BAB II TINJAUAN PUSTAKA

D4 TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA Pembahasan pada bab ini, mengenai tinjauan pustaka yang diperlukan untuk

mendapatkan pengetahuan serta dapat menunjang pembahasan dan penguatan pendapat dalam pembuatan Tugas Akhir. Tinjauan pustaka ini diambil dari buku pedoman, peraturan, tulisan karya ilmiah, jurnal, dan internet. Pembahasan

diawali dengan penjelasan mengenai pengadaan barang/jasa, proses pengadaan proyek konstruksi melalui pelelangan umum, metode penyampaian dokumen,

metode evaluasi, penetapan metode kualifikasi, kontrak lump sum, dokumen kontrak, pengadaan secara elektronik, penyebab kerusakan jalan, dan ketentuan dasar (umum) mengenai perencanaan dan pelaksanaan overlay jalan.

2.1 Proyek Konstruksi Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau perubahan wujud fisik lainnya. Kegiatan konstruksi bukan merupakan kegiatan yang instan, melainkan kegiatan yang melalui proses panjang dan di dalamnya dijumpai permasalahan yang harus diselesaikan. Dalam kegiatan konstruksi terdapat suatu rangkaian kegiatan yang berurutan dan berkaitan, dimulai dengan: 1. Lahirnya suatu gagasan (idea) yang muncul dari suatu kebutuhan (need). Pemikiran kemungkinan keterlaksanaannya (feasibility study). 2. Memutuskan untuk dibangun dan membuat penjelasan (penjabaran) yang lebih rinci tentang rumusan kebutuhan tersebut (briefing). 3. Menuangkannya dalam bentuk rangcangan awal (preliminary design). 4. Membuat rancangan yang lebih rinci dan pasti (design development and detail design). 5. Melakukan persiapan administrasi dan syarat-syarat teknis untuk pelaksanaan pembangunan dengan memilih calon pelaksana melalui pelelangan (procurement / tender).

Dina Inawaty, Tinjauan Proses Pengadaan dan Dokumen ....

7


6. Kemudian melaksanakan pembangunan di lokasi yang telah disediakan

(construction).

7. Melakukan pemeliharaan serta mempersiapkan penggunaan bangunan tersebut (maintenance, startup).

Alur kegiatan pengadaan proyek konstruksi, digambarkan seperti dibawah ini:

Sumber: Materi Perkuliahan Dokumen Kontrak

Gambar 2.1. Alur Pengadaan Proyek Konstruksi Uraian tahapan/alur kegiatan proyek konstruksi secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Studi Kelayakan (Feasibility Study) Tahapan ini dilakukan untuk meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek yang diusulkan layak untuk dilaksanakan, baik dari aspek perencanaan dan perancangan, aspek ekonomi (biaya dan sumber


8


pendanaan), maupun aspek lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan

antara lain:

a. Menyusun rancangan proyek secara kasar dan mengestimasi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut;

b. Memprediksi manfaat yang akan diperoleh jika proyek dilaksanakan,

baik manfaat langsung (ekonomis) maupun manfaat tidak langsung

(fungsi sosial);

c. Menyusun analisis kelayakan proyek secara ekonomis, finansial, dan

sosial-kemasyarakatan; d. Menganalisis dampak lingkungan yang mungkin terjadi apabila

proyek tersebut dilaksanakan. 2.

Penjelasan (Briefing) Pada tahapan ini, memungkinkan pemilik proyek menjelaskan fungsi proyek yang akan dibangun, dan biaya yang diijinkan. Sehingga konsultan perencana dapat secara tepat menafsirkan keinginan pemilik proyek dan membuat taksiran biaya yang diperlukan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: a.

Menyusun rencana kerja dan menunjuk perencana dan tenaga ahli.

b.

Mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan lapangan, merencanakan rancangan proyek, taksiran biaya, dan persyaratan mutu bangunan.

c.

Mempersiapkan ruang lingkup kerja, jadual waktu, taksiran biaya dan implikasinya, serta rencana pelaksanaan.

d.

Mempersiapkan sketsa dengan skala yang sesuai, antara lain: 1:1000; 1:500; 1:100; 1:50; dan 1:10.

3.

Desain / Perancangan (Design) Tahap desain atau perancangan meliputi dua sub tahap yaitu 1) Tahap pra-desain (preliminary design) dan

2) Tahap pengembangan

desain (design development) dan desain rinci (detail design). Tujuan dari tahap desain atau perancangan adalah:


9


a.

Untuk melengkapi penjelasan proyek dan menentukan tata letak (lay out), rancangan, metoda pelaksanaan, serta taksiran biaya proyek

untuk memenuhi budget yang disediakan oleh pemilik proyek. b.

Untuk mempersiapkan informasi pelaksanaan yang diperlukan, termasuk gambar rencana dan spesifikasi serta untuk melengkapi

semua dokumen lelang (tender).

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perancangan

(design) ini adalah:

a.

Mengembangkan ikhtisar proyek menjadi penyelesaian akhir;

b.

Memeriksa masalah teknis;

c.

Meminta persetujuan akhir ikhtisar dari pemilik proyek;

d.

Mempersiapkan:

1) Rancangan skema (pra-desain) termasuk taksiran biayanya. 2) Rancangan terinci (detail design). 3) Gambar kerja, spesifikasi dan jadual pelaksanaan. 4) Daftar volume pekerjaan. 5) Taksiran biaya akhir. 6) Program pelaksanaan pendahuluan termasuk jadual waktu. 4.

Pengadaan / Pelelangan (Procurement / Tender) Pengadaan (procurement) sering diidentikkan dengan lelang/tender atau suatu usaha untuk mendapatkan sumber daya yang diharapkan oleh pemilik proyek. Secara prinsip, pada tahap ini diadakan seleksi terhadap para penyedia jasa yang berminat untuk mengerjakan proyek. Seleksi dilakukan berdasarkan berbagai penilaian seperti penilaian terhadap kewajaran administratif, kewajaran teknis, serta kewajaran terhadap harga. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah: a.

Tahap Prakualifikasi Penyedia Jasa Dalam tahap pelelangan diadakan beberapa kegiatan dengan prosedur tertentu sebelum menentukan pelaksana konstruksi, hal ini dilakukan untuk menentukan Penyedia Jasa yang berpengalaman dan berkompeten. Prosedur ini disebut sebagai babak prakualifikasi yang

Dina Inawaty, Tinjauan Proses Pengadaan dan Dokumen .... 10


meliputi

pemeriksaan

sumber

daya

keuangan,

kemampuan

manajerial dan sumber daya manusia kontraktor, serta pengalaman

Penyedia Jasa dalam melaksanakan proyek-proyek sejenis, dan

penilaian terhadap integritas perusahaan. b.

Tahap Penyusunan Dokumen Kontrak Dokumen kontrak didefinisikan sebagai dokumen legal yang

menguraikan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat di

dalamnya. Dokumen kontrak ini adalah dokumen yang diperlukan

untuk menjelaskan secara rinci mengenai gambar, spesifikasi, waktu pelaksanaan, dan daftar volume yang harus dipersiapkan selama

tahap perancangan. Dalam tabel 1 dibawah ini, dapat dilihat beberapa standar penting yang tercantum dalam dokumen lelang dan dokumen kontrak, serta kemungkinan peralihannya. Tabel 2.1 Standar Dalam Dokumen Lelang dan Dokumen Kontrak No

Dokumen Lelang (DL)

Dokumen Kontrak (DK)

Catatan

1

Persyaratan Lelang

--

2 3

Bentuk penawaran Persyaratan Kontrak: a. Umum b. Khusus Bentuk Perjanjian (Kontrak) Spesifikasi dan Gambar Rencana Daftar Volume/Kuantitas Pekerjaan

Surat Penawaran Persyaratan Kontrak: a. Umum b. Khusus Surat Perjanjian / Kontrak

Tidak ada dalam Dok. Kontrak Dapat berubah dari DL ke DK Dapat berubah dari DL ke DK

4 5 7 8

Spesifikasi dan Gambar Rencana Daftar Volume/Kuantitas dan Harga Berita Acara, Adendum, Jaminan2, dll

Dapat berubah dari DL ke DK Dapat berubah dari DL ke DK Dapat berubah dari DL ke DK tambahan/perubahan kesepakatan

Sumber: Materi Perkuliahan Dokumen Kontrak

5.

Pelaksanaan (Construction) Pelaksanaan adalah hasil perwujudan bangunan yang sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya dan waktu yang telah disepakati, serta kualitas yang telah disyaratkan. Tahap pelaksanaan terdiri dari sejumlah kegiatan yang saling berkaitan diantaranya: a.

Perencanaan dan pengendalian proyek meliputi: 1) Jadwal waktu pelaksanaan; Dina Inawaty, Tinjauan Proses Pengadaan dan Dokumen .... 11

atas


2) Organisasi lapangan;

3) Tenaga kerja;

4) Peralatan dan material. b.

Koordinasi opersional lapangan meliputi: 1) Kegiatan pembangunan, baik untuk bangunan sementara

maupun bangunan permanen, serta semua fasilitas dan

perlengkapan yang terpasang;

2) Sub kontraktor;

3) Penyediaan umum. Kegagalan suatu kegiatan dapat merusak keseluruhan waktu

pelaksanaan proyek, sehingga pelaksanaan yang dilakukan secara cermat sangatlah penting. 6.

Pemeliharaan dan Persiapan Penggunaan (Maintenance and Start Up) Tahapan ini dilakukan untuk menjamin agar bangunan yang telah selesai, sesuai dengan dokumen kontrak dan semua fasilitas berfungsi sebagaimana mestinya. Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan antara lain: a.

Mempersiapkan catatan pelaksanaan (data selama pelaksanaan dan gambar pelaksanaan setelah dilakukan revisi (as built drawing));

b.

Meneliti bangunan secara cermat dan memperbaiki kerusakankerusakan yang terjadi;

c.

Mempersiapkan petunjuk operasi serta pedoman pemeliharaan;

d.

Melatih staf untuk melaksanakan pemeliharaan.

2.2 Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Pengadaan adalah segala kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada (termasuk didalamnya usaha untuk mempertahankan yang sudah ada dalam batas efisiensi) (Suganda, Manjemen Logistik, 1988:29).



Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau

jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan

keinginan penggunanya yang meliputi peralatan dan juga bangunan. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi

dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Proses pengadaan dengan E-Procurement ini akan menjadi transparan dan

dapat dengan mudah diawasi oleh masyarakat sehingga proses pengadaan

barang dan jasa pemerintah akan adil. Pemilihan penyedia barang dan jasa

dengan menggunakan sistem ini, diaplikasikan untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan, adil atau diskriminatif dan akuntabel. 2.2.1

Regulasi Peraturan yang mengatur mengenai pengadaan secara elektronik

dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2010, yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Pengadaan secara elektronik ini diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektonik, yang disebut dengan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Lembaga yang mengatur mengenai pengadaan secara elektronik ini adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pada tahun 2012, Presiden mengeluarkan peraturan baru yang merupakan perubahan kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 yaitu Perpres 70 Tahun 2012. Sebelumnya Perpres 54 Tahun 2010 telah mengalami perubahan yang pertama dengan dikeluarkannya Perpres 35 Tahun 2011. Pada perubahan yang pertama yaitu Perpres 35 Tahun 2011, isi Perpres tidak terlalu banyak berubah tetapi ditambahkan mengenai mekanisme penunjukan langsung untuk pengadaan kuasa hukum (advocat) dan arbiter yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.



Pada Perpres 70 Tahun 2012 terdapat banyak penambahan, Perpres

ini dikeluarkan dengan tujuan:

kegiatan barang dan jasa. 2. Memperjelas pasal-pasal yang multitafsir yang ada pada Perpres 54 Tahun

2010.

3. Tujuan akhir yaitu terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang

1. Percepatan penyerapan anggaran baik APBN/APBD dalam pelaksanaan

akuntabel dan bebas dari praktek KKN. Dengan tujuan tersebut, ada beberapa perbedaan antara Perpres 70 Tahun 2012 dengan Perpres 54 Tahun 2010 antara lain: 1. Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran, dibuat ketentuan baru antara lain: a. Kewajiban setiap K/L/D/I membuat rencana umum pengadaan dan rencana penarikan. b. Kewajiban melaksanakan pengadaan di awal tahun anggaran sebelum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). c. Memperluas penggunaan katalog elektronik (e-katalog) untuk barangbarang yang spesifikasi dan harganya jelas di pasaran seperti obat, alat kesehatan, alat pertanian, alat berat, bibit padi/jagung, dan sejenisnya. d. Menaikkan nilai

pengadaan

langsung untuk

barang/pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang semula Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Menaikkan nilai pelelangan sederhana untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang semula Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). e. Hasil pengadaan langsung harus diumumkan di website masingmasing K/L/D/I untuk mencegah terjadinya penyimpangan f. Penambahan metode pelelangan terbatas untuk pengadaan barang. g. Mengubah persyaratan konsultan internasional.



h. Pengecualian persyaratan sertifikasi keahlian untuk PPK yang dijabat

Eselon II keatas atau dijabat oleh PA/KPA apabila tidak ada pejabat

i. Memperpendek waktu pelelangan sederhana menjadi paling kurang 12 (dua belas) hari kerja semula 14 (empat belas) hari kerja.

j. Pendelegasian menjawab sanggah banding dari Pimpinan K/L/D/I ke

yang memenuhi persyaratan bersertifikat.

Pejabat Eselon I/II.

k. Menaikan jaminan sanggah banding semula 2/1000 (dua perseribu)

maksimum Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi 1% (satu persen) dari nilai HPS. l. Mengubah besaran uang muka kontrak tahun jama maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak dan harus menyusun rencana penggunaan uang muka. m. Penghapusan larangan bagi peserta yang terafiliasi. 2. Dalam rangka memperjelas dan menghilangkan ketentuan yang multi tafsir yaitu: a. Memperjelas keberadaan ULP di Daerah adalah 1 ULP untuk 1 Provinsi/Kabupaten/Kota. b. Memperjelas tugas dan kewenangan Ketua dan Pokja ULP (penanggung jawab proses pemilihan adalah Pokja ULP). c. Memperjelas adanya penyetaraan teknis untuk pelelangan dengan metode dua tahap. d. Memperjelas bahwa yang berhak menyanggah adalah peserta yang memasukan penawaran. 3. Memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan a. Lampiran Perpres dijadikan Keputusan Kepala (dengan persetujuan Menteri PPN). b. Mempertegas adanya mainstream regular bidding dan direct purchasing. c. Penambahan barang yang direct purchasing ditentukan oleh Kepala LKPP.



Ketentuan yang tidak terjadi adanya

perubahan pada Perpres 54

Tahun 2010 tetap dapat digunakan, seperti halnya metode pemilihan, metode

evaluasi, jadwal pelaksanaan, dan lain-lain. Selain Perpres 54 tahun 2010, peraturan yang mengatur mengenai pengadaan secara elektronik diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2

Tahun 2010 tentang LPSE, Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perka

LKPP No. 18 Tahun 2012 tentang e-tendering, dan Undang-Undang No. 18

Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang dapat dilihat pada lampiran Tugas

Akhir ini. 2.2.2 Struktur Organisasi Pengadaan Dalam pengadaan barang/jasa terdapat pihak-pihak terkait, antara lain: 1. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD; 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD; 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK/P2K) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 4. Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada; 5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Secara diagram struktur organisasi, pengadaan barang/jasa dapat digambarkan seperti berikut ini:



Sumber: Modul 1 Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP

Gambar 2.2. Diagram Struktur Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Sedangkan pihak terkait dalam pengadaan barang/jasa melalui penyedia

barang/jasa, digambarkan dalam alur berikut ini: PA/KPA

ULP/Pejabat Pengadaan

PPHP PPK

PENYEDIA BARANG/JASA Sumber: Modul 1 Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP

Gambar 2.3. Alur Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa

Penjelasan mengenai gambar tersebut, akan diuraikan dibawah ini: 1.

Pengguna

Anggaran

(PA)/Kuasa

Pengguna

Anggaran

(KPA)

mengangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP); 2.

Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan bertugas untuk memproses pemilihan dan penetapan penyedia barang/jasa;

3.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertugas untuk membuat kontrak dan pelaksanaan pekerjaan;



4.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bertugas menerima dan mengecek hasil pekerjaan.

Tahapan persiapan pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

1. PA/KPA membuat rencana umum pengadaan (identifikasi kebutuhan,

anggaran, cara pengadaan, pemaketan, pengorganisasian pengadaan

barang dan kerangka acuan kerja);

2. PPK/ULP/Pejabat Pengadaan membuat perencanaan pemilihan penyedia

barang/jasa (pengkajian ulang paket dan pengkajian ulang jadwal

kegiatan pengadaan); 3. PPK menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan yang terdiri dari spesifikasi teknis, penetapan harga perkiraan sendiri (HPS), dan rancangan kontrak; 4. ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pemilihan sistem pengadaan barang/jasa (penetapan metode pemilihan, penyimpanan dokumen, evaluasi penawaran, jenis kontrak dan tanda bukti perjanjian), pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan, penyusunan tahap dan jadwal pengadaan, serta penyusunan dokumen pengadaan. 2.2.3

Tahapan Pelelangan Secara Elektronik (E-Tendering) Tahapan atau aktivitas pemilihan metode e-tendering terdiri dari:

1. Persiapan pemilihan a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1) PPK yang belum memiliki kode akses (user ID dan password) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaraan sebagai pengguna. 2) PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berisikan paket, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan umum kontrak pada kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP). 3) Surat

beserta

lampirannya

sebagaimana

dimaksud

dapat

berbentuk dokumen elektronik.



b. Pokja ULP

1) Pokja ULP yang belum memiliki kode aksed (user id dan

password) aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE. 2) Pokja ULP menerima dan menyimpan surat/dokumen rencana

pelaksanaan pengadaan yang disampaikan oleh PPK serta

melaksanakan pemilihan.

3) Pokja ULP menyusun dokumen pengadaan. c. Penyedia barang/jasa Penyedia barang/jasa yang belum memiliki kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE. d. LPSE 1) LPSE menerbitkan kode akses Pengguna SPSE dan menyimpan dokumen pendukung proses registrasi dan verifikasi pengguna SPSE. 2) LPSE dapat mendelegasikan tugas kepada pengguna SPSE di K/L/D/I sesuai dengan syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE. 2. Pelaksanaan Pemilihan a. Pembuatan paket dan pendaftaran 1) Paket pemilihan yang dilakukan dalam aplikasi SPSE merupakan paket pemilihan baru atau paket pemilihan ulang pengadaan secara elektronik. 2) Pokja ULP membuat paket dalam aplikasi SPSE lengkap dengan informasi paket dan sistem pengadaan berdasarkan informasi yang diberikan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK maupun keputusan internal Pokja ULP.



3) Pokja

memasukan

nomor

surat/dokumen

rencana

pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diterbitkan oleh PPK

dan menjadi dasar pembuatan paket. 4) Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketetapan

waktu yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.

ULP

5) Pokja ULP menyusun jadwal dengan memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan: a) Pemberian penjelasan; b) Batas akhir pemasukan penawaran; c) Pembukaan penawaran; d) Pembuktian kualifikasi; dan e) Batas akhir sanggah/sanggah banding 6) Pokja ULP harus menyediakan paling kurang 2 (dua) hari kerja untuk tahapan: a) Pemasukan

dokumen

penawaran

untuk

paket

yang

mensyaratkan jaminan penawaran; dan b) Sanggah banding. 7) Pokja ULP harus memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan. 8) Penyusunan dokumen pengadaan secara elektronik dilakukan dengan cara: a) Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP mengikuti standar dokumen pengadaan secara elektronik yang melekat pada aplikasi SPSE dan diunggah (upload) pada aplikasi SPSE; atau b) Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP menggunakan form isian elektronik dokumen pengadaan yang melekat pada aplikasi SPSE.



9) Penyusunan dokumen pengadaan disesuaikan dengan syarat dan

ketentuan

aplikasi

SPSE

dan/atau

panduan

penggunaan aplikasi SPSE (user guide) b. Pemberian Penjelasan 1) Proses pemberian penjelasan dilakukan secara online tanpa tatap

muka melalui aplikasi SPSE;

2) Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting

penggunaan

terkait dengan dokumen pengadaan. 3) Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab. 4) Pokja ULP pada saat berlangsungnya pemberian penjelelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan. 5) Dalam hal waktu tahapan penjelasan telah berakhir, penyedia barang/jasa tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja ULP masih mempunyai tambahan waktu 3 (tiga) jam untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal. 6) Pokja

ULP

dilarang

menjawab

pertanyaan

dengan

cara

mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan tersebut sekaligus pada waktu tambahan. 7) Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan. 8) Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan, Pokja ULP dapat melaksanakan proses

pemberian

penjelasan

lanjutan

dengan

peninjauan

lapangan/lokasi pekerjaan. 9) Pelaksanaan pemberian penjelasan lanjutan dilakukan oleh seseorang selain Pokja ULP, antara lain oleh tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yang telah ditetapkan oleh PPK dan ditugaskan oleh Pokja ULP.



10) Hasil pemberian penjelasan lanjutan dituangkan ke dalam Berita

Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah (upload)

11) Adendum dokumen pengadaan dapat dilakukan secara berulang dengan mengunggah (upload) adendum dokumen pengadaan

melalui aplikasi SPSE paling kurang 2 (dua) hari sebelum batas

akhir pemasukan dokumen penawaran.

pada aplikasi SPSE okeh Pokja ULP.

12) Apabila

adendum

dokumen

pengadaan

mengakobatkan

kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran. c. Pemasukan Data Kualifikasi 1) Data kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE. 2) Jika terdapat form isian yang belum terakomodir data kualifikasi, maka data kualifikasi tersebut diunggah pada fasilitas lain yang tersedia pada aplikasi SPSE. 3) Dengan mengirimkan data kualifikasi penyedia barang/jasa menyetujui: a) Manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usaha tidak sedang dihentikan; b) Tidak termasuk dalam daftar hitam; c) Untuk perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; d) Data yang diisikan benar jika yang disampaikan tidak benar maka dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata dan/atau secara pidana sesuai dengan perundang-undangan. e) Pimpinan dan pengurus bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan.



d. Pemasukan/penyampaian Dokumen Penawaran

1) Dokumen penawaran disampaikan dalam bentuk file, yang

2) Dalam hal penyampaian ditetapkan secara: a) Satu file maka dokumen penawaran administrasi, teknis dan

harga disampaikan dalam satu file penawaran terenkripsi.

diunggah melalui SPSE.

b) Dua file maka dokumen penawaran administrasi dan teknis

disampaikan dalam satu file, penawaran harga disampaikan

dalam satu file yang disampaikan secara bersamaan. c) Dua tahap, maka dokumen penawaran administrasi dan teknis disampaikan dalam satu file dan surat penawaran harga dalam satu file, diunggah pada waktu yang berlainan sesuai dengan yang ditentukan. 3) Enkripsi file menggunakan Apendo/Spamkodok. 4) Surat penawaran dan/atau surat lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah ke aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik. e. Pembukaan dokumen penawaran dan evaluasi 1) Pokja ULP mengunduh dan melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan Apendo/Spamkodok. 2) Hasil penawaran dari hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE. 3) Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka, Pokja ULP wajib menyampaikan hal tersebut kepada LPSE dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan hal tersebut ke LKPP. 4) File yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang memuat: a) Harga penawaran, daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan , jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan.



5) Dengan adanya proses penyampaian penawaran yang tidak dapat

dibuka, Pokja ULP dapat melakukan penyesuaian jadwal evaluasi

6) Pokja ULP wajib melakukan klarifikasi kepada penerbit surat jaminan penawaran tentang keabsahan dan substansi jaminan

penawaran.

dan tahapan selanjutnya.

7) Ketidakabsahan atau penolakan klaim jaminan penawaran

terhadap surat jaminan dapat berakibat pada gugurnya syarat

administrasi. 8) Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE. 9) Dalam tahap pembuktian kualifikasi, Pokja ULP tidak perlu meminta

seluruh

dokumen

kualifikasi

apabila

penyedia

barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis, sama kompleksitasnya pada instansi yang bersangkutan. 10) Pokja ULP memasukkan hasil evaluasi penawaran dan hasil evaluasi kualifikasi pada aplikasi SPSE. f. Sanggahan 1) Peserta yang dapat menyanggah adalah peserta yang telah memasukan penawaran 2) Dalam hal sanggah banding peserta pemilihan memberitahukan sanggahan banding melalui fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE 3) Kealpaan atau kelalaian pemberitahuan sanggahan banding tidak menggugurkan proses sanggahan banding. g. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) di luar aplikasi SPSE, menginputkan informasi dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ pada aplikasi SPSE. h. Penandatanganan kontrak 1) Pemenang pemilihan melakukan penandatanganan kontrak dengan PPK dilakukan di luar SPSE;



2) PPK memasukkan informasi dan mengunggah hasil pemindaian

dokumen kontrak pada aplikasi SPSE.

2.3. Tahapan Pengadaan Konsultan dan Pelaksana Jasa Konstruksi Pada tahapan pengadaan proyek konstruksi terdiri dari dua pemilihan

yaitu pemilihan konsultan dan pelaksana (kontraktor). Pada tugas akhir ini,

akan dibahas mengenai proses pemilihan konsultan dengan pengadaan

langsung dan proses pemilihan pelaksana (kontraktor) melalui pelelangan

umum pascakualifikasi metode satu sampul.

2.3.1 Pemilihan Konsultan Melalui Pengadaan Langsung Pada pasal 16 (enam belas) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan Oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. Pada pasal 45 (empat puluh lima) bahwa pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakterisisti sebagai berikut: a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau b. bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). c. Pengadaan langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang sesuai dengan kebutuhan. d. Pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. e. PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari seleksi. Penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan langsung meliputi: 1. survei pasar untuk memilih calon penyedia; 2. membandingkan harga penawaran dengan nilai biaya langsung personil maksimum 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap berdasarkan perhitungan dari



daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan

tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;

3. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;

4. menerima bukti transaksi.

5. Penyusunan jadwal pelaksanaan diserahkan kepada Pejabat Pengadaan.

2.3.2

Proses Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi Pada proses pengadaan proyek konstruksi, menurut Pasal 36 (tiga

puluh enam) terdapat beberapa metode pemilihan penyedia pekerjaan

konstruksi yaitu: a. Pelelangan umum; pada prinsipnya pengadaan proyek konstruksi dilakukan melalui metode ini. b. Pelelangan terbatas; dilakukan untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyedianya terbatas. c. Pemilihan langsung; dilakukan untuk pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). d. Penunjukan langsung; dilakukan untuk pekerjaan konstruksi khusus yang membutuhkan penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat ditunda, yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi. e. Pengadaan langsung; dilakukan untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), menggunakan teknologi sederhana, dan resiko kecil. Pada tugas akhir ini, metode pemilihan penyedia dilakukan melalui pelelangan umum dengan ketentuan yaitu diumumkan minimum di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan portal pengadaan Nasional melalui LPSE, masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya, pelelangan umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.



2.3.2.1 Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan

Tahapan dan jadwal pelelangan dibedakan menjadi:

pascakualifikasi satu sampul dengan sistem gugur meliputi: a) pengumuman;

b) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;

1. Tahapan dan jadwal Pelelangan Umum dan Pemilihan Langsung

c) pemberian penjelasan;

d) pemasukan Dokumen Penawaran;

e) pembukaan Dokumen Penawaran; f) evaluasi penawaran: g) evaluasi kualifikasi; h) pembuktian kualifikasi; i) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; j) penetapan pemenang; k) pengumuman pemenang; l) sanggahan; m) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan n) penunjukan Penyedia Barang/Jasa 2. Tahapan Pelelangan Umum dan Pelelangan Terbatas prakualifikasi dua tahap dengan sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis meliputi: a) pengumuman prakualifikasi; b) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; c) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; d) pembuktian kualifikasi; e) penetapan hasil kualifikasi; f) pengumuman hasil kualifikasi; g) sanggahan kualifikasi; h) undangan; i) pengambilan Dokumen Pemilihan; j) pemberian penjelasan;



k) pemasukan Dokumen Penawaran tahap I;

l) pembukaan Dokumen Penawaran tahap I;

m) evaluasi Dokumen Penawaran tahap I;

n) penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I; o) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I;

p) pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;

q) pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;

r) evaluasi Dokumen Penawaran tahap II;

s) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; t) penetapan pemenang;

u) pengumuman pemenang; v) sanggahan; w) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan x) penunjukan Penyedia Barang/Jasa. 2.3.2.2 Metode Penyampaian Dokumen Dalam proses lelang, dibutuhkan metode pemasukan dokumen penawaran. Metode pemasukan dokumen pemasukan penawaran menurut pasal 47 (empat puluh tujuh) terdiri atas: a. Metode satu sampul digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi sederhana dan memiliki karakteristik: 1) Standar harga telah ditetapkan pemerintah; 2) Kerangka Acuan Kerja (KAK) sederhana; 3) Spesifikasi teknis atau volume dapat dinyatakan secara jelas dalam dokumen pengadaan. b.

Metode dua sampul digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis.

c. Metode dua tahap digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang memiliki karakteristik: 1) Pekerjaan bersifat kompleks;



2) Memenuhi kriteria kinerja termasuk pertimbangan kemudahan atau

efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatan;

3) Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desai penerapan teknologi yang berbeda.

2.3.2.3 Pemilihan Jenis Kontrak

Terdapat beberapa jenis kontrak, diantaranya:

1. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran; b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;

c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan 2.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. Kontrak Lump Sum; b. Kontrak Harga Satuan; c. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan; d. Kontrak Persentase; dan e. Kontrak Terima Jadi (Turnkey)

3.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. Kontrak Tahun Tunggal; dan b. Kontrak Tahun Jamak.

4. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. Kontrak Pengadaan Tunggal; b. Kontrak Pengadaan Bersama, dan c. Kontrak Payung (Framework Contract) 5. Kontrak

Pengadaan

Barang/Jasa

berdasarkan

jenis

pekerjaan

sebagaimana dimaksdu pada ayat (2) huruf d, terdiri atas: a. Kontrak Pengadaan pekerjaan Tunggal, dan



Kontrak Pengadaan pekerjaan Terintegrasi

2.3.2.4 Metode Evaluasi Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan penyedia pekerjaan

konstruksi terdiri dari:

a.

menggunakan penilaian sistem gugur.

b.

Sistem gugur; pada prinsipnya pengadaan pekerjaan konstruksi Sistem nilai; digunakan pada pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks;

c.

Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis; digunakan pada pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks. Pada tugas akhir ini, sistem penilaian menggunakan sistem gugur

yang memiliki urutan proses penilaian sebagai beriktu: a.

Evaluasi administrasi yaitu terhadap kelengkapan dan keabsyahan syarat administrasi, jika memenuhi dinyatakan lulus jika tidak maka dinyatakan gugur;

b.

Evaluasi teknik yaitu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, jika memenuhi dinyatakan lulus jika tidak maka dinyatakan gugur;Sistem nilai; digunakan pada pekerjaan konstruksi;

c.

Evaluasi harga yaitu terhadap penawaran dan peryaratan administrasi dan teknik, daftar urutan penawaran diurutkan dari urutan harga penawar terendah.

2.3.3 Pemilihan Pelaksana Melalui Pelelangan Umum Pascakualifikasi Satu Sampul Dengan Sistem Gugur Tahap Pelelangan Umum pascakualifikasi satu sampul dengan sistem gugur memiliki tahapan, jadwal pengadaan, dan ketetapan waktu sebagai berikut: a. Pengumuman; Pascakualifikasi

ULP

mengumumkan

Pelelangan

Umum

melalui website K/L/D/I masing-masing dan papan

pengumuman resmi untuk masyarakat

serta

Portal

Pengadaan



Nasional melalui LPSE atau jika diperlukan melalui media cetak

dan/atau elektronik paling kurang 7 (tujuh) hari kerja. Pengumuman

Pelelangan Umum Pascakualifikasi paling sedikit memuat:

a) nama dan alamat ULP yang akan mengadakan pelelangan; b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;

c) nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

d) syarat-syarat peserta pelelangan; dan

e) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil Dokumen Pengadaan; b. Pendaftaran Kualifikasi

dan

pengambilan

dan

Dokumen

Dokumen

Pemilihan);

Pengadaan dimulai

(Dokumen

sejak

tanggal

pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Pada tahap pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan, ULP: a) mencatat nama pendaftar, nama dan alamat perusahaan serta nomor telepon, nomor faksimili dan/atau alamat e-mail pihak yang dapat dihubungi, untuk keperluan korespondensi; b) memberikan Dokumen Pengadaan dalam bentuk file (softcopy) dan/atau cetakan (hardcopy); dan c) dapat mengunggah (upload) Dokumen Pengadaan melalui website K/L/D/I yang dapat diunduh (download) oleh peserta. c. Pemberian Penjelasan; dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman lelang/seleksi. Pemberian

penjelasan

mengenai isi Dokumen Pengadaan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari ULP, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam Berita

Acara

Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh anggota pokja ULP dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan d. Pemasukan Dokumen Penawaran; dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan. Batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran



paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan

memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan

Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis kompleksitas dan lokasi

pekerjaan. Dokumen Penawaran meliputi: a) surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku

penawaran dan mencantumkan harga penawaran;

b) Jaminan Penawaran asli;

c) rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila diperlukan; d) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); e) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada); f) dokumen penawaran teknis; g) formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; h) dokumen isian kualifikasi; dan i) dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila ada). e. Pembukaan Dokumen Penawaran; f. Evaluasi penawaran; dilakukan sesuai dengan: 1. Waktu yang diperlukan; atau 2. Jenis dan kompleksitas pekerjaan. g. Evaluasi kualifikasi; h. Pembuktian kualifikasi; i. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; j. Penetapan pemenang; k. Pengumuman pemenang; l. Sanggahan; masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi; m. Sanggahan banding (apabila diperlukan); masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggah banding;



n. Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi; dituangkan dalam Surat

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau dalam hal ini Pekerjaan

Konstruksi diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah

pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi, apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada

sanggahan banding.

o. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah

diterbitkannya SPPBJ.

2.4

Dokumen Kontrak Kontrak adalah Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang terlibat yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta semua dokumen lain yang ditetapkan dalam surat perjanjian. Kontrak adalah perjanjian yang didalamnya terdapat Kesepakatan Kontrak (Contract Agreement), Surat Penunjukan (Letter of Acceptance), Surat Penawaran (Letter of Tender), Persyaratan-Persyaratan (Conditions), Spesifikasi (Specifications), Gambargambar (Drawings), Skedul (Schedules), dan dokumen lainnya bila ada (Federation Internationale Des Ingenieurs Counsels—1999 Red Book). Perjanjian kontrak dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Menurut standar yang dikeluarkan oleh Bappenas, Perjanjian Kontrak dilakukan dalam 14 (empat belas) hari kalendar setelah SPPJ (Surat Penunjukan Penyedia Jasa ) diterbitkan jika: a. Dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran; b. Surat Jaminan Pelaksanaan telah diserahkan oleh penyedia jasa. 2. Menurut The International Federation Of Consulting Engineers (FIDIC), Perjanjian Kontrak dilaksanakan 28 (dua puluh delapan) hari setelah kontraktor menerima Surat Penunjukan, kecuali dinyatakan lain dalam persyaratan khusus.



2.4.1

Dokumen Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi Kontrak dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi merupakan suatu

ikatan antara dua pihak, dimana pihak yang satu akan melaksanakan

pekerjaan yang diminta pihak yang lain dan pihak yang lain harus

membayar pihak yang pertama tadi.

Seluruh kesepakatan atau syarat-syarat terdapat dalam suatu

dokumen yang disebut Dokumen Kontrak. Pada umumnya terdiri dari:

1. Gambar rencana yang menunjukkan bangunan (konstruksi) yang akan dibangun, ukuran-ukuran ketinggian, dsb. 2. Spesifikasi yang menjelaskan dengan kalimat terhadap bangunan yang akan dibangun, kualitas bahan yang dipakai, tenaga kerja yang akan digunakan, metoda pengujian hasil pekerjaan baik kualitas maupun kuantitas pekerjaan. 3. Daftar volume (BQ) yang menetapkan jumlah (volume) pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kontraktor. Daftar volume ini dihitung dari gambar rencana dan dikelompokkan berdasarkan item / jenis pekerjaan, lokasi dll. 4. Persyaratan yang umum (General Condition of Contract), yang menjelaskan hak dan kewajiban, tanggung jawab, kekuasaan / otoritas pemberi tugas, kontraktor dan para ahli yang terlibat. Termasuk juag metoda pembayaran, asuransi, dll. 5. Penawaran yang disampaikan oleh kontraktor pada pemberi tugas. 6. Berita Acara atau surat-surat yang menyatakan kesepakatan atas berbagai hal yang belum tercantum dalam dokumen-dokumen di atas. 7. Surat perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum, dimana kedua pihak yang bersepakat membubuhkan tanda tangan sebagai tanda atas kesepakatan mereka dan yang dijelaskan dalam seluruh dokumen kontrak. Pada umumnya kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Pengadaan pekerjaan konstruksi mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta spesifikasi teknis dan gambar.



Unsur utama adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sebagai

unsur umum dalam suatu kerangka acuan kontrak yang bertujuan antara

lain:

1.

persyaratan umum yang disetujui mencakup pengertian tentang mutu,

hukum

yang

berlaku,

bahasa,

larangan-larangan,

kemitraan,

pengawasan, dll).

2.

Membentuk dasar suatu kerja sama atau kontrak, yaitu (persyaratan-

Kerangka acuan bekerja sama antara: Kontraktor (sebagai pelaksana); Pemilik (pembayaran) serta Konsultan (sbg Pengawas).

Oleh sebab itu tujuan tersebut di atas akan tercapai apabila: a)

isinya atau tujuannya jelas

b)

Cara penyampaiannya jelas.

c)

Isinya realistis, seimbang

2.4.2 Rancangan Surat Perjanjian/Kontrak Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Rancangan surat perjanjian menurut Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipaparkan sebagai berikut: Surat Perjanjian terdiri dari: 1) Pokok Perjanjian: a) Pembukaan (1) Judul Kontrak (a) Menjelaskan tentang judul dari Kontrak yang akan ditandatangani. (b) Menjelaskan jenis pengadaan. (2) Nomor Kontrak (a) Menjelaskan nomor Kontrak yang akan ditandatangani. (b) Apabila Kontrak berupa perubahan Kontrak maka nomor Kontrak

harus

berurut

sesuai

dengan

berapa

kali

mengalami perubahan.



(3) Tanggal Kontrak

Menjelaskan

hari,

tanggal,

bulan

dan

tahun

kontrak

ditandatangani oleh para pihak.

(4) Kalimat Pembuka

Merupakan kalimat dalam kontrak yang menjelaskan bahwa para pihak

pada hari, tanggal, bulan dan tahun membuat dan menandatangani

kontrak.

(5) Para Pihak dalam Kontrak (a) Menjelaskan identitas dari para pihak yang menandatangani kontrak. Identitas para pihak meliputi nama, jabatan dan alamat serta kedudukan para pihak dalam kontrak tersebut, apakah sebagai pihak pertama atau pihak kedua. (b) Para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak yaitu: i. pihak pertama adalah pihak PPK; ii. pihak kedua adalah pihak penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan; iii. menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar kewenangannya; iv. penjelasan mengenai identitas para pihak harus jelas dan terinci dan menerangkan hal yang sebenarnya; dan v. apabila pihak kedua dalam kontrak merupakan suatu konsorsium, kerja sama, atau bentuk kerja sama lainnya, maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya,

siapa

saja anggotanya dan siapa yang memimpin dan mewakili kerja sama tersebut. (6) Latar Belakang Bagian ini menjelaskan latar belakang ditandatanganinya kontrak yang meliputi informasi: a) bahwa telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan; dan



b) bahwa pengguna telah menunjuk penyedia yang menjadi pihak

dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia

c) Isi (1) Pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju untuk

mengadakan kontrak mengenai obyek yang dikontrakkan

Barang/Jasa (SPPBJ).

sesuai dengan jenis pekerjaannya.

(2) Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui besarnya

harga kontrak. Harga kontrak harus ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian sumber pembiayaannya. (3) Pernyataan bahwa ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai

arti

dan

makna

yang

sama

seperti

yang

tercantum dalam kontrak. (4) Pernyataan bahwa kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen

dan

merupakan

satu

kesatuan

yang

disebut

kontrak. (5) Pernyataan

bahwa

apabila

terjadi

pertentangan

antara

ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen kontrak maka yang dipakai adalah dokumen yang urutannya lebih dulu sesuai dengan hirarkinya. (6) Pernyataan

mengenai

persetujuan

para

pihak

untuk

melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar harga yang tercantum dalam Kontrak dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak. (7) Pernyataan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut. (8) Pernyataan mengenai kapan mulai efektif berlakunya kontrak.



d) Penutup

(1) Pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian ini telah

menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan di Indonesia. (2) Tanda tangan para pihak dalam surat perjanjian dengan

dibubuhi materai.

(3) Kontrak ditandatangani setelah ada penunjukan penyedia. Oleh

karena itu, tanggal penandatanganan kontrak tidak boleh

mendahului tanggal SPPBJ. 2) Syarat-syarat Umum Kontrak a) Definisi Definisi merupakan uraian atau pengerti mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam kontrak. Istilah-istilah tersebut dijelaskan dan diberi arti atau tafsiran sehingga isi kontrak mudah dipahami oleh setiap orang yang membacanya dan tidak ditafsirkan atau diartikan lain. b) Penerapan Ketentuan

bahwa

syarat-syarat

umum

dalam

kontrak

ini

diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuanketentuan yang ada dalam kontrak. c) Asal Material/Bahan dan/atau Jasa (1) Asal material/bahan dan/atau jasa adalah ketentuan mengenai penjelasan dari negara mana asal material/bahan atau jasa yang menjadi obyek perjanjian dalam Kontrak. (2) Asal

material/bahan

merupakan

tempat

material/bahan

diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi. (3) Dalam ketentuan ini juga harus dirinci komponen dalam negeri dan komponen impornya. Asal material/bahan harus dibedakan dengan negara penjual.



d) Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Ketentuan mengenai penggunaan dokumen-dokumen Kontrak

atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak oleh

pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak dengan ijin tertulis

dari PPK.

e) Hak Kekayaan Intelektual

Ketentuan yang mengatur kewajiban penyedia untuk melindungi

PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. f) Jaminan Ketentuan mengenai jaminan yang harus disediakan oleh penyedia yaitu: (1) Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan

uang

muka

dengan

nilai

minimal

100%

(seratus perseratus) dari besarnya uang muka; (2) Nilai

Jaminan

Uang

Muka

dapat

dikurangi

secara

proporsional sesuai dengan pengembalian uang muka; (3) Jaminan

Pelaksanaan

diberikan

kepada

PPK

sebelum

dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar: (a) 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau (b) 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS. (4) Jaminan

Pelaksanaan

dikembalikan

setelah

pekerjaan

dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi. (5) Jaminan

Pemeliharaan

diberikan

kepada

PPK

setelah

pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) atau PPK menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;



(6) Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14

(empat belas) hari setelah masa pemeliharaan selesai dan

pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan klausul dalam

ketentuan kontrak; (7) Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminan-

jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam

Dokumen Pemilihan.

g) Asuransi Ketentuan mengenai asuransi yang harus disediakan oleh pihak penyedia dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yaitu: (1) Pihak penyedia harus mengasuransikan semua barang dan peralatan-peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, untuk

pelaksanaan

pelaksanaan

pekerjaan,

pekerjaan,

serta

atas

pekerja-pekerja

segala

resiko

yaitu

kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga; (2) Pihak penyedia harus mengasuransikan pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan (3) Hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan asuransi. h) Pembayaran Ketentuan mengenai cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen anggaran. i) Harga Ketentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh PPK kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak. Harga

kontrak

harus

jelas,

pasti

dan

dirinci

sumber

pembiayaannya.



j) Personil

Ketentuan

PPK

penempatan/penggantian

kualifikasi yang dibutuhkan.

dapat

personil

menilai

atau

dan

tenaga

menyetujui

ahli

menurut

k) Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK

Ketentuan mengenai PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan

dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan

mengenai

oleh penyedia. l) Penemuan-penemuan Ketentuan mengenai penemuan-penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan yang menurut Undang-Undang dikuasai oleh negara di lokasi pekerjaan pada masa pelaksanaan kontrak. Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. m) Kompensasi Ketentuan mengenai kompensasi yang dapat diberikan kepada penyedia bilamana dapat dibuktikan merugikan penyedia dalam hal sebagai berikut: (1) PPK

memodifikasi

atau

mengubah

jadwal

yang

dapat

mempengaruhi pekerjaan penyedia; (2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia; (3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; (4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak; (5) PPK

menginstruksikan

kepada

pihak

penyedia

untuk

melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian

ternyata

tidak

diketemukan

kerusakan/

kegagalan/penyimpangan; (6) Kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak.



n) Penangguhan

PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang

penangguhan hak pembayaran sesuai dengan proporsi, apabila

penyedia tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut,

dan diberi kesempatan kepada penyedia untuk memperbaiki

dalam jangka waktu tertentu.

o) Hari Kerja

(1) Semua

pekerja

dibayar

selama

hari

kerja

dan

datanya

disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK; (2) Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditanda-tangani; (3) Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan. p) Pengambilalihan Ketentuan yang mengatur bahwa PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan. q) Pedoman Pengoperasian dan Perawatan (1) Penyedia tentang

diwajibkan

memberikan

pengoperasian

dan

petunjuk petunjuk

kepada

PPK

perawatan,

sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak; (2) Apabila penyedia tidak melakukan hal tersebut, maka PPK dapat memperhitungkan denda dalam pembayaran kepada penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. r) Penyesuaian Harga Ketentuan mengenai harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.



s) Perubahan Kontrak

Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para

pihak, meliputi:

(1) Perubahan

disebabkan

oleh

sesuatu

hal

yang

dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah

lingkup pekerjaan dalam kontrak;

(2)

pekerjaan

Perubahan

jadwal

pelaksanaan

pekerjaan

akibat

adanya

perubahan pekerjaan; dan/atau (3) Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan. t) Hak dan Kewajiban Para Pihak Ketentuan mengenai

hak-hak

yang dimiliki

serta kewajiban

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi: (1) Hak dan kewajiban PPK: (a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; (b) meminta

laporan-laporan

secara

periodik

mengenai

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; (c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan (d) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak. (2) Hak dan kewajiban penyedia: (a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; (b) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;



(c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada

PPK;

(d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan

jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

(e) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk

pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

(f)

menyerahkan penyerahan

hasil

pekerjaan

pekerjaan

yang

sesuai telah

dengan

jadwal

ditetapkan

dalam

Kontrak; dan (g) penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia. u) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (1) Tanggal kontrak mulai berlaku dan berakhir; (2) Tanggal pekerjaan mulai dilaksanakan; dan (3) Tanggal penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK. v) Pengawasan dan Pemeriksaan Ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. w) Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan (1) Hal-hal

yang

berkaitan

dengan

keterlambatan

dalam

pelaksanaan pekerjaan oleh pihak penyedia atau PPK dari jadwal yang ditentukan dalam kontrak; (2) Sanksi yang diberikan kepada pihak penyedia atau PPK apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; dan



(3) Pengecualian dari ketentuan pada angka (2) yang diakibatkan

keadaan kahar.

Ketentuan mengenai keadaan kahar yang meliputi pengenaan sanksi dan perubahan kontrak serta tindakan yang diambil untuk

mengatasi keadaan kahar.

y) Itikad Baik

x) Keadaan Kahar

(1) Para pihak bertindak

berdasarkan asas

saling percaya yang

disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. (2) Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. z) Pemutusan Kontrak Ketentuan mengenai kapan Kontrak dapat diputuskan, yaitu: (1) pemutusan kontrak oleh pihak penyedia; atau (2) pemutusan kontrak oleh pihak PPK. aa) Penyelesaian Perselisihan Ketentuan mengenai cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak yang meliputi musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. bb) Bahasa dan Hukum (1) Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris. (2) Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum



yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung

dimana lokasi perselisihan terjadi).

Ketentuan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia. dd) Korespondensi

Ketentuan mengenai semua korespondensi yang dapat berbentuk

surat, e-mail dan/atau faksimili dan alamat tujuan para pihak.

cc) Perpajakan

ee) Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil (1) Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat

ketentuan

bahwa

dilaksanakan sendiri

pekerjaan

oleh penyedia

tersebut

harus

yang ditunjuk

dan

dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain. (2) Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat: (a) penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya; (b) dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut; (c) bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan (d) membuat

laporan

periodik

mengenai

pelaksanaan

ketetapan di atas (3) Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



3) Syarat Khusus Kontrak

Ketentuan yang merupakan perubahan, tambahan, dan/atau penjelasan

dari ketentuan yang ada pada syarat-syarat umum kontrak.

4) Dokumen Lainnya Yang Merupakan Bagian Dari Kontrak

Dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dari kontrak, yaitu:

a) SPPBJ;

b) Dokumen Penawaran (terdapat dalam lampiran);

c) spesifikasi umum; d) spesifikasi khusus;

e) gambar-gambar; f) adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada); g) daftar kuantitas dan harga; h) Jaminan Pelaksanaan; dan i) dokumen lainnya yang diperlukan. 2.5

Jalan 2.5.1

Definisi Jalan Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian

jalan,

termasuk

bangunan

pelengkap

dan

perlengkapannya

yang

diperuntukkan bagi lalu lintas, berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 2.5.2 Klasifikasi Jalan Klasifikasi jalan umum menurut peran dan fungsinya terdiri atas : 1. Jalan Arteri Berdasarkan fungsi jalan, jalan arteri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: a. Jalan Arteri Primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota jenjang kesatu yang berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua. (Undang-undang Nomor



34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Jika ditinjau dari peranan jalan maka

persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Arteri Primer adalah :

1) Kecepatan rencana > 60 km/jam.

2) Lebar badan jalan > 11,0 m. 3) Kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.

4) Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana

dan kapasitas jalan dapat tercapai.

5) Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalu lintas lokal.

6) Jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kota. b. Jalan Arteri Sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan

primer

dengan

kawasan

sekunder

kesatu

atau

menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder lainnya atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Arteri Sekunder adalah : 1) Kecepatan rencana > 30 km/jam. 2) Lebar jalan > 11,0 m. 3) Kapasitas jalan lebih besar atau sama dari volume lalu lintas ratarata. 4) Tidak boleh diganggu oleh lalu lintas lambat. 2. Jalan Kolektor Berdasarkan fungsi jalan, jalan kolektor terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: a.

Jalan Kolektor Primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota kedua dengan kota jenjang kedua, atau kota jenjang kesatu dengan kota jenjang ketiga. (Undang-undang Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan). Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Kolektor Primer adalah : 1) Kecepatan rencana > 40 km/jam. 2) Lebar badan jalan > 9,0 m.



3) Kapasitas jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu lintas

rata-rata.

dan kapasitas jalan tidak terganggu. 5) Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalu lintas lokal.

6) Jalan kolektor primer tidak terputus walaupun memasuki daerah

4) Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana

kota.

b. Jalan Kolektor Sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan

kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder lainnya atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Kolektor Sekunder adalah : 1) Kecepatan rencana > 20 km/jam. 2) Lebar jalan > 9,0 m. 3. Jalan Lokal Berdasarkan fungsi jalan, jalan lokal terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: a. Jalan Lokal Primer adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil, kota jenjang kedua dengan persil, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga lainnya, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya. (Undang-undang Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan). Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Lokal Primer adalah : 1) Kecepatan rencana > 20 km/jam. 2) Lebar badan jalan > 7,5 m. 3) Jalan lokal primer tidak terputus walaupun memasuki desa b. Jalan Lokal Sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, atau kawasan sekunder kedua dengan perumahan, atau kawasan sekunder ketiga dan seterusnya dengan perumahan. Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Lokal Sekunder adalah :



1) Kecepatan rencana > 10 km/jam.

2) Lebar jalan > 7,5 m. 4. Jalan Lingkungan

Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi

melayani angkutan lingkungan. Berdasarkan fungsi jalan, jalan

lingkungan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antar

pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Lingkungan Primer adalah : 1) Kecepatan rencana > 15 km/jam. 2) Lebar badan jalan > 6,5 m. 3) Jalan

lingkungan

primer

diperuntukkan

bagi

kendaraan

bermotor beroda tiga atau lebih b. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan. Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Lingkungan Sekunder adalah : 1) Kecepatan rencana > 10 km/jam. 2) Lebar badan jalan > 6,5 m. 3) Jalan lokal primer tidak terputus walaupun memasuki desa 4) Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan > 3,5 m. 5. Jalan Khusus Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri. Jalan khusus dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga):



a.

dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan

kendaraan yang digunakan untuk umum; b.

Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan

yang digunakan untuk umum;

c.

Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran,

Jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum.

Jalan khusus sebagaimana yang dikategorikan diatas, antara lain: 1) Jalan dalam kawasan perkebunan; 2) Jalan dalam kawasan pertanian; 3) Jalan dalam kawasan kehutanan, termasuk jalan dalam kawasan konservasi; 4) Jalan dalam kawasan peternakan; 5) Jalan dalam kawasan pertambangan; 6) Jalan dalam kawasan pengairan; 7) Jalan dalam kawasan pelabuhan laut dan pelabuhan udara; 8) Jalan dalam kawasan militer; 9) Jalan dalam kawasan industri; 10) Jalan dalam kawasan perdagangan; 11) Jalan dalan kawasan pariwisata; 12) Jalan dalan kawasan perkantoran; 13) Jalan dalam kawasan berikat; 14) Jalan dalam kawasan pendidikan; 15) Jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggaran jalan umum; 16) Jalan sementara pelaksanaan konstruksi Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Khusus adalah : 1) Lebar badan jalan > 3,5 m



2) Ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan

yang dimaksud bukan untuk umum.

3) Pemeliharaan dan pelaksanaan konstruksi untuk jalan khusus menjadi penanggung jawab penyelenggaran jalan khusus.

4) Biaya untuk pemeliharaan dan pelaksanaan konstruksi jalan khusus

menjadi tanggungjawab penyelenggara jalan khusus.

2.5.3

Bagian-Bagian Jalan Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan,

dan ruang pengawasan jalan. Bagian-bagian jalan, dapat digambarkan pada Gambar 2.3 berikut ini:

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

Gambar 2.4 Bagian-Bagian Jalan 1. Ruang manfaat jalan (RUMAJA) adalah ruang yang meliputi seluruh badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan. 2. Ruang milik jalan (RUMIJA) adalah ruang yang meliputi seluruh ruang manfaat jalan dan ruang yang diperuntukkan bagi pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas dikemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan.



3. Ruang pengawasan jalan (RUWASJA) adalah jalur lahan yang berada di

bawah pengawasan pemilik jalan, ditunjukan untuk menghindari

terhalangnya pandangan bebas pengendara kendaraan bermotor dan

untuk pengamanan konstruksi jalan dalam hal ruang milik jalan tidak mencukupi.

4. Bagian-bagian jalan yang berguna untuk lalu lintas antara lain:

- Jalur lalu lintas yaitu bagian ruang manfaat jalan yang direncanakan

khusus untuk lintasan kendaraan bermotor; - Lajur lalu lintas yaitu bagian pada jalur lalu lintas yang ditempuh oleh satu kendaraan bermotor dalam satu jurusan.

- Badan jalan yaitu bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan; - Bahu jalan yaitu bagian ruang manfaat jalan yang berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti dalam keadaan darurat, dan sebagai pendukung samping bagi lapis pondasi bawah, atas, dan permukaan; - Trotoar yaitu bagian jalan yang disediakan khusus untuk pejalan kaki yang umumnya ditempatkan sejajar dengan jalur lalu lintas, dan harus terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik seperti kereb; - Median yaitu ruang yang disediakan pada bagian tengan dari jalan yang digunakan untuk membagi jalan dan mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas. 5. Bagian yang berguna untuk drainase jalan antara lain: -

Saluran samping berguna untuk menampung dan mengalirkan air akibat curah hujan atau air limbah rumah tangga;

-

Kemiringan melintang jalur lalu lintas berguna untuk mengalirkan air kedalam saluran samping;

-

Kemiringan melintang bahu jalan berguna untuk mengalirkan air kedalam saluran samping;

-

Kemiringan lereng berguna untuk mengalirkan air kedalam saluran samping pada jalan luar kota.



6. Bagian pelengkap jalan terdiri dari:

-

Kereb berupa beton persegi yang dapat digunakan untuk berbagai

kegunaan pada jalan, yaitu untuk menghalangi kendaraan keluar dari

jalu lalu lintas; -

Pengaman tepi yaitu suatu konstruksi yang berguna untuk mengamankan pengendara kendaraan agar tidak keluar jalur lalu

lintas atau jalur jalan, terbuat dari berbagai macam material antara

lain besi, beton, tanah timbunan, pasangan batu kali dan balok kayu.

7. Bagian konstruksi jalan yaitu berupa lapisan perkerasan jalan yang dapat

dibedakan atas lapisan permukaan, lapisan pondasi atas, lapisan pondasi bawah dan lapisan tanah dasar. Perkerasan jalan adalah suatu lapisan tambahan yang diletakkan diatas jalur tanah, dimana lapisan tambahan tersebut terdiri dari bahan material yang lebih keras/kaku dari tanah dasarnya, dengan tujuan agar jalur jalan tersebut dapat dilalui oleh kendaraan dalam segala cuaca. Bagian-bagian perkerasan jalan dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut ini:

Bahu Jalan Drainase

Lapis Permukaan Lapis Pondasi Lapis Pondasi Bawah Tanah Dasar

Sumber: Materi Perkuliahan MKJL

Gambar 2.5 Bagian-Bagian Perkerasan Jalan Lapisan atas merupakan lapisan beraspal yang kedap air dan mempunyai stabilitas tinggi, dan sebagai lapisan aus yang langsung terkena beban kendaraan. Pada lapisan aus ini, dilakukan pemeliharaan berupa pelapisan ulang (overlay) Lapisan pondasi atas dan pondasi bawah merupakan lapisan yang berfungsi untuk menyebarkan beban kendaraan ke lapisan di bawahnya. Sedangkan lapisan tanah dasar berfungsi untuk



menahan beban juga. Lapisan tanah dasar ini perlu dipadatkan dahulu

dan dilakukan tes mekanika tanah untuk mengetahui karakteristik

tanahnya dan apabila tanahnya 'jelek' dapat dilakukan perbaikan untuk

meningkatkan daya dukung tanahnya.

2.5.4 Perhitungan Perencanaan Lapisan Perkerasan Lentur (Flexible

Pavement)

Perhitungan perencanaan konstruksi lapisan perkerasan lentur jalan

yang akan diuraikan dalam buku ini, yaitu perkerasan lentur untuk jalan baru dengan cara Bina Marga ― Metoda Analisa Komponen‖ SKBI : 2.3.26.1987 / SNI 03-1732-1989. 1. Karakteristik Perkerasan Lentur 

Bersifat elastic jika menerima beban, sehingga dapat member kenyamanan bagi pengguna jalan.



Pada umumnya menggunakan bahan pengikat aspal.



Seluruh lapisan ikut menanggung beban.



Penyebaran tegangan ke lapisan tanah dasar sedemikian sehingga tidak merusak lapisan tanah dasar (Subgrade).



usia rencana maksimum 20 tahun. (MKJI = 23 tahun)



Selama usia rencana diperlukan pemeliharaan secara berkala (Routine Maitenance).

2. Lalu-Lintas Rencana untuk Perkerasan Lentur A. Persentase kendaraan pada Lajur Rencana Jalur Rencana (JR) merupakan jalur lalu-lintas dari suatu ruas jalan raya yang terdiri dari satu lajur atau lebih. Untuk memperoleh nilai jalur rencana dapat dilihat pada Tabel 2.2



Tabel 2.2. Jumlah Lajur Berdasarkan Lebar Perkerasan

Lebar Perkerasan (L) L < 5,50 m 5,50 m  L  8,25 m 8,25 m  L  11,25 m 11,25 m  L  15,00 m 15,00 m  L  18,75 m 18,75 m  L  22,00 m

Jumlah Lajur (n) 1 Lajur 2 Lajur 3 Lajur 4 Lajur 5 Lajur 6 Lajur

Sumber : SKBI 2.3.26.1987/SNI 03-1732-1989

Jika jalan tidak memiliki tanda batas lajur, maka jumlah lajur ditentukan dari lebar perkerasan saperti pada tabel 2.3. Untuk mengetahui atau memperoleh nilai Koefisien Distribusi (C) dapat diperoleh dari Tabel 2.3

Tabel 2.3 Koefisien Distribusi Kendaraan (C) untuk Kendaraan Ringan dan Berat yang Lewat pada Lajur Rencana Jumlah Lajur 1 Lajur 2 Lajur 3 Lajur 4 Lajur 5 Lajur 6 Lajur

Kendaraan Ringan * 1 arah 2 arah 1,00 1,00 0,60 0,50 0,40 0,40 0,30 0,25 0,20

Kendaraan Berat ** 1 arah 2 arah 1,00 1,00 0,70 0,50 0,50 0,475 0,45 0,425 0,40

* berat total < 5 ton, misal : mobil penumpang, pick up, mobil hantaran. ** berat total  5 ton, misal : bus, truk, traktor, semi trailer, trailer Sumber : SKBI 2.3.26.1987/SNI 03-1732-1989

B. Angka Ekivalen (E) Deban Sumbu kendaraan Berikut adalah Angka Ekivalen (E) masing-masing golongan sumbu : 

Angka Ekivalen Sumbu Tunggal : 4

 Beban satu sumbu tunggal dalam kg  E   ………………(3.1) 8160  





Angka Ekivalen Sumbu Ganda 4

 Beban satu sumbu ganda dalam kg  E  0,086  ………….(3.2) 8160  

jika nilai Angka Ekivalen (E) dihitung berdasarkan beban sumbu dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4 Angka Ekivalen (E) Beban Sumbu Kendaraan

Beban satu Sumbu Kg lbs 1000 2205 2000 4409 3000 6614 4000 8818 5000 11023 6000 13228 7000 15432 8000 17637 9000 19841 10000 22046 11000 24251 12000 26455 13000 28660 14000 30864 15000 33069 16000 35276

Angka Ekivalen Sumbu Tunggal Sumbu Ganda 0,0002 0,0036 0,0003 0,0183 0,0016 0,0577 0,0050 0,1410 0,0121 0,2923 0,0251 0,5415 0,0466 0,9238 0,0794 1,0000 0,1273 1,4798 0,1940 2,2555 0,2840 3,3022 0,4022 4,6770 0,5540 6,4419 0,7452 11,4148 0,9820 14,7815 1,2712

Sumber : SKBI 2.3.26.1987/SNI 03-1732-1989

C. Perhitungan Lalu-Lintas 1. Lalu lintas harian rata-rata (LHR) Lalu lintas harian rata-rata (LHR) setiap jenis kendaraan ditentukan pada awal umur rencana, yang dihitung untuk dua arah pada jalan tanpa median atau masingmasing arah pada jalan dengan median. 

Lalu lintas harian rata-rata permulaan (LHRP) ……………..…………………….(3.3)



Lalu lintas harian rata-rata akhir (LHRA) ..………………………………….(3.4)



Lintas Ekivalen Permulaan (LEP) Dina Inawaty, Tinjauan Proses Pengadaan dan Dokumen .... 57


n

LEP   LHRj  C j  E j …………………………….………..(3.5)

j 1



Lintas Ekivalen Akhir (LEA)

n

LEA   LHRj 1  i   C j  E j …………………….………..(3.6)

j 1



Lintas Ekivalen Lintas

LET 

UR



LEP  LEA …………………….……………………...(3.7) 2

Lintas Ekivalen Rencana (LER) LER  LET  FP ………………..…………………………….(3.8)

FP 

UR …………………………...………………………….(3.9) `10

Dimana :

i1 = Pertumbuhan lalu lintas masa konstruksi i2 = Pertumbuhan lulu lintas masa layanan J = jenis kendaraan n1 = masa konstruksi n2 = umur rencana C = koefisien distribusi kendaraan E = angka ekivalen beban sumbu kendaraan

3. Perhitungan Daya Dukung Tanah Dasar Daya dukung tanah dasar (DDT) ditetapkan berdasarkan grafik korelasi. Daya dukung tanah dasar diperoleh dari nilai CBR atau Plate Bearing Test, DCP, dll. Dari nilai CBR yang diperoleh ditentukan nilai CBR rencana yang merupakan nilai CBR rata-rata untuk suatu jalur tertentu. Caranya adalah sebagai berikut :





Tentukan

harga

CBR

terendah.



Tentukan jumlah harga CBR yang sama atau lebih besar

dari

CBR.



masing-masing

Angka

jumlah

nilai

terbanyak

dinyatakan 100 % dan yang

lainnya merupakan persentase dari harga tersebut.



Buat grafik hubungan CBR dan

persentase

jumlah

tersebut. 

Nilai CBR rata-rata adalah nilai yang didapat dari angka 90 %.

Gambar 2.6 Korelasi DDT dan CBR Sumber : SKBI 2.3.26.1987/SNI 03-1732-1989

4. Faktor Regional (FR) Faktor Regional (FR) adalah faktorkoreksi sehubungan dengan adanya perbedaan kondisi dengan kondisi percobaan AASHTO Road test dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Faktor Regional (FR) ini dipengaruhi oleh bentuk alinemen, persentase kendaraan berat dan yang berhent serta iklim. Untuk memperoleh nilai FR dapat diperoleh dari Tabel 2.5



Tabel 2.5 Faktor Regional (FR)

Kelandaian I (<6%)

Iklim I  900 mm/th Iklim II > 900 mm/th

Kelandaian II (6-10%) % Kendaraan Berat > 30%  30%

 30%

> 30%

0,5

1,0-1,5

1,0

1,5

2,0-2,5

2,0

Kelandaian III (>10%)  30%

> 30%

1,5-2,0

1,5

2,0-2,5

2,5-3,0

2,5

3,0-3,5

Catatan :

Pada bagian-bagian jalan tertentu, seperti persimpangan, pemberhentian atau tikungan tajam (jari-jari 30 m) FR ditambah dengan 0,5. Pada daerah rawa-rawa FR ditambah dengan 1,0

Sumber : SKBI 2.3.26.1987/SNI 03-1732-1989

5. Indeks Permukaan Indeks permukaan adalah nilai kerataan / kehalusan serta kekokohan permukaan yang bertalian dengan tingkat pelayanan bagi lalu-lintas yang lewat. untuk menentukan nilai Ipt dapat diperoleh dari Tabel 2.6 Tabel 2.6 Indeks Permukaan pada Akhir Usia Rencana (Ipt) LER *

Lokal 1,0 – 1,5 1,5 1,5 – 2,0 -

< 10 10 – 100 100 – 1000 > 1000 *

Klasifikasi Jalan Kolektor Arteri 1,5 1,5 – 2,0 1,5 – 2,0 2,0 2,0 2,0 – 2,5 2,0 – 2,5 2,5

Tol 2,5

LER dalam satuan angka ekivalen 8,16 ton beban sumbu tunggal Catatan : Pada proyek-proyek penunjang jalan, JAPAT/Jalan Murah, atau jalan darurat maka IP dapat diambil 1,0

Sumber : SKBI 2.3.26.1987/SNI 03-1732-1989

Adapun beberapa nilai IP beserta artinya adalah sebagai berikut : IP = 1,0 : adalah menyatakan permukaan jalan dalam keadaan rusak berat sehingga sangat menggangu lalu lintas kendaraan. IP = 1,5 : adalah tingkat pelayanan rendah yang masih mungkin (jalan tidak terputus ). IP = 2,0 : adalah tingkat pelayanan rendah bagi jalan yang mantap. IP = 2,5 : adalah menyatakan permukaan jalan masih cukup stabil dan baik.



Tabel 2.7 Indeks Permukaan pada Awal Usia Rencana (Ipo)

Jenis Lapis Perkerasan

LASTON LASBUTAG HRA

:

S u m b e r

BURDA BURTU

S K B I

LAPEN LATASBUM

IPo

Roughness (mm/km)*

4 3,9 – 3,5 3,9 – 3,5 3,4 – 3,0 3,9 – 3,5 3,4 – 3,0 3,9 – 3,5 3,4 – 3,0 3,4 – 3,0 2,9 – 2,5 2,9 – 2,5 2,9 – 2,5 2,9 – 2,5  2,4  2,4

 1000 > 1000  2000 > 2000  2000 > 2000 < 2000 < 2000  3000 > 3000 -

2 BURAS . 3 LATASIR . JALAN TANAH 2 JALAN KERIKIL 6 .1987/SNI Sumber : SKBI 2.3.26.1987/SNI 03-1732-1989

6. Indeks Tebal Perkerasan Penghitungan ini didstribusikan pada kekuatan relatif masing-masing lapisan perkerasan jangka tertentu (umur rencana) dimana penetuan tebal perkerasan dinyatakan oleh Indeks Tebal Perkerasan (ITP). Rumus Indeks Tebal Perkerasan (ITP) ITP=a1.D1+a2.D2+a3.D3………………………………...………(3.10) Dimana :

a = koefisien kekuatan relatif D = tebal masing-masing lapisan perkerasan

Koefisien kekuatan relatif (a) masing-masing bahan dan kegunaan sebagai lapis permukaan pondasi bawah, ditentukan secara korelasi sesuai nilai Marshall Test (untuk bahan dengan aspal), kuat tekan untuk (bahan yang distabilisasikan dengan semen atau kapur) atau CBR (untuk bahan lapis pondasi atau pondasi bawah). Nilai Koefisien Relatif (a) masing-masing bahan dapat dilihat pada Tabel 2.8



Tabel 2.8 Kofisien Kekuatan Relatif (a)

Koefisien Kekuatan Relatif

Kekuatan Bahan

MS Kt CBR (kg) (kg/cm) (%) 0,40 744 0,35 590 0,32 454 0,30 340 0,35 744 0,31 590 0,28 454 0,26 340 0,30 340 0,26 340 0,25 0,20 0,28 590 0,26 454 0,24 340 0,23 0,19 0,15 22 0,13 18 0,15 22 0,13 18 0,14 100 0,13 80 0,12 60 0,13 70 0,12 50 0,11 30 0,10 20 Keterangan : MS (Marshall Test), Kt (Kuat tekan) a1

a2

Jenis Bahan

a3

LASTON

LASBUTAG HRA ASPAL MACADAM LAPEN (mekanis) LAPEN (manual) LASTON Atas LAPEN (mekanis) LAPEN (manual) Stabilitas Tanah dengan semen Stabilitas Tanah dengan kapur Batu Pecah (kelas A) Batu Pecah (kelas B) Batu Pecah (kelas C) SIRTU/Pitrun (kelas A) SIRTU/Pitrun (kelas B) SIRTU/Pitrun (kelas C) Tanah/Lempung Kepasiran

Sumber : SKBI 2.3.26.1987/SNI 03-1732-1989

Tabel 2.9 Batas-Batas Minimum Tebal Lapisan Perkerasan Lapis Permukaan Tebal Miminum (cm) < 3,00 5 3,00 – 6,70 5 6,71 – 7,49 7,5 7,50 – 9,99 7,5 10  10,00 ITP

Bahan Lapis Pelindung : BURAS/BURTU/BURDA LAPEN/Aspal Macadam, HRA,LASBUTAG, LASTON LAPEN/Aspal Macadam, HRA,LASBUTAG, LASTON, LASBUTAG, LASTON, LASTON



Lapis Pondasi Atas

ITP

< 3,00

15

3,00 – 7,49

20 *

7,50 – 9,99

10 20

10 – 12,14

15 20

 12,25

25

*

Tebal Miminum (cm)

Bahan Batu pecah, stabilisasi tanah dengan semen, stabilisasi tanah dengan kapur Batu pecah, stabilisasi tanah dengan semen, stabilisasi tanah dengan kapur LASTON Atas Batu pecah, stabilisasi tanah dengan semen, stabilisasi tanah dengan kapur, pondasi macadam LASTON Atas Batu pecah, stabilisasi tanah dengan semen, stabilisasi tanah dengan kapur, pondasi macadam, LAPEN, LASTON Atas Batu pecah, stabilisasi tanah dengan semen, stabilisasi tanah dengan kapur, pondasi macadam, LAPEN, LASTON Atas

batas 20 cm dapat diturunkan menjadi 15 cm bila untuk pondasi bawah digunakan

material berbutir kasar. Sumber : SKBI 2.3.26.1987/SNI 03-1732-1989

2.6 Pemeliharaan Jalan Pada pemanfaatannya, jalan yang sudah ada harus selalu dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan yang dilakukan antara lain perbaikan jalan, melakukan pelapisan ulang pada permukaan jalan (overlay), dan perbaikan bagian-bagian jalan. 2.6.1 Pekerjaan Perbaikan Jalan Pekerjaan

perbaikan

jalan

adalah

pekerjaan

pengembalian

perkerasan yang telah rusak karena terjadi lubang atau rusak. Pekerjaan ini dapat meliputi pengisian lubang-lubang, menggali dan menambal lokasi yang lemah atau lokasi yang mempunyai retak struktural, perataan setempat minor dan perbaikan lereng melintang perkerasan dengan bahan pondasi, perbaikan gradasi perkerasan berbutir dengan mencampur agregat kasar atau halus dan penggantian bahan pada permukaan lama.



A. Bahan

Jenis bahan yang harus digunakan pada penambalan, pengisi

lubang atau perbaikan tepi perkerasan lama yang rusak, dapat meliputi

Timbunan Pilihan, Lapis Pondasi Agregat Kelas A atau B, Pondasi Jalan

Tanpa Penutup Aspal, Lapis Resap Pengikat, Lapis Perekat dan/atau salah

satu dari bahan Campuran Aspal Panas atau Dingin, Lasbutag atau

Latasbusir.

Bahan yang digunakan untuk perbaikan lubang harus sama atau

setara dengan lapisan bahan di sekeliling lokasi yang ditambal. Aggregat

penutup harus terdiri dari butiran yang bersih, keras, kerikil pecah atau batu pecah dari bahan yang awet, bebas dari kotoran, lempung, debu atau benda lainnya yang dapat menghalangi penyelimutan yang menyeluruh oleh aspal. Bahan yang digunakan untuk laburan aspal pada perkerasan yang diperbaiki berupa aspal Penetrasi 60/70 dan bahan yang digunakan untuk perataan setempat berupa campuran aspal dingin. Bahan lapis resap pengikat yaitu aspal Penetrasi 60/70 yang diencerkan dengan minyak tanah 80 PPh (80 bagian minyak dengan 100 bagian aspal). Hanya bahan baru yang boleh digunakan pada lapisan perkerasan. Bahan perkerasan hasil galian yang masih baik dapat digunakan kembali sebagai timbunan pilihan. B. Pelaksanaan Sekeliling lokasi yang rusak diberi tanda dan digali secara manual, dengan bentuk segi empat. Untuk perbaikan ambles jalan digali dengan kedalaman 40 cm, dan perbaikan lubang digali dengan kedalaman 10 cm. Lakukan pemeriksaan terhadap lokasi yang telah digali, bahan untuk penambalan tidak boleh dihampar sebelum dimensi galian disetujui. Lakukan pemeriksaan terhadap kadar air, jika kering tambahkan air sampai kadar air optimal dan jika basah biarkan galian sampai kering. Permukaan yang disiapkan harus bersih dan bebas dari genangan air. Tambahkan aggregat pengisi berupa aggregat batu sungai pecah tersaring dengan maksimum ketebalan tiap lapis adalah 10 cm pada kondisi



kadar air optimal. Setiap lapis harus dihampar dan dipadatkan menggunakan

tamper dimulai dari lapisan terbawah hingga 40 mm di bawah permukaan

aspal. Setelah dilakukan pemadatan, dilakukan pelaburan lapis resap pengikat (prime coat) dengan menggunakan Asphalt Sprayer

dengan

takaran 0,5 liter/m2. Setelah dilakukan pelaburan prime coat taburkan aspal

dingin di atas permukaan yang telah dilabur dan dipadatkan menggunakan

mesin gilas bergetar minimal sebanyak 5 (lima) lintasan. Lakukan

pemeriksaan kerataan dengan permukaan yang ada.

2.6.2 Pekerjaan Overlay Hotmix Jalan Pelapisan ulang menggunakan campuran beraspal panas (overlay hotmix) jalan terdiri dari pelaksanaan penyemprotan lapis perekat dan penghamparan campuran beraspal panas. 2.6.2.1 Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat Lapis resap pengikat merupakan lapisan yang harus dihampar diatas permukaan pondasi tanpa bahan pengikat aspal atau semen, sedangkan Lapis perekat harus dihampar di atas permukaan berbahan pengikat semen atau aspal. Lapisan resap pengikat harus disemprot hanya pada permukaan yang kering atau mendekati kering, dan lapis perekat harus disemprot hanya pada permukaan yang benar-benar kering. Penyemprotan lapis resap pengikat atau lapis perekat tidak boleh dilaksanakan waktu angin kencang, hujan atau akan turun hujan. A. Bahan 1. Lapis Resap Pengikat a. Aspal emulsi reaksi sedang (medium setting) atau reaksi lambat (slow setting). Aspal emulsi harus mengandung residu hasil penyulingan minyak bumi (aspal dan pelarut) tidak kurang dari 60 % dan mempunyai penetrasi aspal tidak kurang dari 80/100.



Penggunaan aspal emulsi yang diencerkan dengan perbandingan 1

bagian air bersih dan 1 bagian aspal emulsi.

b. Aspal semen Pen.80/100 atau Pen.60/70, memenuhi AASHTO

M20, diencerkan dengan minyak tanah (kerosen). Proporsi minyak tanah yang digunakan pada percobaan pertama harus dari 80 – 85

bagian minyak per 100 bagian aspal semen (80 pph – 85 pph)

kurang lebih ekivalen dengan viskositas aspal cair hasil kilang jenis

MC-30). 2. Lapis Perekat a. Aspal emulsi reaksi cepat (rapid setting)

yang memenuhi

ketentuan SNI 03-6932-2002 atau SNI 03-4798-1998. Penggunaan aspal emulsi diencerkan dengan perbandingan 1 bagian air bersih dan 1 bagian aspal emulsi. b. Aspal semen Pen.60/70 atau Pen.80/100 yang memenuhi ketentuan AASHTO M20, diencerkan dengan 25 - 30 bagian minyak tanah per 100 bagian aspal (25 pph – 30 pph). Tabel 2.10 Takaran Pemakaian Lapis Perekat Jenis Aspal

S u m S u m b Aspal e Aspal r : Aspal

Cair Emulsi Emulsi yang diencerkan S (1:1) p e Aspal Emulsi s Modifikasi

Takaran (liter per meter persegi) pada Permukaan Permukan Permukaan Baru atau Porous dan Berbahan Aspal atau Terekpos Cuaca Pengikat Beton Lama Semen Yang Licin 0,15 0,15 - 0,35 0,2 – 1,0 0,20 0,20 - 0,50 0,2 – 1,0 0,40 0,40 - 1,00 0,4 – 2,0 0,20

0,20 - 0,50

0,2 – 1,0

i Sumber: Spesifikasi Umum 2010 Bina Marga



Tabel 2.11 Temperatur Penyemprotan

Jenis Aspal

Aspal cair, 25-30 pph minyak tanah Aspal cair, 80-85 pph minyak tanah (MC-30) Aspal emulsi, emulsi modifikasi atau aspal emulsi yang diencerkan

Rentang Suhu Penyemprotan 110 ± 10 ºC 45 ± 10 ºC Tidak dipanaskan

Sumber: Spesifikasi Umum 2010 Bina Marga

B. Peralatan 1. Distributor Aspal-Batang Semprot a) Distributor aspal harus berupa kendaraan beroda ban angin yang bermesin penggerak sendiri, memenuhi peraturan keamanan jalan. Bilamana dimuati penuh maka tekanan ban pada pengoperasian dengan kecepatan penuh tidak boleh melampaui tekanan yang direkomendasi pabrik pembuatnya. b) Alat penyemprot, harus dirancang, diperlengkapi, dipelihara dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga bahan aspal dengan panas yang sudah merata dapat disemprotkan secara merata dengan berbagai variasi lebar permukaan, pada takaran yang ditentukan dalam rentang 0,15 sampai 2,4 liter per meter persegi. c) Distributor aspal harus dilengkapi dengan batang semprot sehingga dapat mensirkulasikan aspal secara penuh yang dapat diatur ke arah horisontal dan vertikal. Batang semprot harus terpasang dengan jumlah minimum 24 nosel, dipasang pada jarak yang sama yaitu 10 ± 1 cm. Distributor aspal juga harus dilengkapi pipa semprot tangan. 2. Peralatan Penyemprot Aspal Tangan Perlengkapan utama peralatan penyemprot aspal tangan harus selalu dijaga dalam kondisi baik, terdiri dari : a) Tangki aspal dengan alat pemanas;



b) Pompa yang memberikan tekanan ke dalam tangki aspal sehingga

aspal dapat tersemprot keluar;

aspal (nosel). C. Pelaksanaan

Pelaksanaan pekerjaan penyemprotan adalah sebagai berikut:

c) Batang semprot yang dilengkapi dengan lubang pengatur keluarnya

1. Apabila pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat akan

dilaksanakan pada permukaan perkerasan jalan yang ada atau bahu

jalan yang ada, semua kerusakan perkerasan maupun bahu jalan harus diperbaiki. 2. Apabila pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat akan dilaksanakan pada perkerasan jalan baru atau bahu jalan baru, perkerasan atau bahu itu harus telah selesai dikerjakan sepenuhnya. 3. Sebelum penyemprotan aspal dimulai, permukaan harus dibersihkan dengan memakai sikat mekanis atau kompresor atau kombinasi keduanya. Bilamana peralatan ini belum dapat memberikan permukaan yang benar-benar bersih, penyapuan tambahan harus dikerjakan manual dengan sikat yang kaku. 4. Pembersihan harus dilaksanakan melebihi 20 cm dari tepi bidang yang akan disemprot. 5. Batas

permukaan

yang

akan

disemprot

oleh

setiap

lintasan

penyemprotan harus diukur dan ditandai. Khususnya untuk Lapis Resap Pengikat, batas-batas lokasi yang disemprot harus ditandai dengan cat atau benang. 6. Alat penyemprot aspal harus dioperasikan sesuai grafik penyemprotan yang telah disetujui. Kecepatan pompa, kecepatan kendaraan, ketinggian batang semprot dan penempatan nosel harus disetel sesuai ketentuan

grafik

tersebut

sebelum

dan

selama

pelaksanaan

penyemprotan. 7. Setelah pelaksanaan penyemprotan, khususnya untuk Lapis Perekat, bahan aspal yang berlebihan dan tergenang di atas permukaan yang



telah disemprot harus diratakan dengan menggunakan alat pemadat roda

karet, sikat ijuk atau alat penyapu dari karet. 2.6.2.2 Penghamparan Campuran Beraspal Panas (Overlay Hotmix)

Pekerjaan overlay adalah pekerjaan pelapisan kembali perkerasan

lentur, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja jalan yang sudah ada

dengan cara menambahkan lapisan baru. Pekerjaan Overlay Hotmix adalah

pekerjaan pelapisan kembali perkerasan lentur dengan menggunakan bahan

berupa campuran aspal panas. Jenis campuran beraspal panas terdiri dari:

1.

Lapis Tipis Aspal Pasir (Sand Sheet, SS) Kelas A dan B Lapis Tipis Aspal Pasir (Latasir) yang selanjutnya disebut SS, terdiri dari dua jenis campuran, SS-A dan SS -B. Pemilihan SS-A dan SS-B tergantung pada tebal nominal minimum.

Sand Sheet

biasanya

memerlukan penambahan filler agar memenuhi kebutuhan sifat-sifat yang disyaratkan. 2. Lapis Tipis Aspal Beton (Hot Rolled Sheet, HRS) Lapis Tipis Aspal Beton (Lataston) yang selanjutnya disebut HRS, terdiri dari dua jenis campuran, HRS Pondasi (HRS - Base) dan HRS Lapis Aus (HRSWearing Course, HRS-WC) dan ukuran maksimum agregat

masing-masing

campuran

adalah

19

mm.

HRS-Base

mempunyai proporsi fraksi agregat kasar lebih besar daripada HRS WC. 3. Lapis Aspal Beton (Asphalt Concrete, AC) Lapis Aspal Beton (Laston) yang selanjutnya disebut AC, terdiri dari tiga jenis campuran, AC Lapis Aus (AC-WC), AC Lapis Antara (ACBinder Course, AC-BC) dan AC Lapis Pondasi (AC-Base) dan ukuran maksimum agregat masing-masing campuran adalah 19 mm, 25,4 mm, 37,5 mm. Setiap jenis campuran AC yang menggunakan bahan Aspal Polimer atau Aspal dimodifikasi dengan Aspal Alam atau Aspal Multigrade disebut masing-masing sebagai AC-WC Modified, AC-BC Modified, dan AC-Base Modified.



Tebal nominal minimum campuran beraspal dapat dilihat pada tabel

2.12 berikut ini:

Tabel 2.12 Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal

Jenis Campuran

Simbol

Latasir Kelas A Latasir Kelas B Lataston Lapis Aus Lapis Pondasi Laston Lapis Aus Lapis Antara Lapis Pondasi

SS-A SS-B HRS-WC HRS-Base

Tebal Nominal Minimum (cm) 1,5 2,0 3,0 3,5

AC-WC AC-BC

4,0 6,0

AC-Base

7,5

Sumber: Spesifikasi Umum 2010 Bina Marga

A. Bahan 1. Aggregat kasar a) Fraksi agregat kasar untuk rancangan campuran adalah yang tertahan ayakan No.8 (2,36 mm) yang dilakukan secara basah dan harus bersih, keras, awet dan bebas dari lempung atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya dan memenuhi ketentuan b) Fraksi agregat kasar harus dari batu pecah mesin dan disiapkan dalam ukuran nominal sesuai dengan jenis campuran yang direncanakan. c) Agregat kasar harus mempunyai

angularitas seperti

yang

disyaratkan. Angularitas agregat kasar didefinisikan sebagai persen terhadap berat agregat yang lebih besar dari 4,75 mm dengan muka bidang pecah satu atau lebih berdasarkan uji menurut Pennsylvania DoT’s Test Method. d) Fraksi agregat kasar harus ditumpuk terpisah dan harus dipasok ke instalasi

pencampur

aspal

dengan

menggunakan

pemasok

penampung dingin (cold bin feeds) sedemikian rupa sehingga gradasi gabungan agregat dapat dikendalikan dengan baik.



Tabel 2.13 Ketentuan Aggregat Kasar

Pengujian Kekekalan bentuk agregat terhadap larutan natrium dan magnesium sulfat Abrasi dengan mesin Los Campuran AC Angeles bergradasi kasar Semua jenis campuran aspal bergradasi lainnya Kelekatan agregat terhadap aspal Angularitas (kedalaman dari permukaan <10 cm) Angularitas (kedalaman dari permukaan ≥ 10 cm)

Partikel Pipih dan Lonjong Material lolos Ayakan No.200 Sumber: Spesifikasi Umum 2010 Bina Marga

Standar SNI 3407:2008

Nilai Maks.12 %

SNI 2417:2008

Maks. 30% Maks. 40%

SNI 03-24391991 DoT’s Pennsylvania Test Method, PTM No.621 ASTM D4791 Perbandingan 1 :5 SNI 03-41421996

Min. 95 % 95/90 1 80/75 1 Maks. 10 % Maks. 1 %

2. Aggregat Halus a. Agregat halus dari sumber bahan manapun, harus terdiri dari pasir atau hasil pengayakan batu pecah dan terdiri dari bahan yang lolos ayakan No.8 (2,36 mm). b. Fraksi agregat halus pecah mesin dan pasir harus ditempatkan terpisah dari agregat kasar. c. Pasir alam dapat digunakan dalam campuran AC sampai suatu batas yang tidak melampaui 15% terhadap berat total campuran. d. Agregat halus harus merupakan bahan yang bersih, keras, bebas dari lempung, atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya. Batu pecah halus harus diperoleh dari batu yang memenuhi ketentuan mutu. Apabila fraksi agregat halus yang diperoleh dari hasil pemecah batu tahap pertama (primary crusher), tidak memenuhi pengujian Standar Setara Pasir, maka fraksi agregat harus dipisahkan sebelum masuk pemecah batu tahap kedua (secondary crusher) dan tidak diperkenankan untuk campuran aspal jenis apapun. e. Agregat pecah halus dan pasir harus ditumpuk terpisah dan harus dipasok ke instalasi pencampur aspal dengan menggunakan



pemasok penampung dingin (cold bin feeds) yang terpisah sehingga

gradasi gabungan dan presentase pasir didalam campuran dapat

dikendalikan dengan baik.

Tabel 2.14 Ketentuan Aggregat Halus

Pengujian Nilai Setara Pasir

Standar SNI 03-44281997

Material Lolos Ayakan No. 200 Kadar Lempung Angularitas (kedalaman dari permukaan < 10 cm) Angularitas (kedalaman dari permukaan  10 cm)

SNI 03-44281997 SNI 3423 : 2008 AASHTO TP-33 atau ASTM C1252-93

Nilai Min 50% untuk SS, HRS dan AC bergradasi Halus Min 70% untuk AC bergradasi kasar Maks. 8% Maks 1% Min. 45

Min. 40

Sumber: Spesifikasi Umum Bina Marga 2010

3. Bahan Pengisi (Filler) a. Bahan pengisi yang ditambahkan terdiri atas debu batu kapur (limestone dust), kapur padam (hydrated lime), semen atau abu terbang. b. Bahan pengisi yang ditambahkan harus kering dan bebas dari gumpalan-gumpalan dan bila diuji dengan pengayakan sesuai SNI 03-1968-1990 harus mengandung bahan yang lolos ayakan No.200 (75 micron) tidak kurang dari 75 % terhadap beratnya. c. Bilamana kapur tidak terhidrasi atau terhidrasi sebagian, digunakan sebagai bahan pengisi yang ditambahkan maka proporsi maksimum yang diijinkan adalah 1,0% dari berat total campuran beraspal. Kapur yang seluruhnya terhidrasi yang dihasilkan dari pabrik dapat digunakan maksimum 2% terhadap berat total agregat. d. Semua campuran beraspal harus mengandung bahan pengisi yang ditambahkan tidak kurang dari 1% dan maksimum 2% dari berat total agregat. Dina Inawaty, Tinjauan Proses Pengadaan dan Dokumen .... 72


4. Gradasi Aggregat Gabungan

Gradasi agregat gabungan untuk campuran aspal, ditunjukkan dalam

persen terhadap berat agregat dan bahan pengisi. Rancangan dan

Perbandingan Campuran untuk gradasi agregat gabungan harus mempunyai

jarak terhadap batas-batas yang diberikan dalam Tabel 2.15 berikut ini:

Tabel 2.15 Amplop Gradasi Aggregat Gabungan Untuk Campuran Aspal Ukuran Ayakan (mm)

% Berat Yang Lolos terhadap Total Agregat dalam Campuran

Latasir (SS)

Lataston (HRS) Gradasi Senjang3

Kelas A 37,5

Kelas B

WC

Base

Laston (AC)

Gradasi Semi Senjang 2 WC

Base

WC

19

100

100

9,5

90 - 100

4,75 2,36

75 100

1,18 0,600

100

100

100

100

100

90 100 75 - 85

90 100 65 - 90

87 100 55 - 88

90 100 55 - 70

90 - 100

8 – 13

100

90 - 100

90 - 100

73 - 90

74 - 90

61 - 79

WC

BC

100 100

90 - 100

100

90 - 100

73 - 90

90 - 100

71 - 90

55 - 76

72 - 90

64 – 82

47 - 67

72 - 90

58 – 80

45 - 66

54 - 69 39,1 - 53

47 - 64 34,6 - 49

39,5 - 50 30,8 - 37

43 - 63 28 - 39,1

37 - 56 23 - 34,6

28 - 39,5 19 - 26,8

50 – 62

32 - 44

31,6 - 40

28,3 - 38

24,1 - 28

19 - 25,6

15 - 22,3

12 - 18,1

35 - 60

15 - 35

20 – 45

15 - 35

23,1 - 30

20,7- 28

17,6 - 22

13 - 19,1

10 - 16,7

7 - 13,6

15 – 35

5 - 35

15,5 - 22

13,7- 20

11,4 - 16

9 - 15,5

7 - 13,7

5 - 11,4

9 - 15

4 - 13

4 - 10

6 - 13

5 – 11

4,5 - 9

4 - 10

4-8

3- 6

4 - 10

4-8

3-7

6 - 10

2-9

6 – 10

4-8


5. Bahan Aspal untuk Campuran Beraspal a. Aspal yang digunakan harus salah satu dari jenis Aspal Keras Pen 40, Aspal Keras Pen 60, Aspal Polimer, Aspal dimodifikasi dengan Asbuton dan Aspal Multigrade sesuai dengan jenis campuran yang ditetapkan dalam Gambar Rencana atau petunjuk Direksi Teknik. b. Pengambilan contoh aspal harus dilaksanakan sesuai dengan SNI 03-6399-2000. Pengambilan contoh bahan aspal dari setiap truk tangki harus dilaksanakan pada bagian atas, tengah, dan bawah. Contoh pertama yang diambil harus langsung diuji di laboratorium lapangan untuk memperoleh nilai penetrasi dan titik lembek. Aspal di dalam truk tangki tidak boleh dialirkan ke dalam tangki penyimpanan sebelum hasil pengujian tersebut memenuhi ketentuan Dina Inawaty, Tinjauan Proses Pengadaan dan Dokumen .... 73

Base

35 553

0,150 10 - 15

Base

50 – 723

0,300 0,075

BC

100

25 12,5

Gradasi Kasar1

Gradasi Halus


dari Spesifikasi ini. Bilamana hasil pengujian tersebut lolos

pengujian, tidak berarti aspal dari truk tangki yang bersangkutan

diterima secara final kecuali aspal dan contoh yang mewakili telah

memenuhi sernua sifat-sifat aspal yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini. Kegagalan dipenuhinya salah satu uji sebagai yang

disyaratkan tetap menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

c. Campuran beraspal harus diekstraksi dari benda uji sesuai dengan

cara SNI 03-3640-1994. Setelah konsentrasi larutan aspal yang

terekstraksi mencapai 200 ml, partikel mineral yang terkandung harus dipisahkan dengan alat sentrifugal. Pemisahan ini dianggap

telah terpenuhi bilamana kadar abu dalam aspal yang diperoleh kembali tidak melebihi 1% (dengan pengapian). Aspal harus diperoleh kembali dari larutan sesuai dengan prosedur SNI 036894-2002. Ketentuan-ketentuan untuk aspal keras disajikan dalam Tabel 2.16 berikut ini: Tabel 2.16 Ketentuan-ketentuan untuk aspal keras Tipe I No.

Jenis Pengujian

Metoda Pengujian

Tipe II Aspal yang Dimodifikasi A (1)

B

C

Asbuton yg diproses

Elastomer Alam (Latex)

Elastome r Sintetis

Aspal Pen.

60-70

Penetrasi pada 25C (dmm)

SNI 06-24561991

60-70

40-55

50-70

Min.40

Viskositas 135C (cSt)

SNI 06-64412000

385

385 – 2000

< 2000(5)

< 3000(5)

3.

Titik Lembek (C)

>48

-

-

>54

4.

Indeks Penetrasi 4)

SNI 06-24341991 -

> -1,0

≥ - 0,5

> 0.0

> 0,4

SNI-06-24321991 SNI-06-24331991 ASTM D5546

>100

> 100

> 100

> 100

>232

>232

>232

>232

>99

>99

SNI-06-24411991 ASTM D 5976 part 6.1

>1,0

>1,0

>1,0

>1,0

-

<2,2

<2,2

<2,2

1. 2.

5.

Duktilitas pada 25C, (cm)

6.

Titik Nyala (C)

7.

Kelarutan dlm Toluene (%)

8.

Berat Jenis

9.

Stabilitas Penyimpanan (C)

>99

> 90

(1)



Tipe I No.

Jenis Pengujian

Metoda Pengujian

B

C

60-70

Asbuton yg diproses

Elastomer Alam (Latex)

Elastome r Sintetis

Pengujian Residu hasil TFOT atau RTFOT : 10.

Berat yang Hilang (%)

SNI 06-2441-1991

< 0.8 2)

< 0.8 2)

< 0.8 3)

< 0.8 3)

11.

Penetrasi pada 25C (%) Indeks Penetrasi 4)

SNI 06-2456-1991

> 54

> 54

> 54

≥54

-

> -1,0

> 0,0

> 0,0

> 0,4

Pengembalian (%)

AASHTO T 30198

-

-

> 45

> 60

Duktilitas pada 25C (cm)

SNI 062432-1991

> 100

> 50

> 50

-

Min. 95(1)

Min. 95(1)

Min. 95(1)

12. 13.

A (1)

Aspal Pen.

Tipe II Aspal yang Dimodifikasi

14. 15.

Keelastisan setelah

Partikel yang lebih halus dari 150 micron (m) (%)


6. Komposisi Umum Campuran Campuran beraspal terdiri dari agregat, aspal dan filler serta asbuton butir (bila diperlukan). Kadar Aspal Dalam Campuran Persentase aspal yang aktual ditambahkan ke dalam campuran akan bergantung pada penyerapan agregat yang digunakan. a. Prosedur Rancangan Campuran 1) Sebelum diperkenankan untuk menghampar setiap campuran beraspal dalam pekerjaan, Penyedia Jasa disyaratkan untuk menunjukkan semua usulan agregat dan campuran yang memadai berdasarkan hasil pengujian di laboratorium dan hasil percobaan penghamparan campuran yang dibuat di instalasi pencampur aspal. 2) Pengujian yang diperlukan meliputi analisa saringan, berat jenis dan penyerapan air untuk semua agregat yang digunakan. Juga semua pengujian sifat-sifat agregat yang diminta oleh Direksi Teknik. Pengujian pada campuran percobaan akan meliputi penentuan Berat Jenis Maksimum campuran beraspal sesuai SNI 03-6893-2002, pengujian sifat-sifat Marshall (RSNI M-01-2003)



dan Kepadatan Membal (Refusal Density) campuran rancangan

(BS 598 Part 104 - 1989).

3) Contoh agregat diambil dari penampung panas (hot bin) untuk

pencampur jenis takaran berat (weight batching plant) maupun pencampur dengan pemasok menerus (continuous feed plant).

4) Pengujian percobaan campuran harus dilaksanakan dalam

beberapa tahapan berikut ini :

a) Memperoleh Gradasi Agregat yang Cocok Suatu gradasi agregat yang cocok diperoleh dari penentuan persentase yang memadai dari setiap fraksi agregat yang dimulai dengan: i)

Buat gradasi masing-masing fraksi agregat termasuk gradasi mineral asbuton butir hasil ekstraksi (bila digunakan), kemudian buat gradasi campuran.

ii) Kalibrasi kapasitas bukaan pintu masing-masing bin dingin. iii) Periksa kadar air masing-masing fraksi agregat dari bin dingin dan hitung kadar air gabungan (campuran). iv) Buat rancangan bukaan pintu bin dingin sehingga gradasi agregat gabungan paling mendekati gradasi campuran. v) Tentukan rancangan kapasitas produksi UPA dengan menggunakan kadar air gabungan. Bilamana campuran adalah HRS yang bergradasi halus (mendekati batas amplop atas), maka akan diperoleh Rongga dalam Agregat (VMA) yang lebih besar. Pasir halus yang digabung dengan agregat pecah harus mempunyai bahan antara 2,36 mm dan 600 mikron yang sesedikit mungkin. Bahan yang lolos saringan 2,36 mm dan juga tertahan saringan 600 mikron sebesar 20 % masih dapat diterima, akan lebih baik bila 10 - 15 %. Campuran beraspal (AC) dapat dibuat bergradasi halus (mendekati batas titik-titik



kontrol atas), tetapi akan sulit memperoleh Rongga

dalam Agregat (VMA) yang disyaratkan. Lebih baik

digunakan aspal beton bergradasi kasar (mendekati batas

titik-titik kontrol bawah). b. Membuat Formula Campuran Rancangan (Design Mix Formula)

Setelah dilakukan rancangan dingin, UPA dioperasikan tanpa

pemberian aspal. Ambil contoh dari masing-masing bin panas

kemudian lakukan pengujian analisa saringan. Buat gradasi

campuran dengan menggabungkan gradasi agregat dari masingmasing bin panas tersebut termasuk gradasi mineral asbuton butir hasil ekstraksi (bila digunakan). Lakukan rancangan dan pemadatan Marshall sampai membal (refusal). Gambarkanlah batas-batas yang disyaratkan dalam grafik untuk setiap parameter sesuai jenis campuran yang direncanakan, dan tentukan rentang kadar aspal yang memenuhi semua ketentuan dalam Spesifikasi. Gambarkan rentang ini dalam skala balok. Rancangan kadar aspal umumnya mendekati tengah-tengah rentang kadar aspal yang memenuhi semua parameter yang disyaratkan.Suatu campuran yang cocok harus memenuhi semua kriteria dari jenis campuran beraspal dengan Suatu Rentang Kadar Aspal Praktis. Khusus untuk campuran Laston, kadar aspal harus di kontrol dengan ― tebal film‖ aspal pada agregat yang dibatasi pada ketebalan 8 – 8,5 mikron. Rentang kadar aspal untuk campuran beraspal yang memenuhi semua kriteria rancangan harus mendekati (atau lebih besar dari) satu persen. Rentang kadar aspal ini dimaksudkan untuk mengakomodir fluktuasi yang sesungguhnya dalam produksi campuran beraspal. c. Formula Campuran Rancangan (Design Mix Formula) Paling sedikit 30 hari sebelum dimulainya pekerjaan aspal, Penyedia Jasa harus menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan, usulan Formula Campuran Rancangan (DMF) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan yang mencakup :



i)

ii) Sumber-sumber agregat.

iii) Persentase setiap fraksi agregat yang akan digunakan Penyedia Jasa, pada penampung dingin dan penampung panas. iv) Gradasi agregat gabungan yang memenuhi gradasi yang

disyaratkan.

Ukuran nominal maksimum partikel.

v) Kadar aspal total dan efektif terhadap berat total campuran.

vi) Temperatur pencampuran.

Penyedia Jasa harus menyediakan data dan grafik campuran percobaan laboratorium untuk menunjukkan bahwa campuran memenuhi semua kriteria sesuai jenis campuran yang direncanakan. Sifat-sifat benda uji yang sudah dipadatkan harus dihitung menggunakan metode dan rumus yang ditunjukkan dalam RSNI M01-2003 dan RSNI M-06-2004. d. Formula Campuran Kerja (Job Mix Formula) 1) Segera setelah Formula Campuran Rancangan (DMF) disetujui oleh Direksi Pekerjaan, Penyedia Jasa harus melakukan penghamparan percobaan paling sedikit 50 ton. Contoh campuran harus dibawa ke laboratorium dan digunakan untuk membuat benda uji Marshall maupun untuk pemadataan membal (refusal). 2) Dua belas benda uji Marshall harus dibuat dari campuran yang digunakan dalam penghamparan percobaan dan diambil dari Unit Pencampur Aspal atau dari muatan truk di Unit Pencampur Aspal untuk selanjutnya dibawa ke laboratorium dalam kotak yang terbungkus rapi. Benda uji Marshall harus dicetak dan dipadatkan pada viskositas yang disyaratkan dan menggunakan jumlah penumbukan yang disyaratkan. Percobaan campuran di Unit Pencampur Aspal (UPA) dan percobaan pelaksanaan yang memenuhi ketentuan disetujui sebagai Formula Campuran Kerja (JMF).



e. Penerapan Formula Campuran Kerja dan Toleransi Yang Diijinkan

1) Seluruh campuran yang dihampar dalam pekerjaan harus sesuai

2) Setiap hari Direksi Teknik akan mengambil benda uji, setiap bahan yang gagal memenuhi batas-batas yang diperoleh dari

Formula Campuran Kerja (JMF) dan Toleransi Yang Diijinkan

dengan Formula Campuran Kerja..

harus ditolak.

3) Bilamana setiap bahan memenuhi batas-batas yang diperoleh dari

Formula Campuran Kerja (JMF) dan Toleransi Yang Diijinkan, tetapi menunjukkan perubahan atau tidak konsisten dan sangat berarti atau perbedaan yang tidak dapat diterima atau jika sumber setiap bahan berubah, maka harus dibuat suatu Formula Campuran Kerja (JMF) baru.

Tabel 2.17 Hubungan Kepadatan Lalu Lintas dengan Persentase Aspal Pada Campuran Laston Kepadatan LL Jenis pemeriksaan Stabilitas (kg) Kelelehan (mm) % Rongga dalam campuran % Rongga terisi aspal Jumlah tumbukan

Sumber: Pt.No.01/PT/B/1983

Berat

Sedang

Ringan

750 2-4 3-5 75-82 2 x 75

650 2-45 3-5 75-85 2 x 50

460 2-5 3-5 75-85 2 x 35

A. Peralatan Peralatan yang digunakan dalam pekerjaan overlay hotmix jalan adalah sebagai berikut ini: 1. Dump truck Alat ini digunakan untuk mengangkut material berupa campuran aspal panas yang dibutuhkan pada pekerjaan penghamparan. Besarnya kapasitas truk yang digunakan bervariasi antara 13-20 ton. 2. Asphalt Finisher Alat berat digunakan untuk proses penghamparan Hotmix, suplay campuran Hotmix dari dump truck langsung dimasukan ke bagian belakang Asphalt Finisher, lalu mulai menghampar dengan kemiringan yng telah disesuaikan.



3. Pneumatik Tire Roller (PTR), Alat ini digunakan untuk pemadatan.

Alat berat ini memiliki ban karet yang berselang-seling antara ban

depan dan ban belakang dengan tekanan udara dalam ban 85-90 psi.

4. Tandem Roller, Alat ini digunakan untuk pemadatan, baik pemadatan tanah, lapisan pondasi agregat maupun pemadatan lapisan Hotmix yang

baru di hampar. Dengan berat statis ± 6 Ton.

5. Truk aspal distributor, Aspal distributor adalah truk atau kendaraan lain

yang dilengkapi dengan tangki aspal, pompa, dan batang penyemprot.

Digunakan untuk pemasangan lapis resap pengikat (prime coat) dan Lapis perekat (tack coats).

6. Compressor udara, Digunakan untuk membersihkan bagian jalan dari kotoran yang menempel sebelum dilakukan pekerjaan pekerjaan pemasangan lapis resap pengikat dan lapis perekat. B. Pelaksanaan Pelaksanaan pekerjaan overlay hotmix jalan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1.

Persiapan a. Persiapan alat Peralatan penghamparan lapisan aspal beton harus dalam keadaan bersih dan harus dipastikan tidak ada material dingin yang menempel pada alat penghampar. b. Persiapan lapangan Permukaan yang akan diberi lapisan harus dibersihkan dari bahanbahan organik atau bahan-bahan lainnya menggunakan sikat mekanis atau kompresor. Untuk dapat memberikan permukaan benar-benar bersih, penyapuan tambahan dapat dilakukan manual dengan sikat kaku. Proses penghamparan.

2.

Pelaksanaan penghamparan a. Penyemprotan tack coat Distributor aspal mulai bergerak kira-kira 5 meter sebelum daerah yang akan disemprot sehingga kecepatan lajunya dapat terjaga.



Jumlah

bahan

aspal

pada

setiap

kali

lintasan

penyemprotan diukur dari volume sisa dalam tangki dengan meteran

tongkat

ketidaksempurnaan peralatan semprot pada saat beroperasi.

celup.

Penyemprotan

dihentikan

jika

ternyata

ada

b. Pengisian Finisher

Pada saat truk menuangkan material ke dalam finisher, pastikan

pemakaian

bahwa truk tidak menabrak alat penampung aspal dan tidak

menuangkannya sekaligus, dan diperhatikan agar tidak ada material

yang tumpah. c. Pengecekan suhu Sebelum dilakukan penghamparan dilakukan pengecekan suhu pada hotmix, dengan suhu berkisar 130-150ºC. d. Proses penghamparan Setelah persiapan yang dilakukan selesai dilaksanakan, segera lakukan penghamparan hotmix. Bilamana terjadi segregasi, koyakan, atau alur pada permukaan, maka alat penghampar harus dihentikan dan tidak boleh dijalankan hingga penyebab telah ditemukan dan diperbaiki. Butiran kasar tidak boleh ditaburkan di atas permukaan yang dihampar dengan rapih. e. Perataan hotmix Setelah dihamparkan, dilakukan perataan menggunakan ruskam. f. Pengecekan kemiringan Hotmix yang telah dihampar, harus dilakukan pegecekan kemiringan melintang, hal ini dilakukan untuk mengkoreksi kemiringan plat screed pada penghampar. g. Pemadatan tahap awal Setelah dilakukan penghamparan dan perataan, dilakukan pemadatan permukaan lapisan tahap awal dengan menggunakan tandem roller 6-8 ton. Alat penggilas pada penggilasan awal harus berada dekat dengan alat penghampar, setiap titik perkerasan harus menerima



minimum dua lintasan penggilasan awal yang dilakukan ± 10 menit.

Suhu hotmix saat penggilasan awal yaitu berkisar antara 125-145ºC.

Penggilasan kedua atau utama dilakukan menggunakan alat pemadat roda karet (pneumatic tire roller) selama 5-15 menit yang dilakukan

sebanyak ± 14-16 lintasan. Suhu hotmix pada saat penggilasan tahap

dua harus berkisar antara 100-125ºC.

h. Pemadatan tahap dua

i. Pemadatan tahap akhir Penggilasan tahap akhir dilakukan menggunakan tandem roller, yang berfungsi untuk menghilangkan bekas-bekas gilasan roda dari alat pemadat roda karet. Pemadatan tahap akhir dilakukan sebanyak ± 1 lintasan. j. Pembuatan sambungan 1) Sambungan memanjang/melintang pada lapisan yang berurutan harus dibentuk secara bertangga sehingga secara vertikal tidak terletak pada satu bidang 2) Sambungan memanjang harus diatur sehingga lapisan paling atas akan terletak pada garis pembagi jalur lalu lintas 3) Sambungan melintang dalam arah vertika dan horizontal harus dibuat dengan jarak minimum 25 cm. 4) Penghamparan campuran pada bagian permukaan yang letaknya berdampingan dengan permukaan yang telah dilapis hanya dapat dilakukan jika lapis terdahulu telah mempunyai bidang tepi yang vertikal dan diberi lapis pengikat (coating). k. Pengendalian Mutu Pekerjaan 1) Di lokasi pencampuran material (AMP) o

Kualitas material , job mix formula, suhu dan hasil pencampuran harus prima

o

Kondisi dan kelayakan peralatan

o

Penyimpanan tiap fraksi aggregat (tidak tercampur)

o

Penyimpanan aspal (terlindung dari air dan tidak bocor)



o

kecuali ditentukan lain oleh direksi.

2) Di lokasi lapangan o

Suhu penyemprotan lapis pengikat (tack coat), aspal keras pen 60 dengan temperatur 135-176ºC

o

Suhu pemadatan dilakukan pengukuran pada setiap tahap pemadatan (tiap alur pemadatan)

Pengambilan sampel dilakukan minimum 1 kali perhari

o

Jumlah penyemprotan lapis pengikat, harus diperiksa jumlah dan kerataannya.

3) Hasil pekerjaan o Selalu diperiksa kerataan, kemiringan (slope), kualitas sambungan, ketebalan hamparan dan suhu hamparan yang akan

dipadatkan.

Pemeriksaan

kerataan

dilakukan

menggunakan mistar lurus sepanjang 3 meter dan harus tegak lurus dan sejajar dengan sumbu jalan. Variasi kerataan dari hasil pengukuran tidak boleh lebih dari 6 mm. o Tebal lapis aspal beton tidak boleh lebih tipis 5% atau terlalu tebal 10% dari ketebalan rencana. Pengujian ketebalan dilakukan dengan mengambil benda uji menggunakan mesin bor pengambil benda uji inti (core) yang mampu memotong benda uji inti berdiameter 4‖ maupun 6‖. Untuk uji ekstraksi harus dilakukan menggunakan benda uji campuran beraspal gembur yang diambil di belakang mesin penghampar. o Kepadatan rata-rata lapisan tidak boleh kurang dari 96% kepadatan laboratorium produksi harian o Jalan dapat dibuka untuk lalu lintas dengan kecepatan rendah setelah pemadatan akhir selesai dan temperatur sudah dibawah titik lembek (± 2 jam dari pemadatan akhir selesai dilaksanakan) dan baru dibuka secara penuh setelah 4 jam.



2.6.3 Pekerjaan Kanstin (Kereb)

Kanstin (kereb) pada umumnya dipergunakan pada berbagai tipe jalan

perkotaan untuk kepentingan keselamatan dan pemanfaatan jalan. Kereb

merupakan bagian dari jalan berupa struktur vertikal dengan bentuk tertentu

yang digunakan sebagai pelengkap jalan untuk memisahkan badan jalan

dengan fasilitas lain, seperti jalur pejalan kaki, median, separator, pulau

jalan, maupun tempat parkir.

A. Bahan

Kereb dibuat dari beton dengan mutu fc=300 MPa (K300) dengan ukuran butir aggregat maksimum 20 mm (dua puluh milimeter). Kereb dibuat tanpa penulangan dan tidak boleh dicor ditempat, kecuali untuk kereb yang dipasang pada suatu tepian jalan membentuk kurva dengan diameter ≤ 2000 mm (dua ribu milimeter). B. Pelaksanaan Sebelum dilaksanakannya pekerjaan pemasangan kanstin baru, kanstin lama terlebih dahulu harus dibongkar. Bahan material harus sudah tersedia di lapangan dan semua peralatan yang diperlukan telah dipersiapkan. Kanstin baru dipasang dengan menggunakan adukan pasangan 1 portland cemen : 3 pasir. Selain pemasangan kanstin, dilakukan juga pemasangan rumput gajah dan normalisasi saluran yang terhambat oleh material sebelum maupun sesudah dilaksanakannya pekerjaan. 2.6.4 Kondisi Jalan Yang Baik Kondisi jalan yang baik adalah kondisi perkerasan jalan yang bebas dari kerusakan atau cacat dan hanya membutuhkan pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi jalan. Dipandang dari segi kenyamanan dan keamanan pengguna jalan serta kemampuan memikul dan menyebarkan beban, konstruksi perkerasan perlu memenuhi syarat-syarat berikut ini: a.

Permukaan yang rata, tidak berlubang, tidak melendut, dan tidak bergelombang;



b.

Permukaan cukup kaku, sehingga tidak mudah berubah bentuk akibat beban yang bekerja di atasnya;

c.

permukaan jalan sehingga tidak mudah selip;

Permukaan cukup kesat, memberikan gesekan yang baik antara ban dan

d.

Permukaan tidak mengkilap, tidak silau jika kena sinar matahari;

e.

Ketebalan yang cukup sehingga mampu menyebarkan beban atau muatan lalu lintas ke tanah dasar;

f.

bawahnya; g.

Kedap terhadap air, sehingga air tidak mudah meresap ke lapisan di Permukaan mudah mengalirkan air, sehingga air hujan yang jatuh di atasnya dapat cepat dialirkan;

h.

Kekakuan untuk memikul beban yang bekerja tanpa menimbulkan deformasi yang berarti.

2.7

Estimasi Biaya Kegiatan estimasi adalah salah satu proses utama dalam proyek konstruksi untuk menjawab pertanyaan ― Berapa besar dana yang harus disediakan untuk sebuah pekerjaan konstruksi ?‖. Pada umumnya, biaya yang dibutuhkan dalam sebuah proyek konstruksi berjumlah besar. Ketidak tepatan yang terjadi dalam penyediaanya akan berakibat kurang baik pada pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Kegiatan estimasi pada umumnya dilakukan dengan terlebih dahulu mempelajari gambar rencana dan spesifikasi. Berdasarkan gambar rencana, dapat diketahui kebutuhan material yang nantinya akan digunakan, sedangkan berdsarkan spesifikasi dapat diketahui kualitas dari konstruksi yang akan dibangun. Perhitungan kebutuhan material dilakukan secara teliti dan konsisten kemudian ditentukan harganya. Dalam melakukan kegiatan estimasi, seorang estimator harus memahami proses konstruksi secara menyeluruh, termasuk jenis dan kebutuhan alat, karena faktor tersebut dapat mempengaruhi biaya konstruksi. Selain faktor-faktor tersebut di atas, terdapat



faktor lain yang sedikit banyak ikut memberi kontribusi dalam pembuatan

perkiraan biaya, yaitu : 

Produktifitas tenaga kerja



Ketersediaan material



Ketersediaan peralatan



Cuaca



Jenis kontrak



Masalah kualitas



Etika



Sistem pengendalian



Kemampuan manajemen

Kegiatan estimasi dalam kegiatan konstruksi dilakukan dengan tujuan tertentu tergnatung dari siapa/pihak yang membuatnya. Pihak Owner membuat estimasi dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sejelasjelasnya tentang biaya yang harus disediakan untuk merealisasikan proyeknya, hasil estimasi ini disebut OE (Owner Estimate) atau EE (Engineer Estimate). Pihak kontraktor membuat estimasi dengan tujuan untuk kegiatan penawaran terhadap proyek konstruksi. Kontraktor akan memenangkan lelang jika penawaran yang diajukan mendekati OE (Owner Estimate) atau EE (Engineer Estimate), kisaran yang masih dapat diterima oleh owner. Dalam menentukan harga penawaran, kontraktor harus memasukkan aspek-aspek lain yang sekiranya berpengaruh terhadap biaya proyek nantinya. Tahap-tahap yang sebaiknya dilakukan untuk menyusun anggaran biaya adalah berikut :  Melakukan pengumpulan data tentang jenis, harga serta kemampuan pasar menyediakan bahan/material konstruksi secara berkelanjutan.



 Melakukan pengumpulan data tentang upah pekerja yang berlaku didaerah

lokasi proyek dan atau upah pada umumnya jika pekerja didatangkan dari

luar daerah lokasi proyek.  Melakukan perhitungan analisa bahan dan upah dengan menggunakan

analisa yang diyakini baik oleh si pembuat anggaran. Dalam tulisan ini,

digunakan perhitungan berdasarkan analisa BOW (Burgelijke Openbare

Werken).

 Melakukan perhitungan harga satuan pekerjaan dengan memanfaatkan

hasil analisa satuan pekerjaan dan daftar kuantitas pekerjaan.  Setelah semua langkah di atas selesai selanjutnya adalah rekapitulasi.

2.7.1

Analisa Harga Satuan Analisa harga satuan pekerjaan adalah suatu cara perhitungan harga

satuan pekerjaan konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian kebutuhan bahan bangunan, upah kerja, dan peralatan dengan harga bahan bangunan, standar

pengupahan

pekerja

dan

harga

sewa/beli

peralatan

untuk

menyelesaikan per satuan pekerjaan konstruksi. Analisa harga satuan pekerjaan dipengaruhi oleh angka koefisien yang menunjukkan nilai satuan bahan/material, nilai satuan alat, dan nilai satuan upah tenaga kerja ataupun satuan pekerjaan yang dapat digunakan sebagai acuan/panduan untuk merencanakan atau mengendaliakan biaya suatu pekerjaan. Untuk harga bahan material didapat dipasaran, yang kemudian dikumpulkan

didalam

suatu

daftar

yang

dinamakan

harga

satuan

bahan/material, sedangkan upah tenaga kerja didapatkan di lokasi setempat yang kemudian dikumpulkan dan didata dalam suatu daftar yang dinamakan daftar harga satuan upah tenaga kerja. Harga satuan yangn didalam perhitungannya haruslah disesuaikan dengan kondisi lapangan, kondisi alat/efisiensi, metode pelaksanaan dan jarak angkut.



Untuk mendapatkan harga satuan pekerjaan, maka harga satuan bahan,

harga satuan tenaga kerja, dan harga satuan alat harus diketahui terlebih

dahulu yag kemudian dikalikan dengan koefisien yang telah ditentukan

sehingga akan didapatkan perumusan sebagai berikut:

Upah

: harga satuan upah

x koefisien (analisa upah)

Bahan

: harga satuan bahan x koefisien (analisa bahan)

Alat

: harga satuan alat

x koefisien (analisa alat)

maka didapat:

HARGA SATUAN PEKERJAAN = UPAH + BAHAN + PERALATAN

Besarnya harga satuan pekerjaan tergantung dari besarnya harga

satuan bahan, harga satuan upah dan harga satuan alat dimana harga satuan bahan tergantung pada ketelitian dalam perhitungan kebutuhan bahan untuk setiap jenis pekerjaan. Penentuan harga satuan upah tergantung pada tingkat produktivitas dari pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Harga satuan alat baik sewa ataupun investasi tergantung dari kondisi lapangan, kondisi alat/efisiensi, metode pelaksanaan, jarak angkut dan pemeliharaan jenis alat itu sendiri. 2.7.2

Volume Pekerjaan Volume pekerjaan adalah menghitung jumlah banyaknya volume

pekerjaan dalam satu satuan. Volume disebut juga sebagai kubikasi pekerjaan yaitu bagian pekerjaan dalam satu kesatuan. Voluem pekerjaan dihitung berdasarkan pada gambar bestek dari bangunan yang akan dibuat. Semua bagian/elemen konstruksi yang ada pada gambar bestek harus dihitung secara lengkap dan teliti untuk mendapatkan perhitungan volume pekerjaan secara akurat dan lengkap. Sebelum menghitung volume masing-masing pekerjaan, terlebih dahulu harus membaca gambar bestek berikut gambar-gambar detail (penjelasan). Penguasaan dalam membaca gambar bestek dan gambar penjelasan akan sangat mempengaruhi tingkat ketelitian dalam menghitung volume masing-masing pekerjaan.



Tahapan yang perlu dilakukan dalam menghitung volume pekerjaan

antara lain menguraikan masing-masing volume pekerjaan (uraian volume

pekerjaan) dan dari uraian tersebut harus dihitung volume pekerjaannya.

Uraian volume pekerjaan adalah menguraikan secara rinci besar volume suatu

pekerjaan dan menghitung besar volume masing-masing pekerjaan sesuai

dengan gambar bestek dan gambar detail.

2.7.3

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan banyaknya biaya

yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan. Terdapat 2 (dua) jenis RAB yaitu: 1.

RAB yang dibuat oleh pemilik adalah Rab yang dibutuhkan pemilik untuk memutuskan akan melaksanakan ide/gagasan untuk membanguan proyek. RAB kasar ini dipakai juga sebagai pedoman terhadap anggaran biaya yang dihitung secara teliti.

2.

RAB pendahuluan oleh Konsultan Perencana adalah perhitungan Rab yang dilakukan setelah gambar rencana (desain) selesai dibuat. Perhitungan RAB ini lebih teliti dan cermat sesuai ketentuan dan syaratsyarat penyusunan anggaran biaya. Penyusunan anggaran biaya didasarkan pada: a.

Gambar bestek yaitu gunanya untuk menentukan/menghitung besarnya volume masing-masing pekerjaan;

b.

Bestek atau rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) yaitu gunanya untuk menentukan spesifikasi bahan dan syarat-syarat teknis;

c.

Harga satuan pekerjaan yaitu dihitung dari harga satuan bahan dan harga satuan upah berdasarkan perhitungan analisa BOW.

3.

RAB detai oleh Kontraktor adalah perhitungan RAB setelah melihat desain

konsultan

perencana

(gambar

bestek

dan

RKS),

dan

pembuatannya lebih terperinci dan teliti karena sudah memperhitungkan segala kemungkinan (melihat medan, mempertimbangkan metode-



metode pelaksanaan, dan lain sebagainya). RAB ini kemudian dijabarkan

dalam bentuk penawaran oleh kontraktor pada waktu pelelangan, dan

menjadi harga yang pasti (fixed price) bagi pemilik setelah salah satu

rekanan ditunjuka sebagai pemenang dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) telah ditandatangani.

4.

Anggaran biaya sesungguhnya (real cost) setelah proyek selesai adalah harga pasti yang tercantum dalam kontrak terakhir, kecuali dalam

pelaksanaan terjadi tambah dan kurang (meer and minder werk).

2.7.4 Komponen Biaya Konstruksi Terdapat beberapa komponen biaya yang terdapat dalam perhitungan estimasi biaya yaitu komponen: 1. Biaya Langsung Merupakan biaya yang diperlukan untuk segala sesuatu yang menjadi komponen permanen hasil akhir proyek, yang diajukan secara formal sebagai salah satu item pembiayaan dan merupakan item utama dari pembiayaan.. Dalam masing-masing biaya langsung terdapat hal-hal yang mempengaruhi harga satuan material yaitu harga satuan upah dan harga satuan peralatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya langsung terdiri dari: a.

Biaya material merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar material

yang

hendak

digunakan

dan

faktor-faktor

yang

mempengaruhi biaya material antara lain: 1) Harga material yang tergantung dari jenis dan spesifikasi yang telah ditentukan; 2) Biaya pengangkutan (transportasi) merupakan biaya pengangkutan material dari tempat penjualan ke lokasi proyek; 3) Biaya pengelolaan (material handling) meliputi biaya bongkar muat.



b.

Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi

adalah:

1) Indeks biaya hidup, yang dipengaruhi oleh indeks harga bahan pokok dan indeks tingkat kemakmuran yang diukur dengan

pendapatan rata-rata perkapira pertahun;

2) Produktivitas tenaga kerja;

3) Jenis tenaga kerja, terampil dan tidak terampil;

4) Jangka waktu kontrak kerja; 5) Waktu kerja;

6) Lokasi pekerjaan; 7) Persaingan tenaga kerja; 8) Kepadatan penduduk; 9) Tenaga kerja pinjaman/tenaga kerja pendatang. c.

Biaya peralatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan dan operasional peralatan berat dan peralatan ringan, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan adalah: 1) Membeli alat dengan pertimbangan meliputi: • Biaya bunga modal, pajak, asuransi, penyimpanan, perbaikan dan depresiasi; • Biaya operasional yaitu biaya operator, biaya bahan bakar, biaya pelumas, biaya perbaikan ringan, dan lain-lain. 2) Menyewa alat atau sewa beli alat, dengan beban biaya operasional merupakan kesepakatan dalam kontrak sewa/sewa beli.

2. Biaya Tak Langsung Merupakan biaya yang diperlukan untuk keperluan kelangsungan manajemen, pengawasan mutu dan pembayaran material serta jasa untuk pengadaan bagian proyek yang tidak akan menjadi produk/konstruksi permanen, namun diperlukan dalam rangka proses pelaksanaan proyek. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya tak langsung terdiri dari:



a. Overhead merupakan biaya operasi lapangan dan perusahaan yang

meliputi:

1) Biaya tender, meliputi biaya-biaya untuk keperluan pembelian

dokumen, mengikuti rapat penjelasan pekerjaan dan lokasi proyek, jaminan penawaran, pembuatan penawaran, administrasi proses

pembuatan kontrak;

2) Perijinan, biaya yang diperlukan untuk pengurusan segala perijinan;

3) Biaya untuk mengadakan jaminan pelaksanaan;

4) Biaya untuk pembayaran premi asuransi; 5) Biaya untuk mengadakan jaminan uang muka; 6) Free direksi; 7) Biaya operasional dan personil kontraktor; 8) Biaya entertainment; 9) Dana taktis pelaksanaan proyek. Biaya overhead disisipkan pada pengajuan harga satuan pekerjaan, dengan distribusi tidak menentu. b. Kontingensi merupakan biaya yang diperlukan untuk menutup hal-hal yang belum pasti, seperti: 1) Kecelakaan kerja; 2) Kesalahan metoda kerja; 3) Kegagalan pelaksanaan pekerjaan; 4) Akibat dari pengaruh tidak menentunya cuaca; 5) Akibat dari pengaruh perubahan moneter (kenaikan harga material). Biaya kontingensi disisipkan pada pengajuan harga satuan pekerjaan, dengan distribusi tidak menentu. c. Keuntungan (profit) merupakan hasil jerih payah dari keahlian ditambah dengan hasil dari faktor resiko. d. Pajak (tax)



2.8 Standar Operasional Prosedur (SOP) SOP merupakan suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan

untuk mendorong dan menggerakan suatu kelompok untuk mencapai tujuan

organisasi. Selain itu, SOP merupakan tata cara atau tahapan yang

dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja

tertentu.

1.

Tujuan dari SOP antara lain: a. Menjaga konsistensi dan tingkat kinerja tim dalam organisasi atau

unit kerja; b. Mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam

organisasi; c. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab; d. Melindungi unit kerja/organisasi dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya; e. Menghindari

kegagalan/kesalahan,

keraguan,

duplikasi

dan

inefisiensi. 2.

Fungsi dari SOP antara lain: a. Memperlancar tugas tim/unit kerja; b. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan; c. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan dan mudah dilacak; d. Mengarahkan petugas untuk sama-sama disiplin dalam bekerja; e. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents