11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 2.1.1 Otonomi Daerah Di dalam pembangunan ekonomi terutama pembangunan di daerah, peranan yang sangat penting dari keuangan daerah adalah adanya otonomi daerah. Otonomi daerah ditunjukkan dengan delegasi kewenangan pengambilan keputusan
dan
administrasi
pembangunan
serta
delegasi
pembiayaan
pembangunan daerah. Sumodiningrat (Yuliati, 2000) menyatakan bahwa, kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan sangat tergantung pada kemampuan daerah yang bersangkutan di dalam memanfaatkan potensi alam dan ekonomi serta manajemen keuangan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pengertian otonomi daerah dan daerah otonom adalah sebagai berikut : “0tonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan”. “Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Menurut Hadi Wiyono (2007) tentang definisi otonomi daerah adalah sebagai berikut: “Otonomi daerah merupakan pancaran kedaulatan rakyat. Otonomi diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupun pemerintah daerah. Dengan demikian, pernyataan bahwa otonomi merupakan milik masyarakat berarti masyarakat tersebut sebagai subjek dan bukannya objek”.
12
Menurut Aim Abdulkarim (2007) tentang otonomi daerah adalah sebagai berikut: “Otonomi daerah merupakan cara untuk melaksanakan pembangunan sengan sungguh - sungguh sebagai sarana untuk mewujudkan cita - cita bangsa “. Menurut Laila Nagib (2008) tentang otonomi daerah adalah sebagai berikut: “Otonomi daerah merupakan beberapa aspek dari paradigma politik yang baru yang mengharuskan kita secara kritis menempatkan perspektif SDM dalam konteks sejarah yang baru”. Otonomi
daerah
sebagai
salah
satu
bentuk
desentralisasi
pemerintahanpada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis (Mardiasmo, 2002) Sedangkan pengertian desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yaitu : “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada
daerah
otonom
untuk
mengatur
dan
mengurus
urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dengan adanya otonomi daerah dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan pembanguman sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan kehidupan berpolitik yang jujur, sehingga tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat dapat terwujud. Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada kepala daerah secara proporsional tersebut diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbaugan keuangan pusat dan daerah (Abdul Halim, 2007).
13
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2.1.2.1Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahnm 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 17 bahwa: “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pusat, dan nyatanya kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan sangat kecil, maka dapat dipastikan bahwa kinerja keuangan daerah ini masih sangat lemah.” Menurut (Abdul Halim, 2007 ) tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: “Pendapatan Asli Daerah (PAD) rnerupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah restibusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah”. Menurut Indra Bastian (2010) mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah : “Pendapatan Asil Daerah (PAD) merupakan kumulasi pos penerimaan pajak daerah dan pos restribusi daerah, pos penerimaan pajakyang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos pengelolaan investasi serta pengelolaan sumber alam”. Menurut (Mardiasmo, 2002) tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan tiap-tiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi yang baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya.” Dari beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan AsliDaerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan asli daerah ini sekaligus dapai menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin besar pendapatan asli
14
daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Ini berarti pemerintah daerah tersebut sudah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut : a. Pendapatan Asli Daerah : 1. Pajak Daerah 2. Restibusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah b. Dana Perimbangan c. Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berrikut : a. Intensifikasi Intensifikasi merupakan kegiatan optimalisai penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek yang tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensidikasi Wajib Pajak. b. Ekstensifikasi Ekstensifikasi dapat diartika penggalian sumber-sumber penerimaan baru. Penggalian sunber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang penting bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan hak dari pada kewajiban masyarakat terhadap negara, untuk itu perlu dikaji
15
kembali pengertian wujudlayanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. 2.1.2.2 Pajak Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa: “Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.” Menurut Erly Suandy (2005) tentang definisi pajak daerah adalah sebagai berikut: “Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutarnya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaanya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Daerah diatur dalam undang-undang dan Hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.” Menurut Mardiasmo (2002) tentang definisi pajak daerah adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggarakan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Menurut Ahmad Yani (2002) tentang definisi pajak daerah adalah sebagai berikut: “Bahwa pajak daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumberpembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untukmeningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat”. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa pajak daerah merupakan pajakyang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang dapat dipaksakan dan tanpa mendapat imbalan langsung yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah dan pembangunan daerah. Adapun jenis-jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2 adalah sebagai berikut: 1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari : a. Pajak Kendaraaan Bermotor
16
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Pajak Air Permukaan e. Pajak Rokok 2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan g. Pajak Parkir h. Pajak Air Tanah i. PajakSarang Burung Walet j. Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan Perkotaan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 2.1.2.3 Restibusi Daerah Selain pajak daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Restibusi Daerah adalah sebagai berikut : “Retribusi daerah,yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Menurut Bati (2009) tentang pengertian restibusi daerah adalah sebagai berikut: “Retribusi Daerah merupakan pungutan atas jasa yang disediakan olehdaerah yang bersangkutan kepada masyarakat bagi pemerintah
17
daerah, penerimaan yang bersumber dari retribusi merupakan sumber penerimaan yang sangat diandalkan utamanya bagi pemerintah kota. Pada dasarnya penerimaan retribusi mempunyai kaitan yang sangat erat dengan peningkatan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi jasa yang berkaitan dengan pelayanan umum, usaha tertentu, ataupun menyangkut perijinan tertentu”. Menurut Marihot P. Siahaan (2005) tentang pengertian restibusi daerah adalah sebagai berikut: “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususdisediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orangpribadi atau badan”. Yang menjadi objek rstibusi menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 ialah : 1. Restibusi Jasa Umum yaitu : a. Restibusi Pelayanan Kesehatan b. Restibusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan c. Restibusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil d. Restibusi Pelayanan Pemakaman dan penguburan Mayat e. Restibusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum f. Restibusi Pelayanan Pasar g. Restibusi Pengujian Kendaraan Bermotor h. Restibusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran i. Restibusi pemeriksaan Alat Cetak Peta j. Restibusi penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus k. Restibusi Pengolahan Limbah Cair l. Restibusi Pelayanan Tera/Tera Ulang m. Restibusi Pelayanan pendidikan n. Restibusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 2. Restibusi Jasa Usaha, yaitu : a. Restibusi Pemakaian Kekayaan Daerah b. Restibusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan c. Restibusi Tempat Pelelangan
18
d. Restibusi Terminal e. Restibusi Tempat Khusus Parkir f. Restibusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa g. Restibusi Rumah Potong Hewan h. Restibusi Pelayanan Kepelabuhan i. Restibusi Tempat Rekreasi san Olahraga j. Restibusi Penyebrangan di Air k. Restibusi Penjualan produksi usaha Daerah 3. Restibusi Perizinan Tertentu, yaitu : a. Restibusi Izin Mendirikan Bangunan b. Restibusi Izizn Tempat Penjualan Minuman Berakohol c. Restibusi Izin Gangguan d. Restibusi Izin Trayek e. Restibusi Izin Usaha Penarikan 2.1.2.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Sumber Pendapatan Asli Daerah yang diselanjutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah tidak hanya mengandalkan dari pajak daerah dan retribusi daerah saja tetapi juga dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut (Abdul Halim, 2007) yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu : “Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan adalah hasil yang diperoleh dari Pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan meliputi : a. Bagian atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
19
b. Bagian
laba
atas
penyertaan
modal
pada
perusahaan
milik
negara/BUMN. c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis
penerimaan
yang
termasuk
hasil
kekayaan
daerah
yang
dipisahkanantara lain, bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah. Hasil kekayaan daerah yang biasanya diandalkan berasal dari laba Badan Usaha Milik Daerah. Sedangkan jenis usaha yang dikelola Pemerintah Daerah sangat beraneka ragam. Hal ini tergantung pada kebutuhan dan kemampuan masingmasing daerah. Semakin banyak potensi dan peluang yang dapat dikembangkan maka semakin besar pula kesempatan untuk meningkatkan kontribusi laba untuk usaha daerah terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD). 2.1.2.5 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Sumber Pendapatan Asli Daerah yang diselanjutnya adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan yang sah. Pengertian Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah menurut (Abdul halim, 2007) yaitu : “pendapatan yang merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah”. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi : a.
Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
b.
Jasa giro
c.
Pendapatan bunga
d.
Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
e.
Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan Pendapatan Daerah. Semakin besar Pendapatan Asli
20
Daerah yang diterima, maka semakin besar juga kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakannya (Mardiasmo, 2002). 2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2.1.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lincon (2004) tentang pengertian pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut: “Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan Gross Domestic Product (GDP) atau Gross National Product (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.” Menurut Ardy (2008) tentang pengertian pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut: “Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup yang mana berdampak pula bagi penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang”. Menurut Todaro (2008) tentang pengertian pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut: “Pertumbuhan ekonomi (economic growth) adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya”. Menurut Prof Simon Kuznets (2000) tentang pengertian pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut: “Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, danpenyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya”. Pressman (2000) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan perpaduan efek dari produktivitas yang tinggi dan populasi yang besar. Dari kedua faktor ini pertumbuhan produktivitas jelas lebih penting, karena
21
seperti yang ditunjukkan oleh Adam Smith, pertumbuhan produktivitas inilah yang menghasilkan peningkatan dalam standar kehidupan. Kuznets sangat menekankan pada perubahan dan inovasi teknologi sebagai cara menigkatkan pertumbuhan produktivitas terkait dengan redistribusi tenaga kerja dari sektor yang kurang produktif (yaitu pertanian) ke sektor yang lebih produktif (yaitu industri manufaktur). Todaro (2008) menyampaikan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah: 1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. 2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. 3. Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjelaskan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di suatu negara, seperti pertambahan jumlah dan produksi barang industri, pertambahan jumlah infrastruktur, sarana pendidikan, penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi adanya peningkatan kesejahteraan suatu bangsa. Namun pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan pelestarian fungsi lingkungan akan menyebabkan bangsa yang bersangkutan mengalami kemacetan pertumbuhan di kemudian hari. Dengan kata lain pertimbangan yang mengaitkan kebijakan pertumbuhan ekonomi dengan memasukan wawasan lingkungan akan dapat menjamin adanya pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu salah satu upaya yang perlu dilaksanakan adalah menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan, baik di tingkat nasional maupun tingkat regional.
22
Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membenuksuatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaanbaru yang akan memepengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerahtersebut . Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktifitasdan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikankesejahteraan (Kuncoro, 2004). 2.1.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Astuti dan Joko Tri (2006) Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kineja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, Propinsi maupun Kabupaten/Kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teori dapat dijelaskan bahwa PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga dengan demikian perubahan yang terjadi di tingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber saya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing Propinsi sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi Daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar Daerah. Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.Untuk menghasilkan suatu barang atau jasa diperlukan barang lain yang disebut faktor produksi. Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) dihitung sebagai Produk Domestik Regional Bruto (Astuti dan Joko Tri, 2006). Menurut Badan Pusat Statistik (2010), PDRB atau yang lebih dikenal dengan istilah Pendapatan Regional (Regional Income) merupakan data statistik
23
yang merangkum perolehan nilai tambah da.ri seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Poduk Domestik Reginal Bruto dapat diartikan ke dalam 3 (tiga) pengertian, yaitu : Poduk
Domestik
Pertumbuhan
ekonomi
sering
diukur
dengan
menggunakan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS, 2010). Menurut (BPS, 2010), Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB) dapat diartikan ke dalam 3 (tiga) pendekatan, yaitu : a. Pendekatan Produksi (Production Approach) PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suaru wilayah atau regional pada suatu waktu tertentu, biasanya l (satu) tahun. b. Pendekatan Pendapatam (Income Approach) PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut di dalam proses produksi di suatu wilayah atau regional pada jangka waktu tertentu (1 tahun). c. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach) PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga termasuk lembaga non profit yang melayani rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok (inventori) dan ekspor neto di suatu wilayah. 2.1.3.3 Cara Penyajian PDRB Menurut (BPS, 2010) PDRB dapat dihitung dalam 2 (dua) cara yaitu atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan. a. PDRB Atas Harga Berlaku PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambhan barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun.
24
PDRB dinilai atas dasar harga berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun penilaian komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran PDRB. b. PDRB Atas Harga Konstan PDRB atas harga konstan menunjukan nilai tambaah barang dan jasa tersebut yang dihitung dengan menggunakan harga pada suatu tahun tertentu (tahun dasar). Karena setiap tahun dinilai dengan harga yang sama, maka perkembangan PDRB dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan disebabkan kenaikan harga. 2.1.3.4 Angka Laju Pertumbuhan PDRB Angka laju pertumbuhan PDRB disebut juga dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan besarnya persentase kenaikan PDRB tahun berjalan terhadap PDRB pada tahun sebelumnya (BPS, 2010).
Dimana : LPE
= Laju Pertumbuhan Ekonomi
PDRBt
= Produk Domestik Regional Bruto saat ini
PDRBt -1
= Produk Domestik Regional Bruto sebelumnya
Sedangkan PDRB perkapita dapat dihitung dengan cara : €•€
ۥ
2.1.3.5 Manfaat Statistik Pendapatan Regional (PDRB) Menurut (BPS, 2010) PDRB sebagai indikator ekonomi dapat dimanfatkan untuk memberikan gambaran situasi ekonomi suatu wilayah, diantaranya : 1. PDRB atas dasar harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai DPRB yang besar menunjukan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar. 2. PDRB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah.
25
3. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. 4. Distribusi
PDRB
atas
dasar
harga
berlaku
menurut
sektor
menunjukkan struktur perekonomian yang menggambarkan peranan sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran yang besar menunjukkan basis perekonomian yang mendominasi wilayah tersebut. 5. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui. 6. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui rertumbuhan nyata ekonomi per kapita. 2.1.3.6 Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi Menurut (BPS, 2010), Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah: 1. Faktor Sumber Daya Ekonomi Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan
tergantung
pada
sejauhmana
sumber
daya
manusianyaselaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. 2. Faktor Sumber Daya Alam Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampalm sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud dinataranya kesuburan
26
tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut. 3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhimya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian. 4. Faktor Budaya Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya. 5. Sumber Daya Modal Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barangbarang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. 2.2
Kerangka Pemikiran Tujuanutamadaridesentraliasi fiscal adalahterciptanyakemandiriandaerah.
Pemerintahdaerahdiharapkanmampumenggalisumber-sumberkeuangan khususnyamelaluiPendapatanAsli Daerah (Sidik, 2002).
local,
27
Menurut Brata (2004) bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan regional yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagian Sumbangan dan Bantuan, namun penelitian ini dilakukan sebelum periode otonomi daerah. Mardiasmo (2002) menyatakan semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. PAD merupakan kontribusi publik kepada pemeritah daerah yag pada akhirnya akan digunkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan. Sarangih (2003) berpendapat bahwa peningktan PAD sebenarnya dari pertumbuhan
ekonomi.
Daerah
yang
pertumbuhan
ekonominya
positif
mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini, seharusnya pemrrintah daerah lebih berkonsentrasi pad pemberdayaan kekuatan ekonomi daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan prroduk perundangan terkait dengan pajak ataupun restibusi (Adi, 2006). Agar PAD suatu daerah terus meningkat, maka pemerintah harus berupaya mengoptimalkan sektor-sektor industri baik barang maupun jasa, yaitu salah satu caranya dengan membuka peluang investasi yang memiliki berbagai kemudahan, karena tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga akan memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat. PAD khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat terkait dengan kegiatan sektor industri. Dengan mengoptimalkan sektor indutri, maka pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat dan PAD yang didapat juga bisa meningkat, sehingga pemerintah daerah tidak perlu lagi terlalu bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup yang mana
28
berdampak
pula
bagi
penurunan
tingkat
pengangguran
dalam
jangka
panjang.Tujuan utama dari usaha-usaha pembanguanan ekonomi selain upaya menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, pembangunan harus pula berupaya untuk menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimoangan pendapatan, dan tingkat pengangguran atau upaya menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk. Dengan terrciptanya kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat, maka akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro 2008). Penelitian Terdahulu 1. Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bati (2009), menunjukanbahwa:
“PendapatanAsli
Daerah
memilikipengaruhpositifsignifikanterhadapPertumbuhanEkonomi (daerah)”. 2. Menurut Setiawan dan Ardi Hamzah (2006), menunjukan bahwa : “Hasil pengujian secara langsung dengan regresi berganda menunjukan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhapad Pertumbuhan Ekonomi”. 3. Penelitian Muhammad Abrar (2010), mengungkapkan bahwa :“Dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi
di
Provinsi
Aceh
menyimpulkan
bahwa
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu, maka hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sumber : Setiawan dan Ardi Hamzah (2006)
29
2.3
Hipotesis Penelitian Sugiyono (2004) menyatakan Hipotesis merupakan jawaban sementara
terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang dikemukakan baru berdasarkan pada teori yang peneliti peroleh, belum berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan dan analisis data. Maka dari itu, berdasarkan teori dan kerangka pikiran yang telah peneliti kemukakan sebelumnya maka hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah”.
