BAB II TINJ AUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori 2.1.1. Keuangan Daerah Keuangan Daerah tidak terlepas dan selalu terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), karena keuangan daerah tersebut telah ditetapkan dalam APBD (Nordiawan, 2007). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No. 58 tahun 2005,tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerahyang dapat di nilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas - batas kewenangan daerah, dan keuangan daerah dituangkan sepenuhnya ke dalam APBD. Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati – hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen pengelolaan, anggaran pengelolaan menduduki porsi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alatuntuk
6
menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran dimasa yangakan datang. Ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas diberbagai unit kerja. Penentuan besarnya penerimaan/pendapatan dan pengeluaran/belanja daerah tidak terlepas dari peraturan perundang undangan yang berlaku. Mardiasmo (1999). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) (PPRI No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Perencanaan, pertanggungjawaban,
pelaksanaan, dan
pengawasan
penatusahaan, keuangan
pelaporan, daerah
adalah
merupakan seluruh rangkaian kegiatan dari pengelolaan Keuangan daerah/APBD oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pengguna keuangan daerah /APBD untuk pelayanan publik. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 311, menyebutkan bahwa (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah (Perda) tentang APBD, (2) Pengawasan
7
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yangtelah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, dan pasal 312 menyebutkan Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan. Bertitik tolak dari hasil pembangunan yang akan dicapai dengan tetap memperhatikan fasilitas keterbatasan sumber daya yang
ada,
maka
pembangunan
baik
dalam secara
rangka
untuk
nasional
memenuhi
atau
regional
tujuan perlu
mengarahkan dan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna dengan disertai pengawasan dan pengendalian yang ketat baik yang dilakukan oleh aparat tingkat atas maupun tingkat daerah serta jajarannya sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. Sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah sendiri, karena sumber inilah yang merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah, karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara pengelolaan keungannya. Dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah mengadung beberapa kepengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut
8
pengurusan bendaharawan. Sampai saat ini berbagai pengelolaan telah diambil oleh pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan daerah dibidang keuangan daerah, karena aspek keuangan daerah menjadi suatu yang penting, sebab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah dibutuhkan dana atau biaya yang cukup besar sehingga kepada daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam arti menggali dan mengelola pendapatan asli daerah guna membiayai pengeluaran pengeluaran pemerintah daerah.
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Halim (2001), Arti luas anggaran daerah atau anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi yaitu, sebagai instrumen politik, instrumen kebijakan fiskal, instrumen perencanaan, dan instrumen pengendalian. Sedangkan menurut Renyowijoyo (2008) fungsi anggaran adalah: (1) sebagai pedoman pemerintah dalam mengelola Negara pada periode mendatang, (2) alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, (3) dan alat pengawas terhadap kemampuan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dan menurut Noordiawan, Putra, Rahmawati (2007) menyebtukan bahwa fungsi utama anggaran sektor publicadalah : (1) sebagai alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6)
9
alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi dan alat menciptakan ruang publik dan terakhir menurut Mardiasmo (2002) memberikan fungsi anggaran dengan hal yang sama dengan Noordin dan kawankawan. Agar strategi yang telah ditetapkan dapat dicapai, maka pemerintah daerah perlu untuk tetap memiliki komitmen bahwa Anggaran Daerah adalah perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif
dan
legislatif
dalam
rangka
mencapai peningkatan
kesejahteraan rakyat, oleh karena itu anggaran sektor publik atau anggaran daerah harus mengacu pada prinsip - prinsip berikut: (1) keadilan anggaran, (2) effisiensi dan efektifitas anggaran, (3) anggaran berimbang dan defisit, (4) disiplin anggaran, (5) transparansi dan akuntabilitas anggaran (Halim 2001). Renyowijiyo
(2008),
Daur
anggaran
pemerintah
RI
dikelompokkan dalam 5 tahap yaitu : 1. Penyusunan dan pengajuan RUU-APBN dan penetapan UU-APBN oleh DPR. 2. Pembahasan dan pengesahan RUU-APBN dan Penetapan UU-APBN oleh DPR. 3. Pelaksanaan
anggaran,akuntansi
dan
pelaporan
keuangan
NegaraolehPemerintah. 4. Pemeriksaan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan laporan keuangan oleh BPK. 5. Pembahasan
dan
persetujuan
Laporan
Pertanggungjawaban
10
Pelaksanaan APBNdan penetapan UU-Laporan pertanggungjawaban APBN oleh DPR. MenurutMardiasmo (2002 :70), prinsip - prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui dengan baik oleh penyelenggara pemerintah. Pada dasarnya prinsip –prinsip dan mekanisme penganggaran relatif tidak berbedaantara sektor swasta dengan sektor publik. Mardiasmo dalam bukunya (Henley 1990), siklus anggaran memiliki empat tahap yang terdiri dari (1) tahap persiapan (preperation), (2) tahap ratifikasi (ratification), (3) tahap implementasi (implementation) dan (4) tahap pelaporan dan evaluasi (reporting and evaluation)
2.1.3 Pejabat Pengguna Anggar an dan Bar ang Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2007 bahwa pejabat pengguna anggaran/pengguna barang terdiri dari:(1) Kepala SKPD, (2) Pejabatkuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, (3) Pejabat pelaksana teknis kegiatan SKPD, (4) Pejabat penatausahaan Keuangan SKPD (5) Bendahara Penerimaan Bendahara
Pengeluaran.
anggaran/pengguna
Masing-Masing
barang
tersebut
Pejabat
mempunyai
Pengelola tugas
dan
tanggungjawab yang berbeda - beda.
11
2.1.4 Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Pemerintahan yang baik(Good
Governance),
adalah suatu
kesuksesan pemerintah dalam mengelola keuangan untuk pelayanan umum (sektor public) dengan baik. Maryono, Warella, Kismartini (2007) Word Bank mengusung tiga indicator yang perlu diperhatikan dalam Good Governance yaitu (1) bentuk rejim politik, (2) proses dimana kekuasaan digunakan dalam mangement sumber daya sosial dan ekonomi
bagi
pembangunan, (3) kemampuan
untuk mendesain,
pemerintah
kepentingan
memformulasikan, melaksanakan kebijakan, dan melaksanakan fungsi fungsinya. United Nation Development Program menyebutkan enam indicator kesuksesan good governance yaitu : (1) Mengikut sertakan semua, (2) transparan dan bertanggungjawab, (3) efektif dan adil, (4) menjamin adanya supremasi hukum, (5) menjamin bahwa prioritas prioritas politik, sosial, ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, (6) memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskindan lemah dalam proses mengambil keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Selanjutnya Mardiasmo (1999) mengemukakan elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi, dan pengendalian.
12
2.1.5 Akuntabilitas Keuangan Daerah Akuntabilitas keuangan daerah adalah kewajiban pemerintah daerah
untuk
memberikan
pertanggungjawaban,
menyajikan,
melaporkan, dan mengungkapkan segala akfivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uangpublik kepada pihak yang
memiliki
hak
dan
kewenangan
untuk
meminta
pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas). Aspek penting yang harus dipertimbangkan ialah : (1) aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah.Setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya; (2) pengelolaan (stewardship) keuangan daerah secara baik, perlindungan aspek fisik dan financial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Prisip - prinsip akuntabilitas keuangan daerah meliputi: (1) adanya suatu sistem akuntansi dan sitem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah
dilakukan
secara konsisten sesuai peraturan perundang -
undangan yang berlaku; (2) pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai. Mardiasmo (2001), menyebutkan bahwa Akuntabilitas sektor publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan
pertanggungjawaban,
menyajikan
dan
melaporkan,
mengungkap segala aktifitas kegiatan dan kegiatan yang menjadi tangungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang
13
memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan menurut Sulistioni (2003) Pemerintah yang Akuntabel adalah Pemerintah yang memiliki ciri - ciri sebagai berikut : (1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat, (2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, (3) mampu meberikan ruang bagi masyarakat pemerintahan,
untuk
terlibat (4)
dalam mampu
mempertanggungjawabkan
setiap
proses
pembangunan
menjelaskan kebijakan
public
dan dan secara
proporsional, dan (5) adanya saran bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Akuntabilitas keuangan daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah
daerah
dalam
mempertanggung-jawabkan
menjelaskan,
setiap
kebijakan
menjawab publik
dan secara
proporsional kepada publik melalui Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang telah diperiksa oleh BPK dan disampaikan kepada DPRD selambat - lambatnya 6 bulan setelah berakhir tahun anggaran.
14
Berdasarkan pembahasan diatas, hipotesis utamanya dirumuskan sebagai berikut: H1: Akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh positip terhadap pengelolaan
keuangan
daerah
di
pemerintahan
kabupaten
Labuhanbatu.
2.1.6 Value For Money Value For Money (VFM) merupakan konsep pengelolaan organisasi sector publik yang mendasarkan pada tiga jenis elemen yaitu : ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. (Renyowijoyo, 2008, dalam bukunya Mardiasmo (2002)).
Ekonomi merupakan perolehan
pemasukan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan antara masukan yang terjadi dengan nilai masukan yang seharusnya. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisisr sumber daya yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi merupakan pencapaian keluaran (output)
yang
maksimum
dengan
masukan
tertentu
dengan
penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan keluaran/masukan (output/input) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Sedangkan efektifitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan Outcame dengan Output. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok Value For Money (VFM) sedangkan tambahan dua elemen 15
lain yaitu keadilan (Equity) dan pemerataan atau kesetaraan (Equality). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (Social Opportunity) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan perlu dilakukan distribusi secara merata (equality). Penggunaan publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja melainkan secara merata. Menurut Ulum (2009) pembahasan Value for Money (VFM) menyangkut apa yang dikenal dengan 3 E yaitu : 1.
Ekonomi adalah pratek pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (spending less). Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati hati / cermat (prudency) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan
operasional
dikatakan
ekonomis
apabila
dapat
menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. 2.
Effisiensi adalah perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (Cost of Output). Efisiensi berhubungan dengan produktifitas. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan sumberdaya dan dana yang serendah rendahnya (spending well)
3.
Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan
16
atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran ahir kebijakan (spending wisely). Kinerja anggaran pada daasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.Kinerja tersebut harus dapat memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep Value for Money yang berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini berarti dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut harus mencerminkan tiga pilar utama (3-E) dalam proses penganggaran yaitu : ekonomis, merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat sesuai dengan
kebutuhan sesungguhnya; efisiensi,
merupakan ukuran pengguna dana masyarakat (public money) yang dapat menghasilkan
output
maksimal
(berdayaguna);
dan
efektifitas,
merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, pengelolaan dan prosedur untuk dapat mencapai tujuan kepentingan publik. Peran
pemerintah
daerah
tidak
lagi
merupakan
alat
kepentingan pemerintah pusat, melainkan merupakan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Konsep Value for Money (VFM) ini penting bagi pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasinya akan memberikan manfaat seperti : 1. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
17
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik; 3. Biaya pelayanan yang murah, karena hilangnya inefisiensi dan penghematandalam penggunaan resources; 4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; 5. Meningkakan public costawarenessse bagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik. Dalam
konteks
ekonomi
daerah
VFM
merupakan
jembatan untuk mengatarkan pemerintah daerah mencapai good governance yaitu pemerintah daerah yang transparan, ekonomis, efisiensi, efektif, responsif dan akuntabel. VFM tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Berdasarkan pembahasan diatas,hipotesis utamanya dirumuskan sebagai berikut berikut: H2: Value for money berpengaruh positip terhadap pengelolaan keuangan daerah pada pemeritahan Kabupaten Labuhanbatu.
2.1.7 Kejujuran Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staff yang memiliki integeritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.
Kejujuran
atau
fairness
merupakan
bagian
dari
tujuan
“goodgovernance” yaitu hal wajib yang harus dilaksanakan oleh
18
pemerintah daerah untuk menunjang terlaksananya pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dan salahsatunya pemerintah
daerah
selama
ini
dengan
tegasmelaksanakan
akuntablitas kejujuran (Accountability for probit) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power) dengan memberikan funishment (hukuman) kepada setiapaparatur pemerintah yang melanggarnya.
Berdasarkan pembahasan diatas,hipotesis utamanya dirumuskan sebagai berikut berikut: H3: Tingkat kejujuran pegawai berpengaruh positip terhadap pengelolaan
keuangan
pada
pemerintahan
Kabupaten
Labuhanbatu.
2.1.8 Transparansi Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat pengelolaan -pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan
pengelolaan horizontal
accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga
tercipta
pemerintah
daerah
yang
bersih,
efektif,
efisien,akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan
19
transparansi jika memenuhi criteria berikut: (Sopamah dan Mardiasmo, 2003) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran 1. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses 2. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu 3. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik Sedangkan menurut Hadi Sumarsono (2003), Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dandiawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan “ Horizontal Accountability” antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Berdasarkan pembahasan diatas,hipotesis utamanya dirumuskan sebagai berikut berikut: H4: Transparansi berpengaruh positip terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintahan kabupaten Labuhanbatu.
2.1.9 Pengawasan Menurut Keputusan Presiden (Kepres) No. 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang -
20
undangan yang berlaku. Pengawasan keuangan daerah perlu untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun sudah berjalan dengan efisien, efektif dan ekonomis atau belum. Fathurrochman (2002), membedakan pengawasan menjadi dua yaitu : (1) pengawasan internal yang terdiri dari pengawasan melekat (waskat) dan pengawasan fungsional, (2) pengawasan eksternal. Mengacu pada Instruksi Presiden No. 15 tahun1983, menyebutkan adanya dua jenis pengawasan yaitu pengawasan atasan langsung dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat (waskat) merupakan suatu pengawasan yang merupakan bagian integral dari suatu manajemen yang memenuhi syarat - syarat sebagai berikut : 1. Penggarisan sruktur organisasi dengan pembagian tugas beserta uraiannya yang jelas 2. Rincian kebijakan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis dan dapat menjadi pedoman bagi yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan 3. Rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut dan hubungan antara berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus di capai 4. Prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan 5. Pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang merupakan alat bagi
21
atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambil
keputusan
serta
penyusunan,
baik
mengenai
pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan 6. Pembinaan personal yang terus menerus agar pelaksanaan menjadi unsur
yang
mampu
melaksanakan
tugas
yang
menjadi
tanggungjawabnya. Pengawasan Fungsional yang berasal dari internal organisasi pemerintahanyaitu APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintahan), yang
terdiri
dari
BPKP
(Badan
Pengawas
Keuangan
dan
Pembangunan), IRJEN (Inspektorat JendralDepartemen) atau Unit Pengawas Lembaga Non Departemen, IRWIL (InspektoratWilayah), dan SPI (Satuan Pengawas Internal). Pengawasan
yang
dilakukan
oleh
Dewan
dapat
berupa
pengawasan secara langsung maupun tidak langsung, serta preventif dan represif. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiriditempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksanaan dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan
tidak langsung dilakukan dengan cara
mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan Preventif dilakukan melalui preaudit yaitu sebelum pekerjaan dimulai, sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi). Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa pengawasan yang
22
dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif dilaksanakan agar terdapat jaminan terciptanya pola pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), baik mulai proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban. Disamping DPRD mengawasi secara langsung tentang mekanisme anggaran, DPRD juga menggunakan aparat pengawasan eksternal pemerintah, yang indepent terhadap lembaga eksekutif di daerah, yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap dan penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada evaluasi saja. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan untuk meminimalisir
kebocoran
keuanga
daerah,
dengan
metode
pembukuan yang tertib dan metode pengawasan keuangan daerah sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku.Pengawasan pengelolaan
keuangan
daerah
dilakukan
oleh Itwilkot
(inspektorat wilayah kota) sebagai Pengawas Intern Pemerintah dan BPK sebagai Pengawas Extern Pemerintah dan dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah melakukan pembinaan meliputi
pemberian
pedoman,
bimbingan,
supervisi,
konsultasi,
pendidikan dan pelatihan.
Berdasarkan pembahasan diatas,hipotesis utamanya dirumuskan
23
sebagai berikut berikut: H5: Pengawasan
berpengaruh
positip
terhadap
pengelolaan
keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.
2.1.10 Pengelolan Keuangan Daerah Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan,
pertanggung- jawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Permendagri No.13 tahun 2006). Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang
-
undangan,efektif,
efisien,
ekonomis,
transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kepala daerah selaku
pemegang
kekuasaan
pengelolaan
keuangan
daerah
melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada (a) sekretaris daerah selaku kordinator pengelola keuangan daerah, (b) kepala SKPKD selaku PPKD, (c) kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
2.2. Kerangka Konseptual Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengidentifikasi 5 (lima) eksogen variabel yaitu akuntabilitas keuangan daerah(X1), value for money (X2), kejujuran (X3), transparansi (X4), dan pengawasan (X5 ), yang diperkirakan mempengaruhi parsial terhadap pengelolaan keuangan daerah (Y).
24
Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut :
Variabel Eksogen (X)
H1
Akuntabilitas Keuangan Daerah (X1)
H2
Value for Money (X2)
H3
Kejujuran (X3)
H4
Variabel Endogen (Y)
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)
Transparansi (X4)
H5
Pengawasan (X5)
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
Berdasarkan pada Landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
2.3. Hipotesis Berdasarkan tinjauan pustaka (teori), maka hipotesis penelitian ini adalah : H1 :
Akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh terhadap
pengelolaan
keuangan daerah di pemerintahan kabupaten Labuhanbatu. H2 :
Value for money berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah
25
pada pemeritahan Kabupaten Labuhanbatu. H3 :
Tingkat kejujuran pegawai berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.
H4 :
Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintahan kabupaten Labuhanbatu.
H5 :
Pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.
26
Tabel. 2.1 Review Penelitian Terdahulu No 1.
Nama Siregar (2011)
Judul Penelitian Pengaruh akuntabilitas publik dan pengawasan terhadap pengelolaan APBD dengan standar akuntansi pemerintahan sebagai variabel
2.
Askam Pengaruh Tuasikal pengawasam (2006) internal dan eksternal, pemahaman sistem akuntansi terhadap pengelolaan keuangan daerah serta implikasinya terhadap kinerja unit satuan kerja perangkat daerah
Variabel Penelitian Variabel Independen : akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan dengan standar akuntansi publik sebagai pemoderatingnya Variabel Dependen : Pengelolaan APBD Pengawasan internal, eksternal dan pemahaman sistem akuntansi sebagai variabel independen, pengelolaan keuangan daearah sebagai variabel dependen dan kinerja satuan pemerintah daerah sebagai variabel intervening
Hasil dar i Penelitian
Akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengelolaan APBD, sedangkan transparansi dan pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD Pengawasan internal, eksternal dan pemahaman sistem akuntansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan internal, eksternal dan pemahaman sistem akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Pengawasan internal, eksternal, dan pemahaman sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah.
27
