BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Akuntansi 1. Definisi Akuntansi Secara Umum Akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan
dan penilaian
jalannya perusahaan secara efisien. Akuntansi juga didefinisikan sebagai proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. (Soemarso SR, 2008: 14). Pengertian akuntansi menurut commite on terminology of the American Institude of Cartified Public Accountants (AICPA) dalam Suwardjono (2013: 5), Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Donald E. Kieso et al (2008: 4) mengemukakan bahwa “Accounting is an information system that identifies, record, and communicates the Economic events of an organization to interested users.” (Akuntansi adalah suatu
sistem
informasi
yang
6
mengidentifikasi,
mencatat
dan
7
mengomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan). Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi
dan
kejadian
keuangan,
penyajian
laporan,
serta
penginterpretasian atas hasilnya. Berdasarkan beberapa teori yang dipaparkan, dapat dikatakan bahwa akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan melaporkan transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan agar dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengambil suatu keputusan serta tujuan lainnya yang memiliki fungsi sebagai informasi keuangan. 2. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi
Sektor
Publik
merupakan
suatu
proses
pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. (Halim, 2012: 3) Akuntansi sektor publik dengan segala kekhasannya sistem dan lingkungannya tidak terlepas dari organisasi yang memengaruhinya. Karakteristik dari organisasi publik yang kompleks, rumit, penuh nuansa politis, dan kaku memengaruhi struktur dan sistem akuntansinya. Akuntansi
8
sektor publik menjadi solusi untuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya organisasi publik untuk dapat dikelola secara efisien, efektif, dan ekonomis untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Sektor publik dibenarkan oleh mandat utamanya, yaitu melayani publik. Satu tugas penting yang harus dilakukan adalah mengatasi konflik dan permasalahan menggunakan sumber daya yang sedikit seoptimal mungkin. (Halim, 2012: 19) 3. Basis Akuntansi a. Pengertian Dalam modul materi gambaran umum akuntansi berbasis akrual yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan, basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Pada umumnya, terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas (cash basis of accounting) dan basis akrual (akrual basis of accounting). Namun karena pemerintahan di Indonesia pada tahun 2004 belum siap menerapkan akuntansi basis akrual maka dikenal pula akuntansi basis kas menuju akrual (cash toward accrual basis). Basis kas dan basis akrual memiliki perbedaan dalam cara pencatatan transaksi ekonomi dan kejadian-kejadian lainnya. Disektor pemerintahan, dalam basis kas pencatatan pendapatan dan atau biaya dilakukan pada saat kas diterima oleh kas pemerintah atau dibayarkan dari kas pemerintah. Sedangkan dalam basis akrual, suatau transaksi
9
ekonomi atau peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. b. Akuntansi basis kas (cash basis) Akuntansi berbasis kas, suatu transaksi atau kejadian yang diakui atau dicatat ketika kas (uang) atas transaksi tersebut diterima atau dikeluarkan. Akuntansi berbasis kas merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan kejadian lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dalam modul gambaran umum akuntansi berbasis akrual yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan, akuntansi basis kas memiliki kelemahan dan kelebihan antara lain sebagai berikut: Kelebihan: 1) Relatif sederhana 2) Mudah dipahami dan dilaksanakan 3) Proses audit lebih mudah, dan 4) Memudahkan dalam pengendalian belanja. Kekurangan: 1) Rentan terhadap manipulasi arus kas 2) Mendorong kecenderungan belanja hingga menghabiskan anggaran
10
3) Tidak ada pengendalian aset nonkas secara terkoordinasi melalui akuntansi 4) Pembengkakakan utang dan resiko kebangkrutan tidak terdeteksi melalui akuntansi dan laporan keuangan 5) Tidak menggambarkan beban keuangan yang sebenarnya terutama beban penyusutan aset tetap 6) Tidak mampu menghasilkan neraca sehingga negara tidak mengetahui posisi dan resiko keuangan. c. Akuntansi basis kas menuju akrual (cash toward accrual basis) Akuntansi basis kas menuju akrual merupakan suatu pendekatan unik yang dikembangkan oleh Indonesia untuk dapat menyajikan empat laporan keuangan pokok yang diamanatkan UU dan disesuaikan dengan kondisi peraturan, sistem, sarana dan prasarana, serta SDM di Indonesia yang sampai dengan tahun 2004 masih menggunakan pembukuan tradisonal (single entry) berbasis kas, belum menggunakan akuntansi modern (double entry) sehingga sangat sulit bila langsung menggunakan akuntansi modern berbasis akrual. Akuntansi basis kas menuju akrual memiliki kelebihan dan kekurangan, antara lain: Kelebihan: 1) Dapat menyediakan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan Undang-undang 2) Lembaga pemerintah telah dapat mengimplementasikan cukup baik
11
3) Lembaga pemerintah mampu menyediakan informasi akrual walaupun secara periodik dan dengan usaha-usaha tambahan yang tidak berdasarkan sistem. Kekurangan: 1) Belum memperlihatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan 2) Tidak menggambarkan beban keuangan yang sesungguhnya 3) Kurang memberikan jejak atas perubahan nilai ekuitas pemerintah, karena setiap transaksi terkait aset dan kewajiban akan langsung membebani ekuitas. 4) Informasi akrual hanya dapat disajikan secara periodic yaitu pada saat pelaporan. Bila sewaktu-waktu dibutuhkan informasi hak dan kewajiban maka diperlukan usaha-usaha tambahan yang tidak berdasarkan sistem. d. Akuntansi basis akrual (accrual basis) Akuntansi berbasis akrual merupakan suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mengatakan dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh sumber daya dicatat.
Ketika
akrual
hendak
dilakukan
sepenuhnya
untuk
12
menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka nilai lebih yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarnya informasi operasi atau kejadian. Dalam sektor komersial, gambaran perkembangan operasi atau kejadian tersebut dituangkan dalam laporan laba rugi. Sedangkan dalam akuntansi pemerintah, laporan sejenis ini diciptakan
dalam
bentuk
laporan
operasional
atau
laporan
surplus/defisit.
B. Standar Akuntansi Pemerintahan 1. Pengertian Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah memerlukan informasi yang memadai atas pengelolaan aset dan sumber daya keuangan yang mampu menunjang transparansi serta akuntabilitas pengelolaannya. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui sistem pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan yang handal dan memadai. Proses maupun sistem dalam pemerintahan tersebut seringkali disebut sebagai akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan dapat digolongkan ke dalam akuntansi sektor publik. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut, maka
13
disusunlah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan Presiden sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP), tertanggal 13 Juni 2005. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diterapkan di lingkup pemerintahan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan kementrian-kementriannya maupun di Pemerintah Daerah (PEMDA) dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Penerapan Standar Akuntansi Publik Basis Akrual dalam Laporan Kuangan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka sudah menjadi kewajiban bagi seluruh organisasi pemerintahan untuk menerapkan basis akrual. Berdasarkan pasal 36, ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam lima tahun. Selama pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas”. Pada tahun 2008, pemerintah belum sanggup merealisasikan PP No 17 Tahun 2003 dalam lima tahun pertama. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk perpanjangan waktu, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menerbitkan SAP berbasis akrual dan
14
dapat diterapkan untuk laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2010. Namun karena entitas pemerintah belum siap melaksankan SAP berbasis akrual, maka diperkenankan untuk menerapkan SAP berbasis Kas Menuju Akrual paling lama empat tahuun setelah tahun anggaran 2010. Pada tahun 2015 entitas wajib menggunakan SAP berbasis akrual. Menerapkan akrual basis diperlukan komitmen dari pimpinan yang selanjutnya komitmen tersebut harus ditransferkan keseluruh pelaksana. Bukti adanya komitmen pimpinan dan pemahaman para pelaksana tersebut dapat diekspresikan dengan membangun infrastruktur yang dapat menunjang implementasi basis akrual. Penerapan akrual basis dalam sistem akuntansi pemerintahan suatu negara bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Asian Development Bank (ADB) secara khusus menyoroti penerapan basis akrual bagi negara berkembang dan memberikan tujuh rekomendasi penerapan akrual basis bagi negara berkembang, yaitu sebagai berikut: a. Kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan basis akrual. Terdapat dua model utama dalam menerapkan basis akrual yaitu model big bang dan model bertahap. Keduanya memiliki keuntungan dan kelemahan, misalnya pada pendekatan big bang memiliki keuntungan untuk mendukung terjadinya perubahan budaya organisasi, cepat mencapai tujuan, dan dapat menghindari resiko kepentingan. Kemudian kelemahan yang dimiliki pada pendekatan ini adalah beban
15
kerja menjadi tinggi, tidak ada waktu untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul, dan komitmen politik yang mungkin bisa berubah. Sedangkan, keuntungan pendekatan bertahap adalah dapat diketahuinya
permasalahan
yang
mungkin
timbul
dan
cara
penyelesaiannya selama masa transisi, basis kas masih dapat dilakukan secara paralel untuk mengurangi resiko kegagalan. b. Komitmen politik merupakan salah satu kunci penting. Komitmen politik diperlukan untuk menghilangkan komitmen yang tidak sejalan. c. Tujuan yang ingin dicapai harus dikomunikasikan. Hasil dan manfaat yang ingin dicapai dengan penerapan basis akrual harus secara intens dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. d. Perlunya tenaga akuntan yang handal. Tenaga akuntan yang professional sangat diperlukan untuk rekrutmen dan pelatihan yang cukup. Kekurangan tenaga akuntan yang handal akan menyebabkan penundaan penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintah.
e. Sistem Informasi Akuntansi harus memadai Informasi akuntansi basis kas merupakan titik penting dalam pergantian ke akrual basis. Jika suatu negara belum memiliki sistem akuntansi berbasis kas yang dapat diandalkan, maka negara tersebut
16
terlebih dahulu berkonsentrasi pada peningkatan sistem dan proses yang telah ada, sebelum mempertimbangkan perpindahan ke basis akrual. f. Badan audit tertinggi harus memiliki sumber daya yang tepat. Badan audit memegang kunci yang sangat penting dalam penerapan basis akrual. Dalam hal ini dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk melakukan profesionalisme tenaga audit. g. Penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Penerapan basis akrual tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknik akuntansi saja, tetapi penerapan ini membutuhkan perubahan budaya organisasi dan harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh.
C. Aktiva 1. Pengertian Menurut Donald E. Kieso et al (2008: 16) “ Assets are Resources owned by a Busnisess. They are used in carrying out such Activities as production, consumption and exchange. The Common characteristic possessed by all Asset is the capacity to provide future services or benefits ”. (Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu bisnis. Aset digunkan dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas seperti produksi, komsumsi, dan jual beli. Karakteristik umum yang dimiliki oleh seluruh aset adalah kemampuan untuk memberikan jasa atau manfaat di masa mendatang).
17
Dengan demikian dapat disimpulkan, aktiva merupakan kekayaan yang dimiliki oleh entitas yang digunakan untuk melaksanakan aktiviatasaktivitas dan mampu menghasilkan manfaat di masa mendatang. 2. Jenis Aktiva a.
Aktiva lancar Aktiva lancar adalah aktiva yang dalam waktu singkat dapat diubah menjadi uang kas. Aktiva lancar meliputi kas, investasi jangka pendek, wesel tagih, piutang dagang, penghasilan yang masih akan diterima, persediaan, biaya yang dibayar dimuka.
b.
Aktiva tetap Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki entitas yang dapat diukur dengan jelas (tangible) dan bersifat permanen. Aktiva tetap dibeli dengan tujuan dipakai sendiri oleh entitas dan tidak untuk dijual kembali. Aktiva tetap meliputi tanah, bangunan, mesin-mesin, perabot dan peraltan kantor, kendaraan.
c. Aktiva tidak berwujud Aktiva tidak berwujud adalah semua aktiva yang tidak dapat disimpan dalam bentuk persediaan dan dipegang bentuknya tetapi dapat dirasakan. Aktiva tidak berwujud merupakan hak milik entitas dan kepemilikannya dilindungi oleh undang-undang. Contohnya adalah hak cipta, hak sewa, hak paten, merek dagang, dan goodwill.
18
D. Aktiva Tetap 1. Pengertian Aktiva Tetap Pengertian aktiva tetap, Aset (Aktiva) adalah aset berwujud yang: a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Menurut Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015, Aktiva tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut PP No 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis Akrual, Aktiva Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Berdasarkan beberapa definisi aktiva tetap diatas maka dapat disimpulkan bahwa aktiva tetap merupakan aset tetap yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, tidak untuk dijual, dan digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. 2. Klasifikasi Aktiva Tetap Menurut PP No 71 2010 tentang SAP Berbasis Akrual, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
19
a. Tanah, tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. b. Gedung dan bangunan, gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. c. Peralatan dan mesin, peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. d. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. e. Aset tetap lainnya, aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. f. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. g. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
20
3. Pengakuan Aktiva Tetap Menurut PP No 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis Akrual, Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagi aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: a. Berwujud; b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pada PERBUP No 6 Tahun 2014, pengakuan aset tetap akan andal bila aset telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. 4. Pengukuran dan penilaian aktiva tetap Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis Akrual, Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada PERBUP Nomor 6 Tahun 2014, pengukuran aktiva tetap dapat dipertimbangkan andal apabila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam
21
membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya perolehan diluar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan-batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan. Penilaian awal aset tetap menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP Basis Akrual, barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tetap tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Misalnya, pada tanggal 6 Maret 2015 PT A membeli mesin dengan biaya perolehan Rp 500.000.000,-. PT A mengestimasi umur manfaat mesin tersebut adalah 10 tahun, tanpa nilai sisa. Entitas menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada tanggal 31 Desember 2015, diestimasi terdapat rugi penurunan nilai mesin sebesar Rp 10.000.000,-. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. 6 Maret 2015 Dr. Mesin
Rp. 500.000.000
Cr. Kas Dr. Beban Penyusutan
Rp. 500.000.000 Rp 50.000.000
Cr. Akumulasi Penyusutan Dr. Rugi penurunan nilai
Rp. 50.000.000 Rp. 10.000.000
Cr. Akumulasi rugi penuruan nilai Nilai tercatat mesin per 31 Desember 2015:
Rp. 10.000.000
22
Biaya perolehan
Rp 500.000.000
Akumulasi penyusutan
(Rp 50.000.000)
Akumulasi rugi penurunan nilai
(Rp 10.000.000)
Mesin – neto
Rp 440.000.000
5. Cara Perolehan Aktiva Tetap Menurut PERBUP No. 37 Tahun 2015 perolehan aset tetap dapat melalui pembelian dan pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, atau lainnya. a. Perolehan melalui Pembelian dan Pembangunan Perolehan melalui pembelian dan pembangunan dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran atau pembayaran termin sesuai kemajuan pekerjaan. Perolehan melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan APBD yaitu pengeluaran belanja modal. Pengakuan aset tetap dilakukan pada saat adanya BAST/Tagihan/dokumen lain yang dipersamakan. Pencatatan kedalam akun aset tetap dilakukan apabila pembayarannya langsung 100% atau tanpa proses termin sedangkan pencatatan kea kun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dilakukan apabila pembayarannya melalui proses termin. 1) Pencatatan ke akun Aset Tetap (tanpa termin) berdasarkan BAST/Tagihan/dokumen lain yang dipersamakan ada;ah sebagai berikut. Dr. Aset Tetap Cr. Utang pengadaan Aset Tetap
xxx xxx
23
Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan pembayaran utang pengadaan aset tetap dengan jurnal sebagai berikut. Dr. Utang pengadaan Aset Tetap
xxx
Cr. R/K PPKD
xxx
Pada saat bersamaan PPK-SKPD juga mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja Modal” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit. Dr. Belanja Modal
xxx
Cr. Perubahan SAL
xxx
2) Belanja modal termin Jenis belanja modal termin dipilih unutk Rekening Belanja Modal dimana pembayaran pengadaan aset tetap tersebut tidak langsung 100% atau pembayaran melalui proses termin. Misalnya adalah pembangunan konstruksi gedung, bangunan, jalan, dan jembatan. Berkaitan dengan pengisian kontrak, apabila memilih jenis tagihan belanja modal termin, maka pengisian kontrak tersebut wajib dilakukan. apabila kontrak tidak diisi maka SPP-LS tidak bisa disimpan. Data kontrak digunakan untuk memunculkan secara otomatis jurnal aset tetap. Jurnal untuk mencatat tagihan belanja modal termin sebagai berikut. Dr. Konstruksi Dalam Pengerjaan Cr. Utang pengadaan Aset Tetap
xxx xxx
24
Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal sebagai berikut. Dr. Utang Pengadaan Aset Tetap
xxx
Cr. R/K PPKD
xxx
Pada saat bersamaan PPK-SKPD juga mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan jurnal sebagai berikut. Dr. Belanja Modal
xxx
Cr. Perubahan SAL
xxx
Berdasarkan SPM LS belanja modal yang telah ditandatangani oleh pengguna anggaran dan dokumen pendukungnya, Kuasa BUD akan melakukan pembayaran atas pembelian aset tetap dengan menerbitkan SP2D Belanja Modal. Belanja Modal Termin 100% Jurnal pada saat mencatat Tagihan Belanja Modal Termin terakhir sebagai berikut. Dr. Aset Tetap Cr. Utang pengadaan Aset Tetap
xxx xxx
Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan pembayaran utang pengadaan aset tetap dengan jurnal sebagai berikut.
25
Dr. Utang pengadaan Aset Tetap
xxx
Cr. R/K PPKD
xxx
b. Perolehan dengan cara Pertukaran Aset Menurut PP No 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis Akrual, suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagai aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Pada PERBUP Nomor 37 Tahun 2015, perolehan melalui pertukaran aset tetap yang diperoleh nilainya lebih besar dari nilai buku aset tetap yang dilepas dijurnal sebagai berikut. Dr. Aset tetap (yang masuk)
xxx
Cr. Akumulasi penyusutan (yang keluar)
xxx
Cr. Aset tetap (yang keluar)
xxx
Cr. Surplus penjualan aset non lancar- LO
xxx
Apabila aset tetap yang diperoleh nilainya lebih kecil dari nilai buku aset tetap yang dilepas maka jurnalnya sebagai berikut: Dr. Aset tetap (yang masuk)
xxx
Dr. Akumulasi penyusutan (yang keluar)
xxx
Cr. Defisit penjualan aset non lancar-LO
xxx
Cr. Aset tetap (yang keluar)
xxx
c. Aset Donasi
26
Menurut PP No 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis Akrual, Aset donasi merupakan aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Dalam PERBUP No 6 Tahun 2014, sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh suatu unit pemerintah Kabupaten Boyolali. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannnya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Tidak termasuk donasi apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali. Misalnya, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Jika perolehan aset tetap tersebut memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka diakui sebagai pendapatan operasional. Jurnal pencatatan perolehan aset tetap melalui hibah atau donasi: Aset tetap Pendapatan hibah LO
xxx xxx
27
6. Konstruksi dalam pengerjaan a. Pengertian konstruksi dalam pengerjaan Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan masin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehan dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. b. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan PSAP 08, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika: 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; 2) Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal; 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya
28
tersebut harus diakui sebagai Konstruksi Dalama Pengerjaan aset yang bersangkutan. Jurnal untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebgai berikut. Dr. Konstruksi Dalam Pengerjaan- (jenis aset tetap)
xxx
Cr. Kas di Kas Daerah
xxx
7. Penyusutan a. Pengertian Menurut PP No 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis Akrual, Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. (Halim, 2012: 306) Dalam PERBUP No 6 Tahun 2014, metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method). Nilai
29
penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, bukubuku perpustakan, hewan ternak, dan tanaman dalam PERBUP No 6 Tahun 2014 tidak disusutkan. Pada saat awal penerapan penyusutan akan dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 / PMK.06 / 2013, apabila ada ketentuan lain yang terkait dengan penerapan penyusutan yang berbeda dengan Peraturan Menteri
Keuangan maka akan disesuaikan
perubahannya, ketentuan lain yang dimaksud adalah ketentuan dari Permendageri. Penjelasan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 / PMK.06 / 2013 antara lain : 1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2012. 2) Aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.
30
b. Metode Penyusutan Soemarso (2008: 25-30) menyatakan bahwa terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengalokasian biaya penyusutan aset tetap. 1) Metode garis lurus Dalam metode garis lurus, beban penyusutan periodic sepanjang masa pemakaian aktiva adalah sama besarnya. Metode ini menganggap aktiva tetap akan memberikan kontribusi yang merata (tanpa fluktuasi) di sepanjang masa penggunaanya, sehingga aktiva tetap akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang smaa dari period eke periode hingga aktiva diberhentikan dari penggunaanya. Rumus yang digunakan yaitu: Beban penyusutan = Tarif Penyusutan x Dasar Penyusutan Dasar Penyusutan = Harga Perolehan – Nilai Sisa Tarif penyusutan dalam metode garis lurus dapat dihitung dengan mudah yaitu 100% dibagi dengan taksiran masa manfaat. Misalkan taksiran masa manfaat 5 tahun, maka tarif penyusutan adalah 100% / 5 = 20%. 2) Metode saldo menurun Pada metode saldo menurun, biaya depresiasi dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini dikarenakan perhitungan biaya depresiasi periodik didasarkan pada nilai buku aktiva yang semakin turun dari tahun ke tahun. Depresiasi akan berakhir apabila nilai
31
buku telah mencapai jumlah yang sama dengan atau mendekati taksiran nilai residu. Dalam metode saldo menurun, beban penyusutan semakin menurun dari tahun ke tahun. Pembebanan yang semakin menurun didasarkan pada anggapan bahwa semakin tua umur aktiva, kapasitas aktiva tetap dalam memberikan jasanya akan semakin menurun. Rumus yang digunakan dalam metode ini yaitu: Beban Penyusutan = Tarif Penyusutan x Dasar Penyusutan Dasar Penyusutan = Nilai buku awal periode 3) Metode Jumlah Angka Tahun Pada metode jumlah angka tahun akan menghasilkan biaya depresiasi yang tinggi pada tahun-tahun awal dan kecil pada tahuntahun akhir. Metode ini disebut jumlah angka tahun karena tarif depresiasinya didasarkan pada suatu pecahan yang pembilangnya adalah tahun-tahun pemakaian aktiva yang masih tersisa sejak tahun ini dan penyebutnya adalah jumlah tahun sejak tahun pertama hingga tahun pemakaian yang terakhir. Rumus yang digunakan: Biaya penyusutan = Tarif Penyusutan x Dasar Penyusutan Dasar Penyusutan = Harga Perolehan – Nilai sisa 4) Metode Satuan Hasil Metode garis lurus, saldo menurunn dan jumlah angka tahun taksiran manfaat aset tetap dinyatakan dalam jangka waktu pemakaiannya. Dalam metode satuan hasil, masa manfaat
32
pemakaian aktiva tidak dinyatakan dalam jangka waktu, melainkan dengan jumlah satuan unit yang dapat dihasilkan oleh aktiva yang bersangkutan. Rumus yang digunakan adalah: Biaya penyusutan per satuan = harga perolehan disusutkan / jumlah satuan kegiatan Biaya Depresiasi = Biaya depresiasi persatuan x jumlah kegiatan tahun ini 5) Metode Unit Produksi Dalam metode unit produksi taksiran masa manfaat dinyatakan dalam kapasitas produksi yang dapat dihasilkan. Kapasitas tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk unit produksi, jam pemakaian, kilometer pemakian atau unit-unit kegiatan lain. Rumus yang digunakan adalah: Tarif penyusutan = Produksi aktual / Kapasitas produksi Beban penyusutan = Tarif penyusutan x Dasar penyusutan Dasar penyusutan = Harga perolehan – Nilai sisa 6) Jurnal untuk mencatat penyusutan Dr. Beban Penyusutan Cr. Akumulasi Penyusutan
8.
xxx xxx
Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) Menurut PP No 71 Tahun 2010 Tentang SAP berbasis akrual, Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak
33
diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. PSAK 16 menyatakan bahwa jika revaluasi digunakan, aset tersebut harus dinilai pada nilai wajarnya. Nilai wajar tanah dan bangunan ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi professional berdasarkan bukti pasar. Nilai pasar untuk penggunaan yang ada adalah estimasi nilai pasar yang memperhitungkan salah satunya bukti transaksi pasar terbuka properti serupa, yaitu properti yang digunakan untuk tujuan serupa. Misalnya PT A memiliki bangunan dengan biaya perolehan Rp 10 miliar dan akumulasi penyusutan Rp 2 miliar, dan bangunan tersebut hendak direvaluasi menjadi Rp 12 miliar. Ayat jurnalnya adalah sebagai berikut.
Dr. Bangunan
Rp 5.000.000.000
Cr. Akumulasi penyusutan
Rp
1.000.000.000 Cr. Cadangan Revaluasi
Rp
4.000.000.000 Angka-angka dalam ayat jurnal diperoleh sebagai berikut. a. Cadangan revaluasi dikreditkan dengan surplus revaluasi sebesar Rp 4 miliar (jumlah revaluasi Rp 12 miliar dikurangi nilai buku Rp 8 miliar (Rp 10 miliar – Rp 2 miliar), dan
34
b. Jumlah yang dikreditkan ke akumulasi penyusutan adalah 20% dari jumlah yang didebit ke bangunan, sehingga hubungannya (bahwa bangunan 20% disusutkan) tidak berubah. Jika jumlah yang didebit ke bangunan adalah Rp X, maka jumlah yang dikredit ke akumulasi penyusutan adalah 20% dari Rp X. Persamaan matematika yang diperoleh adalah (X-0,2X= Rp 4.000.000.000). Jika dihitung, persamaan tersebut menghasilkan X= Rp 5.000.000.000. Dengan demikian, jumlah yang didebit ke bangunan adalah Rp 5 miliar, dan jumlah yang dikredit ke akumulasi penyusutan adalah Rp 1 miliar. 9.
Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap Dalam PERBUP No 6 Tahun 2014, Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieleminasi dari neraca dan Drdiungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD. Berdasarkan surat keputusan kepala daerah yang telah diotorisasi, selanjutnya akan dilakukan penilaian apakahbarang milik daerah tersebut akan dijual atau tidak. Jika barang milik daerah tersebut tidak layak dijual, maka PPK-SKPD akan melakukan penghapusan aset tetap dengan jurnal sebagai berikut. Dr. Akumulasi penyusutan Aktiva Tetap
xxx
Dr. Defisit penjualan aset non lancar-LO
xxx
Cr. Aset Tetap
xxx
35
Sebaliknya, jika barang milik daerah tersebut dijual, maka bukti transaksi berupa Berita Acara Penjualan yang diterima oleh PPK-SKPD dari pengelola barang akan menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mengakui pelepasan aset tetap. Jika penjualan aset tetap mengalami kerugian maka PPK-SKPD Dinas/Badan/Kantor akan mencatat penjualan tersebut dengan jurnal sebagai berikut. Dr. Kas di Bendahara Penerimaan
xxx
Dr. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
xxx
Dr. Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO
xxx
Cr. Aset Tetap
xxx
Jika terdapat kerugian dari penjualan aset tetap tersebut maka PPK-SKPD Dinas/Badan/Kantor akan menjurnal penjualan tersebut dengan jurnal sebagai berikut. Dr. Kas di Bendahara Penerimaan
xxx
Dr. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
xxx
Cr. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO
xxx
Cr. Aset Tetap
xxx
10. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Dalam PERBUP No 6 Tahun 2014, Aset tetap disajikan dalan Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Kuangan (CaLK). Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
36
a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount). b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, dan mutasi aset tetap lainnya. c. Informasi penyusutan harus meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tariff penyusutan yang digunakan, dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Dalam pengungkapan aset tetap, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: a. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. b. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. c. Pengeluaran
setelah
perolehan
awal
suatu
aset
tetap
yang
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai
37
batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. d. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. e. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dana akun ekuitas.
