BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Evaluasi 2.1.1 Pengertian Evaluasi Evaluasi adalah suatu proses yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau kriteria yang telah ditetapkan kemudian dibuat suatu kesimpulan dan penyusunan saran pada setiap tahap dari pelaksanaan program (Azwar, 2010). Menurut Subarsono (2005), evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan dimana evaluasi baru dapat dilakukan jika suatu kebijakan berjalan cukup waktu. Dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dijelaskan bahwa, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana standar. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari pelaksanaan rencana. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya indikator masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil. 7
8
Pada dasarnya evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Dengan demikian evaluasi lebih bersifat melihat ke depan dengan mempelajari dan melihat kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan diarahkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program ( Susilawati, 2014). Keuntungan dari evaluasi bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, strategi, kebijakan; untuk pengambilan keputusan; untuk tujuan pengendalian program/kegiatan; untuk perbaikan input, proses, dan output, perbaikan tatanan atau sistem prosedur. Secara umum, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidaknya memiliki tiga macam fungsi pokok (Sudjono, 2005) yaitu: 1. Mengukur kemajuan 2. Menunjang penyusunan rencana 3. Memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali
2.1.2 Fungsi Evaluasi Fungsi utama evaluasi adalah agar hasil evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik untuk perencanaan selanjutnya (Muninjaya, 2004). Arikunto dalam Badrudin (2014) mengatakan bahwa terdapat dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum yang diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Dalam menentukan evaluasi itu sesuai atau tidak dengan target diperlukan adanya kriteria evaluasi (Susilawati, 2014). Adapun menurut Dunn (2000) kriteria evaluasi itu sebagai berikut :
9
1. Efektifitas, berkenaan dengan apakah hasil yang diinginkan sudah tercapai. 2. Efisiensi, berhubungan dengan seberapa banyak usaha yang telah diperlukan untuk mencapai hasil yang sudah tercapai. 3. Kecukupan, berhubungan dengan seberapa jauh hasil pencapaian program mampu menyelesaikan masalaha yang ada. 4. Perataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok berbeda. 5. Rensponsivitas, apakah hasil penelitian memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompk-kelompok yang berbeda. 6. Ketepatan, hasil atau tujuan yang dicapai benar-benar berguna atau bernilai. Crawford dalam Badrudin (2014) mengatakan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan. 2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil. 3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan. 4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan. 2.1.3 Metode Evaluasi Muninjaya (2004) mengemukakan bahwa jenis evaluasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu : 1. Evaluasi Input yang dilaksanakan sebelum pelaksaan program dimulai untuk mengetahui ketepatan jumlah, mutu sumber daya, metode, standar prosedur pelaksanaan disesuaikan dengan sumber daya yang dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan program. Evaluasi ini bersifat
10
pencegahan (preventive evaluation) karena kegiatan evaluasi bersifat mengkaji persiapan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan sedini mungkin. 2. Evaluasi Proses (formative evaluation) dilaksanakan pada saat kegiatan dilaksanakan yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan kegiatan program atau metode yang digunakan, meningkatkan motivasi staf dan memperbaiki komunikasi diantara staf. 3. Evaluasi Output (impact / summative evaluation) dilaksanakan setelah pekerjaan selesai untuk mengetahui ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan. Hasil yang dicapai dibandingkan dengan target, effect, atau outcome untuk mengetahui pengaruh kegiatan program terhadap sikap dan perilaku masyarakat atau dampak program. Dilihat dari implikasi hasil evaluasi bagi suatu program, dibedakan adanya jenis evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk mendiagnosis suatu program yang hasilnya digunakan unutk pengembangan atau perbaikan program, biasanya evaluasi ini dilakukan pada proses program. Sedangkan evaluasi sumatif adalah suatu evaluasi yang dilakukan untuk menilai hasil akhir dari sutu program, dimana evaluasi ini dilakukan pada waktu program telah selesai (akhir program). Namun pada prakteknya, evaluasi program sekaligus mencakup kedua tujuan tersebut (Notoatmodjo, 2011).
2.2 Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kata implementasi adalah sebuah kata serapan dari bahasa asing. Kata dasar implementasi adalah implemen yang artinya alat, implementasi merupakan
11
salah satu upaya administrasi untuk menyelaraskan antara kegiatan yang akan dilaksanakan dengan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi baik oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan maupun oleh masyarakat sebagai objek dari kebijakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Susilawati (2014) implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak (Wuysang, 2013), yaitu : 1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan; 2. Kelompok target, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; 3. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Studi implementasi adalah studi perubahan yang terjadi dan perubahan bisa dimunculkan, juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik yaitu organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain dan motivasi yang membuat bertindak secara berbeda. Dalam setiap perumusan suatu tindakan apakah itu menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan
atau
implementasi,
karena
suatu
kebijaksanaan
diimplementasikan maka tidak akan banyak berarti (Wuysang, 2013).
tanpa
12
Oleh karena itu, suatu kebijaksanaan memuat tiga elemen, yaitu: 1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; 2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; 3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. Kebijakan atau kebijaksanaan sering kali
pengunaannya
saling
dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goal), program, keputusan, undang-undang, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. Istilah-istilah tersebut tidaklah menimbulkan masalah karena para pembuat kebijakan memiliki referensi yang sama tentang arti kebijakan, istilah kebijakan yang diterjemahkan dari kata policy memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab kepentingan umum (Wahab, 2008). Dalam Muhammad (2013), dijelaskan bahwa Teori Implementasi menurut Edward III dan Emerson, Grindle, serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (communications), ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu (resources), sikap dan komitment dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (disposition), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (bureaucratic strucuture). Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan ataupun program, antara lain :
13
1. Komunikasi (communications): berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”. 2. Ketersediaan sumber daya (resources): berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu : a. Sumber daya manusia merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu program dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal. b. Informasi merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.
14
c. Kewenangan, antara lainnya yaitu hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah. d. Sarana dan prasarana, merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka. e. Pendanaan, membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. 3. Sikap dan komitmen dari pelaksana program (disposition): berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan. Melalui Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pecegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2011-2015, BNN memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba” sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dalam kebijakan ini
15
tertuang rencana aksi nasional P4GN tahun 2011-2015 yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, dimana salah satu tujuannya adalah menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan narkoba. Advokasi sebagai sarana untuk menyebarluaskan dan menyampaikan amanat yang tertuang dalam Inpres No. 12 Tahun 2011 kepada informan untuk diketahui sehingga tujuan dari rencana aksi dalam Inpres tersebut dapat dilaksanakan secara bersama-sama, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing baik instansi pemerintah maupun swasta. Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 di lingkungan pekerja dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu melalui penyuluhan P4GN dan tes urin. Jumlah dan waktunya tidak ditentukan, hal ini tergantung bagaimana dengan kebijakan/ rencana aksi yang terbentuk di instansi tersebut, tersedianya sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana, dana, dan sarana prasarana guna menunjang kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai perencanaan instansi masing-masing.
2.3 Evaluasi Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Kebijakan
dan
Strategi
Nasional
Pencegahan
dan
Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, bahwa yang dimaksud peneliti dengan evaluasi implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan atau penerapan tujuan rencana aksi nasional P4GN yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2011-2015 melalui
16
pelaksanaan penyuluhan P4GN dan tes urin. Dimana evaluasi ini dilaksanakan pada Instansi Pemerintah dan Swasta di Kota Denpasar yang telah mendapatkan advokasi tentang implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 dan di evaluasi untuk mengetahui dan menilai sejauh mana instansi terkait telah mengimplementasikan Inpres No. 12 Tahun 2011 sesuai kebijakan/ rencana aksi yang telah disusun instansi dengan alokasi penyediaan anggaran dan tenaga pelaksananya, serta telah memiliki media promosi P4GN di lingkungan instansi terkait.
2.4 Keaslian Penelitian Belum pernah ada yang meneliti tentang evaluasi implementasi Inpres No.12 Tahun 2011 tetang pelaksanaan Jaktranas P4GN Tahun 2011-2015 pada Instansi Pemerintah dan Swasta di Kota Denpasar. Namun terdapat penelitian serupa terkait implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 dan evaluasi program P4GN. Tabel 2.1 Keaslian Penelitian Penelitian Indikator Wuysang dkk. Implementasi Judul Instruksi Presiden penelitian RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Tujuan
Untuk mengetahui proses Implementasi
Penelitian Susilawati
Penelitian Ini
Evaluasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) BNN Lampung Selatan
Evaluasi Paska Advokasi Implementasi Inpres No.12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Jaktranas P4GN Tahun 20112015 pada Instansi Pemerintah dan Swasta di Kota Denpasar
Untuk mengevaluasi pelaksanaan, kendalakedala dan keberhasilan
Untuk mengevaluasi Implementasi
17
Indikator
Tempat
Penelitian Wuysang dkk. Inpres No. 12 Tahun 2011
SMA Negeri 6 Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak Metode KualitatifStudi Kasus Proses Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011
Penelitian Susilawati program P4GN
Lampung Selatan
Inpres No.12 Tahun 2011 di Instansi Pemerintah dan Swasta di Kota Denpasar yang telah mendapatkan advokasi Kota Denpasar
Penelitian evaluatif Meliputi input, proses, Meliputi input, output program P4GN proses dan output Implementasi Inpres No.12 Tahun 2011 Kepala Badan Kepala BNN Kabupaten Kepala Instansi/ Subyek Narkotika Nasional Lampung Selatan, Kasi manajer Penelitian Kota Pontianak, Pencegahan BNN perusahaan Kepala Sekolah Kabupaten Lampung selaku pemegang SMA N 6, siswa Selatan dan beberapa kebijakan, dan guru bimbingan orang yang terlibat dalam Pelaksana/ konseling (BK) evaluasi pelaksanaan penanggung SMA N 6 program P4GN, serta jawab kegiatan Kecamatan anggota Polres Lampung implementasi Pontianak Timur Selatan Inpres No. 12 Kota Pontianak Tahun 2011 Wawancara Wawancara mendalam, Wawancara Metode interview, observasi dan mendalam, pengumpulan mendalam dan observasi studi observasi, studi data dokumentasi/pustaka dokumentasi/ pustaka Teknik analisis Analisis Data Teknik analisa data Teknik analisis data kualitatif kualitatif data kualitatif dan kuantitatif Proses Pelaksanaan program Hasil implementasi P4GN Inpres No. 12 belum optimal ditinjau Tahun 2011 belum dari aspek input, proses, sepenuhnya serta outcome terlaksana dengan baik. Jenis Penelitian Unit Analisis
Deskriptif Kualitatif
Penelitian Ini
