BAB II TINJAUAN PUSTAKA

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1.

Ekonomi Kelembagaan Ekonomi

kelembagaan

merupakan

salah

satu

alternatif

pemikiran/perspektif yang menganalisis dengan melihat fenomena ekonomi sebagai sebuah kebenaran yang subjektif, yaitu sudut pandang pada hakekat ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial. Apabila fenomena ekonomi kehidupan dengan linear hanya dimodelkan dan diprediksi dengan batasan varian asumsi maka akan menjauhkan hakekat utama ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial. Dalam kajian historis, akar dari teori kelembagaan sesungguhnya sudah dimulai sejak lama, terutama ahli kelembagaan dari tradisi AS (American institutionalist tradition) seperti Thorstein Veblen, Wesley Mitchell, John R. Commons, dan Clarence Ayres. Disamping itu, ada juga varian lain seperti yang melekat pada ekonomi klasik misalnya Adam Smith dan John Stuart Mill; Karl Marx, dan aliran Marxian lainnya; Mazhab Austria seperti Meger, Von Wieser, dan Hayek; Schumpeter; dan tokoh neoklasik, khususnya Marshall. Tradisi yang pertama (American institutionalis tradition), kemudian dikenal dengan „Ilmu Ekonomi Kelembagaan Lama‟ („old’ institutional economics).

commit to user sebagai kelanjutan dan perluasan Sedangkan yang berikutnya dipandang

23


24 digilib.uns.ac.id

dari elemen-elemen kelembagaan yang ditemukan dalam aliran ekonomi klasik, neoklasik, dan mazhab Austria; bisanya disebut sebagai „Ilmu Ekonomi Kelembagaan Baru‟ („new’ institutional economics) [Yustika; 2006]. Penggunaan istilah „lama‟ dan „baru‟ tidak berarti yang lama telah mati dan tidak aplikatif lagi, melainkan lebih dalam konteks pembedaan tradisi berpikir dan konsentrasi isu (Yustika, 2006:38). Mazhab OIE (old institutional economics) berargumentasi bahwa kelembagaan merupakan faktor kunci dalam menjelaskan dan memengaruhi perilaku ekonomi, namun dengan sedikit analisis dan tanpa kerangka teoritis yang mumpuni. Pendekatan ini beroperasi diluar pendekatan ekonomi neoklasik dan tanpa menggunakan teori kuantitatif (Yustika, 2006:55). Kemudian seiring perkembangan ilmu kelembagaan dengan munculnya NIE (new institutional economics) yang mencoba memperkenalkan pentingya dari peran kelembagaan yang dapat dipakai dengan menggunakan kerangka ekonomi neoklasik. Dalam teori NIE beberapa pemahaman/asumsi neoklasik tetap diterima/digunakan seperti asumsi individu yang berupaya untuk mencari keuntungan pribadi (self-seeking individuals) dengan memperoleh kepuasan maksimal. Ekonomi kelembagaan masuk untuk membahas bahwa kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tata letak antar pelaku ekonomi, desain aturan main, norma dan keyakinan suatu individu/komunitas (teori modal sosial), insentif untuk melakukan kolaborasi (teori tindakan kolektif), commit to user



model kesepakatan yang dibikin (teori kontrak), pilihan atas kepemilikan aset fisik maupun non-fisik (teori hak kepemilikan), dan lain-lain. Intinya, selalu ada insentif bagi individu untuk berperilaku menyimpang sehingga sistem ekonomi tidak bisa dibiarkan hanya dipandu oleh pasar. Dalam hal ini diperlukan kelembagaan non-pasar (non-market institution) untuk melindungi pasar agar tidak terjebak dalam kegagalan yang tidak berujung, yakni dengan jalan mendesain aturan main/kelembagaan (instutition). Pada level makro, kelembagaan tersebut berisi seperangkat aturan politik, sosial, dan legal yang memapankan kegiatan produksi, pertukaran, dan distribusi. Sedangkan pada level mikro, kelembagaan berkutat dengan masalah tata kelola aturan main agar pertukaran antar unit ekonomi dapat berlangsung, baik lewat cara kerjasama maupun kompetisi (Yustika: 2006). Ekonomi kelembagaan adalah ekonomi yang menekankan pada hak kepemilikan. Perekonomian dikembangkan oleh individu atau kelompok yang memiliki sarana dan prasarana atau faktor-faktor produksi. Suatu pola hubungan antara anggota masyarakat yang saling mengikat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa normanorma sosial, etika, aturan formal dan nonformal dalam kerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan (Mustafa, 2015:16). Dari beberapa bentuk

kelembagaan

yang

ada,

diantaranya

seperti

pemerintahan, lembaga keuangan, dan juga lembaga koperasi.

commit to user

lembaga



2.

Pembangunan Ekonomi Menurut

Irawan dan Suparmoko (2012:5), Pembangunan

ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita.

Pembangunan

ekonomi

bertujuan

untuk

menaikkan

pendapatan nasional riil dapat dilakukan salah satunya dengan upaya menaikkan tingkat produktifitas. Tingkat output suatu kegiatan produksi ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi (sistem perekonomian) serta sikap dari output itu sendiri. Pembangunan ekonomi pada umumnya merupakan usaha yang dilakukan oleh negara-negara yang relatif belum berkembang, tetapi juga merupakan usaha dari negara-negara yang relatif sudah berkembang. Negara-negara yang relatif sedang berkembang atau menurut istilah “negara

dunia

ketiga”

selalu

menerapkan

usaha-usaha

dalam

meningkatkan taraf hidup bangsanya. Ekonomi pembangunan atau ilmu yang mempelajari tentang pembangunan ekonomi yang sangat komplek dengan memperhatikan berbagai aspek ekonomi dan aspek nonekonomi (seperti sistem hukum, pendidikan, kesehatan, agama, pemerintahan dan sebagainya) dengan cara menganalisis hubungan sebab akibat serta menggambarkan jalannya perkembangan ekonomi.commit Perkembangan to user ekonomi perlu ditinjau dari



perkembangan sejarahnya, yaitu proses perkembangan ekonomi yang telah terjadi terutama dilihat dari tahap-tahap perkembangannya. Istilah pertumbuhan dan perkembangan atau pembangunan seringkali memberikan arti yang berbeda, tetapi mempunyai maksud yang sama, terutama dalam perbincangan mengenai masalah ekonomi. Tetapi apabila kedua istilah tersebut digunakan bersamaan maka sebaiknya diberikan pengertian masing-masing yang lebih khusus. “Pertumbuhan ekonomi” terjadi apabila terdapat peningkatan output yang dihasilkan dengan adanya perubahan input yang lebih banyak dan lebih efisien, sedangkan “perkembangan atau pembangunan” ekonomi terjadi jika terdapat kelebihan output yang dihasilkan yang ditunjang oleh berbagai faktor pendukung serta adanya perubahan-perubahan dalam kelembangaan dan pengetahuan teknik dalam menghasilkan output yang lebih banyak. Pembangunan

atau

perkembangan

ekonomi

menunjukan

perubahan-perubahan dalam struktur output dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian disamping kenaikan output itu sendiri. Jadi pada umumnya pembangunan atau perkembangan selalu disertai dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan atau perkembangan. Dalam setiap hal, demikian pula dengan pembangunan atau perkembangan ekonomi, selalu terdapat kebaikan atau keuntungan maupun kerugian atau commit keburukan yang diakibatkan. Kerugian atau to user



keburukan itu dapat dipandang sebagai biaya dari adanya pembangunan ekonomi tersebut (Lewis: 1965; dalam Irawan & Suparmoko: 2012). Oleh

karena

itu

setiap

orang

berbeda-beda

dalam

menyikapi

pembangunan ekonomi, ada orang yang menghendaki perubahan dalam cara hidup, namun ada pula orang-orang yang lebih senang dengan tingkah laku yang ada dalam masyarakat yang statis. Mereka ini akan merasa terganggu dengan adanya pembangunan ekonomi dengan anggapan bahwa pembangunan ekonomi telah merusak ketentraman yang ada sejak lama dalam masyarakat itu. Gangguan terhadap ketentraman ini dapat dianggap sebagai suatu biaya yang belum tentu seimbang dengan manfaat yang akan diperoleh. a.

Manfaat Pembangunan/perkembangan Ekonomi Proses pembangunan terutama bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara spiritual maupun material. Adanya pembangunan ekonomi akan menghasilkan output, kekayaan suatu masyarakat atau peningkatan perekonomian. Selain itu kebahagiaan penduduk akan bertambah pula karena pembangunan ekonomi telah menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih luas. Mengingat kembali pada konsep ilmu ekonomi, ilmu ekonomi adalah ilmu pilihan yaitu pilihan-pilihan yang dilakukan dalam

upaya

memberikan

pemuas

nilai

lebih

kebutuhan. terhadap

Pembangunan kesejahteraan

ekonomi

masyarakat.

Seseorang akan merasa sejahtera jika pendapatannya bertambah commit to user



karena pada umumnya kesejahteraan dipengaruhi oleh kekayan dan kebahagiaan, kekayaan akan memberikan kebahagiaan jika kekayaan itu menambah alat-alat pemuas kebutuhan dan bukannya nenambah jumlah kebutuhan. Kekayaan dapat pula mengurangi kebahagiaan jika kekayaan tersebut menyebabkan orang hidup dalam rasa khawatir, baik khawatir terhadap kekayaan yang dimiliki maupun khawatir terhadap kepastian alat-alat pemuas kebutuhan dimasamasa yang akan datang. Misal harus dipikirkan perlunya penghematan energi, pemeliharaan lingkungan, penghematan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan lain sebagainya. Pembangunan ekonomi dapat memberikan mafaat kepada manusia berupa kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam disekitarnya dan mempertinggi

tingkat

kebebasannya dalam

mengadakan suatu tindakan tertentu. Pembangunan ekonomi memberikan kemampuan dan kesempatan untuk mengatasi masalahmasalah sosial ekonomi serta memberikan suatu kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih luas. Pembangunan ekonomi akan meningkatkan ketersediaan lebih banyak barang-barang pemuas kebutuhan dan juga lebih banyak kesempatan untuk hidup bersenang-senang. Hal ini merupakan keinginan setiap orang, yaitu hidup berumur panjang, berkecukupan dan sejahtera. Oleh karena itu pembangunan ekonomi perlu dilaksanakan demi kehidupan manusia yang layak (Irawan & Suparmoko, 2012:10).

commit to user



Pembangunan ekonomi juga memungkinkan orang-orang untuk memikirkan lebih banyak sifat-sifat perikemanusiaan, karena makin banyaknya sarana yang tersedia. Pembangunan ekonomi nasional

diharapkan

dapat

mengurangi

jurang

perbedaan

(kesenjangan ekonomi) masyarakat antara suatu daerah yang sudah berkembang (maju) dengan daerah-daerah lain yang tertingggal, atau sedang berkembang. b. Kerugian-kerugian dalam Pembangunan Ekonomi Beberapa kendala dalam pembangunan adalah pandangan orang-orang yang menganggap bahwa tingkah laku maupun lembaga-lembaga

yang

diperlukan

untuk

melaksanakan

pembangunan ekonomi adalah kurang baik bahkan tidak diinginkan. Mereka ini lebih menghendaki adanya tingkah laku maupun lembaga-lembaga yang statis. Pertama-tama mereka tidak menyukai adanya semangat ekonomis atau semangat penghematan. Namun sebenarnya semangat inilah merupakan salah satu syarat dari pembangunan ekonomi. Orang harus berusaha untuk melakukan tindakann-tindakan yang ekonomis, efisien baik dalam hal produksi maupun konsumsi. Ia harus selalu berusaha untuk dapat menggunakan kesempatan dan faktor-faktor produksi yang dimiliki secara efektif dan se-efisien mungkin. Selain itu ia harus berusaha untuk mendapatkan manfaat

commit to user



atau hasil yang lebih banyak dengan pengorbanan yang semakin sedikit (Irawan & Suparmoko, 2012:12). Pembicaraan mengenai kegiatan ekonomi atau proyek-proyek selalu berpangkal pada analisis perbandingan antara manfaat dan biaya, yaitu dengan biaya tertentu akan memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini sering pula dikenal dengan istilah prinsip ekonomi yaitu

pengorbanan

yang

dikeluarkan

dalam

tujuan

untuk

memperoleh hasil tertentu. Pengorbanan ekonomi akan mendorong orang cenderung berfikir untuk lebih mementingkan diri sendiri. Sifat-sifat yang mementingkan diri sendiri memang selalu terjadi dalam proses pembangunan. Cara hidup gotong royong yang umumnya terjadi di negara-negara berkembang semakin berkurang. Beberapa uraian diatas dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi memberikan kebaikan-kebaikan dan kerugian-kerugian. Hal ini bisa menimbulkan perasangka yang bertentangan dalam menanggapi perkembangan atau pembangunan ekonomi. Beberapa tujuan pembangunan yang ingin dicapai seperti pengurangan angka kemiskinan, pengurangan angka buta huruf, pencegahan dan pengobatan penyakit-penyakit dan lain sebagainya, seringkali megalami hambatan karena masih adanya kepercayaan, kebiasaan (budaya),

serta

peraturan-peraturan sosial

dipertahankan (Irawan & Suparmoko, 2012:13).

commit to user

yang dianut dan


3.


Pembangunan Pertanian Pembangunan Pertanian adalah suatu proses yang ditujukan untuk selalu menambah produksi pertanian, yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan menambah modal dan skill untuk memperbesar turut campur tangan manusia di dalam perkembangannya. Pembangunan pertanian merupakan suatu bagian integral daripada pembangunan ekonomi dan masyarakat secara umum. Pembangunan pertanian harus membawa misi pemerataan yang bertujuan pada pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan pada pencapaian ketahanan pangan (Arifin, 2005:13). Secara luas pembangunan pertanian bukan hanya proses atau kegiatan menambah produksi pertanian melainkan sebuah proses yang menghasilkan perubahan sosial baik nilai, norma, perilaku, lembaga, sosial dan sebagainya demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat yang lebih baik. Pertanian merupakan sektor utama penghasil bahan-bahan makanan dan bahan-bahan baku industri yang dapat diolah menjadi bahan sandang, pangan, dan papan yang dapat dikonsumsi maupun diperdagangkan, maka dari itu pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Pertanian merupakan basis perekonomian Indonesia. Sektor pertanian yang dimaksud dalam konsep pendapatan nasional menurut lapangan usaha atau sektor produksi commit to user ialah pertanian dalam arti luas.



Sektor pertanian dalam arti luas ini terbagi dalam empat subsektor yaitu: subsektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), subsektor peternakan, subsektor kehutanan, dan subsektor perikanan. Masingmasing subsektor dengan dasar klasifikasi tertentu dirinci lebih lanjut menjadi subsektor yang lebih spesifik. Sektor pertanian tidak terbatas hanya pada tanaman pangan atau pertanian rakyat, bukan semata-mata kegiatan produksi melalui bercocok tanam. Pelaku/produsen di sektor pertanian ini bukan hanya petani, akan tetapi juga meliputi pekebun, peternak, nelayan, dan petambak. Produsen di sektor pertanian juga tidak hanya orang perorangan, tetapi juga perusahaan berbadan hukum. Kalaupun sejauh ini sektor pertanian lebih sering dipahami terbatas hanya urusan tanaman pangan, hal itu adalah karena tanaman pangan merupakan subsektor inti di dalam sektor pertanian (Dumairy, 1997:205). Diantara keempat subsektor yang ada dalam sektor pertanian tersebut, yang menjadi fokus penelitian ini adalah pada subsektor peternakan. Subsektor peternakan mencakup kegiatan beternak dan kegiatan pengusahaan hasil-hasilnya. Komposisi peternakan di Indonesia yaitu 90% peternakan diusahakan oleh rakyat sehingga sering disebut sebagai peternakan rakyat. Menurut Dumairy (1997), peternakan rakyat, sebagaimana usaha-usaha lainnya yang dijalankan oleh rakyat, ditandai oleh ciri-ciri seperti: 1) skala usaha kecil dan modal terbatas; 2) teknologi sederhana dan pengelolaan tradisional; 3) bersifat padat karya dan commit to user



berbasis keluarga serumah; 4) produktivitas rendah dan mutu produk tidak baku. Pembangunan pertanian pada subsektor peternakan bertujuan untuk menaikkan pendapatan peternak dan perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi dari produk peternakan yang dihasilkan. Disamping pengembangan produksi dan pembinaan faktor produksi peternakan, pembangunan subsektor peternakan memperhatikan pula kelestarian ekosistem dan lingkungannya. Secara umum keberhasilan pembangunan peternakan dicerminkan oleh meningkatnya populasi dan produksi ternak serta pengolahan hasil-hasil ternak, pemenuhan gizi hewani yang semakin baik bagi masyarakat, serta membesarnya kontribusi pendapatan subsektor peternakan dalam pendapatan sektor pertanian secara umum.

4.

Keberlanjutan Usaha Peternakan Konsep keberlanjutan merupakan konsep sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutan pun sangat multidimensi dan multi-interpretasi. Menurut Heal (1988, dalam Fauzi, 2006:231), konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi; pertama adalah dimensi waktu karena keberlanjutan menyangkut dimasa sekarang dan dimasa mendatang. Kedua adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.

commit to user



Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi dimasa mendatang. Keberlanjutan usaha peternakan merupakan sistem usaha ternak yang dapat memenuhi kebutuhan manusia yang terus meningkat sekaligus dapat menghindari perusakan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang ada, serta memperoleh keuntungan, kemudahan, dan mafaat yang cukup untuk melanjutkan usaha dikemudian hari. Keberlanjutan paling tidak terletak pada pemahaman dasar perlakuan atau tindakan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan poin-poin tertentu pada nilai positif dalam jangka panjang. Beberapa dimensi atau sudut pandang keberlanjutan usaha peternakan yakni dimensi ekologi dan pembibitan, sosial budaya, ekonomi, infrastruktur dan teknologi, serta hukum dan kelembagaan. a.

Dimensi Ekologi dan Pembibitan Ekologi merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos (rumah) dan logos (ilmu/pelajaran), ekologi berarti ilmu yang mempelajari makluk hidup dalam rumah tanggnya atau ilmu yang mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik antara makluk hidup sesamanya dan dengan komponen sekitarnya (Hanum, 2009:2). Ekologi membahas tentang ekosistem dengan memperhatikan berbagai komponen penyusunnya yaitu faktor biotik dan abiotik. Faktor commit abiotik to atau unsur agroklimat antara lain suhu, user



air, kelembapan, cahaya, dan topografi. Sedangkan faktor biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan dan mikroba. Ekologi juga berhubungan erat dengan tingkatantingkatan organisasi makhluk hidup, seperti populasi, komunitas, dan ekosistem yang saling mempengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menujukan kesatuan. Selain Ekologi, dalam suatu usaha peternakan, mekanisme pembibitan atau pemilihan bibit unggul merupakan suatu keharusan yang penting dilakukan karena bibit merupakan salah satu kunci keberhasilan dari usaha peternakan. Bibit yang baik didukung pakan yang baik dan tatalaksana yang baik akan mendapatkan produksi yang optimal. Ternak yang dipilih untuk digunakan sebagai bibit harus didasarkan pada sifat-sifat produksi dan mutu yang tinggi guna memperoleh produksi yang maksimal serta terhindar dari gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif,

gangguan metabolisme, trauma,

keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur. Beberapa indikator yang digunakan dalam memahami keberlanjutan usaha peternakan sapi perah pada dimensi ekologi dan pembibitan yaitu; kesesuaian agroklimat, luasan lahan pekarangan dan kandang ternak, luas lahan untuk hijauan pakan ternak, tingkatan rata-rata jumlah produksi hijauan pakan ternak, usia ternak commit to user



berproduksi hingga tak berproduksi, pengadaan bibit ternak, tingkat kematian ternak, tingkat serangan penyakit, tingkat penanganan hama dan penyakit, jarak lahan peternakan dengan tempat tinggal, tindakan konservasi untuk lahan hijauan, dan pengelolaan kandang, serta tingkat pengolahan kotoran ternak. b. Dimensi Sosial Budaya Sosial budaya mengacu pada kehidupan bermasyarakat yang menekankan pada aspek adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Indikator yang digunakan dalam memahami keberlanjutan usaha peternakan sapi perah pada dimensi sosial budaya yaitu; tingkat pendidikan formal, rata-rata usia peternak, alokasi waktu untuk usaha ternak, akses masyarakat dalam kegiatan peternakan, kepemilikan ternak milik sendiri, kepemilikan lahan hijauan milik sendiri, pandangan masyarakat terhadap usaha ternak sapi perah, jumlah ketersediaan tenaga kerja, partisipsi keluarga dalam usaha ternak, tingkat penyerapan tenaga kerja dalam usaha ternak, pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan peternakan, dan peranan modal sosial dalam kegiatan peternakan, serta pola hubungan masyarakat dalam kegiatan peternakan.

c.

Dimensi Ekonomi Dimensi ekonomi merupakan analisis dari studi keberlanjutan usaha yang berorientasi terhadap pasar. Pendekatan yang sesuai

commit to userpada indikator tingkat keuntungan adalah agribisnis dengan melihat



usaha, hasil usaha ternak dari komoditas lain, cara menjual hasil panen, daya saing dan juga diperhatikan pula akses pasar apakah secara ekonomi memberikan keuntungan dimasa sekarang maupun dimasa mendatang. Umumnya kesimpulan yang menunjukan indikator keberlanjutan yang tinggi apabila tiap-tiap indikator menunjukan angka positif dan diprediksi dapat bertahan dalam jangka waktu lama. d. Dimensi Infrastruktur dan Teknologi Infrastruktur

merupakan

kebutuhan

dasar

fisik

pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi baik sektor publik maupun sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur utama. Infrastruktur dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa, sebagai contoh bahwa kondisi jalan yang baik akan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik yang kemudian disalurkan ke pasar hingga sampai kepada konsumen. Sementara, pengertian teknologi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan ilmu, teknik, rekayasa, dan industri di semua bidang termasuk peternakan (UU No. 18 tahun 2009).commit Berkaitan dengan keseluruhan sarana atau alat to user



untuk

menyediakan

kelangsungan

barang-barang

yang

dan kenyamanan hidup

diperlukan

manusia.

bagi

Penggunaan

teknologi oleh manusia diawali dengan mengubah sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana hingga pada akhirnya menjadi barang sempurna untuk dapat dipergunakan. Pemikir lain, Besari (2008:148) berpendapat bahwa teknologi merupakan ilmu pengetahuan dan seni yang ditransformasikan kedalam produk, proses, jasa, dan struktur yang terorganisasi melalui seperangkat instrumen ekspansi kekuasaan manusia sehingga dapat menjadi sumber daya atau cara baru untuk menciptakan kekayaan melalui peningkatan produktivitas. Teknologi dipandang dapat memberikan

keuntungan

kepada

manusia,

maka

semestinya

penggunaan teknologi tidak memberikan dampak buruk atau efek samping. Teknologi dalam peternakan merupakan prinsip-prinsip inovasi alat dan ilmu pengetahuan dalam rangka mendayagunakan secara ekonomis sumber daya peternakan dan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan manusia (Mangunwidjaja & Sailah: 2009). Perkembangan teknologi terbaru, termasuk di antaranya seperti mesin pengolah susu, alat pemerah, dan alat pendingin, telah memperkecil hambatan fisik terhadap proses pemerahan dan memungkinkan manusia untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Teknologi telah mempengaruhi manusia dan lingkungan

commit to user



sekitarnya dalam banyak cara termasuk membantu memperbaiki struktur ekonomi. Indikator yang digunakan dalam memahami keberlanjutan usaha peternakan sapi perah pada dimensi infrastruktur dan teknologi yaitu; dukungan sarana dan prasarana, pedoman teknologi usaha ternak, partisipasi peternak dalam kegiatan penyuluhan, tingkat penguasaan dan penerapan teknologi, standarisari mutu produk ternak yang dihasilkan, dan ketersediaan industri pengolahan susu, serta kondisi pemasaran produk pengolahan susu. e.

Dimensi Hukum dan Kelembagaan Hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, mejaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. hukum juga dapat diartikan sebagai peraturan atau ketaatan/ ketentuan yang tertulis ataupun tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memberikan sanksi untuk orang yang melanggar hukum (Marbun, 2011:129). Hukum dapat diartikan juga sebagai refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Muatan hukum diharapkan mampu

menangkap

berkembang,

aspirasi

masyarakat

to useracuan sertacommit sebagai

yang

dalam

tumbuh

dan

mengantisipasi



perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa depan (Ahmad, 1996:11). Kemudian, pengertian kelembagaan dapat dimaknai sebagai regulasi perilaku yang secara umum diterima oleh anggota-anggota kelompok sosial, untuk prilaku spesifik dalam situasi yang khusus, baik yang dapat diawasi sendiri maupun dimonitor oleh otoritas luar (Rutherford, 1994:1; dalam Yustika, 2006:40). Pendapat lain, North (1994:360) memaknai kelembagaan sebagai aturan-aturan yang membatasi perilaku menyimpang manusia untuk membangun struktur interaksi politik, ekonomi, dan sosial. Melalui rentetan sejarah,

kelembagaan

yang

dapat

meminimalisasi

perilaku

menyimpang telah berhasil menciptakan ketertiban dan mengurangi ketidakpastian dalam melakukan pertukaran (Yustika: 2006). Menurut Veblen (dalam Yustika, 2006:76), kelembagaan adalah kumpulan norma dan kondisi-kondisi yang ideal (sebagai subjek dari perubahan dramatis) yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya. Kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petunjuk terhadap perilaku individu. Sedangkan, dalam pengertian yang kurang lebih sama, Yeager (1999:9) mendifinisikan secara ringkas kelembagaan sebagai aturan main (rule of the game) dalam masyarakat. Aturan main tersebut mencakup regulasi yang memapankan masyarakat untuk melakukan interaksi. commit to user



Pendefinisian

kelembagaan

dapat

dibagi

dalam

dua

klasifikasi. Pertama, berkaitan dengan proses, maka kelembagaan merujuk pada upaya perubahan untuk mendesain pola interaksi antar pelaku ekonomi sehingga mereka dapat melakukan kegiatan transaksi. Kedua, berhubungan dengan tujuan, kelembagaan terkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur kekuasaan ekonomi, politik dan sosial antar pelakunya (Yustika, 2006:43). Indikator yang digunakan dalam memahami keberlanjutan usaha peternakan sapi perah pada dimensi hukum dan kelembagaan yaitu; tingkat keamanan ternak, pengembangan industri pengolahan susu lokal, keberadaan dan peran lembaga penyuluhan, keberadaan lembaga/organisasi

koperasi,

keberadaan

lembaga

keuangan,

keberadaan kelompok ternak sapi perah, dan keikutsertaan peternak dalam kelompok.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang berhasil dihimpun yaitu terdiri dari empat penelitian. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Radiansyah (2008), kedua penelitian yang dilakukan oleh Sutanto dan Hendraningsih (2011), ketiga penelitian yang dilakukan oleh Bramana (2015), dan yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hasdi (2015). Penelitian terdahulu commit dianggap to user relevan dengan penelitian ini



karena adanya kesamaan tema/konsep penelitian walaupun beberapa menggunakan metode yang berbeda. Penelitian terdahulu ditampilkan dalam tabel 2.1. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu. No.

1

2

Nama Penulis dan Tahun

Radiansyah, Antung Deddy (2008)

Sutanto, Adi dan Listiari Hendraningsih (2011)

Judul/tema

Analisis Keberlanjutan Usaha Pengomposan Bersubsidi

Analisis Keberlanjutan Usaha Sapi Perah di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang

Metode

Hasil Penelitian

Deskriptif kuantitatif, pendekatan studi kasus

(1) Usaha pengomposan layak secara finansial dalam periode pemberian subsidi (9 tahun) adanya kesinambungan produksi; (2) posisi perusahaan berada dalam fase pertumbuhan dan stabilitas dengan nilai EFI dan EFE masing-masing 2.68.

Deskriptif kualitatif dan sasaran eksplanatori, jenis penelitian survey

(1) Pada aspek lingkungan upaya keberlanjutan usaha ternak sapi perah tidak menimbulkan persoalan; (2) dalam dimensi ekonomi secara rata-rata mempunyai kategori sedang yang berarti bahwa usaha sapi perah yang dikembangkan masyarakat peternak Desa Tulungrejo tidak terlalu kondusif untuk menciptakan system agribisnis yang berdaya saing tinggi; (3) peran dan pola hubungan masyarakat dalam kegiatan usaha sapi perah terkategori tinggi, hal inilah yang dapat mendorong partisipasi dan terus berlansungnya usaha peternakan.

commit to user



Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu. No.

3

4

Nama Penulis dan Tahun

Judul/tema

Bramana, Aditya (2015)

Analisis Keberlanjutan Usaha Keramba Jaring Apung Dengan Pendekatan Daya Dukung Lingkungan dan Sosial Ekonomi

Deskriptif kuantitatif, pendekatan survey

(1) Beban limbah nitrogen (amonia) budidaya dan aktivitas antropogenik yaitu 90 unit KJA atau dalam jumlah produksi mencapai 97 ton ikan; (2) ketersediaan oksigen terlarut (DO) yaitu 29 unit KJA atau dalam jumlah produksi mencapai 31.3 ton ikan; (3) nelayan masih mengalami kerugian dengan nilai kerugian mencapai Rp 161.700 pada sekali musim panen.

Hasdi, Adina Avika (2015)

Analisis Keberlanjutan Peternakan Sapi Perah Wisata Agro Istana Susu Cibugary Pondok Ranggon Cipayung Jakarta Timur

Deskriptif kuantitatif, metode observasi dengan analisis Multi Dimensional Scaling (MDS)

(1) Menghasilkan nilai indeks dan status keberlanjutan; (2) diketahui atribut-atribut yang sensitif terhadap indeks sehingga perlu untuk diperhatikan atau diperbaiki; (3) terdapat 15 aspek yang perlu diperhatikan terhadap status keberlanjutan.

Metode

Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengadopsi pada penelitianpenelitian

terdahulu

dengan

memperhatikan

kesamaan

tema/topik

permasalahan. Hal ini terjadi kesamaan dengan peneliti-peneliti terdahulu, seperti kesamaan pada pokok permasalahan yang kita angkat yaitu terkait tentang keberlanjutan suatu usaha (lihat tabel 2.1). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif melalui strategi studi kasus (case study). Penelitian ini memahami suatu kasus tertentu dilihat dari berbagai sisi atau dimensi seperti yang telah digunakan pula oleh para peneliti-peneliti terdahulu.

commit to user



C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui skema pada gambar 2.1.

Sejarah perkembangan Peternakan Sapi Perah

Keberlanjutan Usaha Peternakan Sapi Perah

Dimensi ekologi dan pembibitan, sosial budaya, ekonomi, infrastruktur dan teknologi, hukum dan kelembagaan

Swasembada Susu Nasional

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.

Penting sekali melihat sejarah perkembangan sentra peternakan sapi perah. Khususnya di Kecamatan Cepogo, peternakan sapi perah sudah ada sejak lama yang berkembang secara turun-temurun dengan cara coba-coba karena terpengaruh lingkungan sekitar. Seiring perkembangannya masyarakat Kecamatan Cepogo yang awalnya sebagai petani (tanaman pangan dan sayuran), peternak, pekerja, buruh dan profesi lainnya berusaha mencari pekerjaan lain karena merasa menganggur, upah minim dan pendapatan

commit to user relatif sedikit, yaitu ikut-ikutan melalui usaha peternakan sapi perah dengan



tujuan agar memperoleh tambahan penghasilan. Didukung juga dari ketersediaan lahan sebagai media tanam hijauan, pinjaman sapi perah dari pemerintah melalui Koperasi Unit Desa (KUD) pada waktu itu, serta kondisi iklim yang sejuk dan dingin sehingga sangat kondusif dalam menjalankan usaha peternakan sapi perah. Studi penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan memahami berbagai dimensi, seperti dimensi ekologi dan pembibitan, sosial budaya, ekonomi, infrastruktur dan teknologi, serta hukum dan kelembagaan sebagai upaya untuk mengetahui unsur-unsur yang mempengaruhi keberlanjutan usaha peternakan sapi perah. Keberlanjutan peternakan sapi perah diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap pengembangan ekonomi lokal, yaitu memberikan

keuntungan

seperti

peningkatan

pendapatan

wilayah,

pemanfaatan tenaga kerja lokal, dan peningkatan aktivitas ekonomi wilayah yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terwujudnya swasembada susu nasional.

commit to user

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents