BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian intern
adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun tujuan dari SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Inti dasar dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 ini adalah terciptanya suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bisa mewujudkan suatu praktek-praktek good governance.
8
Universitas Sumatera Utara
Adapun struktur pengendalian internal terdiri atas lima unsur pokok menurut Bastian (2007:11). Kelima unsur pokok tersebut yaitu : 1. Lingkungan pengendalian Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang memengaruhi kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian. 2. Penaksiran resiko Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 3. Informasi dan komunikasi Fokus utama dari kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan mencegah terjadinya salah saji potensial terhadap pernyataan manajemen dalam laporan keuangan. 4. Aktivitas pengendalian Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. 5. Pemantauan Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja dari struktur pengendalian internal sepanjang waktu. Berkaitan dengan laporan keuangan, sistem pengendalian intern akan berpengaruh kepada kualitas laporan keuangan. Pengaruh pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung akan tergambar pada laporan keuangan.
Jika
pengendalian intern suatu organisasi efektif, maka laporan keuangan akan disajikan secara wajar, sebaliknya jika pengendalian intern suatu organisasi tidak efektif, maka laporan keuangan kemungkinan besar mengandung salah saji sangat material.
Pernyataan tersebut selaras dengan yang tertulis dalam ISA
(International
Standard
on
Auditing)
315
yang
menyatakan
bahwa
pengendalianintern bertujuan membuat laporan keuangan bebas dari salah saji
9
Universitas Sumatera Utara
yang material, yang disebabkan oleh kesalahan (error) maupun kecurangan (fraud). 2.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Makna kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan ( Setyowati dan Isthika: 2014). Wiley dalam Azhar (2007) mendefinisikan “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Sukmaningrum: 2012). Sumber daya manusia dalam pemerintahan daerah adalah pegawai negeri sipil daerah (PNSD).
Untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah dibutuhkan
PNSD yang memiliki kompetensi.
Untuk dapat mengelola keuangan daerah
dengan baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Hal ini demi terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas dan bermanfaat.
10
Universitas Sumatera Utara
2.1.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Sistem akuntansi yang digunakan pada pemerintah daerah adalah desentralisasi, yaitu dimana pembagian kekuasaan dalam perencanaan, manajemen, serta pengambilan keputusan.
Sehingga dalam struktur pemerintah daerah, setiap
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) wajib melakukan pencatatan untuk setiap transaksi yang terjadi di lingkungan kerja.
Kegiatan akuntansi meliputi
pencatatan terhadap pendapatan, aset, belanja, serta selain kas.
Proses ini
dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. Berkaitan dengan laporan keuangan, SAKD memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Setiap proses akuntansi yang terjadi di lingkungan satuan kerja akan tercermin dalam laporan keuangan. 2.1.4 Komitmen organisasi Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu (Ikhsan dan Ishak: 2008). Pada pemerintahan, pegawai yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan secara
11
Universitas Sumatera Utara
tepat. Dengan adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Mowday, et. al. dalam Ikhsan dan Ishak (2008) menyatakan bahwa komitmen organisasi terbangun apabila masing-masing individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi dan atau profesi, antara lain: 1. Identifikasi, yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi. 2. Keterlibatan, yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan. 3. Loyalitas, yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal. 2.1.5 Pengawasan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pengawasan, diharapkan mampu membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan dengan pengawasan dapat menjadi evaluasi sejauh mana kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, serta sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan.
12
Universitas Sumatera Utara
Menurut Arfianti (2011), jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut: 1. Pengawasan intern, pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. 2. Pengawasan ekstern, pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. 3. Pengawasan preventif, pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. 4. Pengawasan represif, pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparatur Pengawasan Intern Pemerintahan, pengawas atau auditor dituntut untuk memiliki pemahaman atas sistem pengendalian intern auditi dan mempertimbangkan apakah prosedurprosedur sistem pengendalian intern telah dirancang dan diterapkan secara memadai. Oleh karena itu, auditor harus memasukkan pengujian terhadap sistem pengendalian intern auditi dalam proses auditnya. Pengawasan keuangan daerah juga erat kaitannya dengan kompetensi sumber daya manusia. Penempatan aparat pengelola keuangan daerah yang tepat berdampak pada kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Pengawasan keuangan daerah juga tak terlepas dari mengawasi sistem akuntansi keuangan daerah. Dalam proses auditnya pengawasan terhadap sistem akuntansi senantiasa dilakukan oleh para auditor. Dalam pengawasan juga dibutuhkan komitmen. Tidak hanya memiliki komitmen untuk melakukan pengawasan sesuai dengan aturan, namun juga pengawasan terhadap komitmen organisasi. Apakah aparatur pemerintah sudah memiliki komitmen terhadap pemerintahan daerah atau belum.
13
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan beberapa teori dan peraturan yang berkaitan erat dengan pengawasan keuangan daerah, maka peneliti dapat mengemukakan hipotesis bahwa pengawasan keuangan daerah dapat menjadi variabel pemoderasi yang mampu mempengaruhi hubungan antara sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan komitmen organisasi dengan kualitas laporan keuangan. 2.1.6 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Laporan keuangan menurut Isroah dan Nurjanah (2007) adalah laporan yang menyajikan tentang posisi keuangan perusahaan sebagai hasil dari proses pencatatan dan pengikhtisaran atau penggolongan dari transaksi keuangan selama satu periode pembukuan.
Sedangkan
kualitas laporan keuangan pemerintah
terangkum sebagai suatu ciri khas informasi yang menjadi representasi proses transaksi keuangan
yang terjadi selama satu periode, sebagai bentuk
pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik (Agustina: 2015). Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada paragrap 28 adalah sebagai berikut : 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) 3. Neraca 4. Laporan Operasional (LO) 5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
14
Universitas Sumatera Utara
6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Komponen-komponen tersebut disajikan oleh setiap entitas dalam pemerintahan daerah. Kualitas LKPD, dapat diukur melalui beberapa karakteristik. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 terdapat empat karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Karakteristik tersebut diuraikan berikut ini. 1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan : a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c. Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. d. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan
15
Universitas Sumatera Utara
dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: a. Penyajian jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b. Dapat diverifikasi (verifibiality) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. c. Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 3. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Dengan demikian, dari teori-teori yang telah diungkapkan di atas menunjukkan bahwa komponen sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia,
16
Universitas Sumatera Utara
penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan komitmen organisasi mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara simultan/parsial. 2.2 Review Penelitian Terdahulu Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu tentang beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Arfianti (2011) meneliti “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Disamping itu, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Sukmaningrum (2012) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia itu sendiri dari segi kualitas dan kuantitas. Faktor eksternal tidak dapat
17
Universitas Sumatera Utara
digunakan sebagai pemoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendali intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Aryani
(2013)
dengan
judul
penelitian
“Analisis
Faktor-Faktor
yang
Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Satuan Kerja Mitra KPPN Medan II”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara simultan maupun secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan kementerian Negara/lembaga satuan kerja mitra KPPN Medan II. Mahaputra dan Putra (2014) meneliti tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar. Nurillah (2014) meneliti tentang “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi SDM, penerapan SAKD, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
18
Universitas Sumatera Utara
Agustina (2015) meneliti tentang “Pengaruh Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Pengawasan Keuangan Daerah sebagai variabel Pemoderasi (Studi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang)”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa : Pertama, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia secara parsial dan simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan kedua, pengawasan keuangan daerah mampu menjadi variabel pemoderasi bagi hubungan pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Pramudiarta (2015) dengan judul penelitian “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal)”.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi SDM dan sistem
pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi. Untary (2015) meneliti tentang “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Faktor Eksternal sebagai Pemoderasi (Studi
19
Universitas Sumatera Utara
Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang)”.
Hasil penelitian ini
menyimpulkan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap laporan keuangan daerah sedangkan faktor eksternal tidak memoderasi pengaruh antara variabel sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Ringkasan review penelitian terdahulu tercantum pada tabel 2.1. Tabel 2.1 Ringkasan Review Penelitian Terdahulu No. 1.
Nama Peneliti / Tahun Arfianti (2011) Skripsi
Variabel
Hasil Penelitian
Variabel Independen: Kualitas SDM, Pemanfaatan teknologi informasi, Sistem pengendalian intern, Pengawasan keuangan daerah
Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Disamping itu, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Sistem pengendalian internberpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh. Faktor eksternal tidak dapat digunakan sebagai pemoderasi hubungan antarakompetensi sumber daya manusia dan system pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penerapan SAP, kualitas SDM, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan kementerian negara/lembaga satuan kerja mitra KPPN Medan II.
Variabel Dependen: Keandalan dan ketepatan waktu laporan keuangan.
2.
Sukmaningrum (2012) Skripsi
Varibel Independen: Sistem pengendalian intern, Kompetensi sumber daya manusia. Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan. Variabel Moderasi: Faktor eksternal.
3.
Aryani (2013) Tesis
Variabel Independen: SAP, Kualitas SDM, Sistem pengendalian intern, Komitmen organisasi, Pemanfaatan teknologi informasi. Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan.
20
Universitas Sumatera Utara
Lanjutan Tabel 2.1 Ringkasan Review Penelitian Terdahulu 4.
5.
6.
Mahaputra dan Putra (2014) Jurnal
Nurillah (2014) Skripsi
Agustina (2015) Tesis
Variabel Independen: Kapasitas sumber daya manusia, Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, Sistem pengendalian intern, Implementasi standar akuntansi pemerintah. Variabel Dependen: Kualitas informasi laporan keuangan. Variabel Independen: Kompetensi sumber daya manusia, Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, Pemanfaatan teknologi informasi, Sistem pengendalian. Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel Independen: Pengendalian intern, Pemanfaatan teknologi informasi, Kompetensi sumber daya manusia. Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan.
7.
8.
Pramudiarta (2015) Skripsi
Untary (2015) Skripsi
Variabel Independen: Kompetensi sumber daya manusia, Pemanfaatan teknologi informasi, Sistem pengendalian intern. Variabel Dependen: Nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Variabel Independen: Sistem informasi akuntansi, Sistem pengendalian intern, Kompetensi SDM. Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan. Variabel Moderasi: Faktor eksternal
Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh pada kualitas informasi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar.
Kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuanganpemerintah daerah.
Pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dan pengawasan keuangan daerah mampu menjadi variabel pemoderasi bagi hubungan pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Kompetensi SDM dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi.
Semua variabel independen sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan daerah sedangkan faktor eksternal tidak memoderasi pengaruh antara variabel independen denngan variabel dependen.
21
Universitas Sumatera Utara
Sumber: Berbagai jurnal ilmiah, 2016 2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian Kerangka konseptual akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang diteliti yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel pemoderasi. Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas.
Adapun kerangka konseptual penelitian ini
digambarkan melalui model penelitian pada gambar 2.1.
X1 (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) X2 (Kompetensi Sumber Daya Manusia)
X3 (Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)
Y (Kualitas Laporan Keuangan)
H1
H2
X4 (Komitmen Organisasi)
Z (Pengawasan Keuangan Daerah)
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis
22
Universitas Sumatera Utara
2.3.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Komletensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Komitmen
Organisasi
terhadap
Kualitas
Laporan
Keuangan
Pemerintah Daerah Untuk pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, peneliti mengacu pada penelitian Nurillah (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan stakeholders (Aryani: 2013). Untuk pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, Kharuddinsyah, Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan pendapatnya tentang hasil pemeriksaan BPK, “Pada tahun sebelumnya, LKPD mendapat opini disclaimer karena lemahnya SDM yang membidanginya. Setelah dilakukan pendidikan dan pelatihan kepada petugas yang membidanginya, opini tersebut berubah menjadi WDP, dan program pendidikan serta pelatihan akan terus ditingkatkan kepada petugas agar tahun depan mendapat opini WTP” (Koran Metro Siantar edisi 26 Juli 2013). Dari pernyataan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurillah (2014) yang menyatakan
23
Universitas Sumatera Utara
bahwa kompetensi SDM mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dengan kata lain, pernyataan di atas menyatakan bahwa untuk membuat suatu laporan keuangan harus mengikuti peraturan ataupun sistem yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dimana dalam hal ini terdapat pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Nurillah (2014) yang menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hubungan komitmen organisasi dengan kualitas laporan keuangan, pada teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi.
Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka
anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka, yaitu komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment through morality) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan dan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment
24
Universitas Sumatera Utara
through legitimacy) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (Septiani dalam Aryani: 2005). Pernyataan di atas menyatakan bahwa adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam penyajian laporan keuangan. Pendapat ini sejalan dengan hasil penelitian Aryani (2013) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh secara simultan maupun secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan. Dari uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis pertama: H1: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2.3.2 Hubungan
Pengawasan
Keuangan
Daerah
sebagai
Variabel
Pemoderasi dalam Hubungan antara Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Komitmen Organisasi dengan Kualitas Laporan keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparatur Pengawasan Intern Pemerintahan, pengawas atau auditor dituntut untuk memiliki pemahaman atas sistem pengendalian intern auditi dan mempertimbangkan apakah prosedurprosedur
sistem
pengendalian
intern
telah
dirancang
dan
diterapkan
25
Universitas Sumatera Utara
secaramemadai. Oleh karena itu, auditor harus memasukkan pengujian terhadap sistem pengendalian intern auditi dalam proses auditnya. Pernyataan di atas merupakan bentuk dari pengawasan terhadap sistem pengendalian intern. Pengawasan keuangan daerah juga digunakan untuk menilai kinerja aparat. Penempatan aparat pengelola keuangan daerah yang tepat berdampak pada kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pengawasan keuangan daerah juga tak terlepas dari mengawasi sistem akuntansi keuangan daerah.
Dalam
proses auditnya pengawasan terhadap sistem akuntansi senantiasa dilakukan oleh para auditor.
Tentu dalam melaksanakan ini semua setiap aparat haruslah
memiliki komitmen terhadap organisasi. Untuk menilai komitmen para aparatur pemerintah dibutuhkan pengawasan yang baik terhadap proses yang terjadi dalam pemerintahan demi terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas. Agustina (2015) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa pengawasan keuangan daerah mampu menjadi variabel pemoderasi bagi hubungan pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Dari
uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis kedua: H2: Pengawasan Keuangan Daerah Dapat Memoderasi Hubungan antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Komitmen Organisasidengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
26
Universitas Sumatera Utara