BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Pajak
2.1.1
Definisi Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo
(2011: 1): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UndangUndang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Sedangkan menurut menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo (2008: 2): “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.” Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal dari negara dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 2.1.2
Fungsi Pajak Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri
yang mempunyai dua fungsi menurut Mardiasmo (2011: 1) yaitu:
11
12
1. Fungsi budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2. Fungsi regulerend Pajak sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintahan dalam bidang sosial ekonomi. Contoh tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. 2.1.3
Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem menurut Siti
Resmi (2008: 11) yaitu sebagai berikut: 1. Official Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 2. Self Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk: a. Menghitung sendiri pajak yang terutang b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
13
2. With Holding System Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 2.2
Wajib Pajak
2.2.1
Definisi Wajib Pajak Pasal 1 UU KUP menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi
atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2.2.2
Persyaratan Wajib Pajak Dalam modul pelatihan pajak brevet A&B (2013: 18) persyaratan Wajib
Pajak terdiri dari: 1. Persyaratan Subjektif yaitu persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh 1984 dan perubahannya. Pasal 2A ayat (1) UU PPh menyebutkan bahwa kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, sedangkan dalam pasal 2A ayat (2) UU PPh menyebutkan bahwa
14
kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. 2. Persyaratan Objektif yaitu persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPh 1984 dan perubahannya. 2.3
Pemahaman Pajak
2.3.1
Definisi Pemahaman Pajak Paham dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999: 714) memiliki arti
pandai atau mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Dengan demikian, pemahaman pajak dapat diartikan sebagai kemampuan Wajib Pajak dalam memahami, mempelajari dan memiliki pengetahuan yang banyak akan kewajiban perpajakannya. 2.3.2
Ukuran Pemahaman Pajak Menurut Supriyati dan Hidayati (2008) terdapat beberapa indikator bahwa
Wajib Pajak perlu mengetahui peraturan perpajakan, sebagai berikut: 1. Wajib Pajak mengetahui bahwa pajak diatur oleh Peraturan PerundangUndangan Pajak Perpajakan dimana segala hal yang berhubungan dengan pajak sudah ada di dalam Undang-Undang.
15
2. Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Masyarakat perlu mengetahui dan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak sehingga mereka bisa membayar pajak dengan sendirinya. 3. Kepemilikan NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seharusnya dimiliki oleh setiap orang pribadi yang penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 4. Pengetahuan dan memahami tata cara menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang. Sesuai dengan Tax Reform yaitu adanya perubahan sistem perpajakan yang digunakan yaitu self assessment system, pengetahuan mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak sangat penting karena Wajib Pajak akan menghitung sendiri jumlah pajak terutangnya. 5. Pengetahuan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). SPT merupakan surat yang wajib disampaikan atau dilaporkan oleh Wajib Pajak mengenai perhitungan pajak terutang serta pembayaran pajak, oleh karena itu, pengetahuan Wajib Pajak mengenai SPT sangat penting. 6. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan. Pengetahuan Wajib Pajak mengenai sanksi pajak akan meningkatkan kesadarannya untuk membayar pajak, karena mereka tidak ingin dirugikan jika melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak.
16
2.4
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2.4.1
Definisi NPWP Menurut Waluyo (2008: 24): “Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP dan NPWP tersebut berfungsi sebagai: 1. Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak 2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan”
2.4.2
Yang Wajib Mendaftarkan Diri Untuk Memperoleh NPWP Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.73/PMK.03/2012 yang
wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP yaitu: 1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, yang jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 3. Wajib Pajak Badan yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak
17
2.5
Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pasal 1 angka 5 UU KUP menyebutkan bahwa pengusaha kena pajak
adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah pengusaha orang pribadi atau badan tersebut melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto (omzet) melebihi Rp 4.800.000.000 2.6
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Besarnya PTKP mulai 1 Januari 2013 sesuai dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 adalah sebesar: a. Rp 24.300.000 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi b. Rp 2.025.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin c. Rp 2.025.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut: a. bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri b. bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
18
Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan awal tahun kalender. Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus adalah anak kandung dan orang tua kandung. Keluarga semenda dalam garis keturunan lurus adalah mertua dan anak tiri. 2.7
Surat Pemberitahuan (SPT)
2.7.1
Definisi Surat Pemberitahuan (SPT) Pasal 1 angka 11 UU KUP menyebutkan bahwa surat pemberitahuan
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 2.7.2
Syarat Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya (Pasal 4 ayat (1) UU KUP)
Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
19
Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT).
Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsurunsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT).
Ditandatangani. Penandatanganan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital.
2.7.3
Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa surat
pemberitahuan (SPT) yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan (terlambat), dikenakan sanksi administrasi berupa denda: a. Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN b. Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya c. Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan d. Rp 100.000 untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 2.8
Biaya Kepatuhan (Compliance Cost) Besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakan dalam berbagai literatur disebut compliance cost. Idealnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tersebut tidak memberatkan Wajib Pajak dan tidak menghambat Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya
20
namun meskipun tidak memberatkan Wajib Pajak faktor ini perlu untuk diperhatikan karena akan mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Gunadi (1997) bahwa faktor-faktor yang mendorong warga mematuhi ketentuan perpajakan adalah pertama membuat biaya kepatuhan dan biaya pelayanan semurah mungkin, kedua meminimalisasi penyalahgunaan pembelanjaan penerimaan pajak dari masyarakat dan ketiga melaksanakan sosialisasi, edukasi dan advokasi untuk mendorong kesadaran dan kemauan masyarakat memenuhi ketentuan tentang perpajakan. Selanjutnya Cedric Sandford (1989) seorang guru besar dari University of Bath, England, menyebutkan tiga macam biaya pajak, yaitu: 1. Sacriface of income Pengorbanan Wajib Pajak yang menggunakan sebagian penghasilan atau uang dan hartanya untuk membayar pajak 2. Distortion cost Biaya yang timbul sebagai akibat perubahan-perubahan dalam proses produksi dan faktor produksi karena adanya pajak tersebut, yang pada gilirannya akan merubah pola perilaku ekonomi. 3. Running cost Biaya-biaya yang tidak akan ada jika sistem perpajakan tidak ada, yang terdiri dari: a. Administrative cost Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan penyelenggaraan sistem perpajakan nasional.
21
b. Compliance cost Keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Compliance cost terdiri dari:
Direct money cost Biaya-biaya cash money (uang tunai) yang dikeluarkan Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak, seperti pembayaran kepada konsultan pajak dan biaya perjalanan ke bank untuk melakukan penyetoran pajak.
Time cost Waktu yang terpakai oleh Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak antara lain waktu yang digunakan untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu yang digunakan untuk berkonsultasi dengan akuntan atau konsultan pajak dengan mengisi SPT dan waktu yang digunakan untuk pergi dan pulang ke kantor pajak.
Psychological cost Rasa stress dan berbagai rasa takut dan cemas karena melakukan tax evasion.
Teori lainnya yaitu menurut Sri Rahayu (2001) dalam tesisnya yang berjudul “Biaya Transaksi dalam Penghitungan Pajak Bidang Usaha Perkebunan”, mendefinisikan biaya transaksi dalam penghitungan pajak sebagai semua biaya, diluar pajak terhutang, yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya, mulai dari merencanakan aspek perpajakan
22
dalam investasinya sampai dengan saat menerima putusan banding dan melunasi pajak terhutang. Selanjutnya, Sri Rahayu juga membagi biaya transaksi dalam penghitungan pajak tersebut menjadi biaya resmi dan biaya tidak resmi.
Biaya transaksi resmi dalam penghitungan pajak adalah biaya-biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak yang ditunjang oleh tanda terima pembayaran resmi, seperti biaya fotokopi dokumen yang terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak, biaya formulir pajak, biaya transportasi untuk kunjungan Wajib Pajak ke tempat penyetoran pajak, kantor pajak, kantor konsultan, dan kantor pengadilan pajak, biaya pendidikan dan latihan karyawan dalam bidang perpajakan (seperti biaya kursus, seminar, dan lokakarya pajak), biaya penyimpanan dokumen perpajakan (yang harus disimpan selama sepuluh tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pajak), serta biaya konsultasi pajak dengan akuntan atau konsultan pajak.
Biaya transaksi tidak resmi dalam penghitungan pajak adalah biaya-biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak yang tidak ditunjang oleh tanda terima pembayaran resmi, seperti biaya entertainment dan biaya ucapan terima kasih yang diberikan Wajib Pajak untuk aparat pajak (fiskus). Sedangkan, menurut Setiawan Noviarto (2000) dalam tesisnya yang
berjudul “Biaya Transaksi dalam Penghitungan Pajak Penghasilan atas Konsultan Manajemen” membagi biaya transaksi dalam penghitungan pajak menjadi actual cash outlay dan opportunity cost of time.
23
Actual cash outlay Semua
pengeluaran
tunai
yang
dibayarkan
selama
menghitung,
menyetorkan, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan jumlah pajak terhutang. Semua biaya transaksi resmi dan tidak resmi dalam penghitungan pajak yang dibayarkan secara tunai (antara lain, contohcontoh biaya yang dikemukakan oleh Sri Rahayu dalam paragraf sebelumnya) merupakan actual cash outlay.
Opportunity cost of time Kerugian yang diderita Wajib Pajak akibat penghasilan harian atau outputnya berkurang selama melakukan kewajiban perpajakan. Biaya ini merupakan ekuivalen rupiah dari waktu yang dihabiskan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak.
2.9
Kepatuhan Wajib Pajak
2.9.1
Definisi Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak yang
melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Menurut pengamatan Norman D. Nowak dalam Mohammad Zain (2007: 31) kepatuhan perpajakan memiliki pengertian: “Suatu iklim perpajakan yang bercirikan: 1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 2. Mengisi formulir pajak dengan tepat 3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
24
4. Membayar pajak tepat pada waktunya” Sedangkan menurut Safri Nurmantu (2005) kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan
melaksanakan
kewajiban
perpajakan melaksanakan hak
perpajakannya. 2.9.2
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Mohammad Zain (2007: 32) faktor penting yang dapat
mempengaruhi
kepatuhan
Wajib
Pajak
untuk
melaksanakan
kewajiban
perpajakannya tergantung antara lain kemampuan untuk meyakinkan para Wajib Pajak tentang tiga hal, yaitu: 1. Kepercayaan yang penuh dari para Wajib Pajak bahwa pemerintah bersikap adil dan masuk akal dalam hal pembebanan pajak terhadap setiap Wajib Pajak. 2. Respek para Wajib Pajak terhadap pemerintah akan kemampuan dan kemauan baik dari pemerintah untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak memihak. 3. Suatu kenyataan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh para Wajib Pajak, bahwa mereka juga memperoleh manfaat atau keuntungan dari hasil pembayaran pajaknya misalnya jalan yang baik, sekolah yang cukup, rumah sakit yang memadai, keamanan dan sebagainya.
25
2.9.3
Ukuran Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Safri Nurmantu (2005) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu
kepatuhan formal dan kepatuhan material. 1. Kepatuhan Formal (Administrasi) adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang undang perpajakan. a. Pendaftaran Identitas Wajib Pajak Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP (Pasal 2 UU KUP) 2. Kepatuhan Material (Teknis) adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang undang perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar SPT sesuai dengan ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu berakhir. a. Pelaporan SPT Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta
26
menyampaikannya ke kantor Dirjen Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak (Pasal 3 ayat (1) UU KUP). b. Penghitungan Pajak Setiap Wajib Pajak wajib untuk menghitung sendiri dan menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajaknya. c. Pembayaran Pajak Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak (Pasal 12 ayat (1) UU KUP). Ukuran kepatuhan Wajib Pajak lainnya menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.544/KMK.04/2000 tentang kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut: a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir. b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir .
27
d. Dalam 2 tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 UU KUP dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial fiskal. Dalam hal Wajib Pajak yang laporan keuangannya tidak di audit oleh akuntan publik, dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan tersebut pada huruf d di atas.
2.10
Penelitian Terdahulu
Peneliti
Banu Witono (2008)
Judul penelitian
Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel penelitian
Indikator Variabel
Hasil Penelitian
(1) Dipahaminya Peraturan perpajakan olehWajib Pajak (2) Pendaftaran NPWP, hak dan kewajiban, tata cara Pengetahuan penghitungan, Pajak penyetoran, dan pelaporan, serta (3) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pencabutan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena
28
Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Persamaan dengan penelitian terdahulu
Perbedaan dengan penelitian terdahulu
Variabel independen yang digunakan sama
Menambahkan variabel biaya kepatuhan sebagai X2. Subjek penelitian dan teknik pengambilan sampel berbeda.
29
Kepatuhan Wajib Pajak
Pajak (NPPKP). (1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam 2 tahun terakhir (2) dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturutturut (3) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud di atas telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu
Indikator variabel yang digunakan berbeda. Variabel dependen yang digunakan sama.
30
penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya (4) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak (5) tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir (6) dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat
31
wajar dengan pengecualian
Verisca Dena Fitria (2010)
Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan, dan kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT
(1) Fungsi Pajak (2) Pemahaman peraturan perpajakan (3) Pemahaman Pengetahuan dalam Pajak menerbitkan NPWP (4) Pemahaman kewajiban dalam menyampaikan SPT
Kualitas Pelayanan
(1) Berwujud (Tangible) (2) Keandalan (Reliability) (3) Ketanggapan (responsivenes) (4) Asuransi (Assurance) (5) Empati (Empathy)
Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT
Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT
Salah satu Menambahkan variabel indepen- variabel X2, lokasi den yang digunapenelitian dan kan sama. Subjek tahun penelitian penelitian sama berbeda. yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi
32
(1) Tujuan pemeriksaan (2) Hak dan Pemeriksaan kewajiban Wajib Pajak pada saat pemeriksaan
Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting (2013)
Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan
Kesadaran Wajib Pajak
(1) Kemauan dari diri sendiri (2) Kepercayaan masyarakat
Kepatuhan Wajib Pajak
(1) Mendatarkan sendiri pajak (2) Menghitung (3) Membayar (4) Melaporkan (5) Kepatuhan materiil dan formal
(1) Reliability (keandalan) Kualitas (2) Responsivepelayanan ness(ketanggapetugas pajak pan) (3) Assurance (jaminan)
Pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT
Kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Salah satu variabel independen yang digunakan sama yaitu biaya kepatuhan, taraf signifikan yang
Subjek dan lokasi penelitian berbeda, indikator yang digunakan untuk mengukur biaya kepatuhan lebih dari 2 dan
33
dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
(4) Empathy (empati)
Sanksi perpajakan
Biaya kepatuhan
(1) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan. (2) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan. (3) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak. (4) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi (1) Direct money cost
digunakan sama.
Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Biaya kepatuhan pajak berpengaruh signifikan
menambahkan variabel pemahaman pajak sebagai X1.
34
pajak
Kualitas Pelayanan
I Wayan Mustika Utama (2012)
Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi Perpajakan
Biaya Kepatuhan
(2)
Time cost
terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor Biaya Kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
Salah satu variabel independen yang digunakan sama yaitu variabel biaya kepatuhan, dan taraf siginifikan yang digunakan sama sebesar 0,05
Perbedaan dalam lokasi penelitian, subjek penelitian, dan penambahan variabel yaitu pemahaman pajak sebagai X1
35
2.11
Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Pajak merupakan salah satu penerimaan Indonesia yang sangat penting
yang digunakan pemerintah sebagai sumber utama pembiayaan dan pelaksanaan serta peningkatan pembangunan nasional. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya Mardiasmo (2011: 1): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan UndangUndang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Dilihat dari definisi tersebut maka pajak memiliki unsur-unsur yaitu iuran dari rakyat ke kas Negara, didasarkan pada Undang-Undang, tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum yaitu pengeluaran untuk masyarakat luas. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan sekarang adalah sistem self assessment. Definisi sistem self assessment menurut Waluyo (2008: 17) adalah sebagai berikut: “Self Assessment System adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar ” Dilihat dari definisi di atas dapat diketahui bahwa diperlukan kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari masing-masing Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajibannya, karena mulai dari menghitung hingga melaporkan dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pemahaman pajak yang Wajib Pajak miliki dan biaya-biaya yang Wajib Pajak keluarkan ketika melaksanakan kewajiban
36
perpajakannya yang biasa disebut dengan biaya kepatuhan (compliance cost). Kedua faktor ini memiliki peran yang penting dan perlu untuk diperhatikan. 2.11.1 Hubungan Pemahaman Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pemahaman akan pengertian pajak merupakan hal penting untuk dapat memahami mengapa kita harus membayar pajak. Paham dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999: 174) memiliki arti pandai atau mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Dengan demikian, pemahaman pajak dapat diartikan sebagai kemampuan Wajib Pajak dalam memahami, mempelajari dan memiliki pengetahuan yang banyak akan kewajiban perpajakannya. Pemahaman pajak juga dapat diartikan sebagai pemahaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak mengenai peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dari pemahaman inilah diharapkan muncul kesadaran dan kewajiban atas pembayaran pajak, dan demi menghindarkan adanya
kesalahan penyampaian
pajak
serta
mendukung
terlaksananya berbagai kebijakan perpajakan yang telah dijalankan oleh pemerintah. Salah satu contoh kebijakan perpajakan adalah dalam hal sistem pemungutan pajak yaitu sistem self assessment yang mengharuskan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya mulai dari menghitung hingga melaporkan besarnya pajak terutang sendiri. Jika pemahaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak baik, maka Wajib Pajak akan mengerti dan paham mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya tersebut. Dengan
37
demikian, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya akan meningkat jika pemahaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak semakin baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Banu Witono (2008) yang berjudul “Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak” juga menyebutkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian lainnya juga yang dilakukan oleh Verisca Dena Fitria (2010) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan, dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT” menyebutkan bahwa baik pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh siginifkan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. 2.11.2 Hubungan Biaya Kepatuhan (Compliance Cost) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Compliance cost adalah besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Cedric Sandford (1989) biaya kepatuhan ini terdiri dari direct money cost, time cost, dan psychological cost. Direct money cost adalah biaya-biaya cash money (uang tunai) yang
dikeluarkan
Wajib
Pajak
dalam
rangka
pemenuhan
kewajiban
perpajakannya, time cost adalah waktu yang terpakai oleh Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak, dan psychological cost meliputi ketidakpuasan, rasa frustasi, serta keresahan Wajib Pajak dalam berinteraksi dengan sistem dan otoritas pajak. Besarnya biaya yang dikeluarkan tersebut akan
38
ikut menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak karena Wajib Pajak telah berusaha untuk patuh dalam hal membayar pajak dan melaporkan kegiatan usahanya dengan sarana SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, maka Wajib Pajak berharap agar dapat mengeluarkan biaya-biaya seminimal mungkin yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Namun, apabila jumlah biaya kepatuhan yang dikeluarkan lebih besar dari ekspektasi Wajib Pajak, maka timbul potensi dalam diri Wajib Pajak untuk menjadi tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, apabila biaya kepatuhan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak besar maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting (2013) yang berjudul ”Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” juga menyebutkan bahwa baik kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Mustika Utama (2012) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” juga menyebutkan bahwa kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan kerangka pemikiran sebelumnya dapat disusun bagan kerangka pemikirannya sebagai berikut:
39
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran
Pemahaman Pajak (X1)
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Biaya Kepatuhan (X2)
2.11.3 Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2013) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: H1 = Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak H2 = Biaya Kepatuhan (Compliance Cost) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
40
H3 =
Pemahaman Pajak dan Biaya Kepatuhan (Compliance Cost) berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
