BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pajak 2.1.1.1 Definisi Pajak Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011 : 1) : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009 : 2) : “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” Dari kedua definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja.

6 Universitas Sumatera Utara

Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang. b. Tidak ada timbal jasa (kontraprestasi) secara langsung. c. Dapat dipaksakan. d. Hasilnya untuk membiayai pembangunan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

2.1.1.2 Fungsi Pajak Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011 : 1) yaitu : a. Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. b. Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7) yaitu sebagai berikut :


a. Official Assessment system Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. b. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya

kepada

memperhitungkan,

wajib

membayar,

pajak dan

untuk

menghitung,

melaporkan

sendiri

besarnya pajak yang terutang. c. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 2.1.1.4 Definisi Wajib Pajak Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007:3), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa : “Badan


adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.” 2.1.1.5 Definisi Pajak Penghasilan Soebakir,

dkk

(1999:

41)

mengemukakan

definisi

pajak

penghasilan sebagai suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subjek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenalkan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.


2.1.2 Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibson (1991) dalam Agus Budiatmanto (1999) sebagaimana yang dikutip oleh Jatmiko (2006), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan. Menurut Simon James et al (n.d.) yang dikutip oleh Gunadi (2005), pengertian kepatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan yang dikatakan oleh Norman D. Nowak merupakan “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi (Devano, 2006 dalam Supadmi, 2010) sebagai berikut. a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari : a. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan. c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut : a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.


e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. 2.1.3 Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010). Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana, 2009 dalam Muliari dan Setiawan, 2010) sebagai berikut : a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. b. Sanksi adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan. c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.


d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. 2.1.3.1

Jenis-jenis Sanksi Perpajakan Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua macam sanksi

pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan. Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa denda (dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut sebagai bunga, denda atau kenaikan). Berikut ini adalah jenis-jenis sanksi perpajakan yang diatur menurut undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : Gambar 2.1 Sanksi Perpajakan Sanksi Perpajakan

Sanksi Administrasi :

a. Denda b. Bunga c. Kenaikan

Sanksi Pidana :

a. Denda Pidana b. Pidana Kurungan c. Pidana Penjara

Sumber:diolah peneliti (2015)


2.1.3.2

Sanksi Administrasi a. Denda Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU Perpajakan. Terkait besarannya, denda

dapat

ditetapkan

sebesar

jumlah

tertentu,

presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambahkan dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja. b. Bunga Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih

besar.

Jumlah

bunga

dihitung

berdasarkan

persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang paiak. Penghitungan bunga

utang

pada

umumnya

menerapkan

bunga

majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga


dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal waiib paiak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian. c. Kenaikan Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan


informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang. 2.1.3.3

Sanksi Pidana a. Denda Pidana Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan

kepada

tindak

pidana

yang

bersifat

pelanggaran maupun bersifat kejahatan. b. Pidana Kurungan Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian. c. Pidana Penjara Pidana

penjara

seperti

halnya

pidana

kurungan,

merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman


pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak 2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi 2.1.4.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua,

kesadaran bahwa

penundaan pembayaran

pajak

dan

pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.


Menurut Jatmiko (2006), kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Jatmiko (2006) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaraan perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring.kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkanp kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. 2.1.4.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak Irianto (2005 : 36) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, di antaranya : a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan 18 Universitas Sumatera Utara

dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar

pajak

karena

memahami

bahwa

penundaan

pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat

dipaksakan.

Wajib

pajak

akan

membayar

karena

pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara 2.2 Penelitian Terdahulu Penelitian mengenai Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi telah diteliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Nama Peneliti Fuadi, Oentari Arabella dan Yenni Mangonting (2012)

Judul Penelitian Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel Penelitian Variabel Independen : - Kualitas Pelayanan Petugas Pajak - Sanksi Perpajakan - Biaya Kepatuhan Pajak

Cara yang Digunakan Data diperolah dari kuesioner (data primer) dan diolah dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda

Hasil Penelitian - Kualitas pelayanan dan saksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM - Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan analisis regresi linier berganda.

Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan berpenaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Semarang Barat

Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hikmah, Nur (2012)

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan kegiatan Usaha (Studi Kasus di KPP Pratama Semarang Barat

Variabel Independen : - Kesadaran Wajib Pajak - Pelayanan Fiskus - Sanksi Pajak Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak


Rosadi, Danang (2012)

Larasaty, Dyta Leningrat (2013)

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan Self Assessment System (Survei pada Wajjib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar pada KPP Pratama Cibeunying Bandsung)

Variabel Independen :

Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan , Kesadaran dan Karakteristik Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Boyolali)

Variabel Independen :

- Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Dependen : Pelaksanaan Self Assessment System

- Persepsi tentang Sanksi Perpajakan - Tingkap Pendidikan Wajib Pajak - Kesadaran Wajib Pajak - Penghasilan Wajib Pajak

Variabel Dependen : Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengumpulan data melalui penyebaran keusioner, teknik sampling menggunakan metode nonprobability sampling, cara pengambian sampel yang digunakan adalah insindential sampling

Terdapat pengaruh yang signifikan antara wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan self assessment system, hasil koefisien determinasi menunjukkan persepsi wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap pelaksanaan self assessment system sebesar 56,4% Metode yang - Persepsi wajib digunakan pajak tentang adalah metode sanksi kuantitatif, unit perpajakan analisis dalam tidak pengujian ini berpengaruh adalah wajib terhadap pajak yang pelaporan berjumlah 100 wajib pajak orang. orang pribadi - Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap pelaporan wajib pajak orang pribadi - Tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap pelaporan


Safri, Dyah Ratriana (2013)

Pengaruh Variabel Kesadaran Independen : Wajib Pajak Terhadap - Kesadaran Kepatuhan Wajib Pajak Wajib Pajak Orang Variabel Pribadi yang Dependen : Melakukan Pekerjaan Kepatuhan Wajib Bebas (Studi Pajak di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta ) Sumber : Data diolah oleh peneliti (2015)

Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode survey analisis data, teknik yang digunakan ddalam penelitian ini adalah teknik regresi sederhana

wajib pajak orang pribadi - Penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap pelapran wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replika dari peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Arabella Oentari Fuadi (2012), Hikmah Nur (2012), Danang Rosadi (2012), Dyta Leningrat Larasati (2013), dan Ratriana Dyah Safri (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada objek penelitian, tahun penelitian dan masing-masing peneliti

terdahulu menggunakan variabel

independen dan dependen seperti yang tercantum pada tabel 2.2 diatas. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu, persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak orang


pribadi dengan variabel dependennya adalah Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2.3 Pengembangan Hipotesis 2.3.1 Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Tentang Sanksi Perpajakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perturan perundang-undangan (norma perpajakan) akan dituruti dan ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011;39). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana, 2009) sebagai berikut : a.

Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak yang cukup berat

b.

Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.

c.

Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.

d.

Sanksi harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

e.

Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan Penelitian yang dilakukan Larasati (2013) menunjukkan Persepsi

wajib pajak tentang sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap pelaporan wajib pajak orang pribadi. Selain itu penelitian yang juga dilakukan oleh


Fuadi (2012) menunjukkan Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang UMKM. Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti ingin menguji kembali hubungan kedua variabel tersebut dengan mengajukan hipotesis sebagai berikut: H1: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3.2 Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami ralistas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikaf terhadap realitas. Jatmico (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengaetahui atau mengerti. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang

mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama,

kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karna merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua,

kesadaran

bahwa

penundaan

pambayaran

pajak

dan

pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan


pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan memebayaar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis ini, diungkapkan oleh Nur Hikmah (2012) yang menyebutkan Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melalukan kegiatan usaha di KPP Pratama Semarang Barat. Sedangkan Larasaty (2013) juga mengatakan Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap pelaporan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti ingin menguji kembali hubungan kedua variabel tersebut dengan mengajukan hipotesis sebagai berikut: H2: Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi 2.4 Kerangka Pemikiran Berdasarkan tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang dikemukakan, gambar berikut merupakan kerangka pemikiran penelitian ini.


Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Sanksi Perpajakan (X1)

H1 (+)

H2 (+)

Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (X2) H3

Sumber : Larasaty (2013), Hikmah (2012), Fuadi (2012)

2.5 Hipotesis Berdasarkan pada landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H1:

Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H2:

Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi

H3:

Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents