BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Bank Beberapa definisi mengenai Bank yaitu antara lain : 1. Bank adalah badan yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Peraturan Bank Indonesia No.11 tahun 2009). 2. Bank adalah Suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima setoran dari individu atau badan tertentu dan membuat pinjaman atau kredit kepada individu atau badan lainnya (Manurung, 2009:7). 3. Bank adalah anggota lembaga keuangan yang paling dominan, mampu memobilisasi dana mengumpulkan dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang besar dibandingkan anggota lembaga keuangan lainnya (Mangani, 2009:15). Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai Financial Intermediary (Latumaerissa,

2011:135). Menurut Lubis (2010:11-13) secara lebih spesifik bank dapat berfungsi antara lain sebagai berikut : a. Agent of Trust Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila di landasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank sendiri akan mau menyalurkan dananya pada debitor atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. b. Agent of Development Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dan sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat. c. Agent of Service Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa pebankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain

dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Ketiga fungsi bank diatas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary institution).

B. Pengertian Kredit Pengertian kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata “kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “ credere” yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari – hari (Kellerman dalam Muljono, 1994:11). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kredit , yang di maksud dengan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan ada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak satu dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian Kredit penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu (Sastradipoera, 2004:151).

Dalam praktek sehari – hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materiil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.

C. Unsur-unsur Kredit Pada awalnya kredit hanya didasarkan atas kepercayaan murni yaitu berbentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak yang bersangkutan saling mengenal satu sama lain. Seiring berjalannya waktu maka berkembang pula unsur-unsur lain yang menjadi landasan kredit, sehingga berkembang berbagai jenis kredit yang mulai bermunculan. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit menurut Martono (2002 : 52) adalah sebagai berikut : 1. Kepercayaan, yaitu Keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. 2. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit yang dituangkan dalam Suatu perjanjian di mana masingmasing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu, yaitu Masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama. Jangka waktu tersebut dapat berupa jangka waktu yang pendek, menegah ataupun jangka panjang. 4. Risiko, yaitu Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. 5. Balas jasa, yaitu Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai bunga untuk bank konvensional atau bagi hasil untuk bank syariah.

D. Jenis –jenis Kredit Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi. Ada beberapa jenis kredit yang dikemukakan oleh Khasmir (2010: 76), diantaranya: 1. Dilihat dari segi kegunaan a. Kredit investasi Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan memperluas usaha yang sudah ada atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Untuk contoh Kredit investasi ini misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin yang dibutuhkan.

b. Kredit modal kerja Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi yang dihasilkan dalam operasional perusahaannya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli atau membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit a. Kredit produktif Kredit yang digunakan untuk meningkatan usaha atau produksi atau investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku usaha. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa, sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan produk atau barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian. b. Kredit Konsumtif Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi oleh si debitur/peminjam. Dalam kredit ini tidak ada barang mauun jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh perseorangan atau badan usaha. Sebagai contoh kredit ini yaitu kredit mobil pribadi, kredit untuk perumahan, dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan Merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya diberikan kepada pedagang, seperti untuk membeli barang dagangan. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agenagen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah yang besar. Sebagai contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu a. Kredit jangka pendek Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan tambahan modal kerja. Contoh kredit ini misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi dan lain sebagainya. b. Kredit jangka menengah Merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan suatu investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti Apel, atau peternakan Sapi. c. Kredit jangka panjang Merupakan kredit yang masa pengembalian kreditnya paling lama. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun

atau sampai dengan 5 tahun. Kredit ini biasanya untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan lain sebagainya.

4. Dilihat dari segi jaminan a. Kredit dengan jaminan Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau bahkan jaminan orang. Dalam arti setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai dengan jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur atau peminjam. b. Kredit tanpa jaminan Merupakan kredit yang diberikan tanpa adanya suatu jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha yang dijalankan oleh calon debitur, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lainnya. 5. Dilihat dari segi sektor usaha a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor pertanian atau perkebunan. Sektor utama pertanian dapat berupa jangka pendek ataupun jangka panjang.

b. Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendeknya misal peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi. c. Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai usaha di bidang industri, baik itu industri kecil, industri menengah atau industri besar yang dijalankan oleh calon debitur. d. Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha di bidang pertambangan. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau batubara. e. Kredit

pendidikan,

merupakan

kredit

yang

diberikan

untuk

membangun sarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang menginginkannya. f. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan yang bekerja dalam bidang profesi tertentu seperti, dosen, dokter atau pengacara. g. Kredit perumahan, yaitu kredit yang berjangka waktu panjang digunakan

untuk

membiayai

perumahan. h. dan sektor-sektor lainnya.

pembangunan

atau

pembelian

E. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit Kredit pada dasarnya adalah pemberian pinjaman berupa uang / barang oleh pemilik uang (kreditur) terhadap pihak yang meminjam (debitur) berdasarkan asas kepercayaan antar kedua belah pihak. Debitur yang membutuhkan pinjaman uang, biasanya bank akan mewajibkan debitur untuk menjaminkan barang atau agunan yang dimiliki. Selain jaminan, pihak bank selaku kreditur juga akan membebankan bunga untuk setiap angsuran pinjaman. Tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku antara bank satu berbeda dengan bank lainnya. Seperti yang telah disebutkan, kepercayaan adalah salah satu dasar pemberian pinjaman oleh kreditur kepada debitur. Namun, pemberian pinjaman jelas tidak mungkin hanya berlandaskan kepercayaan saja. Masih ada beberapa syarat pemberian kredit oleh bank yang wajib dipenuhi agar dana dapat dicairkan. Menurut Fahmi (2014:92) kredit berdasarkan prinsipnya yaitu sebagai berikut : 1) Karakter (Character) Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank mempertimbangkan karakter pemohon untuk mencegah resiko yang tidak diinginkan oleh bank, seperti debitur gagal melunasi pinjaman. Pihak bank akan menelusuri terlebih dahulu seluruh karakteristik atau kepribadian yang

dimiliki calon debitur, seperti latar belakang keluarganya, kebiasaan dan cara hidup yang dijalaninya sebelum memberikan pinjaman. Setiap pemohon kredit bank berhak untuk mengetahui track record kredit yang dimilikinya. Data keuangan pemohon selama 24 bulan terakhir tersedia lengkap di SID (Sistem Informasi Debitur) yang dikelola oleh Bank Indonesia atau lebih umum dikenal dengan istilah BI Checking. Data SID sendiri dikumpulkan dari berbagai bank dan lembaga pemberi pinjaman. 2) Kemampuan (Capacity) Capacity adalah menyangku dengan kemampuan seseorang pengusaha dalm mengelola usahanya, terutama pada masa-masa sulit sehingga akan terlihat dalam kemampuan membayarnya. Sehingga Bank akan selektif memberikan pinjaman hanya kepada calon debitur yang dianggap layak. Terkait hal ini, angsuran pinjaman tidak boleh melebihi 30 persen penghasilan bulanan atau kebutuhan dapur rumah tangga. 3) Jaminan (Collateral) Jaminan (Collateral) adalah barang atau seseatu yang berharga yang dapat dijadikan jaminan pada saat seseorang akan mengajukan kredit ke Bank atau lembaga keuangan lain. Apabila debitur di kemudian hari ternyata tidak sanggup melunasinya, maka agunan atau jaminan tersebut akan dijual oleh bank sebagai bentuk ganti pelunasan. Agunan yang dapat

dijaminkan dapat berupa tanah, rumah, mobil, motor, emas ataupun suratsurat berharga. 4) Modal (Capital) Hal ini menyangkut dengan kemampuan modal yang dimiliki oleh seseorang pada saat menjalankan bisnisnya. Dalam hal ini biasanya semakin banyak saldo tabungan, deposito dan aset investasi lainnya, akan semakin meringankan langkah bank untuk mencairkan dana pinjamannya kepada debitur. 5) Kondisi Ekonomi (Condition of Economy) Apabila bank selaku kreditur memperkirakan perekonomian akan baik di masa mendatang, maka pinjaman kemungkinan besar dapat diberikan. Sebaliknya, jika perekonomian dirasa akan memburuk di kemudian hari, maka bank akan enggan mencairkan dananya. Karena kondisi perekonomian yang tengah berlangsung disuatu negara sperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah penganguran, daya beli, dan kebijakan moneter tau regulasi pemerintah adalah suatu hal yang penting untuk dianalisa dan dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak bank.

F. Pengertian Distribusi

Dalam dunia bisnis seperti saat ini, perusahaan satu dengan yang lain saling bersaing untuk mendapatkan konsumen. Dalam perusahaan perbankan juga tidak lepas dari persaingan, mereka bersaing dalam mendapatkan nasabah. Maka dari itu perusahaan di tuntut untuk menyalurkan produk dan jasa bank mereka dengan mendistribusikannya kepada nasabah. Menurut Nitisemito (1993:102) Saluran Distribusi adalah lembagalembaga distributor atau lembaga-lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan atau menyampaikan barang-barang atau jasajasa dari produsen ke konsumen. Menurut Kotler (1997:279) Distribusi adalah sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak pemilikan atas produk atau membantu memindahkan hak pemilikan produk atau jasa ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen.

Menurut

Saluran

distribusi

merupakan

lembaga-lembaga

atau

perusahaan yang memasarkan produk, yang berupa barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen (Assauri, 1993:3). Berdasarkan ketiga pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Distribusi merupakan suatu kegiatan untuk menyalurkan atau menyampaikan suatu produk maupun jasa yang dilakukan oleh perusahaan ataupun perseorangan kepada konsumen.

G. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Menurut Rahardjo dan Soeharno (2011:29) mendefinisikan

Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu perekonomian dinyatakan berkembang apabila dari tahun ke tahun besarnya PDB meningkat. Indikator pertumbuhan ekonomi yaitu dengan melihat angka pertumbuhan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi dihitung :

Keterangan : PE

= Pertumbuhan Ekonomi

PDBt

= PDB tahun sekarang

PDBt-1 = PDB tahun yang lalu

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Bank Indonesia, 2015).  Faktor – faktor yang menentukan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sukirno (2004:429-432) ada beberapa faktor yang di pandang sebagai sumber penting yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut: a. Tanah dan Kekayaan Alamnya

Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonoian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. b. Jumlah dan mutu dari Penduduk dan Tenaga Kerja Penduduk yang bertambah akah memperbesar jumlah tenaga kerja dan memungkinkan negara tersbut menambah produksinya. Di samping itu sebagai akibatnya pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan selalu bertambah tinggi. c. Barang – barang Modal dan Tingkat Teknologi Barang–barang modal dalam arti mempertinggi pertumbuhan Ekonomi. Pada masa kini pertumbuhan ekonomi dunia telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, yaitu jauh lebih modern karena masyarakat yang mulai berkembang. Barang – barang modal yang sangat bertambah jumlahnya, dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi. d. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat Sistem sosial dan Sikap masyarakat dapat menjadi penghambat pada pembangunan. Adanya adat istiadat yang tradisionalmampu menghambat masyarakat untuk menggunakan cara memproduksi yang modern dan produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipercepat.

H. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian secara mikro. Sektor UMKM dikenal sebagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar secara nasional, mengakomodasi peran masyarakat miskin dalam struktur ekonomi, serta merupakan sektor yang berpotensi besar memberikan sumbangan pada Produk Domestik Bruto (PDB). Terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan kepentingan lembaga yang memberi definisi, definisi tersebut diantaranya : 1. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995) Yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- .Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d. Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

2. Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

3. Bank Indonesia (BI) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa: a. Modalnya kurang dari Rp. 20 juta. b. Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juta. c. Memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan. d. Omzet tahunan ≤ Rp 1 miliar.

4. Departemen Perindustrian dan Perdagangan Mendefinisikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) apabila memiliki kriteria sebagai berikut : a. Perusahaan memiliki aset maksimal Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan. b. Perusahaan memiliki modal kerja di bawah Rp 25 juta

5. Kementrian Keuangan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah perusahaan yang memiliki omset maksimal Rp 600 juta per tahun dan atau aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan.

6. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu : 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria, yaitu: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria, yaitu: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, yaitu: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar

lima

ratus

juta

rupiah)

sampai

dengan

paling

banyak

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Dari berbagai pendapat diatas, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dimiliki pelaku, jumlah tenaga kerja yang dimiliki atau dari segi penjualan/omset pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dari beberapa pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diatas dapat disimpulkan bahwa menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995) lebih terperinci dari semua definisi yang ada.

Kemudian menurut pengertian dari yang di jelaskan Kementrian Keuangan, Departeman Perindustrian dan Perdagangan dan Bank Indonesia (BI) hampir sama satu sama lain. Pengertian yang paling berbeda dari semua pendapat yang di paparkan oleh Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) yaitu bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dilihat berdasarkan kuantitas tenaga kerja dan bukan dari segi permodalan.

I. Pengertian Kredit Usaha Rakyat Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang usaha produktif dan layak (feasible), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum bankable). KUR merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai dibawah Rp 500.000.000 dengan pola penjaminan oleh Pemerintah dengan besarnya coverage penjaminan maksimal 80% dari plafon kredit untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan,

kehutanan, dan industri kecil, dan 70% dari plafon kredit untuk sektor lainnya (Kemenkeu Publish, 2016). a) Lembaga Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) Lembaga penjaminnya yang terlibat yaitu antar lain : (1) Lembaga penjamin nasional, yaitu PT Jamkrindo dan PT Askrindo; (2) Lembaga penjamin daerah, yaitu PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Jamkrida Jatim) dan PT. Jamkrida Bali Mandara b) Terdapat tiga skema KUR (1) KUR Mikro dengan plafon sampai dengan Rp 20 Juta dikenakan suku bunga kredit maksimal 9% per tahun. (2) KUR Ritel dengan plafon dari Rp 20 Juta sampai dengan Rp 500 Juta dikenakan suku bunga kredit maksimal 13% per tahun. (3) KUR Linkage dengan plafon sampai dengan Rp 2 milyar. KUR Linkage biasanya menggunakan lembaga lain, seperti Koperasi, BPR, dan Lembaga Keuangan Non-bank, untuk menerus-pinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada UMKM.

c) Tujuan Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan

kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

-

Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

-

Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM kepada Lembaga Keuangan

-

Sebagai upaya penanggulangan / pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

d) Sasaran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sasaran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kelompok masyarakat

yang

telah

dilatih

dan

ditingkatkan

keberdayaan

serta

kemandiriannya pada kluster program sebelumnya. Harapannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya. Dilihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif.

a) Pengertian Usaha MIkro, Kecil, dan Menengah

(1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usahaperorangan yang memenuhi kriteria: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasilpenjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,(2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memilikihasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,(3) Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar. Kriterianya adalah: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,-s/d Rp. 10.000.000.000,- ( tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,-.

b) Manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR)

(1) Bagi UMKM, manfaat KUR adalah membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. (2) Bagi

pemerintah,

manfaat

KUR

adalah

tercapainya

percepatan

pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi.

c) Syarat dan Prosedur Pemberian Kredit KUR (1)KUR Mikro, yaitu kredit yang diberikan kepada pelaku UMKM untuk modal kerja dengan plafond kredit Rp 5 juta sampai dengan Rp 20 juta. Persyaratannya adalah : (a) Calon debitur adalah individu yang melakukan usaha produktif yang layak (b) Memiliki legalitas yang lengkap :  KTP / SIM  KK (c) Lama usaha minimal 6 bulan. Sedangkan Prosedur atau ketentuannya adalah : -

Plafond kredit Rp 5 juta dan maksimal Rp 20 juta

-

Suku bunga efektif maks 9% per tahun

-

Jangka waktu & jenis kredit :

(d) Agunan :

 Pokok : Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak)  Tambahan : Sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana.

(2)KUR Ritel, yaitu kredit yang diberikan kepada pelaku UMKM untuk modal kerja dan juga investasi dengan plafond Rp 20 juta sampai dengan Rp 500 juta. Persyaratannya adalah : (a) Calon debitur adalah individu (perorangan / badan hukum), Kelompok, Koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak (b)Memiliki legalitas yang lengkap :  Individu : KTP / SIM, & KK  Kelompok : Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau Akte Notaris  Koperasi / Badan Usaha Lain : Sesuai ketentuan yang berlaku (c) Lama usaha minimal 6 bulan (d)Perijinan :  Plafond kredit s/d Rp. 100 juta : SIUP, TDP & SITU atau Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa  Plafond kredit > Rp. 100 juta : Minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku

Prosedurnya adalah :

-

Plafond kredit > Rp 20 juta s/d Rp 500 juta

-

Suku bunga efektif maks 14 % per tahun

(e) Agunan :  Pokok : Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak)  Tambahan : Sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana (3)KUR Linkage Program (Channelling), yakni plafond kredit sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel yang pengembaliannya maksimal 6 tahun. Calon debitur adalah : (a) End user, yang tidak sedang menikmati Kredit Modal Kerja (KMK) atau Kredit Investasi (KI) dan atau Kredit Pemerintah, namun Kredit Konsumtif diperbolehkan (b) Lembaga Linkage, diperbolehkan sedang mendapatkan pembiayaan dari Perbankan maupun Kredit Program Pemerintah Sedangkan Prosedurnya adalah :  Plafond kredit sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel  Suku bunga sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel

(d) Agunan :  Pokok

: Piutang kepada nasabah

 Tambahan : sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana