BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Menurut Sutabri (2004:17), sistem adalah ”sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.” Sedangkan O’Brien (2005:29) mendefinisikan, sistem merupakan “sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur.” Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa sistem adalah kumpulan bagian/komponen yang saling berhubungan, dan bekerja sama di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. O’Brien (2005:29) menambahkan, sistem memiliki 3 komponen atau fungsi dasar yang berinteraksi, yaitu: 1. input, Melibatkan penangkapan dan perakitan berbagai elemen yang memasuki sistem untuk diproses, 2. proses, Melibatkan proses transformasi yang mengubah input menjadi output. 3. Output, Melibatkan perpindahan elemen yang telah diproduksi oleh proses transformasi ke tujuan akhirnya. O’Brien (2005:39) menyatakan, komponen sistem tersebut meliputi aktivitas:

Universitas Sumatera Utara

1. input sumber daya data, Data mengenai transaksi bisnis dan kegiatan lainnya harus ditangkap dan disiapkan untuk pemrosesan melalui aktivitas input. Input biasanya berbentuk aktivitas entri data, seperti pencatatan dan pengeditan, 2. pemrosesan data menjadi informasi, Data biasanya tergantung pada aktivitas pemrosesan, seperti penghitungan, perbandingan, pemilahan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran. Aktivitasaktivitas ini mengatur, menganalisis, dan memanipulasi data hingga mengubahnya ke dalam informasi bagi para pemakai akhir, 3. output produk informasi, Informasi dalam berbagai bentuk dikirim ke pemakai akhir, dan disediakan untuk mereka dalam aktivitas output. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan produk informasi yang tepat bagi para pemakai akhir. Produk informasi umum meliputi pesan, laporan, formulir, dan gambar grafis, yang dapat disediakan melalui tampilan video, respons audio, produk kertas, dan multimedia. Suatu sistem tanpa elemen mekanisme kontrol, lingkaran umpan balik dan tujuan disebut dengan sistem lingkaran terbuka (open-loop-system). Suatu sistem dengan tiga elemen kontrol (tujuan, mekanisme kontrol dan lingkaran umpan balik) disebut dengan sistem lingkaran tertutup (closed-loop-system). Suatu sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya disebut dengan sistem terbuka (open system). Suatu sistem yang tidak dihubungkan dengan lingkungannya disebut dengan sistem tertutup (closed system). Dalam suatu sistem, terdapat cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau kelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa langkah yang teratur, terkoordinasi dan berulang, yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Pengguna sistem merupakan mayoritas pekerja informasi. Tidak seperti pemilik sistem, pengguna sistem cenderung tidak mengacuhkan biaya dan keuntungan sistem, mereka cenderung memperhatikan fungsionalitas sistem yang disediakan untuk pekerjaan mereka dan kemudahan pembelajaran serta penggunaan sistem.


Pengguna sistem terdiri dari pengguna sistem internal dan pengguna sistem eksternal. Para pengguna internal adalah mayoritas pengguna sistem dalam kebanyakan bisnis, seperti pekerja administrasi dan layanan, staf teknis dan profesional dan supervisor. Pengguna sistem eksternal adalah mayoritas pengguna sistem, seperti pelanggan, pemasok, rekan kerja dan karyawan. Ruang lingkup sistem meliputi sistem lingkaran

terbuka (open-loop-

system), sistem lingkaran tertutup (closed-loop-system), sistem terbuka (open system), dan sistem tertutup (closed system). Suatu sistem tanpa elemen mekanisme kontrol, lingkaran umpan balik dan tujuan disebut dengan sistem lingkaran terbuka. Suatu sistem dengan tiga elemen kontrol (tujuan, mekanisme kontrol dan lingkaran umpan balik) disebut dengan sistem lingkaran tertutup. Suatu sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya disebut dengan sistem terbuka. Suatu sistem yang tidak dihubungkan dengan lingkungannya disebut dengan sistem tertutup (closed system).

B. Pengupahan Menurut Winarni dan Sugiyarso (2006:17), upah adalah “suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.” Upah biasanya diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik. Jumlah pembayaran upah biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan.


Upah sering diberikan kepada karyawan bagian penjualan (marketing). Hal ini dimaksudkan untuk memacu motivasi dari kinerja yang dilangsungkan terhadap setiap marketing. Marketing bisa dikatakan sebagai ujung tombak dari sebuah perusahaan yang berkonsentrasi terhadap penjualan, dimana berkurangnya kinerja dari penjualan, akan berpengaruh besar terhadap pendapatan perusahaan. Di dalam ketentuan umum Undang-Undang Ketenagakerjaan, upah dirumuskan sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah, atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya. Di dalam ketentuan itu, pekerja diartikan sebagai tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah. Sedangkan pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Di kebayakan perusahaan, kepuitusan menentukan tingkat besar kecilnya upah dipengaruhi oleh banyak hal. Faktor-faktor penting yang dipergunakan sebagai acuan dalam menentukan tingkat upah, yaitu ketetapan pemerintah dimana dalam penentuan gaji dan upah, yang perlu diingat adalah bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja.


Menurut Winarni dan Sugiyarso (2006:20), kebijaksanaan pengupahan yang melindungi pekerja, meliputi: 1. upah minimum, 2. upah kerja lembur, 3. upah tidak masuk kerja karena berhalangan, 4. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, 5. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, 6. bentuk dan cara pembayaran upah, 7. denda dan potongan upah, 8. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, 9. struktur dan skala pengupahan yang proporsional, 10. upah untuk pembayaran pesangon, 11. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Untuk menetapkan tingkat upah di beberapa perusahaan, digunakan ketentuan pemerintah tentang upah minimum regional (UMR), atau upah minimum sektoral regional (UMSR). Namun ketentuan ini, kebanyakan berlaku hanya untuk jabatan pelaksana tingkat terendah saja. Winarni dan Sugiyarso (2006:22) menambahkan, syarat-syarat agar kebijakan dan sistem pengupahan yang ditetapkan perusahaan efektif, dan dapat membantu tujuan pengupahan, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.

adil, atraktif dan kompetitif, tetap, mudah dan mutakhir, mematuhi ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah, cukup layak. Penetapan tingkat besarnya upah harus adil atau fair. Hal yang dianggap

adil adalah apabila sistem pengupahan perusahaan itu memberikan golongan kepangkatan dan gaji pokok yang lebih tinggi kepada pegawai yang mempunyai pendidikan formal lebih tinggi. Anggapan lain adalah bahwa terhadap pekerja yang mempunyai masa kerja yang lebih lama, harus menerima upah yang lebih


tinggi. Tingkat upah yang ditawarkan harus menarik dan kompetitif, dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Karena itu, perusahaan harus secara rutin melakukan survei pada sektor industri yang sama atau lebih luas lagi, kemudian perusahaan mengambil posisi di mana perusahaan akan berada, sama dengan pasar, di atas pasar, atau di bawah pasar. Kebijakan dan sistem pengupahan yang digunakan perusahaan mestinya sesuai untuk perusahaan tersebut, ditinjau dari berbagai aspek, termasuk budaya perusahaan. Semua kebijakan, sistem atau peraturan pengupahan perusahaan haruslah memenuhi ketentuan peraturan perundangan pemerintah, termasuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang berlaku. Tingkat upah harus relatif cukup layak bagi penerimanya, sesuai dengan kemampuan perusahaan. Menurut Winarni dan Sugiyarso (2006:23), tujuan pengupahan yaitu: 1. mampu menarik tenaga kerja yang berkualitas baik dan mempertahankan mereka, 2. memotivasi tenaga kerja yang baik untuk berprestasi tinggi, 3. mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, 4. membantu mengendalikan biaya imbalan tenaga kerja. Perusahaan bukan hanya perlu mememnuhi kewajiban normatifnya, tetapi sekaligus ingin agar tenaga profesional yang baik yang mereka butuhkan, untuk menjalankan perusahaan tertarik untuk melamar, dan setelah masuk, tidak akan tertari untuk pergi ke perusahaan lain. Tenaga kerja yang telah masuk, harus memberikan kontribusi yang diharapkan perusahaan setinggi-tingginya sesuai kemampuan mereka. Untuk itu, kebijakan dan sistem imbalan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu merangsang gairah kerja.


Salah satu misi yang harus dilakukan perusahaan adalah secara bertahap melakukan kegiatan pergantian teknologi dengan yang lebih canggih, dan memodernkan proses dan sistem operasinya, dan kualitas sumber daya manusianya

harus

ditingkatkan

kepada

standar

tertentu.

Misi

tersebut

mengisyaratkan bahwa perusahaan akan menerapkan konsep organisasi belajar yang akan lebih cepat dicapai, bila kebijakan dan sistem pengupahan yang digunakan juga dirancang sedemikian rupa, sehingga mampu merangsang orang untuk berminat belajar terus menerus. Dengan sistem yang baik, pimpinan perusahaan akan mampu memantau perkembangan peningkatan biaya tenaga kerja, menilai efektivitasnya berdasarkan tujuan-tujuan yang telah disebut terlebih dahulu, dan mengevaluasi apakah perkembangan biaya tersebut seimbang dengan peningkatan produktivitas yang diharapkan. Terdapat tiga teori yang melatarbelakangi kompensasi pekerja, yaitu: 1. teori kompensasi ekonomi pasar, 2. teori kompensasi standar hidup, 3. teori kompensasi kemampuan membayar. (http://organisasi.org/tiga_teori_upah_kompensasi_ekonomi_sdm_teori_ekonomi pasar_teori_standar_hidup_dan_teori_kemampuan_untuk_membayar,tanggal akses 30 Juni 2009)

Teori ekonomi pasar adalah penciptaan suatu harga upah atau bayaran yang didasarkan atas kekuatan tawar-menawar antara para pekerja, pegawai, karyawan, buruh, dan lainnya, dengan pihak manajemen perusahaan. Teori standar hidup adalah suatu sistem kompensasi, di mana upah atau gaji ditentukan dengan menyesuaikan dengan standar hidup layak, dan para pekerja dapat


menikmati hidup dengan damai, tentram dan sejahtera mencakup jaminan pensiun di hari tua, tabungan, pendidikan, tempat tinggal, transportasi dan lainnya. Teori kemampuan membayar adalah suatu sistem penentuan besar kecil kompensasi yang diberikan kepada para pekerja, dengan menyesuaikannya dengan tingkat pendapatan dan keuntungan perusahaan. Ketika prestasi kerja perusahaan sedang meningkat, maka karyawan dapat diberikan tambahan kompensasi. Tetapi jika perusahaan mengalami kerugian, maka pegawai juga akan mendapat pengurangan kompensasi. Pada umumnya perusahaan sektor swasta (yang belum terbuka), memerlukan suatu filosofi upah yang kompetitif. Sedangkan untuk perusahaan terbuka (Tbk), umumnya memerlukan filosofi yang lengkap dengan berfokus pada benefit dan kualitas pekerjaan. Rangkuman dari filosofi upah adalah sebuah karya perusahaan/corporate masterpiece (selain dari produk perusahaan), yaitu sebuah total kompensasi, dimana dalam total kompensasi ini terdapat komponen yang saling menunjang satu dengan lainnya, agar perusahaan dapat kompetitif di pasar industri. Komponen-komponen tersebut dapat berwujud langsung, maupun tidak langsung diterima karyawan seperti gaji, insentif/tunjangan, saham, medical, dan lainnya. Kesemua ini, merupakan bentuk kombinasi yang harus menarik, mengikat, dan memotivasi serta memuaskan karyawan. Sebuah perusahaan kecil yang berkembang dengan memiliki cash flow dan turn over yang rendah, perlu menentukan sistem pengupahan yang baku. Filosofi yang mungkin bisa dilaksanakan adalah memberikan pengupahan dasar yang kompetitif dan bukan secara agresif, namun dapat dibandingkan dengan yang


didapatkan di tempat lain, menawarkan equity perusahaan (saham) sehingga mereka akan memperoleh hasil yang memuaskan, apabila perusahaan tersebut profitable, melakukan program pengupahan yang progresif melalui insentif, sehingga high performance dapat merasakan perbedaannya, melakukan strategi memimpin di awal tahun dan tertinggal di akhir tahun dan sebaliknya (strategi yang sama dapat juga diimplementasikan, namun berbeda dalam interval waktu). Pada umumnya peninjauan gaji biasanya dilakukan 1-2 kali setahun, dimana pasar industri terus menerus bergerak secara spontan. Penentuan peninjauan upah harus dilakukan oleh perusahaan secara berkala setiap tahun, untuk merefleksikan kondisi perusahaan di pasar industri, apakah akan memimpin atau ditengahtengah, atau paling bawah di pasar industri. Filosofi upah yang sekarang sudah mulai memberlakukan skillkompensasi. Semakin tinggi kemampuan dan performance yang dimiliki, maka kompensasinya akan mendekati standarisasi. Cara ini, biasanya dilakukan untuk para spesialis khusus bidang tertentu, dan bukan pada level managerial. Berbeda halnya dengan skill dan performance, masa kerja merupakan faktor yang kurang disenangi dalam perhitungan upah. Namun hal ini tidak bisa dihilangkan begitu saja, dan akan tetap abadi pada persoalan ini. Contoh sederhana adalah apabila seseorang yang memiliki gaji Rp.8.500.000, dan dia berada pada comparatio 85%, maka ia dan perusahaan akan dihadapkan pada masalah loyalitas. Bisa saja si karyawan akan mudah meninggalkan pekerjaannya dan menuju ke kompetitor lainnya.


Sebenarnya perusahaan akan sangat mudah melakukan increament dan adjustment hingga comparatio 90-95% (Rp.9.000.000 - Rp.9.500.000). Namun pada prinsipnya, perusahaan harus memutuskan apakah akan menaikkan sesuai dengan pasar 100%, atau memang sengaja membiarkan agar karyawan tersebut meninggalkan perusahaan dan menggantinya dengan yang baru. Ada beberapa keuntungan dengan menggunakan pay for proficiency, karena upah dibakukan kepada nilai/harga pasar suatu pekerjaan. Karyawan tidak lagi terbentur pada masalah kenaikan upah tahunan yang hanya berkisar sekian persen, sebab nilai/harga pasar suatu pekerjaan merujuk kepada ketrampilan, maka pembicaraan dan diskusi mengenai upah dapat dimulai dari bermacam-macam tingkatan. Mulai dari tingkatan paling dasar hingga paling tinggi. Penilaian ini didasarkan pada pengukuran sampai dimana tingkat kemampuannya pada pekerjaannya tersebut. Menurut Winarni dan Sugiyarso (2006:29), penetapan besarnya upah dapat dilakukan dengan cara: 1. evaluasi jabatan, 2. analisis jabatan. Evaluasi jabatan merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, yang bertujuan menentukan nilai relatif, dalam arti berat ringannya suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain dalam sebuah organisasi. Hal yang dinilai meliputi kecakapan, upaya, tanggung jawab dan hal-hal lain. Dengan memperbandingkan suatu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya, akan diperoleh gambaran yang jelas


tentang kesulitan dan tanggung jawab pada masing-masing pekerjaan. Hasil dari penilaian tersebut diwujudkan dalam bentuk upah. Analisis jabatan merupakan proses mempelajari dan mencari informasi tentang kegiatan, dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu. Dalam kegiatan ini, mencakup kegiatan mengidentifikasi dan menggambarkan dengan kata-kata tentang apa yang sedang terjadi dalam sebuah pekerjaan dan jabatan yang ada dalam sebuah organisasi. Fakta dan informasi yang dikumpulkan melalui proses analisis jabatan, hanyalah yang terkait dengan pekerjaan/jabatan itu, tidak mengenai orang/karyawan yang mengerjakannya. Berdasarkan fakta dan informasi yang terkumpul dan dikaji, dapat ditetapkan spesifikasi dan persyaratan yang realistik, yang harus dipenuhi oleh orang yang melaksanakan pekerjaan itu. Produk analisis jabatan terdiri dari uraian tugas dan spesifikasi jabatan.

C. Penjualan Menurut Baridwan (2001:109), penjualan adalah “urutan kegiatan sejak diterimanya pesanan dari pembeli, pengiriman barang, pembuatan faktur (penagihan) dan pencatatan penjualan.“ Baridwan (2001:109) menambahkan bagian-bagian yang terkait dalam prosedur penjualan yaitu: 1. bagian pesanan penjualan, dalam perusahaan kecil, fungsi pesanan penjualan dapat dipegang oleh seorang karyawan dalam bagian penjualan. tetapi dalam perusahaan besar bagian pesanan penjualan merupakan suatu bagian yang berdiri sendiri di bawah bagian penjualan. untuk kedua keadaan tersebut, bagian pesanan penjualan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. mengawasi semua pesanan yang diterima, b. memeriksa surat pesanan yang diterima dari langganan atau salesman dan melengkapi informasi yang kurang yang berhubungan dengan spesifikasi produk dan tanggal pengiriman,


2.

3.

4.

5.

c. meminta persetujuan penjualan kredit dari bagian kredit, d. menentukan tanggal pengiriman. apabila gudangnya lebih dari satu, menentukan dari gudang mana akan dilakukan pengiriman, e. membuat surat perintah pengiriman (shipping orders) dan back orders beserta tembusan-tembusannya, f. membuat catatan mengenai pesanan-pesanan yang diterima dan mengikuti pengirimannya sehingga dapat diketahui pesanan-pesanan mana yang belum dipenuhi, g. mengadakan hubungan dengan pembeli mengenai barang-barang yang dikembalikan oleh pembeli, membuat catatan dan mengeluarkan bukti memorial (journal voucher)untuk bagian piutang, h. mengawasi pengiriman barang-barang untuk contoh (sample), bagian kredit, dalam prosedur penjualan, setiap pengiriman barang untuk memenuhi pesanan pembeli yang syaratnya kredit, harus mendapatkan persetujuan dari bagian kredit. agar dapat memberikan persetujuan,bagian kredit menggunakan catatan yang dibuat oleh bagian piutang untuk tiap-tiap langganan mengenai sejarah kreditnya,jumlah maksimum dan ketepatan waktu pembayarannya. persetujuan dari bagian kredit biasanya ditunjukkan dalam formulir surat perintah pengiriman yang diterima dari bagian pesanan penjualan, bagian gudang, dalam hubungannya dengan penjualan, bagian gudang bertugas untuk menyiapkan barang seperti yang tercantum dalam surat perintah. barangbarang ini diserahkan ke bagian pengiriman untuk dibungkus dan dikirimkan ke pembeli, bagian pengiriman, bagian pengiriman bertugas untuk mengirim barang-barang pada pembeli. pengiriman ini hanya boleh dilakukan apabila ada surat perintah pengiriman yang sah. selain itu bagian pengiriman juga bertugas mengirimkan kembali barang-barang kepada penjual yang keadaannya tidak sesuai dengan yang dipesan. pengembalian barang ini dilakukan apabila ada debit memo untuk retur pembelian, bagian billing (pembuatan faktur atau penagihan), tugas bagian pembuatan faktur adalah: a. membuat (menerbitkan) faktur penjualan dan tembusan-tembusannya. (kadang-kadang tidak membuat faktur tetapi melengkapi data harga dan perkalian dalam faktur), b. menghitung biaya kirim penjualan dan pajak pertambahan nilai, c. memeriksa kebenaran penulisan dan perhitungan dalam faktur. Menurut Mulyadi (2001:215), informasi yang diperlukan oleh manajemen

dalam sistem penjualan adalah: 1. jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu,


2. 3. 4. 5. 6. 7.

jumlah piutang kepada setiap debitur dari transaksi penjualan kredit, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jngka waktu tertentu, nama dan alamat pembeli, kuantitas produk yang dijual, nama wiraniaga yang melakukan penjualan, otorisasi pejabat yang berwenang. Menurut Mulyadi (2001:216), dokumen yang digunakan dalam sistem

penjualan adalah: 1. 2. 3. 4.

surat order pengiriman dan tembusannya, faktur dan tembusannya, rekapitulasi harga pokok penjualan, bukt i memorial. Mulyadi (2001:221) menyatakan bahwa terdapat catatan akuntansi yang

digunakan dalam sistem penjualan yaitu: 1. jurnal penjualan berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan, baik secara tunai maupun secara kredit, 2. kartu piutang merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya, 3. kartu persediaan merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan, 4. kartu gudang berfungsi untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan di gudang, 5. jurnal umum berfungsi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Mulyadi (2001:211) menambahkan fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit, yaitu: 1.

2.

fungsi penjualan, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima surat order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum ada pada surat order tersebut (seperti spesifikasi barang dan rute pengiriman), meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman dan dari gudang mana barang akan dikirim, dan mengisi surat order pengiriman, fungsi kredit, fungsi ini bertanggung jawab meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan,


3.

4.

5.

6.

fungsi gudang, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan, serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman, fungsi pengiriman, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan, fungsi penagihan, fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan salinan faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi, fungsi akuntansi, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada para debitur, serta membuat laporan penjualan.

D. Kredit Secara etimologi, istilah kredit berasal dari bahasa latin, yaitu credere, yang berarti kepercayaan. Terdapat beberapa definisi kredit, yaitu: 1. kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit, 2. kredit adalah suatu prestasi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dimana prestasi akan dikembalikan lagi pada masa tertentu yang akan diserahi dengan suatu kontraprestasi berupa bunga. (http://pumkienz.multiply.com/reviews/item/1,tanggal akses 30 Juni 2009) Dari definisi kredit ini, terdapat unsur-unsur kredit sebagai berikut: 1. kepercayaan, adanya keyakinan dari pihak bank terhadap prestasi yang diberikan kepada nasabah debitur yang akan dilunasinya sesuai dengan jangka waktu yang di perjanjikan, 2. jangka waktu, adanya jangka waktu antara pemberian kredit dan pelunasannya, dimana jangka waktu tersebut sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu, berdasarkan kesepakatan bersama, 3. prestasi, adanya objek berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya kesepakatan dalam perjanjian pemberian kredit antara bank dengan nasabah debitur, berupa bunga atau imbalan,


4. resiko, adanya jangka waktu antara pemberian kredit dan pelunasannya, memungkinkan adanya risiko dalm perjanjian kredit tersebut. untuk itu, untuk mencegah terjadinya risiko tersebut, maka diadakan pengikatan jaminan/agunan yang dibebankan kepada pihak nasabah debitur. (http://pumkienz.multiply.com/reviews/item/1,tanggal akses 30 Juni 2009) Tujuan kredit adalah: 1. untuk mencari keuntungan bagi bank/kreditur, berupa pemberian bunga, imbalan, biaya administrasi, provisi, dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada nasabah debitur, 2. untuk meningkatkan usaha nasabah debitur, bahwa dengan adanya pemberian kredit berupa pemberian kredit investasi atau kredit modal kerja bagi debitur, diharapkan dapat meningkatkan usahanya. untuk membantu pemerintah bahwa dengan banyaknya kredit yang disalurkan oleh bank-bank, hal ini berarti dapat meningkatkan pembangunan di segala sektor, khususnya disektor ekonomi. (http://pumkienz.multiply.com/reviews/item/1,tanggal akses 30 Juni 2009) Fungsi kredit secara luas adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

untuk meningkatkan daya guna uang, untuk meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas uang, untuk meningkatkan daya guna barang, untuk meningkatkan peredaran barang, sebagai alat stabilitas ekonomi, kredit dapat mengaktifkan atau meningkatkan aktifitas-aktifitas atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada, 7. kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan nasional, 8. kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional. (http://pumkienz.multiply.com/reviews/item/1,tanggal akses 30 Juni 2009) Menurut Garbutt (2001:140), dalam memberikan kredit, kebijakan kredit harus mencakup empat hal, yaitu : 1. standar kredit, dalam hal ini ditentukan resiko maksimum yang dapat diterima dalam memberikan kredit. terdapat beberapa biaya sehubungan dengan penentuan risiko maksimum yang dapat diterima dalam memberikan kredit kepada pelanggan, diantaranya : a. biaya kegagalan pertama-tama harus diakui adanya kemungkinan biaya karena pelanggan tidak membayar. nilainya dapat diukur dengan besarnya penjualan yang


terjadi. bila penjualan rp 2 juta dan pelanggan tidak bisa membayar, maka kerugiannya adalah rp 2 juta karena bila penjualan kredit tersebut ditolak maka perusahaan dapat menjualnya kepada orang lain yang dapat membayar, b. biaya penyelidikan, terdapat biaya untuk menyelidiki kelayakan kredit sebelum kredit tersebut diberikan. pada perusahaan besar, biasanya ada manajer kredit yang dibantu beberapa staf. sebagian dari biaya staf ini mungkin timbul dari kegiatan penyelidikan kredit, c. biaya modal kerja, dengan memperpanjang kredit, dana semakin terikat dan modal kerja semakin banyak yang harus dicari. besarnya modal kerja bergantung pada tingkatan penjualan resiko yang diotorisir, 2. periode kredit, maksudnya waktu yang diperkenankan untuk pembayaran. semakin lama waktu yang diberikan kepada pelanggan untuk membayar, semakin banyak pelanggan yang bisa diperoleh, 3. syarat penjualan, yaitu harga yang harus diganti sehubungan dengan periode kredit. kredit usaha biasanya bersifat informal sehingga bagi penjual sangat penting untuk menyebutkan kapan dan bagaimana pelanggan harus membayar, 4. kebijakan penagihan, maksudnya menegaskan prosedur-prosedur agar para pelanggan membayar tepat waktu. kebijakan penagihan merupakan seperangkat prosedur yang dibuat mengenai penerimaan kas dari pelanggan sebagai penggabungan dari bermacam-macam faktor seperti kebijakan kredit, standar kredit, periode pembiayaan kredit serta syarat penjualan. termasuk pula dalam kebijakan penagihan adalah besarnya modal kerja yang harus tersedia serta tingkatan penjualan dan piutang yang harus didanai perusahaan.

E. Kartu Kredit Tidak ada satu definisi mengenai kartu kredit yang dapat memuaskan setiap orang. Hal ini disebabkan setiap orang yang memberikan pengertian, tergantung pada dari sudut mana dipandang, sehingga timbul berbagai pengertian mengenai kartu kredit. Kartu kredit adalah “suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan perusahaan, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian


barang dan jasa, dimana pelunasannya dapat dilakukan oleh pembeli secara sekaligus, atau angsuran pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan.” (ABN-AMRO, 2008:3) Kartu kredit adalah “kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan

barang-barang

serta pelayanan tertentu

secara hutang.”

(http://www.lazyaumil.org/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=173,

tanggal

akses akses 30 Juni 2009) Pada mulanya penggunaan dan pemakaian kartu kredit berasal dari Amerika Serikat tahun 1920-an. Akan tetapi, baru mencapai popularitasnya secara nasional di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Ketika itu, perusahaanperusahaan besar seperti perusahaan perminyakan dan hotel-hotel yang terkemuka menerbitkan kartu kredit bagi pelanggannya yang membeli barang-barang produksi, dan yang memakai jasa mereka. Kartu kredit yang diterbitkan masa ini merupakan kartu kredit yang bersifat khusus, yang hanya dikeluarkan perusahaan yang bersangkutan, sehingga tidak dapat dipergunakan oleh pemegang untuk keperluan yang lainnya. Kartu kredit yang mulai berlaku secara umum dapat dipergunakan di berbagai toko, atau hotel yang menerima kartu kredit. Pada awalnya, dimulai tahun 1950-an, yang diperkenalkan oleh Frank Mc. Namara yang dinamai dengan Dinners Club. Latar belakang pengenalan kartu kredit jenis ini timbul, ketika ada kejadian yang menimpa Frank Mc. Namara waktu jamuan makan di restoran New York, dimana Namara kehilangan dompetnya, sehingga dia berusaha agar


menyakinkan agar manajer restoran tersebut yakin bahwa dia akan membayarnya kemudian. Hal yang memberikan inspirasi baginya untuk menerbitkan kartu kredit yang disebut Dinners Club. Adapun tujuan beliau pada mulanya memperkenalkan kartu kredit ini adalah untuk menghindari kejadian pada seseorang seperti yang dia alami. Kartu kredit Dinners Club ini adalah merupakan kartu kredit umum pertama yang dipergunakan selama beberapa tahun lamanya tanpa ada beredar kartu kredit yang lain Terdapat beberapa macam kartu kredit, yaitu: 1. kartu kredit pinjaman yang tidak dapat diperbaharui (charge card), 2. kartu kredit pinjaman yang dapat diperbaharui (revolving credit card). (http://www.lazyaumil.org/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=173,

tanggal

akses akses 30 Juni 2009) Pada kartu kredit pinjaman yang tidak dapat diperbaharui, keistimewaan paling menonjol dari kartu ini adalah diharuskannya menutup total dana yang ditarik secara lengkap dalam waktu tertentu yang diperkenankan, atau sebagian dari dana tersebut. Biasanya waktu yang diperkenankan tidak lebih dari tiga puluh hari, namun terkadang bisa mencapai dua bulan. Apabila pihak pembawa kartu terlambat membayarnya dalam waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenai denda keterlambatan. Apabila menolak membayar, keanggotaannya dicabut, kartunya ditarik kembali dan persoalannya diangkat ke pengadilan. Pada kartu kredit pinjaman yang dapat diperbaharui, jenis kartu ini termasuk yang paling popular di berbagai negara maju. Pemilik kartu ini diberikan pilihan cara menutupi semua tagihannya secara lengkap dalam jangka waktu yang


ditoleransi, atau sebagian dari jumlah tagihannya dan sisanya diberikan dengan cara ditunda, dan dapat diikutkan pada tagihan berikutnya. Bila menunda pembayaran, maka akan dikenakan dua macam bunga, yaitu bunga keterlambatan, dan bunga dari sisa dana yang belum ditutupi. Apabila pembawa kartu kredit ini berhasil menutupi dana tersebut dalam waktu yang ditentukan, ia hanya terkena satu macam bunga saja, yaitu bunga penundaan pembayaran. Dana yang ditarik tidak akan terbatas, bila pemiliknya terus saja melunasi tagihan beserta bunga kartu kreditnya secara simultan. Kartu yang dikenal oleh masyarakat ternyata berbeda-beda, ditinjau dari sudut tujuan pihak yang menerbitkan, dari sudut fungsinya, dari sudut fasilitas yang diberikannya, dari sudut tujuannya, dari sudut pemegangnya dan dari sudut para pihak yang terlibat. Adapun pembagiannya, yaitu: a. ditinjau dari tujuan yang menerbitkan kartu, dapat dibedakan atas : 1. diterbitkan oleh bank, misalnya visa card diterbitkan oleh bank of amerika, 2. diterbikan oleh bukan bank, misalnya american express dinners club, b. dari fungsinya, yaitu bila penerbit kartu kredit memberikan batasan minimum yang harus dibayar oleh pemegang kartu, sehingga tidak perlu membayar sepenuhnya, pemegang hanya membayar bunga untuk sisa rekening yang belum dibayar, dengan tingkat bunga yang ditentukan oleh penerbit. kartu kredit ini, dibedakan atas: 1. credit card, yaitu bila penerbit kartu memberikan kesempatan kepada pemegang kartu untuk membayar tidak sekaligus lunas, tetapu diberi batas minimal yang harus dibayar, 2. charge card, pemegang kartu harus membayar lunas semua pengeluaran yang dilakukan pada saat jatuh tempo atau ditagih, dan tidak dapat ditunda atau diangsur misalnya dinners club dan amexcard, c. dari sudut fasilitas yang diberikan pada kartu kredit dapat dibedakan : 1. american express card, yang juga dibedakan atas : 1) green card yang berwarna hijau, biasanya disebut juga primer card, diberikan untuk kalangan umum, dengan batas pembelanjaan us$ 2.500 dan pendapatan perkapita us$ 15.000, 2) gold card yang berwarna kuning emas, diberikan untuk kalangan direktur atau sederajatnya, dengan pendapatan rata-rata pertahun us$ 40.000,


3) platina card, yang berwarna abu-abu untuk kalangan pejabat tinggi seperti para menteri atau kalangan usahawan yang tingkat sosialnya dikenal baik, 2. visa card yang dibedakan atas : 1) classic card, 2) premier card, 3. master card, yang dibedakan atas : a. ordinary card, b. gold card, d. dari sudut tujuannya, kartu kredit dibedakan : 1. kartu kredit umum, yaitu kartu yang ditujukan suatu usaha bisnis untuk memberi keuntungan. dan bagi pemegangnya dapat menggunakan kartu tersebut untuk berbelanja di toko-toko yang mempunyai logo kartu kredit yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan/bank tertentu, 2. kartu kredit khusus, yaitu kartu yang diberikan oleh toko/hotel untuk langganannya, yang dapat dipakai dalam jaringan usaha toko atau hotel tersebut yang tujuannya untuk meningkatkan omset penjualan ataupun untuk memperkenalkan produk pada konsumen atau untuk meningkatkan mutu pelayanan, e. dari sudut pemegangnya, dapat dibedakan atas : 1. pemegang utama (personal card), yaitu kartu kredit yang diberikan kepada perseorangan, dimana pemegangnya bertanggung jawab secara pribadi dan penuh, atau company card yaitu kartu kredit yang diberikan kepada suatu perusahaan, sehingga yang bertanggung jawab adalah perusahaan atau instansi dari pemegang kartu, 2. supplementaray card, yaitu kartu yang boleh dimiliki oleh anggota keluarga dari pemegang suatu kartu kredit, atas tanggungan pemegang kartu utama, f. dari sudut para pihak yang terlibat, dikenal : 1. kartu dengan dua pihak yang terlibat, yaitu diterbitkan oleh toko atau hotel untuk jaringan para konsumen atau langganan, 2. kartu kredit dengan tiga pihak yang terlibat, yaitu kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank. (http://www.lazyaumil.org/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=173, tanggal akses akses 30 Juni 2009) Adapun fungsi-fungsi dan kegunaan dari kartu kredit adalah sebagai alat pembayaran, namun bukan pembayaran secara tunai seperti halnya uang tunai yang dikeluarkan pemerintah, akan tetapi pembayaran secara kredit. Dengan hanya menunjukkan kartu tersebut, maka penjual akan mencatat nama dan nomor rekening yang tertera pada kartu tersebut bersama dengan harga pembeliannya


pada sales draft yang disediakan oleh bank, kemudian ditanda tangani oleh pemegang kartu, yang mana macam atau jenis barang tersebut dicatat. Jadi penjual tidak menagih pembayaran tunai pada pemegang kartu, akan tetapi penjualan akan mengirimkan penagihan pada kantor pusat rekening yaitu pihak penerbit dari kartu kredit tersebut. Pihak bank kemudian akan menghitung seluruh jumlah pembelanjaan atau pembelian selama jangka waktu tertentu (misalnya 1 bulan), yang kemudian akan ditagih pembayarannya kepada pemegang kartu yang telah membeli atau menerima barang atau jasa tersebut. Apabila penerbit kartu kredit tersebut adalah bank, maka biasanya pihak bank akan mendebet rekening pemegang kartu sebagai nasabah dari bank tersebut. Dalam mekanisme pemakaian kartu kredit secara langsung melibatkan beberapa pihak pelaku transaksi yang saling menguntungkan. Pihak tersebut meliputi penerbit (issuer), yaitu bank atau lembaga keuangan lainnya yang memproduksi kartu kredit, pemegang kartu, dan merchant (pedagang). Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan pengetahuan dari hari ke hari, maka fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh kartu kredit juga semakin banyak dan kompleks. Pada saat ini, kartu kredit juga dapat digunakan untuk menutupi pembayaran premi kepada pihak asuransi. Selain itu, pemegang kartu juga dapat menarik uang tunai melalui bank penerbit kartu tersebut, sejumlah uang yang telah ditentukan untuk suatu batas waktu tertentu. Juga kepada pemegang kartu diberi keistimewaan untuk menjadi anggota pemegang suatu club, dimana setiap anggotanya akan mendapat potongan harga apabila melakukan belanja.


Ciri-ciri umum suatu kartu kredit, yaitu terbuat dari plastik, yang dikeluarkan oleh pihak penerbit bagi para anggotanya, tercatat nama/logo penerbit kartu, tercantum nama dan tanda tangan, serta nomor pemegang kartu sebagai identitasnya, terdapat periode berlakunya kartu tersebut, biasanya dengan jangka waktu 1 tahun, dan adanya perbedaan warna kartu sesuai dengan fasilitas yang diberikan dengan tanda yang berbeda di atasnya.

F. Kredit Tanpa Agunan Kredit tanpa agunan (Kreta) adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro dan kecil tanpa agunan, untuk pembiayaan investasi atau modal kerja.

(http://briaupasarkerinci.blogspot.com/2009/04/kreta-kredit-tanpa-

agunan.html, tanggal akses akses 30 Juni 2009) Tujuan kredit tanpa agunan adalah untuk membantu dan memberikan akses pelayanan dan kemudahan bagi pelaku ekonomi, dalam memperoleh fasilitas kredit yang bersifat produktif, baik modal kerja maupun investasi untuk mengembangkan usaha. Usaha–usaha yang dibiayai adalah semua sektor ekonomi yang produktif, kecuali sektor-sektor ekonomi yang dilarang sesuai ketentuan Bank Indonesia, yaitu kredit untuk tujuan spekulasi, kredit untuk usaha tanpa informasi keuangan, kredit untuk usaha yg telah jenuh, dan lainnya. Adapun syarat pengajuan kredit tanpa agunan, yaitu: 1. nasabah individu, yaitu mengisi formulir permohonan kredit tanpa agunan, melampirkan salinan ktp suami/istri, salinan kartu keluarga yang disahkan oleh lurah, pas photo hitam putih pemohon suami/istri, dengan ukuran 3x4cm, surat keterangan sanggup membayar utang, mempunyai tabungan di bank, wajib diketahui oleh suami/istri pemohon, surat keterangan berusaha dari kelurahan/kecamatan, dan menyerahkan proposal usaha sederhana,


2. tidak diwajibkan meyerahkan agunan tambahan. agunan pokok adalah usaha yang dibiayai, 3. maksimal plafond kredit adalah sebesar rp. 15.000.000, dengan jangka waktu kredit tanpa agunan adalah 36 bulan, 4. tingkat suku bunga sesuai ketentuan bank. (http://briaupasarkerinci.blogspot.com/2009/04/kreta-kredit-tanpa-agunan.html, tanggal akses akses 30 Juni 2009)

G. Kerangka Konseptual Untuk alur pelaksanaan penelitian yang akan penulis lakukan mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, dapat diuraikan dalam kerangka konseptual seperti pada Gambar 2.1. berikut: 1. The Royal Bank of Scotland (RBS) Medan 2. Sistem Pengupahan 3.a.Karyawan Bagian Penjualan Produk Kredit Tanpa Agunan

3.b. Karyawan Bagian Penjualan Produk Kartu Kredit

4. GAP antara Kondisi yang diharapkan dengan Kondisi yang ada

5. Saran dan Rekomendasi untuk Perbaikan Skema Pengupahan Karyawan Bagian Penjualan Produk KTA dan Kartu Kredit di The Royal Bank of Scotland Medan

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual


Penjelasan kerangka konseptual di atas, yaitu: The Royal Bank of Scotland (RBS) Medan (No.1), merupakan perusahaan dimana penulis melakukan penelitian. Sistem pengupahan pada alur panah pertama (No.2) merupakan pokok bahasan penelitian. Selanjutnya pada arah alur panah kedua (No.3.a dan 3.b) terbagi atas dua bagian, dimana pada kedua bagian tersebut merupakan rincian dari pokok bahasan penelitian. Anak panah ketiga (No.4) adalah latar belakang masalah pembahasan penulisan skripsi. Alur panah terakhir (No.5) adalah saran dan rekomendasi dari penulis sebagai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan nantinya.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents