BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 2.1.1 Pengertian Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Konsep Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support Sistem (DSS) pertama kali diungkapkan pada awal tahun 1970-an oleh Michael S. Scott Morton dengan istilah Management Decision Sistem. Seperti yang diungkapkan oleh Moore dan Chang (1980) sistem

pendukung keputusan tersebut adalah suatu sistem

informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang terstruktur ataupun tidak terstruktur.[3] Definisi awalnya, SPK adalah sistem berbasis model yang terdiri dari prosedurprosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Agar berhasil mencapai tujuannya maka sistem tersebut harus sederhana, mudah untuk dikontrol, mudah beradaptasi, lengkap pada hal-hal penting, dan mudah berkomunikasi dengannya.[3]

2.1.2

Tahap-tahap pengambilan keputusan

Menurut Simon (1960) pengambilan keputusan meliputi empat tahap yang saling berhubungan dan berurutan. Empat tahap tersebut adalah : (1) Intelligence Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah. (2) Design

Universitas Sumatera Utara

Tahap ini merupakan proses menemukan dan mengembangkan alternatif. Tahap ini meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi dan menguji kelayakan solusi. (3) Choice Pada tahap ini dilakukan poses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Tahap ini meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi solusi yang sesuai untuk model yang telah dibuat. Solusi dari model merupakan nilai spesifik untuk variabel hasil pada alternatif yang dipilih. (4) Implementation Tahap implementasi adalah tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Pada tahap ini perlu disusun serangkaian tindakan yang terencana, sehingga hasil keputusan dapat dipantau dan disesuaikan apabila diperlukan perbaikan. 2.1.3

Karakteristik Sistem Pendukung Keputusan

Adapun karakteristik dari SPK, diantaranya adalah sebagai berikut [3]: 1. Dukungan untuk pengambil keputusan, terutama pada situasi semiterstruktur dan tak terstruktur. 2. Dukungan untuk semua level manajerial, dari eksekutif puncak sampai manajer lini. 3. Dukungan untuk individu dan kelompok. 4. Dukungan untuk semua keputusan independen dan atau sekuensial. 5. Dukungan di semua fase proses pengambilan keputusan: inteligensi, desain, pilihan,dan implementasi. 6. Dukungan pada berbagai proses dan gaya pengambilan keputusan. 7. Kemampuan sistem beradaptasi dengan cepat dimana pengambil keputusan dapat menghadapi masalah-masalah baru dan pada saat yang sama dapat menanganinya dengan cara mengadaptasikan sistem terhadap kondisi-kondisi perubahan yang terjadi. 8. Pengguna merasa seperti di rumah. User-friendly, kapabilitas grafis yang kuat, dan sebuah bahasa interaktif yang alami. 9. Peningkatan terhadap keefektifan pengambilan keputusan (akurasi, timelines, kualitas) dari pada efisiensi (biaya).


10. Pengambil keputusan mengontrol penuh semua langkah proses pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah. 11. Pengambil keputusan mengontrol penuh semua langkah proses pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah. 12. Pengguna akhir dapat mengembangkan dan memodifikasi sistem sederhana. 13. Menggunakan model-model dalam penganalisisan situasi pengambilan keputusan. 14. Disediakannya akses untuk berbagai sumber data, format, dan tipe, mulai dari sistem informasi geografi (GIS) sampai sistem berorientasi objek. 15. Dapat dilakukan sebagai alat standalone yang digunakan oleh seorang pengambil keputusan pada satu lokasi atau didistribusikan di satu organisasi keseluruhan dan di beberapa organisasi sepanjang rantai persediaan.

2.1.4

Komponen Sistem Pendukung Keputusan

Menurut Turban (2005), Sistem Pendukung Keputusan terdiri dari empat subsistem, yaitu [3]: 2.1.4.1 Subsistem pengelolaan data (database). Sub sistem pengelolaan data (database) merupakan komponen SPK yang berguna sebagai penyedia data bagi sistem. Data tersebut disimpan dan diorganisasikan dalam sebuah basis data yang diorganisasikan oleh suatu sistem yang disebut dengan sistem manajemen basis data (Database Management System).

2.1.4.2 Sub sistem pengelolaan model (model base).

Keunikan dari SPK adalah kemampuannya dalam mengintegrasikan data dengan model-model keputusan. Model adalah suatu tiruan dari alam nyata. Kendala yang sering dihadapi dalam merancang suatu model adalah bahwa model yang dirancang tidak mampu mencerminkan seluruh variabel alam nyata, sehingga keputusan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, dalam menyimpan berbagai model harus diperhatikan dan harus dijaga fleksibilitasnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pada setiap model yang disimpan hendaknya ditambahkan rincian keterangan dan penjelasan yang komprehensif mengenai model yang dibuat.


2.1.4.3 Subsistem pengelolaan dialog (user interface) Keunikan lainnya dari SPK adalah adanya fasilitas yang mampu mengintegrasikan sistem yang terpasang dengan pengguna secara interaktif, yang dikenal dengan subsistem dialog. Melalui subsistem dialog, sistem diimplementasikan sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan sistem yang dibuat.

2.1.4.4 Subsistem Manajemen Knowledge Banyak masalah tak terstruktur dan bahkan semi terstruktur yang sangat kompleks sehingga solusinya memerlukan keahlian. Oleh karena itu banyak SPK canggih yang dilengkapi dengan komponen manajemen knowledge. Komponen ini menyediakan keahlian untuk memecahkan beberapa aspek masalah dan memberikan pengetahuan yang dapat meningkatkan operasi komponen SPK lainnya. Komponen – komponen sistem pendukung keputusan dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.


Gambar 2.1. Arsitektur Sistem Pendukung Keputusan [3]


2.2 Disiplin 2.2.1 Pengertian Disiplin Disiplin merupakan suatu hal yang mudah diucapkan, tapi sukar dilaksanakan. Dapat diartikan disiplin adalah kesadaran untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan tertib dan teratur sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab tanpa paksaan dari siapapun. Sedangkan menurut Hadlari Nawawi (1996) disiplin adalah usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu ketentuan yang disetujui bersama agar pemberian hukuman terhadap seseorang dapat dihindari [1].

Dengan adanya disiplin dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatur perilaku seseorang dalam mencapai tujuan, seperti pendidikan. Karena ada perilaku yang harus dicegah atau dilarang dan sebaliknya harus dilakukan. Pembentukan disiplin pada saat sekarang bukan sekedar menjadikan anak agar patuh dan taat pada aturan dan tata tertib tanpa alasan sehingga mau menerima begitu saja, melainkan sebagai usaha mendisiplinkan diri sendiri (self discipline). Artinya ia berperilaku baik, patuh dan taat pada aturan bukan karena paksaan dari orang lain atau guru melainkan karena kesadaran dari dirinya sendiri.

2.2.2 Bentuk- Bentuk Disiplin Belajar Siswa 2.2.2.1 Disiplin terhadap waktu

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pelajar atau siswa adalah banyak pelajar atau siswa yang mengeluh kekuragan waktu untuk belajarnya, tetapi mereka sebenarnya kurang memiliki keteraturan dan disiplin untuk mempergunakan waktu secara efisien. Banyak waktu yang terbuang-buang disebabkan karena membicarakan hal – hal yang tidak habis-habisnnya. Sikap seperti itu harus ditinggalkan oleh siswa karena tidak bermanfaat baginya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang yang berhasil mencapai kesuksesan dalam hidupnya adalah orang-orang yang hidup teratur dan berdisiplin memanfaatkan waktunya. Dalam belajar pemanfaatan waktu secara baik dan dikerjakan dengan baik


dan tepat waktu adalah merupakan hal yang terpuji. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa penggunaan atau pamanfaatan waktu dangan baik menumbuhkan disiplin dalam mempergunakan waktu secara efisien. 2.2.2.2 Disiplin terhadap tata tertib. Didalam proses balajar mengajar, disiplin terhadap tata tertib sangat penting untuk diterapkan, karena pada suatu sekolah tidak memiliki tata tertib maka proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Antara peraturan dan tata tertib merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai pembentukan disiplin siswa dalam mentaati peraturan di dalam kelas maupun diluar kelas. Agar dapat melakukan disiplin terhadap tata tertib dengan baik, maka guru bertanggung jawab menyampaikan dan mengontrol berlakunya peraturan dan tata tertib tersebut. Dalam hal ini staf sekolah atau guru perlu terjalinnya kerja sama sehingga tercipta disiplin kelas dan tata tertib kelas yang baik tanpa adanya kerja sama tersebut dalam pembinaan disiplin sekolah maka akan terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib sekolah serta terciptanya suasana balajar yang tidak diinginkan. Dengan demikian untuk terciptanya disiplin yang harmonis dan terciptanya disiplin dari siswa dalam rangka pelaksanaan peraturan dan tata tertib dengan baik, maka di dalam suatu lambaga atau lingkungan sekolah perlu menetapkan sikap disiplin terhadap siswa, agar tercipta proses belajar mengajar yang baik.

2.2.2.3 Disiplin terhadap tugas

a. Mengerjakan tugas rumah Salah satu prinsip belajar adalah ulangan dan latihan. Tugas rumah itu dapat berupa tes atau ulangan dan juga dapat berupa latihan-latihan soal atau pekerjaan rumah.jika siswa mempunyai kebiasaan untuk melatih diri mengerjakan soal-soal latihan serta mengerjakan pekerjaan rumah dengan disiplin, maka siswa tersebut tidak akan terlalu kesulitan dalam belajarnya, serta dapat dengan mudah mengerjakan setiap pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru.


b. Mengerjakan tugas di sekolah Adapun tugas di sekolah mencakup mengerjakan latihan-latihan tes atau ulangan harian, ulangan umum ataupun ujian, baik yang tertulis maupun lisan yang diberikan guru pada saat jam pelajaran disekolah. 2.2.2.4 Disiplin dalam berpakaian. Sekolah membuat tata tertib tidak semata - mata tanpa alasan. Tetapi, bertujuan menumbuhkan sikap disiplin kita. Sikap disiplin tidak hanya penting bagi kita dihari ini, tetapi juga untuk masa depan kita. Berbagai upaya sekolah untuk mengajarkan kita disiplin telah dilakukan tak hanya dengan sanksi dan hukuman. Pihak sekolah tidak bosan mengingatkan dan mengajarkan kita untuk disiplin. Salah satu nya disiplin dalam berpakaian, tentu membuat seseorang terlihat rapih, bersih dan berwibawa, tidak mungkin membuatnya mendapatkan sanksi. Jadi kepribadian seseorang jelas tercermin dari bagaimana caranya dalam berpakaian.

2.2.2.5 Disiplin dalam pembayaran kewajiban

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dana pendidikan yang berasal dari orang tua dapat berupa uang yang dibayarkan secara rutin maupun insidental dan diatur dengan peraturan. Pada SMP Negeri 21 Medan wajib bayar siswa tersebut berupa Uang buku, LKS dan lain sebagainya. Wajib bayar siswa tersebut dibayarkan oleh orangtua kandung, orangtua tiri atau angkat atau wali siswa yang mengikuti pendidikan pada sekolah, dibayar secara persemester selama 6 bulan atau satu tahun ajaran sampai pada batas akhir waktu pembayaran. Apabila siswa yang terkena wajib pembayaran tersebut tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi oleh Kepala Sekolah sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Oleh sebab itu dalam pembayaran kewajiban merupakan salah satu bentuk disiplin yang penting untuk ditaati dalam kelangsungan proses pendidikan disekolah.


Penanganan pendisiplinan siswa di SMP Negeri 21 Medan yang akan berlangsung selama aplikasi dijalankan diperlukan dengan adanya analisis proses. Analisis proses pada aplikasi yang dirancang dapat dilihat pada Gambar 2.2

Gambar 2.2 Analisis Proses Pada Gambar 2.2 diatas menjelaskan proses penanganan siswa yang terjadi di SMP Negeri 21 Medan. Dimulai dari wali kelas yang membuat berkas penilaian siswa kemudian berkas nilai tersebut diberikan kepada guru BK setelah itu sistem akan meenentukan serta menampilkan kelompok disiplin siswa. Bagi siswa yang melanggar peraturan atau tidak disiplin akan dipanggil oleh guru BK dan pelanggaran yang dilakukan akan dicatat. Kemudian guru BK akan memproses siswa tersebut. Agar tidak melakukan kesalahan, guru BK akan memberikan sanksi berupa surat peringatan terhadap siswa yang melanggar peraturan.


2.3 Metode K- Means Clustering 2.3.1

Pengertian K- Means Clustering

Clustering atau clusterisasi adalah salah satu alat bantu pada data mining yang bertujuan mengelompokkan objek-objek ke dalam cluster-cluster. Cluster adalah sekelompok atau sekumpulan objek-objek data yang similar satu sama lain dalam cluster yang sama dan dissimilar terhadap objek-objek yang berbeda cluster. Objek akan dikelompokkan ke dalam satu atau lebih cluster sehingga objek-objek yang berada dalam satu cluster akan mempunyai kesamaan yang tinggi antara satu dengan lainnya. Objek-objek dikelompokkan berdasarkan prinsip memaksimalkan kesamaan objek pada cluster yang sama dan memaksimalkan ketidaksamaan pada cluster yang berbeda. Kesamaan objek biasanya diperoleh dari nilai-nilai atribut yang menjelaskan objek data, sedangkan objek-objek data biasanya direpresentasikan sebagai sebuah titik dalam ruang multidimensi. Seperti contoh clustering yang dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut.

Gambar 2.3 Contoh Clustering

Dimana K- means merupakan salah satu metode data clustering non hirarki yang berusaha mempartisi data yang ada kedalam bentuk satu atau lebih cluster/kelompok. Metode ini mempartisi data kedalam cluster/ kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan kedalam satu cluster/kelompok dan data yang memiliki karakteristik yang berbeda dikelompokkan kedalam cluster/ kelompok yang


lain. Nilai – nilai cluster secara random untuk sementara nilai tersebut menjadi pusat dari cluster atau biasa disebut dengan centroid, mean atau means.

2.3.2 Prosedur Metode K- Means Clustering Langkah-langkah dalam metode K- Means Clustering adalah : 1. Menentukan jumlah cluster yang akan dibentuk. 2. Menentukan nilai centroid atau rata – rata data yang ada di masing – masing cluster. Dalam menentukan nilai centroid untuk awal iterasi, nilai awal centroid dilakukan secara acak. 3. Menghitung jarak setiap data yang ada terhadap masing- masing centroid menggunakan rumus Euclidian hingga ditemukan jarak yang paling dekat dari setiap data dengan centroid, seperti pada rumus 1 berikut. 2

Dimana :

𝐷𝑖,𝑘 = �∑𝑃𝑗=1�𝑋𝑖𝑗 − 𝑋𝑘𝑗 � ........ (1)

D(i,k)

= Perhitungan jarak data ke-i dengan pusat klaster ke-k

p

= maksimal data

j

= banyak data

4.

Pengelompokan objek untuk menentukan anggota cluster adalah dengan memperhitungkan jarak minimum objek. Nilai yang diperoleh dalam keanggotaan data pada distance matriks adalah 0 atau 1, dimana nilai 1 untuk data yang dialokasikan ke cluster dan nilai 0 untuk data yang dialokasikan ke cluster yang lain.

5.

Kembali ke tahap 2, lakukan perulangan hingga nilai centroid yang dihasilkan tetap dan anggota cluster tidak berpindah ke cluster lain.

6.

Tampilkan hasil dan selesai.


2.4 Metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) 2.4.1

Pengertian Analitycal Hierarchy Process (AHP)

AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki, menurut Saaty (1999) hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif [5]. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis.

2.4.2 Prosedur Metode AHP Penyelesaian masalah AHP ada beberapa prosedur yang perlu dipahami antara lain sebagai berikut : 1. Membuat hierarki Penyusunan hierarki dari permasalahan yang akan diselesaikan, kemudian diuraikan menjadi unsur – unsur nya yaitu kriteria dan alternatif. Penyusunan hierarki tersebut dengan menentukan tujuan yang merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level teratas. Level berikutnya terdiri dari kriteria-kriteria untuk menilai atau mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada dan menentukan alternatif-alternatif tersebut. Struktur hierarki AHP dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut.


Gambar 2.4. Struktur Hierarki AHP

2. Menilai Kriteria dan Alternatif Penilaian kriteria dan alternatif melalui perbandingan berpasangan. Menurut Saaty (2001), untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan Saaty dapat dilihat pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1 Skala kuantitatif dalam sistem pendukung Keputusan

Intensitas Kepentin Gan 1

3

5

7

9

Defenisi Kedua elemen sama pentingnya Elemen yang satu sedikit lebih penting dari pada elemen yang lainnya Elemen yang satu lebih penting dari pada elemen yang lainnya Satu elemen jelas lebih Mutlak penting dari pada elemen yang lainnya Satu elemen mutlak penting dari pada elemen yang lainnya

Penjelasan Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya Pengalaman dan penilaian sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya Satu elemen yang kuat di sokong dan dominan terlihat dalam praktek

Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin


menguatkan Nilai-nilaiantara 2 nilai Nilai ini diberikan bila ada dua pertimbangan yang kompromi diantara 2 pilihan berdekatan Jika aktifitas i mendapat satu angka dibanding aktifitas j, maka j mempunyai nilai kebalikkannya dibanding dengan i

2,4,6,8 Kebalikan

3. Menentukan prioritas elemen Langkah- langkah dalam menentukan prioritas elemen sebagai berikut: a. Membuat perbandingan berpasangan Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah membuat perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. Untuk perbandingan berpasangan digunakan bentuk matriks. Matriks bersifatsederhana, berkedudukan kuat yang menawarkan kerangka untuk memeriksa konsistensi, memperoleh informasi tambahan dengan membuat semua perbandingan yang mungkin dan menganalisis kepekaan prioritas secara keseluruhan untuk merubahpertimbangan. Untuk memulai proses perbandingan berpasangan, dimulai dari levelpaling atas hirarki untuk memilih kriteria, misalnya C, kemudian dari level dibawahnya diambil elemen-elemen yang akan dibandingkan, misal A1, A2, A3, A4, A5, maka susunan elemen-elemen pada sebuah matrik seperti pada Tabel 2.2 Tabel 2.2 Matrix perbandingan berpasangan C

A1

A1

1

A2 A3 A4 A5

A2

A3

A4

A5

1 1 1 1


b. Mengisi matrik perbandingan berpasangan Untuk mengisi matrik perbandingan berpasangan yaitu dengan menggunakan bilangan untuk merepresentasikan kepentingan relatif dari satu elemen terhadap elemen lainnya yang dimaksud dalam bentuk skala dari 1 sampai dengan 9. Skala ini mendefinisikan dan menjelaskan nilai 1 sampai 9 untuk pertimbangan dalam perbandingan berpasangan elemen pada setiap level hirarki terhadap suatu kreteria di level yang lebih tinggi. Apabila suatu elemen dalam matrik dan dibandingkan dengan dirinya sendiri, maka diberi nilai 1. Jika i dibanding j mendapatkan nilai tertentu, maka j dibanding i merupakan kebalikkannya. Pada tabel 2 memberikan definisi dan penjelasan skala kuantitatif 1 sampai dengan 9 untuk menilai tingkat kepentingan suatu elemen dengan elemen lainnya. c. Sintesis Pertimbangan - pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan di sintesis untuk memperoleh keseluruhan prioritas dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks. 2. Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. 3. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap matriks dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. 4. Mengukur konsistensi. Dalam pembuat keputusan, penting untuk mengetahui seberapa baik konsistensi yang ada, karena kita tidak ingin keputusan berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi yang rendah. Karena dengan konsistensi yang rendah, pertambangan akan tampak sebagai sesuatu yang acak dan tidak akurat. Konsistensi penting untuk mendapatkan hasil yang valid dalam dunia nyata. Oleh karena itu AHP mengukur konsistensi pertimbangan dengan rasio konsistensi (consistency ratio). Langkah- langkah menghitung nilai rasio konsistensi yaitu: 1. Mengalikan matriks dengan prioritas bersesuaian. 2. Menjmlahkan hasil kali setiap baris.


3. Hasil dari penjumlahan baris dibagikan dengan elemen prioritas yang bersangkutan. 4. Membagi hasil penjumlahan diatas dengan banyak elemen yang ada. 5. Menghitung indeks konsistensi. CI = (λmax-n)/(n-1) .... (2) Dimana CI

= indeks konsistensi λmax = nilai eigen n

= banyak kriteria

6. Menghitung konsistensi ratio (CR). CR = CI/RI .... (3) Dimana CR = rasio konsistensi CI

= indeks konsistensi

RI = indeks random Matriks random dengan skala penilaian 1sampai 9 beserta kebalikannya sebagai random consistency (RC). Jika rasio konsistensi≤ 0.1, hasil perhitungan data dapat dibenarkan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Nilai Rata – rata Konsistensi

Ukuran Matriks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Konsistensi acak (Random Consistency) 0,00 0,00 0,58 0,92 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49


2.5 Penelitian Terkait 1. Penelitian Arim Wijaya yang berjudul Analisis Algoritma K- Means untuk Sistem Pendukung Keputusan Penjurusan Siswa di Man Binong Subang. “Berdasarkan hasil analisis terhadap algoritma K-Means untuk sistem pendukung keputusan penjurusan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah algoritma KMeans kurang tepat untuk sistem pendukung keputusan penjurusan tetapi algoritma KMeans lebih tepat untuk mengelompokan data siswa berdasarkan data nilai yang bisa memberikan gambaran untuk penjurusan siswa[12]. 2. Penelitian Sukenda dan Zeny Prima Apryzone yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk Memilih Kendaraan Bekas Dengan Menggunakan Metode Analitycal Hierarchy Process. “Pemilihan terhadap kendaraan bekas yang akan dibeli, ternyata tidaklah mudah bagi pembeli yang belum memahami seluk beluk kendaraan bekas. Kesulitan dalam memilih kendaraan bekas maka perlu suatu rujukan sebagai dasar pemikiran dalam memilih kendaraan berkas. Sistem pendukung keputusan menawarkan solusi untuk rujukan dalam memilih kendaraan berkas. Sistem pendukung keputusan yang ditawarkan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam menyelesaikan persoalan. Persoalan bisa diselesaikan dengan menggunakan sistem perankingan berdasarkan bobot global. Pembeli kendaraan bekas dapat memilih kendaraan bekas berdasarkan rujukan atau rekomendasi dari sistem pendukung keputusan yang dijalankan oleh pakar. Sistem tersebut dapat membantu calon pembeli dengan memberikan hasil alternatif pilihan kendaraan (mobil) bekas yang diperoleh dari perhitungan Analytical Hierarchy Process (AHP). Berdasarkan hasil perhitungan faktor kriteria-kriteria penilaian yang diajukan ke sistem maka penentuan kendaraan (mobil) bekas diperoleh melalui perhitungan nilai bobot prioritas untuk pemilihan alternatif kendaraan (mobil) bekas yang akan dibeli. Dengan adanya Sistem Pendukung Keputusan untuk memilih kendaraan bekas dengan menggunakan metode Analitic Hierarchy Process (AHP) diharapkan dapat membantu calon pembeli dalam pemilihan kendaraan (mobil) bekas dan dapat menghasilkan suatu hasil optimal yang memenuhi rasa kepuasan yang tinggi bagi pembeli kendaraan (mobil) bekas” [10].


3. Penelitian Faraby Azwani yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) . “Penelitian ini menggunakan metode AHP dalam menentukan kelayakan nasabah penerima KUR pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan. Dalam penentuan kelayakan nasabah penerima KUR, ada beberapa kriteria yang menjadi dasar pengambilan keputusan antara lain status kredit, produktivitas usaha, kondisi usaha, jaminan, dan kolektibilitas. Status kredit berarti calon penerima KUR tidak sedang menerima KUR di tempat lain. Produktivitas berarti apakah usaha yang dijalankan tersebut produktif atau tidak, dilihat dari lokasi usaha, jenis usaha, dan pendapatan perbulan. Kondisi usaha berarti apakah usaha yang dijalankan tersebut berjalan dalam kondisi yang baik atau tidak, dilihat dari manajemen usaha, peralatan usaha, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Jaminan berarti agunan dalam bentuk apa yang akan dijadikan agunan, seperti rumah/ruko, tanah, dan BPKB. Sedangkan kolektibilitas berarti kelancaran calon penerima KUR dalam membayar angsuran tiap bulannya. Adapun hasil akhir dalam penelitian ini adalah hasil prioritas global kriteria nasabah, yang diurutkan dari yang tertinggi hingga terendah, sehingga pihak bank dapat dengan mudah mengambil keputusan dengan melihat hasil tersebut” [6].


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents