BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pajak 2.1.1
Tinjauan Umum Tentang Pajak Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat.
Masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat yang mempunyai ciri-ciri sebagai masyarakat tetap, yang merupakan kesatuan yang kuat untuk jangka waktu panjang, yang anggota masyarakatnya satu sama lain mempunyai hubungan yang erat, mempunyai kepentingan yang sama, dan kepentingan bersama ini dilaksanakan secara gotong-royong. Tanpa ada masyarakat tidak mungkin ada suatu pajak (R.Soemitro,1988:47). Tujuan atau kepentingan bersama inilah yang mengakibatkan adanya pajak. Apabila masing-masing individu tidak berhubungan satu dengan yang lain dan tidak mempunyai kepentingan bersama, sehingga tidak ada upaya untuk memenuhi kebutuhan bersama, sehingga tidak ada pula pajak. Jadi, pajak hanya dapat dibenarkan apabila pajak tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Baik masyarakat maupun individu-individu yang berada didalamnya, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban terhadap individu. Sebaliknya, individu pun memiliki hak dan kewajiban terhadap masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, setiap individu harus mendahului kepentingan umum, artinya kepentingan pribadi (hak asasi manusia) hanya dapat dibatasi oleh kepentingan bersama. Pajak adalah alat yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang merupakan tanggung jawab setiap individu, sehingga setiap individu yang tidak membayar pajak yang telah menjadi kewajibannya berarti melanggar hak asasi masyarakat dan akan ditindak oleh masyarakat itu sendiri melalui pemerintah, dalam hal ini pemerintah atau fiskus diartikan sebagai wakil masyarakat untuk melaksanakan seluruh hak dan kewajiban masyarakat.
2.1.2
Pengertian Pajak dan Unsur Pajak Dalam kehidupan bernegara yang layak, pajak merupakan sumber
pendapatan yang utama untuk membiayai kegiatan pemerintahan dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dihasilkan oleh swasta. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang sangat berguna bagi kepentingan bersama. Apabila membahas pengertian pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Waluyo Wirawan B. Ilyas (2003 ; 5) menyatakan bahwa: a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dipaksakan. b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment. e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu mengatur. Sekedar untuk perbandingan, berikut ini disajikan beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah Prof.Dr.P.J.A Andriani yang mewakili Eropa, Prof.DR.H Rochmat Soemitro, S.H yang mewakili Indonesia dan Sommerfeld dkk, yang mewakili Amerika Serikat (Moch.Zain, 2003 ; 10-11). Definisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani berbunyi: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”. Definisi pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., menyatakan: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UndangUndang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”. Sommerfeld Ray M., Anderson Herscel M., dan Brock Horace R. “pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dari proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah”. Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua hal penting yang terdapat pada pengertian pajak tersebut: 1. Iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut. Kalau rakyat atau badan hukum yang oleh pemerintah dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut (lazim disebut wajib pajak) tidak melaksanakan pembayaran tersebut dapat dipaksa oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. 2. Tanpa jasa timbal / kontraprestasi / imbalan langsung, yang dapat ditunjukkan mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut. Berbeda dengan pembayaran iuran kebersihan, kita akan langsung ditujukan atau diberikan imbalan berupa diangkutnya pada waktu-waktu tertentu sampah yang kita tempatkan pada tempat sampah didepan rumah kita atau ditempat pembuangan sampah umum pada suatu komplek perumahan. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu. Individu mempunyai kehidupan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin akan hidup tanpa adanya masyarakat.
Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan berasal dari penghasilannya sendiri. Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan negara. Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada didalam negara itu (Natural Resources). Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting yang memberikan penghasilan bagi negara. Penghasilan itu membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat, disana timbul pungutan pajak, sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Pungutan pajak mengurangi penghasilan / kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaranpengeluaran pembangunan yang pada akhirnya dikembalikan lagi kepada seluruh masyarakat, yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar maupun tidak. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsurunsur sebagai berikut: 1. Iuran rakyat kepada negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 2. Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. 3. Tanpa jasa timbal / kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sedangkan menurut Brotodiharjo (1998 ; 8) bahwa: "Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai biaya rutin surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment". Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran wajib yang sifatnya dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. 2.1.3
Fungsi Pajak Menurut Muqodim (1990) fungsi pajak dibagi dua, yaitu:
a. Fungsi Budgetair (Fungsi Finansial) Yaitu fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. b. Fungsi Regulered (Fungsi Mengatur) Yaitu fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dimasyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, sesuai dengan kebijakan pemerintah. Menurut Waluyo Wirawan B. Ilyas (2003 ; 8) menyatakan bahwa: Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu : 1) Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2) Fungsi Mengatur (Regulered) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah. Dari kedua pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi budgetair atau fungsi penerimaan yaitu pajak yang berfungsi sebagai sumber dana untuk memasukkan uang ke kas negara yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah
baik
pengeluaran
rutin
maupun
pengeluaran
pembangunan.
Contohnya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Selain itu fungsi regulered atau fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan suatu keadaan dibidang sosial, ekonomi, dan politik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sebagai contoh : Pajak minuman dan barang mewah. 2.1.4
Pengelompokkan Pajak Menurut Mardiasmo (2002 ; 5) pengelompokkan pajak terdiri dari:
1. Menurut Golongannya: a. Pajak Langsung Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan b. Pajak Tidak Langsung Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai 2. Menurut Sifatnya: a. Pajak Subjektif Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
b. Pajak Objektif Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajaknya. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 3. Menurut Lembaga Pemungutnya: a. Pajak Pusat Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. b. Pajak Daerah Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas : - Pajak Provinsi Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. - Pajak Kabupaten / Kota Contoh : Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dan pajak parkir. Sedangkan menurut Hamdan Aini (1993 ; 13) bahwa pengelompokkan pajak terdiri dari: 1. Berdasarkan Sifat: a. Pajak Pribadi (Perorangan) Dalam hal ini pengenaan pajak lebih memperhatikan keadaan pribadi seseorang, seperti berapa istri, berapa anak, dan kewajiban finansial lainnya (PPH Pribadi). b. Pajak Kebendaan Yang diperhatikan adalah objeknya, pribadi wajib pajak dikesampingkan
(PPH Badan Hukum). c. Pajak Atas Kekayaan Yang menjadi objek pajak adalah kekayaan seseorang atau badan (PKK). d. Pajak Atas Bertambahnya Kekayaan Pengenaannya didasarkan atas seseorang yang mengalami kenaikan/ pertambahan kekayaan, biasanya hanya dikenakan satu kali. e. Pajak Atas Pemakaian (Konsumsi) Pajak atas kenikmatan seseorang. f. Pajak yang Menambah Biaya Produksi Yaitu pajak yang dipungut karena jasa negara yang secara langsung dapat dinikmati oleh para produsen. 2. Berdasarkan Ciri: a. Pajak Subyektif dan Obyektif - Pajak Subyektif Yaitu pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya, dicari alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materil. - Pajak Obyektif Yaitu pertama melihat kepada obyeknya selain dari pada benda dapat juga berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian barulah dicari subjeknya. Tidak mempersoalkan apakah subyek berdiam didalam negeri atau diluar negeri. b. Pajak Langsung dan Tidak Langsung - Pajak Langsung Dalam arti administrasi (Yuridis) : Berkohir, dipungut secara periodik. - Pajak Tidak Langsung Dalam arti administrasi (Yuridis) : Tidak berkohir, tidak dipungut secara periodik Dalam arti ekonomis : Harus dipikul sendiri oleh subjek pajak, dapat dilimpahkan pada orang lain.
Maka dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pajak adalah pajak langsung yaitu pajak yang harus dibebankan langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan yang berkohir dan dipungut secara periodik. Contohnya Pajak Penghasilan. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang tidak berkohir dan tidak dipungut secara periodik. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai. Pajak subyektif yaitu pajak yang berdasarkan pada subyeknya yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya yang berhubungan erat dengan keadaan materil. Contohnya : Pajak Penghasilan. Pajak Obyektif yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa mempersoalkan apakah subyeknya berdiam didalam negeri atau diluar negeri. Jenis pajak berdasarkan sifat yaitu pajak pribadi (Perorangan), pajak kebendaan, pajak atas bertambahnya kekayaan, pajak atas pemakaian (konsumsi), dan pajak yang menambah biaya produksi. Pajak menurut lembaga dan pemungutannya yaitu pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya Pajak Penghasilan, PPN, Pajak penjualan atas barang mewah, PBB, dan bea materai. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya Pajak Hotel dan restoran, pajak hiburan, Pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dan pajak parkir. 2.1.5
Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2002 ; 7) adalah sebagai
berikut: a. Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.
Ciri-cirinya adalah: 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus 2) Wajib pajak bersifat pasif 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Menurut Erly Suandy (2002 ; 144), menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak maka official assessment system sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran formil, artinya utang pajak timbul apabila sudah ada ketetapan pajak dari fiskus. b. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dokumen yang digunakannya adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yanag terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD, maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). c. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud antara lain pemberi kerja, bendaharawan pemerintah. 2.2 Pengertian Kontribusi, dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2.2.1
Pengertian Kontribusi Kata "Kontribusi" menurut Kamus Bahasa Indonesia (2000 ; 592)
berarti: "Iuran atau sumbangan" Sedangkan menurut Graham Mott (1996 ; 126) bahwa: Istilah "Kontribusi" mempunyai arti khusus dalam akuntansi dan dapat didefinisikan sebagai selisih antara nilai penjualan dengana biaya variabel. Definisi ini dapat diterapkan, baik untuk satu unit produksi atau lini produk dan jasa. Kontribusi adalah laba sebelum semua biaya tetap diperhitungkan, dan mungkin ada diantara laba kotor dan laba bersih pada kebanyakan perusahaan. 2.2.2
Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor menurut Gubernur Jawa Barat tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Provinsi Jawa Barat No.7 Tahun 2001, bahwa: "Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan semua kendaraan bermotor roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar dan berat".
2.2.3
Dasar Hukum dan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2.2.3.1 Dasar hukum pengenaan pajak kendaraan bermotor 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.7 Tahun 2001 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Thun 2007 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2007 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat. b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. c. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. d. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. f. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. g. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin, antara lain izin usaha angkutan dan izin trayek. h. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. i. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
j. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan / atau penggunaannya. k. Kendaraan Bermotor Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya
yang
menjadi
tenaga
gerak
kendaraan
bermotor
yang
bersangkutan. l. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang Bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak / berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen. m. Kereta Gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. n. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan Desember tahun pajak tahun sebelumnya. o. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disebut HPU adalah harga ratarata yang diperoleh dari sumber data, antara lain Agen Tunggal Pemegang Merek dan Asosiasi Penjual Kendaraan Bermotor. p. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. q. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan kendaraan bermotor. 2.2.3.2 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Nilai jual kendaraan bermotor sesuai dengan harga pasar kendaraan bermotor, atau diperkirakan atas dasar isi silinder dan atau satuan daya, penggunaan kendaraan bermotor, jenis kendaraan bermotor, merek kendaraan bermotor, tahun pembuatan kendaraan bermotor, berat total kendaraan bermotor, serta dokumen impor untuk jenis kendaraan tertentu.
Bobot kendaraan yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan didasarkan pada tekanan gandar kendaraan, jenis bahan bakar kendaraan bermotor, dan jenis-jenis penggunaan, tahun pembuatan, serta ciri-ciri mesin kendaraan bermotor. 2.2.4
Objek, Subjek, Wajib Pajak, dan Masa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2.2.4.1 OBjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kepemilikan dan atau penguasaan: 1) Kendaraan bermotor yang ada di provinsi Jawa Barat 2) Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak 2.2.4.2 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor. 2.2.4.3 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1) Wajib pajak adalah setiap orang atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor / kendaraan khusus / alat-alat berat / besar. 2) Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran PKB adalah: a. Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya. b. Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan. c. Ahli waris, yaitu orang atau badan yang ditunjuk dengan surat wasiat atau yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan atau putusan pengadilan. 3) Wajib pajak baik perorangan atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut juga bertanggung jawab terhadap pelunasan pajaknya.
2.2.4.4 Masa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) a. Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak terhitung sejak tanggal pendaftaran. b. Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang karena sesuatu hal dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka dapat dilakukan restitusi: 1) Terhadap kendaraan bermotor mutasi keluar daerah dalam Provinsi Jawa Barat dilakukan kompensasi. 2) Terhadap kendaraan bermotor mutasi keluar daerah diluar Provinsi Jawa Barat dilakukan restitusi. c. Bagian bulan yang melebihi 14 (empat belas) hari dihitung satu bulan penuh. 2.2.5
Mekanisme Kerja Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
a) Pendaftaran dan Penetapan 1. Penelitian dan Registrasi Identifikasi a. Uraian Tugas 1) Menerima, meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan. 2) Melakukan penelitian pada daftar pencarian barang dan daftar pemblokiran. 3) Membubuhkan paraf pada resi formulir pendaftaran yang diterima, memotong dan memberikan resi tersebut kepada pemohon. 4)
Menerima dan meneliti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor untuk di cross check dengan dokumen kendaraan bermotor dan apabila ternyata di dalam penelitian pemeriksaan fisik ditemukan adanya perbedaan dan kejanggalan, ataupun tercantum dalam daftar pencarian dan pemblokiran berkas, maka permohonan tersebut diselesaikan secara khusus sesuai ketentuan yang berlaku.
5) Memberikan dan menetapkan Nomor Polisi dan Nomor BPKB serta menuliskannya pada formulir SPPKB yang juga formulir permohonan STNK, serta membubuhkan paraf pada formulir tersebut. 6) Meneruskan kendaraan.
berkas
permohonan
kepada
otorisasi
data
statis
7) Khusus untuk pendaftaran STCK dan TCKB, petugas Kepolisian Republik Indonesia dan Jasa Raharja melaksanakan tugas: •
Menerima biaya administrasi STCK, TCKB, BTCK dan SWDKLLJ
•
Melaksanakan pengetikan STCK
•
Verifikasi STCK
•
Menyiapkan TCKB
•
Menyerahkan berkas dan BTCK kepada petugas penyerahan
b. Sarana 1) Buku register dan identifikasi kendaraan bermotor 2) Buku induk kendaraan bermotor yang berisi identifikasi, jenis, golongan, fungsi kendaraan bermotor 3) Buku induk TNKB c. Petugas Pelaksana •
1 (satu) orang petugas kepolisian Republik Indonesia atau disesuaikan dengan potensi.
2. Otorisasi Data Statis Kendaraan a. Uraian Tugas 1) Membuat kartu induk kendaraan bermotor bagi kendaraan baru 2) Memberikan nomor kartu induk kendaraan secara sistematis 3) Menulis identifikasi kepemilikan jenis, golongan, fungsi kendaraan bermotor untuk kepentingan penetapan besarnya PKB dan SWDKLLJ 4) Membuat order TNKB untuk proses pencetakan TNKB bagi kendaraan baru, perpanjangan STNK, dan penggantian nomor kendaraan lainnya 5) Menyimpan dan menata kartu induk kendaraan sesuai dengan bulan dan tahun penerbitan kartu induk kendaraan 6) Meneruskan berkas permohonan kepada penetapan PKB dan SWDKLLJ b. Sarana 1) Kartu induk kendaraan bermotor 2) Buku order TNKB
3) Pemberkasan / file 4) Monitor komputer c. Petugas Pelaksana •
2 (dua) orang petugas kepolisian Republik Indonesia atau disesuaikan dengan potensi.
3. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBN-KB a. Uraian Tugas 1) Menetapkan besarnya PKB dan BBN-KB serta denda dalam SKPD 2) Memberikan nomor SKUM dan kohir SKPD 3) Membukukan dalam buku produksi pajak 4) Menyelesaikan secara khusus apabila terjadi kesalahan penetapan 5) Meneruskan berkas yang telah disahkan PKB dan dendanya kepada penetapan SWDKLLJ b. Sarana 1) Buku produksi 2) Buku kohir 3) Buku SKUM 4) Buku denda 5) Laporan produksi c. Petugas Pelaksana •
2 (dua) orang petugas Dipenda atau disesuaikan dengan potensi.
4. Penetapan SWDKLLJ a. Uraian Tugas : 1) Menetapkan SWDKLLJ dan denda serta membubuhkan paraf pada SKPD 2) Membubuhkan penetapan 3) Meneruskan berkas yang telah ditetapkan SWDKLLJ dan dendanya kepada penetapan biaya administrasi STNK / TNKB b. Sarana 1) Buku penetapan 2) Buku denda
3) Laporan penetapan c. Petugas Pelaksana •
1 (satu) orang petugas PT. Jasa Raharja (Persero) atau disesuaikan dengan potensi.
5. Penetapan Biaya Administrasi STNK / TNKB a. Uraian Tugas 1) Menetapkan biaya administrasi dan biaya TNKB serta membubuhkan paraf 2) Membukukan biaya administrasi 3) Menyerahkan berkas pendaftaran kepada korektor b. Sarana 1) Buku register 2) Buku laporan c. Petugas Pelaksana •
1 (satu) orang petugas Kepolisian Republik Indonesia
6. Pelayanan Korektor a. Uraian Tugas 1) Mengkoreksi kebenaran besarnya penetapan pajak dan denda 2) Memberikan paraf pada SKPD 3) Meneliti berkas pendaftaran kendaraan bermotor 4) Menyerahkan KTP asli, BPKB asli, dan SKPD asli kepada pemohon 5) Meneruskan berkas ke unit pembayaran b. Sarana •
Buku register koreksi
c. Petugas Pelaksana 1) 1 (satu) orang petugas Dipenda 2) 1 (satu) orang petugas kepolisian 3) 1 (satu) orang petugas PT. Jasa Raharja (Persero), atau disesuaikan dengan potensi
b) Pembayaran dan Penyerahan 1. Penerimaan Pembayaran a. Uraian Tugas 1) Menerima pembayaran dan membubuhkan validasi pada SKPD 2) Meneruskan berkas dan tindasan SKPD kepada petugas pencetak 3) Menyerahkan lembar asli SKPD yang telah divalidasi kepada pemohon 4) Mendistribusikan tindasan SKPD kepada DIPENDA 5) Menyetorkan uang penerimaan kepada instansi menerima paling lambat 1 kali 24 jam 6) Membukukan dalam buku kas umum dan penerimaan perjenis: •
PKB
•
SWDKLLJ
•
Administrasi STNK dan TNKB
b. Sarana 1) Buku kas umum 2) Buku bantu 3) Buku setoran 4) Buku penerimaan perjenis 5) Buku laporan penerimaan c. Petugas Pelaksana 1) 1 (satu) orang bendaharawan khusus penerimaan 2) 1 (satu) orang kasir (DIPENDA) atau disesuaikan dengan potensi 3) 2 (dua) orang tenaga pembukuan 2. Validasi STNK / Pencetakan STNK dan Penyediaan TNKB / Penyediaan Peneng a. Uraian Tugas 1) Mencetak STNK baru / perpanjangan / pengesahan 2) Mencetak TNKB 3) Menerima berkas dan tindasan SKPD dari penerimaan pembayaran 4) Menyediakan peneng atas dasar SKPD yang telah divalidasi
5) Meneruskan berkas kepada unit penyerahan STNK, TNKB, dan Peneng b. Sarana 1) Buku register STNK dan TNKB 2) Buku produksi c. Petugas Pelaksana •
1 (satu) petugas kepolisian Republik Indonesia atau 1 (satu) orang petugas DIPENDA atau disesuaikan dengan potensi
3. Penyerahan STNK, TNKB, dan Peneng a. Uraian Tugas •
Menyerahkan STNK, TNKB, SKPD, dan Peneng
b. Sarana •
Buku register penyerahan
c. Petugas Pelaksana •
1 (satu) orang petugas POLRI atau DIPENDA dan 1 (satu) orang petugas PT. Jasa Raharja (Persero) atau disesuaikan dengan potensi.
2.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2.3.1
Pengertian Pendapatan Daerah Didalam keuangan daerah terdapat hak-hak yang dapat dinilai dengan
uang yang tercermin dalam hal-hal penerimaan daerah realisasi pemasukan pendapatan daerah ini dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah yang telah dilaksanakan. Pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai, karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Sehubungan dengan keungan, Gade (1993 ; 120) menyatakan: “Pendapatan merupakan penambahan kas pemerintah pusat yang berasal dari berbagai sumber antara lain mencakup penerimaan pajak dan cukai, penerimaan minyak, pendapatan yang berasal dari investasi, penerimaan bantuan luar negeri dan pinjaman dalam negeri, serta hibah”.
Menurut Suparmoko (2001 ; 55) pendapatan daerah adalah: “Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah”. Sedangkan definisi pendapatan daerah berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 16 (2004 ; 6) adalah : “Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Pemerintah menyadari bahwa keuangan daerah sangat penting untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk memiliki keuangan yang memadai dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, maka daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No.33 Tahun 2004 pasal 5 ayat 2 (2004 ; 271): “Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana perimbangan, dan c. Lain-lain pendapatan”. Dengan sumber-sumber pendapatan daerah yang memadai diharapkan daerah otonom akan mampu mengembangkan daerahnya masing-masing demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. 2.3.2
Pengertian Pendapatan Asli Daerah Setelah penyelenggaraan pemerintah di daerah yang berprinsip pada
otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab, ideologi politik dan struktur pemerintahan akan lebih bersifat desentralisasi dibandingkan dengan struktur pemerintahan sebelumnya yang lebih bersifat sentralisasi.
Sehubungan dengan sistem pemerintahan berasaskan pada desentralisasi, Suparmoko (2001; 16) menyebutkan bahwa tujuan desentralisasi adalah: 1) Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah. 2) Meningkatkan pendapatan asli daerah dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat. 3) Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Dengan otonomi daerah, daerah berpeluang untuk menggali potensipotensi yang melekat pada daerahnya masing-masing untuk digunakan membiayai pembangunan dan perkembangan daerahnya masing-masing. Sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Pendapatan asli daerah merupakan potensi-potensi yang berasal dari daerah itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-undang N0.25 Tahun 1999 pasal 3 huruf a (1999 ; 119): “Yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Indra Bastian (2001 ; 201) pengertian Pendapatan asli daerah adala: “Pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos pengelolaan investasi serta pengelolaan sumber alam”. Sehubungan dengan pentingnya peran pendapatan asli daerah (PAD) dalam keuangan daerah , Indra Bastian (2001 ; 231) menyatakan bahwa: “Adapun ciri utama yang menunjukan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan besar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan negara”.
Pendapatan asli daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. 2.3.3
Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumber pendapatan asli daerah (PAD) bermacam-macam, sebagaimana
disebutkan dalam Undang-undang No.33 Tahun 2004 Pasal 6 (2004 ; 271): “Pendapatan asli daerah bersumber dari: a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah; dan d. Lain-lain PAD yang sah”. 2.3.3.1 Pajak Daerah Seperti dinyatakan dalam Undang-undang No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting dan berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Definisi pajak daerah berdasarkan Undang-undang No.34 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 6 (2002 ; 370): “Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Sedangkan definisi pajak daerah menurut Mardiasmo (2003 ; 98) adalah: “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembanguan daerah”. Dengan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan secara langsung meningkatkan pendapatan daerahnya sehingga dapat memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah.
Adapun jenis-jenis pajak daerah yang ditetapkan dalam Undang-undang No.34 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat 1 dan 2 (2002 ; 473) adalah sebagai berikut: “(1) Jenis pajak provinsi terdiri dari: a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan kendaraan diatas air b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan diatas air c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (2) Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri dari: a. Pajak Hotel dan Restoran b. Pajak Hiburan c. Pajak Reklame d. Pajak Penerangan Jalan e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C f. Pajak Parkir”. •
Pajak daerah provinsi akan diuraikan satu persatu dibawah ini : a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan kendaraan diatas air Yang menjadi objek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagai alat angkut orang atau barang. Pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, perwakilan lembaga internasional, dikecualikan dari pengenaan PKB. Kemudian yang menjadi subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Tarif PKB ditetapkan sebesar 1,5% dari nilai jual kendaraan bermotor. b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan diatas air BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Jadi objek BBNKB adalah pergerakan kendaraan bermotor, kecuali pergerakan kendaraan bermotor kepada pemerintah pusat dan daerah, kedutaan dan konsulat asing. Sebagai subjek pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima
penyerahan kendaraan bermotor. Tarif BBNKB adalah 10% dari nilai jual kendaraan bermotor, sedangkan untuk penyerahan hak dengan warisan ditetapkan tarif sebesar 0,1%. c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Adalah pajak yang digunakan terhadap penggunaan bahan bakar (bensin, solar, dan gas) untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Jadi yang menjadi objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor. Selanjutnya subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor, dan sebagai objek pajaknya adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebesar 5%. d. Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Adalah pajak atas pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Sedangkan yang dimaksud air bawah tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk air muncul secara alami diatas permukaan tanah. Selanjutnya yang dimaksud air permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi, tetapi tidak termasuk air laut. Yang menjadi objek pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pengambilan air bawah tanah dan air permukaan. Yang dikecualikan dari pengenaan pajak atas pengambilan air bawah tanah dan air permukaan adalah: -
Pengambilan air oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
-
Pengambilan air permukaan oleh BUMN yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber daya air.
-
Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, dan pengambilan air lainnya yang diatur oleh PERDA.
-
Besarnya tarif pajak ini adalah maksimum 20% dan harus ditetapkan oleh peraturan daerah.
•
Pajak Daerah Kabupaten / Kota: a. Pajak Hotel dan Restoran Adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Objek pajak hotel dan restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel dan atau restoran. Yang termasuk dalam objek pajak hotel dan restoran adalah: 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang memberikan kemudahan dan kenyamanan 3) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel 4) Jasa persewaaan maupun untuk kegiatan atau acara pertemuan hotel 5) Penjualan makanan dan atau minuman ditempat fasilitas penyantapan. Subjek pajak hotel dan restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atau pelayanan hotel dan atau restoran, sedangkan wajib pajak hotel dan restoran adalah orang atau badan yang mengusahakan hotel dan restoran. Tarif pajak ini paling tinggi adalah 10% dari nilai-nilai pembayaran tersebut. b. Pajak Hiburan Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang ditandai atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olah raga. Objek pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan, dan subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menetap atau menikmati hiburan. Dan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan tersebut. Tarif pajak ini ditetapkan paling tinggi adalah sebesar 35% dari jumlah nilai pembayaran (dasar pajak).
c. Pajak Reklame Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menyampaikan, memuji suatu barang atau jasa agar menarik perhatian umum. Objek pajak reklame diluar televisi, radio dan media cetak. Yang menjadi subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame, demikian pula wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Kemudian sebagai dasar pengenaan pajaknya adalah nilai sewa reklame, dan tarifnya adalah 25%. d. Pajak Penerangan Jalan Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Yang menjadi objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah atau daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Adapun yang menjadi subjek penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, sedangkan yang menjadi wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik atau pengguna listrik. Tarif pajak penerangan jalan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Merupakan pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. Yang merupakan objek pajak ini adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C yang meliputi : asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentomit, dalomit, feldfar, garam batu (halite), grafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit phospat, talk, tanah serap (fullersearth), tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, dan zeolit. Yang menjadi subjek pajak dan sekaligus wajib pajak dari pajak atas pengolahan bahan galian golongan C adalah orang pribadi yang
mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C. Tarif pajak ini paling tinggi adalah sebesar 20% dan harus ditetapkan dengan peraturan daerah. f. Pajak Parkir Adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Selain daerah dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan daerah kabupaten / kota juga dapat memungut jenis pajak daerah yang lain, yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dijelaskan dalam Undang-undang No.34 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat 4 (2001 ; 372) yaitu: “Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kebupaten/ kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memiliki Kriteria: a. Bersifat pajak dan bukan retribusi; b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten / kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten / kota yang bersangkutan; c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat; e. Potensinya memadai; f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; h. Menjaga kelestarian lingkungan”. Pajak merupakan sumber umum penerimaan pemerintah yang hampir tidak berubah dan benar-benar dijaga oleh pemerintah pusat. Pembagian hasil penerimaan ini dengan cara penyerahan atau pembagian, adakalanya dicantumkan dalam undang-undang. Beberapa cara pemerintah regional dinegara kesatuan memperoleh penerimaan yang berasal dari pajak penghasilan, sebagian dimungkinkan oleh sistem pajak nasional dan lainnya. Karena perbedaan dasar
pajak yang ditetapkan pengaturan pembagian hasil pajak yang dimaksud antara lain dicantumkan pada Undang-undang No.25 Tahun 1999
tentang
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu pada pasal yang menerangkan tentang pembagian hasil pajak bumi dan bangunan dan perolehan hak atas bumi dan bangunan. Sistem pajak penghasilan nasional memiliki ciri umum tertentu yang membedakan antara pajak yang dikenal atas penghasilan orang pribadi dan laba yang diperoleh suatu perusahaan. Penetapan bagi pajak orang pribadi dengan cara mengenakan pajak atas pajak penghasilan seseorang dikurangi biaya-biaya dan potongan yang biasanya berbeda antara satu keluarga dengan yang lainnya. Pajak perusahaan dikenakan atas laba yang diperoleh suatu perusahaan setelah perhitungan dana untuk penyusutan. Pajak penghasilan orang pribadi biasanya bersifat progresif, sedangkan tingkat pajak yang berbeda dikenakan terhadap laba suatu perusahaan yang biasanya dimiliki dengan prosentase yang lebih tinggi. Tingkat pajak orang pribadi seringkali antara pendapatan dan penghasilan yang diperoleh seseorang, akan tetapi bukan merupakan suatu pendapatan dimana yang terakhir ini tingkat pajaknya dikenakan lebih tinggi. Tunjangan yang diberikan kepada perorangan adalah untuk meringankan golongan yang berpenghasilan rendah bagi negara-negara berkembang. Hal ini secara efektif memberikan keringanan untuk sebagian terbesar dengan jumlah penduduknya. Dalam hal ini administrasi pajak pendapatan nasional secara nyata memusatkan perhatian pada gaji disektor formal yang diterima oleh pegawai pemerintah swasta dan laba atas perusahaan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemungutan jenis-jenis pajak tertentu oleh masingmasing daerah, dengan peraturan perundang-undangan tersebut pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk mengelola sumber-sumber penerimaan pajak di daerah. Upaya peningkatan pajak dilakukan didalam kerangka perbaikan sistem perpajakan secara keseluruhan. Beberapa upaya yang dilakukan menurut Sitompul ( 1996 ; 278) antara lain:
1. Menghapus pajak daerah yang tidak memuaskan 2. Memperbaiki kinerja pajak daerah yang ada 3. Meningkatkan wewenang pemerintah daerah 4. Menciptakan pajak daerah yang baru konvensional 5. Menciptakan pajak daerah yang baru non konvensional Sementara itu, Bachrul Emil (2002 ; 46) mengungkapkan upaya yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan dari pos pajak daerah antara lain : 1. Upaya
meningkatkan
penerimaan
pajak
melalui
intensifikasi
dan
ekstensifikasi terhadap jenis-jenis pajak tertentu, yaitu dengan memberikan kemudahan lapangan usaha baru. 2.
Peranan appraisal valuation terhadap asset-asset daerah.
3. Fungsi budgeter dari penerimaan pajak daerah, artinya meningkatkan efisiensi dengan cara mengalokasikan penerimaan pajak untuk membiayai kegiatan yang produktif. 2.3.3.2 Retribusi Daerah Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah (PAD) adalah retribusi daerah. Dibeberapa daerah pendapatan yang berasal dari retribusi daerah dapat lebih besar dari pada pendapatan dari pajak daerah. Yang dimaksud retribusi daerah menurut ketentuan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 pasal 1 ayat 26 (2002 ; 372) adalah: “Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang bersifat khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Dalam kaitannya dengan usaha menata kembali beberapa sumber pendapatan asli daerah (PAD) agar lebih memberikan bobot otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak diubah statusnya menjadi pajak daerah dengan Undang-undang
No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Banyak jenis retribusi, tetapi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah kota. 2.3.3.2.1 Macam-macam Retribusi Daerah 1. Retribusi Jasa Umum Adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan atau pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam menetapkan jenis retribusi ke dalam kelompok retribusi jasa umum. Kriteria yang digunakan adalah bahwa: a. Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi. b. Selain melayani kepentingan umum, jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi. c. Jasa tersebut dianggap layak jika hanya disediakan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi, seperti pelayanan kesehatan untuk seseorang yang mampu (memiliki penghasilan yang cukup). d. Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijaksanaan nasional. e. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif
dan efisien, serta dapat
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. f. Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai. Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum antara lain: a. Pelayanan kesehatan b. Pelayanan kebersihan dan persampahan c. Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan akta catatan sipil d. Pelayanan pemakaman dan penguburan mayat e. Pelayanan parkir ditepi jalan umum f. Pelayanan pasar
g. Pelayanan air bersih h. Pengujian kendaraan bermotor i. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran j. Penggantian biaya cetak peta yang dibuat pemerintah daerah k. Pengujian kapal perikanan Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 2. Retribusi Jasa Usaha Adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta. Adapun jasa atau pelayanan usaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Jasa tersebut harus bersifat komersial yang disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai, dan b. Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah, bangunan, dan alat-alat berat. Jadi yang menjadi objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh swasta. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Secara rinci jasa-jasa usaha itu dapat disebutkan sebagai berikut: a. Pemakaian kekayaan daerah b. Pasar grosir dan atau pertokoan c. Pelayanan terminal d. Pelayanan tempat parkir khusus e. Pelayanan tempat penitipan anak f. Penginapan / pasanggrahan / vila g. Penyedotan kakus
h. Rumah potong hewan i. Tempat pendaratan kapal j. Tempat rekreasi dan olah raga k. Penyebrangan diatas air l. Pengelolaan air limbah 3. Retribusi Perizinan Tertentu Adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh perizinan tertentu dari pemerintah daerah. Seperti halnya dengan pajak, retribusi perizinan juga mempunyai peran ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur. Lebih tepatnya retribusi perizinan dapat digunakan sebagai instrument untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian maupun untuk pengawasan disamping sebagai sumber pendapatan daerah. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusinya antara lain: 1. Izin peruntukan penggunaan tanah 2. Izin mendirikan bangunan (IMB) 3. Izin tempat penjualan minuman alkohol 4. Izin gangguan 5. Izin trayek 6. Izin pengambilan hasil hutan
Kriteria retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut: a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah, yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi. b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum. c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan. Seperti halnya pajak, retribusi pun memiliki tarif yang telah ditentukan. Penentuan tarif retribusi daerah ditentukan berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 pasal 21 (2002 ; 407) yaitu sebagai berikut: “Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut: 1) Untuk retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah yang mempertimbangkan penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. 2) Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 3) Untuk retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan”. Jenis retribusi yang dapat dipungut tidak hanya ketiga jenis retribusi yang ditetapkan Undang-undang saja, daerah berpeluang memungut retribusi selain ketiga jenis tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 32 Tahun 2000 pasal 18 ayat 4 (2002 ; 403) yaitu: “Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi daerah selain yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang ditetapkan”. Ketentuan
dalam
ayat
tersebut
dimaksudkan
untuk
memberikan
keleluasaan kepada daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan meningkatkan kebutuhan masyarakat.
2.3.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Menurut penjelasan Pasal 157 Huruf a Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dapat dipisahkan adalah: “Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga”. Menurut Abdul Halim (2004 ; 68) yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dapat dipisahkan adalah: “Hasil
pengelolaan
kekayaan
milik
daerah
yang
dipisahkan
merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”. Jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi objek pendapatan berikut: a. Bagian laba perusahaan milik daerah b. Bagian laba lembaga keuangan bank c. Bagian laba lembaga keuangan non bank d. Bagian laba atau penyetoran modal / investasi Hasil kekayaan daerah yang biasanya diandalkan berasal dari laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan daerah sangat beragam, di Indonesia Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang paling seragam adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM). Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didasarkan kepada alasan: 1) Idelogi, bila satu masyarakat dan negara menganut prinsip bahwa sarana produksi adalah milik masyarakat; 2) Melindungi konsumen dalam hal adanya monopoli alamiah; 3) Mendorong pembangunan ekonomi daerah; dan 4) Menghasilkan pendapatan bagi pemerintah.
Menurut Ermaya Suradinata (1998 ; 86) Tentang Perusahaan Daerah adalah sebagai berikut: “Pemerintah Daerah adalah badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerahnya untuk menambah penerimaan daerah“. Adapun ciri pokok Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi (Regional) dalam arti luas termasuk memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memufuk kemanfaatan. Jenis usaha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sangat beranekaragam. 2.3.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Menurut penjelasan Pasal 57 Huruf a angka (4) Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah adalah: “Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro hasil penjualan asset daerah“. Sedangkan pengertian lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah menurut Abdul Halim (2004 ; 67) yaitu: “Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah merupakan penerimaan yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah“. Jenis-jenis lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah meliputi objek pendapatan berikut ini: 1. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan 2. Penerimaan jasa giro 3. Penerimaan bunga deposito 4. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah
Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah meliputi: 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 2. Jasa giro 3. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 4. Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengaduan barang, dan/atau jasa oleh daerah.
