BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Lembaga KeuanganBank
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yang menjembatani kepentingan pihak yang kelebihan dana (penyimpan dana atau kreditor) dan pihak yang membutuhkan dana (peminjam dana atau debitor). Pihak-pihak yang kelebihan dana, baik perseorangan, badan usaha, yayasan, maupun lembaga pemerintah dapat menyimpan kelebihan dananya di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan, ataupun deposito berjangka sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya (Suseno dan Abdullah, 2004). Sementara itu pihakpihak yang kekurangan dan membutuhkan dana akan mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan
dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan undang-undang, struktur
perbankan di Indonesia, terdiri atas bank umum dan BPR. Perbedaan utama bank
umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat
menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut dual bank system, yaitu
bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau
berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. (Bank Indonesia, 2011) 1.
Bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.Begitu juga dengan wilayah operasinya yang dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan luar negeri (cabang).
2.
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
Berikut rekapitulasi susunan perbankan di Indonesia :
Gambar 2.1 Struktur Perbankan Indonesia
Sumber : Diolah dari Publikasi Bank Indonesia, 2011
2.2
Kredit Perbankan Kredit
berasal
dari
bahasa
Yunani
(credere)
yang
berarti
kepercayaan.Kepercayaan itu antara si pemberi dengan si pemohon kredit yang terkait dalam suatu kesepakatan. Menurut Kent dalamSuyatno (2003), kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang yang disebabkan oleh penyerahan barang-barang sekarang. Jonson dalam Djinarto (2000) menyatakan bahwa kredit adalah kemampuan untuk memperoleh barang atau jasa dengan memberi janji untuk membayar pada tanggal tertentu dimasa
yang akan datang.Dalam arti ekonomi kredit adalah penundaan bayaran dari prestasi yang diberikan sekarang baik dalam bentuk barang, uang atau jasa
(Suyatno, 2003). Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
7/1992
tentang
Perbankan
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10/1998, pengertian merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan kredit
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan menurut Sinungan M dalam Amiranti Marsya Agustine (2009) kredit ialah pemberin prestasi oleh suatu pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai kontra prestasi berupa pendapatan bunga. Penyaluran terhadap kredit merupakan segala bentuk fasilitas pinjaman dana melalui pasar rupiah dan valuta asing yang ditetapkan dalam peraturan bank Indonesia. Namun dalam penyaluran kredit tersebut terdapat resiko kredit baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Resiko kredit merupakan resiko akibat adanya ketidakpastian dalam pengembalian pinjaman. Rencana kredit untuk jangka waktu satu tahun yang disusun itu disesuaikan dengan perkiraan jumlah uang yang beredar sehingga tidak akan menganggu kestabilan moneter. Kestabilan moneter yang dimaksudkan ialah merupakan perimbangan antara perkembangan jumlah uang yang beredar dengan tingkat
harga, suku bunga, perkembangan neraca pambayaran, tingkat
moneterisasi perekonomian.
2.2.1 Unsur-Unsur Kredit
1. Waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan
pemberian kredit dan pelunasannya.
Menurut Muljono (2001), terdapat unsur kredit antara lain:
2. Kepercayaan, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur
kepadadebitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan mengembalikan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. 3. Penyerahan, yang menyatakan bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo. 4. Resiko, yang menyatakan adanya resiko yang mungkin timbul sepanjang jarak antara saat memberikan dan pelunasannya. 5. Persetujuan dan perjanjian, yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjanjian.
2.2.2 Tujuan Kredit Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan dan fungsi tertentu. Adapun yang menjadi tujuan pemberian kredit tersebut adalah : a. Mencari keuntungan
Keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank
nasabah.Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank dan memperluas usaha bank.
sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada
b. Membantu usaha nasabah
Bank memberikan fasilitas kredit untuk membantu usaha nasabah yang
memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal
kerja. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan dimana bank memperoleh bunga dan nasabah dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. c. Membantu pemerintah Pemerintah menerima pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank, meningkatkan devisa Negara apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor, dan membuka kesempatan kerja bila kredit yang diberikan digunakan untuk membuka usaha baru.
2.2.3
Prinsip-prinsip Kredit Menurut Kasmir (2004), prinsip-prinsip penilaian kredit yang dilakukan
dengan analisis 5C yang terdiri dari faktor sebagai berikut: a.
Character,
adalah
sifat
atau
watak
calon
debitur.
Hal
ini
bertujuanmemberikan keyakinan kepada pihak perbankan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit dapat dipercaya.
b. Capacity, adalah kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang
dihubungkan dengan kemampuan calon debitur tersebut dalam mengelola bisnis serta kemampuannya mendapat keuntungan.
c. Capital, adalah sumber-sumber pembiayaaan yang dimiliki calon debitur dalam usaha yang dilakukannya.
d. Collateral, adalah jaminan yang diberikan calon debitur baik besifat fisik
maupun non fisik. Jaminan yang diberikan dianjurkan melebihi jumlah kredit yang diberikan.
e. Condition, adalah penilaian kredit yang mempertimbangkan kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang.
2.2.4 Fungsi kredit Fungsi kredit secara luas sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasmir serta Vetihzal dan Andria (2007:8) yaitu : a. Untuk meningkatkan daya guna uang b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang c. Untuk meningkatkan daya guna barang d. Untuk meningkatkan peredaran barang e. Sebagai stabilitas ekonomi f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan nasional h. Untuk meningkatkan hubungan internasional 2.2.5 Jenis-jenis Kredit
Secara umum jenis-jenis kredit dapat dibedakan menjadi dua macam,
yaitu :
2.2.5.1
Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaan Berdasarkan tujuan penggunaannya, kredit terbagi menjadi dua jenis :
1)
Kredit konsumtif yaitu, kredit yang digunakan untuk membiayai
pembelianbarang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberikan
kepuasan langsungkepada konsumen. Jenis kredit ini digunakan untuk membiayai hal-hal yangbersifat konsumtif seperti kredit perumahan, kredit kendaraan serta kredituntuk membeli makanan dan pakaian. Secara tidak langsung kredit konsumtifakan memberikan efek produktif dengan cara meningkatkan produksi daribarang atau jasa yang telah dibeli oleh peminjam. 2)
Kredit produktif yaitu, kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan yangproduktif. Kredit ini digunakan untuk membeli barang-barang modal yangbersifat
tetap maupun untuk membiayai kegiatan
pengadaan barang yang habisdalam sekali produksi. Kredit produktif dapat dibagi lagi menjadi dua bagianyaitu, kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi merupakan jeniskredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk pembelian barang-barangmodal yaitu, tidak habis dalam satu cycle. Kredit modal kerja merupakan jeniskredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhikebutuhan modal
kerjanya
yang
biasanya
habis
dalam
satu
siklus
usahanya.Menurut Thamrin (2002), kredit investasi merupakan
suatukebijaksanan kredit yang bersifat jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan kepada pengusaha perorangan atau perusahaan
dengan persyaratan danprosedur khusus atau dengan pertimbangan
kelayakan. Program kelompok kecilIndustri (KKI) digunakan untuk
pembiayaan investasi barang modal dan jasa yangdiperlukan dalam
rangka perluasan proyek lama atau baru serta rehabilitasi asset yang
ada. Sedangkan program kredit modal kerja permanen hanya diberikan untukpembiayaan modal secara terus menerus digunakan untuk kelancaran usaha.
2.2.5.2
Kredit Berdasarkan Jangka Waktu Djinarto (2000) menyatakan berdasarkan jangka waktunya, kredit
dapat dibagi menjadi tiga bagian: 1)
Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang jangka waktu pembayarannyamaksimal satu tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk membiayaikebutuhan modal kerja.
2)
Kredit
jangka
menengah,
merupakan
kredit
yang
jangka
waktupembayarannya antara satu sampai dengan tiga tahun. Kredit jangkamenengah biasanya berupa kredit modal kerja dan kredit investasi yang tidakterlalu besar. 3)
Kredit
jangka panjang, merupakan jenis kredit yang jangka
waktupembayarannya lebih dari tiga tahun. Kredit ini biasanya
digunakan untukpembelian mesin, pabrik, perumahan, dan alat-alat
untuk keperluan investasi.
2.3
Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Perekonomian sebuah negara terbuka (open economy) terdiri dari 4 sektor,
sektor moneter, sektor riil, sektor fiskal, dan sektor eksternal. Hubungan yaitu sektor moneter dan sektor riil terjadi melalui mekanisme transmisi antar
(mechanism of transmision). Mekanisme ini dilakukan oleh bank sentral sebagai otoritas sektor moneter dapat mengeluarkan kebijakan yang akan berpengaruh pada sektor riil. Gambar 2.2 Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter
Sumber : Bank Indonesia Mekanisme transmisi melalui jalur kredit bekerja dengan memanfaatkan media pasar utang dan pasar kredit.Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi antara Surplus Spending Unit (SSU) dan Defisit Spending Unit (DSU) berperan penting dalam mekanisme kebijakan melalui jalur kredit.Mekanisme
jalur kredit dibedakan menjadi dua jalur.Pertama, bank lending channel yang menekan pengaruh kebijakan moneter pada kondisi keuangan bank, dari sisi
aset khususnya. Kedua, balance sheet channel yang menekankan pengaruh
kebijakan moneter pada kondisi keuangan perusahaan dan kemudian akan
mempengaruhi akses perusahaan untuk mendapatkan kredit.
Pada jalur suku bunga, perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga
deposito dan suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang
mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi. Penurunan suku bunga BI Rate menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi.
Ini semua akan meningkatkan
aktifitas konsumsi dan investasi sehingga aktifitas perekonomian semakin bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengerem aktifitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi. Gambar 2.3 Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Jalur Kredit (Credit Channel) Kebijakan Moneter
Liabilitas Bank
Jumlah Uang Beredar Suku Bunga/ Harga Saham
Ketersediaan Kredit Bank
Investasi Nilai Bersih Perusahaan
Pemberian Kredit
Sumber : Warjiyo dan Solikin dalam Septy Andriani, 2008
Kondisi sektor keuangan dan perbankan juga sangat berpengaruh pada
kecepatan transmisi kebijakan moneter. Apabila perbankan melihat risiko
perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap penurunan suku bunga BI
Rate biasanya sangat lambat. Juga, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya permintaan kredit belum tentu direspon dengan menaikkan
penyaluran kredit.Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga belum tentu direspon oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu.
Simpulannya, kondisi sektor
keuangan, perbankan, dan kondisi sektor riil sangat berperan dalam menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan moneter.
2.4
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Hubeis (2009), UKM didefinisikan dengan berbagai cara yang
berbeda tergantung pada negara dan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan khusus terhadap definisi-definisi tersebut agar diperoleh pengertian yang sesuai tentang UKM, yaitu menganut ukuran kuantitatif yang sesuai dengan kemajuan ekonomi. Terdapat beberapa definisi UMKM menurut berbagai lembaga yang berbeda, diantaranya menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengahpengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengacu kepada kriteria usaha, yaitu :
I.
Usaha mikro :
a. Usaha
produktif milik
orang perorangan dan/atau
badan usaha
peroranganyang memenuhi kriteria usaha mikro.
b. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh
jutarupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
memiliki hasilpenjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
II.
Usaha kecil : a. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orangperorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataubukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baiklangsung atau maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besaryang memenuhi kriteria usaha kecil. b. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidaktermasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualantahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai denganpaling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
III.
Usaha menengah : a. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orangperorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan ataubukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baiklangsung atau maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.
b. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah)sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
milyar rupiah)tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
memiliki hasilpenjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar
lima
ratus
jutarupiah)
sampai
dengan
paling
banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyarrupiah). Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Berbagai skim Kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, perternakan dan perkebunan. Peran pemerintah dalam skim-skim kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga skim kredit dimaksud, sementara dana kredit/pembiayaan seluruhnya (100%) berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu pemerintah berperan dalam penyiapan UMKM agar dapat dibiayai dengan skim dimaksud, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain. Skim kredit yang sangat familiar di masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang khusus diperuntukkan bagi UMKM
dengan kategori usaha layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup dalam rangka persyaratan Perbankan. KUR adalah Kredit/pembiayaan kepada UMKM
dan Koperasi yang tidak sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Perbankan
dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah pada saat
permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan.Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.
Tabel 2.1 Kriteria Kredit Usaha Rakyat Definisi
KUR adalah Kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi yang tidak sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, pada saat permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur dikecualikan untuk jenis KPR, KKB, Kartu Kredit dan Kredit Konsumtif lainnya.
Usaha Dibiayai
Usaha produktif
Jangka Waktu
2014
Sumber Dana
Bank Pelaksana 100%
Plafon Kredit
1. KUR Mikro plafon maksimal Rp5.000.000,00 2. KUR Retail plafon maksimal Rp 500.000.000,00
Suku Bunga
1. KUR Mikro : 22% p.a. ; 2. KUR Retail : 14% p.a.
Kredit
Jangka Waktu
1. KMK maksimal 3 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 6 tahun
Kredit
2. KI maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang sampai 10 tahun
Peran Pemerintah
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian : menunjuk Bank Pelaksana
2. Kementerian Keuangan : menyediakan dana APBN dan
membayar subsidi untuk IJP 3. Kementerian teknis : Mempersiapkan UMKM dan Koperasi
untuk dapat dibiayai dengan KUR, menetapkan kebijakan dan
prioritas
usaha
yang
akan
menerima
kredit,
melakukan
pembinaan dan pendampingan selama masa kredit,memfasilitasi
hubungan antara UMKM dengan pihak lain (misal :perusahaan inti).
Target Realisasi
Rp 20 triliun per tahun
Daerah Realisasi
Seluruh propinsi
Permasalahan
1. Sosialiasi kepada masyarakat masih kurang 2. Suku bunga KUR masih dirasakan cukup tinggi 3. Keterlambatan pembayaran klaim dari Lembaga Penjamin 4. Kesulitan mencari debitur yang sesuai dengan kriteria 5. Terdapat dispute terhadap beberapa ketentuan KUR.
Sumber : Diolah dari Publikasi Bank Indonesia, 2011 2.5
Penawaran Kredit Perbankan Sebagaimana diatur dalam UU No. 10, Tahun 1998 tentang Perbankan,
yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yang menjembatani kepentingan pihak yang kelebihan dana (penyimpan dana atau
kreditor) dan pihak yang membutuhkan dana (peminjam dana atau debitor). Pihak-pihak yang kelebihan dana, baik perseorangan, badan usaha, yayasan,
maupun lembaga pemerintah dapat menyimpan kelebihan dananya di bank dalam
bentuk rekening giro, tabungan, ataupun deposito berjangka sesuai dengan
kebutuhan dan preferensinya (Suseno dan Piter A 2003:6). Sementara itu pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana akan mengajukan pinjaman atau pihak kepada bank. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi, kredit modal kredit
kerja, dan kredit konsumsi.
2.6
Teori Keseimbangan Kredit Keseimbangan kredit terbentuk dari perpotongan antara kurva penawaran
kredit (S0) dan permintaaan kredit (D0). Keseimbangan ini menghasilkan tingkat suku bunga sebesar r0 dan kuantitas kredit sebesar L0. Gambar 2.4 Keseimbangan Kredit Suku Bunga Kredit S0 r0
D0 L0
Kualitas Kredit
Sumber :Agung (2001) Berdasarkan
gambar
tersebut,
penurunan
penawaran
kredit
akanmengakibatkan pergeseran S0 ke kiri atas, dan sebaliknya jika terjadi
peningkatan.Sementara
bila
terjadi
penurunan
permintaan
kredit
akan
mengakibatkanpergeseran D0 ke kiri bawah, dan juga sebaliknya.Menurut Agung
(2001), turunya kredit yang disalurkan olehperbankan dapat disebabkan oleh:
2.6.1 Penurunan Kredit Akibat Turunnya Permintaan
Pergeseran
permintaan
kredit
akibat
lemahnya
perekonomian
akanmenyebabkan kredit permintaan dari kredit yaitu D menurun menjadi D1,
denganasumsi penawaran yang tetap. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya penurunanpada tingkat suku bunga menjadi r1. Jika perubahan kredit didorong oleh faktor-faktor struktural mikroekonomi maka penurunan kurva permintaan kredit jugadiikuti oleh semakin menajamnya kemiringan dari kurva permintaan yangmengakibatkan menurunnya sensitivitas perubahan suku bunga terhadappermintaan kredit.Kondisi ini ditunjukkan oleh kurva D2. Gambar 2.5 Penurunan Kredit Akibat Menurunnya Permintaan Suku Bunga Kredit S r0 r1
D0 D2 D1
Kualitas Kredit
L’L Sumber: Agung (2001)
2.6.2 Penurunan Kredit Akibat Turunnya Penawaran
Penawaran kredit dapat disebabkan oleh turunnya kemauan bank
untukmenyalurkan
kredit
pada
tingkat
suku
bunga
yang
berlaku.
Keenggananmenyalurkan kredit ini dapat berasal dari faktor internal maupun
eksternal.Faktorinternal mengenai permasalahan seperti rendahnya kualitas
dari jumlah aset yangdimiliki oleh perbankan, tingginya tingkat NPL dan turunya
modal
yang
dimilikioleh
bank
akibat
menurunnya tingkat
keuntungan.Sisi eksternal permasalahanterjadi akibat lemahnya kondisi
keuangan perusahaan serta bank tidak mengetahuisecara pasti mengenai kondisi dari sutu perusahaan serta kemampuannya untukmembayar pinjaman. Gambar 2.6 Penurunan Kredit Akibat Menurunnya Penawaran Suku Bunga Kredit S1
S2
S2
r2 r1
D Kualitas Kredit L2
L
Sumber: Agung (2001) Menurunya jumlah kredit akibat perubahan faktor penawaran dapat dilihatdengan bergesernya kurva penawaran ke kiri atas dari S0 menjadi S1.Implikasidari pergeseran ini adalah kenaikan tingkat suku bunga dan penurunan jumlahpenyaluran kredit.Terkadang keengganan bank untuk menyalurkan kredit tidakdiikuti dengan perubahan tingkat suku bunga.Hal ini
menyebabkan kurvapenawaran bergeser kekiri dan berubah menjadi vertikal
(S2), dan kurvapenawaran menjadi tidak sensitif terhadap perubahan tingkat
suku bunga.Efek seperti ini disebut sebagai Non Price Credit Rationing.Hal
ini dapatdipahami sebagai akibat memburuknya resiko kredit dunia usaha dan
karenapersoalan informasi yang membuat bank tidak dapat membedakan kualitasdebitur.Persoalan
ini lebih buruk lagi ketika ada pergantian
manajemen didalamperbankan dengan orang yang baru.Karena hubungan
bank
dengan
nasabahjangka
panjang
pergantian
manajemen
bank
menyebabkan kurang mengertinyakondisi nasabah.Akibatnya, bank cenderung lebih berhati-hati dalammenyalurkan kredit dan tingkat suku bunga bukan hal utama dalam menyalurkankredit, karena bank berpendapat bahwa hanya nasabah yang kualitas rendah yangbersedia membayar tingkat suku bunga pinjaman yang tinggi (adverse selectionproblem).
2.7
Faktor – faktor yang mempengaruhi penawaran kredit modal kerja dan kredit investasi sektor UMKM oleh bank umum di Indonesia Penulis melakukan pengelompokkan kategori terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi penawaran kredit perbankan kepada sektor UMKM yakni faktor eksternal dan faktor internal.Faktor internal yaitu faktor yang khusus dari internal bank itu sendiri yaitu, NPLinv (Non Performing Loan Investasi), NPLmk (Non Performing Loan Modal Kerja), danROA (Return On Asset), Sedangkan untuk faktor eksternal diwakili oleh Gross Domestic Product (GDP) dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (rSBI).
Perry Warjiyo (2004)memaparkan bahwa mekanismetransmisi kebijakan moneter melalui saluran uang secara implisit beranggapan bahwa semua dana
yang dimobilisasi perbankan dari masyarakat dalam bentuk uang beredar (M1,
M2) digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit
perbankan. Dalam kenyataannya menurut Perry Warjiyo (2004), anggapan seperti itu tidak selamanya benar. Selain dana yang tersedia (DPK), perilaku penawaran perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha kredit
debitor dan kondisi perbankan itu sendiri, seperti permodalan (CAR), jumlah kredit macet (NPL), dan Loan to Deposit Ratio (LDR). Suseno dan Piter (2003), selain faktor-faktor tersebut di atas, faktor rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam Return on Assets (ROA) juga berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan kredit kepada debitor. Berdasarkan tinjauan teori penawaran uang Keynes dan perilaku penawaran kredit di atas, maka penelitian ini menggunakan beberapa variabel bebas sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor UMKM, yang akan dijelaskan pada uraian berikut.
2.7.1 Return on Assets (ROA) Pengembalian atas total aktiva merupakan ukuran efisiensi operasi yang relevan. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (pendanaan) yang diberikan pada perusahaan. Ukuran ini tidak
membedakan
pengembalian
berdasarkan
sumber
pendanaan
.dengan
menghilangkan dampak sumber pendanaan aktiva, analisis berpusat pada
evaluasi dan peramalan kinerja operasi (John, Subramanyam dan Halsey
2003).
Return on assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang
dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva
yang digunakan. Return on assets merupakan perbandingan antara laba
sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Return on assets (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila return on assets yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan. Baik profit margin maupun total asset turnover tidak dapat memberikan pengukuran yang memadai atas efektivitas keseluruhan perusahaan. Profit margin tidak memperhitungkan penggunaan aktiva ,sementara total asset turnover tidak memperhitungkan profitabilitas dalam penjualan. Rasio return on asset atau return on investment mengatasi kedua kelemahan tersebut. Peningkatan kemampuan perusahaan dapat terjadi jika
ada peningkatan profit margin atau peningkatan total asset turn over atau keduanya. Dua perusahaan dengan profit margin dan total asset turnover yang
berbeda dapat saja memiliki rasio ROA yang sama.(Van Horne 2005:225)
Meskipun demikian untuk mengukur kinerja perusahaan secara
keseluruhan ROA tidaklah cukup karena ROA belum memperhitungkan rasio
hutang yang digunakan dalam aktivitas perusahaan.
ROA adalah salah satu metode penilaian yang digunakan untuk
mengukur tingkat rentabilitas sebuah bank, yaitu tingkat keuntungan yang dicapai olehsebuah bank dengan seluruh dana yang ada di bank. ROA membandingkan laba terhadap total aset, yang dapat dicari dengan rumus berikut (Bank Indonesia, 2006)
………………….……………(2.2)
Seperti halnya CAR dan DPK, ROA juga diharapkan berkorelasi positif dengan penawaran kredit 2.7.2 Non Performing Loans (NPL) NPL menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPLs merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. NPLs mempunyai hubungan negatif dengan penawaran kredit.
2.7.3
Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesi (rSBI) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu
pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto/bunga. SBI merupakan salah satu
mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai Rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan
SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Sejak awal Juli 2005, BI menggunakan mekanisme "BI rate" (suku bunga BI), yaitu BI mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan BI untuk pelelangan pada masa periode tertentu. BI rate ini kemudian yang digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan. Tingkat suku bunga SBI yang digunakan adalah dalam periode bulanan.
2.7.4 Gross Domestic Product (GDP) GDP adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu dan sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian (Mankiw 2004). GDP meliputi komponen-komponen seperti konsumsi rumah tangga, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih, disimbolkan dengan rumus sebagai berikut: Y
= C + I + G + ( X – M ) ...................................................................(2.3)
Dimana :Y= Gross Domestic Product ; C= Konsumsi rumah tangga ; I = Investasi swasta ; G= Pengeluaran Pemerintah ; X= Ekspor ;M= Impor
Pada penelitian ini, data GDP yang digunakan adalah data hasil
interpolasi dari kuartalan menjadi bulanan dengan metode Quadratic Match
Sumdengan bantuan Software Eviews for Windows Realease 6.0.Peningkatan
pada GDP berarti adanya peningkatan pada konsumsi dan investasi secara
agregat, sehingga berpengaruh positif pada permintaan kredit, termasuk kredit pada sektor UMKM.
2.8
Penelitian Terdahulu Sedikitnya terdapat tiga penelitian terdahulu yang meneliti tentang
penawaran kredit perbankan.
