BAB II TINJAUAN PUSTAKA

4 digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Sistem Perusahaan biasanya memiliki sistem masing-masing, dikarenakan sistem merupakan suatu tujuan bersama dalam menjalankan perusahaan agar mampu menjadi perusahaan seperti yang diharapkan. Tanpa adanya sistem maka tujuan perusahaan tidak akan mampu berjalan lancar, kegiatan yang tersistem dengan baik akan menghasilkan tujuan yang maksimal. Oleh karena itu, sistem memiliki peran yang sangat penting pada suatu perusahaan agar menjadi lebih maju. Sistem

pada dasarnya adalah

sekelompok unsur yang erat

berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem diciptakan untuk menangani sesuatu berulangkali atau yang secara rutin terjadi. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi,2008 : 5). Suatu sistem adalah suatu entity (kesatuan) yang terdiri dari bagianbagian yang saling berhubungan (disebut subsistem) yang bertujuan untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu. Sistem adalah suatu kerangka dari

prosedur-prosedur uang berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu commit to user 4


5 digilib.uns.ac.id

skema yang menyeluruh (terintegrasikan) untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. B. Pengertian Prosedur Prosedur merupakan langkah-langkah yang dilakukan suatu perusahaan dengan berdasar pada sistem yang ada secara kontinyu atau berulang. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi,2008 : 5). C. Uang Duka Wafat 1. Pengertian Uang Duka Wafat Uang Duka Wafat adalah jaminan sosial dari pemerintah untuk keluarga atau ahli waris peserta pensiun atau peserta Taspen yang meninggal dunia sebesar tiga kali penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun pada bulan terakhir sebelum wafat tanpa potongan (berdasarkan PP Nomor 4 tahun 1982). Selain Uang Duka Wafat sebagaimana tersebut diatas diberikan pula asuransi kematian (Askem) yang besarnya ditetapkan dalam Surat keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK 44/DIR/2004. Uang Duka Wafat Punah adalah jaminan sosial peserta Taspen yang telah meninggal dunia namun tidak meninggalkan ahli waris (anak, istri, suami) masih akan dapat diterima dengan persyaratan melampirkan commit user surat asli kuasa ahli waris yang todisahkan Kepala Kelurahan dan surat

6 digilib.uns.ac.id


penunjukan yang bertanggung jawab tentang penguburan yang telah ditandatangani Kepala Kelurahan. Uang Duka Wafat sebesar tiga kali gaji terakhir yang diterima tanpa potongan, dapat memilih gaji yang terbesar. (Wawancara narasumber, Firmansyah Alam, tahun 2013) Uang Duka Wafat merupakan asuransi jiwa, berdasarkan beberapa ahli mengemukakan adanya prinsip ekonomi yang berkaitan dengan adanya asuransi jiwa. 1.) Prinsip Ekonomi Yang dimaksud adalah alasan-alasan ekonomi yang mendorong manusia menggunakan asuransi jiwa. Jenis resiko yang mempengaruhi nilai ekonomi hidup manusia dan menjadi alasan timbulnya kebutuhan atau memerlukan asuransi jiwa adalah sebagai berikut : a.) Resiko Kematian Peristiwa ini pasti terjadi namun kapan terjadinya tidak diketahui. Peristiwa

kematian

menyebabkan

penghasilan

lenyap

dan

mengakibatkan kesukaran ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan atau orang-orang yang menjadi tanggungan. b.) Resiko sebagai akibat hari tua Peristiwa hari tua pasti terjadi, namun berapa lama kehidupan hari tua itu berlangsung tidak diketahui. commit to user

7 digilib.uns.ac.id


c.) Resiko kecelakaan atau sakit Peristiwanya

tidak

pasti

menimbulkan

kematian

atau

ketidakmampuan. Merosotnya kondisi kesehatan dapat menimbulkan ketidakmampuan sehingga mengakibatkan kesukaran ekonomi bagi dirinya sendiri maupun keluarga. Kerugian ekonomi dimaksud dapat dikurangi karena di dalam asuransi jiwa terdapat perlindungan dan tabungan yaitu : a.) Unsur Perlindungan Dengan membayar premi berarti orang memperoleh perlindungan atau jaminan yang besarnya ditetapkan sebelumnyabaik untuk diri sendiri maupun orang lain yang berkepentingan atas hidupnya. b.) Unsur Tabungan Dengan membayar premi berarti orang sadar untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk menghimpun dana yang dapat membantu mengatasi kesulitan keuangan pada waktu tertentu. 2. Penerima Pensiun Penerima pensiun menurut PP Nomor 4 Tahun 1982 tanggal 11 Februari (Jakarta) adalah sebagai berikut :

commit to user

8 digilib.uns.ac.id


Pasal 1 a.) Pensiun Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi atau Lembaga Tinggi Negara b.) Pensiunan Menteri Negara Republik Indonesia c.) Pensiunan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah d.) Penerima

Tunjangan

Perintis

Pergerakan

Kebangasaan

atau

Kemerdekaan e.) Penerima Tunjangan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat f.) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil g.) Pensiunan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia h.) Penerima Tunjangan Veteran Republik Indonesia i.) Penerima Pensiun Janda atau Duda Pensiun sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf h. Pasal 2 Ayat 1 Apabila penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf h wafat, kepada isteri atau suaminya diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah). Ayat 2 Apabila penerima pensiun janda/duda, sebagaimana dimaksud commit user kepada anak yatim piatu yang dalam Pasal 1 huruf i to wafat,

9 digilib.uns.ac.id


ditinggalkannya diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Ayat 3 Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar penerimaan penghasilan pensiun yang diterima oleh penerima pensiun dalam bulan terakhir sebelum wafat tanpa potongan. Ayat 4 Apabila penerima pensiun yang wafat tidak meninggalkan isteri atau suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uang duka wafat itu diberikan kepada anaknya. Ayat 5 Apabila penerima pensiun yang wafat tidak meninggalkan isteri atau suami ataupun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), uang duka wafat itu diberikan kepada orang tuanya. Ayat 6 Apabila penerima pensiun yang wafat tidak meninggalkan isteri, suami, anak, ataupun orang tua, uang duka wafat itu diberikan kepada ahli warisnya.

commit to user

10 digilib.uns.ac.id


Pasal 3 Apabila penerima pensiun yang wafat menerima beberapa jenis pensiun, atau disamping pensiun menerima gaji sebagai Pegawai Negeri/Pegawai Bulanan/Pejabat Negara, kepada keluarga yang berhak menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya diberikan 1 (satu) uang duka wafat dengan dasar perhitungan menurut jenis pensiun atau gaji yang paling menguntungkan. Pasal 4 Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih

lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan

Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masingmasing. Pasal 7 Ayat 1 Kepada istri atau suami Pegawai Negeri Sipil yang tewas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Ayat 2 Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas tidak meninggalkan isteri commit to user atau suami, maka uang duka tewas itu diberikan kepada anaknya.



Ayat 3 Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas tidak meninggalkan isteri atau suami ataupun anak, maka uang duka tewas itu diberikan kepada orang tuanya. Ayat 4 Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas tidak meninggalkan isteri, suami, anak ataupun orang tua, maka uang duka tewas itu diberikan kepada ahli waris lainnya. Pasal 8 Biaya pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil yang tewas ditanggung oleh Negara. Pasal 9 Tewasnya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib. Pasal 10 Uang duka tewas dan biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diberikan dengan surat keputusan pejabat yang

berwenang, setelah ada commit to user

persetujuan

atau

dengan



memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Pasal 11 Ayat 1 Kepada isteri atau suami Pegawai Negeri Sipil yang wafat diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Ayat 2 Apabila Pegawai Negeri Sipil yang wafat tidak meninggalkan isteri atau suami, maka uang duka wafat itu diberikan kepada anaknya. Ayat 3 Apabila Pegawai Negeri Sipil yang wafat tidak meninggalkan lsteri atau suami ataupun anak, maka uang duka wafat itu diberikan kepada orang tuanya. Ayat 4 Apabila Pegawai Negeri Sipil yang wafat tidak meninggalkan isteri, suami, anak ataupun orang tua, maka uang duka wafat itu diberikan kepada ahli waris lainnya. commit to user



Ketentuan Umum pada Pasal 1 : a.) Tewas adalah : 1.) Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban atau, 2.) Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, atau 3.) Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, atau 4.) Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu b.) Wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a c.) Anak adalah anak yang sah, anak yang disahkan, dan anak angkat menurut peraturan perundang-undangan d.) Orang tua adalah ayah dan ibu kandung atau ayah dan ibu angkat, atau ayah dan ibu tiri e.) Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena tugas dan atau jabatannya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang

berlaku,

antara

lain

membuat

dan

menandatangani surat keterangan, surat pernyataan, berita acara, dan suratsurat lain yang serupa dengan itu. commit to user



3. Pihak yang berhak mendapatkan Uang Duka Wafat Pihak yang berhak mendapatkan uang duka wafat adalah pihak peserta pensiun yang meninggal dunia adalah suami, istri, anak, dan ahli waris yang sah dalam hal peserta meninggal dunia. Pihak yang berhak mendapatkan Uang Duka Wafat (Punah) adalah ahli waris yang diberi kuasa dalam pengurusan penguburan peserta pensiun yang meninggal dunia atau yang semasa hidupnya menanggung segala kebutuhan hidup peserta pensiun dan dibuktikan dengan Surat Kuasa ahli waris yang disahkan oleh Lembaga yang berwenang. 4. Hal-hal yang menyebabkan punahnya Uang Duka Wafat Beberapa hal yang dapat menyebabkan punahnya Uang Duka Wafat yaitu : a.) Tidak memiliki suami, istri, anak Jika peserta Pensiun yang meninggal dunia b.) Tidak memiliki anak yang dibawah umur 25 tahun c.) Anak sudah bekerja dan menikah (Wawancara narasumber, Firmansyah Alam, tahun 2013)

commit to user



BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan Pegawai negeri merupakan seperangkat aparat negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan negara, hal tersebut tidak terlepas dari kewajiban-kewajiban yang mereka laksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya atas kepercayaan yang mereka emban demi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan pegawai negeri melaksanakan tugas-tugas pemerintahan terutama dalam mensukseskan pembangunan nasional ditentukan oleh beberapa faktor antara lain yang terpenting adalah faktor jaminan sosial untuk pegawai negeri dan keluarganya. Pemberian jaminan sosial yang memadai pada masa aktif itu belum menjamin sepenuhnya ketenangan kerja pegawai negeri. Oleh karena itu jaminan hari tua pegawai negeri dan keluarganya sangat diperlukan mengingat mempunyai kaitan yang erat dengan ketenangan, semangat dan disiplin kerja, dedikasi terhadap tugas-tugas yang diembannya. Pemerintah telah memikirkan jaminan sosial yang bermanfaat bagi para pegawai negeri khususnya sejak tahun 1960 dengan diadakannya konferensi pada tanggal 25 Juni sampai pada tanggal 16 Juli 1960 di Jakarta. commit to user 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents