BAB II TINJAUAN PUSTAKA
1.1
Evaluasi
1.1.1 Pengertian Evaluasi Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan , monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi dinyatakan oleh Tyler dalam Badrudin (2014) sebagai proses menentukan sejauh mana tujuan organisasi dapat dicapai. Notoadmojo (2011) mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses membandingkan antara hasil yang telah dicapai oleh suatu program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan, dapat dilakukan jika suatu kebijakan berjalan dalam waktu yang cukup. Evaluasi umumnya dilaksanakan untuk menilai outcome dari suatu kebijakan yang telah dilaksanakan, apabila evaluasi terlalu dini dilaksanakan maka outcome yang diharapkan belum terlihat (Subarsono, 2005). Stufflebeam dalam Lababa (2008) mengemukakan bahwa evaluasi adalah merupakan proses menggambarkan, memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan alternative keputusan. Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat dalam pengambilan keputusan (Arikunto, 2009).
Evaluasi dapat dikatakan sebagai proses yang harus ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan informasi yang berguna sehingga dapat digunakan untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternative yang diinginkan karena pengambilan keputusan tidak diambil secara acak maka alternative itu harus diberi nilai relative (Badrudin, 2014). Dari beberapa pengertian evaluasi tersebut dapat dikatakan bahwa evaluasi dikatakan sebagai proses pengumpulan data atau informasi yang bersifat ilmiah dimana hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan serta dalam memberikan penilaian terhadap pencapaian program dengan target yang telah ditetapkan.
1.1.2 Fungsi Evaluasi Fungsi utama evaluasi adalah agar hasil evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik untuk perencanaan selanjutnya (Muninjaya, 2011). Arikunto dalam Badrudin (2014) mengatakan bahwa terdapat dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum yang diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Dalam menentukan evaluasi itu sesuai atau tidak dengan target diperlukan adanya kriteria evaluasi. Adapun kriteria evaluasi (William, 2000) sebagai berikut : 1. Efektifitas, berkenaan dengan apakah hasil yang diinginkan sudah tercapai. 2. Efisiensi , berhubungan dengan seberapa banyak usaha yang telah diperlukan untuk mencapai hasil yang sudah tercapai. 3. Kecukupan, berhubungan dengan seberapa jauh hasil pencapaian program mampu menyelesaikan masalah yang ada.
4. Perataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok berbeda. 5. Rensponsivitas, apakah hasil penelitian memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok yang berbeda. 6. Ketepatan, hasil atau tujuan yang dicapai benar-benar berguna atau bernilai.
Crawford dalam Badrudin (2014) mengatakan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan. 2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil. 3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan. 4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.
1.1.3 Metode Evaluasi Muninjaya (2011) mengemukakan bahwa jenis evaluasi dapat dibedakan menjadi 3 adalah : 1. Evaluasi Input yang dilaksanakan sebelum pelaksaan program dimulai untuk mengetahui ketepatan jumlah, mutu sumber daya, metode, standar prosedur pelaksanaan disesuaikan dengan sumber daya yang dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan program. Evaluasi ini bersifat pencegahan (preventive evaluation) karena kegiatan evaluasi bersifat mengkaji persiapan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan sedini mungkin. 2. Evaluasi Proses (formative evaluation) dilaksanakan pada saat kegiatan dilaksanakan yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan
kegiatan program atau metode yang digunakan, meningkatkan motivasi staf dan memperbaiki komunikasi diantara staf. 3. Evaluasi Output (impact / summative evaluation) dilaksanakan setelah pekerjaan selesai untuk mengetahui ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan. Hasil yang dicapai dibandingkan dengan target, effect, atau outcome untuk mengetahui pengaruh kegiatan program terhadap sikap dan perilaku masyarakat atau dampak program pada penurunan kejadian sakit atau kematian. Evaluasi juga ditunjukkan untuk mengetahui mutu pelayanan kesehatan dibandingkan dengan standar mutu yang sudah ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.
Menurut (Azwar, 2010) dan (Soekidjo, 2011) evaluasi dapat dibedakan menjadi empat kelompok yaitu adalah : 1. Evaluasi terhadap Input yang menyangkut pemanfaatan berbagai sumber daya baik sumber dana , tenaga ataupun sumber sarana. 2. Evaluasi terhadap proses yang lebih dititik beratkan pada pelaksanaan program apakah sesuai atau tidak dengan rencana yang telah ditetapkan. 3. Evaluasi terhadap output yaitu evaluasi yang dilakukan pada hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program. Bertujuan untuk mengetahui apakah hasil yang telah dicapai telah sesuai dengan target program yang telah ditentukan. 4. Evaluasi terhadap dampak adalah evaluasi yang digunakan pada pengaruh yang ditimbulkan dari pelaksanaan program terhadap kesehatan masyarakat.
1.2
Pendampingan Sosial
Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Pendamping sosial kemudian hadir sebagai agen perubah yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Pendampingan sosial dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, memobilisasi sumber daya setempat, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat (Suharto, 2004). Pendampingan
sosial
sangat
menentukan
kerberhasilan
program
penanggulangan kemiskinan. Peran pendamping umumnya mencakup empat peran utama yaitu (Suharto, 2004): 1. Fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber. 2. Pendidik yang berarti pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang
didampinginya.
Membangkitkan
kesadaran
masyarakat,
menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan
pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik. 3. Perwakilan masyarakat dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. 4. Peran-peran teknis mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi ‘manajer perubahan” yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugastugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana. Peran yang dimiliki oleh pendamping sosial harus dilaksanakan dengan baik sehingga mampu memberikan hasil baik pada kinerja pendamping. Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berdasarkan Kamus Besar Indonesia (2001) mengemukakan bahwa pengertian kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.
Menurut Darma (2005) dalam Ahmad (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja staf meliputi mutu pekerjaan, jumlah pekerjaan, efektifitas biaya dan inisiatif. Sementara karakteristik individu yang mempengaruhi kinerja meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, lama kerja, penempatan kerja dan lingkungan kerja (rekan kerja, atasan, organisasi, penghargaan dan imbalan).
1.3
Program Keluarga Harapan (PKH)
1.3.1 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) Program Keluarga Harapan (PKH) atau yang sering dikenal dengan sebutan Conditional Cash Transfer (CCT)
dengan istilah lain yaitu bantuan tunai
langsung bersyarat merupakan salah satu program nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial yang berupaya dalam percepatan pengentasan penanggulangan kemiskinan di tingkat kelompok masyarakat yang tergolong dalam kelas Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Keluarga Sangat Miskin (KSM). Program ini berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk menjadi lebih layak dan mampu berdiri sendiri dalam membangun kecerdasan anak dan kesehatan keluarga demi keberlangsungan hidup sehingga menjadi lebih produktif dan mandiri (Sosial, 2013a). Dasar hukum terbentuknya Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2. Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 3. Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 4. Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
5. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 6. Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013 poin lampiran ke 46 tentang Program Keluarga Harapan 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008 Tanggal 8 Januari 2008” 9. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 149 Tahun 2013 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2013 10. Surat Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat No.IR.02.03/B/III/2977/2010 Tanggal 5 Agustus 2010 perihal Dukungan Sektor Kesehatan terhadap PKH
Dasar terbentuknya program ini adalah tingkat kemiskinan suatu rumah tangga dikaitkan dengan tingkat kesehatan dan pendidikannya. Rendahnya penghasilan keluarga menyebabkan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam bidang kesehatan maupun pendidikan. Dilihat dari segi kesehatan pemeliharaan kesehatan pada kandungan sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian keluarga. Keluarga yang memiliki tingkat perekonomian rendah sering tidak mampu mendapatkan pelayanan kehamilan yang memadai sehingga berdampak pada kehamilan yang tidak sehat dan berujung pada tingginya angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian Ibu (AKI). (SDKI, 2007) menyatakan bahwa AKB pada kelompok penduduk berpendapatan rendah terjadi sebanyak 56 per 1000 kelahiran hidup sedangkan
penduduk dengan pendapatan tinggi dimana angka AKB mencapai 26 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan tingkat AKI mengacu pada 228 wanita per 100.000 walaupun tidak terpaut jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebesar 226 per 100.000 kelahiran hidup. Pemerintah berkomitmen untuk menekan tingkat AKI hingga 102 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2015. Hal ini disebabkan karena faktor ketidakmampuan penduduk dengan penghasilan rendah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau dalam pemenuhan kebutuhan makanan yang bergizi. Rendahnya kondisi kesehatan RTSM / KSM juga berdampak pada tidak optimalnya proses tumbuh kembang anak, terutama usia 0-5 tahun. Pada tahun 2003 Angka Kematian Balita pada kelompok penduduk berpenghasilan rendah mencapai 77% per 1000 kelahiran hidup, sementara pada kelompok penduduk berpendapatan tinggi mencapai 22% per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2003). Kasus gizi kurang pada tahun 2000 mencapai 24,5% kemudian meningkat menjadi 29% pada tahun 2005. Sementara tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 18,4% (Riskesdas, 2007). Gizi kurang berdampak buruk pada produktivitas dan daya tahan tubuh seseorang sehingga menyebabkan kelompok ini terperangkap dalam siklus kesehatan yang buruk. Program Keluarga Harapan (PKH) juga bertujuan mencapai Millenium Development Goals (MDGs). Terdapat 5 komponen MDGs yang secara tidak langsung terbantu oleh Program Keluarga Harapan (PKH) ini yaitu adalah : 1. Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan 2. Pendidikan dasar 3. Kesetaraan gender
4. Pengurangan angka kematian bayi dan balita 5. Pengurangan kematian ibu melahirkan
PKH akan memberikan manfaat jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka pendek PKH akan memberikan income effect kepada RTSM/KSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Untuk jangka panjang program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan (price effect) serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (insurance effect )(Sosial, 2013a). PKH merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang anggarannya bersumber dari APBN dan melibatkan berbagai sektor yang didalamnya memerlukan kontribusi dan komitmen Kementerian / Lembaga meliputi Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, TNP2K, BPS, Pemerintah Daerah serta Lembaga Keuangan /perbankan dalam penyaluran bantuan bagi peserta PKH.
Kementrian Sosial
UPPKH Pusat
Dinas Sosial Provinsi
UPPKH Provinsi
Dinas Sosial Kabupaten
UPPKH Kabupaten
UPPKH Kecamatan
Fasilitas Pendidikan
Fasilitas Kesehatan
RTSM/KSM
Gambar 2.1 Struktur Organisasi PKH Sumber : Panduan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2013
1.3.2 Mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) Kriteria peserta penerima bantuan PKH adalah masyarakat dengan tingkat penghasilan 10% terendah yang tergolong dalam kluster 1 yaitu Rumah Tangga/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM). Data yang digunakan dalam penentuan peserta PKH adalah data miskin yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) yang tentu harus memenuhi kriteria sebagai peserta PKH. Minimal salah satu atau beberapa kriteria terdapat dalam RTSM/KSM yang termasuk dalam data kluster 1, adapun kriteria miskin yaitu adalah (Widodo, 2010) : 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang 2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa di plester 4. Tidak memiliki fasilitas MCK/ bersama-sama dengan rumah tangga lain 5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik 6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi 7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah 8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam seminggu sekali 9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun 10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali sehari 11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas 12. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD 13. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani , nelayan, buruh bangunan, buruh kebun atau lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal harga Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, hewan ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.
Kriteria warga miskin bisa menjadi peserta PKH berdasarkan persyaratan peserta PKH dalam Panduan Program Keluarga Harapan (2013) adalah sebagai berikut : 1. Ibu Hamil / Ibu Nifas / Anak Balita 2. Anak Usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (Anak Prasekolah)
3. Anak Usia 7-12 tahun yang masuk Sekolah Dasar 4. Anak Usia 12-15 tahun yang masuk Sekolah Menengah Lanjutan Pertama 5. Anak Usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar
RTSM/KSM yang terpilih sebagai peserta PKH memiliki hak / kewajiban diantaranya yaitu : Tabel 2.1 Hak dan Kewajiban Peserta PKH HAK
KEWAJIBAN
Mendapatkan bantuan uang tunai Anak usia 0-6 tahun dan Ibu hamil / nifas sesuai persyaratan
wajib
mengikuti
persyaratan
seluruh
protokol pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan Mendapatkan pelayanan kesehatan di Anak usia 6-15 tahun wajib didaftarkan dan Pusat Pelayanan Kesehatan (PPK) disekolahkan ke SD/MI atau SLTP/MTS baik
itu
Puskesmas, dan hadir minimal 85% per bulan di kelas.
Posyandu,Polindes) Mendapatkan pelayanan pendidikan Anak usia 15-18 tahun yang belum bagi
anak
usia
wajib
belajar menyelesaikan
pendidikan
dasar
pendidikan dasar 9 tahun baik formal / didaftarkan ke sekolah terdekat atau informal maupun non formal.
mengambil sekolah kesetaraan.
Sumber : Direktorat Jaminan Sosial Tahun 2013
Hak peserta PKH adalah mendapatkan bantuan uang tunai yang berbeda-beda disesuaikan dengan kriteria yang terdapat di dalam keluarga tersebut. Bantuan tersebut akan dibayarkan 4 kali dalam satu tahun melalui Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH. Adapun besaran bantuan yang diperoleh berdasarkan skenario bantuan PKH adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2 Besaran Dana Bantuan PKH Skenario Bantuan
Bantuan per RTSM/ Tahun
Bantuan Tetap
Rp. 500.000,-
Bantuan bagi RTSM yang memiliki :
Rp. 1.000.000,-
a. Anak usia dibawah 6 tahun b. Ibu Hamil / Menyusui Bantuan bagi RTSM yang memiliki : a. Anak peserta pendidikan setara SD/MI
Rp. 450.000,-
b. Anak
Rp. 750.000,-
peserta
pendidikan
setara
SMP/MTs c. Anak peserta pendidikan setara SMU Bantua minimum per RTSM Bantuan maksimum per RTSM
Rp. 1.000.000,Rp. 950.000,Rp. 3.700.000,-
Sumber : Sumber : Direktorat Jaminan Sosial Tahun 2015
Apabila peserta tidak memenuhi komitmen terhadap kewajibannya, maka berlaku ketetentuan sebagai berikut : 1. Pengurangan bantuan adalah 10% setiap bulannya sebelum pembayaran periode berikutnya. 2. Peserta tidak akan menerima bantuan jika seluruh anggota tidak memenuhi kewajiban selama 3 bulan berturut-turut.
2.3.3 Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan Secara garis besar kegiatan PKH bidang kesehatan adalah memantau peserta PKH agar mampu mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah serta rajin
untuk memeriksakan kondisi kesehatannya ke PPK terdekat yang ada. Landasan hukum pedoman operasional bagi PPK dalam program PKH adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 2. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 3. Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin Lampiran ke 46 tentang PKH 4. Peraturan Presiden N0. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas 6. Surat Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kemenkes Republik Indonesia No. IR.02-02/BIV/2977/2010 tanggal 5 Agustus 2010 tentang “ Sosialisasi PKH kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Puskesmas dan jajarannya termasuk bantuan verifikasi pendataan layanan kesehatan yang diterima peserta PKH “
Secara umum kegiatan yang dilaksanakan PKH bidang kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Menghadiri pertemuan awal dan dilaksanakan pendataan ulang (validasi) terhadap RTSM/KSM yang memenuhi kriteria sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) 2. Menandatangani form persetujuan sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
3. Mendatangi Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) terdekat dan melakukan pengecekan kesehatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan 4. Menanyakan jadwal untuk bulan berikutnya dan mematuhi setiap jadwal dan pelayanan yang harus diperoleh 5. Pendamping akan melaksanakan verifikasi terhadap komitmen peserta PKH setiap bulan sesuai dengan kewajibannya 6. Apabila peserta tidak memenuhi kewajiban maka akan mendapatkan sanksi berupa pemotongan bantuan sebesar 10% pada bulan yang bersangkutan dan apabila pemenuhan komitmen tidak dilakukan berturut-turut selama 3 bulan maka bantuan PKH akan diberhentikan 7. Pembayaran bantuan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali yang besaran bantuan akan disesuaikan dengan kriteria dan pemenuhan komitmen dari masing-masing kriteria .
Tabel 2.3 Protokol Kesehatan yang Diperoleh oleh Peserta PKH No
Komponen Kesehatan
Kewajiban Pelayanan yang Diperoleh
1
Bayi Usia 0-11 Bulan
Timbang Berat Badan Imunisasi Dasar Lengkap Vitamin A 100.000 IU MTBS
2
Balita ( 1-5 Tahun )
Timbang Berat Badan Monitor Tumbuh Kembang Vitamin A 200.000 IU MTBS
3
Anak Prasekolah (5-6 Timbang Berat Badan Monitor Tumbuh Kembang
Tahun )
Pelayanan Kesehatan 4
Periksa Kehamilan minimal 4 Kali selama
Ibu Hamil
Kehamilan Tablet Fe Imunisasi TT Pelayanan Kesehatan 5
Persalinan ditolong oleh Tenaga Kesehatan
Ibu Melahirkan
terlatih 6
Pemeriksaan dilaksanakan 3 kali pada minggu
Ibu Nifas
pertama , minggu ke 2 dan minggu ke 3 7
Bayi
Baru
Lahir
/ Diperiksa 3 kali sebelum usia 28 hari
Neonatus (0-28 Hari ) Sumber : Pedoman Pelaksanaan Kesehatan Tahun 2013
Verifikasi
dilaksanakan
oleh
pendamping
setiap
bulan
dengan
mempertimbangkan protokol kesehatan yang diberikan oleh pusat dan disesuaikan dengan keadaan di masing-masing PPK yang tersedia. Verifikasi ini dilakukan dengan merekap kehadiran Ibu Hamil/ Nifas , Bayi/ Balita , Anak
Prasekolah untuk secara rutin melakukan pemeriksaan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh PPK yang melayani dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan acuan dalam pencairan bantuan PKH.
Puskesmas
Posyandu
Polindes
Pendamping PKH mengambil form setiap 3 bulan
Pustu
Petugas Mengisi Form Verifikasi dan diambil oleh Puskesmas
Gambar 2.2 Prosedur Verifikasi PKH Bidang Kesehatan Sumber : Pedoman Operasional Program Keluarga Harapan Bagi Pemberi Pelayan Kesehatan Tahun 2013
Kegiatan PKH bidang kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program Jamkesmas sehingga kegiatan PKH sepenuhnya dibiayai oleh program Jamkesmas di PPK mereka melakukan pemeriksaan kesehatan. Sehingga sebagai PPK tetap akan menerima hak nya atas pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan apa yang diatur dalam pedoman pelaksanaan Jamkesmas.
2.4
Pendampingan PKH Dalam melaksanakan program PKH ini diperlukan pendamping yang bertugas dalam melaksanakan setiap kegiatan program. Pendamping PKH adalah
sumber daya manusia yang direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat Kecamatan. Pendamping bertugas melakukan pendataan dari awal dan berkelanjutan terhadap data kepesertaan PKH serta proses verifikasi yang dilaksanakan terhadap komitmen peserta PKH terhadap kewajiban mereka di PKH sesuai dengan komponen yang dimiliki (Dinas Sosial Provinsi, 2011). Adapun siklus mekanisme PKH dapat digambarkan seperti berikut :
Verifikasi dan pemutakhiran data Pembayaran Koordinasi
Monitoring & evaluasi Penetapan daerah & Peserta PKH
Pertemuan awal & validasi Rekruitment SDM
Gambar 2.3 Siklus Mekanisme Kegiatan PKH Sumber : Buku Kerja Pendamping Tahun 2011
Pendamping PKH merupakan bagian unit pelaksana PKH tingkat Kecamatan. Jumlah pendamping disetiap Kecamatan disesuaikan dengan jumlah peserta PKH yang terdaftar disetiap Kecamatan. Sebagai acuan setiap orang pendamping akan mendampingi 150/375 RTSM sesuai dengan kondisi geografis di setiap daerah. Sebagai pendamping PKH memiliki beberapa tugas pokok diantaranya yaitu :
1. Tugas Persiapan Program Adalah tugas yang harus dilakukan oleh pendamping dalam mempersiapkan pelaksanaan program. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum melakukan pembayaran pertama bantuan PKH terhadap peserta PKH di Kecamatan tersebut. Adapun kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pendamping sebelum program dilaksanakan yaitu adalah : a. Sosialisasi Program Keluarga Harapan di Tingkat Kecamatan Pendamping bertugas untuk berkoordinasi dan memberikan sosialisasi tentang Program Keluarga Harapan kepada pihak Kecamatan, Desa /Kelurahan , Banjar Dinas, Tokoh Masyarakat, UPTD Kesehatan dan Pendidikan serta Masyarakat umum dengan membuat selebaran atau menggunakan media lain. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan program kepada masyarakat sebelum pendamping melaksanakan tugas pendampingannya di Kelurahan tersebut sehingga tercipta koordinasi yang baik. b. Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh calon peserta PKH Pendamping berkoordinasi dengan aparat setempat untuk menetapkan waktu dan tempat melaksanakan pertemuan serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan pertemuan awal. Menghadirkan seluruh calon peserta PKH , Petugas Kesehatan yang bertugas di Kelurahan tersebut, Guru / Petugas dari Fasilitas Pendidikan yang ada di wilayah kelurahan tersebut serta petugas di kelurahan. Bertujuan untuk melakukan validasi data calon peserta PKH sesuai dengan ketetapan program serta melakukan indentifikasi peserta berdasarkan bidang kesehatan dan pendidikan.
c. Memfasilitasi pemilihan ketua kelompok peserta PKH Pendamping menjelaskan peran ketua kelompok secara jelas selanjutnya melakukan pemilihan ketua kelompok yang dipercaya oleh peserta yang lain (diutamakan yang memiliki kemampuan membaca dan menulis ).
2. Tugas Rutin Merupakan tugas keseharian yang harus dilaksanakan secara insentif. Tugas rutin ini dialokasikan dalam waktu empat hari kerja. Bentuk tugas rutin tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemutakhiran data Dilaksanakan apabila terjadi perubahan struktur penerima bantuan baik dari segi penambahan atau pengurangan tanggungan maupun perubahan status (perpindahan sekolah, perpindahan alamat, kesalahan identitas). Dilaksanakan dengan mengisi form yang telah disediakan dengan menyertakan bukti yang terkait dengan perubahan serta pendamping melaporkan ke UPPKH Kabupaten untuk segera dilakukan entry pemutakhiran data kepesertaan PKH. b. Memfasilitasi proses pengaduan Dalam hal ini pengaduan dapat berasal dari peserta PKH ataupun pihak luar seperti masyarakat umum dan LSM. Pendamping sebagai petugas terdepan memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang diadukan namun apabila permasalah tersebut memerlukan penanganan oleh pihak yang lebih tinggi maka pendamping berkewajiban untuk memfasilitasi dengan mengadukan permasalahan menggunakan form pengaduan ( formulir C-2 ) yang selanjutnya akan ditangani oleh UPPKH Pusat.
c. Melakukan pertemuan bulanan dengan masyarakat penerima bantuan PKH Kegiatan ini memiliki fungsi untuk mendeteksi permasalahan yang ada di lapangan sehingga bisa diselesaikan, sebagai tempat bagi ketua kelompok untuk menyampaikan pemikiran /pendapat tentang perjalan program. Dalam kegiatan
ini
pendamping
berkewajiban
menyampaikan
informasi
perkembangan atau pencapaian program , melakukan pemutakhiran data , menerima keluhan dan menggali masalah yang dihadapi oleh peserta PKH, memberikan motivasi bagi peserta yang belum memenuhi komitmen. d. Berkunjung ke rumah penerima bantuan Apabila pada saat melaksanakan pertemuan bulanan ada peserta PKH yang tidak bisa menghadiri pertemuan karena alasan tertentu maka pendamping perlu melakukan kunjungan ke rumah peserta. e. Melakukan koordinasi Koordinasi dilaksanakan dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan kesehatan / pendidikan apabila pendamping akan melaksanakan kegiatan seperti pencairan bantuan PKH, pemberhentian RTSM dari keanggotaan PKH termasuk juga dilaksanakan ketika pendamping melaksanakan kegiatan verifikasi di fasilitas kesehatan dan pendidikan. f. Pelaksanaan verifikasi Faskes dan Fasdik Pendamping melakukan pengecekan pelaksanaan kewajiban RTSM dalam
memanfaatkan
pelayanan
kesehatan
/
pendidikan
dengan
menyampaikan dan mengambil kembali form verifikasi sebagai bukti komitmen peserta PKH.
g. Melakukan kunjungan bulanan dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan Kegiatan ini dilaksanakan di unit pelayanan (sekolah / puskesmas) secara rotasi / berdasarkan kemudahan akses oleh pendamping dan penyedia pelayanan terkait (kesehatan/pendidikan) di wilayah kecamatan masingmasing. Bertujuan untuk menggali permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan program, kegiatan administrasi verifikasi sesuai dengan harapan atau belum serta sebagai penyegaran untuk memperbaharui informasi yang terjadi pada selama berjalannya program. h. Pencatatan dan pelaporan Setiap aspek kegiatan dalam PKH perlu dicatat, dilaporkan dan ditindaklanjuti agar proses pengembangan , pengendalian , keberlangsungan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Bentuk pencatatan dan pelaporan menggunakan formulir dan format yang seragam seluruh daerah untuk masing-masing fungsi kegiatan.
3. Tugas Pendampingan Pembayaran Pada proses pembayaran pendamping melakukan koordinasi dan persiapan pembayaran. Koordinasi dilakukan kepada pihak PT.POS sebagai penyalur bantuan serta ketua kelompok untuk memberitahukan jadwal pencairan bantuan PKH. Saat pembayaran pendamping bertugas untuk mencocokan indentitas pengambil bantuan dengan form kontrol pendamping , menyaksikan peserta PKH memperoleh bantuan sesuai dengan komponen dan komitmennya, mengisi daftar kontrol yang ditandatangani oleh peserta PKH dan sobekan agar ditempel secara rapi di buku besar.
2.5 Penelitian Terdahulu Penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah : Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu Judul Penelitian dan Nama
Tujuan Penelitian
Variabel
Metode
Peneliti mendeskripsikan - Pendamping
Implementasi Program Keluarga Untuk
Harapan (PKH) bidang kesehatan Implementasi Program Keluarga di
Desa
Pulo
PKH Desa Pulo
Kecamatan Harapan (PKH) Bidang Kesehatan - Bidan Desa Pulo
Jombang Kabupaten Jombang di Desa Pulo Kecamatan Jombang - Masyarakat Tahun 2011
(Eka Prastia Pradikta,
Kabupaten Jombang.
penerima
Fokus dari penelitian ini adalah
di Desa Pulo
Indah mengenai
Prabawati)
faktor-faktor
mempengaruhi
Wawancara,
Hasil penelitian ini
observasi,
Program Keluarga Har
dan
Desa Pulo Kecamatan
dokumentasi
dapat dilihat dari :
- Indikator komunikasi
PKH
PKH di Desa Pulo s
yang
Namun, perlu ada
implementasi
transmisinya.
- Variabel disposisi, s
kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumberdaya,
disposisi,
dan
pelaksanaannya,
komunikasi
di
pendamping dan kom
- Sumber daya pelaksa
Desa Pulo sudah bai
mengenai jumlah staf kurang. - Struktur organisasi dikatakan
baik
ka
melaksanakan tugasn
dalam penjabaran tu sudah jelas. Implementasi kebijakan Program Untuk mengetahui implementasi - Pendamping
Wawancara,
Secara umum pelaksan
Keluarga Harapan (PKH) dalam kebijakan PKH di Kecamatan
dokumentasi
ini sudah berjalan deng
- Dinas Sosial
dan
dari setiap tahapan pros
(kajian di Kecamatan Mojosari
- Dinas Kesehatan
observasi
lancar. Apabila diihat
Kabupaten Mojokerto)
- PT POS
memutus
rantai
kemiskinan Mojosari
PKH
PKH tersebut mereka m
- RTSM
kondisi sosial dan
Slamet Agus Purwanto,
membantu biaya keseh
Sumartono Sumartono,
dan anak di bawah
Muhammad Makmur
menyadarkan peserta
Tahun 2013
pendidikan dan kesehat
Analisis
Peran
Dalam
Program
Pendamping Untuk
mengetahui
Keluarga pendamping
dalam
peranan - Koordinator
Wawancara
Peran pendamping dala
program
Pendamping
dan
fasilitator, pendidik,
PKH
observasi
mampu mengupayaka
Harapan (PKH) Pada Suku Dinas pengentasan kemiskinan melalui Sosial Jakarta Utara Tahun 2010
- Pendamping
PKH
PKH
sehingga mampu menin
keluar dari garis kemisk
Jakarta
Utara - Masyarakat
( Ahmad Rokhoul Alamin)
penerima PKH Implementasi Program Keluarga Untuk
mengetahui
pelaksaaan - Pendamping
Observasi
Harapan di Kecamatan Gamping atau implementasi dari PKH di
PKH Kecamatan Wawancara
Kabupaten Sleman Tahun 2013
Gamping
Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman
- Peserta
dan
, Secara umum imple
Gamping sudah sesua
Implementasi PKH di K
PKH Dokumentasi dari beberapa variabel
(Ridwan Tri Kurniawan, Indah
Kecamatan
ketentuan bantuan, mek
Sri Pinasti dan Nur Hidayah )
Gamping
dan hubungan antar
pelaksana dan kondis
pendukung implementa
adalah Komunikasi ant
dan fasilitas pendidika
peserta PKH untuk m
kinerja
pendamping
pekerjaanya. PKH mem
penerima / warga nam kondisi sosial RTSM. Evaluasi Proses Pendampingan Untuk mengetahui pelaksanaan - Kepala Program
Keluarga
Harapan proses
pendampingan
(PKH) Bidang Kesehatan di bidang
kesehatan
Kecamatan Kediri Kabupaten validasi,
pemutakhiran
Tabanan Tahun 2015
verifikasi,
PKH
Jaminan Sosial
meliputi - Kepala data,
Puskesmas
pendampingan - Pendamping
pembayaran bantuan PKH, serta (Luh Gede Rini Puspita)
Bidang Wawancara,
PKH
hambatan yang terjadi dalam - Bidan Desa pelaksanaan proses pendampingan PKH bidang kesehatan
dan observasi
-
