BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Leasing

2.1.1

Pengertian Leasing Defenisi sewa guna usaha (leasing) berdasarkan Keputusan bersama

Mentri Keuangan, Mentri Perindustrian dan Mentrierdagangan Nomor Kep. 122/MK/TV/74, Nomor 32/M/SK/2174, Nomor 30/Kpb/I/74 Tanggal 7 Januari 1974 bahwa leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan

pembayaran-pembayaran berkala

disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Selanjutnya Keputusan Mentri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tanggal 21 November 1991 tentang

Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara leasing dengan hak opsi (finance lease) maupun leasing tanpa hak opsi atau sewa guna usaha biasa (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang dimaksud dengan finance lease adalah kegiatan leasing dimana lessee pada akhir kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sedangkan yang dimaksud dengan operating lease adalah kegiatan

10 Universitas Sumatera Utara

leasing dimana lessee pada akhir kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek leasing. Dari pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya leasing mengandung pengertian yang sama yaitu memiliki unsur-unsur: a. Pembiayaan perusahaan b. Penyediaan barang-barang modal c. Jangka waktu tertentu d. Pembayaran berkala e. Adanya hak pilih atau hak opsi f. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama 2.1.2

Perkembangan leasing di Indonesia Usaha leasing (sewa guna usaha) sebenarnya sudah ada sejak tahun 2000

SM yang dilakukan oleh orang-orang Sumeria. Dokumen-dokumen yang ditemukan dari kebudayaan Sumeria menunjukkan bahwa transaksi leasing meliputi leasing peralatan, pengunaan tanah, dan binatang piaraan. Dalam perkembangan berikutnya, banyak sistem hukum mencantumkan leasing sebagai salah satu metode pembiayaan. Perkembangan usaha di bidang industri pertanian, manufaktur

dan

transportasi

membawa

banyak

jenis

peralatan

yang

memungkinkan untuk dibiayai dengan cara leasing. Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006) bahwa kegiatan usaha leasing baru diperkenalkan pada tahun 1974 dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor Kep. 122/MK/IV12/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor


301Kpb/II74 tertanggal 7 Januari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing. Selanjutnya, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan mengeluarkan Surat Keputusan No.6491MKIIV/5/1974 tertanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Untuk mendukung perkembangannya Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 650/MK/IV/511974 tertanggal 6 Mei 1974 tentang Penegasan Ketentuan Pajak Penjualan dan Besarnya Bea Materai terhadap usaha leasing. Dengan dikeluarkannya kebijaksanaan deregulasi 20 Desember 1988 atau disebut Pakdes 20 1988 kegiatan usaha leasing termasuk dalam perusahaan pembiayaan. Disamping itu, Keppres Nomor 61 tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.031/1988 tanggal 20 Desember 1988 merupakan bagian dari Paksdes 88 dimana lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat sehingga pemerintah membuka lebih luas lagi bagi bisnis pembiayaan, dengan cakupan kegiatan meliputi leasing, factoring, consumer finance, modal ventura dan kartu kredit. Ketentuan minimum modal disetor untuk pendirian suatu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha leasing diatur dalam Pakdes 20 Tahun 1988 dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988, dimana jumlah modal disetor atau simpanan wajib dan pokok ditetapkan sebagai berikut: 1. Perusahaan swasta nasional sebesar Rp. 3 miliar 2. Perusahaan patungan Indonesia-asing sebesar Rp. 10 miliar


3. Koperasi sebesar Rp. 3 miliar Sebagai sesama industri keuangan, perkembangan industri leasing relatif tertinggal dibandingkan yang lain, perbankan, misalnya. Terlebih lagi bila dibandingkan dengan perbankan pasca Pakto 1988. Pada era inilah bank muncul dan menjamur bagai musim hujan. Deregulasi yang digulirkan pemerintah di bidang perbankan telah membuahkan banyak sekali bank, walaupun dalam skala gurem. tetapi banyak kalangan menuding, justru Pakto 88 inilah menjadi biang keladi suramnya industri perbankan di kemudian hari. Puncaknya, terjadi pada 1996 ketika pemerintah melikuidasi 16 bank. Langkah itu ternyata masih diikuti dengan dimasukkannya beberapa bank lain dalam perawatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Meski demikian, perusahaan pembiayaan juga mampu berkembang cukup mengesankan. Hingga saat ini leasing di Indonesia telah ikut berkiprah dalam pembiayaan perusahaan. Jenis barang yang dibiayai pun terus meningkat. Jika sebelumnya hanya terfokus pada pembiayaan transportasi, kini berkembang pada keperluan kantor, manufaktur, konstruksi dan pertanian. Hal ini mengindikasikan usaha sewa guna (leasing) kian dikenal pelaku usaha nasional. Ada beberapa hal menarik jika kita mencermati konsentrasi dan perkembangan perusahaan leasing. Pada era 1989, misalnya, industri ini di Indonesia cenderung berupaya memperbesar aset. Perburuan asset tersebut diantaranya disebabkan tantangan perekonomian menuntut mereka tampil lebih besar, sehat dan kuat. Perusahaan yang tidak beranjak dari skala semula, tampak terguncang-guncang dana akhirnya tutup sama sekali. Dengan aset dan skala


usaha yang besar, muncul anggapan perusahaan lebih andal dibandingkan yang lain. Bagi yang kapasitasnya memang terbatas, mereka berupaya agar tetap tampil megah dan gagah. Maka, dimulailah saling lirik dan penjajakan di antara sesamanya. Skenario selanjutnya, banyak perusahaan leasing yang melakukan penggabungan menjadi satu grup. Tampaknya, langkah ini membuahkan hasil positif. Selain modal dan asset menggelembung, kredibilitas dan penguasaan pasar pun ikut terdongkrak. Namun gairah menggelembungkan asset tersebut berangsur-angsur mulai pudar. Karena pada tahun berikutnya (1990), industri leasing mulai kembali pada prinsip dasar ekonomi. mereka lebih mengutamakan keuntungan yang sebesarbesarnya. Sebetulnya, berubahnya orientasi ini dipicu oleh kian sengitnya persaingan di industri leasing. Akibatnya, kehati-hatian menjadi agak terabaikan. Indikasinya, persyaratan untuk memperoleh sewa guna usaha menjadi semakin longgar. Bahkan, kabarnya di Bengkulu, orang bisa mendapatkan sewa guna usaha hanya dengan menyerahkan selembar kartu tanda penduduk (KTP). Pada tahun 1991, kembali terjadi perubahan besar-besaran pada perusahaan pembiayaan. Seiring dengan kebijakan uang ketat (TMP = tight money policy), yang lebih dikenal dengan Gebrakan Sumarlin I dan II – suku bunga pun ikut meroket naik. Akibatnya, banyak kredit yang sudah disetujui terpaksa ditunda pencairannya. Dari sisi permodalan, TMP membuat perusahaan multi finance seperti kehabisan darah. Aliran dana menjadi seret. kalaupun ada, harganya tinggi sekali. Itulah sebabnya banyak di antara mereka yang menggabungkan usahanya.


Dengan bergabung, mereka lebih mudah dalam memperoleh kredit, termasuk dari luar negeri. 2.1.3

Penggolongan perusahaan leasing Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan leasing dapat

digolongkan kedalam 3 kelompok, antara lain: 1. Independent leasing company Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing dimana perusahaan ini berdiri sendiri atau independen dari pemasok yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya (lessee). Selain itu, perusahaan dapat membelinya dari berbagai pemasok atau produsen yang kemudian disewa kepada pemakai. Lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan usaha leasing, adalah bank, perusahaan asuransi, lembaga keuangan lainnya yang disebut lessor independen. Contohnya Adira Multifinance, Mitsui Leasing, WOM, FIF (Federal International Finance - Honda), dan sebagainya. 2. Captive lessor Sering juga disebut two party lessor yang melibatkan dua pihak, yaitu : a. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing (subsidiary). b. Pihak kedua lessee atau pemakai barang. Captive lessor ini akan tercipta apabila pemasok atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produkproduknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak pemasok menyediakan


pembiayaan leasing sendiri, kemampuan

penjualan

maka

melebihi

akan dapat tingkat

meningkatkan

penjualan

dengan

menggunakan pembiayaan tradisional. Contonya adalah ACC (Astra Credit Company), BAF (Busaan Auto Finance – Yamaha), Indomobil Finance, dan sebagainya. 3. Lease broker atau packager Berfungsi mempertemukan calon lessee dengan pihak lessor memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing atas namanya. Namun, perusahaan ini memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing yang tergantung pada apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. 2.1.4

Jenis Sewa Guna Usaha (leasing) Transaksi sewa guna usaha (leasing) pada prinsipnya dapat dibedakan

menjadi 4 (empat ) jenis, yaitu finance lease, operating lease, sales typed lease, dan leveraged lease. Adapun masing-masing jenis sewa guna usaha tersebut adalah sebagai berikut: 1. Finance lease (sewa guna usaha pembiayaan) Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha (lessor) adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (lease) biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa guna usaha, sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi sewa guna usaha melakukan pembayaran sewa guna usaha. Selama masa sewa guna


usaha, pengguna sewa usaha membayar sewa guna usaha secara berkala dimana jumlah seluruhnya ditambah dengan nilai sisa (residual value), kalau ada akan mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya yang merupakan pendapatan perusahaan sewa guna usaha. 2. Operating lease Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya disewagunausahakan kepada penyewa guna usaha. Berbeda dengan finance lease, jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha berkala dalam operating lease tidak mencakup jumlah biaya yang dikelurkan untuk memperoleh berang modal tersebut berikut dengan bunganya. Perbedaan disebabkan perusahaan sewa guna usaha mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang disewagunausahakan, atau melalui beberapa kontrak sewa guna usaha lainnya. Dalam sewa guna usaha jenis ini dibutuhkan keahlian khusus dari perusahaan sewa guna usaha untuk memelihara dan memasarkan kembali barang modal yang disewagunakan sehingga, berbeda dengan finance lease, perusahaan sewa guna usaha dalam operating lease biasanya bertanggung jawab atas biayabiaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak maupun pemeliharaan barang modal yang bersangkutan. 3. Sales-typed lease (sewa guna usaha penjualan) Suatu transaksi sewa guna usaha, dimana produsen/ pabrikan juga berperan sebagai perusahaan sewa guna usaha, sehingga jumlah transaksi termasuk bagian laba usaha sudah diperhitungkan oleh produsen/ pabrikan. Jenis


transaksi sewa guna usaha ini seringkali merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan. Di Indonesia, lessor yang mempunya fungsi ganda semacam ini tidak diperkenankan oleh Departemen Keuangan. 4. Leveraged Lease Suatu transaksi sewa guna usaha, selain melibarkan lessor dan lease, juga melibatkan bank/kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dalam transaksi. Jenis transaksi ini jarang terjadi di Indonesia hal ini dikarenakan suku bunga perbankan dengan suku bunga yang dikenakan perusahaan sewa guna usaha terdapat selisih yang cukup besar. Dari keempat jenis transaksi sewa guna usaha (leasing) tersebut diatas, transaksi sewa guna usaha pembiayaan (finance lease) yang banyak dilakukan di Indonesia, sedangkan operating lease hanya sedikit yang melakukannya. 2.1.5

Proses Pengajuan Leasing Konsumen (lessee) yang akan menggunakan kredit leasing untuk membeli

barang modalnya akan melalui beberapa proses pengajuan sebelum proses pembayaran sewa. Adapun proses pengajuan tersebut yaitu : 1. Prakarsa leasing dan permohonan leasing dari nasabah diajukan ke perusahaan leasing. 2. Selanjutnya perusahaan leasing akan menganalisa dan mengevaluasi kriteria dari nasabah yang akan menjadi pertimbangan diberi atau ditolaknya pemutusan leasing tersebut, 3. Analisa dan evaluasi yang akan dilakukan adalah mengenai penilaian yang sesama terhadap watak, kemampuan, modal,agunan, kondisi atau prospek


usaha

nasabah

dan

penilaian

terhadap

sumber

pelunasan

yang

dititikberatkan pada hasil usaha atau penghasilan dari pemohon serta menyajikan aspek yuridis untuk melindungi perusahaan leasing. 4. Berdasarkan analisa dan evaluasi, pejabat yang berwenang dari perusahaan akan memutuskan persetujuan atau penolakan pengajuan leasing tersebut. Sebelum

memberikan

putusan,

pejabat

pemutus

dan

pelaksana

administrasi dari perusahaan leasing bertanggungjawab meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan adalah lengkap, masih berlaku, sah, dan berkekuatan hukum. Dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi : 1. Dokumen mengenai identitas nasabah yang aslinya sudah dicek kebenarannya, yaitu KTP (suami dan istri), kartu keluarga atau AKTA NIKAH). 2. NPWP. 3. Dokumen bukti pemilikan agunan, yang aslinya sudah dicek kebenaran dan keabsahannya dan bukti penilaian jaminan. 4. Kelengkapan dokumen paket leasing sesuai dengan jenis sewa guna usaha, seperti rekening PLN/PDAM/rekening telepon/PBB/AJB. 5. Salinan rekening koran selama 3 bulan terakhir. 6. Laporan keuangan selama 3 tahun terakhir (disarankan audited). Untuk karyawan dalam bentuk slip gaji atau surat keterangan berpenghasilan dan untuk perusahaan dilengkapi laporan-laporan riwayat bisnis sebelumnya atau riwayat kepengurusan perusahaan tersebut.


7. Akta Pendirian Perusahaan dan Surat Pengesahan dari Departemen Hukun dan HAM 8. Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) 9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 10. Bukti-bukti negosiasi yang telah disetujui dan ditandatangani nasabah. 2.1.6

Cara Pembayaran Leasing Cara pembayaran angsuran pembiayaan untuk memberikan kemudahan

pembayaran angsuran pembiayaan yang dapat dilakukan dimanapun lokasi konsumen, seperti: 1. Kantor Pos Pembayaran angsuran dilakukan di kantor POS atau mobil POS karena di lokasi kantor POS besar di seluruh Indonesia telah terhubung sistem pembayaran on-line dengan beberapa leasing, sehingga pembayaran angsuran dapat langsung diterima pada hari yang sama. Namun dilokasi kantor POS cabang kecil dan mobil POS belum menerapkan sistem pembayaran online dan berlaku sistem titipan sehingga pembayaran angsuran baru akan diterima 1 hingga 2 hari berikutnya oleh leasing yang bekerja sama dengan kantor POS tersebut. 2. Giro Giro mundur sesuai jangka waktu pembiayaan dan tertulis atas nama perusahaan leasing seperti PT Mitsui Leasing Indonesia. Contoh:

Jangka waktu pembiayaan 1 Tahun = 11 lembar giro 2 Tahun = 23 lembar giro


3 Tahun = 35 lembar giro 3. Bank Transfer Pembayaran yang dilakukan dari bank konsumen ke rekening Bank Virtual Account leasing. Untuk memudahkan pengecekan terhadap pembayaran angsuran pembiayaan maka konsumen mentransfer angsuran pembiayaan sesuai dengan nominal angsuran yang tertulis di dokumen perjanjian. Contoh: No. Perjanjian 10041688, No BCA Virtual Account 0088810041688. 4. ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Anda dapat melakukan pembayaran dengan ATM, yaitu melalui menu 'Transaksi Lainnya' - 'Transfer' - 'Ke rekening Bank Virtual Account'. 5. Internet Banking Konsumen dapat melakukan pembayaran dengan Internet Banking yang sudah bekerja sama dengan leasing, yaitu melalui menu 'Transfer Dana' 'Transfer Ke Bank Virtual Account'. 6. Tunai (Cash) Konsumen dapat melakukan pembayaran secara tunai di kantor cabang leasing. 2.1.7

Mekanisme Leasing Dalam transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang

berkepentingan, antara lain: 1. Lessor Yaitu perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Dalam finance lease,


lessor bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang dan pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pengoperasian barang modal tersebut. 2. Lessee Yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Dalam finance lease, lessee bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Sedangkan dalam operating lease, lessee bertujuan dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi lessee terhadap kerusakan. 3. Pemasok (Supplier) Yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dalam finance lease, pemasok langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melalui pihak lessor sebagi pihak yang memberikan pembiayaan. Sedangkan dalam operating lease, pemasok menjual barangnya langsung kepada lessor dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak secara tunai maupun secara berkala.


4. Asuransi Merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lessee. Dalam hal ini lessee dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang/kendaraan yang dileasingkan. Gambar 2.1 Mekanisme Leasing Lessor

9 4

8

3

6

2

7

1

Lessee

Supplier

6

Keterangan gambar: 1. Lessee menghubungi pemasok untuk pilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewa. 2. Lessee melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Dalam hal ini lessee dapat meminta lease quotation yang tidak mengikat dari lessor. Dalam quotation terdapat syarat-syarat pokok pembiayaan leasing, antara lain: •

Keterangan barang (kendaraan)

•

Harga barang

•

Cash security deposit 23 Universitas Sumatera Utara

•

Residual value

•

Asuransi

•

Biaya administrasi

•

Jaminan uang sewa (lease rental), dan

•

Persyaratan-persyaratan lainnya

3. Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessee yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan lessee menandatangani dan mengembalikan kepada lessor. 4. Penandatangan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lessee dimana kontrak tersebut mencakup hal-hal: pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lessee, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek leasing, perpajakan jadwal pembayaran angsuran sewa dan sebagainya. 5. Pengiriman order beli kepada pemasok disertai instruksi pengiriman barang kepada lessee sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui. 6. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan serta menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar yang selanjutnya diserahkan kepada pemasok. 7. Penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lessor temasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. 8. Pembayaran oleh lessor kepada pemasok.


9. Pembayaran sewa (lease payment) secara berkala oleh lessee kepada lessor selama masa leasing yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai beserta bunganya. 2.1.8 Perjanjian leasing Setiap leasing yang disetujui dan disepakati wajib dituangkan dalam perjanjian secara tertulis. Bentuk dan format perjanjian harus memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali, tujuan penggunaan, dan perjanjian tersebut harus ditandatangani oleh konsumen (lessee). Dokumen – dokumen dalam perjanjian ini mencakup identitas atau legalitas nasabah dan usahanya. Surat permohonan, laporan analisis dan evaluasi yang dilakukan perusahaan sewa guna usah tehadap konsumen (nasabah) yang akan menerima leasing, perjanjian dan pencairan, jaminan dan pengikatnya, pembinaan, pengawasan, penyelamatan atau penyelesaian. Jika ada dokumen yang tertunda, maksimal penudaan adalah 30 hari. Pengecekan keabsahan dokumen dilakukan setidaknya 1 tahun sekali, yang harus berkekuatan hukum jika terjadi gejala pemburukan tingkat kolektibilitas. Semua dokumen dan perjanjian harus berada dalam perusahaan sewa guna usaha (lessor) sampai tenggat waktu perjanjian leasing berakhir. Jika tenggat waktu perjanjian leasing telah berakhir, maka lessor wajib mengembalikan semua dokumen kepada lessee. Berakhirnya perjanjian leasing bisa terjadi dengan cara baik-baik yaitu dasar hubungan hukum selesai karena lessee telah melunasi hutangnya kepada


lessor atau over kontrak. Berakhirnya perjanjian leasing dengan cara tidak baik yaitu karna buruknya tingkat kolektibilitas sehingga menyebabkan upaya penyelesaian sengketa, eksekusi jaminan, dan pemberesan (penagihan kekurangan atau pengembalian kelebihan). Perjanjian yang dibuat antara lessor dengan lessee disebut lease agrement. Isi kontrak yang di buat secara umum antara lain: 1. Nama dan alamat lessee 2. Jenis barang modal yang diinginkan 3. Jumlah atau nilai barang yang di leasing-kan 4. Syarat pembayaran 5. Syarat kepemilikan 6. Biaya-biaya yang dikenakan 7. Sanksi apabila lessee ingkar janji 8. Dan lain-lain Sedangkan kelengkapan legal dokumen yaitu : 1. Surat kuasa 2. Pernyataan jaminan 3. Surat pernyataan bersama 4. Surat persetujuan Hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian lease agrement tersebut adalah sebagai berikut: 1. Perlindungan terhadap kerahasiaan data nasabah 2. Laporan atau pemberitahuan yang layak diterima nasabah 3. Denda atau pinalty terhadap keterlambatan pembayaran angsuran


4. Pembatasan-pembatasan yang ada didalam perjanjian pembiayaan yang dapat menyebabkan perjanjian berakhir.

2.2

Pelayanan

2.2.1 Pengertian Pelayanan (service) Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan (Atep Adya Barata, 2004:2). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999:571). Adapun dua faktor utama yang mempengaruhi pelayanan menurut Parasurraman (1985:43) yaitu expected service dan preceived service. Apabila layanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan harapan pelanggan, maka kualitas yang diterima atau dirasakan sesuai dengan harapan pelanggan, maka kualitas layanan dipersepsikan sebagai kualitas ideal, tetapi sebaiknya jika layanan yang diterima atau dirasakan lebih rendah dari yang diharapkan maka kualitas layanan dipersepsikan rendah. Untuk itu maka, Zeithaml (1990:177) mendefinisikan bahwa pelayanan adalah penyampaian secara secara excellent atau superior dibandingkan dengan harapan konsumen. Sukses sebuah pelayanan bergantung pada kemampuan perusahaan mengelola ketiga aspek berikut: 1. Janji perusahaan mengenai pelayanan yang akan disampaikan kepada konsumen.


2. Kemampuan perusahaan untuk membuat karyawan mampu memenuhi janji tersebut. 3. Kemampuan karyawan untuk menyampaikan janji tersebut kepada konsumen. Ketiga aspek ini harus dipenuhi dan tidak bias dilepas satu sama lain. Kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari ketiga aspek tersebut yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi layanan, strategi, dan pelanggan. Model kesatuan dari ketiga aspek ini disebut juga dengan segitiga layanan. Segitiga layanan adalah suatu model interaktif manajemen yang mencerminkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya. Model tersebut terdiri dari tige elemen, yakni strategi layanan (service strategi), sumber daya manusia yang memberikan layanan (services people), dan sistem layanan (service sistem) dengan pelanggan sebagai titik pusat (Rangkuti,2003:26). Gambar 2.2 Model Segitiga Layanan Strategi Layanan

Pelayanan

Sumber Daya Manusia

Sistem Layanan

Dari gambar diatas diartikan bahwa sistem pelayanan publik yang baik akan menghasilkan kualitas pelayanan publik yang baik pula. Suatu sistem yang baik akan memberikan mekanisme kontrol di dalam dirinya (build in control) sehingga segala bentuk penyimpangan yang terjadi akan mudah diketahui. Selain


itu sistem pelayanan juga harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ini berarti organisasi harus mampu merespon kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan menyediakan sistem pelayanan dan strategi yang tepat. Agar konsumen mempunyai persepsi yang baik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, maka penyedia layanan harus terbiasa mengetahui apa yang diharapkan oleh konsumen, sehingga tidak terjadi perbedaan antara kinerja yang diberikan dengan harapan konsumen, yang akhirnya kosumen merasa puas dan mempersepsikan secara baik atas kualitas pelayanan yang diterimanya. Jenis kualitas yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan adalah sebagai berikut: •

Kualitas teknik (outcome), kualitas hasil atau produk layanan.

•

Kualitas pelayanan (proses), kualitas pelayanan yang diberikan. Karena pelayanan tidak kasat mata, serta kualitas teknik tidak dapat

dievaluasi secara akurat, konsumen berusaha menilai kualitas pelayanan berdasarkan apa yang dirasakan, yaitu melalui atribut-atribut yang mewakili kualitas

proses

atau

pelayanan

melalui

dimensi

kualitas

pelayanan

(Rangkuti,2003:28). 2.2.2. Unsur-unsur Kualitas Layanan Kualitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepuasan pelanggan, yaitu kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalani ikatan hubungan yang kuat dengan organisasi pemberi layanan (leasing). Dalam jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan organisasi pemberi layanan (leasing) untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan


mereka. Adapun unsur-unsur kualitas pelayanan pada perusahaan jasa leasing antara lain: 1. Penampilan. Personil dan fisik sebagaimana layanan kantor depan (resepsionis) memerlukan persyaratan, seperti wajah harus menawan, badan harus tegap/tidak cacat, tutur bahasa menarik, familiar dalam perilaku, penampilan penuh percaya dri, busana harus menarik. 2. Tepat waktu dan janji. Secara utuh dan prima petugas pelayanan dalam menyampaikan perlu diperhitungkan janji yang disampaikan kepada pelanggan bukan sebaliknya selalu ingkar janji. Demikian juga waktu jika

mengutarakan

2

hari

selesai

harus

betul-betul

dapat

memahaminya. 3. Kesediaan melayani sebagaimana fungsi dan wewenang harus melayani kepada para pelanggan, konsekuensi logis petugas harus benar-benar bersedia melayani kepada para pelanggan 4. Pengetahuan dan keahlian. Sebagai syarat untuk melayani dengan baik, petugas harus mempunyai pengetahuan dan keahlian. Di sini petugas harus mempunyai pengetahuan dan keahlian. Di sini petugas pelayanan harus memiliki tingkat pendidikan tertentu dan pelatihan tertentu yang disyaratkan dalam jabatan serta memiliki pengalaman yang luas dibidangnya. 5. Kesopanan dan ramah tamah. Masyarakat penggunan jasa pelayanan itu sendiri dan lapisan masyarakat baik tingkat status ekonomi dan sosial rendah maupun tinggi terdapat perbedaan karakternya maka


petugas pelayanan masyarakat dituntut adanya keramah tamahan yang standar dalam melayani, sabar , tidak egois dan santun dalam bertutur kepada pelanggan. 6. Kejujuran dan kepercayaan. Pelayanan ini oleh pengguna jasa dapat dipergunakan sebagai aspek, maka dalam penyelenggaraannya harus transparan dari aspek kejujuran, jujur dalam bentuk aturan, jujur dalam pembiayaan dan jujur dalam penyelesaian waktunya. Dari aspek kejujuran ini petugas pelayanan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelayanan yang dipercaya dari segi sikapnya, dapat dipercaya dari tutur katanya, dapat dipercaya dalam menyelesaikan akhir pelayanan sehingga otomatis pelanggan merasa puas. Unsur pelayanan prima dapat ditambah unsur yang lain. 7. Kepastian hukum. Secara sadar bahwa hasil pelayanan terhadap masyarakat yang berupa surat keputusan, harus mempunyai legitimasi atau mempunyai kepastian hukum. Bila setiap hasil yang tidak mempunyai kepastian hokum jelas akan mempengaruhi sikap masyarakat, misalnya pengurusan KTP, KK dan lain-lain bila ditemukan cacat hukum akan mempengaruhi kredibilitas instansi yang mengeluarkan surat legitimasi tersebut. 8. Keterbukaan. Secara pasti bahwa setiap urusan/kegiatan yang memperlakukan ijin. Maka keterbukaan perlu ditegakkan. Keterbukaan itu akan mempengaruhi unsure-unsur kesederhanaan, kejelasan informasi kepada masyarakat.


9. Efisien. Dari setiap pelayanan dalam berbagai

urusan, tuntutan

masyarakat adalah efisiensi dan efektifitas dari berbagai aspek sumber daya sehingga menghasilkan biaya yang murah, waktu yang singkat dan tepat serta hasil kualitas yang tinggi. Dengan demikian efisiensi dan efektifitas merupakan tuntutan yang harus diwujudkan dan perlu diperhatikan secara serius. 10. Biaya. Pemantapan pengurusan dalam pelayanan diperlukan kewajaran dalam penentuan pembiayaan, pembiayaan harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat dan pengeluaran biaya harus transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Tidak rasial. Pengurusan pelayanan dilarang membeda-membedakan kesukuan, agama, aliran dan politik dengan demikian segala urusan harus memnuhi jangkauan yang luas dan merata. 12. Kesederhanaan. Prosedur dan tata cara pelayanan kepada masyarakat untuk diperhatikan kemudahan, tidak berbelit-belit dalam pelaksanaan. 2.2.3

Kriteria Kualitas Pelayanan Berdasarkan hasil sintesis terhadap berbagai riset yang telah dilakukan,

gronroos yang dikutip dalam Tjiptono (2005:261) mengemukakan enam kriteria kualitas pelayanan yang dipersepsikan baik, yakni sebagai berikut: 1. Professionalism and skills. Pelanggan mendapati bahwa penyedia jasa, karyawan, sistem operasional, dan sumber daya fisik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah mereka secara professional (outcome-related criteria).


2. Attitudes and Behavior. Pelanggan merasa bahwa karyawan jasa (customer contact personel) menaruh perhatian besar pada mereka dan berusaha membantu memecahkan masalah mereka secara spontan dan ramah (process-related criteria). 3. Accessibility and flexibility. Pelanggan merasa bahwa penyedia jasa, lokasi, jam operasi, karyawan dan sistem operasionalnya, dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga pelanggan dapat mengakses jasa tersebut dengan mudah. Selain itu, juga dirancang dengan maksud agar dapat menyesuaikan permintaan dan keinginan pelanggan secara luwes (process-related criteria). 4. Reliability and trustorhiness. Pelanggan memahami bahwa apapun yang terjadi atau telah disepakati, mereka bisa mengandalkan penyedia jasa beserta karyawan dan sistemnya dalam memenuhi janji dan melakukan segala sesuatu dengan mengutamakan kepentingan pelanggan (processrelated criteria). 5. Recovery. Pelanggan menyadari bahwa bila terjadi kesalahan atau sesuatu yang tidak diharapkan dan tidak diprediksi, maka penyedia jasa akan segera mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi dan mencari solusi yang tepat (prosess related criteria). 6. Reputation dan credibility. Pelanggan meyakini bahwa operasi dari penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai/imbalan yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan (image-related criteria).


2.3

Suku bunga (Interest rate) Dalam menentukan besarnnya interest rate yang akan dikenakan kepada

lessee biasanya lessor memperhitungkan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan dana tersebut ditambah dengan spread yang merupakan keuntungan bagi lessor. Karena bervariasinya biaya dana bagi lessor sedangkan spread ini relatif tidak banyak berubah yaitu sekitar 1 % hingga 3 % maka pada akhirnya interest rate yang kita kenakan kepada lessee juga ikut bervariasi. Misalnya untuk mendapatkan sejumlah dana lessor harus meminjam kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank dengan bunga sebesar 30 %. Apabila telah ditentukan spread-nya sebesar 2 % maka jumlah keseluruhan yang harus ditanggung oleh lessee adalah 30 % + 2% = 32%. Sebelum kontrak leasing dimulai, antara lessor dan lessee melakukan negosiasi mengenai besarnya spread bagi lessor dan biaya dana ditentukan oleh harga pasar. Tetapi mereka bisa juga merundingkan secara langsung mengenai besarnya interest secara keseluruhan yang harus menjadi beban bagi lessee. Didalam kalkulasi mengenai interest ini kita mengenal fixed rate, floating rate, dan flat rate. 1.

Fixed rate Yang dimaksud dengan fixed rate adalaah penentuan besarnya interest

secara tetap selama jangka waktu kontrak leasing. Jadi seandainya pada saat kontrak leasing telah ditentukan interest sebesar 32 %, yaitu terdiri dari biaya dana 30 % dan ditambah spread 2 %, maka interest rate 32 % tersebut tetap berlaku hingga akhir masa leasing. Apabila biaya dana bagi lessor naik menjadi


32 % maka interest tersebut tidak akan ikut naik. Demikian juga jika biaya dananya turun. Dengan demikian besarnya rental-pun akan tetap sepanjang masa kontrak leasing. Di negara-negara maju penggunaan fixed rate ini sangat umum untuk kontrak leasing jangka waktu menengah atau panjang. Hal tersebut memang dimungkinkan karena suku bunga mata uang di negara-negara maju adalah relatif sangat stabil. 2.

Floating rate Berbeda dengan fixed rate, floating rate ini bergerak naik dan turun sesuai

dengan arah dari suku bunga antarbank. Faktor yang digunakan untuk menentukan besarnya rate adalah spread yang tetap. Kembali pada contoh sebelumnya dimana suku bunga antarbank adalah 30% dan spread-nya 2 % sehingga interest rate-nya menjadi 32 %, bila suku bunga antarbank ini turun menjadi 29 % maka interest rate-nya menjadi 29 % + 2 % = 31%. Dengan demikian pula halnya jika suku bunga antarbank naik maka interest yang dikenakan kepada lessee juga akan ikut naik. Sistem pengaturan seperti ini adalah sangat adil dimana lessor mendapat spread tetap, sedangkan bagi lessee apabila suku bunga antarbank turun maka ia bisa ikut menikmati dan sebaliknya

jika suku bunga antarbank mulai naik maka ia pun harus ikut

menanggungnya. Ada pula cara pengaturan yang hanya bersifat satu arah yang kurang menguntungkan lessee. Pada sistem ini lessor dalam memberikan interest rate tersebut berlaku sepanjang suku bunga antarbank tidak melebihi tingkat tertentu.


Artinya jika biaya dana bagi lessor naik, maka lessor akan menaikkan interest rate-nya sedangkan jika biaya dana turun interest rate-nya tidak diturunkan. Pengaturan seperti ini tentunya kurang adil karena lessee harus siap sedia membayar bunga lebih tinggi tanpa ada kemungkinan untuk menikmati bunga yang rendah. Perubahan interest rate ini bisa dilakukan setiap bulan, 3 bulan, 6 bulan ataupun tiap tahun. Sebagai akibat dari sistem floating rate ini tentunya lease rental-nya juga akan selalu berubah. Di Indonesia di mana suku bunga mata uang rupiah adalah sangat labil sistem floating rate ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan leasing. 3.

Flat rate Metode perhitungan bunga kredit dengan cara pembebanan bunga terhadap

nilai pokok pinjaman tidak berubah atau tetap walaupun adanya pembayaran cicilan. Sistem penggunaan flat rate atau add-on banyak dilakukan oleh toko-toko penjual barang secara cicilan baik berupa mobil maupun barang-barang keperluan rumah tangga lainnya. Rumus besarnya Angsuran Pembiayaan: Pokok Hutang + Bunga Jangka Waktu Contoh: Harga Kendaraan

: Rp 200.000.000,-

Uang Muka

: Rp 50.000.000,-

Suku Bunga (flat) (Angsuran dibayar dimuka)

: 5.75 % per tahun

Jangka waktu

: 3 tahun (36 bulan)


Perhitungan: Pokok Hutang Harga Kendaraan

: Rp 200.000.000,-

Uang Muka (25%)

: Rp 50.000.000,- (- )

Pokok Hutang

: Rp 150.000.000,-

Bunga Pembiayaan Rp 150.000.000,- x 5.75% x 3 : Rp 25.875.000,- (+) tahun Total Pokok Hutang + Bunga

: Rp 175.875.000,-

Angsuran per bulan Rp 175.875.000,- : 36 bulan

: Rp

4.885.416,66,-

(Pembulatan ke Rp 1.000,-

: Rp

4.886.000,-)

Karena sedemikian simpelnya cara menghitung flat rate ini dan disamping juga sedemikian melembaganya sistem penjualan barang secara cicilan, maka banyak calon lessee yang hanya tahu sistem flat rate ini. Untuk itu sebagai lessor hendaknya memahami dan selalu siap mengkonversikan interest rate tersebut supaya calon lessee tidak menolak interest rate yang ditawarkan, apabila sebelumnya telah mendapatkan tawaran interest yang lebih rendah dari perusahaan leasing lainnya.

2.4

Uang muka (Down payment) Uang muka atau down payment yaitu pembayaran uang kepada pihak lain

yang belum memberikan prestasi atau memenuhi kewajiban, misalnya kepada


kontraktor pada saat kontrak ditandatangani atau kepada penjual yang belum menyerahkan barangnya, pembayaran sebagian dan harga yang telah disepakati oleh pembeli kepada penjual yang merupakan tanda bahwa perjanjian jual beli yang diadakan telah mengikat. Besarnya uang muka atau uang sewa yang dibayarkan oleh lessee terdiri dari unsur bunga dan cicilan pokok yang jumlahnya selalu berubah-ubah. Pembayaran bunga tersebut akan semakin kecil sejalan dengan penurunan saldo pokok. Pembayaran sewa dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu: 1. Pembayaran di muka (payment in advance) Pembayaran angsuran pertama dilakukan pada saat realisasi. Angsuran ini hanya mengurangi utang pokok karena saat itu belum dikenakan bunga. Misalnya, kontrak leasing dilakukan pada tanggal 1 Januari 2012 untuk jangka waktu 12 bulan, pembayaran sewa pertama dilakukan pada tanggal 1 Januari 2012. 2. Pembayaran sewa di belakang (payment in arrears) Angsuran dilakukan pada periode berikutnya setelah realisasi. Angsuran ini mengandung unsur bunga dan cicilan pokok. Misalnya,

kontrak

leasing dilakukan pada tanggal 1 Januari 2012 untuk jangka waktu 12 bulan, pembayaran sewa pertama dilakukan pada tanggal 1 Febuari 2012. Besarnya pembayaran sewa pada setiap periode ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini: a. Nilai barang modal Nilai barang modal adalah nilai harga barang modal dengan nilai sisa pada


akhir masa kontrak. b. Simpanan jaminan Simpanan jaminan dilakukan atas permintaan lessor sebagai security deposit yang besarnya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Semakin besar simpanan jaminan semakin sedikit besarnya uang sewa periodik. c. Nilai sisa Nilai sisa adalah perkiraan yang wajar atas nilai suatu barang modal yang ditransaksikan dalam kontrak lease pada akhir masa kontrak. Metode apapun yang digunakan untuk mengatur leasing, nilai sisa adalah faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam menetapkan harga dari setiap jenis sewa guna usaha. Nilai sisa dan pembayaran sewa adalah sumber utama pendapatan lessor. d. Jangka waktu Jangka waktu kontrak leasing dikaitkan dengan jangka waktu kegunaan ekonomis atau manfaat barang modal tersebut. Meskipun demikian dalam praktik proyeksi arus kas lessee merupakan faktor yang sangat penting dalam penentuan jangka waktu leasing e. Tingkat bunga (Interest rate) Tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan pembayaran leasing adalah tingkat bunga efektif yanng ditetapkan oleh lessor yang dihitung berdasarkan besarnya biaya dana ditambah dengan tingkat keuntungan yang diharapkan.


2.5

Konsep Kredit

2.5.1 Pengertian Kredit Pengertian kredit dijelaskan dengan beberapa literatur. Kredit berasal dari bahasa latin (Yunani) yaitu credere yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Apabila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan yang memberikan nilai ekonomi (economic value) kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu bahwa nilai ekonomi yang sama akan kesepakatan yang telah disetujui antar kreditur (bank) dan debitur. Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Setelah dilakukan revisi Undang-Undang No.7 tahun 1992 dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam ensiklopedi umum, kredit dijelaskan sebagai sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan


harapan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam. 2.5.2 Unsur-unsur Kredit Menurut Muljono (2001), terdapat unsur-unsur kredit antara lain : 1. Waktu yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya. 2. Kepercayaan yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan mengembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. 3. Penyerahan yang menyatakan bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo. a. Risiko yang menyatakan bahwa pihak

kreditur menyerahkan

adanya risiko yang mungkin timbul sepanjang jarak antara saat memberikan dan pelunasannya. b. Persetujuan dan perjanjian yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjanjian. 2.5.3 Fungsi Pemberian Kredit Adapun fungsi pemberian kredit bagi masyarakat secara umum adalah: 1.

Meningkatkan daya guna barang (Utility of goods) Dengan adanya aliran dana atau kredit, maka perputaran barang dan jasa makin cepat dan lancar karena tersedianya dana untuk ditukar dengan barang.


2.

Meningkatkan daya guna uang (Utility of money) Adanya perputaran uang dan perpindahan dana dari pihak yang kelebihan ke pihak yang membutuhkan, maka dana akan menjadi efektif serta fungsi alat pemnbayaran lebih tinggi.

3.

Meningkatkan pemerataan pendapatan. Bantuan kredit mendorong pengusaha, petani, industri serta bentuk usaha lain meningkatkan produksi dengan mengaktipkan potensi ekonomi yang dimiliki secara maksimal.

4.

Meningkatkan motivasi kerja. Untuk meningkatkan agar kita lebih bergairah dan

semangat

dalam menjalankan aktivitas salah satunya dengan mengajukan kredit. 5.

Sebagai pengendali harga Naik turunnya harga barang dan jasa salah satunya di pengaruhi oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jika jumlah uang yang beredar terlalu banyak maka pengendaliannya dengan pembatasan pada kredit.

6.

Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. Untuk menutup defisit Anggaran Belanja Negara serta menjaga stabilits ekonomi yang mantap yaitu dengan hutang luar negeri.

2.5.4 Penawaran dan Permintaan Kredit Penawaran dan permintaan kredit dapat dijelaskan melalui gambar dan model. Pada sumbu tegak menggambarkan harga menggambarkan harga dari


kredit yaitu suku bunga, Boediono (1985) menjelaskan bahwa suku bunga merupakan biaya dari memegang uang khususnya merupakan biaya imbangan. Sehingga dalam grafik, sumbu tegak menggambarkan suku bunga dalam persen dan sumbu datar menggambarkan kuantitas kredit dalam mata uang berlaku. Keseimbangan penawaran dan permintaan kredit terjadi pada titik E, dimana penawaran sebesar Sc dan permintaan sebesar Dc. Dengan suku bunga sebesar R0 persen dan kredit sebesar L0 unit mata uang (Gambar 2.3). Gambar 2.3 Keseimbangan Penawaran dan Permintaan Kredit

Sumber: Boediono (1985)

2.6

Kerangka Konseptual Secara sederhana kerangka konseptual di dalam penelitian ini dapat dilihat

dalam gambar 2.4 berikut ini:


Gambar 2.4 Kerangka Konseptual Pelayanan (service) (X1)

Suku bunga

Penentu konsumen memilih leasing

(interest rate)

(Y)

(X2) Uang muka (Down payment) (X3)

2.7

Hipotesis Penelitian Hipotesa merupakan jawaban sementara suatu permasalahan sehingga

kebenarannya perlu diuji. Menurut pola umum metode ilmiah, setiap penelitian terhadap objek hendaknya dibawah tuntutan suatu hipotis yang berfungsi sebagai pegangan sementara atau jawaban sementara yang masih harus dibuktikan. kebenarannya dalam kenyataan (empirical verification),percobaan (eksperimental) atau praktek (implementation) (Umar, 2004:80). Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang dapat peneliti kemukakan adalah: 1.

Pengaruh kualitas pelayanan (service) sebagai faktor penentu konsumen dalam memilih leasing di Kota Medan.


2.

Suku bunga (interest rate) merupakan faktor penentu konsumen dalam memilih leasing di Kota Medan.

3.

Uang muka (down payment) merupakan faktor penentu konsumen dalam memilih leasing di Kota Medan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents