BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Bantuan Operasional Kesehatan 2.1.1

Difinisi BOK

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk percepatan pencapaian target prioritas nasional khususnya MDGs bidang kesehatan tahun 2015, melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes/Polindes, Posyandu dan UKBM lainnya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif (Kemenkes, 2015). Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana

Anggaran

dan

Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan dan merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disalurkan melalui mekanisme tugas pembantuan untuk percepatan pencapaian target program kesehatan prioritas nasional khususnya MDGs bidang kesehatan tahun 2015, melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya, serta UKBM khususnya Poskesdes/Polindes, Posyandu, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif (Kemenkes, 2015). Pemerintah menyadari bahwa sumber pembiayaan pemerintah daerah yang bersumber dari APBD dianggap tidak mencukupi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia secara signifikan karena sebagian besar masih dibawah dari kesepakatan Bupati/Walikota seluruh Indonesia yang menetapkan

Universitas Sumatera Utara

anggaran kesehatan daerah sebesar 10% dari APBD. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan

bahwa

untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas maka diupayakan modal pembiayaan baru yang lebih menitikberatkan kepada pembiayaan langsung dari Pusat ke pusat pelayanan kesehatan berbasis komunitas di tingkat Puskesmas. Upaya pembiayaan ini diwujudkan melalui program Bantuan Operasional Kesehatan (Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan, 2013). 2.1.2

Tujuan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Adapun tujuannya menurut buku Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2015 adalah : 1. Tujuan Umum Mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif dalam mencapai target program kesehatan prioritas nasional khususnya MDGs bidang kesehatan tahun 2015. 2. Tujuan Khusus a. Menyediakan dukungan dana operasional program bagi Puskesmas, untuk pencapaian program kesehatan prioritas nasional. b. Menyediakan dukungan dana bagi penyelenggaraan manajemen Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam pelaksanaan program kesehatan prioritas nasional. c. Mengaktifkan

penyelenggaraan

manajemen

Puskesmas

mulai

dari

perencanaan, penggerakan/pelaksanaan lokakarya mini sampai dengan evaluasi.


2.1.3

Ruang Lingkup Kegiatan di Puskesmas

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) utamanya digunakan untuk kegiatan upaya kesehatan yang bersifat promotif dan prefentif di puskesmas dan jaringannya termasuk Posyandu dan Poskesdes, dalam rangka membantu pencapaian target SPM Bidang Kesehatan di kabupaten/kota guna mempercepat pencapaian target MDGs. Selain itu dana BOK juga dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan manajemen BOK di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Ruang lingkup kegiatan yang boleh didanai dari BOK menurut buku Petunjuk Teknis BOK 2015, adalah sebagai berikut : a. Minimal 60% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk Program Kesehatan Prioritas melalui berbagai kegiatan yang berdaya ungkit tinggi untuk pencapaian tujuan MDGs bidang kesehatan. b. Maksimal 40% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk Program Kesehatan lainnya dan Manajemen Puskesmas. Rincian ruang lingkup program kesehatan dan manajemen Puskesmas meliputi, program kesehatan prioritas,

program kesehatan lainnya dan

manajemen puskesmas. 1. Program Kesehatan Prioritas Program kesehatan prioritas yang terkait pencapaian MDGs diarahkan pada pencapaian target : a. MDGs 1 Upaya menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk.


b. MDGs 4 Upaya menurunkan angka kematian balita. c. MDGs 5 Upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua. d. MDGs 6 1. Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome). 2. Upaya mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan. 3. Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru malaria dan TB. e. MDGs 7 Upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air minum dan sanitasi dasar yang layak. 2. Program kesehatan lainnya Ruang lingkup kegiatan program kesehatan lainnya meliputi : a. UKM esensial di luar kegiatan prioritas MDGs berdaya ungkit tinggi antara lain pelaksanaan penjaringan kesehatan pada anak sekolah dan tindak lanjutnya dalam UKS, kegiatan kesehatan reproduksi bagi remaja dan calon pengantin, penyuluhan gizi bagi pekerja perempuan termasuk kelompok resiko tinggi, senam nifas, pelaksanaan senam ibu hamil,


pelaksanaan pemantauan kebugaran jasmani anak sekolah, remaja dan pekerja, pelaksanaan penyuluhan pemanfaatan tanaman obat keluarga. b. Upaya kesehatan lainnya sesuai dengan UKM Pengembangan berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014, pelacakan kasus kematian ibu dan bayi, autopsi verbal kematian ibu dan bayi. c. Penyegaran/refreshing kader kesehatan. d. Upaya kesehatan lainnya yang bersifat lokal spesifik. 3. Manajemen Puskesmas a. Penyelenggaraan

rapat

lokakarya

mini

untuk

menyusun

Rencana

Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau Plan of Action (POA) Tahunan setelah Puskesmas menerima alokasi dana BOK dari kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan rapat lokakarya mini bulanan atau tribulanan untuk membahas evaluasi kegiatan bulan sebelumnya dan menyusun rencana kegiatan bulan yang akan datang. c. Penyelenggaraan

rapat-rapat

yang

diperlukan ditingkat

desa untuk

membahas pelaksanaan program kesehatan di tingkat desa. d. Pelaksanaan

pembinaan/supervisi

kegiatan

kelapangan

oleh

kepala

Puskesmas dan koordinator program/kegiatan. e. Pelaksanaan konsultasi, pengiriman laporan, menghadiri undangan dan keperluan lainnya terkait dengan BOK ke kabupaten/kota. 2.1.4

Pemanfaatan Dana BOK

Pemanfaatan dana BOK digunakan untuk dana manajemen dan dana operasional di Puskesmas.


1. Dana Manajemen a. Dinas Kesehatan Provinsi b. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota c. Puskesmas Pemanfaatan dana BOK yang digunakan untuk dana manajemen di puskesmas, meliputi : -

Pembelian ATK untuk kegiatan pendukung

-

Pembiayaan administrasi perbankan, apabila sesuai dengan ketentuan bank setempat memerlukan biaya administrasi dalam rangka membuka dan mennutup rekening bank puskesmas.

-

Pembelian materai

-

Penggandaan/fotocopy laporan

-

Pengiriman surat/laporan

-

Pembelian konsumsi rapat

2. Dana Operasional di Puskesmas Pemanfaatan dana BOK yang digunakan untuk dana operasional di puskesmas, meliputi : a. Perjalanan dinas sampai dengan delapan jam yang digunakan untuk membiayai transpor bagi petugas kesehatan dan kader kesehatan, tokoh masyarakat dan atau tokoh agama, dalam bentuk kegiatan sebagai berikut : - Pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif ke luar gedung - Pelaksanaan rapat lokakarya mini dan musyawarah di desa.


b. Perjalanan dinas lebih dari delapan jam, yaitu membiayai transpor, uang harian petugas kesehatan dan biaya penginapan terkait BOK ke desa dengan akses sulit wilayah kerja Puskesmas. c. Pembelian Barang - Pembelian bahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan peyuluhan - Pembelian konsumsi rapat - Penggandaan pedoman dan media/bahan penyuluhan pada masyarakat. 2.1.5 Pengelola BOK Tingkat Puskesmas Pengelola BOK di Puskesmas berdasarkan Surat Keputusan KPA terdiri dari Penanggung jawab BOK di Puskesmas adalah Kepala Puskesmas dan Pengelola Keuangan BOK Puskesmas 2.1.6 Indikator Kinerja BOK Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelola BOK, maka perlu ditetapkan indikator kinerja sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksana BOK. Tujuan penetapan indikator kinerja ini adalah untuk penilaian kinerja internal jajaran kesehatan setiap tingkatan dan untuk penilaian kinerja eksternal Kementerian Kesehatan terkait dengan pengelolaan BOK dan transparansi publik. Indikator kinerja BOK meliputi aspek manajemen dan aspek program. a. Aspek Manajemen di Puskesmas Puskesmas mempublikasikan laporan pemanfaatan dana BOK di papan pengumuman Puskesmas atau kantor camat setiap 3 bulan.


b. Aspek Program di puskesmas Cakupan pencapaian indikator program kesehatan, yang diselenggarakan oleh Puskesmas yang berasal dari berbagai sumber biaya termasuk BOK. Target ditetapkan oleh masing-masing Puskesmas serta kabupaten/kota. Laporan cakupan program dikirimkan secara berjenjang dari Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan seterusnya sampai ke tingkat pusat. Pelaporan yang bersifat rutin menggunakan format dan mekanisme yang telah ditetapkan meliputi : 1. Laporan kegiatan puskesmas menggunakan format laporan yang selama ini berlaku 2. Laporan keuangan sesuai ketentuan Sistem Akuntansi Instansi, selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan Provinsi juga menyususn laporan yang diterima. 2.2 Promosi Kesehatan 2.2.1 Difinisi Promosi Kesehatan Promosi

Kesehatan

di

Puskesmas

adalah

upaya

puskesmas

untuk

meningkatkan kemampuan pasien, agar dapat mandiri dalam mempercepat kesembuhan dan rehabilitasinya, dalam meningkatkan kesehatan, mencegah masalah kesehatan dan mengembangkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama mereka, serta didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan (Hartono, 2010). Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat


promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. Promosi Kesehatan adalah program kesehatan yang dirancang untuk membawa perubahan (perbaikan), baik didalam masyarakat sendiri, maupun didalam orgaisasi dan lingkungannya (lingkungan fisik, sosial budaya, politik). Promosi kesehatan tidak hanya mengaitkan diri pada peningkatan pengetahuan, sikap dan praktik kesehatan saja, tetapi juga meningkatkan atau memperbaiki lingkungan, dalam rangka memmelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat (Notoatmodjo, 2007). Promosi kesehatan oleh Puskesmas adalah upaya Puskesmas untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mandiri dalam mempercepat kesembuhan dan rehabilitasinya, individu sehat, keluarga dan masyarakat dapat mandiri dalam meningkatkan kesehatan, mencegah masalah-masalah kesehatan dan mengembangkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama sesuai sosial budaya serta didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan (Kemenkes RI, 2011). 2.2.2 Sasaran Promosi Kesehatan Dalam pelaksanaan promosi kesehatan terdapat tiga (3) jenis sasaran, yaitu : 1. Sasaran Primer Sasaran Primer (utama) upaya promosi kesehatan yaitu pasien, individu sehat, dan keluarga (rumah tangga) sebagai komponen dari masyarakat.


2. Sasaran Sekunder Sasaran sekunder adalah para pemuka masyarakat, baik pemuka informal (pemuka adat, pemuka agama, dll) maupun pemuka formal (petugas kesehatan, pejabat pemerintahan, dll), organisasi kemasyarakatan dan media massa. 3. Sasaran Tersier Sasaran tersier adalah para pembuat kebijakan publik yang berupa peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan bidang-bidang lain yang berkaitan serta mereka yang dapat memfasilitasi atau menyediakan sumber daya. 2.2.3 Strategi Promosi Kesehatan Strategi promosi kesehatan terdiri dari tiga (3) yaitu : Pemberdayaan yang didukung oleh bina suasana, advokasi serta dilandasi oleh semangat dan kemitraan. 1. Pemberdayaan Pemberdayaan adalah pemberian informasi dan pendampingan dalam mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan, guna membantu individu, keluarga atau kelompok-kelompok masyarakat menjalani tahap-tahap tahu, mau dan mampu mempraktikan PHBS. 2. Bina suasana Bina Suasana adalah pembentukan suasana lingkungan sosial yang kondusif dan mendorong dipraktikkannya PHBS serta penciptaan panutan-panutan dalam mengadopsi PHBS dan melestarikannya.


3. Advokasi Advokasi adalah pendekatan dan motivaasi terhadap pihak-pihak tertentu yang diperhitungkan dapat mendukung keberhasilan pembinaan PHBS baik dari segi materi maupun non materi. 2.2.4 Indikator Keberhasilan Promosi Kesehatan di Puskesmas Agar pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara paripurna, maka indikator keberhasilan ini mencakup indikator masukan (input), indikator proses, indikator keluaran (output), dan indikator dampak (outcome). a. Indikator Masukan Masukan perlu yang diperhatikan adalah yang berupa komitmen, sumberdaya manusia, sarana/peralatan dan dana. Oleh karena itu, indikator masukan ini dapat mencakup : - Ada/tidaknya komitmen kepala Puskesmas yang tercermin dalam Rencana Umum Pengembangan Promosi Kesehatan Puskesmas. - Ada/tidaknya komitmen seluruh jajaran yang tercermin dalam Rencana Operasional Promosi Kesehatan Puskesmas. - Ada/tidaknya petugas promosi kesehatan Puskesmas sesuai denagn standar tenaga promosi kesehatan Puskesmas. - Ada/tidaknya petugas promosi kesehatan dan petugas-petugas kesehatan lainnya yang sudah dilatih. - Ada/tidaknya sarana dan peralatan promosi kesehatan Puskesmas sesuai dengan standar sarana/peralatan promosi kesehtaan Puskesmas.


- Ada/tidaknya dana di Puskesmas yang mencukupi untuk penyelenggaraan promosi kesehatan di Puskesmas. b. Indikator Proses Proses yang dipantau adalah proses pelaksanaan promosi kesehatan puskesmas yang meliputi promosi kesehatan di dalam gedung dan promosi kesehatan di masyarakat. Indikator yang digunakan disini meliputi : - Pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan di dalam gedung (setiap tenaga kesehatan

melakukan

promosi

atau

diselenggarakan

klinik

khusus,

pemasangan poster, dll), yaitu sudah atau belum, dan atau frekuensinya. - Kondisi media komunikasi yang digunakan (poster, spanduk, dll), yaitu masih bagus atau sudah rusak. - Pelaksanaan kegiatan promosi kesehtaan di masyarakat (kunjungan rumah dan pengorganisasian masyarakat), yaitu sudah atau belum. c. Indikator Keluaran Keluaran yang dipantau adalah keluaran dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, baik secara umum maupun secara khusus. Oleh karena itu, indikator yang digunakan disini adalah berupa cakupan dari kegiatan, misalnya: - Apakah semua petugas kesehatan Puskesmas telah melaksanakan promosi kesehatan ( yaitu pemberdayaan/konseling). - Berapa banyak pasien/klien yang sudah dilayani oleh berbagai kegiatan promosi kesehatan dalam gedung (konseling, bibblioterapi, dll). - Berapa banyak keluarga yang telah mendapat kunjungan rumah oleh Puskesmas.


- Berapa banyak kelompok masyarakat yang sudah digarap Puskesmas denagn pengorganisasian masyarakat. d. Indikator Dampak Indikator dampak mengacu pada tujuan dilaksanakannya promosi kesehatan Puskesmas, yaitu terciptanya PHBS di masyarakat. Oleh sebab itu, kondisi ini sebaiknya dinilai setelah promosi kesehatan Puskesmas berjalan beberapa lama, yaitu melalui upaya evaluasi. Tatanan yang dianggap mewakili untuk di evaluasi adalah tatanan rumah tangga. Jadi indikator dampaknya adalah berupa : persentase keluarga atau rumah tangga yang telah memperaktekkan PHBS. PHBS itu sendiri merupakan komposit dari sejumlah indikator perilaku. PHBS terdiri dari beratusratus tindakan atau perilaku. Karena ketrbatasan sumber daya

untuk

mengevaluasi, maka perlu ditetapkan beberapa perilaku yang sangat sensitiv untuk indikator yang akan dikompositkan. 2.3 Puskesmas 2.3.1

Difinisi Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan mayarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas juga suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan

kegiatannya

secara

menyeluruh,

terpadu

dan


berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu (Azwar, 2010). Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas kesehatan masyarakat tingkat pertama yang memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional

khususnya subsistem upaya kesehatan, guna untuk

meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Kemenkes RI, 2014). 2.3.2

Pelaksanaan Manajemen Puskesmas

Sesuai dengan Petunjuk Teknis BOK Model yang digunanakan dalam manajemen Puskesmas adalah Model Manajemen P1-P2-P3 (Kemenkes, 2012). Manajemen Puskemas terdiri dari P1 (Perencanaan), P2 (Penggerakan dan Pelaksanaan) dan P3 (Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian). 1. P1 (Perencanaan) Puskesmas : Microplanning Puskesmas Microplanning puskesmas adalah penyusunan rencana lima tahunan dengan tahapan tiap-tiap tahun ditingkat puskesmas untuk mengembangkan dan membina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) KB Kesehatan di wilayah kerjanya, berdasarkan masalah yang dihadapi dan kemampuan yang dimiliki dalam rangka meningkatkan fungsi Puskesmas. Tujuan umum microplanning puskesmas adalah meningkatkan cakupan pelayanan program prioritas yang mempunyai daya ungkit terbesar terhadap penurunan angka kematian bayi, anak balita dan fertilitas dalam wilayah kerjanya yang pada gilirannya dapat meningkatkan fungsi puskesmas. Sedangkan tujuan khususnya adalah:


a. Mengembangkan dan membina pos-pos pelayanan terpadu KB Kesehatan di desa-desa wilayah kerja Puskemas, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan masalah yang dihadapi sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien. b. Meningkatkan peran serta mayarakat dalam pelayanan kesehatan. c. Meningkatkan kemampuan staf puskesmas dalam berfikir secara analitik dan mendorong untuk berinisiatif untuk mengembangkan ,kreasi dan motivasi (Depkes, 1986). Ruang lingkup microplanning adalah kegiatan pokok Puskesmas meliputi 18 kegiatan pokok. Namun demikian, mengingat dalam pelita IV perioritas diberikan pada penurunan angka kematian bagi bayi dan anak balita serta angka fertilitas, maka perencanaan yang dimaksud baru diarahkan pada lima program terpadu KBkesehatan, imunisasi dan penanggulangan diare. Kelima program tersebut mempunyai daya ungkit terbesar terhadap upaya penurunan angka kematian bayi, anak balita dan anak fertilitas (Sulaeman, 2014). 2. P2 (Penggerakan dan Pelaksanaan) Lokakarya Mini Puskesmas adalah Upaya untuk menggalang kerjasama tim untuk penggerakan dan pelaksanaan upaya kesehatan Puskesmas sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dari tiap-tiap upaya kesehatan pokok Puskesmas, sehingga dapat dihindarkan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatannya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tenaga puskesmas bekerjasama dalam tim dan membina kerjasama lintas program dan lintas sektoral (Jomima, 2009).


Pedoman Lokakarya mini Puskesmas merupakan pedoman untuk P2 ( Penggerakan dan Pelaksanaan) yang didalamnya terdiri dari 4 komponen sebagai berikut : a. Penggalangan kerjasama dalam tim Yaitu lokakarya yang dilaksanakan setahun sekali didalam lingkungan Puskesmas sendiri, dalam rangka meningkatkan kerjasama antar petugas Puskesmas untuk meningkatkan fungsi Puskesmas. b. Raker Bulanan Puskesmas Sebagai tindak lanjut rapat penggalangan kerjasama dalam tim, setiap akhir bulan diadakan pertemuan antar tenaga Puskesmas untuk membandingkan rencana kerja bulan yang lalu dengan hasil kegiatannya, bilamana dijumpai masalah dibahas bersama untuk dipecahkan bersama dan kemudian menyususn rencana kerja bulan berikutnya bagi setiap tenaga, c. Penggalangan kerjasama Lintas Sektoral Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan dukungan sektorsektor yang bersangkutan diperlukan penggalangan kerjasama lintas sektoral, serta dilaksanakan dalam satu pertemuan lintas sektoral setahun sekali. Untuk itu perlu dijelaskan manfaat bersama dari pembinaan upaya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan bagi sektor-sektor yang bersangkutan. Sebagai hasil pertemuan adalah kesepakatan rencana kerja sama lintas sektoral dalam membina peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan termasuk keterpaduan KB Kesehatan.


d. Raker Tribulan Lintas sektor Rapat kerja tribulanan lintas sektor, sebagai tindak lanjut pertemuan penggalangan kerja sama lintas sektor untuk mengkaji hasil kegiatan kerja sama dan memecahkan masalah yang dihadapi. Adapun

Tujuan

penggerakan

dan

pelaksanaan

puskesmas

adalah

meningkatkan fungsi puskesmas melalui peningkatan kemampuan tenaga puskesmas untuk bekerja sama dalam tim dan membina kerja sama lintas program dan lintas sektor (Depkes, 1989). 3. P3 (Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian) : Stratifikasi Puskesmas Stratifikasi adalah Suatu kegiatan untuk menentukan tingkat perkembangan fungsi puskesmas, dalam rangka peningkatan upaya kesehatan kepada masyarakat dengan menggunakan suatu pola strategi pengelompokan Puskesmas kedalam tiga strata yaitu strata I, strata II dan srata III. Ketiga strata tersebut digunakan dalam evaluasi terhadap tingkat perkembanagan fungsi Puskesmas, sehingga dengan demikian pembinaan dalam rangka peningkatan fungsi Puskesmas dapat dilaksanakan lebih terarah agar dapat menimbulkan semangat rasa tanggungjawab dan kreatifitas yang dinamis, maka falsafah mawas diri perlu dipupuk dan dikembangkan (Depkes, 1984). Aspek yang dinilai dalam stratifikasi Puskemas meliputi hasil kegiatan pokok Puskesmas, proses manajemen, termasuk berbagai lingkungan wilayah kerja Puskesmas yang dapat berpengaruh terhadap penampilan kerja Puskesmas. Dalam stratifikasi Puskesmaas ada tiga area yang perlu dibina, yaitu : Puskesmas sebagai wadah pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pelaksanaan program-


program sektor kesehatan maupun lintas sektoral yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi tanggungjawab Puskesmas dalam pelaksanaannya maupun penunjangnya, dan peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat dan produktif (Sulaeman, 2014). 2.3.3

Perencanaan Tingkat Puskesmas

Sesuai dengan pedoman perencanaan tingkat puskesmas (Depkes, 2006) penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas dilakukan melalui 4 (empat) tahap sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan Pada tahap ini staf puskesmas yang terlibat dalam proses penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas agar memperoleh kesamaan pandangan dan pengetahuan untuk melaksanakan tahap-tahap perencanaan. 2. Tahap Analisis Situasi Tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan dan permasalahan yang dihadapi puskesmas melalui proses analisis terhadap data yang dikumpulkan. 3. Tahap Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Menyusun RUK bertujuan untuk mempertahankan kegiatan yang sudah dicapai pada periode sebelumnya dan memperbaiki program yang bermasalah. b. Menyusun rencana kegiatan yang baru yang disesuaikan kondisi kesehatan diwilayah kerja dan kemampuan puskesmas.


Penyusunan RUK terdiri dari 2 langkah yaitu Analisa Masalah dan Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan. 1. Analisa Masalah Analisa masalah dapat dilakukan melalui kesepakatan kelompok tim penyusun perencanaan tingkat puskesmas dan konsil kesehatan kecamatan/ badan penyantun puskesmas melalui tahapan : a. Identifikasi Masalah b. Menetapkan Urutan Prioritas Masalah c. Merumuskan Masalah d. Mencari Akar Penyebab Masalah e. Menetapkan Pemecahan Masalah 2. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Penyusunan rencana usulan kegiatan (RUK) meliputi upaya kesehatan esensial, upaya kesehatan pengembangan dan upaya kesehatan pengembangan dan upaya kesehatan penunjang. a. RUK Upaya Kesehatan Esensial Upaya kesehatan esensial meliputi pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana, pelayanan gizi dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. b. RUK Upaya Kesehatan Pengembangan Upaya kesehatan pengembangan merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang bersifat inovatif dan yang bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan perioritas masalah


kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumberdaya yang tersedia di masing-masing Puskesmas. 4. Tahap Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Tahap penyusunan RPK baik upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan, upaya kesehatan penunjang maupun upaya inovasi dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan terintegrasi. Hal ini sesuai dengan azas penyelenggaraan Puskesmas yaitu keterpaduan. 2.3.4

Sumber Pendanaan Puskesmas

Pendanaan di Puskesmas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan sumbersumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan dana di Puskesmas tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memperlihatkan bahwa sebagian besar urusan Pemerintahan telah diserahkan kepada Daerah termasuk Bidang Kesehatan. Konsekuensi logis dari penyerahan ini adalah segala sesuatu yang menyangkut perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Adisaswito, 2014). 2.3.5

Pengertian Standar Pelayanan Minamal (SPM) Bidang Kesehatan

SPM bidang kesehatan pada hakikatnya merupakan bentuk-bentuk pelayanan kesehatan yang selama ini telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal (SPM) adalah suatu standar


dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator dan nilai. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia sehingga mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan SPM bidang kesehatan (Sulaeman, 2014). 2.4 Kerangka Pikir

Dana Bantuan Operasional Kesehatan

-

Kegiatan Promotif Kegiatan Preventif

Pencapaian SPM di bidang kesehatan promotif dan preventif

1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk percepatan pencapaian target prioritas nasional khususnya MDGs bidang kesehatan tahun 2015, melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes/Polindes, Posyandu dan UKBM lainnya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif 2. Dana BOK dimanfaatkan sepenuhnya secara langsung oleh Puskesmas untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan tidak dijadikan sumber pendapatan daerah sehingga tidak boleh disetorkan ke kas daerah. Pemanfaatan dana BOK harus


berdasarkan hasil perencanaan yang disepakati dalam Lokakarya Mini Puskesmas yang diselenggarakan secara rutin (periodik bulanan/triwulanan). Satuan biaya setiap jenis kegiatan pelayanan kesehatan yang dibiayai BOK mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah (Perda). Jika belum terdapat Perda yang mengatur hal itu, maka satuan biaya tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota atas usulan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman pada prinsip keterpaduan, kewilayahan, efisien, dan efektif. 3. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. 4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator dan nilai.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents