BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis Dalam landasan teoritis akan dibahas lebih lanjut mengenai Sistem Kepegawaian dan Sistem Penggajian. Penjabaran teori yang melandasi penelitian ini dengan tambahan referensi atau keterangan tambahan yang dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian. 2.2. Pengertian Pemeriksaan Board of Directors IIA (2009) memberikan definisi baru audit internal sebagai berikut : Audit Internal adalah aktivitas independen, keyakinan obyektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menetapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko, kecukupan pengendalian dan pengelolaan organisasi. Sebagai ilmu pengetahuan, definisi auditing sendiri telah dirumuskan oleh beberapa ahli diantaranya menurut Arens, et al (2008:4) yang diterjemahkan oleh Gina Gania, yaitu “auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Universitas Sumatera Utara

Sedangkan pengertian auditing menurut Ely dan Siti (2010 : 14) menyatakan bahwa : “auditing adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.” Agoes (2004) mendefinisikan pemeriksaan (auditing) sebagai suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independent, terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Arens (2003) mendefinisikan auditing sebagai proses pengumpulan dan pengawasan bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independent untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Boynton et.al (2002) mendefinisikan pemeriksaan (auditing) sebagai suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.


2.3. Jenis Audit Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens, Amin Abadi Jusuf dalam buku jasa audit dan assurance (2011 : 16) yang telah diterjemahkan oleh Desi Fitriani, mengemukakan tiga jenis audit, yaitu audit laporan keuangan , audit operasional, dan audit kepatuhan. 2.3.1. Audit Laporan Keuangan Menurut William C. Boynton, Raymon N Johnson dan Walter G. Kell yang diterjemahkan oleh Budi S. I (2003 : 7) audit laporan keuangan mencakup perolehan dan pengevaluasian bukti-bukti atas laporan keuangan entitas yang menjadi dasar untuk menyatakan pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menurut Yusuf (2001 : 6) menyatakan audit atas laporan keuangan adalah salah satu bentuk jasa astestasi yang dilakukan auditor. Dalam pemberian jasa ini, auditor menerbitkan laporan tertulis yang berisi peryataan pendapat apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum. Menurut Boynton dan Kell (2003) Tujuan dari audit biasa atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Langkahlangkah untuk mengembangkan tujuan audit : 1. Memahami tujuan dan tanggung jawab audit 2. Membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus 3. Mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan


4. Mengetahui tujuan audit umum untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan 5. Mengetahui tujuan audit khusus untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan Dalam PSA no. 02 (IAI, 2001 : 110.1) dinyatakan bahwa : Tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha, dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Menurut Mulyadi (2002) di dalam laporan keuangan dapat terjadi kemungkinan adanya “information risk”, resiko ini menunjukkan kemungkinan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan usaha tidak tepat. Resiko informasi tersebut disebabkan karena adanya kemungkinan tidak akuratnya laporan keuangan organisasi yang bersangkutan. Menurut Mulyadi (2002) dalam bukunya : Kondisi masyarakat yang kompleks menjadi penyebab terdapat kemungkinan pengambil keputusan memperoleh informasi yang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diandalkan. Penyebab information risk tersebut adalah : a. Jauhnya sumber informasi Informasi yang diperoleh pengambil keputusan sulit didapatkan secara langsung dari partner usaha, biasanya diperoleh dari pihak lain, hal ini akan menimbulkan ketidaktepatan informasi. Keterbatasan akses terhadap data akuntansi bagi pemakai laporan keuangan meliputi kendala waktu, ketelitian dan tenaga. Pemakai laporan keuangan kemudian lebih mempercayakan kepada pihak auditor independen untuk memeriksa laporan keuangan. b. Motif penyedia informasi Adanya motif tertentu pihak penyedia informasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyajian informasinya. Penyebab dari hal ini adalah karena adanya kepercayaan yang sangat tinggi mengenai harapan masa depan dan juga karena adanya unsur kesengajaan memberi kesan baik kepada pihak lain.


Hal tersebut menjadikan informasi tidak benar, ketidakteraturan ini dapat berupa mark-up angka, dan penjelasan tidak memadai. c. Banyaknya data Luasnya usaha organisasi membuat semakin kompleks dan banyaknya transaksi usaha. Jika setiap departemen yang ada dalam organisasi tersebut tidak memiliki prosedur yang tepat dalam menjalankan usahanya, kemungkinan kesalahan baik kecil maupun besar tidak dapat terdeteksi, sehingga menyebabkan menumpuknya kesalahan yang akan berefek pada ketidaktepatan pencatatan informasi dalam pembukuan. Hal ini akan membuat ketidakakuratan laporan keuangan. d. Kompleksitas transaksi Perkembangan perusahaan yang pesat membuat transaksi keuangan semakin kompleks, dan semakin sulit untuk dicatat dengan baik. Peraturan akuntansi yang bersinggungan dengan entitas lain membuat masalah menjadi penting dan sulit. Penyajian laporan keuangan yang semakin kompleks karena dunia bisnis yang selalu berkembang pesat mengakibatkan semakin tingginya resiko kesalahan interprestasi dan penyajian laporan keuangan. Masalah ini tentunya akan mempengaruhi pemakai laporan keuangan yang semakin sulit dalam mengevaluasi kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu audit laporan keuangan diperlukan untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang telah dibuat manajemen. e. Perbedaan kepentingan Manajemen akan berusaha agar laporan keuangan memperlihatkan kinerja yang baik, dengan meningkatkan laba dengan mengubah perlakuan akuntansi. Para pemakai laporan keuangan memiliki kepentingan lain yang berbeda dengan manajemen, dimana pemegang saham mengharapkan deviden besar, tapi kreditur lebih senang jika tidak ada pembagian deviden. Sehingga dibutuhkan kepastian laporan keuangan yang bebas dari konflik kepentingan. Laporan keuangan perlu di audit untuk menentukan kewajaran laporan keuangan. Audit laporan keuangan diperlukan unuk meningkatkan keyakinan pemakai laporan keuangan. 2.3.2. Audit Operasional Menurut William P. Leonard (2002) Audit operasional sebagai suatu pengujian yang menyeluruh dan konstruktif dari struktur organisasi suatu perusahaan, lembaga atau cabang dari pemerintah atau setiap komponen dari padanya, seperti suatu divisi atau departemen, dan rencana dan tujuannya, alat operasionalnya, dan utilisasi manusia dan fasilitas fisik.


Menurut Tunggal, A. W. (2008), audit operasional merupakan audit atas operasi yang dilaksanakan dari sudut pandang manajemen untuk menilai ekonomi, efisiensi, dan efektifitas dari setiap dan seluruh operasi, terbatas hanya pada keinginan manajemen. Disamping itu dalam bukunya, Boynton, Johnson & Kell yang diterjemahkan oleh Rajoe, P. A, Gania, G, & Budi, I. S. (2003 : 498) menyatakan “audit operasional adalah suatu proses sistematis yang mengevaluasi efektifitas, efisiensi, dan kehematan operasi organisasi yang berada dalam pengendalian manajemen serta melaporkan kepada orang-orang yang tepat hasil-hasil evaluasi tersebut beserta rekomendasi perbaikan. Menurut Amir Abadi Yusuf (2006 : 4) dalam bukunya Auditing Pendekatan Terpadu, menyatakan bahwa audit kepatuhan merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi dari suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitasnya.

Menurut Amin Wijaya Tunggal (2001), meskipun terdapat beberapa perbedaan dari definisi audit operasional, dapat disimpulkan bahwa audit operasional merupakan: 1. Proses yang sistematis Seperti dalam audit laporan keuangan, audit operasional juga mencakup serangkaian langkah atau prosedur yang terstruktur dan terorganisasi. Aspek ini mencakup perencanaan yang tepat, mendapatkan dana secara objektif serta menilai bukti yang berkaitan dengan aktivitas yang diaudit. 2. Menilai operasi organisasi Penilaian operasi organisasi didasarkan pada suatu kriteria yang ditetapkan atau yang disetujui. Dalam audit operasional, kriteria sering dinyatakan dalam standar kinerja (performance standards) yang ditetapkan oleh manajemen. Namun dalam beberapa hal, standar-standar ini mungkin juga ditetapkan oleh industri. Kriteria penilaian organisasi ini sering kali kurang jelas didefinisikan dibandingkan kriteria yang digunakan dalam audit laporan keuangan. Pemeriksaan operasional mengukur tingkat


korespondensi antara kinerja aktual dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. 3. Efektifitas, efisiensi dan ekonomi operasi Tujuan utama dari audit operasional adalah membantu manajemen organisasi yang diaudit untuk dapat memperbaiki efektivitas, efisiensi dan ekonomi operasi organisasinya. Ini berarti bahwa audit operasional memfokuskan pada masa yang akan datang dan hal ini berlawanan langsung dengan audit laporan keuangan yang mempunyai fokus historis. 4. Melaporkan kepada orang yang tepat Penerima laporan audit operasional yang tepat adalah manajemen atau individual yang meminta diadakannya audit, kecuali kalau pelaksanaan audit tersebut diminta oleh pihak ketiga, dan pembagian laporan dilakukan tetap dalam entitas bersangkutan. Dalam kebanyakan hal, dewan komisaris atau panitia audit menerima salinan laporan audit operasional. 5. Rekomendasi atau perbaikan Tidak seperti audit laporan keuangan, suatu audit operasional tidak berakhir sampai dengan pelaporan hasil temuan audit, melainkan diperluas untuk dibuatkannya rekomendasi-rekomendasi yang bertujuan untuk perbaikan manajemen organisasi yang diaudit. Mulyadi (2002 : 32) menyatakan tujuan audit operasional adalah untuk : 1. Mengevaluasi kinerja 2. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan 3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Karena luasnya ruang lingkup pelaksanaan evaluasi terhadap keefektifan operasional adalah tidak mungkin untuk menentukan ciri-ciri pelaksanaan audit operasional secara pasti. Menurut Agoes (2004), tujuan dilakukannya audit operasional adalah sebagai berikut : 1. Untuk menilai kinerja manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan. 2. Untuk menilai apakah berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis.


3. Untuk menilai efektifitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. 4. Memastikan ketaatan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan, rencana-rencana, prosedur serta persyaratan peraturan pemerintah. 5. Mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan tindakan preventif yang akan diambil. 6. Untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada manajemen puncak untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam penerapan struktur pengendalian intern, sistem pengendalian manajemen dan prosedur operasional perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dari kegiatan operasional perusahaan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya audit operasional menurut Tunggal (2000 : 14) adalah : 1. Memberi informasi operasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. 2. Membantu manajemen dalam mengevaluasi catatan, laporanlaporan dan pengendalian. 3. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang ditetapkan, rencana-rencana, prosedur serta persyaratan peraturan pemerintah. 4. Mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan tindakan preventif yang akan diambil. 5. Menilai ekonomisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk memperkecil pemborosan. 6. Menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan. 7. Menyediakan tempat pelatihan untuk personil dalam seluruh fase operasi perusahaan. Menurut Guy dkk, (2003 : 421) audit operasional biasanya dirancang untuk memenuhi satu atau lebih tujuan berikut : 1. Menilai Kinerja. Setiap audit operasional meliputi penilaian kinerja organisasi yang ditelaah. Penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kegiatan organisasi dengan tujuan, seperti kebijakan, standar, dan sasaran organisasi yang ditetapkan manajemen atau pihak yang menugaskan, serta dengan kriteria penilaian lain yang sesuai. 2. Mengidentifikasi Peluang Perbaikan. Peningkatan efektivitas, efisiensi, dan ekonomi merupakan kategori yang luas dari pengklasifikasian sebagian besar perbaikan. Auditor dapat mengidentifikasi peluang perbaikan tertentu dengan


mewawancari individu (apakah dari dalam atau dari luar organisasi), mengobservasi operasi, menelaah laporan masa lalu atau masa berjalan, mempelajari transaksi, membandingkan dengan standar industri, menggunakan mertimbangan profesional berdasarkan pengalaman, atau menggunakan sarana dan cara lain yang sesuai. 3. Mengembangkan Rekomendasi untuk Perbaikan atau Tindakan Lebih Lanjut. Sifat dan luas rekomendasi akan berkembang secara beragam selama pelaksanaan audit operasional. Audit operasional dikenal sebagai audit yang berkonsentrasi pada efektivitas dan efisiensi organisasi. Efektivitas mengukur seberapa berhasil suatu organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Efisiensi mengukur seberapa baik suatu entitas menggunakan sumberdayanya dalam mencapai tujuannya. Menurut Guy dkk, (2003 : 421-424) struktur umum dari audit operasional adalah proses lima tahap, yaitu : 1. Pengenalan Sebelum memulai suatu audit operasional, auditor (atau konsultan) terlebih dahulu harus mengenali kegiatan atau fungsi yang sedang di audit. Untuk melaksanakan hal ini, auditor menelaah latar belakang informasi, tujuan, struktur organisasi, dan pengendalian kegiatan atau fungsi yang sedang di audit, serta menentukan hubungannya dengan entitas secara keseluruhan. 2. Survei Selama tahap survei dari audit operasional, yang lebih dikenal sebagai survei pendahuluan (preliminary survey), auditor harus berusaha untuk mengidentifikasi bidang masalah dan bidang penting yang menjadi kunci keberhasilan kegiatan atau fungsi yang sedang di audit. 3. Pengembangan Program Pada awalnya auditor menyusun program pekerjaan, berdasarkan tujuan audit, yang merinci pengujian dan analisis yang harus dilaksanakan atas bidang-bidang yang dianggap "penting" dari hasil survei pendahuluan. Disamping itu, auditor juga menjadwalkan kegiatan kerja, menugaskan personel yang sesuai, menentukan keterlibatan personel lainnya dalam penugasan, serta menelaah kertas kerja audit. 4. Pelaksanaan Audit Pelaksanaan audit merupakan tahap utama dari audit operasional. Auditor melaksanakan prosedur audit yang telah ditentukan dalam


program audit untuk mengumpulkan bukti-bukti, melakukan analisis, menarik kesimpulan, dan mengembangkan rekomendasi. Selama melakukan pekerjaan lapangan, auditor harus menyelesaikan setiap langkah audit yang spesifik dan mencapai tujuan audit secara keseluruhan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi. 5. Pelaporan Tahap pelaporan merupakan tahap yang penting bagi keberhasilan keseluruhan audit operasional yang dilakukan. Laporan audit operasional pada umumnya mengandung dua unsur utama, yaitu tujuan penugasan, ruang lingkup, dan pendekatan, serta temuantemuan khusus dan rekomendasi. Masalah-masalah yang dapat diungkapkan melalui audit operasional antara lain adalah sebagai berikut : 1. Kekurangan dalam perencanaan seperti kurang atau tidak adanya rencana standar, kebijakan dan prosedur yang baik dalam ruang lingkup fungsional maupun operasional kegiatan perusahaan 2. Lemahnya struktur organisasi dan pola penempatan personil 3. Kelemahan dalam pengelolaan bahan dan fasilitas 4. Sistem pengawasan manajemen tidak efektif 5. Prosedur administrasi intern yang buruk Menurut Effendi, Antonius (2004) dalam bukunya peranan Audit Operasional dalam Menunjang Efektifitas Penjualan, tumbuhnya rasa tidak puas dan adanya tuntutan yang meningkat terhadap akuntabilitas manajemen dari perusahaan publik mengakibatkan perlunya mempertimbangkan kemungkinan audit kinerja sebagai sebuah mandatori


2.3.3. Audit Kepatuhan Menurut Mulyadi (2002) Audit ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peratuan, dan undang-undang tertentu . Kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam audit kepatuhan berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Menurut Abdul Halim (2003 : 5-7) Audit kepatuhan adalah pengevaluasian yang dilakukan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu telah sesuai dengan aturan, regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Menurut Amir Abadi Yusuf (2006 : 4) dalam bukunya “Auditing Pendekatan

Terpadu”,

menyatakan

bahwa:

audit

kepatuhan

Bertujuan

mempertimbangkan apakah pengguna laporan telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Audit kepatuhan bertujuan untuk menentukan apakah audit telah mengikuti kebijakan, prosedur dan peraturan yang telah ditentukan pihak otoritasnya lebih tinggi. Manajemen bertanggung jawab untuk menjamin bahwa entitas yang dikelolanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atas aktivitasnya. Tanggung jawab ini mencakup pengidentifikasian peraturan yang berlaku dan penyusunan pengendalian intern yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai bahwa entitas tersebut mematuhi peraturan. Hasil audit kepatuhan berupa pernyataan temuan atau tingkat kepatuhan. Hasil audit kepatuhan dilaporkan kepada pemberi tugas yaitu


pimpinan organisasi, karena pimpinan organisasi yang paling berkepentingan atas dipatuhinya prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. 2.4. Pemeriksaan Intern Pengertian audit internal menurut Guy, Wayne dan Alan yang diterjemahkan oleh Paul A Rajoe dan Ichsan Setia Budi (2003 : 408) dalam bukunya Auditing 2, adalah sebagai berikut : “Suatu fungsi penilai independen yang dibentuk dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai jasa bagi organisasi.” Pengertian lain mengenai audit internal menurut Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya Internal Auditing (2005 : 3) adalah sebagai berikut : “Audit internal adalah pekerjaan penilaian yang bebas (independen) didalam suatu organisasi meninjau kegiatan-kegiatan perusahaan guna memenuhi kebutuhan pimpinan.” Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah suatu kegiatan independen dalam suatu organisasi yang memberikan jasa untuk memeriksa, mengevaluasi dan memberikan nilai tambah bagi kegiatan operasi perusahaan

Audit

internal

merupakan

bagian

dari

fungsi

pengawasan

pengendalian internal yang menguji keefektifan pengendalian lain. IAI (2001: 319.2) mendefinisikan : “Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas-yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan, yaitu: 1. keandalan pelaporan keuangan, 2. efektivitas dan efesiensi operasi, dan 3. kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.


Pengertian rekomendasi auditor menurut Sawyer dalam bukunya Internal Auditing, yang diterjemahkan oleh Desi Andhariani (2000 : 11) yaitu : “Rekomendasi auditor merupakan pendapat auditor yang dipertimbangkan mengenai suatu situasi tertentu dan harus mencerminkan pengetahuan dan penilaian auditor mengenai pokok persoalannya dalam arti apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya.” Hiro Tugiman dalam bukunya Standar Profesional Audit Internal (2001

:

45),

menyatakan

bahwa

“Rekomendasi

adalah

sasaran

yang

menganjurkan, membenarkan, dan menguatkan”. Dari dua pengertian ditas dapat disimpulkan bahwa rekomendasi merupakan pendapat auditor berupa sasaran yang menganjurkan mengenai suatu situasi tertentu. Rekomendasi harus dirancang sedemikian rupa guna memperbaiki kondisi yang memerlukan perbaikan. Rekomendasi harus disusun secara logis namun tidak berarti bahwa rekomendasi tersebut hanya berhubungan dengan masalah-masalah diidentifikasikan dalam temuan-temuan pengauditan. Biasanya rekomendasi juga harus dihubungkan dengan pribadi dari prilaku-prilaku masingmasing. Rekomendasi tertentu harus ditujukan untuk temuan-temuan tertentu sehingga ada mata rantai hubungan antara temuan dan rekomendasi. Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Definisi efektivitas menurut R. A. Supriyono dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen (2000 : 33), Efektivitas adalah hubungan antara


keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang dicapai semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian tertentu maka dapat dikatakan semakin efektif unit tersebut. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya. Menurut Sukrisno Agoes (2004 : 222) : Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut : 1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. 2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedurprosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. 3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan. 4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. 5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen. 6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Menurut Hudri Chandry (2009 : 10), wewenang dan tanggung jawab auditor intern dalam suatu organisasi juga harus ditetapkan secara jelas oleh pimpinan. Wewenang tersebut harus memberikan keleluasan auditor intern untuk melakukan audit terhadap catatan-catatan, harta milik, operasi/aktivitas yang sedang berjalan dan para pegawai badan usaha.


Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan secara lebih terperinci mengenai tanggungjawab auditor internal dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2001 : 322.1), yaitu : Auditor internal bertanggungjawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan, rekomendasi dan informasi kepada manajemen entitas dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara wewenamg dan tanggungjawabnya tersebut. Auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya. Menurut Hiro Tugiman (2006 : 68) audit intern harus melaporkan hasil audit yang dilaksanakannya yaitu: 1. Laporan tertulis yang ditandatanngani oleh ketua audit intern. 2. Pemeriksa intern harus terlebih dahulu mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi. 3. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat terstruktur dan tepat waktu. 4. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan. 5. Laporan mencantumkan berbagai rekomendasi. 6. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan. 7. Pimpinan audit intern mereview dan menyetujui laporan audit. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka audit internal harus berada diluar fungsi lini suatu organisasi, kedudukannya independen dari auditee. Auditor internal wajib memberikan informasi bagi manajemen pengambil keputusan yang berkaitan dengan perasional perusahaan, sehingga selalu memerlukan dukungan dari manajemen. Informasi dari auditor internal tidak banyak dimanfaatkan bagi pihak ekstern karena independennya terbatas.


2.5. Fungsi Kepegawaian dan Sistem Penggajian 2.5.1. Fungsi Kepegawaian Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji karyawan, kenaikan pangkat dan standar gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan, kenaikan pangkat dan standar gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. Menurut Mangkunegara (2002 : 2) bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan

terhadap

pengadaan

pengembangan,

pemberian

balas

jasa,

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahaan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Hasibuan (2002 : 10) bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Dalam mengelola dan mengatur karyawan tidaklah mudah karena manusia mempunyai pikiran, perasaan, status dan latar belakang yang berbeda. Karyawan tidak dapat diatur dan dikuasai sepenuhnya dengan mudah, berbeda dengan mesin, modal gedung dan lain-lain. Jelasnya manajemen sumber daya manusia mengatur tenaga kerja yang dimiliki organisasi yang sedemikian rupa sehingga dapat terwujud tujuan organisasi, kepuasan karyawan dan masyarakat.


Menurut Hasibuan (2007 : 21) fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi sebagai berikut : 1. Perencanaan Merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan efektif serta efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan ini untuk menetapkan program kepegawaian. Program kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 2. Pengorganisasian Kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasinya, dalam bagan organisasi (organization chart). Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. 3. Pengarahan Kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerjasama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin dengan kepemimpinannya memerintah bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. 4. Pengendalian Kegiatan mengendalikan semua karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Bila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan atau penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan ini meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. 5. Pengadaan Proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan. 6. Pengembangan Proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan (training). 7. Kompensasi Pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak langsung (indirect) uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikannya kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak, adil diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum Pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi.


8. Pengintegrasian Kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. 9. Pemeliharaan Kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerjasama sampai pensiun. 10.Kedisiplinan Merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujudnya tujuan yang maksimal. Kedesiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturanperaturan perusahaan dan norma-norma sosial. 11.Pemberhentian Putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebabsebab lainnya. Pelepasan ini diatur oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 1964. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan organisasi yang telah ditetapkan maupun tujuan individu dalam organisasi. Peranan manajemen sumber daya manusia baik fungsi yang bersifat manajerial maupun operasional sangat menunjang dalam usaha-usaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Melalui fungsi-fungsi tersebut, manajemen sumber daya manusia berusaha menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan karyawan sehingga mereka selalu dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. 2.5.2. Sistem Penggajian Menurut Hariandja (2002). gaji merupakan salah satu unsur yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, sebab gaji adalah alat untuk


memenuhi berbagai kebutuhan pegawai, sehingga dengan gaji yang diberikan pegawai akan termotivasi untuk bekerja lebih giat. Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi mendefinisikan gaji (salary) sebagai pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer dan dibayarkan secara perbulan. Dokumen-dokumen

yang

digunakan

dalam

sistem

akuntansi

penggajian menurut Mulyadi (2008 : 374) dalam bukunya sebagai berikut : 1. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah Umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Misalnya, pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah dan lain-lain. 2. Kartu jam hadir Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. 3. Kartu jam kerja Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung. 4. Daftar gaji dan upah Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. 5. Rekap daftar gaji dan upah Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah perdepartemennya, yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. 6. Surat pernyataan gaji dan upah Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji atau upah. 7. Amplop gaji dan upah Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada karyawan di dalam amplop. 8. Bukti kas keluar Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan, berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah.


Menurut

Mulyadi

(2008),

Prosedur

sistem

penggajian

yang

diselenggarakan dengan menggunakan komputer terdiri dari : 1. Bagian gaji Bagian gaji menerima kartu jam kerja dan tiket jam kerja dari berbagai departemen. Atas dasar dokumen ini, bagian gaji akan membandingkan kedua dokumen, memasukkan data gaji ke komputer, dan mengarsipkan kedua dokumen tersebut urut waktu. 2. Departemen pengolahan data Setelah menerima input gaji, bagian ini akan menjalankan program pengurutan data. Hasilnya adalah data gaji yang telah urut. Selanjutnya bagian ini menjalankan program pembuatan cek dengan menggunakan file induk penggajian dan file buku besar. 3. Bagian utang Bagian ini menerima daftar gaji dari departemen pengolahan data. Atas dasar gaji tersebut, bagian utang akan memberikan otorisasi dan membuat voucher. Selanjutnya voucher dan daftar gaji diserahkan ke bagian utang. 4. Kasir Bagian ini mula-mula menerima cek gaji. Selanjutnya bagian ini juga menerima voucher dan daftar gaji, kemudian memeriksa dan menandatangani cek dan membatalkan (mengecap lunas voucher). Kemudian kasir akan mendistribusikan dokumen-dokumen tersebut. 5. Bagian gaji Atas dasar daftar gaji yang diterima, bagian gaji akan mencocokkan dengan arsip kartu kerja dan tiket jam kerja. Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diarsipkan urut tanggal. Selain upah dan gaji yang diterima oleh setiap karyawan, masih ada kompensasi lain yang dapat mempengaruhi pada penerimaan penghasilan yaitu berupa insentif. Insentif sebagai balas jasa yang diterima oleh setiap karyawan akan dipengaruhi oleh adanya prestasi yang optimal, dimana sebagai alat ukur yang digunakan adalah hasil kerja yang melebihi standar yang ditetapkan perusahaan yang telah dicapai karyawan dalam kurun waktu tertentu. Menurut Mondy dan Noe yang dikutip dari Marwansyah dan Mukaram (2000 : 130) insentif terbagi menjadi dua kelompok, yaitu :


1. Financial Insentive Merupakan insentif dalam bentuk material (uang) yang biasa diberikan secara bersaman dengan upah atau gaji. Insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki prestasi kerja melebihi standar kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Financial insentive ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu : a. Finansial insentif langsung, terdiri dari atas pembayaran yang diterima oleh seseorang berbentuk gaji/upah, bonus dan komisi. b. Finansial insentif tidak langsung, meliputi semua balas jasa finansial yang tidak termasuk ke dalam finansial insentif langsung seperti tunjangan-tunjangan, asuransi, bantuan social karyawan dan sebagainya. 2. Non Financial Insentive Non financial insentive terdiri atas berbagai bentuk kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaannya itu sendiri, atau berupa lingkungan fisik tempat seseorang ini bekerja. Kepuasan dari pekerjaan ini dapat dilihat dengan adanya tanggung jawab dari karyawan dalam mengerjakan tugas yang dibebankan kepadanya, adanya peluang dalam mengembangkan diri, tugas-tugas yang menarik serta merasa tertantang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kepuasan yang berasal dari lingkungan kerja adalah rekan-rekan kerja yang menyenangkan, atasan yang kompeten dan kondisi kerja yang nyaman. Baik financial insentive maupun non financial insentive masing-masing memegang peranan dalam memberikan dorongan yang memungkinkan karyawan untuk memberikan prestasi kerja yang optimal. Bentuk-bentuk ini mempunyai hubungan yang erat satu sama lainnya dan juga saling melengkapi sehingga tujuan dari pemberian insentif itu dapat tercapai. 2.6. Kerangka Konseptual Mulyadi (2002) mendefinisikan pemeriksaan (auditing) sebagai suatu proses sitematik untuk memperoleh dan mengevaluasi buktu secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.


Menurut William C. Boynton, Raymon N Johnson dan Walter G. Kell yang diterjemahkan oleh Budi S. I (2003 : 7) audit laporan keuangan mencakup perolehan dan pengevaluasian bukti-bukti atas laporan keuangan entitas yang menjadi dasar untuk menyatakan pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menurut Tunggal, A. W. (2008), audit operasional merupakan audit atas operasi yang dilaksanakan dari sudut pandang manajemen untuk menilai ekonomi, efisiensi, dan efektifitas dari setiap dan seluruh operasi, terbatas hanya pada keinginan manajemen. Menurut Amir Abadi Yusuf (2006 : 4) dalam bukunya “Auditing Pendekatan

Terpadu”,

menyatakan

bahwa:

audit

kepatuhan

Bertujuan

mempertimbangkan apakah pengguna laporan telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Menurut Mulyadi (2002 : 29), audit intern adalah : auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Menurut Abdurrahmat Fathoni (2006 : 8) Sumber Daya Manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut. Waktu, tenaga dan kemampuannya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu.


Menurut Mulyadi (2001 : 17) Sistem akuntansi gaji dan upah dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji dan upah karyawan dan pembayarannya, perancangan system akuntansi penggajian dan pengupahan ini harus dapat menjamin validitas, otorisasi kelengkapan, klasifikasi penilaian, ketepatan waktu dan ketepatan posting serta ikhtisar dari setiap transaksi penggajian dan pengupahan. Perusahaan juga harus melakukan pengendalian terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan dikatakan berjalan baik apabila seluruh kegiatannya telah berjalan sesuai dengan standar operasional perusahaan yang berlaku. Gambar 2.1 Kerangka Konseptual PT. Agung Sumatera Samudera Abadi

Pemeriksaan Operasional

Fungsi Kepegawaian dan Sistem Penggajian

2.7. Tinjauan Penelitian Terdahulu Beberapa

tinjauan

terdahulu

berkaitan

dengan

pemeriksaan

operasional atas fungsi kepegawaian dan sistem penggajian. Adapun tinjauan penelitian terdahulu tersebut antara lain :


No. Nama Peneliti A. Judul Penelitian

Tahun Penelitian Masalah Yang Diteliti

Metode Penelitian Hasil Temuan

Tine Novarita Manfaat Audit Operasional dalam Menunjang Efektifitas Pengendalian Internal Penggajian (Studi Kasus pada PT. Bank Mega Tbk Bandung) 2006 Adapun masalah yang diteliti oleh penulis adalah: 1. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan audit operasional atas penggajian yang diterapkan pada perusahaan. 2. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan pengendalian internal atas penggajian yang diterapkan pada perusahaan. 3. Untuk mengetahui peranan audit internal atas penggajian pada perusahaan. Deskriptif analitis Audit operasional dapat menunjang efektifitas pengendalian internal penggajian

Perbedaan penelitian Tine Novarita dengan penelitian peneliti adalah penelitian terdahulu hanya di dapat penjelasan mengenai pengendalian internal penggajian sedangkan penelitian peneliti yaitu di dapat penjelasan mengenai kinerja karyawan sebanding dengan gaji yang diperoleh karena adanya sistem absensi yang terkomputerisasi yang dapat menentukan keefektifan kinerja karyawan.

No. Nama Peneliti B. Judul Penelitian Tahun Penelitian Masalah Yang Diteliti

Metode Penelitian

Nova Anggraini Audit Operasional Atas Sistem Penggajian Pada PT. Berkatkuria Mitraabadi 2008 Untuk menilai sistem penggajian perubahan atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur penggajian yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen, apakah sudah berjalan efektif dan efisien. Menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu penelitan kepustakaan dan penelitian


Hasil Temuan

lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sistem kebijakan penggajian perusahaan sudah cukup baik, walaupun masih banyak terdapat kelemahan seperti tidak adanya sistem komputer untuk menghitung gaji, telatnya pembayaran gaji dan lain-lain yang ada dalam perusahaan yang perlu diperbaiki agar kegiatan operasional sistem penggajian dapat berjalan efektif dan efisien.

Perbedaaan penelitian Nova Anggraini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adanya sistem absensi yang terkomputerisasi sehingga dapat menentukan kinerja karyawan sehingga bagian sistem penggajian dapat menentukan apakah karyawan tersebut dapat memperoleh bonus ataupun pengurangan gaji dari kinerja karyawan. No. Nama Peneliti C. Judul Penelitian

Tahun Penelitian Masalah Yang Diteliti

Metode Penelitian Hasil Temuan

Siti Latifatul Arifa Audit Operasional Untuk Menilai Efektivitas Fungsi Sumber Daya Manusia (Studi Kasus Pada Pabrik Kertas PT. Setia Kawan Makmur Sejahtera) 2010 Adapun masalah yang diteliti oleh penulis adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan fungsi sumber daya manusia yang ada di PT. Setia Kawan Makmur Sejahtera? 2. Kelemahan-kelemahan apa saja yang ditemukan dalam pencapaian tujuan fungsi sumber daya manusia pada PT. Setia Kawan Makmur Sejahtera? 3. Alternatif perbaikan apa saja yang dapat dilakukan untuk mencapai efektivitas fungsi sumber daya manusia pada PT. Setia Kawan Makmur Sejahtera? Metode Kualitatif Hasil yang dapat disimpulkan penulis adalah pengelolaan fungsi SDM pada PT. Setia Kawan Makmur Sejahtera secara umum telah cukup


efektif sesuai dengan peraturan yang ada di perusahaan maupun UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah berjalan secara efektif. Fungsi yang lain yaitu fungsi pelatihan dan pengembangan, fungsi kompensasi, dan fungsi keselamatan kerja belum dilaksanakan secara efektif, baik karena kebijakan perusahaan kurang memadai maupun dikarenakan kesadaran karyawan yang masih rendah. Perbedaaan penelitian Siti Alifatul Arifa dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sistem kerja pegawai, yaitu adanya sistem absensi yang terkomputerisasi untuk mengukur tingkat kedisiplinan karyawan. 2.8. Hipotesis Erlina (2008 : 49) menyatakan bahwa : Hipotesis penelitian adalah proporsi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris. Proporsi merupakan ungkapan atau pernyataan yang dapat dipercaya, dapat disangkal, atau diuji kebenarannya mengenai konsep atau konstruk yang menjelaskan atau memprediksi fenomena-fenomena. Hipotesis merupakan penjelasan sementara mengenai perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Berdasarkan perumusan masalah dalam kerangka konseptual di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : H1 : Adanya pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan operasional atas fungsi kepegawaian terhadap perusahaan H2 : Adanya pengaruh yang signifikan atas system penggajian terhadap perusahaan


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents