BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Proyek Konstruksi Proyek konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan, ada awal ada akhir, dan umumnya berjangka pendek (Ervianto,2002). Proyek konstruksi mempunyai tiga karakteristik yang dapat dipandang secara tiga dimensi yaitu: 1. Bersifat unik Keunikan dari proyek konstruksi adalah tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan yang sama persis (tidak ada proyek identik, yang ada adalah proyek sejenis), proyek yang bersifat sementara dan selalu terlibat grup pekerja yang berbedabeda. 2. Dibutuhkan sumber daya (resource) Setiap proyek konstruksi membutuhkan sumber daya, yaitu pekerja dan “sesuatu” (uang, mesin, metode, material). Pengorganisasian semua sumber daya dilakukan oleh manajemen proyek. dalam kenyataanya mengkordinasikan pekerja lebih sulit daripada sumber daya lainnya, apalagi pengetahuan yang dipelajari oleh manajer proyek bersifat teknis, seperti mekanika rekayasa, fisika bangunan, pengetahuan komputer, manajemen konstruksi 3. Organisasi Setiap organisasi mempunyai keragaman tujuan yang didalamnya terlibat sejumlah individu dengan keahlian yang bervariasi, perbedaan keterlibatan, kepribadian yang bervariasi dan ketidakpastian. Langkah awal yang harus dilakukan oleh manajer proyek adalah menetapkan visi menjadi satu tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Dalam proses mencapai tujuan dari suatu proyek ditentukan batasan yaitu besar biaya yang dialokasikan, jadwal serta mutu yang harus dipenuhi (Soeharto,1995).
4
Ketiga batasan tersebut sering disebut Tiga Kendala (Triple Constraint) dengan masing-masing pembahasan sebagai berikut: 1. Biaya (Cost) Anggaran/biaya proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran, untuk proyek-proyek yang melibatkan dana dalam jumlah yang besar dan jadwal bertahun-tahun, anggarannya bukan hanya untuk total proyek tetapi dipecah menjadi komponen-komponennya, atau periode tertentu (misalnya per kwartal) yang jumlahnya disesuaikan dengan keperluan. Dengan demikian, penyelesaian bagian-bagian proyek pun harus memenuhi sasaran anggaran per periode. 2. Waktu (time) Jadwal proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah ditentukan. Bila hasil akhir adalah produk baru, maka penyerahan tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditentukan. 3. Mutu (Quality) Mutu produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan. Memenuhi persyaratan mutu berarti mampu memenuhi tugas yang dimaksudkan atau sering disebut sebagai fit for the intented use. Dari segi teknis, ukuran keberhasilan proyek dikaitkan dengan sejauh mana sasaran tersebut dapat dipenuhi.
2.2 Biaya Konstruksi Pada proyek konstruksi, penawaran harus dilakukan sebelum proses produksi terjadi. Hal ini menyebabkan industri jasa konstruksi memuat resiko yang cukup tinggi. Untuk membuat harga penawaran yang cukup rendah, tetapi masih mendapatkan cukup keuntungan (profit) maka diperlukan seorang estimator (penaksiran biaya). Penaksiran anggaran biaya adalah proses penghitungan volume pekerjaan, harga, dari berbagai macam bahan dan pekerjaan yang akan terjadi pada suatu konstruksi. Karena taksiran dibuat sebelum dimulainya pembangunan maka nilai harga yang diperoleh adalah “taksiran biaya” atau estimation cost, bukan “biaya 5
sebenarnya” atau actual cost. Tentang cocok atau tidaknya suatu taksiran biaya dengan biaya yang sebenarnya sangat tergantung dari kepandaian dan keputusan yang diambi oleh estimator berdasarkan pengalamannya. Terdapat banyak metode dan tingkat kecermatan untuk mempersiapkan biaya modal suatu proyek konstruksi. Setiap metode mempunyai segi keunggulan dan keterbatasannya, tetapi adalah penting untuk mengenal dan menekankan bahwa ke semua perkiraan merupakan suatu ancar-ancar yang didasarkan suatu penilaian dan pengalaman. Bahkan perincian angka-angka rampung, dari perincian biaya yang sebenarnya. Hal itu terjadi karena memang dibutuhkan adanya suatu cara penilaian yang bijaksana dalam pencatatan dan pengalokasian angka-angka biaya tatkala operasi itu sedang berlangsung. Perkiraan penawaran kontraktor didasarkan pada seperangkat rencana dan spesifikasi yang relatif lengkap, dan lebih daripada hanya menggunakan biaya satuan historis terhadap kuantitas yang diperhitungkan. Tentu saja, suatu perkiraan yang sangat terperinci, cermat, dan serba lengkap, terutama pada konstruksi berat dan industry, merupakan sesuatu konsepsi yang jauh lebih luas dari hanya sekedar penetapan biaya saja. Untuk mendapatkan biaya itu, pihak penaksir dalam prakteknya harus membangun proyek itu di atas kertas. Jenis-Jenis Biaya Proyek Biaya proyek terdiri dari biaya langsung, biaya tak langsung dan total biaya proyek. 1. Biaya Langsung (Direct Cost) Biaya langsung adalah biaya yang langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan fisik proyek. yang termasuk biaya langsung adalah: 1) Biaya bahan/material, dihitung dengan memperhatikan spesifikasi, kualitas dan kuantitas bahan yang diperlukan.
6
2) Biaya tenaga kerja, biaya ini diperhitungkan dengan memperkirakan jumlah, keahlian dan jumlah yang dipakai untuk melaksanakan setiap kegiatan proyek. 3) Biaya sub-kontraktor, adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatankegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh pihak lain. 4) Biaya peralatan, pada proyek umumnya biaya peralatan digolongkan sebagai jenis biaya tersendiri, biaya ini dapat merupakan sewa ataupun terhitung dengan biaya penyusutan. 2. Biaya Tak Langsung (Indirect Cost) Biaya tak langsung adalah pengeluaran untuk manajemen, dimana biaya ini dikeluarkan untuk dapat melancarkan pelaksanaan proyek. Biaya-biaya tersebut antara lain: 1) Biaya umum proyek, misalnya biaya pembangunan fasilitas sementara, gaji karyawan, penyediaan transportasi, listrik air, sewa kantor dan lainnya. Biaya ini sering disebut biaya overhead. 2) Keuntungan (profit), yang biasanya diperhitungkan untuk melengkapi penawaran proyek. dimana dalam memenangkan suatu tender dengan tingkat persaingan yang cukup besar, diperlukan keberanian untuk menurunkan harga penawaran dengan mengurangi tingkat keuntungan yang diperoleh. 3. Total Biaya Proyek Adalah penjumlahan biaya langsung dan biaya tak langsung. Kedua-duanya berubah sesuai dengan waktu dan kemajuan proyek. Pada umumnya makin lama proyek berjalan makin tinggi komulatif biaya tidak langsung diperlukan.
2.3 Pelelangan (Tender) Pelelangan, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terbuka (untuk umum) dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan membubuhi kualifikasinya dapat mengikutinya. Bila calon penyedia barang atau jasa 7
terbatas jumlahnya karena karakteristik, kompleksitas dan kecanggihan teknologi pekerjaan, kelangkaan tenaga ahli atau terbatasnya perusahaan yang mampu mengerjakan pekerjaan tersebut, pengadaan barang atau jasa tetap dilakukan dengan cara pelelangan. 2.3.1
Jenis-jenis pelelangan Berdasarkan PP. No. 4 Tahun 2015. Pemilihan penyedia jasa konstruksi
dilakukan dengan: 1) Pelelangan umum Adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk
semua
pekerjaan
yang
dapat
diikuti
oleh
semua
penyedia
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat. 2) Pelelangan terbatas Adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. 3) Pemilihan langsung Adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 4) Penunjukan Langsung Adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk 1 (satu) penyedia barang/jasa 5) Pengadaan Langsung Adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukkan langsung. 6) Pengadaan secara elektronik
atau
E-procurement
adalah pengadaan
barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8
2.3.2
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan sistem E-
Procurement yang mengoperasikan sistem bernama Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan dengan basic free licence untuk diterapkan di seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Sehingga instansi pemerintah dengan anggaran yang terbatas tetap dapat menerapkan SPSE karena tidak diperlukan biaya lisensi kecuali pembelian server dan sewa akses internet. Selain itu LPSE merupakan unit yang dibentuk oleh sebuah instansi untuk mengoperasikan system EProcurement SPSE. Pada proses pengadaan LPSE hanya berfungsi sebagai fasilitator yang tidak ikut dalam proses pengadaan. Pelaksanaan proses pengadaan sepenuhnya dilakukan oleh panitia pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan (ULP). 2.3.3
Pihak Yang Terlibat dalam Proses Pelelangan Dalam proses pelelangan ada beberapa pihak yang terlibat, berdasarkan PP. no
4 tahun 2015 pihak yang terlibat dalam pelelangan yaitu: 1) Kementrian/Lembaga/Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah/Institusi,
yang
selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 2) Pengguna barang/jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan atau jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I. 3) Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden nomor 106 tahun 2007 tentang lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden nomor 157 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 106 tahun 2007 tentang lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. 4) Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9
5) Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementrian/Lembaga/Satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna APBN/APBD. 6) Kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan APBD. 7) Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 8) Unit layanan pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementrian/Lembaga/Pemerintah
Daerah
/Institusi
yang
berfungsi
melaksanakan Pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 9) Pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukkan langsung, dan E-Purchasing. 10) Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 11) Aparat pengawas intern pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 12) Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya. Didalam mengajukan penawarannya penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa
10
c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa f. Dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil. h. Memiliki kemampuan dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk pengadaan barang dan jasa konsultasi i. Khusus untuk pelelangan dan pemilihan langsung pengadaan pekerjaan konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank j. Khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan sisa kemampuan paket (SKP) sebagai berikut: SKP = KP – P KP = nilai kemampuan paket, dengan ketentuan: a) Untuk usaha kecil, nilai kemampuan paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan b) Untuk usaha non kecil, nilai kemampuan paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N P = jumlah paket yang sedang dikerjakan N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
11
k. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir m. Secara hukum mempunyai kapasitas mengikatkan diri pada kontrak n. Tidak masuk dalam daftar hitam o. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman dan p. Menandatangani pakta integritas Kelompok kerja ULP/pejabat pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemasukan dokumen penawaran terdiri atas: a. Metode satu sampul Metode satu sampul digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang sederhana, dimana evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh harga dan memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Pekerjaan yang bersifat sederhana dengan standar harga yang telah ditetapkan pemerintah 2) Pengadaan jasa konsultasi dengan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang sederhana; atau 3) Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam dokumen pengadaan b. Metode dua sampul Metode dua sampul digunakan untuk pengadaan barang/jasa dimana evaluasi teknis dipengaruhi oleh penawaran harga, dan digunakan untuk: 1) Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang menggunakan evaluasi system nilai atau system biaya selama umur ekonomis 2) Pengadaan jasa konsultasi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
12
a) Dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis b) Pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam c. Metode dua tahap Metode
dua
tahap
digunakan
untuk
pengadaan
barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Pekerjaan bersifat kompleks 2) Memenuhi Kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya 3) Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda 4) Membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama 5) Membutuhkan penyetaraan teknis
2.3.4
Proses Pelelangan Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya berdasarkan PP. No. 4 Tahun 2015 dengan metode pelelangan umum meliputi tahapan sebagai berikut : 1. Persiapan pengadaan a. PA/KPA menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUM) b. PPK menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi: spesifikasi teknis, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan rancangan kontrak c. Panitia/Pokja ULP pengadaan memasukkan ke dalam SPSE : 1) Kategori paket pekerjaan 2) Metode pemilihan penyedia barang/jasa dan penyampaian dokumen penawaran yang meliputi : 13
a. E-lelang umum Pra Kualifikasi dua file b. E-lelang umum Pasca Kualifikasi satu file c. E-lelang umum Pasca Kualifikasi dua file 3) Metode Evaluasi pemilihan penyedia barang/jasa 4) Harga Perkiraan Sendiri 5) Persyaratan Kualifikasi 6) Jenis Kontrak 7) Jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan 8) Dokumen pemilihan 2. Pengumuman pengadaan barang/jasa a. setelah mendapatkan penetapan PPK, paket pekerjaan yang bersangkutan
akan
tercantum
dalam
website
LPSE
dan
panitia/pokja ULP pengadaan mengumumkan paket pengadaan barang/jasa sesuai dengan keperluan yang berlaku b. Masyarakat umum dapat melihat pengumuman pengadaan di website LPSE yang bersangkutan 3. Pendaftaran peserta pengadaan barang/jasa a. Penyedia barang/jasa yang sudah mendapat hak akses dapat memilih dan mendaftar sebagai peserta pengadaan barang/jasa pada paket-paket pekerjaan yang diminati b. Dengan mendaftar sebagai peserta pengadaan barang/jasa pada paket pekerjaan yang diminati maka penyedia barang/jasa dianggap telah menyetujui pakta integritas c. Dengan mendaftar sebagai peserta pengadaan barang/jasa pada paket pekerjaan yang diminati penyedia barang/jasa dapat mengunduh (mendownload) dokumen pengadaan/lelang paket pekerjaan tersebut 4. Penjelasan pengadaan barang/jasa a. proses penjelasan pengadaan barang/jasa dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui website LPSE yang bersangkutan
14
b. dalam hal waktu penjelasan pengadaan barang/jasa telah berakhir, panitia/pokja ULP pengadaan masih mempunyai waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab c. Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, panitia/pokja ULP pengadaan dapat melaksanakan proses penjelasan di lapangan/lokasi pekerjaan 5. Penyampaian penawaran a. Pada tahap penyampaian penawaran, penyedia barang/jasa yang sudah menjadi peserta pengadaan barang/jasa dapat mengirimkan dokumen (file) penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian terhadap file penawaran dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) yang tersedia dalam website LPSE b. Pengguna
wajib
mengetahui
dan
melaksanakan
ketentuan
pengguna APENDO yang tersedia dan dapat diketahui pada saat mengoperasikan APENDO 6. Proses Evaluasi a. Pada tahap pembukaan file penawaran, panitia/pokja ULP pengadaan dapat mengunduh (download) dan melakukan deskripsi file penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO b. Terhadap file penawaran yang oleh tidak dapat dibuka c. Panitia/pokja
ULP
pengadaan
wajib
menyampaikan
file
penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) kepada LPSE untuk dilakukan analisa dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada direktorat eprocurement LKPP d. Terhadap penyampaian file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi), LKPP melakukan analisa terhadap file
15
penawaran tersebut dan dapat merekomendasikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh panitia/pokja ULP pengadaan e. Dengan adanya proses penyampaian informasi sebagaimana huruf b diatas panitia/pokja ULP pengadaan dimungkinkan melakukan pemunduran jadwal pada paket pekerjaan tersebut f. Proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) terhadap file penawaran dilakukan secara manual (off line) diluar SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan kedalam SPSE g. Proses evaluasi kualifikasi dapat dilakukan dengan meminta dan memeriksa semua dokumen penawaran asli calon pemenang pengadaan barang/jasa 7. proses pengadaan barang/jasa gagal dan diulang a. dalam hal panitia/pokja ULP pengadaan memutuskan untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa ulang, maka terlebih dahulu panitia/pokja ULP pengadaan harus membatalkan proses pengadaan barang/jasa paket yang sedang berjalan (pada tahap apapun) pada SPSE dan memasukkan alasan penyebab proses pengadaan barang/jasa harus di ulang b. informasi tentang proses pengadaan barang/jasa ulang ini secara otomatis akan terkirim melalui email kepada semua peserta lelang paket pekerjaan tersebut c. Termasuk dalan SPSE gagal karena teknik operasional LPSE 8. Pengumuman calon pemenang pengadaan barang/jasa Pada
tahap
pengumuman
pemenang
dan
PPK
telah
menetapkan pemenang pengadaan barang/jasa suatu paket pekerjaan, SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemenang paket pekerjaan dimaksud, dan juga mengirim informasi ini melalui email kepada seluruh peserta pengadaan barang/jasa paket pekerjaan tersebut
16
9. Sanggah a. Peserta pengadaan barang/jasa hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada PPK suatu paket pekerjaan yang dilakukan secara online melalui SPSE b. SPSE memungkinkan PPK untuk melakukan jawaban terhadap sanggahan peserta pengadaan barang/jasa yang dikirimkan setelah batas akhir waktu sanggah c. Dalam hal terdapat sanggah banding, proses tersebut dilakukan diluar SPSE dan peserta pengadaan barang/jasa mengirimkan kepada pejabat terkait d. Proses sanggah banding menghentikan tahapan pengadaan barang/jasa selanjutnya kepada SPSE 10. Pasca proses pengadaan a. proses pengadaan suatu paket selesai apabila PPK telah menetapkan pemenang pengadaan barang/jasa dan panitia/pokja ULP pengadaan mengirimkan pengumuman pemenang pengadaan barang/jasa kepada peserta pengadaan barang/jasa melalui SPSE serta masa sanggah telah dilalui b. SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan kepada pemenang
pengadaan
barang/jasa
dan
meminta
untuk
menyelesaikan proses selanjutnya yang pelaksanaannya diluar SPSE c. Dengan selesainya proses pengadaan melalui SPSE, PPK wajib membuat dan menyampaikan surat penetapan pemenang kepada pemenang pengadaan barang/jasa secara tertulis d. Disertai dengan asli dokumen penawaran paket pekerjaan tertentu, pemenang pengadaan barang/jasa melakukan penandatanganan kontrak dengan pejabat terkait yang dilakukan diluar SPSE e. Proses pengadaan belum resmi/sah menjadi transaksi pengadaan apabila masing-masing pihak belum melakukan kewajiban dan
17
haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau ditetapkan oleh kementrian/lembaga/pemerintah daerah terkait f. Pemenang
proses
pengadaan
barang/jasa
wajib
untuk
menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa diluar SPSE dengan pejabat kementrian/lembaga/pemerintah daerah terkait g. Setelah pemenang ditetapkan melalui website LPSE, pejabat kementrian/lembaga/pemerintah daerah terkait dapat menghubungi pemenang untuk menyelesaikan transaksi pengadaannya segera setelah berakhirnya pengadaan h. Pengguna dan masyarakat pada akhir proses pengadaan dapat mengetahui pemenang pengadaan barang/jasa paket pekerjaan tertentu melalui website LPSE terkait 11. Pembatalan/pemutusan Panitia Pokja ULP pengadaan berhak/dapat membatalkan/ memutuskan proses pengadaan apabila memenuhi pasal 28 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan dalam hal sedang berlangsungnya proses pengadaan barang/jasa, karena suatu hal dan lain hal yang mengakibatkan
proses
pengadaan
barang/jasa
tidak
dapat
melaksanakan dengan sempurna (terjadi gangguan teknis dan nonteknis, keadaan kahar) 12. Penilaian Apabila penyedia barang/jasa memiliki catatan kinerja (track record) yang buruk, maka panitia/pokja ULP pengadaan berhak/dapat mengugurkan penawaran penyedia dan atau memasukkan kedalam daftar hitam (black list) dalam kurun waktu tertentu. Untuk keperluan ini panitia/pokja ULP pengadaan memberitahukan secara tertulis kepada LPSE agar diumumkan dalam website LPSE.
18
2.4 Penawaran Penawaran adalah suatu usulan oleh satu pihak untuk mengerjakan sesuatu bagi pihak lain menurut persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati bersama (Patmadjaja,1999). Penawaran diajukan dalam suatu pelelangan atau tender. Bila calon penyedia barang atau jasa terbatas jumlahnya karena karakteristik, kompleksitas, dan atau kecanggihan teknologi pekerjaannya, dan atau kelangkaan tenaga ahli, atau terbatasnya perusahaan yang mampu mengerjakan pekerjaan tersebut, pengadaan barang atau jasa tetap dilakukan dengan cara pelelangan. Penawaran memuat harga pekerjaan yang diajukan oleh kontraktor terhadap pemilik dan bersifat mengikat atas dasar dokumen kontrak lainnya (gambar rencana, spesifikasi, syarat umum kontrak, dan risalah penjelasan pekerjaan). Berdasarkan PP. No.4 tahun 2015 terdapat tiga metode yang digunakan dalam mengevaluasi penawaran, yang terdiri dari : 1. Sistem gugur Metode
evaluasi
penawaran
untuk
pengadaan
barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur 2. Sistem nilai Evaluasi
sistem
nilai
digunakan
untuk
pengadaan
barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harga, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90%(Sembilan puluh perseratus) dari total bobot keseluruhan. b. Unsur
yang dinilai harus bersifat
kuantitatif atau
yang dapat
dikuantifikasikan c. Tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam dokumen pengadaan
19
3. System penilaian biaya selama umur ekonomis Evaluasi sistem penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memperhitungkan faktor-faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan jangka waktu operasi tertentu. 2.4.1 Strategi Penawaran Yang dimaksud strategi adalah suatu upaya yang dapat digunakan oleh pemakai dalam mendekatkan permasalahan pada kondisi yang nyata. Konsep dasar dalam menentukan strategi penawaran sebenarnya cukup sederhana yaitu hanya ada satu penawar terbaik dalam mengkombinasikan dua hal (Ervianto,2004), yaitu: 1. Memperoleh profit dari harga penawaran yang diajukan. 2. Kemungkinan untuk mendapatkan proyek dapat tercapai. Dalam pelaksanaan lelang banyak cara peserta lelang berusaha memenangkan lelang dengan menerapkan berbagai strategi (Ervianto,2004), antara lain: 1) Strategi kompetitif, merupakan strategi penawaran yang paling ideal dengan mengasumsikan seluruh pesaing menggunakan strategi yang jujur dalam kompetisi 2) Strategi
menurunkan
harga,
digunakan
oleh
peserta
lelang
untuk
memenangkan lelang dengan cara menurunkan harga dan rela mendapat keuntungan minimal 3) Strategi merugi, bertujuan untuk memperoleh simpati dari owner dengan harapan untuk mendapatkan proyek berikutnya 4) Strategi pembayaran dengan kelonggaran, bertujuan memberikan kelonggaran kepada owner dalam hal pembayaran termin 5) Strategi perundingan bawah meja, bertujuan mendapatkan nilai OE dalam suasana tidak normal Berbagai metode pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan strategi penawaran, dengan tujuan agar kontraktor dapat membuat penawaran menjadi lebih akurat dan efektif terhadap suatu proyek. Dipahami dan diaplikasikannya salah satu
20
metode pendekatan dalam pengajuan harga penawaran akan lebih baik dibandingkan tidak sama sekali. Metode yang sering digunakan sebagai alat untuk mendapatkan harga penawaran yang kompetitif dan profit yang optimum adalah Metode Friedman, Metode Gates, dan Metode Ackoff & Sasieni. 2.4.2 Metode-metode Strategi Penawaran Ada banyak metode penawaran yang biasa digunakan sebagai strategi dalam suatu penawaran pada tender proyek konstruksi diantaranya adalah: 1. Metode Gates Gates (Patmadjaja,1999) mengusulkan dua metode penawaran, yaitu: 1) Probabilitas mengalahkan tawaran untuk satu pesaing, dengan rumus: P(CoWin / Bo) =
1
1−𝑃(𝐵𝑜<𝐵𝑖) ……….………...………..(2.1) 𝑃(𝐵𝑜<𝐵𝑖)
1+∑𝑛 𝑖=0
Dimana: P(CoWin / Bo)
= Probabilitas menang terhadap satu pesaing
P(Bo
= Probabilitas menang terhadap pesaing i
2) Probabilitas mengalahkan tawaran dua/lebih pesaing, dengan rumus: P(CoWin / Bo) =
1
1+𝑛
1−𝑃(𝐵𝑜<𝐵𝑎) ……….………...…………....(2.2) 𝑃(𝐵𝑜<𝐵𝑎)
Dimana: P(CoWin / Bo)
= Probabilitas menang terhadap dua/lebih pesaing
Ba
= Harga penawaran rata-rata
n
= Jumlah pesaing
Dilanjutkan dengan menghitung nilai expected profit dengan perumusan sebagai berikut: E(P) = [(Bo-C)P(Cowins / Bo)………………………………………..(2.3) Dimana: E(P)
= Expected profit
21
Bo
= Harga penawaran kontraktor
C
= Biaya estimasi proyek
2. Metode Ackoff & Sasieni Ackoff dan Sasieni (Patmadjaja,1999) menganggap bahwa biaya actual proyek adalah sesuai dengan biaya estimasi proyek sesuai dengan Gates. Probabilitas menang hanya terdapat pesaing terendah saja: P(CoWin / Bo) = P ( Bo < Bi )……………………………………………(2.4) Dimana: P(CoWin/Bo) = Probabilitas menang terhadap penawar terendah P(Bo
= Probabilitas menang terhadap pesaing i
dan dilanjutkan menghitung expected profit dengan perumusan yang sama dengan persamaan (2.3) 3. Metode Friedman Metode Friedman (Patmadjaja,1999) menggunakan dua buah perumusan probabilitas untuk menang sebagai berikut: 1) Probabilitas mengalahkan tawaran untuk satu pesaing, dengan rumus: P(CoWin / Bo) = P ( Bo < B1 ) x P (Bo < Bi) x …xP(Bo < Bn) …..…(2.5) Dimana : P(CoWin / Bo)
= Probabilitas menang terhadap satu pesaing
P(Bo
= Probabilitas menang terhadap pesaing i.
2) Probabilitas mengalahkan tawaran dua/lebih pesaing, dengan rumus: P(CoWin / Bo) = P ( Bo
= Probabilitas menang terhadap dua/lebih pesaing
Ba
= Harga penawaran rata-rata
n
= Jumlah pesaing
dilanjutkan dengan menghitung nilai expected profit perumusan sebagai berikut: E(P) = (Bo – Us.C) x P (CoWin/Bo)…...……………………………..(2.7) Dimana:
22
E(P)
= Expected Profit
Us
= Ratio biaya actual terhadap biaya estimasi
Bo
= Harga Penawaran Kontraktor
C
= Biaya Estimasi Proyek
Tahap Perhitungan Metode Gates Adapun tahap perhitungan metode gates adalah sebagai berikut: 1. Perhitungan mark-up dari sejumlah proyek, dimana sebelumnya dilakukan perhitungan biaya proyek dengan rumus: Biaya Proyek = 75% x OE ………………………………………………..(2.8) Mark-up (mo) =
(𝑝𝑒𝑛𝑎𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛(𝑅𝑝)− 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘 (𝑅𝑝)) 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘
x 100%......................(2.9)
2. Pengurutan mark-up dari nilai terendah hingga tertinggi untuk memperoleh distribusi frekuensi dan frekuensi kumulatif dari pesaing. 3. Perhitungan Probabilitas mengalakan tawaran satu pesaing, dengan rumus: P(CoWin / Bo) =
1
1−𝑃(𝐵𝑜<𝐵𝑖) ………………………………(2.10) 𝑃(𝐵𝑜<𝐵𝑖)
1+∑𝑛 𝑖=0
4. Perhitungan Probabilitas mengalakan tawaran dua / lebih pesaing, dengan rumus: P(CoWin / Bo) =
1
1+𝑛
1−𝑃(𝐵𝑜<𝐵𝑎) ………………...…………………(2.11) 𝑃(𝐵𝑜<𝐵𝑎)
5. Perhitungan keuntungan haraoan bila mengalahkan satu pesaing, dengan rumus : E(P) = [mo x P(CoWin / Bo)]…………………………………...(2.12) 6. Perhitungan keuntungan harapan bila mengalahkan dua/lebih pesaing, dengan rumus: E(P) = mo x
1
1+𝑛
1−𝑃(𝐵𝑜<𝐵𝑎) ………………………..………………(2.13) 𝑃(𝐵𝑜<𝐵𝑎)
23
Tahap Perhitungan Metode Friedman Adapun tahap perhitungan metode gates adalah sebagai berikut: 1. Perhitungan mark-up dari sejumlah proyek, dimana sebelumnya dilakukan perhitungan biaya proyek dengan rumus: Biaya Proyek = 75% x OE ………………………………………………(2.14) Mark-up (mo) =
(𝑝𝑒𝑛𝑎𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛(𝑅𝑝)− 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘 (𝑅𝑝)) 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘
x 100%......................(2.15)
2. Pengurutan mark-up dari nilai terendah hingga tertinggi untuk memperoleh distribusi frekuensi dan frekuensi kumulatif dari pesaing. 3. Perhitungan Probabilitas mengalakan tawaran satu pesaing, dengan rumus: 𝑘𝑢𝑚𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑡𝑎𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛
P(CoWin / Bo) = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛 x100%……………………...……(2.16) 4. Perhitungan Probabilitas mengalakan tawaran dua / lebih pesaing, dengan rumus: P(CoWin / Bo) = [P ( Bo
2.4.3
Penawaran Dengan Satu Kompetitor Pada gambar 2.1 diperlihatkan pengaruh dari harga penawaran dengan
kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan/proyek, dalam kondisi hanya ada satu kompetitor. Kontraktor pasti menjadi penawar terendah jika mengajukan penawaran yang terdiri dari komponen biaya langsung saja. Jika mengajukan harga penawaran dengan kenaikan 10% dari biaya langsung, maka harapan untuk menjadi penawaran terendah 60%, jika mengajukan harga penawaran dengan kenaikan sebesar 20% dari biaya langsung, maka kesempatan menjadi penawar terendah adalah 20%, dan jika
24
dengan kenaikan sebesar 25%, maka hilang kesempatan untuk menjadi penawar terendah. Dapat diperlihatkan berbagai keadaan antara keuntungan yang dapat dicapai dengan harga penawaran sebagai berikut: 1. Jika menawar dari komponen biaya langsung saja, maka pasti akan mendapatkan pekerjaan tetapi tidak mendapatkan keuntungan. 2. Jika menawar 5% di atas biaya langsung, kesempatan menjadi penawar terendah adalah 80%, maka keuntungan yang dapat dicapai adalah 5% dari 80%=4%. 3. Jika menawar 10% di atas biaya langsung, kesempatan menjadi penawar terendah adalah 60%, maka keuntungan yang dapat dicapai adalah 10% dari 60%=6%. 4. Jika menawar 12.5% diatas biaya langsung, kesempatan menjadi penawar terendah adalah 50%, maka keuntungan yang dapat dicapai adalah 12.5% dari 50%=6.25% 5. Jika menawar 15% di atas biaya langsung, kesempatan menjadi penawar terendah adalah 40%, maka keuntungan yang dapat dicapai adalah 15% dari 40%=6% 6. Jika menawar 20% di atas biaya langsung, kesempatan menjadi penawar terendah adalah 20%, maka keuntungan yang dapat dicapai adalah 20% dari 20%=4% 7. Jika menawar 25% di atas biaya langsung, maka tidak akan mendapatkan proyek dengan sendirinya tidak mendapatkan keuntungan.
25
Hubungan antara mark-up dengan probabilitas menjadi pemenang 30
Mark-up[%]
25 20 15 10 5 0 0
20
40
60
80
100
120
Probabilitas menang [%]
Gambar 2.1 Hubungan antara mark-up dengan probabilitas menjadi penawar terendah (Ervianto, 2004) Dalam gambar 2.2 diperlihatkan estimasi besarnya keuntungan yang diharapkan dengan cara mengkombinasikan antara mark-up dan probabilitas menjadi penawar terendah (dengan satu kompetitor). Dalam contoh ini kontraktor dapat menghasilkan keuntungan dengan melakukan penawaran sebesar 12.5% di atas biaya langsung, atau dengan mark-up di bawah 12.5%. Maka 12.5 % adalah angka optimum yang dapat digunakan sebagai dasar penawaran, dengan kata lain kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dengan probabilitas 60% dan dengan mark-up 10% akan lebih realistis disbanding dengan probabilitas mendapatkan pekerjaan 40% dan dengan mark-up 15%. Akan tetapi, dengan semakin besarnya mark-up dalam suatu penawaran akan memperkecil resiko yang akan ditanggung oleh kontraktor.
26
Hubungan antara mark-up dengan expected profit 30
mark-up[%]
25 20 15 10
5 0 0
1
2
3
4
5
6
7
Expected profit[%]
Gambar 2.2 Grafik hubungan antara mark-up dengan expected profit (Ervianto, 2004) 2.4.4
Probabilitas Menjadi Penawar Terendah Dalam usaha menempatkan harga penawaran yang kompetitif dapat dilakukan
perhitungan probabilitas dari competitor yang mengajukan penawaran dalam proyek tersebut. Dalam gambar 2.1 diperlihatkan grafik antara probabilitas dengan besarnya mark-up yang ditunjukkan berupa garis linier. Rentang probabilitas dimulai dari 100% hingga 0% sedangkan rentang perubahan mark-up berturut-turut dari 0% sampai dengan 25%. Jika peserta pelelangan (tender) menempatkan harga penawaran berdasarkan mark-up mengikuti distribusi normal seperti diperlihatkan dalam gambar 2.3. Dalam contoh ini frekwensi harga penawaran kompetitor berkisar antara 100-105% dari estimasi biaya langsung adalah 5%, antara 105-110% sebanyak 25%, antara 110115% sebanyak 40% antara 115-120% sebanyak 25%, dan dari 120-125% sebanyak 5%.
27
Kompetitor[%]
Distribusi normal peserta lelang 40 35 30 25 20 15 10 5 0 5
10
15
20
25
Mark-up [%]
Gambar 2.3 Distribusi dari Kompetitor Mengikuti Distribusi Normal (Ervianto,2004) 2.4.5
Expected Profit Keuntungan yang diharapkan dapat digambarkan berdasarkan kurva
probabilitas. Kurva keuntungan ini diperlihatkan dalam gambar 2.4 tentang hubungan antara expected profit dengan mark-up adalah dengan nilai mark-up 10% yang akan memberikan profit yang maksimum. Rumusan dari expected profit adalah: E ( P ) = p ( b – c ) ………………………………………………………(2.20) P
= Probabilitas menang
b
= Penawaran
c
= Biaya Estimasi
Dengan mencoba-coba besaran mark-up maka akan didapatkan nilai maksimum dari expected profit, dimana besarnya mark-up yang menghasilkan expected profit yang maksimum disebut mark-up optimum, yang nantinya dipakai dalam penawaran suatu tender dan akan cukup terlihat berapa besarnya profit yang akan digunakan. Keuntungan yang diharapkan dapat digambarkan berdasarkan kurva
28
probabilitas dan gambar di bawah ini menunjukkan nilai mark-up 10% yang akan memberikan profit maksimum. Hubungan antara expected profit dengan mark-up 8
Expected profit[%]
7 6 5 4 3 2 1 0 0
5
10
15
20
25
30
Mark-up[%]
Gambar 2.4 Expected Profit berdasarkan distribusi normal (Ervianto, 2004) 2.4.6
Mark Up Bentuk-bentuk penyelewengan biaya proyek yang menyebabkan biaya
ekonomi tinggi biasanya disepakati oleh semua pihak (terutama masyarakat luas) sebagai bentuk “mark-up” proyek konstruksi. Mark-up proyek ini diartikan dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga bentuk apapun biaya penyelewengan proyek biasanya selalu dikaitkan dengan mark-up yang terjadi. Bila dipandang dari kacamata manajemen proyek, ternyata ada ketidaksamaan persepsi tentang kalimat mark-up proyek konstruksi yang selama ini dipahami oleh masyarakat dengan konsepsi manajemen proyek itu sendiri, sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang agar didapat persepsi mark-up proyek konstruksi secara fair dan benar. Dalam dunia manajemen proyek istilah mark-up merupakan istilah biasa dan memiliki nilai normal dalam artian tidak menjadikan suatu istilah yang menggambarkan suatu pemolesan biaya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. mark-up merupakan sejumlah biaya yang ditambahkan ke dalam biaya langsung proyek pada harga penawaran untuk menutupi biaya tidak langsung yang meliputi biaya overhead perusahaan, biaya resiko dan keuntungan proyek. Jumlah dan rincian mark-up dari suatu kontraktor 29
biasanya merupakan sesuatu yang sifatnya rahasia. Oleh karena itu pada penawaran, rincian biaya tak langsung tidak ditampakkan melainkan tersebar kedalam harga satuan tiap item pekerjaan. Di Negara-negara maju seperti Amerika besaran mark-up berkisar antara 4%10% dan hal ini diwadahi dalam bentuk peraturan jasa konstruksi yang berlaku. Aturan pelelangan yang berlaku di Negara kita dalam hal mencantumkan biaya overhead dan keuntungan, sehingga dengan ketentuan tersebut, pihak kontraktor biasanya merubah harga satuan dengan sejumlah biaya overhead dan keuntungan tersebut. Dengan demikian telah terjadi perubahan harga dari harga satuan menjadi harga penawaran dan hal ini lumrah dan biasa terjadi dalam dunia bisnis, dalam konsep mencari keuntungan. Mark-up adalah harga penawaran dibagi dengan biaya estimasi dalam besaran persen (Mark-up = Bid Price/Estimated Cost). Umumnya kontraktor ingin menemukan suatu mark-up yang sebesar-besarnya, namun dengan harapan tetap ingin sebagai penawar terendah. Dalam menentukan besarnya mark-up kontraktor membutuhkan hasil kumpulan data penawaran yang lalu (historical data) dari pesaing-pesaing sebagai petunjuk dalam penawaran.
30
