BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori a) Tinjauan tentang Lingkungan Hidup 1) Definisi Lingkungan Hidup Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda hiduo dan tak hidup. Seperti halnya adalanya keterkaitan antara manusia yang terkait erat deng makhluk hidup lain, dan manusia berinteraksi dengan lingkungan hidup fenotipe, genotipe. Lingkungan hidup memiliki sifat yang ditentukan oleh bermacam – macam faktor , yaitu : a. Jenis dan jumlah masing – masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut; b. Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu; c. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidu; dan d. Faktor materiil, yaitu keadaan, suhu, cahaya, energi, dan kebisingan. Unsur – unsur tersebut diatas yang mempengaruhi sifat – sifat lingkungan hidup tidak merupakan unsur – unsur yang terlepas satu sama lain. Unsur – unsur tersebut mempunyai pola hubungan tertentu yang bersifat tetap dan teratur serta saling mempengaruhi. More than a decade ago, Boulder was among the first U.S. cities to develop a local agenda for climate change mitigation. It signaled support for the Kyoto Protocol by setting a local goal of reducing greenhouse gas emissions to seven percent below 1990 levels by 2012. The city’s climate action plan included what the city is proud to call “ the nation’s first carbon tax” and other initiatives to reduce environmental impacts, including the kinds of energy efficiency , tranportation, and waste management strategies many other cities also employ.( Uma Outka,2016. 105).
36
37
Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri dari berbagai daerah, masing – masing sebagai suatu subsistem yang meliputi aspek budaya, ekonomi, dan fisik, dengan corak ragam yang berbeda antara subsistem yang satu dengan yang lain, dan dengan daya dukung lingkungan yang berlainan. Pembinaan dan pengembangan yang didasarkan pada keadaan daya dukung lingungan akan meningkatkan keselarasan dan keseimbangan subsistem, yang juga berarti meningkatkan subsistem. Undang
– Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Penglolaan Lingkungan Hidup dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 , yang dimaksud lingkungan hidup adalah “ kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsunan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. LL.Bernard dalam bukunya yang berjudul “ Introduction to Social Psychology “ menerangkan bahwa lingkungan terbagi atas 4 ( empat ) macam ( N.H.T Siahaan, 2004 : 13-14 ) yaitu: a. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya; b. Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh – tumbuhan.Termasuk juga disini yaitu lingkungan prenatal dan proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya. c. Lingkungan sosial, di dalamnya dibagi menjadi tiga bagian: 1. Lingkungan fisiososial, yaitu meliputi kebudayaan materiil: peralatan, senjata, mesin, gedung – gedung dan lain-lain; 2. Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia
dan
interaksinya
terhadap
sesamanya
dan
38
tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik; 3. Lingkungan Psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini dapat terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain. d. Lingkungan Komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga – lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa. 2) Mutu Lingkungan Hidup Mutu lingkungan hidup biasanya dikaitkan dengan masalah lingkungan. Tolak ukur mutu dari Lingkungan Hidup ialah dimana terdapatnya orang kerasan hidup dalam lingkungan tersebut , maka dapat dikatakan hal tersebut mutu lingkungan yang baik. Dalam hal lain mutu lingkungan hidup dapat dilihat dari: a. Totalitas kondisi dari masing – masing faktor yang maksimal; b. Pengelolaanya bersifat holistik, memandang keseluruhannya sebagai suatu satu kesatuan; c. Mutu lingkungan sama dengan kondisi lingkungan dalam hubungan dengan mutu hidup; d. Mutu hidup tergantung pada derajat pemenuhan kebutuhan dasar dimana sama dengan mutu lingkungan yang derajat pemenuhan kebutuhan dalam kondisi tersebut. Dari beberapa penjelasan mengenai mutu lingkungan hidup dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan hidup dapat juga dipakai sebagai sumber daya.
b) Tinjauan tentang Hukum Lingkungan. 1) Definisi Hukum Lingkungan Pada umumnya yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaidah – kaidah dalam suatu kehidupan
39
bersama, dalam kata lain hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut “ dapat “ dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. (R.M. Gatot P.S.2004: ) Manusia harus melindungi dan mengamankan alam agar dapat terselenggara secara teratur dan pasti, serta dapat diikuti dan ditaati oleh semua pihak. Untuk itu perlu perlindunan dan pengamanan yang dituanggkan dala bentukperaturan hukum, seehinga akan lahir hukum yan mmeemperhatikan kepentingan alam atau huku yang berorientasi pada kepentingan alam. Hukum yang melindungi dan mengamankan kepentingan alam artinya berupa keharusan untuk melindungi dan mengamankan alam terhadap kemerosotan mutu dan kerusakannya, dengan kata lain keharusan menjaga kelestariannya. Dalam hal itu, lahir jenis hukum yang secara khusus diciptakan dengan mmaksud dan tujuan terpokok untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup ( alam ) yang dinamakan “ hukum lingkungan hidup “ atau secara singkat disebut dengan Hukum Lingkungan ( Danusaputro 1980:67-101). Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari istilah Enviromental Law ( dalam bahasa inggris ), Millieu Recht ( bahasa Belanda ), Hukum Alam seputar ( bahasa Malaysia ) yang sama mempunyai makna yaitu hukum yang mengatur tatanan lingkungan yang ada di sekitar manusia ( I Gusti Ayu Ketut R.H.2011:103 ). Hukum Lingkungan menurut Soedjono adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad – jasad hidup lainnya ( Soedjono, 1983 : 29 ).
40
2) Hukum Lingkungan di Indonesia Sebagai subsistem atau bagian ( komponen ) dari subsistem hukum nasional Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalamnya membebtuk suatu sistem. Maka dari itu sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri dari: a. Hukum penataan lingkungan; b. Hukum acara lingkungan; c. Hukum perdata lingkungan; d. Hukum pidana lingkungan; e. Hukum Lingkungan Internasional. Kelima subsistem dari sistem hukum lingkungan Indonesia tersebut dapat dimasukkan ke dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Sebelum adanya Undang – Undang Nomor No 23 Tahun 1997 dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ). Pengaturan hukum tentang lingkungan hidup manusia yang perlu dipikirkan menurut Mochtar Kusuma-Atmaja adalah sebagai berikut : a. Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseluruhan konsep sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Adapun isi materi yang harus diatur ditentukan oleh ahli – ahli dari masing – masing sektor, disamping perencanaan ekonomi dan pembangunan yang akan memperlihatkan dampak secara keseluruhan; b. Cara pengaturan menurut hukum perundang – undangan dapat bersifat preventif atau represif, sedangkan mekanismenya ada beberapa macam, yang antara lain dapat berupa perizinan, insentif, denda, dan hukuman;
41
c. Cara pendekatan atas penanggulangannya dapat bersifat sektoral, misalnya perencanaan kota, pertambangan , pertanian, industri, pekerjaan umum, kesehatan, dan lain-lain. Dapat juga dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan Undang – Undang Pokok mengenai Lingkungan Hidup Manusia ( Law on the Human Environmental atau Environmental Act ) yang merupakan dasar bagi pengaturan sektoral; d. Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai oleh suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal – soal lingkungan hidup manusia. Hal ini karena pengaturan hukum hanya akan berhasil apabila ketentuan – ketentuan atau peraturan perundang – undangan itu dipahami oleh masyarakat dan dirasakan kegunaanya; e. Efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia
tidak
dapat
dilepaskan
dari
keadaan
aparat
administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari – hari ( R.M Gatot P. Soemartono, 1996: 58-59 ). Di dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 terdapat 3 ( tiga ) jenis sanksi hukum yang terdiri atas : a. Sanksi administrasi; b. Sanksi perdata; c. Sanksi Pidana. Sanksi
administrasi
meliputi
paksaan
pemerintah
dan
pencabutan izin, untuk sanksi perdata Undang – Undang ini mengatur tentang penerapan asas tanggung jawab mutlak, dan menyatakan tetap berlakunya hukum acara perdata sebagai acuan dalam tata cara pengajuan dalam masalah lingkungan hidup, sedangkan dalam sanksi pidana ketentuan – ketentuan pidana mencakup tentang pidana penjara dan denda, ketentuan tentang delik material dan delik formal, ketentuan tentangtanggung jawab
42
korporasi dan ketentuan tentang asas subsidiaritas penerapan sanksi pidana. Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang – undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif : a. Peringatan / teguran lisan; b. Peringatan / teguran tertulis; c. Tindakan paksa peemerintahan ( bestuursdwang / politisdwang ); d. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan; e. Denda administratif; f. Pengenaan uang paksa ( dwangsom ). 3) Aspek – Aspek Hukum Lingkungan Drupsteen
berpendapat
terdapatnya
hukum
lingkungan
pemerintahan, dimana hukum ini berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang utamanya dilakukan oleh pemerintah. Hukum lingkungan pemerintahan ini terbagi lagi dalam bidang, yaitu ( N.H.T. Siahaan 2008:63 ): a. Hukum Kesehatan Lingkungan Hukum kesehatan lingkungan yaitu adanya hubungan dengan kebijaksanaan dibidang lingkungan, dengan pemeliharaan, kondisi air, tanah, dan udara dengan mencegah kebisingan yang pada tujuannya adanya keserasian perbuatan manusia. b. Hukum Perlindungan Lingkungan Hukum perlindungan lingkungan ini ialah cabang hukum lingkungan yang tidak hanya menyangkut suatu bidang kebijaksanaan, tetapi sebagai kesatuan dari berbagai peraturan perundang – undangan di sektor pengelolaan lingkungan hidup. c. Hukum Tata Ruang
43
Hukum tata ruang erat kaitannya dengan penataan ruangg yang diarahkan pada tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik antara ruang dan kehidupan manusia. 4) Tujuan Hukum Lingkungan Menurut Mochtar Kusuma-Atmadja( 1975:13 ) peranan hukum lingkungan adalah untuk menstrukturkan keseluruhan proses sehingga
kepastian dan ketertiban terjamin.
Seminar
yang
diselenggarakan di Lembang pada tanggal 25 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas hukum Universitas Padjadjaran mengenai segi – segi hukum dari pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan tujuan dari hukum lingkungan yaitu meningkatkan peranan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa – sengketa lingkungan dengan bantuan saksi – saksi ahli dalam bidang ekologi. Menurut Ilyas Asaad dalam penegakan Hukum Lingkungan bertujuan atas : a. Tindakan untuk menerapkan perangkat hukum melalui upaya pemaksaan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan – ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang – undangan lingkungan hidup; b. Penegakan hukum lingkungan bertujuan dalam penataan ( compliamce ) terhadap nilai – nilai perlindungan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Diantara tujuan yang akan dicapai dari hukum lingkungan adalah
terselanggaranya
kehidupan
yang
seimbang
dalam
lingkungan hidup. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya terpaku pada lingkungan manusia saja. Dalam lingkup lingkungan tersebut ada berbagai komponen makhluk hidup di dalamnya mulai dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Fungsi dan tujuan dari hukum lingkungan yang kedua adalah mengatur manusia untuk merawat lingkungan demi generasi anak cucu di masa yang akan datang. Anda pasti tak ingin anak cucu anda pada masa mendatang tak bisa
44
hidup
nyaman
seperti
yang
anda
rasakan
saat
ini.
(http://ilmuhukum.net/fungsi-dan-tujuan-hukum-lingkungan/ dikutip pada tanggal 1 Desember 2015 pada puku 21.00 ). Penegakan hukum lingkungan berfungsi sebagai mata rantai terakhir dalam sistem pengaturan perenanaan kebijakan tentang lingkungan yang terdiri dari beberapa urutan yaitu : a. Perundang – undangan; b. Penentuan standar; c. Pemberian izin; d. Penerapan; e. Penegakan Hukum ( Andi Hamzah, 2005:52 ).
c) Tinjauan tentang Pengelolan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 1) Pengertian Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu usaha dasar untuk memelihara dan atau memperbaiki lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik – baiknya ( I Gusti Ayu Ketut R.H.
Pengantar
Hukum
Lingkungan.2011:105
).
Istilah
“
pengelolaan “ memiliki arti yaitu mengendalikan, menyelenggarakan ( pemerintah dan sebagainya ), menjalankan dan mengurus ( perusahaan atau proyek dan sebagainya ). Pengelolaan memiliki beberapa definisi atau arti antara lain yaitu : a. proses, cara, dan perbuatan mengelola; b. proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain; c. proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; dan d. proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
45
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa : “ Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.” Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki beberapa asas yang dicantumkan pada Pasal 2 Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu : a. Tangung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah. 2) Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kementrian Negara Non Departemen salah satunya ialah Kementrian
Lingkungan
Hidup
yang
merupakan
lembaga
pemerintahan berfungsi sebagai koordinator serta bantuan teknis kepada sektor Departemen yang membutuhkan apabila menghadapi masalah lingkungan. Adapun tugas dari Kemetrian Lingkungan Hidup yaitu :
46
a. Merumuskan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup ; b. Merencanakan
pelaksanaan
kebijaksanaan
pengelolaan
Lingkungan Hidup; c. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan Lingkungan Hidup; dan d. Merumuskan, mengembangkan perangkat hukum pengelolaan lingkungan
hidup
mengembangkan
dan
sistem
memantau dan
tata
penerapannya
laksana
,
pengelolaan
lingkungan, memantau dan mengevaluasi kualitas lingkungan serta pengembangan sistem informasi lingkungan. Pasal 3 Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan tujuan – tujuan dari Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu ; a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai
keserasian,
keselarasan,
dan
keseimbangan
lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global. 3) Instrumen
Pencegahan
Lingkungan Hidup
Pencemaran
dan/atau
Kerusakan
47
Pasal 14 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa instrumen – instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang pada dasarnya adalah juga sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup karena pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan juga untuk mencegah dan mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 14 Undang – Undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tertuliskan instrumen – instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas : a. KLHS ( Kajian Lingkungan Hidup Strategis ); b. Tata Ruang; c. Baku Mutu lingkungan Hidup; d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup; e. AMDAL; f. UKL-UPL; g. Perizinan; h. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; i. Peraturan Perundang – Undangan berbasis Lingkungan Hidup; j. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup; k. Analisis Risiko Lingkungan Hidup l. Audit Lingkungan Hidup; dan m. Instrumen
lain
sesuai
dengan
kebutuhan
dan/atau
perkembangan pengetahuan. 4) Tinjauan tentang Pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara Pengawasan dimaksudkan adalah sebagai suatu pengawasan yang dilakukan oleh pengawas administrasi dalam rangka penerapan norma – norma Hukum Administrasi terhadap warga negara. Paulus E. Lotulung mengatakan bahwa dalam hukum administrasi negara
48
pengawasan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ( Ridwan HR. 2009 : 294 – 296 ) : a. Ditinjau dari segi kedudukan badan atau organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan organ yang dikontrol : 1. Kontrol Intern, berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris atau struktural
masih
termasuk
dalam
lingkungan
pemerintah sendiri 2. Kontrol Ekstern, berarti bahwa pengawasan ini dilakukan oleh organ atau lembaga yang secara organisatoris
atau
struktural
berada
di
luar
pemerintah. b. Ditinjau dari waktu pelaksanaan : 1. Kontrol a-priori, adalah bilamana pengawasan itu dilakukan
sebelum
dikeluarkannya
keputusan
pemerintah 2. Kontrola-posteriori, adalah bilamana pengawasan itu baru
dilaksanakan
sesudah
dikeluarkannya
keputusan pemerintah. d. Ditinjau dari segi obyek yang diawasi : 1. Kontrol dari segi hukum ( rechmatgheid ) yaitu kontrol yang dimaksudkan untuk menilai segi – segi atau pertimbangan yang bersifat hukumnya saja 2. Kontrol dari segi kemanfaatannya ( doelmatgheid ) yaitu kontrol yang dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya peraturan pemerintah itu dari segi atau pertimbangan kemanfaatannya. 5) Tinjauan
Kewenangan
Lingkungan Hidup
Pemerintah
Dalam
Pengelolaan
49
Undang – undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak lagi mengggunakan konsep kewenangan negara, tetapi kewenangan
pemerintah
pememrintah
provinsi,
yang
dibedakan
pemerintah
atas
pemerintah,
kabupaten/kota,.
Negara
dijalankan oleh pemerintah sebbuah organisasi kekuasaan negara. Kewenangan pemerintah pada tiga tingkatan diformulasikan lebih rinci. Kewenangan pemerintah meliputi : a. Menetapkan kebijakan nasional; b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional; d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; e. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL f. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca; g. Mengembangkan standar kerja sama; h. Mengoordinasikan
dan
melaksanakan
pengendalian
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; i. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati,keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik; j. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3; k. Melakukan penegakan hukum lingkungan. Kewenangan pemerintah provinsi yang dirumuskan dalam Pasal 63 ayat (2) meliputi : a. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi; b. Menetapkan KLHS tingkat provinsi
50
c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi; d. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; e. Mengoordinasikan penyelesaian
dan
memfasilitasi
perselisihan
kerja
sama
antarkabupaten/antarkota
dan serta
penyelesaian sengketa; f. Menetapkan
kebijakan
mengenai
tata
cara
pengakuan
keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi; g. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknolgi ramah lingkungan hidup; h. Melakuakan penegakan hukum lingkungan pada tingkat provinsi. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang dirumuskan dalam Pasal 63 ayat ( 3 ) meliputi : a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkatan kabupaten/kota; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama kemitraan; g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; h. Memfasilitasi penyelsaian sengketa;
51
i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; j. melaksanakan standar pelayanan minimal; k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota; l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; m. Mengembangkan
dan
melaksanakan
kebijakan
sistem
informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; n. Memberikan
pendidikan,
pelatihan,
pembinaan,
dan
penghargaan; o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang dirumuskan secara terperinci sesuai dalam Pasal 63 ayat ( 1 ), ( 2 ), dan ( 3 ) Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Takdir Rahmadi. 2011; 71-75 ). 6) Teori Bekerjanya Hukum Berbica tentang hukum, pada prinsipnya membahas fungsi dan tujuan hukum di dalam masyarakat. Kebijakan di bidang hukum akan berimplikasi kepada masalah politik yang sarat dengan deskriminasi terhadap kelompok. Menurur Soerjono Soekanto ( 1993 : 5 ) untuk memahami fungsi hukum itu tidak lepas dari aspek peenegakan hukum, yaitu pelaksanaan suatu kebijakan atau komitmen yang bersangkutan dengan 5 faktor pokok, yaitu : a. Faktor hukumnya sendiri yang merupakan dasar kebijakan;
52
b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak – pihak yang membbentuk maupun menerapkan hukum; c. Faktor atau saran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan; e. Faktor budaya yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidupnya. Hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan dimana ia berada, sehingga tidak heran kalau terjadi ketidak-cocokan antara apa yang seharusnya ( das sollen ) dengan apa yang senyatanya ( das sein ). Dari hal tersebut munculah diskrepansi antara law in the book dan law in action. Oleh sebab itu Chambis dan Seidman dalam mengamati keadaan yang demikian itu menyebutkan The myth of the operation of the law to given the lie daily ( Esmi Warassih, 2005:83 ). Berbagai
pengertian
hukum
sebagai
sistem
hukum
dikemukakan antara lain oleh Lawrence M Friedman, bahwa hukum itu merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur ( Esmi Warassih,2005:30 ) : a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan – bahan hukum secara teratur seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri; b. Komponen substansif yaitu sebagai output dari sistem hukum, beberapa peraturan – peraturan, keputusan – keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur;
53
c. Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai – nilai dan sikap – sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M Friedman disebut sebagai kultur hukum. Komponen – komponen tersebut merupakan peringkat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah kultur bangsa secara keseluruhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh atau tidak terhadap hukum sangat tergantung pada kultur hukumnya.Kita dapat mengatakan bahwa kultur hukum seseorang dari lapisan baawah akan berbeda dengan mereka yang berada di lapisan atas.Demikian pula, kultur hukum seorang pengusaha berbeda dengan orang – orang yang bekerja sebagai pegawai negeri dan seterusnya.Tidak ada dua orang laki – laki maupun wanita yang memiliki sikap yang sama terhadap hukum. Dari hal tersebut adanya korelasi yang sistematik antara berbagai faktor seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, kebangsaan dan sebagainya ( Esmi Warassih,2005:82 ). Pada dasarnya hukum mempunyai banyak fungsi dalam usahanya untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan. oleh karena itu sebagai hukum positif harus dipahami suatu sistem norma. Pemahaman ini untuk menghindari terjadinya pertentangan antara norma hukum yang lebih tinggi dengan norma hukum yang lebih rendah kedudukannya. d) Tinjauan tentang Izin Usaha ( Kegiatan Usaha ) 1) Pengertian Izin Usaha Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara – cara pengusaha dalam menjalankan usahanya. Usaha dan/atau Kegiatan Usaha selalu diidentikan dengan bisnis, ekonomi, atau suatu hal yang pada akhirnya bertujuan dengan suatu hasil berupa nominal. Sedangkan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau
54
UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sehingga izin usaha dan/atau kegiatan usaha adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Sebagai pengusaha dan/atau pelaku kegiatan usaha haruslah mematuhi prosedur – prosedur yang harus dilakukan untuk memperoleh izin lingkungan dimulai dengan permohonan izin lingkungan secara tertulis oleh penanggung
jawab usaha.
Permohonan izin
ini
disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Amdal dan RKLRPL atau pemeriksaan UKL-UPL. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan : a. Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; b. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan c. Profil usaha dan/atau kegiatan. Pengajuan izin lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan usaha diperlukan juga pengajuan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam tahap operasional yang meliputi beberapa izin, yaitu : a. Pembuangan air limbah ke air atau sumber air; b. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah; c. Penyimpanan sementara limbah B3; d. Pengumpulan limbah B3; e. Pemanfaatan limbah B3; f. Pengolahan limbah B3; g. Penimbunan limbah B3; h. Pembuangan air limbah ke laut; i. Dumping ke media lingkungan; j. Pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi; k. Emisi; dan
55
l. Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan. Pemerintah harus melakukan pengawasan dan menindak tegas penegakan hukumnya terhadap pelaksanaan izin lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan usaha, agar tujuan pemberian izin lingkungan tersebut efektif. 2) Kewajiban Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Environmental Impact Assessments (EIA’s) are important part of environmental regulation. Environmetal Impact Assessments ( EIA ) is the process of indentifying the anticipated enironmental effects of proposed developments. EIA is used to make decision more transparent and to mitigate negative environmental impacts of projects. Scoping is a vital part of the EIA process. It sets the playing field on which the impact assessment is done.( John W. Stampe, 2009) Berdasarkan Pasal 67 Undang – Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa : “ Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup
serta
mengendalikan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.” Di dalam Pasal 68 Undang – Undang Nomer 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan mengenai kewajiban setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan usaha sebagai berikut : 1. memberikan
informasi
yang
terkait
dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; 2. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
56
3. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
57
B. Kerangka Pemikiran - UU No. 32 Th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pelaku Usaha
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
Implementasi/Penerapan
Pengawasan -
Instrumen Pencegahan Pencemaran lingkungan hidup
-
Kewajiban pelaku saha
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Bagi Kehidupan Makhluk Hidup sekitar Lingkungan Gambar 1. Kerangka Pemikiran
58
Keterangan : Kebijakan
Perlindungan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
demi
terwujudnya Lingkungan Hidup yang baik dan sehat berpacu pada Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , dimana sebagai acuan dan pedoman pemerintah nasional dan/atau daerah dan para pelaku usaha dalam aktivitas kegiatan usaha yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. Nantinya akan berdampak besar dengan lingkungan hidup sekitarnya. Pemerintah daerah utamanya ( disini Pemerintah Kabupaten Karanganyar ) berperan penting dalam pengawasan terhadap penerapan kewajiban kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan usaha di daerah Kabupaten Karanganyar dan selalu memberikan solusi atau pemecahan dalam segala hambatan – hambatan yang terjadi dalam kegiatan usaha yang berengaruh atau berdampak besar bagi lingkungan. Pengawasan yang tegas sesuai dengan kewajiban yang harus diterapkan oleh Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Kegiatan Usaha Karanganyar yang berpacu pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan berbuah hasil sesuai apa yang dikehendaki dalam tujuan Undang-Undang dan Peraturan Perundang - Undangan tersebut nantinya.
