BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi beberapa teori mengenai kepegawaian dan penggajian yang merupakan teori pendukung dalam pengerjaan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit PTN Universitas Udayana Modul HRD dan Payrol . 2.1

State of the Art Perancangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Rumah

Sakit Umum Cibabat dilakukan oleh Kiki Purnawan (2012). Penelitian ini dibatasi pada proses pengelolaan data pegawai, riwayat kepegawaian, pengelolaan kenaikan pangkat reguler, pengelolaan KGB (Kenaikan Gaji Berkala), pengelolaan DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan), pengelolaan pensiun, dan pengelolaan DUK (Daftar Urut Kepangkatan). Sistem yang dibangun terbatas hanya pada pengelolaan data pegawai dengan status PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) serta tidak membahas mengenai sistem absensi dan pengelolaan penggajian. Hasil penelitian ini yaitu kemudahan dan kecepatan proses pencarian data pegawai dengan berbagai kriteria dan administrasi kepegawaian lainnya dengan fasilitas find, edit, dan update. Fasilitas lainnya yaitu pencarian berdasarkan unit kerja dan fasilitas proyeksi untuk informasi kelayakan pegawai naik pangkat, mendapat kenaikan gaji berkala, dan pensiun. Sistem ini dapat dikerjakan oleh beberapa pengguna yang diberi hak akses secara bersamaan. Analisis dan Perancangan Sistem Basis Data untuk Aplikasi Sistem Penggajian pada Rumah Sakit Juwita Berbasis Web adalah penelitian yang dilakukan oleh Raharti Lestari Untoro dan Djauharry Noor (2013). Penelitian ini mengenai perancangan sistem penggajian yang meliputi data karyawan, absensi, lembur, ketidakhadiran (cuti/izin), tunjangan, potongan, dan data lain yang berkaitan dengan sistem penggajian. Metode penelitian yang dilakukan yaitu

5

6

metodologi analisis dengan Fact Finding, metode perancangan basis data menggunakan Database Life Cycle, perancangan sistem menggunakan State Transition Diagram (STD). Teknik yang digunakan dalam metode analisis dengan Fact Finding meliputi wawancara dengan pihak yang terlibat dalam sistem, mempelajari dokumen perusahaan, analisa sistem dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi, serta studi pustaka dengan mencari dan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai media cetak dan elektronik. Metode perancangan basis data menggunakan Database Life Cycle terbagi menjadi tiga tahapan yaitu perancangan basis data konseptual, perancangan basis data logikal, dan perancangan basis data fisikal. Metode perancangan sistem menggunakan STD, yaitu perangkat pemodelan yang menggambarkan sifat ketergantungan digunakan untuk mengidentifikasikan sebagaimana sistem harus berperilaku seperti resiko dari kejadian eksternal dengan menampilkan berbagai jenis model perilaku dari hasil dan tingkah laku yang dibuat dari satu langkah ke langkah lain. Hasil penelitian ini yaitu penyimpanan data mengenai prosedurprosedur yang sedang berjalan telah tersimpan menggunakan basis data dan aplikasi telah dilengkapi dengan fitur search, edit, update, dan delete sehingga memudahkan user. Rancangan aplikasi basis data yang dibuat dapat mengurangi redudansi data, meningkatkan performa sistem, dan produktivitas Rumah Sakit Juwita. Rancangan aplikasi yang dibuat telah dilengkapi sistem keamanan berupa authentification dan authorization untuk melindungi data dari pihak yang tidak memiliki hak untuk mengakses data. Penelitian ini hanya berdasar proses penggajian sebatas pengajian bulanan dan lembur. Penelitian berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Remunerasi pada Instalasi Sistem Informasi Manajemen (SIM-RS) RSU Haji Surabaya dilakukan oleh Putri Asmara (2013). Penelitian ini membahas pembuatan sistem informasi terintegrasi untuk mempermudah proses remunerasi langsung dan tidak langsung pada rumah sakit. Tarif jasa pelayanan yang diperoleh dikelompokkan ke dalam prosentase proporsi berdasarkan jenis kelas pelayanan, jasa pelayanan, nama pelayanan, jenis karyawan, dan nama komponen kemudian dihitung tarif proporsinya. Perolehan hasil tarif proporsi dikelompokkan kembali ke dalam

7

prosentase distribusi berdasarkan distribusinya, berdasarkan jenis insentif dan kelompok remunerasi. Perhitungan total insentif tidak langsung dilakukan dengan perhitungan index karyawan berdasarkan tabel index yang sudah ditetapkan. Hasil penelitian ini berupa laporan perolehan insentif karyawan serta laporan prosentase total insentif karyawan untuk pihak manajer. Penelitian ini hanya berdasarkan proses remunerasi saja. Penelitian yang dilakukan membahas mengenai perancangan sistem informasi untuk mengelola data kepegawaian, penggajian, dan remunerasi pada rumah sakit. Modul HRD untuk mengelola data kepegawaian terdiri dari pendataan pegawai, pengelolaan riwayat kepegawaian, penilaian kinerja, penjadwalan kerja dan absensi (termasuk proses cuti dan izin belajar), pengelolaan mutasi eksternal dan internal, pelaporan, dan penerimaan pegawai. Modul Payroll untuk mengelola data penggajian bulanan, lembur, THR (Tunjangan Hari Raya), rapel, remunerasi, perampungan, dan pelaporan.

2.2

Pengertian Rumah Sakit Perguruan Tinggi Pedoman Rumah Sakit Perguruan Tinggi (Dikti:2013) menerangkan

bahwa Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan dokter dan atau dokter gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Pengertian Rumah Sakit Perguruan Tinggi dalam Pedoman Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (Dikti:2013) adalah sebagai berikut: 1.

Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disebut RS PT merupakan rumah sakit pendidikan baik milik pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun swata, yang dikelola Perguruan Tinggi Negeri.

2.

RS PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjadi wahana pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu.

8

2.3

Profil Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Udayana Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana merupakan rumah sakit

milik Universitas Udayana di kawasan Jimbaran, Kabupaten Badung Provinsi Bali. Rumah Sakit Pendidikan ini didanai oleh Negara karena setiap Perguruan Tinggi Negeri wajib memiliki Rumah Sakit Pendidikan untuk mendidik caloncalon tenaga medis dan tenaga kesehatannya. Rumah Sakit PTN Universitas Udayana dibangun sejak tahun 2009 dengan poliklinik umum yang dibuka pada tanggal 30 mei 2012. Peresmian pembukaan poliklinik spesialis dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2013. Layanan yang tersedia antara lain Poli Penyakit Dalam, Poli Bedah, Travel Medicine, Poli Kebidanan dan Kandungan, Ruang Tindakan Obgyn, Poli Orthopedic, Poli Geriatric, Poli Umum, Poli Anak, Poli Penyakit Tropis, Poli Mata, Poli Gigi, Poli Kulit, dan Poli Psikiatri. Rumah sakit ini dibangun dengan tujuan untuk memberikan tempat atau ruang penggalian ilmu pendidikan bagi calon dokter dan tenaga kesehatan yang menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. 2.3.1

Visi Misi Rumah Sakit PTN Universitas Udayana Rumah Sakit PTN Universitas Udayana sebagai rumah sakit pendidikan

yang merupakan rumah sakit milik Kementrian Pendidikan Tinggi memiliki kesamaan visi dengan Kementrian Kesehatan, sehingga goal yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Visi RS PTN Universitas Udayana seperti yang tertera pada Dokumen Internal Rumah Sakit PTN Universitas Udayana Tahun 2014 ialah “Menjadi Rumah Sakit Pendidikan utamanya Dokter dan Tenaga Kesehatan serta Bidang Terkait yang Mampu Menjadi Pemuka dalam Pelayanan Kesehatan dengan Unggulan Penyakit Tropik dan Travel Medicine, Pendidikan, dan Penelitian di Indonesia dengan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya untuk Mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”. Misi RS PTN Universitas Udayana ialah sebagai berikut: 1.

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, dan berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat dengan unggulan penyakit tropik dan travel medicine.

9

2.

Menyelenggarakan pendidikan dokter utamanya dan tenaga kesehatan serta bidang terkait yang mampu menghasilkan dokter dan tenaga kesehatan serta bidang terkait yang profesional dan nasionalis.

3.

Menyelenggarakan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan serta bidang terkait yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Seluruh corporate dan sumber daya manusia yang ada di Rumah Sakit

PTN Universitas Udayana diharapkan mampu melaksanakan kinerja yang mengacu pada visi misi organisasinya.

Rektor Universitas Udayana Dewan Pengawas 1. PR.DR. Ir. Budi Susrusa Direktur Utama Dr.dr. RA Tuty Kuswardhani SpPD KGer.MARS

Satuan Pengawas Intern

Dekan FK Unud Prof.DR.dr. Putu Astawa, SpOT

Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. Made Ayu Haryati MARS

Direktur Umum SDM Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan dr. I Wayan Wartawan MARS

Bag. Pelayanan

Bag. Umum

Bag. Pelayanan Medik

Bag SDM

Bag. Bag. Pelayanan Pendidikan Keperawatan dan Pelatihan

Bag. Pemasaran dan Kerjasama

Direktur Operasional dan Keuangan DR.dr. AA. Wiradewi Lestari, SpPK

Bag. Perencanaan dan Evaluasi

Bag. Keuangan

Direktur Akademik Penelitian Pengembangan dan Pengabdian dr. Ketut Suarjana, MPH

Bag. Pengabdian

Bag. Akademik

Bag. Penelitian dan Pengembangan

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Rumah Sakit PTN Universitas Udayana (Sumber: Dokumen internal Rumah Sakit PTN Universitas Udayana (telah diolah kembali))

Rumah Sakit PTN Universitas Udayana dipimpin oleh Seorang Direktur Utama yang setara dengan Dekan Fakultas Kedokteran dan Satuan Pengawas Internal (SPI), berada langsung di bawah Rektor Universitas Udayana dan diawasi oleh Dewan Pengawas. Bidang yang ada dibagi 4 dan dikepalai seorang Direktur Bidang meliputi Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, Direktur Umum SDM Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, Direktur Operasional dan Keuangan, serta Direktur Akademik Penelitian Pengembangan dan Pengabdian. Tiap Direktur Bidang mengepalai beberapa Sub Bagian dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

10

2.4

Pokok-pokok Kepegawaian Pokok-pokok kepegawaian dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan

aparat pemerintah kepada masyarakat melalui Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama dalam penataan manajemen Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian. 2.4.1

Manajeman Kepangkatan PNS Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang PNS

berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara, serta sebagai dorongan untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Setiap PNS yang dilantik baik di pemerintah pusat maupun daerah akan diberikan Nomor Induk Pegawai atau NIP yang berjumlah 18 dijit angka, golongan dan pangkat sesuai dengan tingkat pendidikan yang diakui. Susunan Pangkat dan Golongan Ruang PNS sebagai berikut: 1.

Pegawai baru lulusan SD atau sederajat = I/a

2.

Pegawai baru lulusan SMP atau sederajat = I/b

3.

Pegawai baru lulusan SMA atau sederajat = II/a

4.

Pegawai baru lulusan D1/D2 atau sederajat = II/b

5.

Pegawai baru lulusan D3 atau sederajat = II/c

6.

Pegawai baru lulusan S1 atau sederajat = III/a

7.

Pegawai baru lulusan S2 sederajad/S1 Kedokteran/S1 Apoteker = III/b

8.

Pegawai baru lulusan S3 atau sederajat = III/c Periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober

setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan

11

pangkat pilihan. Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya, sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir dan pangkat tertingginya ditentukan oleh pendidikan tertinggi yang dimiliki. Kenaikan pangkat reguler juga diberikan kepada PNS yang: 1.

Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

2.

Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.. Kenaikan pangkat pilihan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural,

jabatan fungsional tertentu, atau jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. Kenaikan pangkat pilihan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dapat diberikan apabila: 1.

Telah 4 tahun dalam pangkat terakhir.

2.

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) setiap unsurnya sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

3.

Lulus ujian dinas bagi kenaikan pangkat yang akan pindah golongan, kecuali telah dibebaskan karena pendidikan dan atau pelatihan yang telah diikuti.

4.

Tidak akan melampaui pangkat atasannya.

5.

Belum mencapai pangkat tertinggi yang ditetapkan bagi jabatannya. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya

masih 1 tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila: 1.

Telah 1 tahun dalam pangkat terakhir.

2.

Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya.

12

3.

Setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Ketentuan sekurang-kurangnya 1 tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya sebagaimana dimaksud yaitu: a. Dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan yang definitif. b. Bersifat kumulatif lebih dari 1 jabatan struktural tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan

pangkatnya masih satu tingkat di bawah janjang pangkat terendah yang ditetapkan bagi jabatan yang didudukinya, tetapi telah 4 tahun atau lebih dalam pangkatnya yang terakhir, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat berikutnya setelah ia dilantik dalam jabatannya, apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila: 1.

Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir.

2.

Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan.

3.

Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Kenaikan pangkat bagi PNS yang menduduki jabatan tertentu yang

pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri, misalnya jabatan hakim pengadilan. Kenaikan pangkat PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 tahun terakhir, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila: 1.

Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir

2.

Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) bernilai amat baik dalam 1 tahun terakhir

13

Prestasi kerja luar biasa adalah prestasi kerja yang sangat menonjol yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya. Penilaian prestasi kerja luar biasa baiknya dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian. Prestasi kerja luar biasa baiknya dinyatakan dalam surat keputusan yang ditandatangani sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Penetapan prestasi kerja luar biasa baiknya tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain. Kenaikan pangkat karena Pegawai Negeri Sipil menunjukan prestasi kerja luar biasa baiknya diberikan tanpa terikat jenjang pangkat atau ketentuan ujian dinas. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi pejabat negara tetapi diberhentikan dari jabatan organiknya, tidak dapat diberikan kenaikan pangkat karena prestasi kerja luar biasa baiknya berdasarkan jabatan organik yang didudukinya dengan ketentuan: 1.

Bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pemberian kenaikan pilihan.

2.

Bagi yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pemberian kenaikan pangkat reguler. Kenaikan pangkat PNS yang memperoleh STTB/ljazah/Diploma diatur

sebagai berikut: 1.

Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c.

2.

Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

14

3.

Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a kebawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.

4.

Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c.

5.

Ijazah Sarjana (SI), Atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

6.

Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang, III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

7.

Ijazah Doktor (S3), dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c. Ijazah yang dimaksud adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau

perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

15

Kenaikkan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/ Diploma dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: 1.

PNS akan diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh

2.

Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir

3.

Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

4.

Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu

5.

Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki surat tanda tamat

belajar/ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, berlaku ketentuan mengenai kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah atau diploma. Ujian penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh STTB/ljazah/Diploma Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berpedoman kepada materi ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokoknya. Pelaksanaan ujian kenaikan pangkat tersebut diatur lebih lanjut oleh instansi masing-masing. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti tugas belajar merupakan tenaga terpilih yang dipandang cakap dan dapat dikembangkan untuk menduduki suatu jabatan, oleh sebab itu selama mengikuti tugas belajar wajib dibina kenaikan pangkatnya. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila: 1.

Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir.

16

2.

Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

3.

Masih dalam batas jenjang pangkat bagi jabatan yang diduduki sebelum tugas belajar.

Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dan memperoleh STTB/ ijazah/ diploma pendidikan yang diikutinya, dapat diberikan kenaikan pangkat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenaikkan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar, baru dapat diberikan apabila: 1.

Sekurang-kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir.

2.

Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Kenaikan pangkat PNS yang diperbantukan secara penuh diluar instansi

induknya, diperbantukan secara penuh pada negara sahabat atau badan internasional dan badan lain yang ditentukan pemerintah, antara lain perusahaan jawatan, Palang Merah Indonesia, rumah sakit swasta, badan-badan sosial, dan lembaga pendidikan. Kenaikan Pangkat Anumerta PNS yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi, dengan ketentuan yang dimaksud dengan tewas adalah: 1.

Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

2.

Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

3.

Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

4.

Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

17

Kenaikan pangkat anumerta ditetapkan berlaku mulai tanggal, bulan, dan tahun PNS yang bersangkutan tewas, diberikan sebelum dimakamkan, dan surat keputusan kenaikan pangkat anumerta tersebut hendaknya dibacakan pada waktu upacara pemakaman. Keputusan sementara ditetapkan untuk menjamin agar pemberian kenaikan pangkat anumerta dapat diberikan sebelum PNS yang tewas itu dimakamkan.. Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan sementara adalah Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing untuk PNS yang dinyatakan tewas dalam pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e ke bawah. Camat atau pejabat pemerintah setempat lainnya (kepolisian setempat atau kepala sekolah negeri) dapat menetapkan keputusan sementara dengan laporan sementara dari Kepala Kantor atau Pimpinan Unit Kerja sebagai bahan pertimbangan apabila tempat kedudukan Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut jauh dari instansi tempat bekerja sehingga tidak memungkinkan diberikan kenaikan pangkat anumerta sebelum PNS bersangkutan dimakamkan,. Pejabat yang menetapkan keputusan sementara, selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja wajib melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi PNS yang bersangkutan untuk pertimbangan usul kepada: 1.

Presiden, bagi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai bahan pertimbangan teknis kepada Presiden.

2.

Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b Almarhum/almarhumah PNS bersangkutan yang dinyatakan tewas

karena benar terbukti bahwa ia meninggal dunia dalam dan karena dinas, maka keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta ditetapkan menjadi keputusan definitif oleh pejabat yang berwenang yaitu:

18

1.

Presiden, bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinaikan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara

2.

Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b Keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta

tersebut tidak dapat ditetapkan menjadi keputusan definitif oleh pejabat yang berwenang dan keputusan sementara tersebut tidak berlaku untuk mengurus hakhak kepegawaiannya jika tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat untuk mendapat kenaikan pangkat anumerta tetapi memenuhi syarat untuk mendapat kenaikan pangkat pengabdian karena meninggal dunia, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan kenaikan pangkat anumerta membawa akibat kenaikan gaji pokok, dengan demikian pensiun pokok bagi janda/duda PNS yang tewas didasarkan kepada gaji pokok dalam pangkat anumerta. Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada: 1.

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.

2.

Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun .

3.

Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan

dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila: 1.

Memiliki masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama: a. Sekurang-kurangnya 30 tahun secara terus menerus dan sekurangkurangnya telah 1 bulan dalam pangkat terakhir.

19

b. Sekurang-kurangnya 20 tahun secara terus menerus dan sekurangkurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir. c. Sekurang-kurangnya 10 tahun secara terus menerus dan sekurangkurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir. 2.

Setiap unsur penilaian DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

3.

Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir. Masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil secara terus menerus yang

dimaksud dalam ketentuan ini adalah masa kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi CPNS/PNS sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun dan tidak terputus statusnya sebagai PNS. Kenaikan pangkat pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun tersebut ditetapkan dengan : 1.

Keputusan Presiden, bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. Kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang mencapai batas usia

pensiun yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, ditetapkan sekaligus dalam keputusan pemberhentian dengan hak pensiun PNS tersebut. Kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia berlaku terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan meninggal dunia. Kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang mencapai batas usia pensiun berlaku terhitung mulai tanggal 1 pada bulan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun. Pegawai Negeri Sipil yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan kenaikan pangkat

20

pengabdian setingkat lebih tinggi dengan ketentuan yang dimaksud dengan cacat karena dinas adalah: 1.

Cacat yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi: a. Dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya. b. Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya. c. Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

2.

Cacat yang disebabkan oleh sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas. Kenaikan pangkat pengabdian disebabkan cacat karena dinas ditetapkan dengan: a. Keputusan Presiden, bagi Pegawai Negeri Sipil untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara; b. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Pegawai Negeri Sipil untuk kenaikan pangkat menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. Kenaikan pangkat pengabdian yang disebabkan cacat karena dinas,

berlaku mulai tanggal yang bersangkutan oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri. Calon Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, diberikan kenaikan pangkat pengabdian berlaku terhitung mulai tanggal 1 pada bulan yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, dan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Badan Kepegawaian Negara atas usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan menetapkan pengangkatan Calon Pegawai

21

Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil sekaligus pemberian kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun. Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan cacat dalam dan karena dinas dan tidak dapat dipekerjakan lagi dalam semua jabatan negeri diberikan pensiun sebesar yang tertinggi bagi PNS sebesar 75 % dari dasar pensiun (gaji pokok) dan disamping itu diberikan tunjangan cacat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil yang dikecualikan dari ujian dinas untuk kenaikan pangkat pindah golongan karena: 1.

Telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;

2.

Menemukan penemuan baru yang bermanfaatbagi negara;

3.

Tewas atau meninggal dunia sehingga kepadanya dapat diberikan kenaikan pangkat anumerta/pengabdian,

4.

Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan IV yang setara dengan ujian dinas tingkat I atau pendidikan dan pelatihan kepemimpinan III yang setara dengan ujian dinas tingkat II,

5.

Memperoleh: a. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas tingkat I; b. Ijazah dokter, ijazah apoteker, magister (S2) dan ijazah lain yang setara atau doktor (S3), untuk ujian dinas tingkat I atau ujian dinas tingkat II.

6.

Menduduki jabatan fungsional tertentu.

2.4.2

Manajemen Daftar Urut Kepangkatan Daftar Urut Kepangkatan adalah salah satu bahan obyektif untuk

melaksanakan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja, sehingga DUK perlu dibuat dan dipelihara secara terus menerus. DUK tidak memperbolehkan 2 nama PNS yang memiliki nomor urut sama, sehingga diadakan aturan sebagai berikut:

22

1.

Pangkat PNS yang berpangkat lebih tinggi dan lebih lama masanya dicantumkan

dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK, Dua orang atau lebih yang memiliki pangkat yang sama maka dari mereka yang lebih tua dalam pangkat tersebut dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. 2.

Jabatan PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu

yang sama, maka dari mereka yang memangku jabatan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dan dilihat yang lebih dahulu diangkat dalam jabatan yang sama tingkatannya. 3.

Masa Kerja PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu

yang sama dan memangku jabatan yang sama, maka dari mereka yang memiliki masa kerja sebagai PNS yang lebih banyak dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi 4.

Latihan Jabatan PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu

yang sama dan memangku jabatan yang sama dan memiliki masa kerja yang sama, maka dari mereka yang pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan, dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. 5.

Pendidikan PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu

yang sama dan memangku jabatan yang sama dan memiliki masa kerja yang sama, dan pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan, yang lulus dari pendidikan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi.

2.4.3

Manajemen Penilaian Kinerja PNS Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil, adalah penilaian secara periodik

bertujuan untuk mengetahui keberhasilan atau tidaknya seorang PNS dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas. Hasil penilaian kinerja

23

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan PNS, antara lain pengangkatan, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. 2.4.3.1 Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Unsur-unsur yang dinilai dalam melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. Penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut sebagai berikut: 1.

Kesetiaan Kesetiaan adalah kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian kepada Pancasila,

Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. 2.

Prestasi Kerja Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seorang PNS dalam

melaksanan tugas yang dibebankan kepadanya, dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman, dan kesungguhan PNS yang bersangkutan. 3.

Tanggung jawab Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang PNS menyelesaikan

pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul risiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. 4.

Ketaatan Ketaatan adalah kesanggupan seorang PNS untuk menaati segala

peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan. 5.

Kejujuran Kejujuran adalah ketulusan hati seorang PNS dalam melaksanakan tugas

dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.

24

6.

Kerjasama Kerjasama adalah kemampuan seseorang Pegawai Negeri Sipil untuk

bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas yang ditentukan, sehingga tercapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. 7.

Prakarsa Prakarsa adalah kemampuan seorang PNS untuk mengambil keputusan,

langkah-langkah, atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. 8.

Kepemimpinan Kepemimpinan adalah kemampuan untuk meyakinkan orang lain

sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. 2.4.3.2 Tata Cara Penilaian Penilaian dilakukan oleh Pejabat Penilai, yaitu atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Urusan atau pejabat setingkat. Pejabat Penilai melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya pada akhir bulan Desember tiap tahun dengan jangka waktu penilaian adalah mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut: 1.

Amat Baik = 91 - 100

2.

Baik = 76-90

3.

Cukup = 61-75

4.

Sedang = 51-60

5.

Kurang = <51 Nilai untuk masing-masing unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan,

adalah rata-rata dari nilai sub-sub unsur penilaian. Setiap unsur penilaian ditentukan dulu nilainya dengan angka, kemudian ditentukan nilai sebutannya. Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. Pejabat Penilai dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan, apabila ia telah membawahi PNS yang bersangkutan sekurang-

25

kurangnya 6 bulan. Pejabat Penilai dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan mengunakan bahan-bahan yang ditinggalkan oleh Pejabat Penilai yang lama apabila Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diperlukan untuk suatu mutasi kepegawaian, sedangkan Pejabat Penilai belum 6 bulan membawahi PNS yg dinilai. 2.4.3.3 Penyampaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah diisi diberikan oleh Pejabat Penilai kepada PNS yang dinilai, apabila Pegawai Negeri Sipil yang dinilai menyetujui penilaian terhadap dirinya seperti tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, maka ia membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh PNS wajib dikembalikan kepada Pejabat Penilai selambatlambatnya 14 hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penilai dan oleh PNS yang dinilai dikirimkan oleh Pejabat Penilai kepada Atasan Pejabat Penilai, yaitu atasan langsung dari Pejabat Penilai, selambat-lambatnya 14 hari terhitung mulai diterimanya kembali Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dari PNS yang dinilai. 2.4.3.4 Keberatan terhadap Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS dapat megajukan keberatan atas nilai dalam Daftar Penilaian Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada Atasan Pejabat Penilai secara tertulis, dikemukakan dalam tempat yang tersedia dalam lembar DP3 disertai alasan-alasannya. Keberatan disampaikan melalui saluran hirarki dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya DP3 tersebut, jika melebihi batas waktu tidak dapat dipertimbangkan lagi. Pejabat Penilai memberikan tanggapan tertulis atas keberatan dari PNS yang dinilai pada tempat yang tersedia dan mengirimkan DP3 tersebut kepada Atasan Pejabat Penilai selambat-lambatnya 14 hari terhitung mulai saat ia menerima kembali Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.

26

2.4.3.5 Keputusan Atasan Pejabat Penilai Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan saksama DP3 yang disampaikan kepadanya dan dapat mengadakan perubahan nilai dengan alasan tertentu. Perubahan yang dilakukan oleh Atasan Pejabat Penilai tidak dapat diganggu gugat. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilai dari Pejabat Penilai yang merangkap sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai tertinggi dalam lingkungan masing-masing. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dibuat oleh Pejabat Penilai dari instansi asal tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bertugas sebelum diangkat sebagai Pejabat Negara. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi pemerintah lain dibuat oleh Pejabat Penilai pada instansi tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dipekerjakan atau diperbantukan. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan diinstansi/badan lain diluar instansi induknya dibuat oleh Pejabat Penilai dengan bahan-bahan yang diperoleh dari instansi/badan lain tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ditugaskan. Daftar

Penilaian

Pelaksanaan

Pekerjaan

Pegawai

Negeri

Sipil

menjalankan tugas belajar oleh Pejabat Penilai dengan bahan-bahan yang diperoleh dari pimpinan lembaga pendidikan tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalankan tugas belajar. DP3 PNS yang menjalankan tugas belajar di luar negeri dibuat oleh Pejabat Penilai dengan bahan-bahan yang diperoleh dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia setempat. 2.4.3.6 Penyampaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Daftar

Penilaian

Pelaksanaan

Pekerjaan

merupakan

dokumen

kepegawaian yang bersifat rahasia, disimpan untuk selama 5 tahun mulai tahun pembuatannya. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah lebih dari 5 tahun tidak digunakan lagi dan dapat dimusnahkan menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

27

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah dibuat dalam 1 (satu) rangkap. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu 1 (satu) rangkap dikirimkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan l (satu) rangkap disimpan oleh instansi yang bersangkutan.

2.4.4

Manajemen Pengangkatan Jabatan Manajemen pengangkatan jabatan terdiri dari pengangkatan jabatan

struktural dan pengangkatan jabatan fungsional. 2.4.4.1 Pengangkatan Jabatan Struktural Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk membina karir PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu, serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh PNS dan tidak bagi CPNS. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara hanya dapat diangkat dalam jabatan struktural apabila telah beralih status menjadi PNS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan. 1.

Pengangkatan Persyaratan Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan

struktural, antara lain: a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil. b. Serendah-rendahnya memiliki pangkat satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan. c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan. d. Semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun terakhir.

28

e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan. f. Sehat jasmani dan rohani. Selain persyaratan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan, dan pelatihan (Diklat). 2.

Pelaksanaan Pengangkatan Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I dilingkungan instansi

pusat ditetapkan dengan keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Komisi Kepegawaian Negara. Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II kebawah pada Instansi pusat ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Pusat Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I dipropinsi (Sekda) ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD Propinsi, setelah sebelumnya dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri, sedangkan pengangkatan dalam jabatan Struktural eselon II kebawah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Daerah Propinsi. Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II ke bawah di Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota. Khusus untuk pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur. Setiap keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan struktural, harus dicantumkan nomor dan tanggal pertimbangan Baperjakat, eselon, dan besarnya tunjangan jabatan struktural. 3.

Pelantikan PNS yang diangkat dalam jabatan struktural, termasuk PNS yang

menduduki jabatan struktural yang ditingkatkan eselonnya, selambatnya 30 hari sejak penetapan pengangkatannya wajib dilantik dan diambil sumpahnya oleh

29

pejabat yang berwenang, demikian juga yang mengalami perubahan nama jabatan atau perubahan fungsi dan tugas jabatan maka PNS yang bersangkutan dilantik dan diambil sumpahnya kembali. PNS yang akan atau telah menduduki jabatan structural harus mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) sesuai dengan kompentensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Artinya, PNS dapat diangkat dalam jabatan struktural meskipun yang bersangkutan belum mengikuti dan lulus Diklatpim. PNS yang bersangkutan tetap diharuskan untuk mengikuti dan lulus Diklatpim yang

dipersyaratkan

untuk

jabatannya

demi

meningkatkan

kemampuan

kepemimpinan dan menambah wawasan. Pemberhentian PNS dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara atau Baperjakat disertai alasan yang jelas atas pemberhentiannya. PNS yang meninggal dunia dianggap telah diberhentikan dari jabatan strukturalnya 4.

Perangkapan Jabatan PNS yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan

rangkap, baik dengan jabatan struktural lain maupun jabatan fungsional untuk optimalisasi kinerja, disiplin, dan akuntabilitas pejabat struktural. 2.4.4.2 Pengangkatan Jabatan Fungsional Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional PNS terdiri atas Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan. Penetapan Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

30

1.

Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik, dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi.

2.

Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

3.

Disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan tingkat keahlian bagi jabatan fungsional keahlian dan tingkat keterampilan bagi jabatan fungsional keterampilan.

4.

Pelaksanaan tugas bersifat mandiri.

5.

Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Jabatan fungsional dan angka kredit jabatan fungsional ditetapkan oleh

Menteri yang bertanggung jawab di Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintahan yang bersangkutan, yang selanjutnya bertindak sebagai Pembina Jabatan Fungsional. 2.4.4.3 Angka Kredit Jabatan Fungsional Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Butir-butir kegiatan yang dinilai adalah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh setiap pejabat fungsional yang terdiri atas tugas utama (tugas pokok) dan tugas penunjang, yaitu tugas-tugas yang bersifat menunjang pelaksanan tugas utama. Tugas utama adalah tugas-tugas yang tercantum dalam uraian tugas (job description) yang ada pada setiap jabatan, sedangkan tugas penunjang tugas pokok adalah kegiatan-kegiatan pejabat fungsional di luar tugas pokok yang pada umumnya bersifat tugas kemasyarakatan. Pelaksanaan tugas-tugas utama/pokok seorang pejabat fungsional harus mengumpulkan sekurang-kurangnya 70% atau 80% dari angka kredit yang ditetapkan, sedang pelaksanaan tugas penunjang tugas-tugas pokok sebanyak-banyaknya hanya 30% atau 20%. Ketentuan tersebut diatur untuk menjamin agar pejabat fungsional benar-benar mengutamakan

31

pelaksanaan tugas pokoknya dibandingkan dengan tugas-tugas penunjang. Angka kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai bahan dalam penetapan kenaikan jabatan/pangkat pejabat fungsional 2.4.4.4 Tim Penilai Angka Kredit Pelaksanaan penetapan angka kredit jabatan fungsional dibentuk Tim Penilai yang bertugas membantu pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional di lingkungan instansi masing-masing.

2.4.5

Manajemen Cuti PNS Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil harus berlandaskan aturan yang telah

dibuat dengan kategori cuti tahunan, cuti sakit, cuti besar, cuti bersalin, cuti alasan penting, dan cuti diluar tanggungan negara. 2.4.5.1 Cuti Tahunan Cuti Tahunan diperolehkan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan aturan sebagai berikut: 1.

Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.

2.

Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kutrang dari 3 (tiga) hari kerja.

3.

Cuti tahunan didapat Pegawai Negeri Sipil bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

4.

Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

2.4.5.2 Cuti Sakit Cuti Sakit diperolehkan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan aturan sebagai berikut: 1.

Pegawai Negeri Sipil yang sakit selama 1 atau 2 hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan harus memberitahukan kepada atasannya.

2.

Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 hari sampai dengan 14 hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus

32

mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter. 3.

Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebih dari 14 hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

4.

Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada poin 3 diberikan untuk waktu paling lama 1 tahun.

5.

Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada poin 3 dapat ditambah untuk paling lama 6 bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan

6.

Pegawai Negeri Sipil yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin 4 dan 5, harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

7.

Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.

8.

Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia memerlukan perawatan berhak atas cuti sakit sampai sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

2.4.5.3 Cuti Besar Cuti Besar diperolehkan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan aturan adalah sebagai berikut: 1.

PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus menerus berhak mendapatkan cuti besar yang lamanya 3 bulan.

2.

Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.

3.

Pegawai Negeri Sipil mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk mendapatkan cuti besar.

33

4.

Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

5.

Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk memenuhi kewajiban agama.

6.

Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaanya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama 2 tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.

7.

Selama menjalankan cuti besar, PNS menerima penghasilan penuh.

2.4.5.4 Cuti Bersalin Cuti Bersalin diperolehkan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan aturan sebagai berikut: 1.

Persalinan anak yang pertama, kedua, dan ketiga, Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin.

2.

Persalinan anak yang keempat dan seterusnya, kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti diluar tanggungan Negara.

3.

Lamanya cuti bersalin tersebut adalah 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah persalinan.

4.

PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

2.4.5.5 Cuti Alasan Penting Cuti Alasan Penting diperolehkan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan aturan sebagai berikut: 1.

PNS berhak atas cuti karena alasan penting.

2.

Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.

3.

Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam poin 1 meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu.

4.

Melangsungkan perrkawinan yang pertama.

34

5.

Lamanya cuti ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 bulan.

2.4.5.6 Cuti Diluar Tanggungan Negara Cuti Diluar Tanggungan Negara diperolehkan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan aturan sebagai berikut: 1.

Permintaan CLTN dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti, didasarkan untuk kepentingan dinas.

2.

PNS yang bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan CLTN paling lama 3 tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 tahun.

3.

Permintaan perpanjangan CLTN yang diajukan sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum CLTN berakhir.

4.

PNS yang menjalankan CLTN dibebaskan dari jabatannya dan jabatan yang lowong itu dengan segera dapat diisi.

2.4.6

Manajemen Gaji Berkala Kenaikan Gaji Berkala (KGB) adalah hak setiap Pegawai Negeri Sipil

yang didapatkan apabila: 1.

Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk KGB.

2.

Penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurangkurangnya cukup.

3.

Pemberian kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh kepala kantor/satuan organisasi yang bersangkutan atas nama pejabat yang berwenang dan diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku. Kenaikan gaji pokok tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2011 tentang perubahan ketigbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

35

2.4.7

Eselonisasi Aturan eselonisasi untuk pejabat structural Rumah Sakit Pendidikan

tetertera pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/Menkes/Per/Xi/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan. Peraturan eselonisasi bagi RSU kelas B Pendidikan (Bab IX Eselonisasi Pasal 32 ayat 1 poin b), yaitu: 1.

Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a.

2.

Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b.

3.

Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.

2.

Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Peraturan ini sebagai pedoman penentuan pejabat structural di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan.

2.5

Sistem Informasi Human Resource Development Human Resource Development adalah suatu proses menangani sumber

daya manusia. Perusahaan atau instansi biasanya menyebut bidang penanganan SDM ini sebagai Bidang Kepegawaian, Bidang SDM atau Human Resource Department yang bertujuan mengelola SDM perusahaan sesuai aturan kepegawaian tertentu demi tercapainya tujuan organisasi. Sistem Informasi HRD (Human Resource Development) adalah sistem informasi untuk mengolah data dan informasi mengenai SDM dalam suatu perusahaan. Subsistem HRD menurut Sutabri (2004:2) adalah subsistem yang menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan pegawai. Mulai dari proses penerimaan pegawai. Calon pelamar yang melamar kerja di perusahaan terlebih dahulu akan berhubungan dengan subsistem HRD. Semua data calon pelamar nantinya kan digunakan pada proses seleksi dan subsistem HRD yang akan memberikan laporan hasil seleksi kepada direktur. Subsistem ini mempermudah proses pengolahan dan pengaturan data pegawai pada perusahaan sehingga proses kerja menjadi lebih mudah. Subsistem

36

ini berttugas untuk menangani urusan pendataan pegawai ketika mulai diterima, absensi harian pegawai, lembur, cuti, dan izin hingga penilaian selama bekerja serta kenaikan pangkat maupun pemberhentian. Penggunaan SI HRD dapat mengurangi resiko kecurangan-kecurangan maupun kesalahan lainnya baik yang dilakukan oleh pegawai bersangkutan maupun pegawai lain yang bertugas dalam sistem, karena menerapkan sistem yang terkomputerisasi. Data absensi, lembur, penilaian kinerja, cuti, dan izin yang termanajemen dengan baik membantu proses penggajian pegawai. Proses Pelaporan juga menjadi lebih mudah karena dapat langsung dilakukan sistem dan dipantau secara langsung oleh manajemen terkait.

2.6

Sistem Informasi Manajemen Sistem informasi adalah sistem buatan manusia yang terdiri dari

seperangkat komponen yang saling berinteraksi dalam suatu organisasi guna menyajikan informasi. Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis (1983) mendefinisikan sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Manajemen adalah seni dari usaha pengaturan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Manajemen erat kaitannya dengan pimpinan, yaitu orang yang mengorganisisr sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam perusahaan untuk bekerja secara sistematis demi tercapainya suatu tujuan. Murdick (1993) mendefinisikan manajemen adalah terdiri dari proses atau kegiatan yang menjelaskan apa yang dilakukan menggerakkan

pada

operasi

organisasi

mereka,

yaitu

merencanakan,

mengorganisasikan, memprakarsai dan mengendalikan operasi. Para ahli mendefinisikan sistem informasi manajemen dalam berbagai cara, sebagai berikut: 1.

Jogiyanto

(2005:14),

sistem informasi

manajemen (management

information system atau yang sering dikenal dengan singkatannya MIS) merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk

37

mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. 2.

Scott (1986), suatu SIM adalah kumpulan dari interaksi-interaksi sistemsistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasi.

3.

Davis (1974), SIM adalah sistem manusia/mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Definisi dan pengertian sistem informasi manajemen menurut para ahli

disimpulkan sebagai seperangkat sistem informasi yang saling berhubungan dalam menghasilkan dan menyampaikan informasi yang berguna bagi seluruh tingkatan manajemen dalam pengambilan keputusan. Hasil keputusan yang diambil dan ditetapkan pihak manajemen nantinya akan dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan dalam bekerja.

2.7

Gaji dan Upah Undang-undang Tenaga Kerja Nomer 13 Tahun 2003, Bab 1, Pasal 1

berisikan “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. Gaji (salary) biasanya dikatakan upah (wages) yang dibayarkan kepada pimpinan, pengawas, dan tata usaha pegawai kantor atau manajer lainnya. Gaji umumnya tingkatnya lebih tinggi dari pada pembayaran kepada pekerja upahan. Upah adalah pembayaran kepada karyawan atau pekerja yang dibayar menurut lamanya jam kerja dan diberikan kepada mereka yang biasanya tidak mempunyai jaminan untuk dipekerjakan secara terus-menerus. (Hadi Purwono, 2003, 2).

38

Gaji merupakan pengganti jasa bagi tenaga kerja dengan tugas yang sifatnya konstan atau berkepanjangan. Gaji ditetapkan melalui perhitungan masa yang lebih panjang misalnya bulanan, triwulan, atau tahunan. Upah adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan berdasarkan jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan misalnya jumlah unit produksi. 2.7.1

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan 21 Pedoman ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

tentang Perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Atau Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, maka dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) adalah sebagai berikut: 1.

Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi: a. Pegawai Tetap b. Penerima Pensiun Berkala c. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) d. Bukan

Pegawai

yang

menerima

imbalan

yang

bersifat

berkesinambungan 2.

Jumlah penghasilan yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).

3.

Lima puluh persen dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan

Pegawai

berkesinambungan

yang

menerima

imbalan

yang

tidak

bersifat

39

4.

Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, dan 3.Misalnya dalam hal jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

Penghasilan Kena Pajak pada Pajak Penghasilan 21 adalah sebagai berikut: 1.

Bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala, sebesar penghasilan netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Ketentuan menghitung penghasilan netto bagi pegawai tetap dan penerima pensiun untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar pengenaan pajak adalah sebagai berikut: a. Besarnya penghasilan netto bagi Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan: a) biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun; b) iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. b. Besarnya penghasilan netto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

40

2.

Bagi Pegawai Tidak Tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP. Berikut ketentuan yang menyangkut dasar pengenaan pajak untuk Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Kerja Lepas. a. Atas penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah), berlaku ketentuan sebagai berikut: a) tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); b) dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. b. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. c. Dalam hal Pegawai Tidak Tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya. d. PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. e. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari. f. Dalam hal berdasarkan ketentuan di bidang ketenagakerjaan diatur kewajiban untuk mengikutsertakan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas dalam program jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, maka iuran jaminan hari tua atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar

sendiri

oleh

Pegawai

Tidak

Tetap

kepada

badan

41

penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja atau badan penyelenggara tunjangan hari tua, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 3.

Bagi Bukan Pegawai sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan a. Dalam hal Bukan Pegawai memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26: a) mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan; b) melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang. b. Penerima

penghasilan

Bukan

Pegawai

dapat

memperoleh

pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. c. Untuk dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP, penerima penghasilan Bukan Pegawai harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga.

42

2.7.2

Tunjangan Kinerja Tenaga Kesehatan Tunjangan Kinerja Tenaga Kesehatan dijelaskan pada Peraturan Menteri

Kesehatan RI Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan, berisi: 1.

Lampiran I mengenai Pengurangan Tunjangan Kinerja Akibat Terlambat Masuk di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Tabel 2.1 Tabel Pengurangan Tunjangan Kinerja Akibat Terlambat Masuk KETERLAMBATAN (TL) TL 1 TL 2 TL 3 TL 4

LAMA KETERLAMBATAN 1 menit s.d < 30 menit

PERSENTASE PENGURANGAN (%) 0,5

31 menit s.d < 60 menit 61 menit s.d < 90 menit ≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir

1 1,25 1,5

(Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan Lampiran I)

2.

Lampiran II mengenai Pengurangan Tunjangan Kinerja Akibat Pulang Kerja Sebelum Waktunya di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Tabel 2.2 Tabel Pengurangan Tunjangan Kinerja Akibat Pulang Waktu SEBELUM WAKTUNYA (PSW) PSW 1 PSW 2 PSW 3 PSW 4

LAMA MENINGGALKAN PERSENTASE PEKERJAAN SEBELUM WAKTU PENGURANGAN (%) 1 menit s.d < 30 menit 0,5 31 menit s.d < 60 menit 1 61 menit s.d < 90 menit 1,25 ≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar 1,5 hadir pulang (Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan Lampiran II)

3.

Lampiran III Poin I tentang Jabatan Fungsional Tertentu

Tabel 2.3 Tabel Tunjangan Kinerja Jabatan Fungsional Tertentu NO. 1. 2. 3.

NAMA JABATAN Dokter Pertama Dokter Muda Dokter Madya

KELAS JABATAN 9 10 12

BESARAN TUNJANGAN 2,915,000 3,352,000 4,819,000

43

NO.

NAMA JABATAN

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

Dokter Utama Dokter Gigi Pertama Dokter Gigi Muda Dokter Gigi Madya Dokter Gigi Utama Apoteker Pertama Apoteker Muda Apoteker Madya Apoteker Utama Administrator Kesehatan Pertama Administrator Kesehatan Muda Administrator Kesehatan Madya Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya Perawat Pelaksana Pemula Perawat Pelaksana Perawat Pelaksana Lanjutan Perawat Penyelia Perawat Pertama Perawat Muda Perawat Madya Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama Pranata Laboratorium Kesehatan Muda Pranata Laboratorium Kesehatan Madya Sanitarian Pelaksana Pemula Sanitarian Pelaksana Sanitarian Pelaksana Lanjutan Sanitarian Penyelia Sanitarian Pertama Sanitarian Muda Sanitarian Madya Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula Entomolog Kesehatan Pelaksana Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan Entomolog Kesehatan Penyelia Entomolog Kesehatan Pertama Entomolog Kesehatan Muda Entomolog Kesehatan Madya Nutrisionis Pelaksana Nutrisionis Pelaksana Lanjutan Nutrisionis Penyelia Nutrisionis Pertama Nutrisionis Muda

KELAS JABATAN 14 9 10 12 14 8 9 11 13 8 9 11 6 7 8 8 9 11 5 6 7 8 8 9 11 5 6 7 8 8 9 11 5 6 7 8 8 9 11 5 6 7 8 8 9 11 6 7 8 8 9

BESARAN TUNJANGAN 7,529,000 2,915,000 3,352,000 4,819,000 7,529,000 2,535,000 2,915,000 3,855,000 6,023,000 2,535,000 2,915,000 3,855,000 2,095,000 2,304,000 2,535,000 2,535,000 2,915,000 3,855,000 1,904,000 2,095,000 2,304,000 2,535,000 2,535,000 2,915,000 3,855,000 1,904,000 2,095,000 2,304,000 2,535,000 2,535,000 2,915,000 3,855,000 1,904,000 2,095,000 2,304,000 2,535,000 2,535,000 2,915,000 3,855,000 1,904,000 2,095,000 2,304,000 2,535,000 2,535,000 2,915,000 3,855,000 2,095,000 2,304,000 2,535,000 2,535,000 2,915,000

44

NO. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.

NAMA JABATAN Nutrisionis Madya Bidan Pelaksana Bidan Pelaksana Lanjutan Bidan Penyelia Bidan Pertama Bidan Muda Bidan Madya Asisten Apoteker Pelaksana Pemula Asisten Apoteker Pelaksana Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan Asisten Apoteker Penyelia Perawat Gigi Pelaksana Pemula Perawat Gigi Pelaksana Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan Perawat Gigi Penyelia Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan Epidemiolog Kesehatan Penyelia Epidemiolog Kesehatan Pertama Epidemiolog Kesehatan Muda Epidemiolog Kesehatan Madya Radiografer Pelaksana Radiografer Pelaksana Lanjutan Radiografer Penyelia Okupasi Terapis Pelaksana Pemula Okupasi Terapis Pelaksana Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan Okupasi Terapis Penyelia Teknisi Elektro Medis Pelaksana Teknisi Elektro Medis Pelaksana Lanjutan Teknisi Elektro Medis Penyelia Perekam Medis Pelaksana Perekam Medis Pelaksana Lanjutan Perekam Medis Penyelia Fisioterapis Pelaksana Fisioterapis Pelaksana Lanjutan Fisioterapis Penyelia Fisioterapis Pertama Fisioterapis Muda Fisioterapis Madya Terapi Wicara Pelaksana Pemula Terapi Wicara Pelaksana Terapi Wicara Pelaksana Lanjutan Terapi Wicara Penyelia Refraksionis Optisien Pelaksana Pemula Refraksionis Optisien Pelaksana Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan Refraksionis Optisien Penyelia Teknisi Gigi Pelaksana Teknisi Gigi Pelaksana Lanjutan

KELAS JABATAN 11 6 7 8 8 9 11 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 8 9 11 6 7 8 5 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 8 9 11 5 6 7 8 5 6 7 8 6 7


45

NO. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156.

NAMA JABATAN Teknisi Gigi Penyelia Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Lanjutan Teknisi Transfusi Darah Penyelia Ortotik Prostetis Pelaksana Pemula Ortotik Prostetis Pelaksana Ortotik Prostetis Pelaksana Lanjutan Ortotik Prostetis Penyelia Fisikawan Medis Pertama Fisikawan Medis Muda Fisikawan Medis Madya Dokter Pendidik Klinis Pertama Dokter Pendidik Klinis Muda Dokter Pendidik Klinis Madya Dokter Pendidik Klinis Utama Psikologi Klinis Pertama Psikologi Klinis Muda Psikologi Klinis Madya Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama Pembimbing Kesehatan Kerja Muda Pembimbing Kesehatan Kerja Madya Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Analis Kepegawaian Pelaksana Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan Analis Kepegawaian Penyelia Analis Kepegawaian Pertama Analis Kepegawaian Muda Analis Kepegawaian Madya Analis Kepegawaian Utama Arsiparis Pelaksana Arsiparis Pelaksana Lanjutan Arsiparis Penyelia Arsiparis Pertama Arsiparis Muda Arsiparis Madya Arsiparis Utama Pranata Komputer Pelaksana Pemula Pranata Komputer Pelaksana Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Pranata Komputer Penyelia Pranata Komputer Pertama Pranata Komputer Muda Pranata Komputer Madya Pranata Komputer Utama Statistisi Pelaksana Pemula Statistisi Pelaksana Statistisi Pelaksana Lanjutan

KELAS JABATAN 8 5 6 7 8 5 6 7 8 8 9 11 10 11 13 15 8 9 11 8 9 11 8 9 11 13 6 7 8 8 9 11 13 6 7 8 8 9 11 13 5 6 7 8 8 9 11 13 5 6 7


46

NO. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207.

NAMA JABATAN Statistisi Penyelia Statistisi Pertama Statistisi Muda Statistisi Madya Peneliti Pertama Peneliti Muda Peneliti Madya Peneliti Utama Teknisi Litkayasa Pelaksana Pemula Teknisi Litkayasa Pelaksana Teknisi Litkayasa Pelaksana lanjutan Teknisi Litkayasa Penyelia Widyaiswara Pertama Widyaiswara Muda Widyaiswara Madya Widyaiswara Utama Pustakawan Pelaksana Pustakawan Pelaksana Lanjutan Pustakawan Penyelia Pustakawan Pertama Pustakawan Muda Pustakawan Madya Pustakawan Utama Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama Auditor Pelaksana Auditor Pelaksana Lanjutan Auditor Penyelia Auditor Ahli Pertama Auditor Ahli Muda Auditor Ahli Madya Auditor Ahli Utama Pekerja Sosial Pelaksana Pemula Pekerja Sosial Pelaksana Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan Pekerja Sosial Penyelia Pekerja Sosial Pertama Pekerja Sosial Muda Pekerja Sosial Madya Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Pranata Hubungan Masyarakat Pertama Pranata Hubungan Masyarakat Muda Pranata Hubungan Masyarakat Madya Perencana Pertama Perencana Muda Perencana Madya

KELAS JABATAN 8 8 9 11 8 9 11 13 5 6 7 8 8 9 11 13 6 7 8 8 9 11 13 8 9 11 13 6 7 8 8 9 11 13 5 6 7 8 8 9 11 5 6 7 8 8 9 11 8 9 11


47

KELAS BESARAN JABATAN TUNJANGAN 208. Perencana Utama 13 6,023,000 209. Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana 6 2,095,000 210. Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan 7 2,304,000 211. Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia 8 2,535,000 212. Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama 8 2,535,000 213. Pranata Laboratorium Pendidikan Muda 9 2,915,000 214. Pranata Laboratorium Pendidikan Madya 11 3,855,000 (Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja NO.

NAMA JABATAN

Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan Lampiran III Poin I)

4.

Lampiran III Poin J tentang Jabatan Fungsional Umum

Tabel 2.4 Tabel Tunjangan Kinerja Jabatan Fungsional Umum NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

NAMA JABATAN Dokter Dokter Gigi Apoteker Administrator Kesehatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pemula Penyuluh Kesehatan Masyarakat Perawat Pemula Perawat Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula Pranata Laboratorium Kesehatan Sanitarian Pemula Sanitarian Entomolog Kesehatan Pemula Entomolog Kesehatan Nutrisionis Pemula Nutrisionis Bidan Pemula Bidan Asisten Apoteker Pemula Perawat Gigi Pemula Epidemiolog Pemula Epidemiolog Radiografer Pemula Okupasi Terapis Pemula Teknisi Elektro Medis Pemula Perekam Medis Pemula Fisioterapis Pemula Fisioterapis Terapi Wicara Pemula Refraksionis Optisien Pemula Teknisi Gigi Pemula Teknisi Transfusi Darah Pemula Ortotik Prostetis Pemula

KELAS JABATAN 8 8 7 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 5 5 7 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5

BESARAN TUNJANGAN 2,535,000 2,535,000 2,304,000 2,304,000 1,904,000 2,304,000 1,904,000 2,304,000 1,904,000 2,304,000 1,904,000 2,304,000 1,904,000 2,304,000 1,904,000 2,304,000 1,904,000 2,304,000 1,904,000 1,904,000 1,904,000 2,304,000 1,904,000 1,904,000 1,904,000 1,904,000 1,904,000 2,304,000 1,904,000 1,904,000 1,904,000 1,904,000 1,904,000

48

NO 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

NAMA JABATAN Fisikawan Medis Dokter Pendidik Klinis Psikologi Klinis Pemulasaran Jenazah Pembimbing Kesehatan Kerja Agendaris Panitera Bendahara Analis Jabatan Analis LHP Instruktur Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Operator AC Analis Data Binatu Bendahara Pembantu/PUM Analis Organisasi Penyusun Bahan Pemeriksaan Operator Mesin (Lift, Genset, Air) Pengolah Data Caraka Juru Bayar/Kasir Analis Tata Laksana Pengemudi Penyusun Laporan Pengemudi Ambulan Pengemudi Menteri Pengelola BMN Penata Laporan Keuangan Penyusun Laporan Akuntabilitas Petugas Gudang Pengadministrasi Perjalanan Dinas Protokol Verifikator Keuangan Petugas Keamanan Sekretaris Pengadministrasi Keuangan Petugas Pembinaan Jasmani dan Mental Pegawai Pengadministrasi Umum Pengelola Anggaran Pramu Petugas Kamar Gelap Pembantu Orang Sakit Pembuat Daftar Gaji Teknisi Jaringan (Air, Listrik, Telp) Teknisi Mesin Dosen Analis Kepegawaian Pemula Analis Kepegawaian Arsiparis Pemula Arsiparis

KELAS JABATAN 7 9 7 4 7 3 7 7 7 7 6 7 4 7 2 5 7 7 4 6 3 5 7 3 7 4 4 6 7 7 3 6 5 6 3 6 6 5 5 7 1 3 3 7 5 5 7 5 7 5 7


49

KELAS BESARAN JABATAN TUNJANGAN 85. Pranata Komputer Pemula 5 1,904,000 86. Pranata Komputer 7 2,304,000 87. Statistisi Pemula 5 1,904,000 88. Statistisi 7 2,304,000 89. Peneliti 7 2,304,000 90. Teknisi Litkayasa Pemula 5 1,904,000 91. Widyaiswara 7 2,304,000 92. Pustakawan Pemula 5 1,904,000 93. Pustakawan 7 2,304,000 94. Perancang Peraturan Perundang-undangan 7 2,304,000 95. Auditor Pemula 5 1,904,000 96. Auditor 7 2,304,000 97. Pranata Hubungan Masyarakat Pemula 5 1,904,000 98. Pranata Hubungan Masyarakat 7 2,304,000 99. Perencana 7 2,304,000 100 Pengevaluasi 7 2,304,000 101 Pranata Laboratorium Pendidikan 7 2,304,000 102 Pranata Laboratorium Pendidikan Pemula 5 1,904,000 (Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja NO

NAMA JABATAN

Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan Lampiran III Point J)

2.7.3

Penghasilan Tidak Kena Pajak Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku mulai 1

Januari 2013 (www.pajak.go.id) seperti terlampir pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2012 adalah sebagai berikut: 1.

Rp24.300.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.

2.

Rp2.025.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.

2.

Rp24.300.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

3.

Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

50

2.7.4

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Beberapa jenis tarif yang digunakan sebgai dasar perhitungan Pajak

penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah: 1.

Tarif pasal 17 UU No. 7 Tahun 1983 sebagimana diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Tarif PPh 17 LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK

TARIF PAJAK

Rp0,00 s.d Rp50.000.000

5%

Diatas Rp50.000.000 s.d Rp250.000.000

15%

Diatas Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000

25%

Diatas Rp500.000.000

30%

(Sumber : UU No. 36 Tahun 2008 perubahan atas pasal 17 UU No. 7 Tahun 1983 mengenai Tarif Pajak Penghasilan)

Tarif pajak penghasilan 17 menerangkan mengenai tarif pajak bagi lapisan penghasilan menurut besarannya. 2.

Tarif khusus Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari

APBN yang diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI, dan pensiunannya. a. Tarif 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan I dan II, Anggota TNI atau Polri Golongan Pangkat Perwira Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya. b. Tarif 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan III, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya. c. Tarif 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan IV, Anggota TNI/ Polri Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan pensiunannya. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus.

51

a. Tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan Rp. 50.000.000 b. Tarif 5% dari penghasilan bruto di atas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000 c. Tarif 15% dari penghasilan bruto diatas Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 d. Tarif 25% dari penghasilan bruto diatas Rp. 500.000.000 Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pension, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. a. Tarif 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp. 50.000.000 b. Tarif 5% atas penghasilan bruto diatas Rp. 50.000.000 Tarif khusus 5% atas upah harian, borongan satuan yang diterima oleh tenaga kerja harian lebas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari Rp. 1.320.000 dan upah sehari kurang dari Rp. 150.000.

2.8

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat

dasar bagi tenaga kerja bertujuan untuk menjamin keamanan dan kepastian terhadap resiko sosial ekonomi dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya resiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Resiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program ini terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua, dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan atau membutuhkan perawatan medis. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial menggunakan mekanisme Asuransi Sosial. 2.8.1

Jaminan Hari Tua (JHT) Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya

penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua yang diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program JHT memberikan

52

kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentudengan iuran: 1.

Tanggungan Perusahaan sebesar 3,7%

2.

Tanggungan Tenaga Kerja sebesar 2% Manfaat

JHT

adalah

sebesar

akumulasi

iuran

ditambah

hasil

pengembangannya. JHT akan dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja: 1.

Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap.

2.

Berhenti bekerja yang telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun dan masa tunggu 1 bulan.

3.

Pergi keluar negeri tidak kembali lagi atau menjadi PNS/POLRI/ABRI. Tiga poin di atas dijelaskan untuk syarat dan aturan pengembalian atau

pembayaran iuran JHT karyawan.

2.8.2

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan resiko yang

harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Upaya menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24%-1,74% sesuai kelompok jenis usaha. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran sesuai dengan PP Nomor 84 tahun 2010.

53

1.

Kelompok I: 0.24 % dari upah sebulan.

2.

Kelompok II: 0.54 % dari upah sebulan.

3.

Kelompok III: 0.89 % dari upah sebulan.

4.

Kelompok IV: 1.27 % dari upah sebulan.

5.

Kelompok V: 1.74 % dari upah sebulan. Besarnya iuran JKK yang diterima pegawai dari perusahaan dibagi

berdasarkan kategori 5 kelompok yang telah dijelaskan dengan persentase diambil dari upah tetap perbulan.

2.8.3

Jaminan Kematian (JK) Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program

BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran Program Jaminan Kematian sebesar 0,3% sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2012, yaitu: 1.

Santunan Kematian sebesar Rp 14.200.000,-

2.

Biaya Pemakaman sebesar Rp 2.000.000,-

3.

Santunan Berkala sebesar Rp 200.000,- per bulan (selama 24 bulan). Keluarga tenaga kerja mendapat rincian jaminan kematian berupa

santunan kematian, biaya pemakaman, dan santunan berkala selama 24 bulan.

2.8.4

Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) Program jaminan ini diperuntukkan bagi kesehatan pegawai. Premi

jaminan kesehatan untuk pegawai pada Lembaga Pemerintahan baik Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan. Pembagiannya adalah 3% ditanggung pemberi kerja dan 2% premi BPJS Kesehatan dibayar oleh pegawai.

54

2.9

Remunerasi Remunerasi mempunyai pengertian berupa sesuatu yang diterima

pegawai sebagai imbalan dari kontribusi yang telah diberikannya kepada organisasi tempat bekerja. Remunerasi mempunyai makna lebih luas daripada gaji, karena mencakup semua bentuk imbalan, baik yang berbentuk uang maupun barang, diberikan secara langsung maupun tidak langsung, dan yang bersifat rutin maupun tidak rutin. Imbalan langsung terdiri dari gaji/upah, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, bonus yang dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan prestasi kerja dan kinerja organisasi, intensif sebagai penghargaan prestasi, dan berbagai jenis bantuan yang diberikan secara rutin. Imbalan tidak langsung terdiri dari fasilitas, kesehatan, dana pensiun, gaji selama cuti, santunan musibah, dan sebagainya (Surya, 2004). Prinsip dasar sistem remunerasi yang efektif mencakup prinsip individual equity atau keadilan individual, dalam arti apa yang diterima oleh pegawai harus setara dengan apa yang diberikan oleh pegawai terhadap organisasi, internal equity atau keadilan internal dalam arti adanya keadilan antara bobot pekerjaan dan imbalan yang diterima, dan external equlity atau keadilan eksternal dalam arti keadilan imbalan yang diterima pegawai dalam organisasinya dibandingkan dengan organisasi lain yang memiliki kesetaraan (Surya, 2004). Sistem remunerasi atau pengupahan di rumah sakit pada umumnya terdiri dari tiga jenis, yaitu: 1.

Basic Salary Gaji bulanan yang sifatnya biaya tetap, tidak tergantung pada produk

yang dihasilkan. Dasar yang digunakan untuk menentukan basic salary adalah pangkat, golongan, tingkat pendidikan, lama kerja, jabatan, dan sebagainya. 2.

Incentive Tambahan pendapatan bagi karyawan yang bergantung pada produk yang

dihasilkan. Dasar yang digunakan bermacam-macam, umumnya di rumah sakit dokter spesialis berdasarkan besar tarif jasa pelayanan medik yang melekat ke dalam tarif pelayanan medik. Paramedik dan tenaga struktural berdasarkan

55

indexing atau scoring. Tujuannya adalah untuk merangsang kinerja dan motivasi karyawan (motivation). 3.

Merit Merit adalah penghargaan dari organisasi bagi karyawan yang

berprestasi, biasanya diberikan akhir tahun, atau penghargaan kepada seluruh karyawan dalam bentuk THR. Dasarnya adalah profit margin, dengan tujuan untuk memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi atau kesejahteraan karyawan (reward).

2.10

Perangkat Pemodelan Sistem Informasi Suatu sistem dibuat pemodelan untuk memudahkan pemahaman terhadap

sistem dalam waktu singkat. Pemodelan sistem dapat dilakukan dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD) atau Diagram Alir Data dan konseptual sistem dengan Entity Relational Diagram (ERD). 2.10.1

Data Flow Diagram Data Flow Diagram (DFD) adalah alat pemodelan sistem untuk

menggambarkan aliran data dari sumber data ke proses, menerangkan bagaimana data tersebut diproses, dimana data tersebut diistirahatkan atau disimpan, dan kemena informasi yang dihasilkan ditujukan. DFD digambarkan dalam Context Diagram dan Level n yang menggambarkan Level dan proses di setiap tahap. 2.10.1.1 Diagram Konteks Diagram konteks adalah suatu diagram yang digunakan untuk menggambarkan secara umum hubungan antara entitas luar (faktor ekstenal) dengan sistem yang dibuat. Diagram konteks berguna untuk menentukan ruang lingkup sistem (business process mapping) dalam pembuatan maupun pengembangan sistem.

56

B

Berkas SKP A

Mahasiswa

Pengajuan Berkas SKP Surat Ket. SKP

0 Sistem Informasi Himpunan Mahasiswa TI

Sekretaris

Berkas SKP TTD Sekre Berkas SKP TTD Sekre Pengesahan Berkas SKP

C

Ketua

Gambar 2.2 Contoh Diagram Konteks Sistem Informasi

2.10.1.2 Diagram Level n Diagram Level n merupakan hasil pengembangan dari Context Diagram ke dalam komponen yang lebih detail disebut dengan top-down partitioning. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat DFD ialah sebagai berikut: 1.

Pemberian nomor pada diagram Level n dengan ketentuan sebagai berikut: a) Setiap penurunan ke Level yang lebih rendah harus mampu merepresentasikan proses tersebut dengan jelas, jika belum maka seharusnya diturunkan ke Level yang lebih rendah (hanya jika perlu). b) Tidak semua bagian dari sistem harus diturunkan dengan jumlah Level yang sama karena tidak semua proses dalam Level yang sama punya derajat kompleksitas yang sama juga. c) Aliran data yang masuk dan keluar pada suatu proses di Level n harus berhubungan dengan aliran data yang masuk dan keluar pada Level n+1 yang mendefinisikan sub-proses pada Level n tersebut. d) Penyimpanan yang muncul pada Level n harus didefinisikan kembali pada Level n+1, sedangkan penyimpanan yang muncul pada Level n tidak harus muncul pada Level n-1 karena penyimpanan tersebut bersifat lokal.

2.

Hubungan antar penyimpanan dan hubungan tempat penyimpanan data dengan entitas eksternal/terminator atau sebaliknya harus melalui proses.

57

3.

Tidak diperkenankan membuat suatu proses menerima input tetapi tidak pernah mengeluarkan output yang disebut dengan istilah “black hole”.

4.

Tidak diperkenankan membuat suatu hasil proses yang lengkap dengan data yang terbatas yang disebut dengan istilah “magic process”.

5.

Terminator

yang

mempunyai

banyak

masukan

dan

keluaran

diperbolehkan untuk digambarkan lebih dari satu sehingga mencegah penggambaran yang terlalu rumit, dengan memberikan tanda asterik (*) atau garis silang (#) dengan bentuk penyimpanan. 6.

Aliran data ke proses dan keluar proses sebagai output harus memiliki keterangan dengan aliran data berbeda. Perancangan Data Flow Diagram dengan memperhatikan kedelapan poin

di atas dapat menghasilkan aliran DFD yang seimbang. 2.10.1.3 Simbol-Simbol Data Flow Diagram Simbol-simbol yang digunakan dalam penulisan DFD menurut para ahli dapat dilihat pada Tabel 2.6. Yourdan deMarco mendefinisikan simbol DFD terminator, proses, data store, dan alur data seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Simbol-simbol pada DFD menurut Yourdan dan deMarco Lambang

Nama

Keterangan

Terminator

Mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangk an. Biasanya terminator dikenal dengan nama entitas luar

Proses

Menggambarkan bagian dari sistem mentransformasikan Input menjadi output.

Data store

Menggambarkan suatu penyimpanan data

Alur data

Merupakan arah aliran proses.

yang

Gene dan Serson mendefinisikan simbol DFD terminator, proses, data store, dan alur data seperti pada Tabel 2.7.

58

Tabel 2.7 Simbol-simbol pada DFD menurut Gene dan Serson Lambang

Nama

Keterangan

Terminator

Mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Biasanya terminator dikenal dengan nama entitas luar

Proses

2.10.2

Menggambarkan bagian dari sistem mentransformasikan Input menjadi output.

Data store

Menggambarkan suatu penyimpanan data

Alur data


yang

Entity Relational Diagram Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model konseptual

sebagai simbol hubungan ada pada database DFD. Terdapat 3 macam simbol dalam pengaplikasian ERD, diantaranya adalah sebagai berikut: 1.

Entitas Entitas merupakan objek yang sebagai perwakilan sesuatu yang nyata

dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain dan berada dalam lingkungan sistem. Simbol dari entitas ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang.

USER

Gambar 2.3 Notasi Entitas ERD

2.

Atribut Setiap entitas pasti terdapat elemen yang disebut atribut yang berfungsi

sebagai deskripsi karakteristik dari entitas tersebut. Isi atribut sebagai identifikasi isi elemen satu dengan yang lain. Gambar atribut diwakili simbol elips.

Gambar 2.4 Notasi Atribut ERD

59

Contoh penggunaan beberapa atribut pada suatu entitas user dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Username

Password

USER

Name

Email

Contact Person

Gambar 2.5 Contoh Penggunaan Atribut (Sumber : Perancangan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Banjar, E-Banjar Bali, Berbasis Web oleh Ari Pinatih 2013)

3.

Relasi Relasi merupakan hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari

himpunan entitas yang berbeda. Relasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.6 Notasi Relasi ERD

Relasi terbagi menjadi 3 jenis yaitu ont to one, one to many, dan many to many, penjelasannya sebagai berikut: a.

Relasi satu ke satu (one-to-one relation) Relasi satu ke satu merupakan hubungan satu entitas A dihubungkan

dengan maksimum satu entitas B saja. Peleburan ini didasarkan pada penyertaan atribut ke salah satu tabel yang entitasnya punya derajat minimum paling besar.

60

Kode_Dosen

Kode_Dosen

1 Dosen

1 mengepalai

Nama_Dosen

Jurusan

Kode_Jurusan

Nama_Jurusan

Gambar 2.7 Relasi Satu ke Satu (Sumber : Perancangan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Banjar, E-Banjar Bali, Berbasis Web oleh Ari Pinatih 2013)

Contoh pada Gambar 2.7 menjelaskan relasi satu ke satu antara dosen dengan jurusan, artinya satu dosen hanya boleh mengepalai satu jurusan pada universitas begitu juga sebaliknya. b.

Relasi satu ke banyak atau banyak ke satu (one-to-many relation or many to-one relation) Relasi satu ke banyak atau banyak ke satu (one-to-many relation or many

to-one relation) merupakan hubungan satu entitas A sebagai 1 (one) dihubungkan dengan banyak entitas B sebagai N (many), peleburan ini atribut key dari himpunan entitas yang berderajat 1 akan menjadi atribut tambahan bagi himpunan entitas yang berderajat N.

Semester Kode_Dosen SKS Kode_Dosen

1 Dosen

Nama_Dosen

N mengajar

Mata_kuliah

Kode_MK

Nama_MK

Gambar 2.8 Relasi Satu ke Banyak (Sumber : Perancangan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Banjar, E-Banjar Bali, Berbasis Web oleh Ari Pinatih 2013)

61

Contoh pada Gambar 2.8 menjelaskan relasi satu ke banyak antara dosen dengan mata kuliah, artinya satu dosen mengajar banyak mata kuliah namun setiap mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. c.

Relasi banyak ke banyak (many-to-many relation) Relasi banyak ke banyak merupakan hubungan satu entitas A

dihubungkan dengan banyak entitas B sebagai N (many), dan satu entitas B dihubungkan dengan banyak entitas A sebagai N (many), peleburan kedua entitas ini akan menjadi sebuah tabel baru dengan key dari kedua entitas sebagai atribut. Semester NIM SKS

Nama_MK

1

N

Mahasiswa

mengajar

Mata_kuliah 1

N

NIM Nama_Mhs

Kode_MK

Nama_MK

Gambar 2.9 Relasi Banyak ke Banyak (Sumber : Perancangan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Banjar, E-Banjar Bali, Berbasis Web oleh Ari Pinatih 2013)

Contoh pada Gambar 2.9 menjelaskan relasi banyak ke banyak antara mahasiswa dengan mata kuliah, artinya banyak mahasiswa mengikuti banyak mata kuliah.

2.11

Standar Operating Procedure Standar Operating Procedure (SOP) adalah pedoman atau acuan

untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja

instasi

pemerintah atau perusahaan swasta berdasarkan

indikator

indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan

62

good governance. SOP tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu,

juga digunakan untuk

menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. SOP biasanya disajikan dalam bentuk peta alur. Peta alur selain digunakan untuk mengetahui alur kerja dari masing-masing bagian, juga digunakan untuk mengetahui alur suatu data. Hal itu sering disebut dengan Data Flow Map. 2.11.1

Flowmap Flowmap adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan

urutan prosedur dari suatu program. Flowmap berguna untuk membantu analis dan programer untuk memecahkan masalah kedalam segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif pengoperasian. Biasanya flowmap mempermudah penyelesaian suatu masalah khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Tahapan pembuatan flowmap, diantarnya: 1.

Flowmap digambarkan dari halaman atas ke bawah, dari kiri ke kanan.

2.

Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya.

3.

Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas.

4.

Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalkan menghitung pajak penjualan.

5.

Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar.

6.

Lingkup dan range dari aktifitas yang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama, dapat menggunakan simbol konektor.

7.

Gunakan simbol-simbol flowchart yang standar.

Data flow map harus dibuat sedetail dan sebenar mungkin karena sedikit kesalahan alur atau simbol akan mengakibatkan kesalahan dalam arti.

63

2.11.2

Simbol-simbol Flowmap Simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan Flowmap dijelaskan

pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Simbol-simbol pada Flowmap Lambang

Nama

Keterangan

Terminal

Menunjukkkan awal atau akhir suatu proses

Process

Menunjukkan lambang proses pelaksanaan instruksi

Decision

Menunjukkkan proses pemilihan alternative atau pengecekan kondisi.

Manual Input

Menunjukan proses masukkan data secara manual

Predefined Process

Menunjukkan didefinisikan.

On-page Connector

Merupakan penghubung pada satu halaman yang sama

Off-page Connector

Merupakan penghubung pada halaman lain.

Document

Merupakan dokumen (arsip) dari hasil proses.

Arrow

proses

yang

telah


(Sumber: Metode Desain dan Analisis Sistem Edisi 6, 2004)

Simbol-simbol pada flowmap sama seperti pada flowchart hanya saja cara penyajiannya yang berbeda.

64

2.12

Tipe Data MYSQL MySQL (My Structured Query Language) adalah sebuah perangkat lunak

sistem manajemen basis data SQL yang mampu accept dan sending data dengan cepat serta dapat digunakan multiuser. MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis dibawah lisensi GNU General Public License (GPL). MySQL juga tersedia dalam versi komersial. MySQL adalah sebuah database yang dapat digunakan sebagai client maupun server. Tipe data dalam MySQL dapat disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Tipe Data Numerik Tipe Data BIT

TINYINT[(M)]

BOOL atau BOOLEAN, atau TINYINT(1) SMALLINT[(M)]

MEDIUMINT[(M)]

INT[(M)] atau INTEGER[(M)] BIGINT[(M)]

FLOAT[(M),(D)]

DOUBLE[(M),(D)] atau DOUBLE PRECISION[(M),( D)]

Keterangan Menyatakan tipe bit. Satu bit dapat berupa bilangan 0 atau 1.  BIT identik dengan BIT(1), yang berarti 1 buah bit  BIT(2) berarti terdapat 2 bit Angka maksimal di dalam kurung yaitu 64, yang berarti 64 bit Menyatakan data bilangan bulat yang berkisar antara -128 sampai 127. Bila ditambahkan kata UNSIGNED (berarti bilangan tidak bertanda), jangkauan berkisar dari 0 sampai 127 Nilai benar dan salah. Nilai 0 dianggap salah dan nilai selain nol dianggap benar Data bilangan bulat yang berkisar antara -32768 sampai 32767. Bila ditambahkan kata UNSIGNED (berarti bilangan tidak bertanda), jangkauan bilangan berkisar dari 0 sampai 65535 Data bilangan bulat yang berkisar antara -8388608 sampai 8388607. Bila ditambahkan kata UNSIGNED (berarti bilangan tidak bertanda), jangkauan berkisar dari 0 sampai dengan 16777215 Data bilangan bulat yang berkisar antara -2147683648 sampai 2147683647. Bila ditambahkan kata UNSIGNED (berarti bilangan tidak bertanda), jangkauan bilangan berkisar dari 0 sampai 4294967295 Data bilangan bulat yang berkisar antara -9223372036854775808 sampai 9223372036854775807. Bila ditambahkan kata UNSIGNED (berarti bilangan tidak bertanda), jangkauan bilangan berkisar dari 0 sampai 18446744073709551615 Tipe bilangan pencacah antara -3.402823466E+38 sampai dengan 1.175494351E-38, 0, dan -1.175494351E-38 sampai 3.402823466E+38  M, jumlah digit desimal  D, jumlah digit desimal di belakang titik desimal  Jika kata UNSIGNED disertakan dibelakangnya, nilai negatif tidak diperkenankan Tipe bilangan pencacah antara -1.7976931348623157E+308 sampai dengan -2.2250738585072014E-308, 0, dan -2.2250738585072014E-308 sampai3.402823466E+38  M, jumlah digit desimal

65

FLOAT(p)

DEC[(M[,D])] atau DECILAM[(M[,D]) ]

 D, jumlah digit desimal di belakang titik desimal  Jika kata UNSIGNED disertakan nilai negatif tidak diperkenankan Tipe bilangan pecahan. Dalam hal ini, p adalah jumlah presisi dalam bit.  Jika p berkisar antara 0 sampai dengan 24, tipe data identik FLOAT tanpa nilai M ataupun D  Jika p berkisar antara 25 sampai dengan 53, tipe data identik DOUBLE tanpa nilai M ataupun D Bilangan dengan sejumlah digit dibelakang titik desimal  M, jumlah digit desimal  D, jumlah digit dibelakang titik desimal  Nilai terbesar untuk M adalah 65  Jika D tidak disertakan, dianggap D bernilai 0 (yang berarti tidak ada bagian pecahan)  Cocok digunakan jika terdapat data yang butuh kakurasian tinggi, misalnya uang

Tabel 2.10 Tipe Tanggal dan Waktu Tipe Data DATE

TIME DATETIME TIMESTAMP YEAR[(2|4)]

Keterangan Tipe untuk data tanggal. Tanggal yang didukung berkisar antara ‘100001-01’ sampai dengan ‘999-12-31’. Perlu diketahui, notasi tanggal biasa ditulis dengan format tahun-bulan-tanggal Tipe untuk data waktu yang berformat: ‘jam:menit:detik’ Tipe data kombinasi tanggal dan waktu. Format ‘tahun-bulan-tanggal jam:menit:detik’ Tipe kolom yang nilainya akan diisi secara otomatis dengan tanggal dan jam saat ada operasi INSERT atau UPDATE Tipe untuk tahun. Bila angka tidak disebutkan, tahun dianggap berformat 4 digit. Angka 2 berarti tahun dalam format 2 digit.  Format 4 digit, tahun dapat berkisar 1901 sampai dengan 2155. Bisa juga 000  Format 2 digit, tahun dapat berkisar 70 sampai dengan 69. 70 berarti 1970 dan 69 berarti 2069  Nilai untuk YEAR(4) dapat diisi berupa string ataupun bilangan

Tabel 2.11 Tipe Data String Tipe Data CHAR(M)

CHAR VARCHAR(M) BINARY(M) VARBINARY(M) TINYBLOB BLOB[(M)] MEDIUMBLOB LONGBLOB TINYTEXT TEXT[(M)] MEDIUMTEXT

Keterangan String dengan panjang tetap yaitu M karakter. String yang dimasukkan panjang kurang dari M maka sisanya diisi dengan spasi. Nilai terbesar untuk M adalah 255 Sinonim dengan CHAR(M) String dengan panjang variabel. M merupakan jumlah maksimum karakter yang bisa disimpan. Nilai terbesar untuk M yaitu 65535 Serupa dengan CHAR(M), tetapi disimpan dalam bentuk biner Serupa dengan VARCHAR(M), tetapi disimpan dalam bentuk biner BLOB dengan ukuran paling kecil BLOB dengan ukuran lebih besar daripada TINYBLOB BLOB berukuran medium BLOB berukuran paling besar String text dengan ukuran paling kecil String text dengan ukuran lebih besar daripada TINYBLOB String text berukuran medium

66

LONGTEXT ENUM(‘nilai1’,’nil ai2’,…)

SET(‘nilai1’,’nilai2 ’,…)

2.13

String text berukuran paling besar Tipe kolom yang kemungkinan nilai kolom berupa salah satu string yang disebutkan pada ENUM. Jumlah elemen ENUM dapat mencapai 65535. Nilai untuk kolom dapat juga diisi dengan nomor indeks. Daftar berikut menunjukkan nilai dan indeksnya:  NULL (indeks NULL)  ‘’ (indeks 0)  ‘nilai1’ (indeks 1)  ‘nilai2’ (indeks 2), dan seterusnya. Suatu objek string yang bisa berisi nol, satu, atau beberapa nilai. Sebuah kolom bertipe SET maksimum berisi 64 elemen yang berbeda.

Metode Peracangan TAS (Total Architecture Syntesis) TAS adalah sebuah metode perancangan yang menggunakan pendekatan iteratif

dalam mengumpulkan kebutuhan. Total Architecture Synthesis ini merupakan metode yang dilakukan dengan beberapa tahap perancangan. Tahap-tahap tersebut antara lain:

1.

Menentukan Initial Scope

2.

Menentukan Kebutuhan

3.

Mendesain Arsitektur Bisnis Proses

4.

Mendesain Arsitektur Sistem

5.

Evaluasi Arsitektur Prinsip dasar dari Total Architecture Syntesis adalah apapun arsitektur

yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan yang ada, sifat extentionable dari setiap services untuk mendukung munculnya kebutuhan, bahkan kebutuhan yang paling tidak terduga sekalipun tetap harus dipersiapkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents