8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Pajak Pengertian pajak menurut Abunyamin (2010) adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 angka 1 KUP). Selain itu terdapat beberapa macam pendapat terhadap definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam Rahman (2010) yaitu: 1. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapatdipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 2. Menurut Prof. Dr. H. RochmatSoemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Setelah itu pengertian tersebut telah dikoreksi; Pajak adalah peralihan
9
kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. 3. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R., pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan,
bukan
akibat
pelanggaran
hukum,
namun
wajib
dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Dari definisi tersebut diatas secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa pajak memiliki ciri yaitu; 1. Kontribusi wajib 2. Bersifat memaksa 3. Terdapat aturan yang mengaturnya 4. Untuk kepentingan umum/Negara 5. Diwajibkan kepada orang atau badan
2.1.1
Hukum Pajak Menurut Mardiasmo (2003) Hukum pajak mengatur hubungan antara
pemerintah (fiskus-pegawai pajak) selaku pemungut pajak dengan wajib pajak. Hukum pajak dapat dibedakan menjadi: a. Hukum pajak formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal ini memuat, antara lain:
10
1. Tata cara penetapan utang pajak. 2. Hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. 3. Kewajiban
wajib
pembukuan/pencatatan,
pajak, dan
misalnya
hak-hak
wajib
penyelenggaraan pajak
mengajukan
keberatandan banding. Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan b. Hukum pajak material, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya pajak, dan hubungan hokum antara pemerintahan dan wajib pajak. Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan
2.1.2 FungsiPajak Fungsi pajak menurut Abunyamin (2010) adalah: 1. Fungsi Budgetair Fungsi budgetair dari pajak adalah fungsi untuk mengisi kas negara yang merupakan salah satu sumber yang utama bagi penerimaan anggaran negara (di Indonesia salah satu sumber yang utama bagi APBN).
11
2. Fungsi Regulerend Fungsi regulerend adalah fungsi mengatur di bidang sosial dan perekonomian pada umumnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang diharapkan oleh negara/pemerintah.
Misalnya, dalam rangka
meningkatkan daya saing produksi dalam negeri.
2.1.3 Pengertian WP Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan
perpajakan
ditentukan
unruk
melakukan
kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Mardiasmo, 2003). Wajib pajak adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, menurut Mardiasmo (2003) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: a.
Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undangundang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam
12
perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata
serta
disesuaikan
dengan
kemampuan
masing-masing.
Sedangkan adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. b.
Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
c.
Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
d.
Pemungutan pajak harus efisiensi (Syarat Finansial) Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
e.
Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem
pemungutan
yang sederhana akan
memudahkan dan
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang Perpajakan yang baru.
13
2.1.5
Pengelompokan Pajak Menurut Mardiasmo (2003) pajak dapat digolongkan sebagai berikut: a.
Menurut sifatnya 1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan atau berpangkal pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh : PPh. 2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan atau berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh : PPN.
b. Menurut golongannya 1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh : PPh. 2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dipungut karena perbuatan atau peristiwa tertentu dan pada akhirnya pembayar pajak dapat membebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh : PPN. c.
Menurut lembaga pemungutannya 1. Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara, contoh :PPh, PPN/PPN BM. 2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
14
Pajak daerah terdiri dari :
Pajak propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Kendaraan di Atas Air.
Pajak kabupaten/kota, contoh : Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan.
2.2
Pajak Bumi dan Bangunan Dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang No.12
tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994. Sedangkan asas pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut: a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan b. Adanya kepastian hukum c. Mudah dimengerti dan adil d. Menghindari pajak berganda
2.2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, sehingga objek sangatlah penting dalam PBB dan subjek tidaklah begitu penting atau tidak mempengaruhi besarnya pajak. Itu sebabnya pajak ini disebut juga pajak yang objektif (Pudyatmoko, 2002). Pajak Bumi dan Bangunan ini sangat membantu dalam pembangunan daerah. Untuk itu karena masih kurangnya kesadaran mengenai Pajak Bumi dan Bangunan ini banyak hal yang harus kita lakukan. Keberhasilan penerimaan pajak ini dapat kita lihat dari sisi Wajib Pajak
15
karena meski Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang objektif tapi tidak akan lepas dari unsur subjeknya yaitu Wajib Pajak. Pengertian yang terkandung dalam pajak bumi dan bangunan (UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985) : Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, permukaan bumi dan meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawarawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.
2.2.2
Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Abunyamin (2010) objek pajak adalah sebagai berikut: 1. Objek (Pasal 2(1) UU PBB) yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. 2.
Bumi dan/atau bangunan Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah : 1.
Jalan tol.
2.
Kolam renang.
16
3. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemen lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. 4.
Pagar mewah.
5. Tempat olahraga. 6. Galangan kapal, dermaga. 7. Taman mewah. 8.
Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.
3.
Klasifikasi Objek Pajak Klasifikasi bumi dan bangunan dinyatakan dalam Pasal 2 (2) UU PBB dan penjelasannya yaitu: a. Pengertian klasifikasi, yang dimaksud klasifikasi pajak bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. b. Klasifikasi bumi/tanah, dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor : 1. Letak 2. Peruntukan 3. Pemanfaatan 4. Kondisi lingkungan dan lain-lain
17
c. Klasifikasi bangunan, dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor: 1. Bahan yang digunakan 2. Rekayasa 3. Letak 4. Kondisi lingkungan dan lain-lain 4.
Objek pajak yang tidak dikenakan PBB Objek yang tidak dikenakan PBB berdasarkan Pasal 3 UU PBB dan penjelasannya adalah sebagai berikut: a. Objek Pajak tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang ; (1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional,
yang
tidak
dimaksudkan
untuk
memperoleh
keuntungan. (2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan berkala, atau yang sejenis dengan itu. (3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembangan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. (4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. (5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
18
5. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 6. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000 untuk setiap Wajib Pajak. Perubahan NJOPTKP: Berdasarkan KMK.201/KMK.04/2000, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan setinggi-tingginya Rp.12.000.000 untuk setiap Wajib Pajak, yang mulai berlaku untuk tahun pajak 2001.
2.2.3
Subjek Pajak Berdasarkan UU No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Pasal 4 UU PBB dan penjelasannya yang menjadi subjek pajak adalah: a. Orang atau badan. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau
memperoleh
manfaat
atas
bangunan.
Tanda
pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. b. WP PBB. Subjek pajak yaitu orang atau badan yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut UU PBB. c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak.
19
d. Keterangan tertulis yang menyatakan bukan WP PBB. Subjek pajak yang ditetapkan sebagai WP PBB oleh Dirjen Pajak dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Dirjen Pajak bahwa ia bukan WP terhadap objek pajak dimaksud. e. Pembatalan sebagai WP PBB. Bila keterangan yang diajukan oleh WP bahwa ia bukan WP PBB disetujui maka Dirjen Pajak membatalkam penetapan sebagai WP dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. f. Penolakan atas keterangan WP PBB. Jika keterangan yang diajukan itu tidak disetujui maka Dirjen Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
2.2.4
Tarif Pajak Berdasarkan UU No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Pasal 5 UU PBB, tarif yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen) .
2.2.5 Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Hasil Penerimaan pajak bumi dan bangunan merupakan penerimaan Negara (dalam hal ini pemerintah pusat) dan disetor sepenuhnya ke rekening kas Negara. Namun demikian penerimaan pajak bumi dan bangunan akan dibagi untuk pemerintah pusat dan daerah dengan imbangan (Mardiasmo, 2003) sebagai berikut:
20
1.
10% untuk pemerintah pusat
2.
90% untuk daerah
Jumlah 10% bagian pemerintah pusat dibagikan ke seluruh seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun anggaran berjalan, dengan imbangan sebagai berikut: 1.
65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota.
2.
35% dibagikan secara intensif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.
Jumlah 90% bagian daerah dibagi dengan rincian sebagai berikut: 1.
16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
2.
64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum daerah Kabupaten/Kota.
3.
9% untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jendral Pajak dan daerah.
2.2.6
Dasar Pengenaan Pajak Abunyamin (2010) menjelaskan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) diatur dalam Pasal 6 UU PBB dan penjelasannya yang menyatakan: a. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
21
Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga
dengan objek lain yang sejenis, atau nilai
perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti. b. NJOP Ditetapkan Menteri Keuangan Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. c. Nilai Jual Kena Pajak Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari nilai jual objek pajak.
2.2.7
Cara Menghitung Pajak Menurut Abunyamin (2010) dalam menghitung PBB diperlukan faktorfaktor : a. Tarif PBB b. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) c. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) d. Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOTKP) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif dengan Nilai Jual Kena Pajak (pasal 7 UU PBB).
22
PBB =
TARIF X NJKP 0,5
X
20%
X NJOP
0,5%
X 40%
X NJOP
NJOP = (NJOP BUMI + NJOP BANGUNAN)- NJOPTKP
2.3
Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Mardiasmo (2004) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya
suatu organisasi mencapai tujuannya. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Hal ini dapat dihitung dengan rumus :
Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
=
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Target Penerimaaan Pajak Bumi dan Bangunan
x
100%
Sumber : (Halim, 2004)
Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.
23
Indikator efektivitas adalah rasio antara hasil pemungutan suatu pajak dengan potensi hasil pajak. Dalam perhitungan efektivitas menurut Halim (2008), kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal satu atau seratus persen. Maka semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik pula kemampuan daerah. Untuk mengukur nilai efektivitas secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut: Tabel 2.1 Kriteria Kinerja Keuangan Persentase Efektivitas
Kriteria
> 100%
Sangat Efektif
90 - 100%
Efektif
80 - 90%
Cukup Efektif
60 - 80%
Kurang Efektif
< 60%
Tidak Efektif
Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327
2.3.1
Faktor-faktor Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi optimalnya penerimaan pajak
bumi dan bangunan adalah sebagai berikut: 1.
Kurangnya kemampuan SDM
2.
Sarana dan Prasarana
24
2.4
3.
Kepemimpinan
4.
Koordinasi dan Pegawasan
5.
Kondisi tempat tinggal
6.
Kondisi sosial ekonomi
Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kontribusi atau sumbangan adalah anggaran yang bersumber dari
pemerintah atau instansi yang lebih tinggi. Untuk mengetahui proporsi anggaran, sumber anggaran tersebut perlu diketahui, karena disadari bahwa semakin besar alokasi anggaran pusat ke daerah memungkinkan terjadinya campur tangan yang lebih besar pula terhadap berbagai aktivitas di daerah (Halim, 2004). Indikator kontribusi adalah rasio antara realisai penerimaan pajak dengan realisasi pendapatan daerah. Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi pajak bumi dan bangunan, maka untuk mengklasifikasikan kriteria kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap Pemdapatan Daerah digunakan rumus sebagai berikut :
Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
=
Realisasi Penerimaan PajakBumi dan Bangunan RealisasiPendapatan Daerah
Sumber : (Halim,2004)
Dengan asumsi sebagai berikut :
x
100%
25
Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Efektivitas
Kriteria
0,0% - 10%
Sangat Kurang
10,10% - 20%
Kurang
20,10% - 30%
Sedang
30,10% - 40%
Cukup Baik
40,10% - 50%
Baik
> 50%
Sangat Baik
Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991
2.5
Pendapatan Daerah Menurut ketentuan umum Undang-undang No.32 Tahun 2004 pasal 1 poin
15 tentang pemerintahan daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangsukan. Struktur pendapatan daerah terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana perimbangan c. Lain-lain Pendapatan yang sah
26
2.5.1
Pendapatan Asli Daerah Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Republik
Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: “ Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan” PAD terdiri dari : a) Pajak daerah Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa pajak daerah yaitu: “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Jenis-jenis pajak daerah adalah : 1. Pajak hotel 2. Pajak restoran dan rumah makan 3. Pajak hiburan 4. Pajak reklame 5. Pajak penerangan jalan
27
6. Pajak bahan galian golongan C b) Retribusi daerah Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yaitu Perubahan Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah menyatakan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, yaitu: “Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan” c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD. 2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN. 3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:
28
1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 2. Jasa giro 3. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah 4. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 5. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah 6. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 7. Pendapatan denda pajak 8. Pendapatan denda retribusi 9. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau potongan barang dan/atau jasa oleh daerah 10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan 11. Pendapatan dari pengembalian 12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum 13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 14. Penetapatan dari anggaran atau cicilan penjualan
2.5.2
Dana Perimbangan Dana perimbangan merupakan sumber dana yang bersumber dari dana
penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Menurut PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 tentang kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatannya yang terdiri atas:
29
a. Dana bagi hasil Bagi hasil pajak terdiri dari : 1. Bagi hasil pajak, terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), dan Pajak Penghasilan pasal 21. 2. Bagi hasil bukan pajak, terdiri atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pemberian hak atas Negara, land rent, dan penerimaan dari iuran eksplorasi. b. Dana Alokasi Umum Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah untuk
membiayai
kebutuhan
pengeluarannya
dalam
rangka
pelaksanaan desentralisasi. c. Dana Alokasi Khusus Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Berdasarkan pasal 19 ayat 1 PP No.104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan, disebutkan bahwa DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.
30
2.5.3
Lain-lain Pendapatan yang Sah Menurut PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 mengenai kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup: a. Hibah, berasal dari pemerintah , pemerintah daerah lainnya, lembaga/organisasi
swasta
dalam
negeri,
kelompok
masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. b. Dana darurat, dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam. c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota. d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
2.6
Kerangka Pemikiran Dengan ditetapkannya UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
dan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki keuangan
31
daerahnya. Hal ini disebabkan pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerahnya sendiri dengan meningkatkan penerimaan daerahnya untuk dapat membiayai pengeluaran atau belanja daerah secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Untuk mewujudkan tugasnya tersebut maka pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai kerena untuk pelaksanaan pembangunan daerah itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah tersebut adalah dari dana perimbangan yang mana salah satunya merupakan dana bagi hasil pajak yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan (PBB). PBB merupakan pajak pusat karena dalam APBN termasuk dalam dana perimbangan. PBB juga merupakan azas pembantuan karena dana bagi hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi, 64,8% untuk daerah kabupaten; kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah kabupaten kota,9% untuk biaya pemungutan. Sedangkan sisa 10% bagian pemerintah yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangan sebagai berikut: 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten kota, dan 3,5% dibagikan secara intensif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan sektor tertentu. (Sari, 2010)
32
Pada penelitian ini penulis juga mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Penelitian yang penulis lakukan mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya, yaitu : 1. Yulia Anggara Sari dengan judul “Analisis dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung.” Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Kota Bandung dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitiannya adalah: a. Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada pemerintah daerah kota Bandung telah dilaksanakan secara memadai, dan menunjukan keadaan perekonomian
dan pembangunan
daerah
kota
Bandung
mengalami perkembangan. b. Laju pertumbuhan pendapatan daerahyang berasal dari PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan bahwa menunjukan bahwa keadaan daerah kota Bandung mengalami perkembangan. c. Tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan masih berada dalam kreteria sangat kurang. Dengan kata lain sumbangan atau manfaat yang diberikan oleh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah kota Bandung masih sangat kurang/rendah.
33
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Realisasi Pendapatan Daerah
Efektivitas
Kontribusi
(X1)
(X2)
Realisasi Pendapatan Daerah (Y) Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran
2.7
Hipotesis Penelitian Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiono,2008).
34
Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, dimana hipotesis nol (Ho) yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan, umumnya diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan hipotesis alternatif (Ha) merupakan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini, masing-masing hipotesis tersebut dijabarkan sebagai berikut: Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antarapajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah. Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antarapajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah.
