BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Perkawinan 2.1.1 Pengertian Perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai pasangan suami dan isteri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut hukum islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan pergaulan antara kedua belah pihak dengan tujuan memperoleh keturunan dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut H. Sulaiman Rasyid perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta pertolongan-pertolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim (Sudarsono, 2005: 36) Menurut Su’adah (2005) menyatakan bahwa perkawinan adalah peristiwa masyarakat yang membuat pengantin wanita dan pria menjadi orang dewasa. Setiap orang yang memasuki jenjang perkawinan mempunyai harapan dan berharap ini menjadi permanen, dan akan menjamin bahwa pengaruh kebersamaan akan kekal, serta merupakan pedoman dari harapan untuk keabadian. Pekawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga menyangkut unsur batin atau rohani.

24 Universitas Sumatera Utara

Perkawinan adalah hubungan antara pria dan wanita yang disatukan melalui ikatan pernikahan yang berdasarkan atas rasa cinta, kasih sayang dan adanya komitmen. Selain itu, perkawinan juga merupakan dasar terbentuknya suatu hubungan kekeluargaan dengan berlandaskan pada peraturan, nilai-nilai dan normanorma yang harus dijalankan secara bersama-sama baik dalam memilih dan mengambil keputusan. Perkawinan merupakan pertalian jiwa dan raga yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai seorang suami dan isteri. Dalam tahap awal, ikatan batin sangat dibutuhkan karena di dalamnya mencerminkan kerukunan dan kenyamanan. Terjalinnya ikatan lahir batin inilah yang merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang harmonis dan kekal.

2.1.2 Syarat-syarat Perkawinan Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu syarat internal (syarat dalam bentuk materil) dan syarat eksternal (syarat dalam bentuk formal). Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern berhubungan dengan hal-hal yang secara umum harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan.

Syarat-syarat dalam perkawinan tersebut telah diatur dan dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: Pasal 6 ayat: (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21

tahun harus memperoleh izin dari kedua orang tuanya.


Pasal 7 ayat: (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila usia pria telah mencapai 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 tahun. Pasal 8 ayat: (1) Ketentuan perkawinan yang dilarang adalah sebagai berikut: perkawinan

sedarah, perkawinan sesusuan, perkawinan hubungan saudara, dan perkawinan yang bertentangan dengan agama atau kepercayaan masingmasing. Pasal 9 Seseorang yang terikat dengan tali pernikahan tidak diperbolehkan untuk menikah lagi kecuali telah memperoleh keputusan dari pengadilan dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan. Pasal 10 Apabila pasangan suami isteri telah becerai kemudian menikah kembali dan bercerai untuk yang kedua kalinya, maka mereka tidak diperbolehkan untuk menikah lagi.

2.1.3 Tujuan Perkawinan Dalam rumusan pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti perkawinan dilakukan bukan hanya untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya dan tidak boleh diputus dengan begitu saja karena pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa.


Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami dan isteri harus saling membantu

dan

melengkapi,

agar

masing-masing

dapat

mengembangkan

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Adapun tujuan dari perkawinan ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku bangsa manusia; 2. Untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia dalam menyalurkan hasrat dan kasih sayangnya; 3. Untuk memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan; 4. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang; dan 5. Menumbuhan kesungguhan untuk bertanggung jawab dalam menerima hak dan kewajiban sebagai keluarga. Tujuan pernikahan merupakan hal yang sangat penting, karena tujuan pernikahan merupakan arah sebuah pernikahan berjalan. Jika tidak ada tujuan yang ingin dicapai, maka sebaiknya pernikahan jangan dilakukan. Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan, secara umum tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami, isteri, dan anak serta bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan.


2.1.4 Jenis-jenis Perkawinan Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspek yaitu sesuatu yang berbeda jenis dan berbeda dalam karakteristiknya. Adapun jenis perkawinan secara universal dapat digolongkan atas beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut: 1. Bentuk Perkawinan Menurut Jumlah Isteri atau Suami a. Monogami Suatu bentuk perkawinan atau pernikahan dimana suami tidak menikah dengan wanita lain dan isteri tidak menikah pria lain. Dengan kata lain, suami hanya memiliki seorang isteri dan suami hanya memiliki seorang isteri. b. Poligami Suatu perkawinan dimana seorang suami mempunyai isteri lebih dari satu, dan ada banyak alasan yang mendasari terjadinya perkawinan poligami, diantaranya adalah anak, jenis kelamin anak, ekonomi, serta status sosial. Poligami sendiri terbagi atas dua jenis perkawinan, yaitu: (a) Poligini (banyak isteri) (b) Poliandri (banyak suami) 2. Bentuk Perkawinan Menurut Asal Usul Isteri atau Suami a. Endogami Suatu perkawinan yang terjadi antara etnis, suku, serta kekerabatan dalam lingkungan yang sama. b. Eksogami Suatu perkawinan yang terjadi antara etnis, suku, serta kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda.


3. Bentuk Perkawinan Menurut Hubungan Kekerabatan a. Cross Causin Yaitu bentuk perkawinan anak-anak yang berasal dari kakak beradik yang berbeda jenis kelamin. b. Parallel Causin Bentuk perkawinan anak-anak yang terdiri dari kakak beradik yang sama jenis kelaminnya. 4. Perkawinan Augenis Yaitu bentuk pernikahan yang bertujuan untuk memperbaki keturunan atau ran. Perkawinan augenis sudah ada sejak dulu. Pada masa Perang Dunia II Hitler memerintah untuk menculik gadi-gadis dan memaksa dengan tindak kekerasan agar mau digauli oleh lelaki jerman dengan tujuan melahirkan keturunan ras Aria yang unggul (http://wenylestariaidin.blogspot.com/2011/05/Perkawinan diakses pada tanggal 26 Maret 2016 pukul 2:32 WIB) 5. Kawin Kontrak Kawin kontrak atau perkawinan yang terjadi di bawah tangan dilakukan dengan sebuah perjanjian dalam suatu waktu tertentu dan tidak mendapatkan pengakuan yang sah karena tidak terdaftar di instansi yang berwenang. Dalam hukum, kawin kontrak tidak diperbolehkan karena sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

agama

dan

kepercayaan

masing-masing

(www://m.gresnews.com/berita/tips/055210/hukum-kawin-kontrak-diindonesia diakses pada tanggal 27 Maret 2016 pukul 16:43 WIB)


Pada prinsipnya, perkawinan di Indonesia adalah monogami, yaitu perkawinan yang hanya memperbolehkan suami memiliki satu orang isteri dan isteri hanya memiliki satu orang suami saja karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan wanita menimbulkan akibat secara lahir dan batin baik terhadap keluarga dari pihak pria, keluarga pihak perempuan, masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh dari setelah maupun sesudah menikah.

2.1.5 Asas-asas Perkawinan Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama berbeda satu sama lain, akan tetapi tidak saling bertentangan. Di Indonesia hukum perkawinan secara garis besar di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, maka Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaannya (Sudarsono, 2015: 6 – 7) Dalam Undang-undang tersebut ditentukan prinsip-prinsip dan asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar


masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu serta mencapai kesejahteraan baik secara spiritual dan materil. b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana

dilakukan

menurut

hukum

masing-masing

agamanya

dan

kepercayaannya dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. c. Undang-undang ini menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang pria. Apabila terjadi pernikahan poligami dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka hal tersebut hanya bisa diputuskan oleh pengadilan. d. Calon suami isteri yang usianya belum mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya serta mereka harus memiliki jiwa dan raga yang matang (benar-benar siap) untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa terjadinya perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu, harus ada pencegahan terjadinya perkawinan dibawah umur. Berhubungan dengan ketentuan diatas, maka Undang-undang menetapkan batas umur kawin 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. e. Undang-undang ini juga melarang perkawinan sejenis, sedarah, sesusuan, dan setali persaudaraan. f. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan secara bersama.


2.1.6 Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perkawinan menciptakan hubungan antara seorang pria dan wanita menjadi suatu kesatuan yang utuh, sehingga terciptalah hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam keluarga. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 31 UUP bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam bermasyarakat dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan status suami adalah sebagai kepala rumah tangga dan isteri adalah sebagai ibu rumah tangga (Usman, 2006: 337). Adapun hak dan kewajiban dari masing-masing pihak adalah sebagai berikut: 1. Hak dan Kewajiban Suami a. Memberikan nafkah pada keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan secara layak; b. Membantu peran isteri dalam mengurus anak; c. Menjadi pemimpin, pembimbing dan pemelihara keluarga dengan penuh tanggung jawab demi kelangsungan dan kesejahteraan keluarga; d. Memberikan kebebasan dalam berfikir dan menyampaikan pendapat serta bertindak sesuai dengan aturan dan norma yang sewajarnya; e. Mampu menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan tidak sewenangwenang; dan f. Berhak mendapatkan pelayanan terbaik secara lahir batin dari isteri.

2. Hak dan Kewajiban Isteri a. Mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh dengan penuh tanggung jawab;


b. Mentaati dan mematuhi perintah suami dalam batas sewajarnya; c. Menjaga kehormatan keluarga; d. Mengatur dan menguruh rumah tangga dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab; e. Mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suami; dan f. Berhak mendapatkan perlindungan, penjagaan, dan perhatian dari suami.

2.2

Anak 2.2.1 Pengertian Anak Secara umum dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang dilahirkan dari

perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Anak juga merupakan cikal-bakalnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. UNICEF mendefenisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang tentang Perkawinan menetapkan batas usia menikah adalah 16 tahun. Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Pasal 2, dikatakan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah semua orang yang berusia di bawh 18 tahun. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.


Menurut Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Menurut Undang-undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan. Maka, dapat dilihat secara keseluruhan bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan bedasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang pada umumnya dicapai setelah seseorang melewati usia 21 tahun (www.landasanteori.com/2015/08/pengertiananak-menurut-definisi-ahli.html diakses pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 19:21 WIB) Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimana yang dimaksud sebagai anak, tetapi ada perbedaan dalam setiap pemahaman, semua tergantung pada situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dijadikan persoalan. Anak merupakan generasi penerus bangsa, maka anak juga mempunyai suatu hak-hak yang harus di akui dan dilindungi oleh Negara, hak anak juga merupakan bagian dari Hak Azasi Manusia meskipun anak masih dalam kandungan seorang ibu. Yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala upaya yang diajukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindakan perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.


Sedangkan dalam Undang-undangNomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

2.2.2 Kebutuhan Anak Sebagaimana manusia lainnya, setiap anak memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Menurut Katz (2003) bahwa kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak adalah adanya hubungan orang tua dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak seperti perhatian, kasih sayang, perlindungan, dukungan, dan pemeliharaan dapat terpenuhi. Bown dan Swanson (2003) mengatakan bahwa kebutuhan utama anak adalah perlindungan (keamanan), kasih sayang, pengalaman positif yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan mental yang sehat. Sedangkan menurut Huttman (2003) ada beberapa kebutuhan anak yang harus terpenuhi, antara lain: a. Kasih sayang orang tua; b. Stabilitas emosional; c. Pengertian dan perhatian; d. Pertumbuhan kepribadian; e. Dorongan kreatif; f. Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar; g. Pemeliharaan kesehatan; h. Pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan; dan


i.

Perolehan pemeliharaan, perawatan, dan perlindungan (Huraerah, 2007: 38 – 39)

Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar tersebut akan berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental, dan sosial anak. Anak bukan saja akan mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas kesehatan yang buruk, melainkan juga akan mengalami hambatan mental, lemah daya nalar, dan bahkan perilaku-perilaku menyimpang dan mendorong mereka untuk melakukan indakan kriminal. Pertumbuhan dan kesejahteraan fisik, intelektual, emosional, dan sosial anak akan mengalami hambatan jika: a. Kekurangan gizi dan tanpa perumahan yang layak; b. Tanpa bimbingan dan asuhan; c. Mengalami sakit dan tanpa perawatan medis yang tepat; d. Diperlakukan salah secara fisik; e. Diperlakukan salah dan dieksploitasi secara seksual; f. Tidak memperoleh pengalaman normal yang menumbuhkan perasaan dicintai, diinginkan, aman, dan bermartabat; g. Terganggu secara emosional karena pertengkaran keluarga yang terus menerus, perceraian dan mempunyai orang tua yang menderita gangguan jiwa; dan h. Dieksploitasi, bekerja berlebihan, terpengaruh okeh kondisi yang tidak sehat dan demoralisasi (Huraerah, 2007: 39)


2.2.3 Hak-Hak Anak Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan Hak Azasi Manusia. Yang dimaksud sebagai anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh. Secara hukum, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Setiap anak akan mampu memikul tanggung jawab yang telah di cita-citakan tersebut, untuk itu maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial serta harus memiliki akhlah yang mulia. Dibutuhkan suatu perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan anak yaitu dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa deskriminasi. Dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak, maka dibutuhkan suatu dukungan dari kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin terlaksananya hal-hal di atas. Dalam Undang-undang Nomor 23 Pasal 2 tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak, yang meliputi: a.

Non diskriminasi;

b.

Kepentingan yang terbaik bagi anak;

c.

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan hidup; dan


d.

Menghargai setiap pendapat anak (Joni dan Tanamas 1999: 105)

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-hak Anak.Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak tersebut dan mendorong upaya untuk memenuhinya. Ada hak-hak anak yang dimaksud dalam deklarasi ini adalah sebagai berikut: a. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum, sehingga mereka mampu untuk berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial; b. Setiap anak sejak lahir harus memiliki nama atau identitas kebangsaan; c. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial; d. Bagi anak cacat berkah untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan khusus untuk perkembangan dan kemampuannya dalam masyarakat; e. Setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian penuh; f. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan sampai kejenjang yang lebih tinggi; g. Dalam situasi apapun, anak harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama; dan h. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk diskriminasi baik berupa keterlantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi (Huraerah, 2007: 32) Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta turut berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, semua ini ditujukan agar tercipta anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-


undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan tentang hak dan kewajiban anak, yang menyebutkan bahwa: 1. Hak Atas Kelangsungan Hidup Yaitu termasuk di dalamnya adalah hak atas tingkat hidup yang layak, dan memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya, anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan mendapatkan perawatan kesehatan yang baik apabila anak mengalami sakit. 2. Hak untuk Berkembang Yaitu yang temasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi dan berekspresi. Sama halnya dengan anak penyandang cacat berhak untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan khusus dalam perkembangannya. 3. Hak Memperoleh Kasih Sayang Yaitu termasuk dai dalam cinta kasih dari kedua orang tua baik berupa perhatian dan rasa kepedulian terhadap anak. 4. Hak Memperoleh Nafkah Yaitu termasuk di dalamnya pemenuhan anak untuk mendapatkan uang jajan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti kebutuhan sekunder dan primernya. 5. Hak Mendapatkan Identitas Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. 6. Hak dalam Beragama Setiap anak berhak untuk beribadah menurut kepercayaan yang dianutnya, bebas dalam berpikir, dan bebas dalam berekspresi sesuai dengana tingkat


kecerdasan dan usianya, dan harus mendapat pengawasan serta bimbingan orang tuanya. 7. Hak Mendapat Pengasuhan Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, serta berkah untuk mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya. 8. Hak Mendapat Perlindungan Yaitu termasuk di dalamnya adalah perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan tindak kekerasan (Joni danTanamas, 1999: 30) Hak-hak anak sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Konvensi Hak Anak bukan hanya sekedar hak-hak anak dalam keadaan sulit dan tertindas sehingga perlu dilindungi, akan tetapi juga termasuk dalam kesejahteraan anak yang lebih luas, baik secara sosial, ekonomi sosial, budaya dan bahkan politik. Hak anak untuk menjamin kebebasannya menyatakan pendapat dan memperoleh informasi merupakan wujud dari perluasan hak-hak anak yang lebih maju (Joni danTanamas, 1999: 109)

2.3

Perceraian 2.3.1 Pengertian Perceraian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perceraian mempunyai dua arti yaitu

sebagai pisah dan putusnya hubungan sebagai suami isteri. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian berarti berakhirnya suatu perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami isteri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian, perceraian, atas keputusan sendiri dan atas putusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan, dimana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah


dan

secara

resmi

diakui

oleh

hukum

yang

berlaku

(www.repository.usu.ac.id/bitstream/1234.html diakses pada tanggal 19 Maret 2016 pukul 12:53 WIB) Perceraian merupakan suatu peristiwa yang sangat tidak diinginkan bagi setiap pasangan dan keluarga. Perceraian yang terjadi menimbulkan banyak hal yang tidak mengenakkan dan kepedihan yang dirasakan semua pihak, termasuk kedua pasangan, anak-anak, dan kedua keluarga besar dari kedua belah pihak. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tidak lagi ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan melalui putusan pengadilan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti mobil, rumah, perabotan atau harta benda lainnya, dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat menyelesaikannya di pengadilan. Beberapa ahli menyebutkan defenisi percerain secara berbeda. Murdock (1950) menyimpulkan bahwa di setiap masyarakat terdapat institusi atau lembaga yang menyelesaikan proses berakhirnya suatu perkawinan (yang disebut sebagai perceraian) sama halnya dengan mempersiapkan suatu perkawinan. Goode (1950) mengatakan bahwa setiap masyarakat mempunyai defenisi yang berbeda tentang konflik antara pasangan suami dan isteri serta cara penyelesaiannya. Goode juga berpendapat bahwa pandangan yang menganggap perceraian merupakan suatu “kegagalan” adalah biasa sebab, perkawinan terjadi karena ada cinta dan romantis. Padahal, semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua orang yang hidup dan tinggal bersama dimana masing-masing memiliki keingina, kebutuhan, nafsu,


serta latar belakang dan nilai sosial yangg bisa saja berbeda satu sama lainnya. Akibatnya

sistem

ini

bisa

memunculkan

ketegangan-ketegangan

dan

ketidakbahagiaan yang dirasakan oleh semua anggota keluarga. Oleh karena itu, apabila terjadi sesuatu dengan perkawinan (misalnya perceraian) maka akan timbul masalah-masalah yang harus dihadapi baik oleh pasangan yang bercerai maupun anak-anak serta masyarakat di wilayah terjadinya perceraian (Su’adah, 2005: 214 – 215) Dari pengertian diatas, dapat disimpulakan bahwa perceraian adalah putusnya sebuah hubungan perkawinan atau perceraian yang dilakukan baik secara hukum dan perceraian yang dilakukan dengan diam-diam atau hanya dilakukan diatas hitam dan putih. Sehingga mengakibatkan status suami atau isteri telah berakhir. Seperti halnya perkawinan, perceraian juga merupakan suatu proses yang didalamnya menyangkut banyak aspek seperti emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku (Su’adah, 2005: 214)

2.3.2 Faktor Penyebab Perceraian Pernikahan yang harmonis merupakan dambaan setiap orang. Namun, untuk meraihnya diperlukan pemahaman, pengertian, bahkan pengorbanan dari kedua belah pihak. Hal ini perlu dilakukan sebelum, selama, dan setelah pernikahan berlangsung. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan akan menimbulkan permasalahan dalam pernikahan tersebut. Secara umum, fokus masalah dalam pernikahan ditimbulkan oleh sosial ekonomi, tidak memperoleh restu orang tua, komunikasi yang kurang dan terbatas antarpasangan, kurangnya rasa percaya


terhadap pasangan, ketidaksetiaan, pernikahan tanpa adanya rasa cinta, dan terjadinya pernikahan di usia muda. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian antar suami dan isteri, yaitu sebagai berikut: 1. Kurangnya Komunikasi Pasangan yang dapat terus membina bahtera rumah tangga perlu mendengarkan dan menghargai satu sama lain sekalipun mereka tidak sependapat dalam mengatasi persoalan yang terjadi. Selain itu, pada saat berkomunikasi pasangan suami-isteri sebaiknya tidak saling menuduh ataupun menyalahkan satu dengan yang lainnya. Pentingnya interaksi yang positif dalam berkomunikasi dengan pasangan menjadi penentu kelanjutan dari hubungan tersebut. 2. Adanya Perbedaan Pendapat Selain hubungan komunikasi yang kurang baik, perbedaan pendapat juga mempengaruhi sebuah keharmonisan dalam rumah tangga. Yaitu adanya ketidaksepakatan dalam berpendapat. Misalnya terjadi ketidaksepakatan dalam cara membesarkan anak dan mengatur disiplin anak. 3. Ketidaksetiaan Alasan yang paling sering ditemukan dalam rumah tangga adalah ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan ini bisa terjadi karena kurangnya rasa percaya antara suami dan isteri. Ketidakpercayaan ini juga merupakan suatu titik awal terjadinya perselingkuhan. Glenn mengungkapkan dalam Benokraitis (2009) bahwa pria banyak mengeluh tidak bahagia dengan kehidupan seksualnya dan mencari orang lain yang dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga terjadilah perselingkuhan.


4. Pernikahan Tanpa Cinta Biasanya kasus seperti ini terjadi ketika pernikahan dilakukan atas dasar menutupi

kesalahan-kesalahan

yang

dilakukan

bersama.

Sehingga

pernikahan pun dilakukan karena terpaksa. Dalam sebuah hubungan pernikahan, apabila dilakukan terpaksa dan dijalankan tanpa adanya ikatan cinta, maka pernikahan tersebut tidak akan bertahan lama karena masingmasing diantara mereka tidak ada rasa perduli satu sama lain. 5. Pernikahan Usia Muda Pernikahan di usia muda memiliki resiko yang paling tinggi untuk bercerai karena pasangan yang menikah di usia muda dianggap belum memiliki kematangan secara emosional (Kertamuda, 2009: 92 – 93) 6. Ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan Ketidaksetaraan menjadi pemicu lainnya yang membuat orang melakukan perceraian. Kesenjangan dari tanggung jawab untuk faktor ekonomi pun dapat termasuk dalam ketidaksetaraan. 7. Adanya kekerasan dalam rumah tangga Faktor perceraian yang dialami oleh pasangan suami dan isteri mempunyai banyak alasan, salah satunya adalah adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga Masalah dalam keluarga merupakan hasil dari suatu kombinasi faktor-faktor daripada hanya terfokus pada satu faktor saja. Perkawinan meliputi dua kepribadian yang kompleks dan bermacam ragam, dan ketegangan-ketegangan merupakan cermin dari perbedaan-perbedaan mereka tersebut. Tiap-tiap pasangan memiliki pola sifat yang berbeda dalam kepribadiannya,dan mempunyai reaksi masing-masing terhadap pola tersebut karena perkawinan adalah suatu cara hidup yang meliputi


bagian dari hidup, teman-teman, hak milik, pendapatan, sikap-sikap, tujuan-tujuan, gagasan-gagasan dan ambisi-ambisi. Oleh sebab itu, ketegangan-ketegangan yang mneghancurkan kelompok keluarga tersebut menggambarkan baik buruknya keperibadian maupun interaksi yang dimiliki masing-masing pasangan (Su’adah, 2005: 233)

2.3.3 Dampak Perceraian 2.3.3.1 Dampak Perceraian Terhadap Mantan Pasangan a. Sulit melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya. Masalah utama yang dihadapi oleh mantan pasangan suami dan isteri setelah perceraian adalah masalah penyesuaian kembali terhadap peranan masing-masing serta hubungan dengan lingkungan sosialnya. Sulitnya dalam melakukan penyesuaian diri ini digambarkan oleh Waller (1930) sebagai masa dimana mantan suami dan mantan isteri merasakan ada sesuatu yang kurang dan hilang dalam kehidupan pribadi mereka. Tanpa disadari, mereka mulai merasakan adanya kerinduan terhadap mantan pasangannya serta kebersamaan yang pernah mereka rasakan. Beberapa orang menganggap bahwa perceraian dapat memberikan perasaan bahagia dan memberikan kebebasan baginya, tapi tanpa disadari muncul perasaan sedih apabila teringat akan masalah dalam rumahtangga di masa yang lalu (Su’adah, 2005: 236) b. Status hubungan berubah menjadi pertemanan. Hubungan antara mereka yang bercerai dan menganggap mantan pasangan sebagai seorang teman. Hal ini ditandai oleh adanya rasa kebersamaan tanggung jawab terhadap pengasuhan dan pendidikan anak mereka


Biasanya mereka memilih tempat tinggal yang berdekatan dengan maksud agar anak mereka masih tetap dapat berhubungan dan saling membagi pengalaman mereka secara bersama. c. Status hubungan berubah menjadi permusuhan. Selain adanya hubungan sebagai teman, adapula hubungan mantan suami dan isteri yang menganggap sebagai musuh yang paling dibenci. Mereka berusahab untuk tidak saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Pada satu kesempatan, apabila mereka dipertemukan dalam situasi atau kegiatan yang berhubungan dengan anak (pesta ulang tahun, pertunangan ataupun pernikahan) maka mereka tidak saling menegur dan tidak berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan dalam pengasuhan anak, mantan pasangan suami dan isteri ini lebih cenderung sepakat untuk tidak mencampuri urusan dan caranya masing-masing (Su’adah, 2005: 235 – 238)

2.3.3.2 Dampak Perceraian Terhadap Anak 1. Adanya perasaan trauma. Munculnya perasaan trauma yang dialami anak karena perceraian orang tua berkaitan dengan kualitas hubungan dalam keluarga sebelumnya. Apabila anak merasakan adanya kebahagiaan dalam kehidupan rumah sebelumnya maka mereka akan merasakan tidak ada kebahagian kehidupan dalam rumah, maka trauma yang dihadapi anak sangat kecil dan malah perceraian dianggap sebagai jalan keluar terbaik dari konflik terus-menerus yang terjadi antara ayah dan ibu (Su’adah, 2005: 239).


2. Hilangnya rasa aman dalam diri. Selain adanya perasaan ditinggalkan, anak juga akan kehilangan rasa aman karena kedua orang tuanya tidak lagi bersama dalam mengasuh dan menjaganya dalam satu rumah. Hal inilah yang dapat menyebabkan anak lebih sering menghabiskan waktu diluar rumah bersama teman-temannya daripada memilih untuk tinggal lama dirumah. 3. Merasa dimanfaatkan. Selain trauma, anak yang berasal dari keluarga yang bercerai biasanya merasa dimanfaatkan oleh satu bahkan kedua orang tua mereka. Beberapa perlakuan orang tua setelah bercerai adalah berusaha menarik perhatian anak untuk menceritakan hal-hal buruk tentang mantan pasangan mereka serta melibatkan anak dalam kondisi permusuhan (Su’adah, 2005: 239) 4. Merasa ditinggalkan dan tidak diinginkan oleh orang tua. Masa ketika perceraian terjadi merupakan masa yang sangat sulit bagi anak, terutama menyangkut tentang hubungan dengan orang tuanya yang tidak lagi tinggal bersama. Anak biasanya akan merasa kehilangan dan kesepian serta cenderung menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi dalam keluarganya. Selain itu, tuntutan ekonomi keluarga juga menjadi pemicu timbulnya perasaan ini. Keluarga yang bercerai biasanya ibu atau ayah yang tinggal bersama anak lebih memilih bekerja dari pada menghabiskan waktu dirumah bersama anak demi memenuhi kebutuhan hidup anak dan dirinya. 5. Hilangnya hak dan kewajiban anak. Meskipun kehidupan setelah perceraian merupakan suatu kehidupan baru, namun masih ada ikatan-ikatan di antara pasangan yang bercerai. Ikatan


yang paling penting adalah ikatan sebagai orang tua dari anak yang dilahirkan selama perkawinan. Setelah bercerai,mantan pasangan suami dan isteri harus mendefinisikan kembali hubungan dan peran mereka sebagai ayah dan ibu yang sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah. Contance Ahrons (1979) mengemukakan bahwa ikatan yang terjadi antara anak dengan orang tua yang tidak serumah lagi membentuk sebuah sistem keluarga yang saling berhubungan satu sama lain. masing-masing keluarga ini mempunyai hak dan kewajiban untuk memelihara, merawat dan mendidik anak mereka. Menurut Leslie (1967), reaksi anak terhadap perceraian sangat tergantung pada penilaian mereka sebelumnya terhadap perkawinan orang tua mereka serta rasa aman di dalam keluarga. Lebih dari separuh anak dari keluarga tidak bahagia menunjukkan reaksi bahwa perceraian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Sedangkan anak yang berasal dari keluarga bahagia lebih dari separuhnya menyatakan kesedihan dan bingung menghadapi perceraian orang tua mereka. Mereka cenderung menjadi pribadi yang menyendiri akibat hilangnya rasa percaya terhadap kedua orang tuanya. Rasa percaya yang dulu ada kini berubah menjadi perasaan takut dan bingung jika dihadapi situasi antara memilih ibu atau ayah yang akan tinggal bersama dirinya.

2.4

Kerangka Pemikiran Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam sistem sosial kemasyarakatan

yang terdiri dari satu orang atau lebih yang tinggal bersama, hidup dalam sebuah rumah tangga untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi serta disatukan oleh aturan-aturan hukum pernikahan yang berlaku. Hubungan ini dilandaskan atas rasa


cinta dan persamaan dalam pendapat, perasaan, dan adanya komitmen serta dibentuk dengan ikatan perkawinan. Dalam ikatan perkawinan terdapat hak dan kewajiaban pasangan suami isteri terhadap anak, yaitu memberikan kebutuhan baik secara pangan, papan, maupun sandang, pemenuhan akan kasih sayang, memberikan pengasuhan

yang baik,

memberikan

kebebasan

dalam berpendapat,

serta

memberikan perlindungan kepada anak. Dalam rumusan pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti perkawinan dilakukan bukan hanya untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya dan tidak boleh diputus dengan begitu saja karena pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perceraian mempunyai dua arti yaitu sebagai pisah dan putusnya hubungan sebagai suami isteri. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian berarti berakhirnya suatu perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami isteri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian, perceraian, atas keputusan sendiri dan atas putusan pengadilan. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian antar suami dan isteri, yaitu karena kurangnya komunikasi, adanya perbedaan pendapat, ketidaksetiaan, pernikahan tanpa cinta, pernikahan usia muda, ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan, dan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dampak dari adanya faktor perceraian yaitu Adanya perasaan trauma, hilangnya rasa aman dalam diri, Merasa dimanfaatkan, Merasa ditinggalkan dan tidak diinginkan oleh orang tua, dan hilangnya hak dan kewajiban anak.


Gambar 2.1 Bagan Alur Pikir

PERKAWINAN

PERCERAIAN

HAK-HAK ANAK: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Hak atas kelangsungan hidup Hak untuk berkembang Hak memperoleh kasih sayang Hak memperoleh nafkah Hak mendapatkan identitas Hak dalam beragama Hak mendapat pengasuhan Hak mendapat perlindungan

FAKTOR MENYEBABKAN PERCERAIAN: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kurang komunikasi Adanya perbedaan pendapat Ketidaksetiaan Pernikahan tanpa cinta Pernikahan usia muda Ketidakseimbangan ekonomi Kekerasan dalam rumah tangga

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP ANAK: 1. Adanya perasaan trauma 2. Hilangnya rasa aman dalam diri 3. Merasa dimanfaatkan 4. Merasa ditinggalkan dan tidak diinginkan orang tua 5. Hilangnya hak dan kewajiban anak


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents