BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pasar Modal 2.1.1 Pengertian Pasar Modal Pada dasarnya pasar modal hampir sama dengan pasar-asar lainya. Untuk setiap pembeli yang berhasil, selalu harus ada penjual yang berhasil juga. Jika jumlah orang yang ingin membeli lebih banyak dibandingkan dengan orang yang ingin menjual, maka

harga akan semakin tinggi dan bila tidak ada seorangpun yang

membeli dan banyak yang mau menjual maka harga akan jatuh, ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hukum permintaan dan penawaran dengan asumsi cateris paribus (Suherman Rosyadi, 2005). Pada umumnya yang membedakan pasar modal dengan pasar lainya adalah dalam hal komoditas yang diperdagangkan. Pasar modal dapat dikatakan sebagai pasar yang abstrak karena yang dierjualbelikan adalah dana-dana dalam

jangka

panjang berupa hak kepemilikan oleh individu/instansi dan juga surat pernyataan hutang dalam jangka waktu tertentu pula. Pembeli pada pasar modal adalah individu atau organisasi/lembaga yang bersedia menyisihkan kelebihan dananya untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan ataupun menambah

pendapatan melalui

pasar modal dimaksud, sedangkan penjual merupakan perusahaan atau instansi yang memerlukan modal atau tambahan modal untuk keperluan usaha maupun kegiatan perekonomian.

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Pasar modal dapat diartikan sebagai suatu sistem keuangan yang terorganisir, termasuk didalamnya adalah bank-bank komsersial maupun semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar (Keputusan menteri keuangan RI No.1548/KM/9O tentang pengaturan Pasar Modal). Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, harga gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek dalam rangka memahami pasar modal. Dari berbagai pendapat yang ada maka pasar modal dapat diartikan sebagai pasar yang pengelolaanya secara terorganisir dengan memperdagangkan surat berharga seperti saham, obligasi, option, warrant, right dengan menggunakan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. 2.1.2 Manfaat Pasar Modal Untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomi nasional, dengan persiapan yang matang, pemerintah mengaktifkan kembali beroperasinya pasar modal pada tahun 1977. Pengaktifan kembali tersebut dilandaskan oleh adanya kebutuhan dana dalam pembangunan yang semakin meningkat.

Melalui pasar modal, dunia usaha atau

permodalan pemerintah akan dapat memperoleh sebagian atau seluruh pembiayaan jangka panjang yang diperlukan. Disisi lain, pasar modal juga merupakan salah satu indikator ekonomi utama yang dapat digunakan oleh lembaga baik nasional mauun internasional untuk meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian. Pasar modal mempunyai peranan penting dalam suatu negara yang pada dasarnya peranan tersebut mempunyai kesamaan antara suatu negara dengan negara


yang lain. Hampir semua negara di dunia ini mempunyai pasar modal yang bertujuan menciptakan fasilitas bagi keperluan industri-industri dan keseluruhan entitas kegiatan ekonomi dalam memenuhi permintaan dan penawaran modal, kecuali dalam negara dengan perekonomian sosialis yang tertutup pasar modal bukanlah suatu keharusan. Beberapa manfaat pasar modal bagi suatu negara dapat dilihat sebagai berikut: 1) Menyediakan sumber pembiayaan dalam jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara otimal 2) Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga dari emiten yang dierjualbelikan seperti saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainya 3) Pasar modal memberikan kesempatan kepada para investor untuk memperoleh hasil (return) yang diharapkan 4) Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian 5) Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan rofesionalisme, menetapkan iklim berusaha yang sehat 6) Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversif


2.1.3 Instrumen Pasar Modal Beberapa sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal antara lain adalah saham, obligasi, reksadana dan instrument derivative.

Masing-masing sekuritas

tersebut memberikan return dan resiko yang berbeda-beda. 1. Saham Saham merupakan bukti bahwa kepemilikan atas asset-aset perusahaan yang menerbitkan saham 2. Obligasi Obligasi merupakan sekuritas yang memberikan pendapatan dalam jumlah tetap kepada pemiliknya. Pada saat membeli obligasi, investor sudah dapat mengetahui dengan pasti berapa pembayaran bunga yang akan diperolehnya secara periodik dan berapa pembayaran kembali nilai par (par value) pada saat jatuh tempo. Meskipun demikian obligasi bukan tanpa resiko karena bisa saja obligasi tersebut tidak terbayar kembali akibat kegagalan penerbitnya dalam memenuhi kewajibanya. Oleh karena itu investor harus berhati-hati dalam memilih obligasi yang akan dibeli.

Untuk itu investor harus

memperhatikan peringkat obligasi yang menunjukkan tingkat resiko dan kualitas obligasi dilihat dari kinerja penerbitnya.

Kemudian yang akan

dibahas di penelitian ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau sering juga disebut sebagai Obligasi Negara (ON) yang di dalamnya termasuk salah satunya adalah Surat Utang Negara (SUN).


3. Reksadana Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menciptakan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana, untuk digunakan sebagai modal berinvestasi baik dipasar modal maupun dipasar uang. Perusahaan reksadana akan menghimpun dana dari investor untuk kemudian akan di investasikan dalam bentuk portofolio yang dibentuk oleh manajer investasi.

Dengan

demikian, investror dapat membentuk portofolio secara tidak langsung melalui manajer investasi. 2.2 Surat Utang Negara (SUN) 2.2.1 Pengertian Surat Utang Negara Surat Utang Negara merupakan surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya (Rahardjo 2003:115). SUN digunakan oleh pemerintah antara lain untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahun anggaran dalam hal ini sebagai penambahan penutupan pembiayaan.

Undang-

Undang No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara bab I tentantang ketentuan umum Pasal 1. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran


bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Pasar perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali. Pasar sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di pasar perdana. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. BAB II “Bentuk dan Jenis Surat Utang Negara” Pasal 2 (1) Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. (2) Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di pasar sekunder. 2.2.2 Jenis-jenis Surat Utang Negara Adapun jenis-jenis Surat Utang Negara adalah terdiri dari: 1. Surat Perbendaharaan Negara. Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Dalam prakteknya pelelangan Surat Perbendaharaan Negara jarang dilakukan.Sehingga pada kenyataanya yang sering dilelang oleh pemerintah dalah Obligasi Negara.


2. Obligasi Negara Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto/bunga. Menurut denominasi mata uangnya, Obligasi Negara yang telah diterbitkan pemerintah dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu Obligasi Negara berdenominasi Rupiah dan Obligasi Negara berdenominasi valuta asing. Obligasi Negara dapat dikelompokkan ke dalam tingkat bunga yang tetap dan mengambang. Jenis-jenis Obligasi Negara adalah sebagai berikut: 1) Obligasi Negara berdenominasi Rupiah, terdiri dari beberapa jenis, yakni a) Obligasi berbunga tetap (fixed rate bonds) : Fixed Rate/FR dan Obligasi Retail Indonesia/ORI. Obligasi berbunga tetap memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik. Sebelum tahun 2006, Obligasi yang berbunga tetap hanya didominasi oleh seri FR dimana pembayaran kuponya pada setiap enam bulan sekali.

Namun setelah tahun 2006, untuk pertama kalinya

pemerintah menerbitkan obligasi berbunga tetap untuk investor retail atau yang disebut sebagai ORI (Laporan Pertanggung jawaban pengelolaan SUN Tahun 2006) b) Obligasi berbunga mengambang (variables rate bonds:VR) Obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat bunga yang ditetapkan secara periodik berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang berjangka 3 bulan. c) Surat utang kepada Bank Indonesia (SU)


Dalam rangka program penjaminan perbankan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), pada tahun 1998 dan 1999 pemerintah menerbitkan empat seri pada Surat Utang yakni SU-001, 002, 003, dan 004. d) Special Rate Bank Indonesia (SRBI) SRBI merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 2003, sebagai pengganti SU-001 dan 003 dalam rangka penyelesaian bantuan likuiditas BI. 2. Obligasi Negara Berdenominasi Mata Uang Asing Pada tahun 2006, pemerintah menerbitkan ON berdenominasi dolar Amerika Serikat (USD) 2.2.3 Tujuan Penerbitan dan Manfaat Surat Utang Negara Tujuan: a. Membiayai defisit APBN b. Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas negara dalam satu tahun anggaran (cash-mismatch) c. Mengelola portofolio utang Negara


Manfaat: a. Sebagai instrumen fiscal yakni sebagai alternatif sumber pembiayaan APBN dari pasar modal baik di dalam maupun di luar negeri b. Sebagai instrumen investasi yakni memberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi portofolionya guna memperkecil resiko investasi c. Mendorong terciptanya acuan imbal hasil (benchmark yield) bagi penilaian harga instrumen keuangan lainnya, sehingga memberikan alternatif bagi dunia usaha untuk memperoleh pembiayaan dari pasar modal. 2.2.3 Standing Appropriation Surat Utang Negara Jaminan pemerintah kepada pasar untuk membayar semua kewajiban pokok dan bunga utang yang timbul akibat penerbitan SUN. Dilakukan dengan cara: a. Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo pasal 4 UU No 24 Tahun 2002 b. Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun c. Sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut. Lelang SUN dilakukan dengan cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan/atau cara nonkompetitif. Penawaran pembelian kompetitif adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat Imbal hasil (yield) yang diinginkan penawar atau dengan mencantumkan volume dan harga


yang diinginkan penawar, sedangkan penawaran tanpa mencantumkan tingkat imbal hasil maupun harga itulah yang disebut penawaran pembelian nonkompetitif. Ketentuannya adalah sebagai berikut : Apabila telah ditetapkan hasil lelang, maka pemenang harus bertanggung jawab terhadap setelmen 1 seluruh penawaran pada tanggal setelmen. Setelmennya adalah 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang untuk SPN, dan 5 (lima) hari kerja untuk Obligasi Negara. Penjualan SUN juga dapat dilakukan tanpa lelang pada pasar perdana dalam negeri, oleh Menteri Keuangan, Dirjen Pengelolaan Utang. Direktorat Surat Utang Negara. Berbeda dengan metode lelang, SUN juga dapat dibeli oleh pemerintah daerah dan/atau dealer utama. Mekanismenya didahului dengan mengajukan penawaran beserta kelengkapan administrasi kepada Menkeu, kemudian oleh Dirjen Pengelolaan Utang. Direktorat Surat Utang Negara ditindaklanjuti dengan pembahasan lebih lanjut atau penolakan, dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat penawaran diterima. Hasil pembahasan dituangkan dalam dokumen kesepakatan berupa menerima sebagian atau seluruh atau menolak seluruh penawaran. Apabila diterima maka setelmen dilakukan paling cepat 2 (dua) hari kerja dan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal kesepakatan. Selain penjualan dilaksanakan pada pasar perdana dalam negeri, juga dilakukan kegiatan penawaran dan penjualan SUN dalam valuta asing (Pasar Perdana Internasional) secara langsung oleh pemerintah atau melalui agen penjual. Terdapat 2 (dua) cara penjualan yaitu dengan private placement atau bookbuilding namun khusus


untuk Pemerintah hanya dapat menjual melalui private placement. Jika penjualan dilaksanakan, maka diperlukan perjanjian dengan agen penjual (bilamana melalui Agen), perjanjian dengan konsultan hukum, perjanjian dengan agen fiskal, memorandum informasi dan dokumen-dokumen lain sesuai metode penjualan yang digunakan. setelmen SUN dalam valuta asing dilakukan paling cepat 2 (dua) hari kerja setelah penetapan hasil penjualan, dan hasilnya merupakan penerimaan negara dalam APBN. SUN yang telah dibeli oleh orang perseorangan atau kumpulan orang dapat dijual kembali kepada pemerintah melalui lelang. Lelang diawali dengan adanya pengumuman rencana lelang dari Dirjen Pengelolaan Utang. Direktorat SUN yang memuat antara lain mengenai waktu pelaksanaan lelang, waktu pembukaan dan penutupan penawaran lelang, seri SUN yang akan dibeli kembali, seri dan harga SUN penukar dan seri SUN yang ditukar, waktu pengumuman hasil lelang dan tanggal setelmen.

Peserta lelang kemudian mengajukan penawaran lelang dengan

mengajukan seri SUN. Adapun kuantitas yang diajukan minimal 1.000 (seribu) unit atau nominal Rp1.000.000.000,00 dan selebihnya dengan kelipatannya. Setelah penawaran diterima, seluruh data penawaran disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dalam rapat penetapan hasil lelang, dan hasil lelang kemudian diumumkan pada saat pelaksanaan lelang. Hasil lelang ini adalah transaksi yang sah dan mengikat antara pemerintah dan peserta lelang. Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus membayar harga setelmen dan pemenang lelang


wajib menyerahkan SUN yang dimenangkan sampai dengan tanggal setelmen, yakni 3 (tiga) hari kerja setelah lelang dilaksanakan.

SUN dijual dengan harapan dapat meningkatkan rentabilitas modal sendiri (return of equity) dengan konsep penggunaan faktor leverage. Sepanjang rentabilitas penggunaan SUN masih lebih besar dari biaya bunga SUN maka pemerintah dapat mengandalkan penjualan SUN sebagai salah satu alternatif sumber dana untuk menutup defisit, menutup kekurangan kas jangka pendek, dan mengelola portofolio utang negara.

Akibatnya penjualan SUN ini pasti berdampak kepada keuangan

negara khususnya APBN sehingga Menteri Keuangan harus bertanggung jawab atas penatausahaannya,

dan

pemerintah

harus

menyampaikan

laporan

pertanggungjawabannya kepada DPR sebagai bagian dari pertanggungjawaban APBN 2.2.5 Sejarah Pengelolaan Surat Utang Negara Surat Utang Negara di Indonesia telah dikenal sejak awal periode kemerdekaan, dengan penerbitanya dari masa ke masa yang sangat berhubungan dengan perencanaan program pembangunan perekonomian nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Pada pemerintahan orde lama pemerintah menerbitkan surat utang yang dikenal dengan Obligasi Republik Indonesia pada tahun 1950-an.

Semua

obligasi yang diterbitkan pada era 50-an tidak didukung oleh lembaga yang siap untuk memperdagangkanya. Selain itu, permasalahan lainya adalah nilai riil investasi pada obligasi terkikis oleh tingkat inflasi yang cenderung tinggi pada waktu itu.


Pada saat ini, Surat Utang Negara yang dikenal berawal dari obligasi hasil rekapitulasi perbankan yang diterbitkan pemerintah pada tahun 1998/1997. Setelah perbankan kembali melakukan fungsinya dengan baik dipandang sebagai syarat penting bagi pulihnya perekonomian nasional pada masa itu, sehingga proses penyehatan melalui program rekapitulasi perbankan dipandang sebagai hal yang harus dilakukan. Rekapitalisasi perbankan dampak krisis tahun 1997

total SUN yang

diterbitkan dalam rangka penyehatan perbankan (rekapitulasi dan bantuan likuiditas) selama 1997-2004 sebesar Rp 640,9 T. Bank Indonesia pada saat itu tidak bisa menyuntikkan dana secara langsung ke bank rekap, sehingga secara akuntansi digunakan skema sebagai berikut : a. Pemerintah menerbitkan obligasi Negara (ON) kepada BI. BI menyerahkan uang sebesar nilai ON kepada pemerintah. b. Uang tersebut digunakan pemerintah untuk mengakuisisi dan membeli assetaset bermasalah di bank rekap. Aset tersebut selanjutnya dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). c. Uang yang diperoleh bank rekap digunakan untuk membeli ON yang dimiliki BI, sehingga permodalan bank rekap menjadi sehat. 2.2.6 Kebijakan Pengelolaan Surat Utang Negara Dalam pengelolaanya ada beberapa tujuan pengelolaan SUN secara umum yaitu dengan meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali dengan cara:


a. Menjamin terpenuhinya financing gap secara efisien dan kesinambungan fiskal yang sesuai dgn kondisi ekonomi makro dan dinamika pasar keuangan

b. Meningkatkan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan risiko (risiko pasar, risiko refinancing, risiko operasional) c. Mengembangkan upaya agar pinjaman yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan perkiraan biaya d. Menciptakan pasar SUN yang dalam, aktif dan likuid Strategi pengelolaan SUN, portofolio dan risiko dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Melakukan reprofiling agar tercipta struktur jatuh tempo yang lebih seimbang melalui buyback, debt switching, dan penerbitan SUN jangka panjang b. Melakukan penyederhanaan portofolio untuk mempermudah pengelolaan risiko c. Memprioritaskan penerbitan SUN dalam mata uang Rupiah d. Meminimalkan risiko refinancing dengan mengutamakan penerbitan SUN jangka panjang e. Meningkatkan porsi SUN dengan bunga tetap dan mengurangi porsi dengan tingkat bunga mengambang untuk mengurangi interest rate risk f. Membatasi penerbitan SUN dalam valas untuk mengurangi exchange rate


2.2.7 Pengembangan Pasar Perdana dan Pasar Sekunder SUN Dialakukan dengan cara: 1. Pengembangan metode penerbitan baik lelang maupun non lelang, serta penyusunan jadwal penerbitan secara teratur (regular calendar of issuance) dan penerbitan benchmark bonds dalam jumlah yang memadai 2. Diversifikasi instrumen SUN, meningkatkan likuiditas, kapasitas dan daya serap pasar SUN, dengan cara antara lain: i) Mengembangkan pasar derivatif dan repo ii) Mendorong integrasi antar sistem perdagangan, kliring dan setelmen; iii) Mengoptimalkan fungsi dan peran primary dealer (dealer utama) iv) Meningkatkan transparansi informasi pengelolaan dan perdagangan SBN; v) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada publik vi) Meningkatkan koordinasi otoritas pasar modal, otoritas moneter, SRO, asosiasi pelaku pasar, lembaga rating dan pihak-pihak lainnya vii) Kerjasama internasional untuk pengembangan pasar SBN, proaktif terlibat dalam forum-forum kerjasama regional dan internasional, Asian Bond Market Initiative (ABMI). 2.2.8 Perdagangan Surat Utang Negara Perdagangan SUN dalam hal ini adalah Obligasi Negara (ON) dilakukan di pasar sekunder dan primer. Dalam pasar primer kegiatan penawaran dan penjualan obligasi untuk yang pertama kali.

Sedangkan pada pasar sekunder adalah

melanjutkan penawaran dan penjualan atas obligasi dari pasar primer. Penerbitan


obligasi dilakukan dengan cara lelang dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Peserta lelang dapat menyampaikan harga secara bersaing maupun tidak bersaing (Rahardjo, 2003).

Penawaran secara bersaing dapat diartikan sebagai

investor menyampaikan volume pembelian ada perkiraan tingkat bunga yang dikehendaki serta volume penawaranya. Sedangkan penawaran secara tidak bersaing dapat diartikan bawa investor menginformasikan volume Obligasi Negara yang kemudian akan dibeli. Pemerintah selanjutnya menginformasikan pelelangan setelah mempertimbangkan beberapa faktor seperti kisaran yield yang dimiliki oleh pemerintah, dan juga situasi pasar saat ini maupun anggapan ekspektasi dimasa yang akan datang. Investor yang memberitahukan penawaran secara bersaing dan dinyatakan menang pelelangan, harus membayar sesuai dengan tingkat bunga yang telah diberitahukan pada saat pelelangan.

Investor yang memberitahukan penawaran

secara tidak bersaing dan dinyatakan menang, harus membayar sebesar rata-rata tertimbang tingkat bunga penawaran kompetitif yang dimenangkan. Lelang Obligasi Negara di pasar primer saat ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen yang ditunjuk dan disepakati oleh pemerintah. Obligasi Negara yang telah diperdagangkan di pasar primer kemudian diperdagangkan di pasar sekunder. Dalam pasar sekunder umumnya dilakukan diluar bursa .

Calon pembeli dapat menunjuk broker untuk mencari penjual Obligasi

Negara yang disepakati dan bisa juga dilakukan tanpa melalui broker, namun harus menemukan sendiri pihak lain yang ingin menjual Obligasi Negara yang dikehendaki.


Dalam berinvestasi ada Obligasi Negara, investor dapat memilih jenis dan periode jatuh temo Obligasi Negara yang diinginkan untuk mengurangi resiko pasar akibat perubahan tingkat bunga dan tingkat inflasi. Mekanisme pembelian atau penjualan Obligasi Negara di pasar sekunder secara sederhana digambarkan (Cahyana, 2003 ) sebagai berikut: a. Calon pembeli membuka rekening kas pada suatu bank untuk menerima pembayaran kupon dan pokok jatuh tempo. b. Calon pembeli membuka rekening surat berharga ada lembaga keuangan yang terdaftar sebagai sub registry Bank Indonesia, untuk mencatat kepemilikan atas Obligasi Negara. c. Negosiasi harga antara penjual dan pembeli dimana negosiasi ini dapat dilakukan secara langsung ataupun juga melalui broker d. Apabila telah terjadi kesepakatan baik dari sisi harga maupun dari sisi waktu penyelesaian transaksi, pembeli dan penjual memerintahkan sub registry bagi investor non perbankan atau Bank Indonesia bagi investor perbankan untuk menyelesaikan transaksi.


2.2.9 Resiko Surat Utang Negara Walaupun dikatakan bahwa risiko gagal bayar hampir tidak ada, namun Cahyana (2004:282,283) mengatakan bahwa dari sisi pemerintah penerbitan SUN mengandung beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Risiko-risiko tersebut antara lain: a. Risiko Kesinambungan Fiskal Nilai utang negara yang besar berotensi membahayakan kesinambungan anggaran pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus memperhatikan nilai Debt to exort ratio, debt to service ratio, dan ratio of short term debt to reserve. b. Risiko Nilai Tukar Penurunan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dapat mengakibatkan tambahan beban pembayaran pokok utang dan bunga. c. Risiko Perubahan Tingkat Bunga Sebagian dari total utang negara merupakan utang dengan bunga mengambang, sehingga apabila terjadi kenaikan tingkat bunga pasar, akan mengakibatkan kenaikan pada nilai kewajiban pembayaran bunga dari anggaran pemerintah.

Risiko akibat perubahan tingkat bunga dapat terjadi apabila

pemerintah menerbitkan SUN pada saat kondisi pasar sedang memburuk yang antara lain ditandai oleh kenaikan suku bunga secara tajam sehingga biaya utang (yield) menjadi tinggi d. Risiko Pembiayaan Kembali Pelunasan SUN yang jatuh tempo dengan volume yang cukup besar dapat mengakibatkan timbulnya risiko berupa lebih tingginya biaya peminjaman baru.


e. Risiko Operasional Risiko kegagalan terjadi jika pengelolaan operasional SUN tidak dilakukan dengan benar, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun dari sisi kelembagaanya, antara lain kelengkapan prosedur operasi baku, system pengelolaan risiko, dan system informasi manajemen. 2.3 Nilai Tukar (Kurs) 2.3.1 Defenisi Nilai Tukar Ada beberapa pendapat mengenai pengertian nilai tukar nilai tukar, Cornelius Luca mengartikan bahwa nilai tukar merupakan harga suatu mata uang terhadap mata uang Negara lain. Nilai tukar juga dapat diartikan sebagai sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain (Frank J.Fabozzi). Sedangkan menurut Berlianta, nilai tukar dapat diartikan sebagai harga relatif mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Secara lebih luas nilai tukar menurut (Iskandar syarief, 2003) merupakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang nilai tukar riil dengan mitra dagang Indonesia. Nilai tukar Rupiah Indonesia digunakan sebagai proyeksi dari nilai tukar mitra dagang Indonesia. Tinggi rendahnya nilai tukar mata uang suatu negara sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya volume dan transaksi perdagangan barang dan jasa yang berlangung di kedua negara tersebut.


2.3.2 Jenis-Jenis Nilai Tukar Adapun jenis kurs yang dimaksud adalah sebagai berikut: a.Kurs Nominal Kurs nominal (nominal exchanges rate) merupakan harga relative dari mata uang dua negara dari mata uang dua negara. Sebagai contoh, jika kurs antara US Dolar dan Yen Jepang adalah 120 Yen per dolar, maka bisa menukar 1 dolar untuk 120 Yen di pasar dunia untuk mata uang asing. Orang Jepang ingin mendapatkan Dolar akan membayar 120 Yen untuk setiap Dolar yang dibelinya. Orang Amerika yang ingin mendapatkan Yen akan mendapatkan Yen akan mendapatkan 120 Yen untuk setiap Dolar yang ingin ia bayar. Ketika orang-orang mengacu pada kurs dianatara kedua negara, mereka biasanya mengartikan kurs nominal. b.Kurs Rill Kurs Rill (real exchange rate) merupakan harga relatif dari barang-barang kedua negara.

Yaitu kurs riil yang menyatakan tingkat dimana kita bisa

memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain. Kurs riil kadang-kadang disebut juga sebagai terms of trade. 2.3.3 Fungsi Nilai Tukar Penentuan nilai tukar mata uang suatu negara merupakan hal penting bagi perekonomian negara tersebut. Hal ini karena kuat atau lemahnya nilai tukar mata uang suatau negara sangat berpengaruh terhadap eksistensi negara tersebut dalam perekonomian global. Pada dasarnya kebijakan nilai tukar mata uang ditetapkan oleh sebuah negara yang memiliki beberapa peran dan fungsi, yakni:


Yang pertama adalah sebagai arahan untuk mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran, dengan sasaran akhir menjaga kecukupan cadangan devisa. Oleh karena itu dalam menetapkan arah kebijakan nilai tukar tersebut dikhususkan untuk mendorong dan menjaga daya saing ekspor dalam upaya untuk memerkecil defisit current account atau sebaliknya memerbesar current account. Fungsi kedua adalah untuk menjaga kestabilan pasar domestik, dimana fungsi ini berperan untuk menjaga agar nilai tukar tidak dijadikan sebagai alat untuk spekulasi, dalam artian bahwa nilai tukar suatu negara mengalami overvalued maka masyarakat akan terdorong menjual valuta asing. Ketidakstabilan pasar domestik yang demikian dapat menimbulkan kegiatan spekulatif seperti perkembangan akhirakhir ini, yang pada giliranya dapat mengganggu kestabilan makro. Fungsi ketiga sebagai instrumen moneter khususnya bagi negara yang menerapkan suku bunga dan nilai tukar sebagai

sasaran operasional kebijakan

moneter. Dalam fungsi ini depresiasi dan apresiasi nilai tukar digunakan sebagai alat untuk strelisasi dan ekspansi jumlah uang beredar. Fungsi keempat adalah sebagai nominal anchor dalam pengendalian inflasi. Niali tukar banyak digunakan oleh negara yang mengalami chronic inflation sebagai nominal anchor baik melalui pengendalian depresiasi nilai tukar maupun dengan memegang nilai tukar suatu negara dengan suatu mata uang asing.


2.3.4 Sistem Nilai Tukar Menurut The Fei Ming (2001 : 9) Terdapat tiga kelompok besar sistem nilai tukar mata uang yang diterapkan diberbagai negara di belahan dunia, yaitu: 1) Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas (Freely Flexible reely Floating) Exchanges Rate System Pada sistem ini, nilai mata uang dibiarkan mengambang bebas dan nilai tukarnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang terdapat dipasar. Nilai tukar beberapa mata uang utama (major currencies), seperti Dolar AS, Mark Jerman, Yen Jepang, Franc Swiss, dan Poundstreling Inggris, ditentukan oleh kekuatan pasar (market forces) dan dibiarkan mengambang bebas terhadap mata uang negara lain. Dalam sistem ini tidak terdapat tindakan intervensi yang dilakukan pemerintah (Bank Sentral) untuk mempengaruhi nilai tukarnya. 2) Sistem nilai Tukar Tetap Fixed Pagged Exchange Rate System Pada sistem fixed exchange rate system, pemerintah berperan aktif melakukan intervensi dalam pasar valuta asing untuk mempertahankan pergerakan nilai tukar suatu mata uang agar berada pada suatu acuan nilai tukar tertentu. Contoh: nilai tukar Dolar Hong Kong yang dipatok atau dikaitkan secara tetap pada nilai Dolar AS dalam kisaran 7,7962 HKD per 1 Dolar AS. 3) Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali (Managed/Controlled Semi Pagged) Exchanges Rate System Pada sistem mengambang terkendali ini, fluktuasi nilai tukar diambangkan dalam suatu rentang (band) intervensi tertentu. Bank Sentral tetap berperan dalam


melakukan intervensi untuk mengembalikan nilai tukar mata uang tersebut kedalam rentang nilai tukarnya semula apabila fluktuasi melebihi batas/rentang intervensi yang diperkenankan. Namun, Bank Sentral tidak menetapkan suatu acuan tingkat/level niali tukar tertentu, seperti yang diterapkan pada system fixed exchange rate. Contoh: system ini pernah diterapkan oleh sepuluh negara Eropa yang tergabung dalam Europan Monetery System (1992). 2.3.5 Perubahan Nilai Tukar Dalam mekanisme pasar nilai mata uang suatu negara akan selalu mengalami fluktuasi yang akan berdampak langsung pada harga-harga barang di negara tersebut termasuk didalamnya ekspor dan impor barang. Ada berbagai macam perubahan dalam nilai tukar Rupiah dengan valuta asing, yakni devaluasi, revaluasi, depresiasi dan apresiasi.

Perubahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor dari sisi

permintaan maupun penawaran khususnya dari pihak yang membuat kebijakan dalam hal ini pihak pemerintah. 1) Devaluasi diartikan sebagai suatu penurunan nilai tukar mata uang dalam negeri misalnya Rupiah, relatif terhadap mata uang negara tertentu, misalnya US dolar yang diakibatkan oleh kebijakn pemerintah. Devaluasi dalam hal ini hanya dapat terjadi jika nilai Rupiah dikaitkan terhadap nilai tukar US dolar dan pemerintah dengan sengaja mengubah nilai tukar relatif terhadap US Dolar. Jika pemerintah tidak mengaitkan Rupiah terhadap US Dolar dan perubahan terjadi dengan sendirinya, dan istilah ini tidak berlaku lagi. Jadi


istilah devaluasi hanya berlaku dalam system nilai tukar tetap dimana suatu mata uang domestik dikaitkan dengan mata uang tertentu. 2) Revaluasi adalah kebijakan untuk menaikkan nilai tukar domestik terhadap nilai tukar negara lain.

Keuntungan melakukan revaluasi adalah biaya

meminjam dalam mata uang asing lebih murah, sedangkan kerugiannya yang utama adalah menyebabkan produk domestik menjadi lebih mahal dalam mata uang asing dan impor menjadi lebih murah dalam mata uang domestik. Jatuhnya nilai mata uang tertentu terhadap mata uang lain bisa disebabkan oleh berbagai faktor. 3) Depresiasi yaitu peristiwa penurunan nilai tukar mata uang secara otomatis akibat bekerjanya kekuatan penawaran dan permintaan atas mata uang yang bersangkutan dalam system pasar bebas. Sebagai dampak dari perubahan nilai tukar ini adalah produk negara itu bagi pihak luar negeri menjadi murah, sedangkan harga impor bagi penduduk negara domestik menjadi lebih mahal. 4) Apresiasi merupakan peristiwa menguatnya nilai tukar suatu mata uang secara otomatis, akibat dari bekerjanya kekuatan kekuatan penawaran dan permintaan atas mata uang yang bersangkutan dalam sistem pasar bebas. Sebagai akibat perubahan nilai tukar ini yaitu harga produk negeri itu bagi ihak luar negeri makin mahal , sedangkan harga impor bagi penduduk domestik menjadi lebih mahal.


2.3.6 Teori Penentuan Nilai Tukar Setelah melalui era Bretton woods, akhirnya sebagian besar mata uang negaranegara di dunia pada tahun 1973 diberi kesempatan mengambang secara bebas satu sama lain. Hal ini dimaksudkan untuk mencari tingkat keseimbangan/ekuilibrium ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran terhadap mata uang itu sendiri sebelumnya selalu melakukan tindakan intervensi untuk mempengaruhi nilai tukar agar senantiasa berada dalam suatu batas yang telah ditentukan. 2.3.7 Model Penentuan Nilai Tukar Menurut The Fei Ming (2001:9) model penentuan nilai tukar adalah sebagai berikut: 1. Traditional Theories Traditional Theories terdiri dari: a. Teori Daya Beli (Purchasing Power Parity Theory) Teori ini merupakan teori terpopuler. Teori ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1556 oleh Martin De Azpilcueta Navarro. Teori ini menyatakan bahwa harga barang disuatu negara harus sama dengan harga barang serupa di negara lain sesuai dengan tingkat nilai tukar yang bberlaku antarkedua negara tersebut. Teori ini disebut The Law of One Price. Contoh: harga sepotong roti di Amerika Serikat adalah 1 Dolar AS. Apabila nilai tukar antara Rupiah dengan Dolar AS saat ini adalah Rp 8.000/USD, menurut asumsi The Law of One Price, harga sepotong roti di Indonesia harus Rp 8.000. Jadi, dimana pun kita membeli roti, apakah itu di Amerika Serikat atau di Indonesia, harganya adalah sama, sesuai dengan perbandingan tingkat


nilai tukar yang berlaku antarkedua negara tersebut. Terdapat dua versi dalam Teori Purchasing Power: 1) Versi absolute Dalam versi absolute, nilai tukar sama dengan perbandingan antara tingkat harga umum yang berlaku di dua negara, yang merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh produk yang dihasilkan kedua negara. Contoh: jika rata-rata tertimbang dari seluruh harga barang di Amerika Serikat adalah sebesar 25.000 FF, berdasarkan versi absolut, nilai tukar Dolar AS terhadap Franc harus sebesar $0,2/FF. Dalam versi absolute terdapat beberapa kelemahan yakni: 

Asumsi perhitungan nilai tukar dalam versi absolute mengharuskan kita membandingkan harga barang yang serupa/homogen.

Namun, dalam

kenyataanya, tidak satu pun negara di dunia yang memproduksi dan atau mengkonsumsi barang yang homogen sehingga sulit untuk membandingkan rata-rata tertimbang dari seluruh harga barang yang terdapat di dua negara secara tepat. 

Versi absolute tidak memperhatikan adanya biaya pengangkutan dan rintangan dalam melakukan transaksi perdagangan, seperti proteksi dan kuota yang berpengaruh terhadap harga barang di suatu negara. Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan bahwa keadaan yang berlaku di pasar versi absolut ini tidak mungkin diterapkan dalam dunia nyata. 2) Versi Relatif


Dalam versi relatif persentase perubahan nilai tukar pada waktu yang ditentukan sebagai periode dasar harus sama dengan perbedaan antara persentase perubahan harga (tingkat inflasi) domestik dengan persentase perubahan harga (tingkat inflasi) di luar negeri pada periode tersebut. Contoh: jika indeks CPI di Amerika Serikat meningkat dari 194ke 218, di Jepang meningkat dari 161 ke 165, dan nilai tukar yang berlaku saat ini 0.00909$/JPY, berdasarkan versi relatif ini, nilai tukar Yen dan Dolar AS harus berada pada 0.00909$/JPY. Versi relatif bertujuan menghilangkan berbagai kelemahan dalam versi absolute. Dengan menggunakan persamaan pada perhitungan nilai tukar versi relatif di atas, kita dapat mengetahui tingkat nilai tukar antara dua negara secara lebih tepat meskipun komposisi barang, baik yang diproduksi maupun dikonsumsi, diantara kedua negara tersebut tidaklah homogen. b. Teori Elastisitas Teori elastisitas mengatakan bahwa nilai tukar adalah harga dari valuta asing untuk mempertahankan neraca pemabayaran internasional suatu negara agar tetap berada pada tingkat equilibrium. Dengan kata lain, respons nilai tukar terhadap perubahan dalam neraca perdagangan sangat dipengaruhi oleh elastisitas permintaan yang bersifat elastis, pengaruh penurunan impor dan kenaikan ekspor dalam neraca pembayaran internasional. Jika elastisitas permintaan bersifat elastis, pengaruh penurunan impor dan kenaikan ekspor akan sangat berpengaruh bagi keseimbangan


neraca pembayaran internasional sehingga hanya diperlukan sedikit penyesuaian dalam nilai tukar. 2.Modern Monetery Theories on Short Term Exchange Rate Volatility Teori ini memperhatikan adanya peran pasar modal dalam jangka pendek dan peran bursa komoditi dalam jangka panjang terhadap fluktuasi nilai tukar. Teori ini mengatakan bahwa adanya perbedaan nilai tukar dan perbedaan dalam purchasing power parity adalah karena adanya suatu perubahan dalam permintaan dan penawaran terhadap asset-aset keuangan. Dalam pandangan modrn, teori purchasing power parity juga diperluas dengan menyertakan variable-variabel seperti jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga, dan pendapatan rill, dalam menentukan tingkat nilai tukar antara dua negara. Menurut teori ini, dinamika perubahan yang terjadi di pasar keuangan (pasar modal dan pasar uang) lebih cepat jika dibandingkan dengan perubahan di pasar barang komoditi. Oleh karena itu, dalam jangka pendek fluktuasi nilai tukar lebih dipengaruhi oleh perubahan dalam pasar modal dan dalam jangka panjang fluktuasi nilai tukar dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di pasar barang. 2.3.8 Pendekatan Keseimbangan Portofolio terhadap Nilai Tukar Pendekatan moneter tentang nilai tukar mengasumsikan bahwa masyarakat ingin memegang mata uangnya sendiri dibandingkan dengan mata uang negara lain. Pendekatan keseimbangan portofolio mengakui bahwa masyarakat mungkin ingin memegang kedua mata uang tersebut, walaupun mereka mungkin memiliki referensi terhadap salah satu mata uang, mungkin mata uang negaranya sendiri.


Pendekatan keseimbangan portofolio mengajukan argument yang sama untuk obligasi, yaitu pendekatan ini mengasumsikan bahwa masyarakat di kedua negara meminta obligasi domestik dan asing atau secara lebih umum masayarakat tersebut lebih suka menganekaragamkan portofolio sekuritas.

Bagaimanapun, model

keseimbangan portofolio tidak hanya memiliki persamaan permintaan bagi berbagai uang dan obligasi yang ada di setiap negara, yang memperlihatkan bagaimana permintaan ini berhubungan dengan pendapatan, tingkat bunga dan sebagainya. Dalam pendekatan moneter, setiap pasar Obligasi Negara diasumsikan bersih, apapun yang terjadi terhadap permintaan dan penawaran Obligasi Negara. Asumsi ini secara implisit terlihat pada tidak adanya persamaan bagi permintaan dan penawaran obligasi, dan kondisi bagi pasar obligasi untuk menjadi bersih tanpa menunjukkan keberadaan ketika pasar obligasi bersih.

Kita daat menguraikan asumsi dari

pendekatan moneter ini jika dianggap bahwa obligasi suatu negara dapat menggantikan secara sempurna obligasi negara lain. Hal ini karena, jika penawaran obligasi suatu negara meningkat, obligasi tambahan akan dipegang oleh warga atau masyarakat luar negeri menggantikan Obligasi Negara tersebut untuk obligasi asing yang mereka miliki sekarang. Perubahan dalam penawaran obligasi suatu negara adalah tidak signifikan dalam konteks global yaitu permintaan global terhadap obligasi sama dengan penawaranya tanpa pengaruh yaitu signifikan pada tingkat bunga atau kurs.


2.4 Kerangka Konseptual Pada penulisan skrisi ini, penulis menjelaskan variable-variable yang saling mempengaruhi dalam bentuk gambar kerangka konseptual dan variable-variabel dimaksud. Untuk lebih memperjelas kerangka konseptual tersebut, maka penulis membuat gambar seperti yang terlihat didalam skema dibawah ini dimana gambar tersebut menjelaskan adanya hubungan dua arah antara Surat Utang Negara (SUN) dan nilai tukar Rupiah.

Surat Utang Negara

Nilai tukar Rupiah

2.5 Hipotesis Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada, dimana kebenaranya masih perlu dikaji dan diteliti melalui data yang terkumpul yang kemudian diolah dan diuji secara empiris. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut: 1) Terdapat hubungan timbal balik (kausalitas) antara Surat Utang Negara terhadap nilai tukar Rupiah, cateris aribus 2) Terdapat hubungan kointegrasi antara Surat Utang Negara terhadap nilai tukar Rupiah, cateris airbus


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents