BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.8 Teori Pembangunan Ekonomi Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi (sistem perekonomian) serta sikap dari output itu sendiri (Irawan dan Suparmoko, 2002). Studi pembangunan ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang paling menggairahkan dan menantang dari disiplin ilmu ekonomi. Ahli ilmu ekonomi pembangunan pertama adalah Adam Smith yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Wealth of Nations terbit pada tahun 1776. Buku ini diyakini sebagai pelopor mengenai pembangunan ekonomi. Namun ada beberapa kalangan yang menyatakan bahwasannya ilmu ekonomi pembangunan itu bukan merupakan cabang khusus dari ilmu ekonomi, seperti cabang-cabang ilmu ekonomi lainnya yang memiliki ciri khas seperti halnya ilmu makroekonomi, ilmu ekonomi ketenagakerjaan, ilmu keuangan publik atau ilmu ekonomi moneter. Pandangan para penentangnya tersebut menyatakan bahwa ilmu ekonomi pembangunan itu hanyalah merupakan campuran dari berbagai cabang ilmu ekonomi tersebut di

Universitas Sumatera Utara

atas, yang memusatkan perhatian khusus kepada perekonomian di masing-masing negara-negara Afrika, Asia, Amerika Latin (Todaro, 2008). Ekonomi pembangunan mempunyai cakupan yang cukup luas, selain mengupas tentang cara-cara alokasi sumber daya produktif langka yang seefisien mungkin serta kesinambungan pertumbuhannya dari waktu ke waktu. Ekonomi pembangunan juga memperhatikan mekanisme-mekanisme ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan baik yang terkandung di sektor swasta maupun di sektor pemerintah/publik. Semua mekanisme tersebut sangat diperlukan untuk memperbaiki taraf hidup manusia secara cepat (Todaro, 2008). Menurut Arsyad (2004) beberapa bidang penting yang dianalisis dalam ekonomi pembangunan antara lain: masalah pertumbuhan ekonomi, masalah kemiskinan, masalah pembentukan modal, masalah pengerahan tabungan, masalah bantuan luar negeri. Faktor penting lainnya menyebabkan keadaan tersebut adalah ketiadaan teori-teori pembangunan yang dapat menciptakan suatu kerangka dasar yang berlaku umum dalam memberikan gambaran mengenai proses pembangunan ekonomi. Para ekonom sampai saat ini belum mencapai kesepakatan mengenai faktor-faktor apa yang memegang peranan paling penting dalam pembangunan ekonomi dan bagaimana mekanisme proses pembangunan ekonomi tersebut terjadi. Keberhasilan pembangunan ekonomi menurut Todaro dalam Arsyad (2004) ditunjukkan oleh 3 (tiga) nilai pokok: 1. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs);


2. Meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia; 3. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan GNP per tahun saja. Pembangunan ekonomi itu bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan di atas maka pembangunan ekonomi pada umumnya didefenisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi tersebut dapat dilihat dan dianalisis. Dengan cara tersebut dapat diketahui deretan peristiwa yang timbul dan akan mewujudkan peningkatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya. Selanjutnya pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan itu merupakan penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Biasanya laju pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan GDP/GNP.


Namun demikian cara tersebut mempunyai kelemahan karena cara itu tidak secara tepat menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang dicapai. Dalam jangka waktu tertentu, pada saat GDP/GNP dihitung, disamping akan terdapat pertambahan dalam kegiatan ekonomi masyarakat pertambahan penduduk pun terjadi. Dengan demikian, sebagian pertambahan hasil kegiatan ekonomi tersebut harus digunakan untuk mempertinggi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jika tingkat pertambahan GDP/GNP sama dengan atau lebih rendah daripada tingkat pertambahan penduduk, maka pendapatan perkapita akan tetap sama atau bahkan menurun. Ini berarti bahwa pertambahan GDP/GNP tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat (Arsyad, 2004).

2.9 Teori Pengembangan Wilayah Wilayah adalah suatu area geografis yang memiliki ciri tertentu dan merupakan media bagi segala sesuatu untuk berlokasi dan berinteraksi (Sumodiningrat, 2004). Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu. Sebuah wilayah adalah suatu area geografis yang memiliki ciri tertentu dan merupakan media lokasi berinteraksi (Nugroho, 2004). Berdasarkan fungsi dan sifatnya, wilayah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tipe (Nugroho, 2004), yaitu:


1. Wilayah fungsional, merupakan wilayah yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan saling melengkapi. Tiap komponen mempunyai peran tersendiri menyumbang terhadap pembangunan daerah. Hal ini tercermin dalam perilaku para pelaku ekonomi yang saling tergantung terhadap yang lain. Konsep wilayah nodal adalah wilayah fungsional. Suatu wilayah nodal terdiri dari sekelompok wilayah, beberapa wilayah akan menjadi wilayah simpul kecil yang diikat oleh wilayah perdagangan besar. Disini interaksi ekonomi menjadi penting dalam hubungan antar wilayah. 2. Wilayah homogeny, merupakan wilayah yang dikelompokkan berdasarkan kemiripan dalam aspek tertentu. Kemiripan yang dimaksud meliputi sumber daya alam (iklim dan sumber mineral), sosial (agama, suku, dan budaya) dan ekonomi (mata pencaharian). Kategori wilayah biasanya berdasarkan pada klasifikasi tersebut. Misalnya, kita sering mendengar wilayah beriklim sejuk dan beriklim panas. Wilayah kumuh dan wilayah teratur, wilayah orang kaya dan wilayah orang miskin, dan wilayah pertanian dan wilayah pertambangan. 3. Wilayah Administratif, merupakan wilayah yang selalu dikaitkan dengan pemerintah dalam rangka pengelolaan organisasi kepemerintahan. Wilayah administrasi dibedakan menjadi wilayah provinsi, wilayah kabupaten, wilayah kecamatan, dan wilayah pedesaan. Pembedaan wilayah ini lebih didasarkan lingkup tanggung jawab administrasi dan sangat hierarkis. Di dalam prakteknya pembagian wilayah di Indonesia didasarkan atas pembagian wilayah administrasi. Oleh karena itu wilayah negara dibagi menjadi wilayah-wilayah atau wilayah-wilayah ekonomi berdasarkan satuan administrasi


yang ada. Pembagian wilayah berdasarkan administrasi akan lebih mudah untuk diakses dan dianalisis, karena pada umumnya pengumpulan data di berbagai wilayah atau negara didasarkan kepada satuan administratifnya. Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihanpilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia (Safi’i, 2008). Pembangunan adalah usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri (Kartasamita dalam Safi’i, 2008) Pembangunan ekonomi wilayah adalah suatu proses di mana pemerintah wilayah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan memberntuk suatu pola kemitraan antara pemerintah wilayah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2004). Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi wilayah adalah pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan wilayah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (wilayah). orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari wilayah tersebut dalam proses pembangunan


untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan 2 (dua) hal penting yaitu: mencegah penyalahgunaan (wilayah, waktu) dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berkembang (Miller D dan Roo, 1999). Dasar konsepsional pembangunan wilayah umumnya tidak dijelaskan secara eksplisit. Pengertiannya lebih bermakna praktis (utilitarian), yaitu pembangunan wilayah dianggap mampu secara efektif menghadapi permasalahan pembangunan di wilayah. Pengertian dan penerapan pembangunan wilayah umumnya dikaitkan dengan kebijakan ekonomi atau keputusan politik yang berhubungan dengan alokasi secara spasial dari kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, kesepakatan nasional yang menyangkut sistem politik dan pemerintahan, atau aturan mendasar lainnya, sangat menentukan pengertian dari pembangunan wilayah (Nugroho dan Dahuri, 2004). Wilayah yang dilalui infrastruktur transportasi, inti kota (wilayah maju) yang tidak mampu menampung pesatnya perkembangan pembangunan yang terjadi sehingga mendorong berkembangnya berbagai sektor menimbulkan munculnya kota-kota baru dan kawasan industri hingga berakhir pada berkurangnya wilayah pertanian dan permukiman (El-Khoury R dan Robbins E, 2004). Pembangunan ekonomi wilayah pada hakekatnya melakukan pembahasan mengenai dua hal yaitu berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu wilayah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tertentu. Pembangunan wilayah pada dasarnya merupakan fungsi dari sumber daya alam, tenaga kerja, investasi, enterpreuneurship, transportasi, komunikasi, komposisi industri,


teknologi, luas wilayah, pasar ekspor, situasi ekonomi internasional, kapasitas pemerintah wilayah, pengeluaran pemerintah pusat dan bantuan-bantuan pembangunan

(Arsyad,

2005).

Teori

pembangunan

wilayah

mengalami

perkembangan mengingat teori pembangunan yang dikenal selama ini tidak dapat menjawab secara tuntas dan komprehensif. Suatu paradigma baru teori pembangunan ekonomi adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.1 Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Wilayah Komponen Konsep Lama Konsep Baru Kesempatan kerja Semakin banyak Perusahaan harus perusahaan = semakin mengembangkan pekerjaan banyak peluang kerja yang sesuai dengan kondisi penduduk wilayah Basis pembangunan

Pengembangan sektor ekonomi

Pengembangan lembagalembaga ekonomi baru.

Aset-aset lokasi

Keunggulan komparatif Keunggulan komparatif didasarkan kepada aset didasarkan pada kualitas fisik lingkungan.

Sumber daya pengetahuan

Ketersediaan angkatan kerja.

Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi.

Sumber : Arsyad (2005) Pengembangan Wilayah dapat diuraikan melalui berbagai teori yang berkembang, yang meliputi: a. Teori Ekonomi Neoklasik Peranan teori ekonomi Neo Klasik tidak terlalu besar dalam menganalisis pembangunan wilayah (regional) karena teori ini tidak memiliki dimensi spasial yang signifikan. Namun demikian, teori ini memberikan 2 konsep pokok

dalam

pembangunan

ekonomi

wilayah

yaitu

keseimbangan

(equilibrium) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian


akan mencapai kesembangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari wilayah yang tingkat upah tinggi menuju ke wilayah yang tingkat upah rendah. b. Teori basis ekonomi Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar wilayah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk di ekspor, akan menghasilkan kekayaan wilayah dan penciptaan peluang kerja (job creation). Strategi pembangunan wilayah yang muncul yang didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan/batasan terhadap perusahaanperusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di wilayah tersebut. Kelemahan model ini adalah bahwa model ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global. Namun demikian, model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi. c. Teori Lokasi Para ekonom regional sering mengatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah yaitu: lokasi, lokasi dan lokasi! Pertanyaan tersebut sangat masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan


industri. Perusahaan cendrung untuk meminimumkan biayanya dengan cara memilih lokasi yang memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar. Model pengembangan industri kuno menyatakan bahwa lokasi yang terbaik adalah biaya yang termurah antara bahan baku dengan pasar. Tentu saja banyak variabel lainnya yang mempengaruhi kualitas atau suitabilitas suatu lokasi misalnya upah tenaga kerja, ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas-fasilitas pendidikan dan latihan (diklat), kualitas pemerintah wilayah dan tanggung jawabnya, dan sanitasi. Perusahaan-perusahaan yang berbeda membutuhkan kombinasi-kombinasi yang berbeda pula atas faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, sering kali masyarakat berusaha untuk memanipulasi biaya dari faktor-faktor tersebut untuk menarik perusahaan-perusahaan industri. Keterbatasan dari teori lokasi ini pada saat sekarang adalah bahwa teknologi dan komunikasi modern telah mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang. d. Teori tempat Sentral Teori tempat sentral (central place theory) menganggap bahwa ada hirarki tempat (hierarchy of places). Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu permukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk wilayah yang mendukungnya. Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi wilayah, baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Misalnya, perlunya melakukan pembedaan fungsi antara wilayah-wilayah yang bertetangga (berbatasan). Beberapa wilayah bisa menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan lainnya


hanya sebagai wilayah pemukiman. Seorang ahli pembangunan ekonomi wilayah dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan peranan fungsional mereka dalam sestem ekonomi wilayah. e. Teori Kausasi Kumulatif Kondisi wilayah-wilayah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari tesis kausasi kumulatif (cumulative causation) ini. Kekuatan-kekuatan pasar cendrung memperparah kesenjangan antara wilayahwilayah tersebut (maju versus terbelakang). Wilayah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding wilayah-wilayah lainnya. Hal ini yang disebut Myrdal (1957) sebagai backwash effects.

2.9.1

Pelaku-Pelaku Pengembangan Wilayah Salah satu kunci keberhasilan implementasi desentralisasi adalah

bagaimana pemerintah wilayah bisa berperan dan bertindak secara tepat didalam perubahan yang terjadi. Termasuk di dalam peran ini adalah bagaimana membuka ruang menampung partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah. oleh karena itu, penguatan kapasitas pemerintah wilayah dalam tataran perencanaan pembangunan, perlu menghidupkan partisipasi masyarakat yang dicirikan berkembangnya inisiatif lokal di pihak lain, mensinergikan inisiatif lokal yang potensial berhasil dalam mengisi program desentralisasi. Dalam pelaksanaan desentralisasi pelimpahan wewenang dan fiskal dalam melaksanakan pembangunan lokal sangatlah penting. Peranan masyarakat lokal ini bisa dimulai dengan pertama, memberi ruang mengembangkan prakarsa (inisiatif) dalam mengisi pembangunan di wilayah. oleh karena itu, barometer


keberhasilan desentralisasi adalah munculnya inisiatif membangun (apapun defenisinya) yang dapat diakomodasikan pemerintah, masyarakat bisnis, dan perorangan dalam memajukan dunia usaha (sektor swasta) diikuti infrastruktur dan perbaikan kualitas SDM merupakan faktor kunci dimana inisiatif wilayah tersebut dapat diberi ruang yang luas. Inisiatif dapat diartikan sebagai suatu gagasan atau prakarsa dari dunia swasta, masyarakat dan pemerintahan. Inisiatif wilayah dapat diartikan sebagai gagasan atau prakarsa yang tumbuh dari individu atau kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Tantangan Globalisasi Ekonomi Lokal    

Pasar terbuka

Aliran modal Aliran informasi Aliran tenaga kerja

Respon Wilayah    

Desentralisasi

Fasilitas investasi Fasilitas perdagangan domestik dan ekspor Merperkuat pemerintahan dan kelembagaan ekonomi lokal Mengembangkan SDM terampil

   

Terbuka Pengelolaan fiskal tepat sasaran Kerjasama antar wilayah Pertanggungjawaban (demokrasi)

Inisiatif Lokal   

Meningkatkan kemampuan masyarakat

Memperkuat kelembagaan sosial Pengembangan partisipasi dalam: - Pengembangan teknologi - Mobilisasi sumberdaya - Membangun wilayah - Mengembangkan ekspor

Strategi Perubahan pembangunan ekonomi lokal   

Adopsi pembangunan wilayah yang cocok Memperkuat sektor swasta Menjamin keamanan dan pelaksanaan hukum

Gambar 2.1 Kaitan Elemen Globalisasi Ekonomi, Desentralisasi dan Pembangunan Ekonomi Lokal


Program-program yang akan dilakukan dalam pengembangan wilayah harus dirancang dan dilaksanakan oleh, serta ditujukan bagi kepentingankepentingan bersama para pelaku-pelakunya yaitu: 1. Pemerintah, yang akan bertugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi maupun administrasi seluruh program-program di dalam proses pengembangan wilayah sebagai bagian dari tugas-tugasnya di dalam pengaturan wilayah sebagai wilayah. Termasuk juga sebagai tugas pemerintah adalah menciptakan iklim sosial dan politik serta keamanan yang menunjang serta menyediakan kemudahan-kemudahan seperti pemberian pinjaman, hibah, atau rangsangan pajak, bagi pemilik modal/dunia usaha yang berperan serta, bantuan mengembangkan sumberdaya manusia, transportasi serta fasilitas-fasilitas sanitasi, dan berbagai tingkat pengaturan Pemerintah Pusat dalam penyediaan lahan (pemerintah); 2. Masyarakat, dalam melaksanakan pengembangan wilayah sebaiknya program yang akan dilaksanakan harus bersifat menampung yang disalurkan melewati Dewan Perwakilan Rakyat (daerah). Dengan demikian masyarakat akan bersedia berperan sebagai subyek dan pelaku aktif pengembangan wilayah, sehingga akan memberikan peran sertanya secara maksimal; 3. Dunia usaha/pemilik modal, yang akan berperan sebagai pemasok jasa, keahlian atau expertise, dana maupun material yang diperlukan. Mereka akan mendapatkan lapangan usaha, dan keuntungan dari usaha serta peran sertanya di dalam pelaksanaan pengembangan wilayah, dengan terciptanya pasar bagi produk-produk mereka.


2.9.2

Prinsip-Prinsip Pengembangan Wilayah Tiap kawasan andalan mempunyai konstelasi permasalahan yang berbeda-

beda. Strategi pengembangannya harus mencerminkan keseimbangan dengan seluruh program pembangunan di seluruh tanah air (pendekatan keseimbangan). Dengan pendekatan keseimbangan, diupayakan untuk menciptakan keserasian laju pertumbuhan antar kawasan andalan dan wilayah. Artinya kebijaksanaan nasional harus diintegrasikan dengan program-program pembangunan wilayah (regional) dan kawasan andalan. Kawasan andalan yang lebih potensial dan prospektif seharusnya diberikan perhatian yang lebih besar (Adisasmita, 2005). Dengan dapat diatasinya kendala-kendala utama yang bersifat umum di atas, para pelaku pengembangan wilayah bersama-sama menentukan: 1. Visi pengembangan wilayah Yaitu penentuan atas perspektif sasaran serta masa depan apa yang ingin dicapai dengan pengembangan wilayah yang akan dilakukan di dalam periode yang dijadwalkan. 2. Misi pengembangan wilayah Yaitu tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban, usaha-usaha dan tanggung jawab yang akan diemban oleh masing-masing pelaku beserta sektor-sektor/satuan kerja-satuan kerja dan unsur-unsurnya baik vertikal maupun horisontal, dalam pelaksanaan pengembangan wilayah untuk mencapai visi yang telah ditentukan dan disetujui bersama. Penentuan misi-misi sektoral/satuan kerja ini akan berlandaskan tugas-tugas pokok dan fungsi masing-masing sektor/satuan kerja.


3. Penyusunan strategi atau rencana pengembangan wilayah Yaitu kerangka kerja maupun pentahapan dari program-program sektor/satuan kerja yang akan dilaksanakan oleh para pelaku dan unsur-unsurnya untuk melaksanakan pengembangan wilayah. Rencana pengembangan wilayah kini umumnya berusaha memusatkan pada beberapa titik pengembangan yang dipilih berdasarkan sifat-sifat geografik dan daerah yang unggul atau tersedianya bahan-bahan baku atau lain-lain kelebihan yang menjanjikan harapan terbaik untuk keberhasilan pembangunan (Mulyanto, 2008).

2.10Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Salah satu ukuran yang dipergunakan untuk menilai kinerja perekonomian wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting yang harus dicapai dalam setiap kebijakan ekonomi yang direncanakan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan disertai dengan pemerataan pembangunan, sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan, wilayah sebaiknya lebih memperhatikan keunggulan-keunggulan dan karakteristik yang dimiliki setiap wilayah tersebut. Partisipasi masyarakat di wilayah dalam pembangunan akan dapat meningkatkan pendapatan perkapita yang nantinya akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat sehingga masyarakat akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Peningkatan pendapatan per kapita akan mendorong aktivitas ekonomi, karena permintaan yang meningkat sebagai akibat dari peningkatan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.


Menurut Boediono (1999) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses tersebut, karena proses mengandung unsur dinamis. Para teoritis ilmu ekonomi pembangunan hingga sekarang, masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoritisi tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tenteram yang dirasakan masyarakat luas. Todaro (2008) menyatakan bahwa ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi di setiap negara adalah : 1. Akumulasi modal (capital accumulation), meliputi semua jenis investasi baru yang ditanamkan pada pabrik baru, tanah, peralatan fisik dan pembinaan sumber daya manusia juga dapat meningkatkan kualitasnya, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output atau pendapatan pada masa yang akan datang. 2. Pertumbuhan penduduk (growth in population) maksudnya adalah dengan pertumbuhan penduduk diikuti oleh pertumbuhan tenaga kerja sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Ini berarti dengan pertambahan penduduk akan menambah jumlah produktivitas. Pertumbuhan penduduk yang lebih besar akan menyebabkan pertumbuhan pasar domestik akan lebih besar, namun positif atau negatifnya pertumbuhan penduduk dalam pembangunan ekonomi sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian tersebut untuk menyerap setiap tambahan angkatan kerja.


3. Kemajuan

teknologi

(technological

merupakan

progress)

sumber

pertumbuhan ekonomi yang paling penting, karena dengan kemajuan teknologi akan ditemukan cara baru ataupun teknologi baru untuk menggantikan cara-cara lama sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Arsyad (2005) menyebutkan bahwa teori kutub pertumbuhan yang dipopulerkan oleh ekonom Perroux menyatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai darah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang merupakan pusat (kutub) pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Inti teori dari Perroux adalah sebagai berikut : 1. Dalam proses perubahan akan timbul industri unggulan yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan suatu wilayah. Karena keterkaitan antar industri sangat erat, maka perkembangan industri unggulan akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan erat dengan industri unggulan tersebut. 2. Pemusatan industri pada suatu wilayah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antarwilayah sehingga perkembangan industri di wilayah tersebut akan mempengaruhi perkembangan wilayah-wilayah lainnya. 3. Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (industri unggulan) dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang tergantung dengan industri unggulan/pusat pertumbuhan. Wilayah yang relatif maju/aktif akan mempengaruhi wilayah-wilayah yang relatif pasif.


Menurut Ardani (1992), pada dasarnya teori-teori yang mengemukakan tentang pertumbuhan suatu wilayah dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu pertama inward looking theory, menganalisis pertumbuhan yang diakibatkan oleh intern wilayah itu sendiri misalnya the export base theory dan the sector theory dan yang kedua outward oriented theory yang menekankan pada mekanisme yang mendasari penurunan pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah ke wilayah lain. Kedua pendekatan ini dalam penyerapannya antara satu dengan lainnya bisa saling melengkapi. Untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi wilayah dapat digunakan Tipologi Klassen sebagai alat analisis. Sjafrizal (1997) menjelaskan bahwa dengan menggunakan alat analisis ini dapat diperoleh empat

klasifikasi

pertumbuhan

masing-masing

wilayah

yaitu

wilayah

pertumbuhan cepat (rapid growth region), wilayah tertekan (retarded region), wilayah sedang bertumbuh (growing region) dan wilayah relatif tertinggal (relatively backward region). Kuncoro dan Aswandi (2002) menggunakan alat analisis ini untuk mengklasifikasikan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi ke dalam empat kelompok, yaitu (a) Low growth, high income, (b) High growth, high income, (c) High growth, low income, dan (d) Low growth, low income. Istilah pertumbuhan wilayah dan perkembangan wilayah sesungguhnya tidak bermakna sama. Sekalipun keduanya merajuk pada bertambahnya suatu ukuran wilayah tertentu, menurut Parr (1999), perkembangan wilayah senantiasa disertai dengan perubahan struktural. Pertumbuhan dan perkembangan suatu


wilayah merupakan suatu proses kontinu sebagai hasil dari berbagai pengambilan keputusan di dalam ataupun yang mempengaruhi suatu wilayah. Proses yang terjadi sangat kompleks, melibatkan aspek ekonomi, aspek sosial, lingkungan, dan politik (pemerintah) sehingga pada hakikatnya merupakan suatu “sistem” pembangunan wilayah yang tidak dapat dipisahkan. Sekalipun demikian, upaya mempelajari pertumbuhan wilayah, setidaknya dengan melihat tahapantahapannya, akan memberikan wacana yang lebih mendalam. Parr (1999) mengemukakan bahwa wilayah tumbuh dan berkembang dapat didekati melalui teori sektor (sector theory) dan teori tahapan perkembangan (development stages theory). Teori sektor diadopsi dari Fisher dan Clark yang mengemukakan bahwa berkembangnya wilayah, atau perekonomian nasional, dihubungkan dengan transformasi struktur ekonomi dalam tiga sektor utama, yaitu primer (pertanian, kehutanan, perikanan), sekunder (pertambangan, manufaktur, konstruksi, utilitas publik), dan tersier (perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa). Perkembangan ditandai oleh penggunaan sumber daya – dan manfaatnya – yang menurun di sektor primer, meningkat di sektor tersier, dan meningkat hingga pada suatu tingkat tertentu di sektor sekunder. Sementara itu, teori tahapan perkembangan dikemukakan oleh para pakar seperti Rostow, Fisher, Hoover, Thompson, Perloff, dan Stabler. Teori ini dianggap lebih mengadopsi unsur spasial dan sekaligus menjembatani kelemahan teori sektor. Pertumbuhan dan perkembangan wilayah dapat digambarkan melalui lima tahapan (Thompson 1965 dalam Blair 1991). Pertama, tahapan spesialisasi ekspor. Dalam tahapan pertama, wilayah dicirikan oleh adanya industri yang


dominan. Pertumbuhan wilayah sangat bergantung pada produk yang dihasilkan oleh industri tersebut, antara lain minyak, hasil perkebunan dan pertanian, dan produk-produk primer lainnya. Industri demikian dimiliki oleh banyak negara dalam awal pertumbuhannya. Kedua, tahapan ekspor kompleks. Tahapan ini menggambarkan bahwa wilayah telah mampu mengekspor selain komoditas dominan juga komoditas lainnya. Misalnya saja, komoditas dominan yang diekspor sebelumnya adalah minyak bumi mentah, maka dalam tahapan kedua wilayah juga mengekspor industri (metode) teknologi penambangan (”kaitan ke belakang”) dan produkproduk turunan dari minyak bumi (”kaitan ke depan”), misalnya premium, solar, dan bahan baku plastik. Ketiga, tahapan kematangan ekonomi. Tahapan ketiga menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi wilayah telah terdiversifikasi dengan munculnya industri substitusi impor, yakni industri yang memproduksi barang dan jasa yang sebelumnya harus diimpor dari luar wilayah. Tahapan ketiga juga memberikan tanda kemandirian wilayah dibandingkan wilayah lainnya. Keempat, tahap pembentukan metropolis (regional metropolis). Tahapan ini memperlihatkan bahwa wilayah telah menjadi pusat kegiatan ekonomi untuk mempengaruhi dan melayani kebutuhan barang dan jasa wilayah pinggiran. Dalam tahapan ini pengertian wilayah fungsional dapat diartikan bahwa aktivitas ekonomi wilayah lokal berfungsi sebagai pengikat dan pengendali kota-kota lain. Selain itu, volume aktivitas ekonomi ekspor sangat besar yang diiringan dengan kenaikan impor yang sangat signifikan.


Kelima, tahapan kemajuan teknis dan profesional (technical professional virtuosity). Tahapan ini memperlihatkan bahwa wilayah telah memberikan peran yang sangat nyata terhadap perekonomian nasional. Di dalam wilayah berkembang produk dan proses-proses produksi yang relatif canggih, baru, efisien, dan terspesialiasi. Aktivitas ekonomi telah mengandalkan inovasi, modifikasi, dan imitasi yang mengarah kepada pemenuhan kepuasan individual dibanding kepentingan masyarakat. Sistem ekonomi wilayah menjadi kompleks (economic reciprocating system), mengaitkan satu aktivitas dengan aktivitas ekonomi lainnya. Kerangka analisis untuk menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan wilayah dalam prinsipnya masih terkait dengan indikator makroekonomi umumnya atau dalam kerangka wilayah nasional. Analisis wilayah menjadi lebih relevan karena peubah-peubah yang dilibatkan lebih andal dan diselesaikan lebih komprehensif dari sekadar pertumbuhan ekonomi. Berikut disajikan tiga kerangka analisis yang umumnya telah banyak dikemukakan yaitu: 1. Analisis Shift-Share Analisis shift-share merupakan salah satu metode untuk menganalisis pertumbuhan wilayah. Dengan analisis ini, penyebab-penyebab pertumbuhan dan potensi peningkatan pertumbuhan di masa mendatang dapat diidentifikasi. Analisis shift-share membagi pertumbuhan wilayah dalam tiga komponen. Pertama, komponen potensi (share) menjelaskan bahwa pertumbuhan wilayah dibandingkan dengan atau ditampilkan mengikuti pertumbuhan nasional. Dengan demikian, pertumbuhan wilayah diperlakukan sama dengan pertumbuhan nasional. Kedua, komponen mix menjelaskan relatif kecepatan pertumbuhan wilayah dibanding nasional. Dalam komponen mix, disajikan


sektor-sektor dalam wilayah yang memiliki pertumbuhan lebih tinggi dibanding sektor yang sama pada tingkat nasional. Ketiga, komponen competitive menjelaskan relatif keunggulan kompetitif suatu sektor dalam wilayah dibanding secara nasional. Sektor yang memiliki keunggulan kompetitif berarti di dalamnya memiliki lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor yang bersangkutan. 2. Analisis Input-Output Pendekatan

input-output

merupakan

kerangka

komprehensif

untuk

menganalisis wilayah. Pendekatan ini mampu menggambarkan beragam sifat hubungan di antara sektor-sektor industri dan di antara sektor-sektor industri dengan komponen ekonomi lainnya (Isard 1972). Input-output dapat pula diaplikasikan dalam bidang ekologi sepanjang hubungan itu dapat dinyatakan. Penerapan

kerangka

input-output

dalam

perekonomian

nasional

dikembangkan oleh Wasilly Leontif pada tahun 1930-an. Penerapan pendekatan input-output memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain (a) memberikan deskripsi detil mengenai pertumbuhan ekonomi dengan melihat ketergantungan antarsektor dan sumber ekspor ataupun impor, (b) mampu menghitung besaran hasil dan kebutuhan inputnya pada permintaan akhir tertentu, (c) dapat menelusuri setiap perubahan permintaan akhir), (d) mampu mengintegrasikan relatif perubahan teknologi dan harga melalui perubahan koefisien teknologi. Sementara itu, kelemahannya adalah (a) asumsi-asumsinya sering tidak relevan dengan sistem produksi yang sesungguhnya – misalnya skala ekonomi, aglomerasi, substitusi masukan, dan perubahan teknologi, (b) pengumpulan data


memerlukan sumber daya yang besar, dan (c) hambatan terjadi dalam pengembangan model dinamik. 3. Analisis Pengganda Analisis pengganda (multiplier analysis) menyatakan tingkat ketergantungan sektor ekonomi. Analisis pengganda dapat dilakukan terhadap hasil, pendapatan, dam tenaga kerja. Yang ingin dilihat adalah seberapa jauh perubahan-perubahan dalam hasil, pendapatan, dan kesempatan tenaga kerja sebagai akibat perubahan permintaan suatu sektor. Tiap-tiap pengaruh ganda dapat dibedakan lagi ke dalam tipe I (jangka pendek dan jangka panjang) dan II (jangka pendek, jangka panjang dan induced). Pengganda tipe I memposisikan permintaan akhir konsumsi rumah tangga sebagai eksogen, yang menyajikan suatu sistem ekonomi terbuka. Rangsangan konsumsi rumah tangga ikut mempengaruhi sistem ekonomi dan hasil secara keseluruhan. Adapun pengganda II memposisikan konsumsi rumah tangga sebagai endogen. Dalam keadaan demikian, sistem ekonomi menjadi penutup, konsumsi rumah dipengaruhi komponen-komponen permintaan akhir lainnya. 4. Analisis Keterkaitan Analisis keterkaitan (linkage analysis) menyatakan tingkat ketergantungan antarsektor

dan

sejauhmana

sektor

tertentu

dipengaruhi

oleh

dan

mempengaruhi sektor lainnya. Kaitan antarsektor dapat diidentifikasi berdasarkan arah penggunaan hasil dan masukan sebagai kaitan ke depan (forward linkage) dan ke belakang (backward linkage). Sama halnya dengan analisis pengganda, analisis keterkaitan dapat dilakukan terhadap hasil (keterkaitan antar industri), perubahan pendapatan, dan kesempatan kerja.


2.11Distribusi Pendapatan dan Pengukurannya Di dalam suatu perekonomian pendapatan tercipta melalui suatu kegiatan produksi. Kegiatan produksi berlangsung dengan bantuan faktor-faktornya, seperti tanah, tenaga kerja, modal dan enterpreneur. Di satu pihak ada perusahaan yang melakukan produksi dan di pihak lain ada kelompok masyarakat selaku penyedia faktor-faktor produksi. Di dalam perputaran kegiatan perekonomian, antara perusahaan dan rumah tangga (masyarakat) terjadi arus timbal balik. Pihak rumah tangga menerima pembayaran atas harga dari faktor produksi yang disediakan berupa gaji/upah, sewa bunga dan keuntungan. Pihak perusahaan menerima pembayaran sebagai harga barang dan jasa yang diproduksikan. Dari proses ini menimbulkan semacam pola pembagian pendapatan, yang pada dasarnya dapat merupakan suatu ukuran tentang keadaan distribusi pendapatan, yang dalam konteks teori ekonomi merupakan salah satu indikator dalam pembangunan ekonomi seperti telah dijelaskan sebelumnya. Pada dasarnya ada dua pendekatan analitis di dalam menilai distribusi pendapatan, yaitu: a) Distribusi pendapatan fungsional yang berasal dari teori produktivitas marginal, atau lebih dikenal sebagai distribusi balas jasa input dalam teori ekonomi mikro, b) Distribusi pendapatan antar kelompok, atau distribusi besarnya pendapatan relatif terhadap total. Pendekatan ini merupakan konsep empiris untuk menentukan atau menilai bagaimana pendapatan total populasi telah terbagi diantara unit-unit penerima pendapatan. Konsep distribusi pendapatan fungsional adalah sumbangan dari para ahli ekonomi klasik yang tertarik pada distribusi pendapatan di antara penduduk, dan


dengan anggapan yang disederhanakan yakni pemilikan dari faktor-faktor produksi utama. Konsep dari pendekatan ini, melacak pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan produksi yang diikutsertakan dalam kegiatan tersebut. Perangkat analisisnya adalah fungsi produksi serta alokasi faktor-faktor produksi yang diikutsertakan dalam fungsi. Pendekatan ini jarang dipakai karena teori mendasarinya menilai hubungan antara balas jasa input yang dipergunakan dengan output yang dihasilkan di dalam suatu proses produksi spesifik. Pendekatan yang lazim digunakan adalah pendekatan kedua, atau distribusi pendapatan antar kelompok. Pada pendekatan ini ada dua cara yang lazim digunakan untuk langsung menilai status distribusi pendapatan yaitu : a) penaksiran distribusi persentase pendapatan yang diterima masing-masing golongan, b) penaksiran dengan indikator khusus. Penaksiran pertama dilakukan dengan membagi kelompok-kelompok pendapatan ke dalam decile atau quantile yang akan menggambarkan pola pembagian pendapatan di dalam suatu kelompok masyarakat. Hasil dari pengelompokkan ini merupakan suatu dasar untuk menggambarkan sebuah kurva Lorenz. Kurva ini memperlihatkan hubungan kuantitatif yang sebenarnya (actual) antara persentase penerima penghasilan dan persentase jumlah penghasilan yang mereka terima sebenarnya dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun (Todaro, 2008). Penaksiran yang kedua adalah menilai atau mengukur suatu distribusi pendapatan berdasarkan indikator yang seringkali didekati dengan cara statistik dan cara empiris. Cara statistik terdiri dari range, perbedaan relatif, varian, Koefisien Pearson dan lainnya. Cara empiris meliputi Koefisien Pareto, Koefisien Gini, Index Gibrat, Index Kuznets, Index Theil, Index Oshima dan lainnya.


Pendekatan lain yang seringkali digunakan untuk melengkapi kedua pendekatan terdahulu, yakni pendekatan absolut dengan menggunakan ukuran batas kemiskinan dan kebutuhan dasar manusia. Ukuran yang sering digunakan: kebutuhan kalori dan protein, ukuran Sejogyo dan ukuran dari Bank Dunia. Berbagai macam alat pengukuran banyak dijumpai dalam mengukur tingkat distribusi pendapatan penduduk. Diantara alat tersebut yang sangat umum dipergunakan adalah Gini Indeks. 1. Gini Indeks Rumus: n

G i = 1 - ∑ ( P i - P i – 1 ) ( Q i + Q i-1 ), 0 ≤ G i ≤ 1 i-1

Dimana: Pi = % kumulatif jumlah penduduk Qi = % kumulatif jumlah pendapatan Gi = 0, Perfect Equality Gi = 1, Perfect Inequality 2. Kurva Lorenz Kurva Lorenz secara umum sering dipergunakan untuk menggambarkan bentuk ketimpangan yang terjadi terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Kurva Lorenz digambarkan pada sebuah bidang persegi bujur sangkar dengan bantuan garis diagonalnya. Semakin dekat kurva ini dengan diagonalnya, berarti ketimpangan yang terjadi semakin rendah dan sebaliknya semakin melebar kurva ini menjauhi diagonal berarti ketimpangan yang terjadi semakin


tinggi. Bentuk Kurva Lorenz biasanya digambarkan berdasarkan data yang diperoleh setelah menghitung angka Gini atau seperti terlihat pada gambar berikut ini: B

100%

% Qi

A 100%

% Pi

0

Gambar 2.2. Kurva Lorenz 3. Kriteria Bank Dunia Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di dalam menentukan tingkat ketimpangan yang terjadi dalam distribusi pendapatan penduduk, maka penduduk dibagi menjadi tiga kategori yaitu: a. 20% Penduduk pendapatan tinggi b. 40% Penduduk pendapatan sedang c. 40% Penduduk pendapatan rendah Dengan kriteria ketimpangan. a. Tinggi, 40% penduduk pendapatan rendah menerima pendapatan nasional <12%, b. Sedang, 40% penduduk pendapatan rendah menerima pendapatan nasional 12%-17%, dan c. Rendah, 40% penduduk pendapatan rendah menerima pendapatan nasional >17%.


Ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan menggunakan Williamson Index dan ukuran ketimpangan lainnya. Selanjutnya dilanjutkan pula dengan pembahasan tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia yang dilanjutkan dengan faktor-faktor utama yang menentukan ketimpangan tersebut. Terakhir dilakukan pembahasan tentang beberapa kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Wilayah untuk penanggulangan ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut (Sjafrizal, 2008). Ketimpangan pembangunan ekonomi dan penghapusan kemiskinan merupakan permasalahan dalam pembangunan. Lewat pemahaman yang mendalam akan masalah ketimpangan pembangunan ekonomi dan kemiskinan dapat memberikan dasar yang baik untuk menganalisis masalah pembangunan yang lebih khusus agar permasalahan pembangunan ini bisa dipecahkan dengan perencanaan pembangunan yang lebih baik (Arsyad, 2004). Ketimpangan pembangunan ekonomi dapat mengakibatkan konsekuensi sosial dalam pembangunan itu sendiri. Konsekuensi dari ketimpangan pembangunan ekonomi adalah rendahnya

mobilitas sosial dan dapat

menyebabkan kemiskinan (Colclough, 1990). Ketimpangan pembangunan ekonomi dari waktu kewaktu telah banyak dianalisis secara empiris dengan menggunakan pendekatan teori-teori yang ada (Harrison, 1984). Williamson (1965) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang


sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Pada tahap yang lebih “matang”, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antar wilayah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Ketimpangan pembangunan antar kecamatan dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (regional inequality) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson (Sjafrizal, 1997): IW 

 (Yi  Y )

2

fi / n

Y

Dimana: IW

= Indeks ketimpangan wilayah kecamatan

Yi

= Pendapatan per kapita di kecamatan i

Y

= Pendapatan per kapita rata-rata Kabupaten / Kota i

fi

= jumlah penduduk di kecamatan i

n

= jumlah penduduk Kabupaten / Kota i

2.12Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Wilayah Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan akibat langsung dari ketimpangan pelaksanaan pembangunan ekonomi. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pembangunan ekonomi merupakan salah satu masalah pokok dalam pembangunan, karena itu uraian berikut akan memusatkan perhatian pada kajian mengenai penyebab ketimpangan pembangunan ekonomi.


Ketimpangan pembangunan antar pusat dan wilayah atau wilayah dengan wilayah lainnya merupakan fenomena lama yang selalu ada. Hal ini disebabkan oleh faktor sumber daya manusia, investasi, bantuan pembangunan dan perbedaan awal pelaksanaan pembangunan. Menurut Adelman dan Morris (1973) dalam Arsyad (2004) secara umum yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang adalah pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita, inflasi yang dikarenakan pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang, ketidakmerataan pembangunan antarwilayah, capital intensive sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan lebih besar dibanding persentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah, rendahnya mobilitas sosial, kebijakan industri substitusi impor yang berakibat pada peningkatan harga barang hasil industri, memburuknya nilai tukar bagi negara sedang berkembang dengan negara maju, dan hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain (Arsyad, 2004). Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan. Walaupun titik perhatian utama pada ketidakmerataan distribusi pendapatan dan harta kekayaan (asset), namun hal tersebut hanyalah merupakan sebagian kecil dari masalah ketidakmerataan yang lebih luas di negara sedang berkembang. Misalnya, ketidakmerataan kekuasaan, prestise, status, kepuasan kerja, tingkat partisipasi, kebebasan untuk memilih, dan lain-lain.


Lewat pemahaman yang mendalam akan masalah ketidakmerataan dan kemiskinan ini memberikan dasar yang baik untuk menganalisis masalah pembangunan yang lebih khusus seperti: pertumbuhan penduduk, pengangguran, pembangunan perdesaan, pendidikan, perdagangan internasional, dan sebagainya. Pembahasan masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan ini sebenarnya sulit untuk dipisahkan. Namun demikian, pada bagian ini lebih ditekankan pada pembahsan masalah distribusi pendapatan dengan menyinggung sedikit masalah kemiskinan. Sebuah cara yang sederhana untuk mendeteksi masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah dengan menggunakan kerangka kemiskinan produksi. Untuk menggambarkan analisis tersebut, produksi barang dalam sebuah perekonomian dibagi menjadi dua macam barang. Pertama adalah barang-barang kebutuhan pokok (necessity goods) seperti makanan poko, pakaian, perumahan sederhana, dan sebagainya, kedua, adalah barang-barang mewah seperti: mobil mewah, video, televisi, pakaian mewah, dan sebagainya. Dengan menganggap bahwa produksi sekarang terjadi pada batas kemungkinan produksi (dimana semua sumberdaya digunakan secara penuh dan efisien). Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana menentukan kombinasi antara barang-barang kebutuhan pokok dan barang mewah itu. Gambar 2.3 menggambarkan masalah tersebut. Pada sumbu vertikal digambarkan semua barang mewah secara keseluruhan, sedangkan sumbu horisontal melukiskan kelompok barang kebutuhan pokok. Oleh karena itu Production Possibility Curve (PPC) tersebut menggambarkan kombinasi


maksimum dari kedua macam barang tersebut yang dihasilkan perekonomian itu dengan cara mengunakan teknologi tertentu. Namun keadaan tersebut tidak menunjukkan secara jelas kombinasi yang mana di antara banyak kemungkinan yang akan dipilih. Barang mewah

A PPF

B

0

Barang kebutuhan pokok

Gambar 2.3. Pilihan Produksi Antara Barang Mewah Versus Barang Kebutuhan Pokok Sebagai contoh, GNP ril yang sama ditunjukkan pada titik A dan titik B pada gambar. Pada titik A banyak barang mewah dan sedikit barang kebutuhan pokok yang dihasilkan, sedangkan pada titik B sebaliknya. Bagi negara-negara yang berpendapatan rendah, kombinasi yang diharapkan adalah pada titik B. Tetapi faktor penentu utama bagi kombinasi output dalam perekonomian pasar dan campuran adalah tingkat permintaan efektif konsumen secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh posisi dan bentuk kurva permintaan masyarakat secara keseluruhan terutama sekali ditentukan oleh tingkat distribusi pendapatan nasional.


Dinegara yang tingkat GNP dan pendapatan per kapitanya rendah, semakin timpang distribusi pendapatan maka permintaan agregat akan semakin dipengaruhi oleh perilaku konsumsi orang-orang kaya. Oleh karena itu proses produksi konsumsi adalah pada titik A di mana orang kaya, biasanya proporsi pengeluarannya lebih banyak untuk barang mewah daripada kebutuhan pokok. Pada akhirnya keadaan ini tentunya akan menyebabkan kelompok miskin semakin menderita. Penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang menurut Irma Adelman & Cynthia Taft Morris (1973) dalam Arsyad (2004) antara lain: 1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita; 2. Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang; 3. Ketidakmerataan pembangunan antar wilayah; 4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital intensive) sehingga persentase pendapatan modal dan harta tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah; 5. Rendahnya mobilitas sosial; 6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis;


7. Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara sedang berkembang dalam

perdagangan

dengan

negara-negara

maju,

sebagai

akibat

ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang; 8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Menurut Williamson (dalam Sirojuzilam, 2010), kesenjangan/ketimpangan antarwilayah yang semakin membesar disebabkan (1) migrasi tenaga kerja antarwilayah bersifat selektif, para migran tersebut terdidik, berketerampilan tinggi, dan produktif, (2) migrasi kapital antarwilayah, adanya proses aglomerasi pada wilayah yang relatif kaya menyebabkan daya tarik tersendiri bagi investor wilayah lain yang berakibat terjadinya aliran kapital ke wilayah yang lebih maju, (3) pembangunan sarana publik pada wilayah yang lebih padat dan potensial berakibat mendorong terjadinya kesenjangan/ketimpangan antarwilayah lebih besar, (4) kurangnya keterkaitan antarwilayah yang dapat menyebabkan terhambatnya proses efek sebar dari proses pembangunan. Formula Indeks Williamson untuk mengetahui indeks ketimpangan dipergunakan nilai PDRB perkapita, dimana nilai yang diperoleh terletak antara nol dan satu (0

terjadinya ketimpangan regional yang besar dan apabila nilai yang diperoleh mendekati nol maka indikasi terjadinya ketimpangan regional kecil. Indeks Entropi Theil adalah merupakan salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui adanya ketimpangan regional. Dimana Indeks Entropi Theil ini dapat diurai menjadi dua sub indikasi yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan antarwilayah. Menurut Kuncoro (2001) bahwa konsep Entropi Theil dari distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Studi empiris yang dilakukan Theil dengan menggunakan Indeks Entropi menawarkan pandangan yang tajam mengenai

pendapatan

regional

perkapita

dan

kesenjangan

pendapatan,

kesenjangan internasional dan distribusi Produk Domestik Bruto dunia. Indeks Entropi Theil juga dapat menyebabkan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu ; sedang yang kedua juga penting ketika dikaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan/ketimpangan spasial. Sebagai contoh kesenjangan/ketimpangan antarwilayah dalam suatu negara dan antar subunit wilayah dalam suatu kawasan. Pada

tahap

awal

pembangunan

distribusi

pendapatan

cenderung

memburuk, untuk kemudian membaik. Pada tahap pertumbuhan awal akan terpusat di sektor industri modern (dalam model Lewis). Pada tahap ini, lapangan kerja terbatas, namun tingkat upah dan produktivitas tinggi. Pendapatan antara sektor industri modern dengan sektor pertanian tradisional pada awalnya akan melebar dengan cepat sebelum pada akhirnya menyempit kembali.


Simon Kuznets mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznets U-terbalik, karena perubahan longitudinal (time-series) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern, seiring dengan perkembangan sebuah negara dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern (Todaro, 2008). Menurut Fields dan Jakubson (2001) dalam penelitiannya yang mencoba mencari jawaban dari pembuktian hipotesis Kuznets dengan menunjukkan kombinasi data dari 35 negara, bahwa di berbagai negara-negara berkembang tidak terdapat hubungan yang kuat antara tingkat pendapatan perkapita dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Walaupun ketimpangan tidak mempunyai korelasi yang tinggi dengan pendapatan perkapita, namun masih ada sedikit kemungkinan terdapat korelasi non linier, seperti yang diisyaratkan oleh hipotesis kurva U-terbalik, jika negara-negara berpendapatan tinggi ikut dimasukkan ke dalam penelitian (Todaro, 2008). Untuk membuktikan atau menguji hipotesis Kuznets dapat digunakan analisis trend dan korelasi Pearson. Analisis trend antara indeks ketimpangan baik Indeks Williamson maupun Indeks Entropi Theil dihubungkan dengan PDRB perkapita dari suatu wilayah, dari hasil kurvanya dapat dilihat bentuk kecenderungannya berbentuk linier atau non linier. Hasil Korelasi Pearson dapat dilihat significant dan bentuk korelasinya positif atau negatif.


Menurut Young (1982), koefisien korelasi 0,70 sampai 1,00 (plus atau minus) menunjukkan adanya derajat asosiasi yang sangat tinggi. Korelasi yang tinggi 0,40 sampai di bawah 0,70 menunjukkan hubungan yang substansial. Apabila koefisiennnya di atas 0,20 sampai di bawah 0,40 menunjukkan adanya korelasi yang rendah, dan apabila kurang dari 0,20 sangat rendah (Subagyo dan Djarwanto, 2005).

2.13Penelitian Sebelumnya Di dalam sub bab ini akan dijelaskan tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan ketimpangan pembangunan. Kuznets yang telah berjasa besar dalam memelopori analisis polapola pertumbuhan historis di negara-negara maju telah mengemukakan bahwa pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan atau kesejahteraan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal secara luas sebagai konsep kurva Kuznets “U-terbalik” (Kuznets, 1955). Williamson meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi. Dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan ekonomi negara yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antar wilayah dan disparitas berkurang dengan signifikan (Williamson, 1965).


Pendapatan orang asing dipengaruhi bukan hanya oleh calon penawaran pendapatan tersebut, tetapi dipengaruhi juga oleh karakteristik lokasi yang lain, seperti tingkat permintaan, infrastruktur publik, persediaan perusahaan dan biaya tenaga kerja (Roberto, Basile, 2004). Akita (2001) melakukan penelitian untuk menaksir ketimpangan pendapatan wilayah regional di Cina pada periode tahun 1995-1998. Permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh Pemerintah Cina adalah masalah pemerataan pendapatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi antarprovinsi. Sejak adanya perubahan sistem ekonomi di bawah Deng Xiaoping dengan melakukan kebijakan “pintu terbuka” yang dimulai pada tahun 1978, Cina telah mencapai suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam dua dekade tersebut. Penelitian ini menggunakan alat analisis Theil Index berdasarkan pada DistrictLevel GDP dan data populasi jumlah penduduk. Penelitian ini juga melakukan suatu analisis ketimpangan bersarang dua tahap (two-stage) dikembangkan oleh Akita (2000), untuk meneliti faktor ketimpangan pendapatan regional. Ketimpangan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu ketimpangan dalam provinsi dan ketimpangan antarprovinsi. Alat analisis regresi juga digunakan untuk meneliti faktor-faktor yang mungkin sebagai penentu ketimpangan pendapatan dalam provinsi-provinsi. Akita (2004) mengukur ketimpangan regional GDP per kapita dan produktivitas tenaga kerja di Indonesia dari tahun 1993-1999 dengan koefisien variasi yang dibobot dan Theil Index. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional, diantaranya Koefisien Gini,


koefisien variasi yang dibobot (Williamson, 1965), perbedaan hasil logaritmis, dan Theil Index (Theil, 1967). Penelitian ini menggunakan koefisien variasi yang diboboti (weighted) dan Theil Index, untuk mengukur ketimpangan regional baik dalam sektor (within sector) maupun ketimpangan sektor (between sector). Metode-metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan tersebut sebenarnya sangat bervariasi baik melalui pendekatan parametrik maupun non parametrik (Heshmati, 2004). Ezcurra and Manuel (2006) meneliti Hubungan antara ketimpangan regional dan tingkat perkembangan ekonomi di 14 negara Eropa bagian Barat selama periode 1980-2002. Penelitian ini menggunakan metodologi semiparametric, dan hasilnya muncul indikasi bahwa adanya sebuah proses divergensi regional ketika sebuah tingkat perekembangan tertentu telah dicapai. Machael B dan Daniel F (2007) meneliti perkembangan dan kemunduran yang terjadi dalam ketimpangan wilayah. Penelitian ini menggunakan metode statistik dengan melihat tingkat pendapatan, infrastruktur wilayah dan selain menggunakan data primer penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa setelah ada perubahan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan bagi seluruh wilayah, maka ketimpangan semakin kecil sebelumnya kondisi pendapatan wilayah merupakan gini divergen. Pierow. G.Y. (2003) meneliti bentuk ketimpangan wilayah ditinjau dari pasar tenaga kerja di Jerman. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada saat beberapa kota di Jerman mengalami peningkatan jumlah


pengangguran,

ada

beberapa

kota

yang

mampu

menurunkan

angka

penggangguran karena kota-kota tersebut mampu manampung tenaga kerja lebih banyak di sektor industri. Bonar dan Alim (2004) menganalisis keterkaitan antar sektor ekonomi, multiplier output, multiplier nilai tambah dan distribusi pendapatan rumah tangga di Jawa. Hasil studi menunjukkan bahwa: (1) sektor industri makanan, minuman dan tembakau, serta sektor perdagangan, restoran dan hotel relatif lebih berorientasi pasar, sehingga kurang mampu menarik sektor-sektor yang di belakangnya untuk tumbuh, (2) sektor kehutanan dan perburuan dengan sektor industri kayu dan barang-barang dari kayu, kurang terkait secara vertikal, (3) injeksi ekonomi pada sektor manapun selalu lebih menguntungkan golongan rumah tangga di kota daripada golongan rumah tangga di desa, dan (4) umumnya distribusi kenaikan pendapatan rumah tangga di Jawa berada pada posisi divergen. Jika pemerintah dapat menata ulang posisi sektor industri makanan, minuman dan tembakau serta sektor perdagangan, restoran dan hotel, maka output sektor-sektor lainnya akan meningkat, yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Bonar dan Susilowati (2008) menganalisis dampak berbagai kebijakan ekonomi di sektor agroindustri terhadap distribusi pendapatan sektoral, tenaga kerja dan rumah tangga. Kebijakan ekonomi yang dimaksud adalah kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah, ekspor, investasi dan insentif pajak. Analisis menggunakan model Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Simulasi kebijakan di sektor agroindustri dilanjutkan untuk menganalisis distribusi pendapatan


menggunakan data SNSE dan SUSENAS. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ekspor, investasi dan insentif pajak di sektor agroindustri berdampak menurunkan kesenjangan pendapatan sektoral, tenaga kerja dan rumah tangga. Kebijakan ekspor dan investasi di sektor agroindustri makanan berdampak menurunkan kesenjangan pendapatan lebih besar dibandingkan kebijakan di sektor agroindustri non makanan. Kebijakan ekonomi yang paling efektif menurunkan kesenjangan pendapatan adalah meningkatkan investasi di sektor agroindustri prioritas. Firman dan Herlina (2004) meneliti tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pada peternak sapi perah di wilayah kerja KUD Sinar Jaya Kabupaten Bandung. Objek dari penelitian ini adalah peternak sapi perah yang menjadi anggota koperasi. Jumlah responden yang dipilih untuk dijadikan sampel sebanyak 69 orang yang dilakukan secara proporsional. Hasil analisis pada tingkat kemiskinan dilakukan berdasarkan dua standar kemiskinan, yaitu berdasarkan Biro Pusat Statistik dan Bank Dunia. Adapun kondisi kemiskinan dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu miskin persistent dan miskin transient/vulnerable. Tingkat kemiskinan yang terjadi pada peternak sapi perah di wilayah KUD tersebut menunjukkan jumlah peternak miskin yang dikategorikan miskin persistent sebanyak 14 orang (20,29%) berdasarkan standar BPS atau 24 orang (34,78%) berdasarkan standar Bank Dunia. Sedangkan responden yang dikategorikan sebagai miskin vulnerable sebanyak 32 orang (46,38%) berdasarkan standar BPS atau 22 orang (31,88%) berdasarkan standar Bank Dunia. Berdasarkan analisis tersebut menunjukkan bahwa yang tidak termasuk kategori


miskin berjumlah 23 orang (baik berdasarkan standar BPS ataupun Bank Dunia). Bila ditinjau dari tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dari parat peternak sapi perah di wilayah tersebut menunjukan nilai Gini Rationya sebesar 0,2149. Ini berarti bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di tingkat peternak sapi perah relatif rendah. Rendahnya tingkat ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa antara peternak kaya dan miskin tidak terjadi gap yang lebar. Hal ini menandakan bahwa jumlah kepemilikan ternak tidak dapat dijadikan ukuran untuk melihat ketimpangan namun produktivitas dan kualitas susu-lah yang berpengaruh terhadap pendapatan peternak. Dinlersoz, Emin M. (2004) meneliti bahwa sebagian didorong oleh perbedaan dalam komposisi industri lintas kota, untuk beberapa kota industri yang lebih besar cenderung mengakomodasi lebih banyak pekerja melalui sebuah ekspansi pada pembangunan industri, namun rata-rata ukuran pembangunan tidak berpengaruh signifikan.

2.14Keaslian Penelitian Berbagai penelitian telah banyak dilakukan terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di wilayah yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sebagai acuan dan sebagai pembanding, maka perlu diuraikan secara singkat mengenai penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini dalam bentuk tabel sebagai berikut :


Tabel 2.2 Matriks Hasil Penelitian Terkait Dengan Ketimpangan No

Peneliti

Sumber

Topik/Lokasi

Masalah

Metode

Hasil Penelitian Ketimpangan pendapatan wilayah di Indonesia masih sangat besar meskipun sektor pertambangan tidak diikutsertakan.

1

Akita (2004)

IUJ Research Institute Working Paper 2004-3

Sectoral Decomposition of Regional Income Inequality in Indonesia a Comparison with Postwar Japan (19931999)

Ketimpangan Theil pendapatan Index wilayah di Indonesia

2

Hesmati (2004)

MTT Economic Research and IZA Bonn

A Review of Decomposition of Income Inequality

Mengukur Theil ketimpangan Index, GINI Index

Mengukur ketimpangan melalui pendekatan parametrik maupun non parametrik

3

Jinhua, dkk (2003)

Regional Development Studies, vol.9, 2003, UNCRD

Quantitative Analysis on The Disparity of Regional Economic Development in China and its Evolution from 1952 to 2000

Ketimpangan ekonomi yang terjadi di China

4

Akita (2001)

IUJ Research Institute Working Paper No. 9 October 2001

Regional Perubahan Income sistem Inequality in ekonomi China a Two Stage Nested Inequality Decomposition Analysis (19941998)

Ketimpangan ekonomi yang terjadi di China terjadi selama bertahun-tahun. Koefisien GINI dan Theil didapat trend dinamis yang sama untuk dispa pada pembangunan ekonomi di provinsi-provinsi yang ada di China. Sejak adanya perubahan sistem ekonomi pintu terbuka, China mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun pertumbuhan tersebut mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan antarprovinsi yang dekat pantai dengan

Theil Index, GINI Index

Index Theil, Analisis Regresi


No

Peneliti

5

Sjafrizal (1997)

6

Sumber

Hasil Penelitian provinsiprovinsi daratan.

Topik/Lokasi

Masalah

Metode

Prisma, LP3ES, No.3:27-28, Jakarta

Kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia

Perkembang an pembanguna n antar wilayah

William son, Koefisien Theil, Tipologi Klassen.

Perkembangan pembangunan antar wilayah bagian barat lebih baik dibandingkan dengan keadaan rata-rata seluruh Indonesia, ditinjau dari segi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah,

Sutarno (2002)

Tesis S2 Sekolah Pascasarjana, UGM

Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas (1993-2000)

Kecenderung an peningkatan ketimpangan

Index Williamso n, Index Theil, Tipologi Klassen.

Terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan dengan menggunakan indeks Williamson maupun Indeks Entropi Theil, hal ini salah satunya diakibatkan konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial. Hipotesis Kuznets mengenai ketimpangan yang berbentuk kurva U terbalik berlaku di Kabupaten Banyumas.

7 Abdullah (2004)

Tesis S2 Sekolah Pascasarjana, UGM

Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional : Studi Empiris

Penggunaan Indeks Williamson maupun Indeks

Analisis Regresi (OLS), Ind. William

Dengan menggunakan Indeks Williamson maupun Indeks


No

Peneliti

Sumber

Topik/Lokasi di Provinsiprovinsi Maluku Utara (1984-2002)

Hasil Penelitian Entropi Theil son, Entropi Theil Koefisien ketimpangan Theil, PDRB per Tipologi kapita Klassen. meningkat dengan tajam kemudian cenderung menurun. Pendapatan perkapita berpengaruh secara positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Masalah

Metode

8

Kim, dkk (2003)

Impact of National Development Decentralizati on Policies on Regional Income Disparity in Korea

Bagaimana pendaruh kebijakan desentralisasi terhadap ketimpangan pendapatan wilayah di Korea

Faktor-faktor Regresi yang mempengaru hi ketimpangan pendapatan

Ketimpangan pendapatan dapat dipengaruhi oleh empat variabel yaitu pendidikan, kesempatan kerja, infrastruktur dan jaringan informasi.

9

Shiqiang Zhan (2000)

Regional Disparities and Economic Growth in China

Bagaimana bentuk trend ketimpangan pendapatan wilayah

Ketimpangan Econo pendapatan metri regional

Hasil menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan regional antara penduduk kota dan penduduk desa telah meningkat selama tahun 1978-1997

10

Nelson dan Lorence (1995)

Employment in Service Activities and Inequality in Metropolitan Area

Bagaimana pengaruh industri jasa terhadap ketimpangan pendapatan lakilaki di 125 kota metropolitan Amerika Serikat

Ketimpangan Regresi pendapatan pekerja terjadi pada sektor industri jasa

Ketimpangan pendapatan pekerja terjadi pada sektor industri jasa. Bila sektor industri jasa memperluas kesempatan kerja di suatu wilayah, maka akan terjadi ketimpangan wilayah.


No

Peneliti

11

Hadi Setia (2001)

Sumber

Topik/Lokasi

Masalah

Metode

Studi dampak kebijaksanaan pembangunan terhadap disparitas ekonomi antar wilayah

Sejauhmana dampak perubahan kebijakasanaan pembangunan yaitu investasi dalam bentuk pengeluaran pembangunan pemerintah ke Indonesia Timur yang lebih besar dan adanya desentralisasi pengelolaan dana pembangunan tersebut dari pusat ke daerah terhadap pemerataan hasil pembangunan wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah

Model Sistem Neraca Sosial Ekonomi Antar wilayah

Hasil Penelitian Ketimpangan pembangunan antar wilayah kawasan Indonesia Barat dengan kawasan Indonesia timur terjadi karena dampak akumulatif kesalahan kebijaksanaan pembangunan yang sentralistik dan menekankan kepada pertumbuhan ekonomi, serta mekanisme perencanaan pembangunan top-down.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel yang diteliti yaitu variabel dependen terdiri dari jumlah kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan indeks kesenjangan pendapatan dan variabel independen terdiri dari pertumbuhan sektor pertanian, pertumbuhan sektor industri, pertumbuhan sektor perdagangan, dan pertumbuhan sektor keuangan. Penelitian ini menggunakan pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku sebagai dasar perhitungan pembangunan ekonomi yang terjadi. Selanjutnya untuk melihat ketimpangan pembangunan yang terjadi, penelitian ini menggunakan hasil perhitungan koefisien Gini masyarakat Kota Medan yang bekerja di sektor pertanian, industri, perdagangan dan keuangan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda untuk mendapatkan persamaan struktural dalam analisis jalur dan koefisien Gini. Lokasi penelitian adalah Kota Medan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents