BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Definisi Pengaruh Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pengaruh adalah: “Daya yang ada atau timbul sesuatu (orang,benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.” Sedangkan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer
pengertiannya adalah: “Sesuatu yang dapat membentuk perilaku, kepercayaan atau tindakan seseorang;sesuatu yang menimbulkan akibat.” Dengan kata lain pengaruh merupakan sesuatu yang dapat membentuk perilaku, watak, kepercayaan, dan perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan akibat. 2.2
Definisi Auditing Salah satu jasa yang diberikan oleh akuntan publik adalah Auditing.
Auditing diperlukan untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diaudit, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipercaya oleh para pemakai laporan keuangan. Arens, dan kawan-kawan (2003:11) mendefinisikan auditing sebagai berikut: “The accumulation and evaluation evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and estabilished criteria. Auditing should be done by a competent independent person.” Dari definisi auditing menurut Arens, dkk diatas meliputi beberapa konsep penting yang memiliki pengertian sebagai berikut: 1. Informasi dan kriteria yang telah ditentukan Untuk melakukan suatu audit, di dalamnya harus terdapat informasi-informasi yang berupa bukti-bukti (verifiable form) dan berupa standar (criteria) sehingga melalui dua hal tersebut auditor dapat mengevaluasi informasi.
11
12
Auditor secara rutin melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan dan laporan pajak penghasilan individu. Kriteria untuk mengevalusi informasi tersebut bervariasi tergantung pada informasi yang akan diaudit. 2. Pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti Bukti-bukti adalah informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang akan diaudit sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bukti-bukti dapat berupa pernyataan lisan auditee (klien), komunikasi tertulis dari pihak luar, dan hasil pengamatan yamg dilakukan auditor. 3. Orang yang yang kompeten dan independen Kompeten adalah mampu mematuhi standar teknis profesi serta memiliki kemampuan profesi, yaitu dengan memiliki pengetahuan (pengetahuan umumm, pengetahuan organisasi dan bisnis, dan pengetahuan di bidang akuntansi), kemampuan (skill) dan professionalisme. Independen adalah mampu membebaskan diri dari semua kepentingan yang dapat mengganggu integritas dan objektivitas. Auditor harus dapat memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten dalam mengetahui tipe-tipe dan jumlah bukti yang harus dikumpulkan untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat setelah bukti-bukti tersebut diperiksa. Auditor juga harus memiliki sikap mental yang independen
(independent
mental
attitude).
Jika
pengumpulan
dan
pengevaluasian bukti-bukti dilakukan secara berat sebelah maka pelaksanaan audit dikatakan tidak memadai. Auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan disebut dengan auditor independen (independent auditor). Walaupun auditor independen dibayar oleh perusahaan yang diauditnya (auditee atau klien), auditor dapat melakukan audit secara independen dan kompeten sehingga hasil auditnya dapat dipercaya oleh para pemakai laporan keuangan. 4. Pelaporan Tahap terakhir dalam proses auditing adalah penyiapan laporan audi (audit report), yang merupakan komunikasi antara temuan auditor kepada pemakai yang berkepentingan.
13
Sedangkan menurut Mulyadi (2002:9) auditing adalah: “Auditing adalah suatu proses sistematik memperoleh dan mengevaluasi bukti secara secara objektif mengenai pernyataanpernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.” Definisi auditing secara umum tersebut memiliki unsur-unsur penting yang diuraikan menurut Mulyadi (2002:9-10) sebagai berikut: a. Suatu Proses sistematik Berupa rangkaian langkah dan prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Auditing dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan. b. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif Ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau oleh badan usaha, untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut. c. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi Merupakan hasil proses akuntansi untuk menghasilkan suatu pernyataan yang disajikan dalam laporan keuangan, umumnya terdiri dari lima laporan keuangan pokok yaitu neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. d. Menetapkan tingkat kesesuaian Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. e. Kriteria yang telah ditetapkan Kriteria atau standar dapat berupa: a. Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legistatif b. Anggaraan atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen c. Prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia (generally accepted accounting principles)
14
f. Penyampaian hasil Disebut dengan atestasi (attestation) yang dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit (audit report) yang dapat menaikan atau menurunkan tingkat kepercayaan pemakai informasi keuangan atas asersi yang dibuat oleh pihak yang di audit g. Pemakai yang berkepentingan Para pemakai yang berkepentingan seperti pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor dan kreditur, organisasi buruh, dan kantor pelayanan pajak. Dari Pengertian-pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten da independent untuk dapat menentukan dan menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.
2.2.1
Jenis-jenis Audit Menurut Lebbecke (2000,5-6) menyatakan jenis-jenis audit yaitu sebagai
berikut: “1. Financial Statement Audits 2. Operational Audits 3.Complience Audits 4. Forensic Audits.“ Jenis audit di jelaskan sebagi berikut: 1. Financial statement audits (audit atas laporan keuangan bertujuan menentukan apakah laporan keuangan (yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi) telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Umumnya kriteria itu adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Operational audits (audit operasional) merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Umumnya, pada saat selesainya audit operasional,
15
auditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaan.\ 3. Complience audits (audit ketaatan) bertujuan mempertimbangkan apakah klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Banyak dilakukan sejalan dengan semakin berkembangnya dunia usaha dan pasar modal. 4. Forensic audits (audit forensik) bertujuan untuk mendeteksi atau mencegah kecurangan. Kegunaan auditor untuk melakukan audit forensic telah berkembang secara signifikan, khususnya dimana kecurangan meliputi hasil keuangan. Beberapa contoh dimana audit forensic dapat dilakukan yaitu investigasi tindakan kriminal (criminal investigation), kecurangan dalam bisnis atau kecurangan yang dilakukan karyawan (business or employee fraud)
2.2.2
Jenis-jenis Auditor Beberapa jenis auditor dapat dibedakan dalam tiga tipe, dalam konteks ini
hal yang perlu dibedakan adalah auditor independen yang bertanggung jawab atas audit bagi perusahaan publik dan perusahaan lainnya. Auditor independen akan mempunyai izin untuk mendirikan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan keputusan Menkeu. Jenis-jenis auditor menurut Arens & Loebbecke (2000, 6-7), yaitu: “1. Auditor pemerintah Di Indonesia terdapat beberapa lembaga atau badan yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan negara. Pada tingkatan tertinggi terdapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian terdapat Badan Pengawasan Keuangna dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal pada departemen-departemen pemerintah. Disamping audit atas laporan keuangan, pada masa sekarang BPKP seringkali melakukan evaluasi efisiensi dan efektifitas operasi berbagai program pemerintah. 2. Auditor independen Auditor independent adalah auditor professional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan, misalnya: kreditur, investor,
16
instansi pemerintah (terutama instansi pajak). Untuk berpraktek sebagai auditor undependen, seseorang harus memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja tertentu. Auditor independen harus telah lulus dari jurusan akuntansi fakulatas ekonomi atau memiliki ijazah yang disamakan, telah mendapatkan gelar akuntan dari Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan, lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP), serta mendapat izin praktek dari Menkeu. 3. Auditor internal Auditor Internal bekerja di suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Pada BUMN auditor internal berada di bawah Satuan Pengawasan Internal (SPI). Untuk menjalankan tugas dengan baik, auditor internal harus berada di luar fungsi lini suatu organisasi“. 2.2.3
Pengertian Akuntan Publik Akuntan publik merupakan profesi yang memiliki posisi unik. Pada satu
posisi ia mendapatkan honor dari kliennya, disisi lain ia melaksanakan praktek publik dimana harus bersikap independen yang tidak memihak pada satu pihak, baik itu dari pihak klien maupun dari pihak lain. Akuntan publik didefinisikan oleh Arens, Elder, dan Beasley (2005;27) adalah sebagai berikut: “CPA : a person who has met state regulatory requirement, including passing the uniform CPA exam and has thus been certified. A CPA may have as his or her primary responsibility the performent of the audit function on publish historical financial statement of commercial and non-comercial fiancial entities.” Dari kutipan di atas, akuntan publik dapat diartikan sebagai seorang yang telah memenuhi persyaratan peraturan termasuk lulus ujian sertifikasi Akuntan Publik. Seorang akuntan bersertifikan Akuntan Publik mempunyai tanggung jawab utama dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan historis dari organisasi komersil maupun non-komersil. Keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
No.
423/KMK.06/2002 memberikan definisi akuntan publik adalah sebagai berikut: “Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan.”
17
Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa akuntan publik adalah akuntan yang memperoleh izin dari Menteri Keuangan dan merupakan profesi yang berdiri atas landasan kepercayaan masyarakat yang dibayar oleh klien, tetapi dalam melaksanakan praktiknya harus professional, dan bertanggung jawab, serta harus mengutamakan kepentingan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.
2.2.4
Persyaratan Akuntan Publik Sesuai dengan Pasal 3 Kep.Men.Keu RI No.423/KMK.06/2002 tentang
jasa akuntan publik, untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), akuntan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan u.p Direktur Pembinaan akuntan & jasa penilai dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin akuntan publik 2. Berdomisili di wilayah republik Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Memiliki nomor register Negara untuk akuntan. 4. Anggota IAI dan IAI-kompartemen Akuntan Publik yang dibuktikan dengan kartu anggota atau serat keterangan dari organisasi yang bersangkutan. 5. Lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik yang diselenggarakan oleh IAI. 6. Memiliki pengalaman kerja di bidang audit umum atas laporan keuangan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan mensupervisi perikatan audit umum, yang disahkan oleh pemimpin KAP tempat bekerja atau pejabat setingkat eselin I instansi pemerintah yang berwenang di bidang audit umum, dan pengalaman audit umum sekurangkurangnya 3000 (tiga ribu) jam dengan reputasi baik. 7. Melengkapi formulir AP-1 sebagaimana terlampir dalam keputusan mentri keuangan.
18
Persyaratan lulus Ujian Sertifikat Akuntan Publik (USAP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dikecualikan bagi akuntan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Diberhentikan dengan hormat dari pegawai negeri sipil pada saat pengajuaan permohonaan ijin praktek akuntan publik dan berusia minimal 50 tahun. b. Mempunyai masa kerja minimal 20 tahun dengan reputasi baik. c. Memperoleh surat rekomendasi
USAP yang ditetapkan oleh kepala
BPKP. d. Memperolehn kredit minimal yang ditetapkan oleh komite yang dibentuk oleh kepala BPKP. Permohonan surat ijin usaha akuntan publik : a. copy surat ijin akuntan publik b. daftar nama sekurang-kurangya 3 orang tenaga pemeriksa tetap denga tingkat pendidikan formal bidang akuntansi yang serendah-rendahnya berijajah setara D-3 c. copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) KAP. d. Rancangan Sistem Pengendaliaan Mutu (SPM) KAP yang memenuhi standar profesional akuntan publik (SPAP) sekurang-kurangya mencakup aspek kebijakan atas seluruh unsyur pengendaliaan mutu. e. tanda bukti domisili pemimpin KAP f. tanda bukti kepemilikan atau sewa kanto,dan denah kantor yang menunjukan kantor terisolisasi dari kagitataan lain. g. formulir KAP-1
sebagaimana terlampir dalam
keputusan
mentri
keuangaan ini yang telaah dilengkapi. h. fotokopi ijazah tenaga professional pemeriksa dan nomor pemeriksa yang telah dilegalisir. i. surat perjanjiaan kerja sama antar akuntan publik sendiri dalam hal KAP berbentuk usaha kerja sama.
19
j. fotokopi surat perjanjiaan kerjasama antar KAP dengan KAP asing dalam hal KAP melakukan kerjasama dengan KAP asing. k. Rencana program pendidikan dan pelatihan. l. sistem Pengendalian Mutu KAP.
2.2.5 Struktur Organisasi Kantor Akuntan Suatu kantor akuntan yang sudah cukup besar dapat dibagi-bagi menurut jenis jasa yang diberikan, yaitu bagian pemeriksaan (Audit), bagian Konsultasi (Management Service), bagian system (System Analyst), bagian penelitian dan pelatihan.
Pembagian
ini
dimaksudkan
untuk
memungkinkan
pegawai
professional menggembangkan keahlian mereka ke jurusan yang sesuai dengan pengetahuan dan prefensi mereka sehingga memungkinkan pemberian jasa yang lebih baik lagi pelanggan. Dari segi perencanaan dan pengembangan kantor, pembagian menurut jasa yang diberikan sangat diperlukan Karena sifat bagian-bagian tersebut yang memungkinkan berbeda. Ambil contoh misalnya bagian pemeriksaan dan bagian konsultasi. Yang pertama mempunyai langganan yang sifatnya berulang kembali, sedangkan bagian konsultasi sering menghadapi kenyataan bahwa dengan selesainya suatu penugasan, jasa yang semacam ini tidak akan diminta lagi oleh pelanggan yang sama. Hal ini menimbulkan pendekatan yang agak berbeda dalam mengembangkan pengembangan langganan (Client Development). Setiap bagian dapat dibagi lagi dalam beberapa kelompok tergantung dari besar kecilnya kantor akuntan tersebut. Kelompok ini dapat dibuat berdasarkan spesialisasi tertentu, misalnya kelompok yang melakukan pemeriksaan atas bankbank, hotel, industri, obat dan lain-lai, atau setiap kelompok dapat terdiri atas langganan ari berbagai jenis perusahaan yang berlainan. Kalau kantor akuntan sudah cukup besar dalam arti jumlah partner dan staf, setiap kelompok dapat diperlakukan sebagai suatu pusat keuntungan. Partner yang mengepalai kelompok tersebut dapat diberi kompensasi yang sesuai dengan keuntungan yang diperoleh kelompoknya. Hal ini akan menimbulkan unsur persaingan antara kelompok-kelompok yang ada.
20
Secara vertikal bagian-bagian kantor akuntan tersebut dapat terdiri dari beberapa jenjang.suatu kelompok dalam bagian pemeriksaan misalnya dapat dipimpin oleh satu atau dua akuntan yang menjadi partner dalam kantor tersebut. Partner ini dibantu oleh beberapa pembantu (staf) yang mempunyai fungsi pengawasan atas pelaksanaan pemeriksaan dan pembantu-pembantu pelaksanaan tergantung pada kebijakan kantor yang bersangkutaan,pembantu pengawas dan pembantu pelaksanadapat dibagi lagi ke dalam jenjang-jenjang yang lebih terperinci seperti dinyatakan oleh Theodorus M. Tuanakota (1982, 60-62) sebagai berikut :
Gambar 2.1 Skema Struktur Organisasi KAP Parter Manager Supervisor Asisten Supervisor Senior
Di dalam pekerjaan pemeriksaan, parner bertanggung-jawab atas pemeriksaan secara keseluruhan. Ia kemudian akan menunjuk salah seorang stafnya untuk menjadi pembantu utama. Tergantung dari besar kecilnya dan sukar mudahnya pekerjaan, pembantu utama dapat merupakan seorang semi senior, senior dan asisten supervisor
Semi Senior Junior
2.2.6
Jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik (KAP) Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai macam jasa bagi
masyarakat, yang dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu jasa atestasi dan non-atestasi. Penggambaran mengenai kedua jasa tersebut menurut Mulyadi (2002:5-8) adalah sebagai berikut: 1. Jasa atestasi
21
Jasa atestasi (attestation) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang ditetapkan. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain. Untuk laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jasa atestasi dibagi menjadi empat jenis, yaitu : a. Audit. Audit atas laporan keuangan histories merupakan jenis jasa atestasi yang paling dominant dari akuntan publik. Dalam audit atas laporan keuangan historis, pihak lain yang bertanggung jawab adalah klien yang membuat berbagai asersi di dalam bentuk laporan keuangaan yang diterbitkan. Laporan auditor mengungkapkan opini mengenai sesuai tidaknya laporan keuangaan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. b.
Review. Jasa ini terutama berupa permintaan keterangan dan prosedur analitik terhadap informsi keuangan suatu entitas dengan memberikan keyakinan negativ atas asersi yang terkandung dalam informasi keuangan tersebut. Tingkat keyakinan yang diberikan oleh akuntan dalam laporan hasil review lebih rendah dibandingkan dengan tingkat keyakinan yang diberikan jasa audit dan pemeriksaan, sebab dalam jasa review hanya dilaksanakan dua prosedur saja yaitu permintaan keterangaan dan prosedur analitik
c. Pemerikasaan (Examination). Istilah ini digunakaan untuk jasa lain yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik yang berupa pernyataan suatu pendapat atas kesesuaian asersi yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan. Contoh jasa pemeriksaan yang dilaksanakan oleh profesi akuntan publik adalah pemeriksaan terhadap informasi keuangaan prospektif. Dengan kata lain, pemeriksaan profesi akuntan publik selain terhadap laporan keungaan historis, disebut dengan istilah pemeriksaan.
22
d. Prosedur yang disepakati (Agreed-upon Procedures). Jasa atestasi atas asersi menejamen dapat dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan prosedur yang disepakati antara klien dengan akuntan publik. Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh akuntan publik dalam menghasilkan jasa
atestasi
dengan
prosedur
yang
disepakati
lebih
sempit
dibandingkan dengan audit pemeriksaan. Sebagai contoh, klien dan akuntan publik dapat bersepakat bahwa prosedur tertentu akan diterapkan terhadap unsure atau akun tertentu dalam suatu laporan keungaan.untuk tipe jasa ini, akuntan publik dapat menerbitkan suatu”ringkasan temuan” atau suatu keyakinan negative seperti yang dihasilkan dalam jasa review. 2. Jasa Non atestasi Jasa non atestasi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan public yang didalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negative, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa atestasi yang dihasilkan adalah jasa kompilasi (accounting), jasa perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen.
2.2.7
Tahap-tahap Pelaksanaan Audit : Dalam melaksanakan tugasnya auditor harus melakukan tahapan-tahapan
audit, guna memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya serta dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Sukrisno Agoes, 1999:4) tahapan-tahapan audit dijelaskan sebagai berikut: 1. Kantor
akuntan
publik
dihubungi
oleh
calon
langganan
yang
membutuhkan jasa audit 2. Kantor akuntan publik membuat janji untuk bertemu dengan calon klien untuk membicarakan : a) alasan klien untuk mengaudit laporan keuangan? b) apakah sebelumnya klien pernah diaudit oleh kantor akuntan publik lain? c) apa jenis usaha klien dan gambaran umum mengenai klien tersebut?
23
3. Kantor akuntan publik mengajukan surat penawaran berisi besarnya biaya audit, kapan audit dimulai, kapan laporan harus diserahkan, dan lain-lain. Jika klien menyetujui audit proposal tersebut, maka akan menjadi surat penugasaan atau perjanjian kerja 4. Kantor akuntan publik melakuakn field work di kantor klien, setelah field work selesai, kantor akuntan publik memberikan report draft pada klien sebagai bahan diskusi.setelah report draft disetujui klien, KAP akan menyerahkan final audit report, namun sebelumya KAP harus meminta surat pernyataan langganan dari klien yang tanggalnya sama dengan tanggal audit report dan tanggal selesainya audit field work 5. Selain audit report, KAP juga diharapkan memberikan management letter yang isinya memberitahukan kepada manajemen mengenai kelemahan struktur pengendaliaan internal perusahaan dan saran-saran perbaikanya. Sedangkan tahap-tahap pelaksanaan audit atas laporan keuangan menurut Mulyadi, 2002:122) adalah sebagai berikut: 1. Pemeriksaan penugasaan audit (pre plan): 1) Mengevaluasi integritas manajamen 2) Mengidentifikasi keadaan khusus dari resiko luar biasa. 3) Menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. 4) Menilai independensi 5) Menentukan kemampuan untuk menggunakan kecermatan dan keseksamaan. 6) Membuat surat penugasaan audit 2. Perencanaan audit : 1) Memahami bisnis dan industri klien. 2) Melaksanakan prosedur analitik. 3) Mempertimbangkan tingkat matrealitas awal 4) Mempertimbangkan resiko bawaan 5) Mempertimbangakan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal, jika penugasaan klien berupa audit tahun pertama
24
6) Mengembengkan strategi audit awal terhadap asersi yang signifikan 7) Me-review informasi yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban klien 8) Memahami strukur pengendalian internal klien 3. Pelaksanaan pengujiaan audit (pekerjaan lapangan) 1) Pengujian analitik 2) Pengujian pengendaliaan 3) Pengujian subtantif 4. Pelaporan audit 1) Menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujiaan dan menarik kesimpulan 2) Menerbitkan laporan audit.
2.3
Standar Profesional Akuntan Publik Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pertama kali diterbitkan per 1
Agustus 1994. SPAP merupakan adopsi dari AICPA Professional Standards atas izin American Institute of Public Accountant. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis dan aturan etika.Pernyataan standar teknis dalam SPAP terdiri dari: 1. Pernyataan Standar Auditing 2. Pernyataan Standar Atestasi 3. Pernyataan Jasa Akuntansi dan Review 4. Pernyataan Jasa Konsultasi 5. Pernyataan Standar Pengendalian Mutu Aturan etika yang dicantumkan dalam SPAP merupakan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang dinyatakan berlaku oleh IAI-Kompartemen Akuntan Publik sejak Mei 2000.
25
Perkembangan Standar Professional Akuntan Publik Dalam tahun 1972, untuk pertama kalianya Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan, yang disahkan dalam kongres III
Ikatan
Akuntan
Indonesia.
Norma
Pemeriksaan
Akuntan
tersebut
mencakup:tanggung jawab akuntan publik, unsur-unsur norma pemeriksaan akuntan yang antara lain meliputi: pengkajian dan penilain sistem pengendalian internal, bahan pembuktian dan penjalasaan informatif, serta pembahsasan mengenai peristiwa kemudian, laporan khusus dan berkas pemeriksaan. Dalam kongres IV Ikatan Akuntan Indonesia tangal 25-26 Oktober 1982, komisi norma pemeriksaan akuntan mengusulkan agar segera dilakukan penyempurnaan atas buku norma pemeriksaan akuntan yang lama, dan kelengkapanya dengan serangkaian suplemen yang merupakaan penjabaran lebih lanjut norma tersebut. Untuk melaksanakan tugas tersebut telah dibentuk komite norma pemeriksaan akuntan yang baru untuk periode kepengurusaan 1982-1986 yang angota-angotanya berasal dari unsur-unsur akuntan pendidik, akuntan publik, dan akuntan pemerintah. Komite ini telah nenyelesaikan konsep norma pemeriksaan akuntan yang disempurnakaan tangaal 11 maret 1964. Pada tangal 19 april 1986, norma pemeriksaan akuntan yang telaah diteliti oleh oleh tim pengesahan, disahkan oleh pengurus pusat Ikatan Akuntan Indonesia sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efetif selambat-lambatnya untuk penugasaan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 1986. Dalam tahun 1992, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan norma pemeriksaan Akuntan adisi revisi, yang memasukan suplemen No.1 sampai No.12 dan interpretasi No.1 sampai dengan No.2. Dalam kongres VII Ikatan Akuntansi tahun 1994, disahkan standar professional akuntan publik yang secara garis besar berisi: 1. Uraian mengenai standar professional akuntan publik 2. Berbagai pernyataan standar auditing yang telah diklasifikasikan 3. Berbagai pernyataan standar atestasi yang telah diklasifikasikan 4. Pernyataan jasa akuntansi dan review . (Sukrisno Agoes, 1999 :17-18)
26
2.4
Pengertian dan Isi Kode Etik Akuntan Indonesia Setiap manusia yang memberikan jasa dari pengetahuan dan keahlian pada
pihak lain seharusnya memiliki rasa tanggung jawab pada pihak-pihak yang dipengaruhi oleh jasanya itu.Kode Etik Akuntan Indonesia adalah pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. (Sukrisno Agoes,1999 :27) Kode etik ini meliputi perturan yang jelas dan harus ditaati oleh semua akuntan yang menjalankan praktik sebagai akuntan public. (Arens & Loebecke, 2000:82). Aturan etika ini harus diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) dan staf profesional yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam hal staf professional yang bekerja pada satu KAP yang bukan anggota IAI-KAP melanggar aturan etika, rekan pimpinan KAP tersebut harus bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran tersebut. Beberapa pengertian dan definisi yang ada kaitanya dengan kode etik, yaitu : 1. Klien adalah pemberi kerja (orang atau badan) yang memperkerjakan atau menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI-KAP tempat anggota bekerja untuk melaksanakan jasa profesional.istilah pemberi kerja ini tidak termasuk orang atau badan yang memperkerjakan anggota. 2. Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksud untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atas basis akuntansi komprehersif selain prinsip akuntansi yang belaku umum. 3. Data keuangan lainya yang digunakan untuk mendukung rekomendasi kepada klien atau yang terdapat dalam dokumen untuk suatu pelaporan yang diatur dalam standar atestasi dalam penugasan atestasi, dan surat pemberitahuan tahunan pajak (SPT) serta daftar-daftar pendukungnya bukan merupakan laporan keuangan. Pernyataan, surat kuasa atau tanda
27
tangan pembuat SPT tidak merupakan pernyataan pendapat atas laporan keuangan. 4. KAP adalah suatu bentuk organisai akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha dibidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. 5. IAI adalah wadah organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui pemerintah. 6. Ikatan Akuntan Indonesia-kompartemen Akuntan Publik(IAI-KAP) adalah wadah organisasi para akuntan yang memperlancar profesi sebagai akuntan publik atau bekerja di Kantor Akuntan Publik. 7. Anggotanya adalah semua Anggota IAI-KAP 8. Anggota Kantor Akuntan Publik (anggota KAP) adalah anggota IAI-KAP dan staf profesionalnya yang bekerja pada satu KAP. 9. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari menteri keuangan untuk menjalankan praktik akuntan publik 10. Praktik akuntan publik adalah pemberian jasa professional kepad klien yang dilakukan oleh anggota yang dapat berupa jas audit, jas atestasi, jasa akuntansi, dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi dan jasa lainya yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik.
2.5 Pengertian Sistem Pengendaliaan Mutu KAP Berikut ini adalah pengertian pengendaliaan mutu KAP, yaitu: 1. Sukrisno Agoes,(1999:10) menerangkan bahwa : “Sistem pengendaliaan mutu yang dimaksud Organisasi, kebijakan yang digariskan dan ditetapkan yang akan memberikan keyakinan bahwa mutu pekerjaan yang dilaksanakan Standar Auditing”.
terdiri dari struktur prosedur yang akan yang layak bagi KAP telah sesuai dengan
Sistem Pengendaliaan Mutu tersebut harus dirancang secara menyeluruh dan cocok dengan Struktur organisasi, kebijakan dan prosedur, sesuai dengan sifat pekerjaan Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.
28
2. Menurut PSPSM No.01, 2001 bahwa : “Sistem Pengendaliaan Mutu KAP mencakup strukur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian penugasaan profesional dengan SPAP.” Standar Pengendaliaan mutu harus komprehensif dan harus dirancang selaras dengan struktur organisasi, kebijakan dan sifat praktik KAP. 3. Arens and loebbecke (2000:33) menerangkan dalam bukunya Audting an Integrated Approach bahwa : “Quality control are the procedures used by CPA firm that help it meet those standards consistenly on every engagement.” Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM) No.01 mengisyaratkan setiap KAP tanpa memandang ukurannya, untuk memiliki Standar Pengendalian Mutu atas praktik akuntansi dan auditnya. Suatu Sistem Pengendalian Mutu yang dilaksanakan oleh suatu Kantor Akuntan Publik dapat dikatakan efektiv apabila telah dilaksanakan sesuai Standar Pengendalian Mutu yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik.
2.5.1 Tujuan Pengendalian Mutu Tujuan pengendalian mutu menurut Australian Society of CPA’s and institute of charted Accountants in Australia (2000:1095) adalah: “A basic objective of an accounting practice (irrespective of size) is to ensure that the professional service it provides conform with professional standards.” Jadi tujuan mutu adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kantor akuntan publik mampu memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan memberikan keyakinan bahwa standard dan peraturan yang ada telah ditaati dan dilaksanakan secara konsisten dan professional.
29
2.5.2 Unsur-unsur Pengendalian Mutu Pada dasarnya Ikatan Akuntan Indonesia (SPAP:16000.2) tidak menetapkan prosedur pengendalian mutu tertentu bagi kantor akuntan publik, karena pada pelaksanaannya prosedur ini harus disesuaikan dengan hal-hal seperti ukuran kantor akuntan publik, jumlah kantor, dan sifat pelaksanaannya. Pedoman Ikataan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan sembilan unsur pengendalian mutu yang harus menjadi bahan pertimbangan bagi kantor akuntan publik dalam menentukan kebijkan dan prosedurnya masing-masing agar kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai dan dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Kesembilan unsur pengendalian mutu kantor akuntan publik menurut Standar Profesional Akuntan Publik 2001 adalah : 1. Kebijakan dan Prosedur independensi 2. Kebijakan dan Prosedur penugasan personel 3. Kebijakan dan Prosedur konsultasi 4. Kebijakan dan Prosedur supervisi 5. Kebijakan dan Prosedur pemekerjaan (hiring) 6. Kebijakan dan Prosedur pengembangan profesional 7. Kebijakan dan Prosedur promosi (advancement) 8. Kebijakan dan Prosedur penerimaan dan keberlanjutan klien 9. Kebijakan dan Prosedur inspeksi
2.5.2.1 Kebijakan dan Prosedur Independensi Kantor Akuntan Publik (KAP) harus merumuskan kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan memadai bahwa, pada setiap tingkat organisasi, semua personel mempertahankan independensi sebagaimana diatur oleh Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. Kebijakan dan prosedur mengenai independensi (2001:SPM seksi 200) adalah sebagai berikut:
30
1. Wajibkan semua personel, pada setiap tingkat organisasi mematuhi, ketentuan independensi sebagaimana diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia. a) Tugas satu atau lebih personel dengan tingkat wewenang yang memadai untuk memberikan panduan dan untuk menyelesaikan berbagai pertanyaan mengenai masalah independensi. i.
Identifikasi kondisi yang di dalamnya dokumentasi atas penyelesaian
pertanyaan-pertanyaan
yang
berkaitan
dengan independensi perlu dilakukan. ii.
Wajibkan untuk mengadakan konsultasi dengan sumber atau pihak yang berwenang apabila memang diperlukan.
2. Komunikasikan kebijakan dan prosedur mengenai independensi kepada personel pada semua tingkat organisasi. a. Informasikan kebijakan dan prosedur independensi KAP kepada personel dan beritahu mereka bahwa mereka diharapkan memahami kebijakan dan prosedur tersebut b. Tekankan sikap mental independen dalam program pelatihan, dan dalam supervisi dan review perikatan. c. Beritahu personel secara rutin mengenai entitas yang harus diberlakukan kebijakan independensi. i. Siapkan dan pertahankan, untuk keperluan independensi, suatu daftar klien KAP dan entitas lain (perusahaan afiliasi, perusahaan induk, perusahaan asosiasi klien, dan lain-lain) yang harus diberlakukan kebijakan independensi. ii. Sediakan daftar tersebut bagi personel (termasuk personel baru KAP) yang membutuhkannya untuk menentukan independensi mereka. iii. Tetapkan prosedur untuk memberitahu personel mengenai perubahan daftar tersebut.
31
3. Pada
waktu
independensi
berperan KAP
lain
sebagai yang
auditor
utama,
mengadakan
konfirmasikan
perikatan
untuk
melaksanakan bagian dari suatu kontrak perikatan. a. Informasikan kepada personel mengenai bentuk dan isi representasi tentang independensi, yang harus diperoleh dari KAP yang mengadakan perikatan untuk melaksanakan bagian dari perikatan tertentu. b. Beritahu personel mengenai frekuensi pemerolehan representasi dari KAP afiliasi atau asosiasi untuk perikatan berulang. 4. Lakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap kebijaksanaan dan prosedur mengenai independensi. a. Dapatkan representasi tertulis dari personil secara periodik, umumnya sekali dalam setahun yang menyatakan bahwa : i. Mereka memahami kebijakan dan prosedur independensi KAP ii. Untuk periode tertentu mereka dan melakukan investasi yang tidak diizinkan menurut ketentuan independensi. Sebagai prosedur alternative atau tambahan untuk menentukan bahwa tidak ada kepemilikan investasi yang tidak diizinkan, KAP dapat memperoleh dari personilnya, daftar transaksi investasi dan jenis efek (jumlah atau nilai saham tidak perlu dicantumkan) iii. Mereka tidak melakukan hubungan dan transaksi yang tidak diizinkan berdasarkan kebijakan KAP
2.5.2.2 Kebijakan dan Prosedur Penugasan Personel Kantor Akuntan Publik (KAP) harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai penugasan personel mengenai untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf professional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan tersebut. Dalam penugasan personel, sikap dan lingkup supervise harus dipertimbangkan. Umumnya, apabila personel yang ditugasi semakin
32
cakap dan berpengalaman, supervise secara langsung terhadap personel tersebut, semakin tidak diperlukan. Kebijakan dan prosedur mengeani penugasan personel (2001:SPM seksi 200) dijelaskan sebagai berikut: 1. Jelaskan pendekatan yang digunakan oleh KAP dalam penugasan personel, termasuk perencanaan kebutuhan untuk KAP secara keseluruhan dan untuk masing-masing kantor cabangnya, dan ukuran yang diterapkan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan, keahlian, pengembangan, dan pemanfaatan personel dalam pelaksanaan perikatan. a) Rencanakan kebutuhan personel KAP secara keseluruhan dan untuk masing-masing kantor. b) Identifikasi kebutuhan personel untuk perikatan tertentu secara rutin. c) Siapkan anggaran jumlah waktu pelaksanaan (time budget) perikatan untuk penentuan kebutuhan personil dan penjadwalan lapangan. d) Pertimbangkan faktor-faktor berikut ini untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan, keahlian, pengembangan, dan pemanfaatan personel dalam pelaksanaan perikatan : i.
Ukuran dan kompleksitas perikatan
ii.
Ketersediaan personel
iii.
Keahlian khusus yang diperlukan
iv.
Waktu pelaksanaan pekerjaan
v.
Rotasi personel secara berkelanjutan dan periodic
vi.
Kesempatan untuk pelatihan selama perikatan (onthe job-training)
2. Tunjuk satu atau lebih personel yang tepat untuk bertanggung jawab dalam penugasan personel. a) Pertimbangkan hal-hal berikut ini dalam proses penugasan personel : i.
Kebutuhan personel dan pengaturan waktu pelaksanaan perikatan tertentu.
ii.
Evaluasi kualifikasi personel, yaitu mengenai pengalaman, posisi, latar belakang dan keahlian khusus personel.
iii.
Supervisi terencana dan keterlibatan personel supervisor
33
iv.
Proyeksi ketersediaan waktu individu yang ditugasi
v.
Situasi yang memungkinkan terjadinya masalah independensi dan benturan kepentingan, seperti penugasan personel ke klien tertentu yang merupakan mantan atasan-nya atau atasan orang yang memiliki hubungan keluarga tertentu dengannya.
b) Pertimbangkan, dalam penugasan personel, aspek keberlanjutan kerja dan rotasi sehingga memungkinkan perikatan dilaksanakan seefisien mungkin dan memungkinkan personel lain dengan pengalaman dan latar belakang yang berbeda, memberikan perspektif baru dalam pelaksanaan perikatan. 3. Selenggarakan pengesahan penjadwalan waktu pelaksanaan dan kebutuhan personel untuk perikatan, oleh personel yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perikatan tersebut. a) Ajukan kepada personel yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perikatan tersebut, jika dianggap perlu, untuk me-review dan mengesahkan nama dan kualifikasi personel yang ditugasi dalam pelaksanaan. b) Pertimbangan pengalaman dan pelatihan staf pelaksana perikatan dalam kaitannya dengan kompleksitas atau persyaratan lain perikatan, dan lingkup supervisi yang akan diberikan.
2.5.2.3 Kebijakan dan Prosedur Konsultansi Kantor Akuntan Publik (KAP) harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai konsultasi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa personel akan memproleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang
yang
memiliki
tingkat
pengetahuan,
kompetensi,
pertimbangan
(judgement), dan wewenang memadai. Sifat konsultasi akan tergantunga atas beberapa faktor tertentu, antara lain ukuran KAP dan tingkat pengetahuan, kompetensi, dan pertimbangan yang dimiliki oleh staf pelaksana perikatan. Kebijakn dan prosedur mengenai konsultasi (2001:SPM seksi 200) adalah sebagai berikut :
34
1. Identifikasi masalah dan situasi khusus yang mengharuskan personel untuk berkonsultansi, dan mendorong personel untuk berkonsultansi dengan atau menggunakan sumber atau pihak yang berwenang mengenai masalah yang kompleks dan tidak biasa. a) Informasikan kebijakan dan prosedur konsultansi KAP kepada personel b) Tentukan
bidang
atau
situasi
khusus
yang
karena
jenis
atau
kompleksitasnya, mengharuskan personel untuk berkonsultansi. Misalnya : i.
Penerapan standar teknis yang baru diterbitkan
ii.
Industri dengan akuntansi, audit, atau standar pelaporan khusus.
iii.
Problem praktik yang muncul
iv.
Berbagai alternatif pilihan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia apabila perubahan akuntansi akan dilakukan.
v.
Kewajiban pelaporan kepada badan pengatur.
c) Selenggarakan atau sediakan akses ke perpustakaan referensi dan sumbersumber berwenang lainnya. i.
Tetapkan tanggung jawab untuk penyelenggaraan perpustakaan referensi pada setiap kantor praktik.
ii.
Sediakan materi panduan teknis dan terbitan teknis, termasuk yang berhubungan dengan industri khusus dan bidang khusus lainnya.
iii.
Selenggarakan konsultansi dengan KAP lain dan orang di luar KAP untuk melengkapi sumber yang tersedia di KAP.
iv.
Ajukan masalah yang dihadapi kepada Bidang atau Dewan yang ada dalam organisasi Ikatan Akuntan Indonesia yang berfungsi untuk menangani masalah teknis.
d) Bentuk fungsi riset untuk membantu personel dalam hal masalah praktik. 2. Tunjuk satu atau lebih individu sebagai spesialis yang bertindak sebagai pihak yang berwenang, dan tetapkan wewenang mereka dalam konsultansi. Buat
35
prosedur untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara personel pelaksana perikatan dengan para spesialis. a) Tunjuk satu atau lebih individu sebagai spesialis untuk memenuhi kewajiban pelaporan klien kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan badan pengatur lainnya. b) Tunjuk satu atau lebih personel sebagai spesialis untuk industri tertentu. c) Beritahu personel mengenai derajat wewenang untuk menyesuaikan dengan pendapat spesialis dan prosedur yang harus diikuti untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan para spesialis. d) Wajibkan dokumentasi pertimbangan keputusan dalam penyelesaian perbedaan pendapat. 3. Tentukan lingkup dokumentasi yang harus dilakukan terhadap hasil konsultansi mengenai masalah atau situasi khusus yang mengharuskan adanya konsultansi. Tentukan dokumentasi yang diperlukan untuk konsultansi lain. a) Jelaskan lingkup dokumentasi yang perlu disiapkan dan tanggung jawab penyiapannya kepada personel. b) Tunjukkan kondisi yang mengharuskan dilakukannya dokumentasi konsultansi. c) Buat arsip, berdasarkan subjek, yang memuat hasil konsultansi untuk referensi dan riset pada masa mendatang.
2.5.2.4 Kebijakan dan Prosedur Supervisi Kantor Akuntan Publik (KAP) harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai pelaksanaan dan supervise perikatan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan perikatan memenuhu standar pengendalian mutu yang ditetapkan KAP. Lingkup supervise dan review yang sesuai pada suatu tertentu tergantung atas beberapa faktor, antara lain kerumitan masalah, kualifikasi staf pelaksana perikatan, dan lingkup konsultasi yang tersedia dan telah digunakan. Tanggung jawab KAP untuk menetapakn prosedur mengenai supervise berbeda dengan tanggung jawab staf secara
36
individual untuk merencanakan dan melakukan supervise secara memadai atas perikatan tertentu. Kebijakan dan prosedur mengenai supervise (2001:SPM seksi 200) adalah sebagai berikut: 1. Sediakan prosedur untuk perencanaan perikatan. a) Bebankan tanggung jawab fungsi perencanaan suatu perikatan kepada satu atau lebih personel dengan tingkat wewenang yang memadai. Ikut sertakan personel yang semestinya ditugasi ke perikatan tertentu dalam proses perencanaan. b) Kembangkan informasi tentang latar belakang atau informasi review yang dikumpulkan dari perikatan sebelumnya dan lakukan pemutakhiran sesuai dengan kondisi yang telah berubah. c) Jelaskan hal-hal yang harus dicakup dalam proses perencanaan penugasan, seperti yang tercantum di bawah ini : i.
Pengembangan usulan program pekerjaan yang diusulkan.
ii.
Penentuan kebutuhan personel dan kebutuhan pengetahuan khusus.
iii.
Pengembangan
estimasi
jumlah
waktu
untuk
menyelesaikan
perikatan. iv.
Pertimbangan kondisi ekonomi kini yang mempengaruhi klien atau industrinya dan kemungkinan pengaruhnya terhadap pelaksanaan perikatan.
2. Sediakan prosedur untuk mempertahankan standar mutu KAP untuk pekerjaan dilaksanakan. a) Lakukan supervisi memadai pada semua tingkat organisasi, dengan mempertimbangkan pelatihan, kemampuan, dan pengalaman personel yang ditugasi. b) Kembangkan pedoman mengenai bentuk dan isi kertas kerja. c) Manfaatkan lembar isian, daftar pengecekan, dan kuesioner standar, sejauh sesuai dengan kondisi, untuk membantu pelaksanakan perikatan. d) Sediakan prosedur untuk menyelesaikan pertimbangan (judgement) profesional di antara anggota tim pelaksana perikatan.
37
3. Sediakan prosedur untuk me-review kertas kerja dan laporan perikatan. a) Kembangkan pedoman review kertas kerja dan dokumentasi proses review. i. Wajibkan pe-review memiliki kompetensi dan tanggung jawab memadai. ii. Tentukan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dengan lengkap dan sesuai dengan SPAP dan kebijakan KAP. iii. Jelaskan dokumentasi yang membuktikan review atas kertas kerja dan temuan pe-review. Dokumentasi dapat mencakup pembubuhan paraf pada
kertas
kerja,
pengisian
kuesioner
pe-review,
penyiapan
memorandum pe-review, dan penggunaan lembar isian atau daftar pengecekan standar. b) Kembangkan pedoman review laporan yang akan diterbitkan untuk perikatan tertentu. Pertimbangan sebagaimana disebutkan pada butir a), dapat diterapkan pada review ini. Sebagai tambahan, hal-hal berikut ini harus dipertimbangkan untuk pedoman tersebut : i.
Tentukan bahwa bukti pekerjaan yang telah dilaksanakan dan simpulan yang tercantum dalam kertas kerja, mendukung laporan yang diterbitkan.
ii.
Tentukan bahwa laporan yang diterbitkan sesuai dengan SPAP dan kebijakan KAP
iii.
Sediakan
untuk
kepentingan
laporan,
oleh
individu
yang
semestinya, yang tidak rnemiliki tanggung jawab lain untuk perikatan.
2.5.2.5 Kebijakan dan Prosedur Pemekerjaan (Hiring) : Kantor Akuntan Publik (KAP) harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai pemekerjaan untuk memberikan keyakinann memadai bahwa
semua orang yang dipekerjaan memliliki
karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten. Mutu pekerjaan KAP akhirnya tergantung
atas
integritas,
kompetensi,
dan
motivasi
personel
yang
38
melaksanakan dan melakukan supervise pekerjaan. Oleh karena itu, program pemekerjaan KAP menjadi salah satu unsur penentu untuk mempertahankan mutu pekerjaan KAP. Kebijakan dan prosedur mengenai pemekerjaan (2001:SPM seksi 200) adalah sebagi berikut: 1. Selenggarakan program yang dirancang untuk memperoleh personel berkemampuan dengan cara perencanaan kebutuhan personel, penetapan tujuan pemekerjaan, dan penetapan kualifikasi personel yang terlibat dalam fungsi pemekerjaan. a) Rencanakan kebutuhan personel KAP pada semua tingkat organisasi dan tetapkan tujuan pemekerjaan dalam bentuk kuantitatif berdasarkan pada jumlah klien saat ini, perkiraan pertumbuhan, turnover personel, promosi personel, dan personel yang pensiun. b) Rancang suatu program untuk mencapai tujuan pemekerjaan yang memungkinkan : i.
Identifikasi sumber-sumber potensial untuk pemekerjaan personel.
ii.
Metode hubungan dengan orang-orang yang potensial dapat dipekerjakan.
iii.
Metode identifikasi khusus orang-orang yang potensial dapat dipekerjakan.
iv.
Metode untuk menarik orang-orang yang potensial dapat dipekerjakan dan metode untuk memberikan informasi tentang KAP kepada mereka.
v.
Metode evaluasi dan pemilihan orang-orang yang potensial dapat dipekerjakan untuk dilanjutkan dengan pemberian tawaran kerja.
c) Beritahu personel yang terlibat dalam pemekerjaan mengenai kebutuhan personel dan tujuan pemekerjaan KAP. d) Tugasi orang yang berwenang tentang tanggung jawab untuk keputusan mengenai kepegawaian. e) Lakukan pemantauan efektivitas program pemekerjaan.
39
i.
Lakukan evaluasi program pemekerjaan secara periodik untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur dalam memperoleh personel berkemampuan telah dijalankan.
ii.
Lakukan review atas hasil pemekerjaan secara periodik untuk menentukan apakah sasaran dan kebutuhan personel telah dicapai.
2. Tetapkan kualifikasi dan pedoman untuk mengevaluasi orang-orang yang potensial dapat dipekerjakan untuk semua tingkat profesional. a) Identifikasi atribut calon personel KAP, seperti intelegensi, integritas, kejujuran, motivasi, dan bakat untuk profesi akuntan publik. b) Identifikasi prestasi dan pengalaman yang diinginkan dari personel yang belum memiliki pengalaman kerja dan personel yang telah memiliki pengalaman kerja, misalnya : i.
Latar belakang akademik.
ii.
Prestasi pribadi.
iii.
Pengalaman kerja.
iv.
Minat pribadi.
c) Buat pedoman yang harus diikuti saat mempekerjakan individu pada situasi khusus, seperti : i.
Mempekerjakan famili personel atau famili klien.
ii.
Mempekerjakan kembali personel yang telah mengundurkan diri.
iii.
Mempekerjakan karyawan klien.
d) Dapatkan informasi mengenai latar belakang dan dokumentasi kualifikasi pelamar kerja dengan alat yang tepat, seperti : i.
Resume
ii.
Formulir lamaran kerja
iii.
Wawancara
iv.
Transkrip perguruan tinggi
v.
Referensi pribadi
vi.
Referensi pekerjaan sebelumnya.
40
e) Lakukan evaluasi kualifikasi personel baru yang berasal dari perekrutan yang tidak umum (misalnya, mereka yang bergabung dengan KAP langsung pada tingkat supervisor atau melalui merger atau akuisisi), untuk menentukan apakah mereka memenuhi persyaratan dan standar KAP. 3. Informasikan kepada pelamar kerja dan personel baru, mengenai kebijakan dan prosedur KAP yang berhubungan dengan mereka. a) Gunakan brosur atau alat lain untuk menginformasikan kepada pelamar kerja dan personel baru. b) Siapkan panduan yang menjelaskan kebijakan dan prosedur untuk disebarkan kepada personel dan lakukan pemutakhiran terhadap panduan tersebut. c) Laksanakan program orientasi untuk personel baru.
2.5.2.6 Kebijakan dan Prosedur Pengembangan professional Kantor Akuntan Publik (KAP) harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian
mutu mengenai pengembangan professional untuk memberikan
keyakinan yang memadai mengenai bahwa personel memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan professional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan pengetahuan memeadai bagi personelnya untuk memenuhi yangung jawab mereka dan kemajuan karir mereka di KAP. Kebijakan
dan
prosedur
mengenai
pengembangan
professional
(2001:SPM seksi 200) adalah sebagai berikut: 1. Tetapkan pedoman dan persyaratan untuk program pengembangan profesional KAP dan komunikasikan hal tersebut kepada personel. a) Tetapkan tanggung jawab fungsi pengembangan profesional kepada satu atau lebih personel dengan tingkat wewenang memadai. b) Pastikan bahwa program yang dikembangkan oleh KAP direview oleh orang yang berkemampuan memadai. Program tersebut harus memuat pernyataan mengenai tujuan program, dan prasyarat pendidikan dan/atau pengalaman untuk mengikuti program tersebut.
41
c) Selenggarakan program orientasi mengenai KAP dan profesi akuntan publik untuk persnel baru. i.
Siapkan
publikasi
dan
program
yang
dirancang
untuk
menginformasikan kepada personel baru mengenai tanggung jawab dan peluang profesional mereka. ii.
Tetapkan tanggung jawab pelaksanaan pertemuan orientasi untuk menjelaskan tanggung jawab profesional dan kebijakan KAP.
iii.
Beri kesempatan bagi personel baru dengan pengalaman terbatas untuk mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau lembaga lain yang relevan dengan profesi akuntan publik.
d) Buatlah persyaratan pendidikan profesional berkelanjutan bagi personel pada setiap tingkat profesional KAP. i.
Pertimbangkan persyaratan wajib dari Ikatan Akuntan Indonesia atau pedoman suka rela lain dalam penetapan program pendidikan profesional berkelanjutan KAP.
ii.
Berikan dorongan partisipasi personel dalam program pendidikan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan oleh pihak luar, termasuk yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal dan kursus tertulis lain.
iii.
Berikan dorongan partisipasi personel untuk secara aktif menjadi anggota organisasi profesional, seperti dengan membayar seluruh atau sebagian dari iuran dan biaya keanggotaan.
iv.
Berikan dorongan bagi personel untuk secara aktif menjadi anggota dewan profesional, menjadi penulis artikel, dan berpartisipasi dalam aktivitas profesional lainnya.
e) Lakukan pemantauan program pendidikan profesional berkelanjutan dan selenggarakan catatan semestinya mengenai program untuk KAP secara keseluruhan atau untuk masing-masing personel. i.
Lakukan review secara periodik catatan partisipasi personel untuk menentukan kepatuhan terhadap persyaratan KAP.
42
ii.
Lakukan review secara periodik laporan evaluasi dan catatanlain dari program profesional berkelanjutan untuk mengevaluasi apakah program telah disajikan dengan efektif dan mencapai tujuan KAP. Kemudian, pertimbangkan kebutuhan program baru dan untuk revisi atau penghapusan program yang tidak efektif.
2. Sediakan informasi bagi personel mengenai perkembangna terkini dalam standar profesional dan mated mengenai kebijakan dan prosedur teknis KAP, dan berikan dorongan bagi mereka untuk terlibat dalam aktivitas pengembangan diri. a) Sediakan bagi personel literatur profesional mengenai perkembangan terkini dalam standar profesional. i.
Distribusikan kepada personel, mated umum profesi, seperti standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Dewan Standar Profesional Akuntan Publik.
ii.
Distribusikan terbitan mengenai topik khusus, seperti peraturan Bapepamm Direktorat Jenderal Pajak, dan badan pengatur lainnya, kepada personel yang bertanggung jawab dalam bidang yang bersangkutan.
iii.
Distribusikan kepada personel, materi panduan mengenai kebijakan dan
prosedur
KAP
untuk
masalah
teknis.
Materi
harus
dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan baru dan perubahan kondisi. b) Untuk program pelatihan yang dilaksanakan oleh KAP, kembangkan atau dapatkan materi kursus, dan pilih serta latihlah para instruktur. i.
Nyatakan tujuan program, dan prasyarat pendidikan dan atau pengalaman untuk mengikuti program tersebut.
ii.
Sediakan instruktur program yang memenuhi kualifikasi, baik dalam hal penguasaan materi program maupun metode pengajaran.
iii.
Beri kesempatan bagi peserta untuk mengevaluasi materi program dan kinerja para instruktur selama pelatihan.
43
iv.
Beri kesempatan bagi instruktur untuk mengevaluasi materi program dan peserta program pelatihan.
v.
Mutakhirkan program sehingga selaras dengan perkembangan baru, perubahan kondisi, dan laporan evaluasi.
3. Sediakan, sejauh diperlukan, program untuk memenuhi kebutuhan KAP akan personel dengan keahlian dalam bidang dan industri khusus. a. Laksanakan program KAP untuk mengembangkan dan mempertahankan keahlian dalam bidang dan industri khusus, seperti industri yang diatur oleh peraturan tertentu, auditing berbantuan komputer, dan metode sampling statistik. b. Doronglah partisipasi personel pada program pelatihan eksternat, pertemuan, dan konferensi untuk mendapatkan keahlian teknis atau industri khusus. c. Doronglah
keanggotaan
dan
partisipasi
dalam
organisasi
yang
berhubungan dengan bidan, dan industri khusus. d. Sediakan literatur teknis mengenai bidang dan industri khusus. 4. Sediakan pelatihan di tempat kerja (on-the-job-training) selama pelaksanaan perikatan. a. Tekankan pentingnya pelatihan ditempat kerja sebagai bagian signifikan pengembangan pribadi. i.
Bicarakan dengan asisten mengenai hubungan pekerjaan mereka dengan perikatan secara keseluruhan.
ii.
Libatkan asisten dalam pelaksanaan perikatan sesuai dengan porsi untuk seorang asisten.
b. Tekankan pentingnya keahlian manajemen personel dan masukkan topik ini dalam program pelatihan KAP. c. Doronglah personel untuk melatih dan mengembangkan bawahan mereka. d. Pantau perikatan untuk menentukan bahwa personel : i.
Memenuhi persyaratan pengalaman yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
44
ii.
Memperoleh pengalaman dari perikatan berbagai bidang dan industri.
iii.
2.5.2.7
Bekerja di bawah personel tingkat supervisor yang berbeda.
Kebijakan dan Prosedur Promosi (advancement) Kantor Akuntan Publik (KAP) harus merumuskan kebijakan dan
prosedur
pengendalian
mutu
mengenai
promosi
personel
untuk
memberikan keyakinan memadai bahwa semua personel yang terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. Praktik promosi personel akan berimplikasi terhadap mutu pekerjaan KAP. Kualifikasi personel terseleksi untuk promosi harus mencakup, namun tidak terbatas pada karakter, intelejensi, pertimbangan (judgement), dan motivasi. Kebijakan dan mprosedur mengenai promosi (2001:SPM seksi 200) adalah sebagai berikut: 1. Tetapkan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh berbagai tingkat tanggung jawab dalam KAP. a) Siapkan panduan yang menjelaskan tanggung jawab dan kinerja yang diharapkan, serta kualifikasi untuk promosi pada setiap tingkat organisasi, termasuk: i.
Nama jabatan dan tanggung jawab untuk jabatan tersebut.
ii.
Jumlah pengalaman kerja (yang dapat dinyatakan dalam suatu jangka waktu) yang umumnya disyaratkan untuk promosi ke tingkat organisasi lebih tinggi.
b) Identifikasi kriteria yang akan dipertimbangkan untuk mengevaluasi kinerja personel dan keahlian yang diharapkan, seperti hal-hal berikut ini : i.
Pengetahuan teknis
ii.
Kemampuan analitik dan judgmental
iii.
Kemahiran komunikasi
iv.
Kemahiran memimpin dan melatih
v.
Hubungan dengan klien
45
vi.
Sikap mental pribadi dan profesional (karakter, intelegensi, pertimbangan, dan motivasi)
vii.
Kepemilikan sertifikat akuntan publik yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk promosi ke posisi supervisor.
c) Gunakan buku panduan personel atau alat lain untuk mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur promosi kepada personel. 2. Lakukan evaluasi kinerja personel, dan secara periodik beritahu personel mengenai kemajuan mereka. Selenggarakan arsip personel yang memuat dokumentasi mengenai proses evaluasi. a) Kumpulkan dan lakukan evaluasi informasi mengenai kinerja personel. i.
Identifikasi tanggung jawab dan persyaratan evaluasi pada setiap tingkat organisasi dengan penentuan siapa yang akan mengevaluasi dan kapan evaluasi akan dilakukan.
ii.
Beritahu personel mengenai tujuan evaluasi personel
iii.
Gunakan lembar isian, yang mungkin berbentuk standar, untuk mengevaluasi kinerja personel.
iv.
Lakukan
review
terhadap
evaluasi
dengan
personel
yang
dievaluasi. v.
Wajibkan bahwa evaluasi tersebut di-review oleh atasan pemberi evaluasi.
vi.
Lakukan review terhadap evaluasi untuk menentukan bahwa personel bekerja untuk dan dievaluasi oleh orang yang berbeda.
vii.
Pastikan bahwa evaluasi diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
b) Secara periodik, berikan penyuluhan pada personel mengenai kemajuan dan peluang karir mereka. i. Lakukan review secara periodik dengan personel, evaluasi terhadap kinerja mereka, termasuk penilaian kemajuan mereka dalam KAP. Pertimbangan harus mencakup hal-hal berikut : 1) Kinerja 2) Tujuan KAP dan personel pada masa mendatang. 3) Minat penugasan
46
4) Peluang karier ii. Lakukan evaluasi pada partner secara periodik dengan cara penyuluhan, evaluasi oleh teman sekerja, atau penilaian pribadi, mengenai apakah mereka tetap memiliki kualifikasi untuk memenuhi tanggung jawab mereka. iii. Lakukan review secara periodik terhadap sistem evaluasi dan penyu!uhan personel untuk memastikan bahwa : 1) Prosedur evaluasi dan dokumentasi telah dilaksanakan secara rutin. 2) Persyaratan untuk promosi telah dipenuhi. 3) Keputusan promosi personel selaras dengan hasil evaluasi. 4) Pengakuan terhadap kinerja yang luar biasa. 3. Bebankan tanggung jawab untuk penetapan keputusan promosi. a) Bebankan tanggung jawab kepada personel tertentu dengan wewenang memadai
untuk
mengambil
keputusan
promosi
dan
keputusan
pemberhentian, yang melakukan wawancara evaluasi dengan personel yang dipertimbangkan untuk promosi, dan yang mendokumentasikan hasil wawancara, dan menyimpan catatan tersebut. b) Lakukan evaluasi data yang diperoleh dengan mempertimbangkan aspek mutu pekerjaan yang dilaksanakan, dalam penetapan keputusan promosi. c) Pelajari pengalaman promosi KAP secara periodik untuk memastikan apakah personel yang memenuhi kriteria tertentu mendapat penugasan dengan derajat tanggung jawab yang semakin meningkat.
2.5.2.8 Kebijakan dan prosedur penerimaan dan keberlanjutan klien Kantor Akuntan Publik (KAP) harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai penrimaa dan keberlanjutan kliaen untuk menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan
kemunkinan
terjadinya
hubungan
dengan
klien
yang
manajemennya tidak memiliki integritas. Adanya keharusan bagi KAP dalam menetapkan prosedur untuk tujuan seperti tersebut, tidak berarti bahwa KAP bertugas untuk mnenentukan integritas atau keandalan klien, dan tidak berarti
47
bahwa KAP tidak berkewajiban kepada siapapun, kecuali pada dirinya, untuk menerima, menolak, atau mempertahankan kliennya. Namun berdasarkan pada prinsip pertimbangan kehati-hatian (prudence), KAP disarankan selektif dalam menentukan hubungan profesional. Kebijakan dan prosedur mengenai penerimaan dan keberlanjutan klien (2001:SPM seksi 200) adalah sebagai berikut: 1. Tentukan prosedur evaluasi calon klien dan persetujuan mereka menjadi klien. a) Pertimbangkan prosedur evaluasi berikut ini sebelum menerima klien : i.
Dapatkan dan lakukan review terhadap informasi keuangan yang tersedia mengenai calon klien,,seperti laporan tahunan, laporan keuangan interim, laporan lain kepada badan pengatur, dan surat pemberitahuan tahunan (SPl) pajak penghasilan.
ii.
Dapatkan informasi dari pihak ketiga mengenai calon klien, termasuk informasi mengenai manajemen dan pemiliknya, yang mungkin berpengaruh terhadap proses evaluasi calon klien. Pemerolehan informasi tersebut mungkin dari bankir, penasihat hukum, bankir investasi, penjamin emisi calon klien, dan pihak lain yang mungkin memiliki informasi tersebut. Laporan kredit dapat juga bermanfaat dalam hal ini.
iii.
Lakukan komunikasi dengan auditor pendahulu sebagaimana diatur oleh SPAP. Pengajuan pertanyaan tersebut harus mencakup berpengaruh
pertanyaan
mengenai
fakta
yang
terhadap
integritas
manajemen,
mungkin mengenai
ketidaksepakatan dengan manajemen dalam penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit, atau ha!, signifikan yang szjenis, dan juga
pemahaman
auditor
pendahulu
mengenai
alasan
penggantian auditor. iv.
Pertimbangkan keadaan yang mungkin menjadikan KAP menganggap
perikatan
tersebut
sebagai
perikatan
yang
memerlukan perhatian khusus atau memiliki risiko yang tidak wajar.
48
v.
Lakukan evaluasi independensi dan kemampuan KAP untuk menyediakan jasa bagi calon klien. Dalam evaluasi kemampuan KAP,
pertimbangkan
kebutuhan
akan
keahfian
teknis,
pengetahuan industri, dan personel. vi.
Tentukan bahwa penerimaan klien tidak menyalahi ketentuan yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia atau ketentuan lain dari badan pengatur.
b) Tunjuk satu atau lebih personel dengan tingkat manajemen yang semestinya, untuk mengevaluasi informasi yang diperoleh mengenai calon klien dan untuk membuat keputusan penerimaan. i.
Pertimbangkan jenis perikatan yang tidak akan diterima KAP atau yang hanya akan diterima dengan syarat tertentu.
ii.
Dokumentasikan simpulan mengenai keputusan penerimaan klien.
iii.
Informasikan kebijakan dan prosedur KAP mengenai penerimaan klien kepada personel yang tepat.
iv.
Tetapkan tanggung jawab kepada personel tertentu dengan tingkat wewenang memadai atas pengelolaan dan pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur KAP mengenai penerimaan klien.
4. Lakukan evaluasi klien, pada akhir periode tertentu atau pada saat terjadinya peristiwa khusus, untuk menentukan apakah hubungan dengannya perlu dilanjutkan. a) Tentukan kondisi yang mengharuskan evaluasi klien untuk menentukan apakah hubungan dengannya perlu dilanjutkan. Kondisi ini dapat mencakup : i.
Berakhirnya jangka waktu tertentu.
ii.
Perubahan signifikan sejak evaluasi terakhir, termasuk perubahan besar pada satu atau lebih hal berikut ini : 1) Manajemen 2) Komisaris 3) Kepemilikan 4) Penasihat hukum
49
5) Kondisi keuangan 6) Status perkara pengadilan 7) Jenis usaha klien 8) Lingkup perikatan iii.
Keberadaan kondisi yang akan menyebabkan KAP menolak klien apabila kondisi tersebut telah ada pada saat penerimaan klien untuk pertama kalinya.
b) Tunjuk satu atau lebih personel dengan tingkat manajemen yang tepat, untuk mengevaluasi informasi yang diperoleh dan untuk membuat keputusan keberlanjutan klien. i.
Pertimbangkan jenis perikatan yang tidak akan dilanjutkan KAP atau yang hanya akan dilanjutkan dengan syarat tertentu.
ii.
Dokumentasikan simpulan mengenai keberlanjutan klien.
c) Informasikan kebijakan dan prosedur KAP mengenai keberlanjutan klien kepada personel yang semestinya. d) Tetapkan tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur KAP mengenai keberlanjutan klien.
2.5.2.9 Kebijakan dan prosedur inspeksi Kantor Akuntan Publik (KAP) harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai inspeksi untuk memberikan keyakian bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsure-unsur lain pengenadalian mutu telah diterapakn secara efektif. Prosedur inspeksi yang akan digunakan tergantung pada pengendalian yang ditetapkan oleh KAP dan penetapan tanggung jawab di KAP untuk yang ditetapkan oleh KAP dan penetapan tanggung jawab di KAP untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Kebijakan dan prosedur mengenai inspeksi (2001:SPM seksi 200) adalah sebagai berikut: 1. Tetapkan batas lingkup dan isi program inspeksi KAP.
50
a) Tetapkan prosedur inspeksi yang diperlukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP diterapkan dengan efektif. i.
Tetapkan tujuan, siapkan petunjuk, dan lakukan,review program pelaksanaan inspeksi.
ii.
Sediakan panduan mengenai lingkup pekerjaan inspeksi pada unit, fungsi, atau departemen praktik, dan kriteria pemilihan perikatan yang akan di-review
iii.
Tetapkan frekuensi dan saat pelaksanaan inspeksi.
iv.
Tetapkanproseduruntukmenyelesaikan
ketidaksepakatan
yang
mungkin timbul antara pe-review dan personel pelaksanaan atau manajemen perikatan yang bersangkutan. b) Tetapkan kualifikasi staf pelaksana inspeksi dan metode pemilihannya. i.
Tentukan kriteria pemilihan pe-review, termasuk tingkat tanggung jawab dalam KAP dan persyaratan mengenai pengetahuan khusus.
ii.
Tetapkan tanggung jawab pemilihan personel inspeksi.
c) Lakukan inspeksi terhadap unit, fungsi, atau departemen praktik. i.
Lakukan review dan uji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian mutu.
ii.
Lakukan review atas perikatan tertentu tentang kesesuaiannya dengan SPAP, termasuk dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dan dengan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP.
2. Sajikan pelaporan temuan inspeksi dan tindakan pemantauan yang dilaksanakan atau direncanakan, kepada tingkat manajemen yang semestinya. a) Lakukan pembahasan temuan review inspeksi terhadap perikatan yang direview, dengan staf pelaksana perikatan. b) Lakukan pembahasan temuan inspeksi mengenai unit, fungsi, departemen praktik yang di-review, dengan personel manajemen yang bersangkutan.
51
c) Laporkan temuan dan rekomendasi inspeksi, bersama dengan tindakan perbaikan yang diambil atau direncanakan, kepada manajemen KAP. d) Pastikan bahwa tindakan perbaikan yang direncanakan telah dilaksanakan.
2.6
Quality Review Quality review adalah suatu penelaahan yang dilakukan terhadap KAP
untuk menilai apakah Kantor Akuntan Publik tersebut telah mengembangkan secara memadai kebijakan dan prosedur pengendalian mutu sebagaimana yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Profesional Akuntan Publik. Pemeriksaan mutu Kantor Akuntan Publik dilaksanakan oleh badan tersendiri bentukan pengurus IAI-KAP, yaitu Badan Quality Review, yang mengkoordinasikan review mutu KAP di Indonesia. Badan ini sengaja dibentuk sebab saat ini disadari atau tidak IAI-KAP memasuki masa transisi mengatur dan mengawasi jalannya praktek profesi akuntan publik sendiri dengan mengurangi keterlibatan pemerintah. Peran organisasi profesi lebih menonjol untuk memajukan anggotanya, termasuk mengawasi mutu KAP yang berpraktek di Indonesia. Untuk melaksanakan program pemeriksaan mutu KAP, Badan Quality Review IAI-KAP bekerja sama dengan Departemen Keuangan, Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai menyusun Standar Pemeriksaan Mutu (SPM) Kantor Akuntan Publik. Selain itu, kerja sama tersebut juga menyusun standar operasi dan prosedur pemeriksaan serta program yang akan dijalankan untuk mendukung suksesnya review. Masing-masing pihak bisa melakukan pemeriksaan sendiri. Pembina Akuntan dan Jasa Penilai, misalnya, melakukan pemeriksaan Compliance Audit dan Badan Quality Review IAI-KAP, melakukan pemeriksaan quality assurance. Pemeriksaan yang dilakukan hasilnya antara dua lembaga itu tidak jauh berbeda karena memakai standar yang sama. Namun, perbedaannya pada fokus perhatian pemeriksaan yang dilakukan. Badan Quality Review IAI-KAP melakukan review diarahkan untuk memberikan konsultansi perbaikan dalam meningkatkan mutu KAP. Sementara,
52
review yang dilakukan pembina akuntan lebih mengarah pada sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota profesi akuntan publik. Pelaksanaan review untuk periode awal tim melakukan pemeriksaan mutu terhadap KAP yang secara sukarela (volunteer) bersedia memperbaiki kualitas pekerjaan kantornya. KAP yang bersangkutan akan mendapat prioritas dari badan review dan akan dikenakan fee review. Besarnya jumlah fee review tergantung luas sempitnya pemeriksaan yang dilakukan dan besar kecilnya KAP. Atas kesadaran ini, tim berusaha memberikan konsultansi perbaikan yang harus dilakukan KAP yang bersangkutan bukan diarahkan ke sanksi. Periode selanjutnya prioritas quality review dilakukan untuk KAP yang melakukan audit perusahaan go public, menggunakan dana masyarakat (perbankan), dan yang terkait dengan pajak. Lalu tahun kedua periode pertama, tim quality review tidak lagi memberikan kesempatan secara sukarela ke anggota untuk diperiksa namun sudah diarahkan secara sampling. Artinya semua KAP sudah wajib diperiksa mutunya oleh tim ini. Jika tahapan ini sudah terlewati, semua KAP yang terdaftar di IAIKAP dan Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai telah diperiksa mutu pekerjaannya. ( Media Akuntansi Edisi 24/Maret/Tahun IX/2002) Aturan yang mengatur pihak yang bertanggung jawab dalam me-review Sistem Pengendalian Mutu KAP. Dalam PSPM No.3 tentang Standar Pelaksanaan dan Pelaporan review mutu desebutkan bahwa pihak IAI sebagai pihak yang mewadahi organisasi akuntan mempunyai tim khusus yang bertugas melakukan review terhadap KAP. Tujuan program review mutu IAI adalah untuk meningkatkan mutu kinerja anggota IAI-KAP dalam penugasan akuntansi dan audit. Tujuan program ini dapat dicapai melalui tindakan pendidikan, perbaikan, dan koreksi.
2.7
Kinerja Auditor Penilaian kinerja merupakan penentuan secara periodik efektivitas
operasional organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan criteria yang ditetapkan. (Mulyadi, 2002:419)
53
Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan uuntuk mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang digunakan. Penilaian kinerja menurut Mulyadi (2002:420) dilakukan dengan tujuan : 1. Menetapkan kontribusi masing-masing divisi atau perusahaan secara keseluruhan atau atas kontribusi masing-masing sub divisi dari suatu divisi (evaluasi ekonomi) 2. Memberikan dasar untuk mengevaluasi kualitas kerja masing-masing manager divisi. 3. Memotivasi para manager divisi agar konsisten mengoperasikan divisinya hingga sesuai dengan tujuan pokok perusahan (evaluasi operasi) Tahap-tahap Penilaian Kinerja : 1. Perbandingan antara kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang ditetapkan sebelumnya 2. Penentuan
penyebab
timbulnya
penyimpangan-penyimpangan
sesungguhnya yang ditetapkan oleh standar. 3. Penetapan penilaian yang digunakan Standar pengukuran kinerja : 1. Tercapainya penghematan biaya 2. Penggunaan waktu a) Penggunaan waktu oleh auditor b) Waktu untuk melakukan pemeriksaan c) Tanggal target : i.
Penyelesaian pekerjaan lapangan
ii.
Diskusi temuan audit dengan auditee
iii.
Penyelesaian draft laporan audit
iv.
Menerbitkan laporan audit akhir
v.
Tanggapan kepuasan manajemen
vi.
Pelaksanaan audit follow-up
3. Pencapaian rencana pemeriksaan tahunan
kinerja
54
4. Laporan keberhasilan 5. Kepatuhan terhadap standar. Dalam PSPM (Pernyataan Standar Pengendalian Mutu) No.02 tentang perumusan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu dalam bagian promosi dinyatakan bahwa identifikasi kriteria yang akan dipertimbangkan untuk mengevaluasi kinerja personel dan keahlian yang diharapkan seperti hal-hal berikut ini : 1. Pengetahuan teknis 2. Kemampuan analitis dan judgemental 3. Kemahiran komunikasi Jadi pengukuran kinerja auditor menurut Andrian Harrell & Arnold Wright dalam auditing: A Journal Of Practice & Theory dapat dilihat dari: “1. Kemampuan teknik dan analisa a. Creative yaitu pemikiran inovatif, penyesuaian untuk mengubah kondisi serta pertimbangan tujuan audit dan pendekatan alternative untuk mencapai tujuan b. Efficient and organized yaitu penyelesaian dari penugasan dengan berdasarkan atas waktu dan dengan sedikit supervise, rajin atau tekun, merencanakan dan mengawasi kemajuan dari pekerjaan, dan termasuk di dalamnya perencanaan waktu yang baik. c. Knowledgeand common sense yaitu berdasarkan atas teknik, kemampuan memahami suatu pekerjaan, kemampuan untuk mengidentifikasi lingkup permasalahan, dan mampu membandingkan teori dan praktek. d. Judgement and common sense yaitu dapat mencapai kesimpulan yang berdasarkan logika didasarkan atas informasi yang tersedia, memahami maksud dari prosedur dan kerangka kerja dari keseluruhan kegiatan pemerikasaan, serta memahami materiality. 2. Karateristik professional a. Initiative and ambition yaitu keinginan untuk bertanggung jawab dan mau memberikan kemampuan lebih baik bila diperlukan, sikap professional dan positif, serta mau menerima tantangan. b. Maturity and confidence yaitu sikap professional yang baik, bertanggung jawab, dapat menerima secara konstruktif dan belajar dari kritikan, serta mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. c. Interpersonal skills yaitu dapat membangun dan memperkuat dengan staf atau klien dengan baik dalam suatu tim kerja. 3. Kemampuan komunikasi a. Communication skills yaitu dapat mengeluarkan dengan jelas seluruh ide, baik secara ucapan maupun tertulis
55
b. Working papers yaitu adanya pendokumentasian, klarifikasi, kerapihan atau kebersihan, pengorganisasian dan semua kesimpulan didukung dengan baik.” 2.8
Hubungan antara Penerapan Sistem Pengendalian Mutu KAP dengan Kinerja Auditor Dalam Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM) KAP no. 02
mengenai perumusan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu dalam kebijakan dan prosedur pada unsur promosi dinyatakan bahwa: “identifikasi kriteria yang akan dipertimbangkan untuk mengevaluasi kinerja personel (auditor) dan keahlian yang diharapkan, seprti hal-hal berilut ini: pengetahuan teknis, kemampuan analisis dan judgmental, kemahiran komunikasi, kemampuan memimpin dan melatih, hubungan dengan klien, sikap mental pribadi dan professional, dan kepemilikan sertifikat akuntan publik”. Karena unsur promosi termasuk salah satu unsur sistem pengendalian mutu maka terlihat sekali bahwa sebenarnya ada hubungan antara penerapan sebuah system pengendalian mutu KAP terhadap kinerja auditor secara langsung. Bila sebuah KAP mempunyai system pengendalian mutu yang baik dan ditetapkan dengan baik maka akan menimbulkan efek yang positif terhadap kinerja auditor. Selain itu, KAP mempunyai aturan baku, yaitu Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP) yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Apabila review yang dihasilkan mendapat penilaian yang baik, maka system pengendalian mutu KAP yang dipakai akan baik. Dari sini juga dapat menyimpulkan bahwa system pengendalian mutu yang baik adalah bila KAP telah menerapkan SPAP yang berlaku. Dengan begitu maka kualitas KAP akan menjadi baik yang akan menimbulkan efek positif pada kinerja auditor di lapangan. Arens dkk (2000:37) menyatakan bahwa: “Quality control arethe procedures used by CPA firm that help it meet those standars consistenly on every engagement.” Sedangkan Sunarto (2003:28), menyatakan:
56
“Upaya untuk menjaga mutu pekerjaan Kantor Akuntan Publik (KAP), organisasi profesi mewajibkan KAP untuk memiliki suatu system pengendalian mutu. Organisasi profesi menetapkan 9 (sembilan) elemen pengendalian mutu yang harus dipertimbangkan oleh KAP dalam enetapkan kebijakan dan prosedur untuk keyakinan yang memadai tentang kesesuaian dengan standar.” Menurut PSPM No.01, 2001, adalah: “sistem pengendalian mutu KAP mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan professional dengan SPAP. Sistem Pengendalian mutu harus komprehensif dan harus dirancang selars dengan struktur organisasi, kebijakan dan sifat praktik KAP.“ Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa dengan menerapkan suatu sistem pengendalian mutu, maka dalam melakukan pekerjaan akan efektif atau kinerja auditor akan baik, dengan demikian mutu dari Kantor Akuntan Publik (KAP)pun akan menjadi baik. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara efektivitas penerapan sistem pengendalian mutu KAP terhadap kinerja auditor.
