan formal • Pembinaan dan pelatihan keterampilan 3. Perawatan kesehatan 4. Fasilitas hidup

Anak Asuh

Tujuan yang diharapkan 1. Hak anak dapat terpenuhi 2. Anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik 3. Anak mandiri dan memiliki masa depan yang lebih baik


G. Definisi Konsep dan Definisi Operasional G.1 Definisi Konsep Konsep merupakan abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu (Singarimbun, 1981: 32). Dalam hal ini konsep penelitian bertujuan untuk merumuskan dan mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan secara mendasar agar tercipta suatu persamaan persepsi dan menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian ini. 1. Implementasi adalah pelaksanaan dari suatu kebijakan dan strategi organisasi yang dilakukan oleh individu atau anggota organisasi. 2. Progaram adalah rencana yang telah diolah dengan memperhatikan faktorfaktor kemampuan ruang waktu dan urutan penyelenggaraannya secara tegas dan teratur sehingga menjawab pertanyaan tentang siapa, dimana, sejauhmana dan bagaimana. 3. Pelayanan sosial dalam arti sempit adalah pelayanan kesejahteraan sosial yang mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, cacat, tuna sosial dan sebagainya. 4. Pelayanan sosial berbasis keluarga adalah suatu program pelayanan pengasuhan alternatif bagi anak terlantar dimana anak diasuh di dalam layaknya sebuah keluarga yang dilaksanakan dengan tujuan agar anak terlantar atau anak yang diasuh di yayasan atau panti asuhan mendapat perhatian yang lebih baik dan agar kesejahteraan dan hak anak tersebut dapat lebih diperhatikan.


5. Anak asuh adalah anak terlantar yang hidup atau kehidupanya tidak mendapatkan pemenuhan yang wajar baik materi maupun non materi dan dipelihara di yayasan atau panti asuhan. 6. Kesejahteraan anak adalah keadaan hidup yang mengandung rasa aman, tentram dan makmur secara jasmaniah dan rohaniah bagi anak sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar 7. Kesejahteraan sosial adalah merupakan keadaan yang sejahtera yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang menyangkut keseluruhan syarat yang memungkinkan dan mempermudah manusia dalam mengembangkan kepribadiannya secara sempurna

G.2 Definisi Operasional Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variable (Singarimbun, 1981: 33). Bertujuan untuk memudahkan penelitian dalam melaksanakan penelitian di lapangan. Maka perlu operasionalisasi dari konsep-konsep yang digunakan bertujuan untuk menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dengan kata-kata yang dapat diuji dan diketahui kebenarannya oleh orang lain. Adapun yang menjadi definisi operasional dalam implementasi program pelayanan sosial berbasis keluarga bagi anak asuh oleh yayasan SOS Kinderdorf

adalah pelaksanaan

program pelayanan sosial berbasis keluarga dengan indikator sebagai berikut: 1. Desa (village) Keluarga SOS tinggal bersama, membentuk lingkungan desa yang mendukung anak-anak menikmati kegembiraan masa kanak-kanak. Di


desa mereka juga hidup sebagai angota yang berinteraksi dan memberikan sumbangsih bagi masyarakat setempat, di desa SOS juga disediakan tempat bermain sebagai tempat menghabiskan waktu luang bagi anakanak, dan di desa tersebut anak-anak

dari keluarga SOS saling

berinteraksi dan bersosialisasi.dengan teman dan lingkungan mereka. 2. Rumah (home) Adalah tempat tinggal keluarga dengan perasaan, irama dan rutinitasnya masing-masing. Di dalam rumah keluarga SOS anak diharapkan mendapatkan rasa aman dan saling memiliki, anak tumbuh dan berkembang, berbagi tanggung jawab, berbagi suka dan duka di kehidupan keseharian dan di rumah tersebutlah SOS menciptakan keluarga baru bagi anak-anak yatim piatu, anak kurang beruntung atau anak yang keluarganya tidak mampu mengasuh mereka, dimana di dalam keluarga dibangun hubungan yang langgeng, setiap anak tumbuh dalam kasih sayang dan cinta, rasa aman dan rasa dihargai. Di rumah tersebut jugalah terbentuk keluarga sempurna yang terdiri dari: a. Orang tua (Ibu /Bapak) SOS Dalam keluarga ibu asuh berperan sebagai kepala keluarga yang menjalankan

kegiatan

rumah

tangga

bersama

anak-anaknya,

membangun hubungan yang harmonis dengan setiap anak yang dipercayakan kepadanya. Memberikan rasa aman, kasih sayang dan keseimbangan yang diperlukan oleh setiap anak, adapun sosok seorang ayah digantikan oleh bapak pembina yang juga tinggal di dalam desa.


b. Saudara (Kakak/adik) Dalam keluarga SOS anak laki-laki dan perempuan dari berbagai tingkat usia hidup bersama-sama sebagaimana layaknya kakak beradik, dan saudara sekandung yang tinggal dalam keluarga SOS yang sama. c. Tante SOS Tante SOS juga merupakan bagian dari keluarga SOS yang juga tinggal di dalam desa. Jika ibu SOS sedang sakit atau cuti maka urusan rumah tangga untuk sementara diambil alih oleh tante SOS. d. Bimbingan dan kehangatan kasih sayang Di dalam keluarga SOS anak-anak dibimbing dengan kehangatan dan kasih sayang oleh orang tuanya selayaknya dalam sebuah keluarga. 3. Pendidikan dan Keterampilan Di dalam pelayanan sosial berbasis keluarga bagi anak asuh yang diberikan oleh yayasan SOS Kinderdorf juga disediakan pelayanan pendidikan dan keterampilan bagi anak asuh yang terdiri atas: a. Pendidikan formal, dimana setiap anak mendapatkan kesempatan untuk mengecap pendidikan di sekolah formal. b. Pembinaan dan pelatihan keterampilan, dimana di dalam SOS Kinderdorf yayasan juga menyediakan pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi anak asuh seperti les komputer, olah raga, tekwondo dan juga belajar kelompok yang diberikan oleh dewan pembina.


4.

Perawatan kesehatan Selain memberikan keluarga baru, rumah, pelayanan pendidikan bagi anak asuh yayasan juga menyediakan pelayanan kesehatan dan perawatan bagi anak asuh muai dari pengobatan, pangan dan sandang. 5. Fasilitas hidup Di dalam desa yayasan menyediakan fasilitas hidup yang di butuhkan oleh keluarga SOS. Fasilitas-fasilitas yang disediakan tersebut diantaranya adalah fasilitas yang dapat mendukung belajar anak (misalnya komputer), peralatan rumah tangga bagi setiap keluarga (seperti peralatan dapur, peralatan mandi, kamar tidur) dan fasilitas penting lainya.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents