BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1.Landasan Teori 2.1.1. Pengertian Efektivitas Efektivitas adalah ukuran dimana berhasil tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan akhir atau sasaran, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi atau perusahaan. ( Mardiasmo,2004 : 134 ) Efektivitas juga dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dalam perpajakan efektivitas dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak. 2.1.2. Pengertian Produktivitas Menurut A. Dale Timpe, secara tradisional peningkatan produktivitas
dianggap
dapat
dicapai
melalui
penggunaan
kelebihan energi secara fisik, bahan-bahan yang lebih baik. Meskipun keadaan telah berubah, pendekatan-pendekatan yang
7
8
dipakai selama era Industrialisasi tidak memadai lagi. Produktivitas merupakan perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama jangka waktu tersebut. Produktivitas juga dapat diartikan sebagai berikut : 1. Perbandingan ukuran harga bagi masukan dan hasil 2. Perbedaan antara kumpulan jumlah pengeluaran dan masukan yang dinyatakan dalam satuan-satuan ( unit ). Produktivitas adalah suatu pendekatan untuk menentukan tujuan yang lebih efektif, pembuatan rencana, aplikasi penggunaan cara produktivitas untuk menggunakan sumber-sumber secara efisien, serta tetap menjaga adanya kualitas yang tinggi. Semua usaha untuk menaikkan suatu produktivitas dalam perusahaan, sektor atau Negara memerlukan organisasi serta manajemen yang kokoh yaitu menyatukan langkah dalam semua sistem produksi. 2.1.3. Pengertian Pajak Definisi pajak yang telah dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat soemitro, S.H.: “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara yang berdasarkan undang-undang ( yang dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut disempurnakan, menjadi :
9
“ Pajak yaitu peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”. Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat: “Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”. 2.1.4. Fungsi Pajak Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair ( sumber keuangan Negara ) dan fungsi regularend ( pengatur ). a. Fungsi Budgetair ( sumber Keuangan Negara ) Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. b. Fungsi regularend ( pengatur ) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan
10
tertentu
di luar bidang keuangan. Demikian pula terhadap
barang mewah. 2.1.5. Azaz- azaz pemungutan pajak Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh
asas-asas
pemungutan
dalam
memilih
alternatif
pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku An Inquiri into the Nature and Cause of the Wealth of Nations menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut: 1. Equality Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak ( ability to pay ) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk
pengeluaran
pemerintah sebanding dengan
kepentingannya dan manfaat yang diminta. 2. Certainty Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti
11
besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas pembayarannya. 3. Convenience Pajak harusnya dipungut pada saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, yaitu pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak. 4. Economy Secara
ekonomi
bahwa
biaya
pemungutan
dan
biaya
pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seefisien mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak. 2.1.6. Cara pemungutan Pajak System pemungutan pajak terdiri dari : a. System Official Assesment System ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. b. System Self Assessment System ini merupakan pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk
menghitung,
memperhitungkan,
membayar,
melaporkan sendiri besar nya pajak yang harus dibayar. c. System Withholding
dan
12
System ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dari jenis-jenis system pemungutan pajak yang ada diatas, system pemungutan pajak yang dipakai oleh Negara kita adalah self
assessment
system
dimana
wajib
pajak
berkenan
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. 2.1.7. Syarat Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo ( edisi revisi 2011 ; 2 ), Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Pemungutan pajak harus adil ( syarat keadilan ) Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, undangundang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang ( syarat yuridis ) Di Indonesia pajak diatur dalam undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya. c. Tidak mengganggu perekonomian ( syarat ekonomis )
13
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. d. Pemungutan pajak harus efisien ( syarat Finansial ) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. e. System pemungutan pajak harus sederhana System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong
masyarakat
dalam
memenuhi
kewajiban
perpajakannya. 2.1.8. Jenis- jenis Pajak Menurut Wirawan B. Ilyas ( 2003 ; 13 ) pembagian Pajak dibagi menjadi tiga macam yaitu : 1. Menurut Golongan a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dipindah tangankan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban wajib pajak itu sendiri. b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang dapat dipindahkan ke pihak lain. 2. Menurut Sifat a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, atau memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
14
b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa melihat keadaan wajib pajak. 3. Menurut pemungut dan pengelolanya a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah itu sendiri. 2.1.9. Tarif Pajak Menurut Mardiasmo ( edisi revisi 2011; 9 ) ada empat macam tarif pajak antara lain : 1. Tarif sebanding/proporsional Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak. 2. Tarif tetap Tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 3. Tarif Progressif Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
15
4. Tarif Degresif persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 2.1.10. Timbul dan Hapusnya utang pajak Menurut Siti Resmi ( 2009 ; 12 ), Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak : a. Ajaran Formil Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official assessment system. b. Ajaran Materill Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal : 1. Pembayaran 2. Kompensasi 3. Daluwarsa 4. Pembebasan dan penghapusan 2.1.11. Hambatan pemungutan pajak Menurut Mardiasmo ( edisi revisi 2011 ; 8 ), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua antara lain :
16
1. Perlawanan Pasif Masyarakat enggan ( pasif ) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain : a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat b. System perpajakan yang ( mungkin ) sulit dipahami masyarakat c. System control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 2. Perlawanan Aktif Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain : a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang ( menggelapkan pajak ). 2.1.12. Pengertian Penagihan pajak Menurut Prof. Mardiasmo ( edisi revisi 2011 ; 125 ), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, malaksanakan penagihan seketika dan
sekaligus,
memberitahukan
surat
paksa,
mengusulkan
17
pencegahan,
melaksanakan
penyitaan,
melaksanakan
penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 2.1.13. Tindakan Penagihan pajak Ada empat tindakan penagihan pajak yang meliputi : a. Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus Memberitahukan surat paksa b. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan c. Melaksanakan
penyanderaan
berdasarkan
surat
perintah
penyanderaan. 2.1.14. Daluwarsa Penagihan Pajak Undang-undang KUP juga menentukan mengenai jangka waktu untuk Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Jika sudah melampau batas waktu yang telah diberikan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi daluwarsa. Daluwarsa penagihan Pajak 5 ( lima ) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan Pajak telah diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding, dan peninjauan kembali. 2.1.15. Jangka Waktu Hak Penagihan Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk malakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan
18
biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah malampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan: Surat Tagihan Pajak,Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ,Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ,Surat Keputusan Pembetulan ,Surat Keputusan Keberatan ,Putusan Banding ,Putusan Peninjauan Kembali. 2.1.16. Tertangguhnya Daluwarsa Penagihan Pajak Menurut Pasal 22 UU KUP, daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila: 1. Diterbitkan Surat Paksa 2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung 3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas. 2.1.17. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Penyampaian Surat Teguran merupakan langkah awal yang dilakukan oleh juru sita untuk memperingatkan kepada Wajib Pajak agar untuk melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan :
19
a. Surat Tagihan Pajak b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Surat teguran merupakan surat yang diterbitkan untuk memperingatkan kepada Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya. Surat Teguran tersebut diterbitkan setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK03/2008 tanggal 2 februari 2008 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana telah diubah
dengan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
85/PMK03/2010 diatur bahwa mengenai saat penerbitan Surat Teguran. 2.1.18. Tata Cara Penerbitan Surat Teguran Penerbitan Surat Teguran dilakukan oleh Seksi Penagihan, dengan berbagai prosedur yaitu : a. Pelaksana pada Seksi Penagihan meneliti Surat Ketetapan Pajak ( SKP )/ Surat Tagihan Pajak ( STP )/ Surat Teguran Bea ( STB ) yang harus diterbitkan Surat Teguran dalam system Administrasi Perpajakan dan meminta persetujuan Kepala Seksi dan kemudian diteruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui Sistem Informasi DJP
20
b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memeriksa usulan penerbitan Surat Teguran dan memberikan persetujuan penerbitan melalui Sistem Indormasi DJP c. Pelaksana melihat Sistem Informasi DJP dan memeriksa persetujuan penerbitan Surat Teguran dari Kepala Kantor Pelayanan
Pajak,
mencetak
Surat
Teguran
dan
menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan d. Kepala Seksi Penagihan meneliti, memaraf Surat Teguran, dan menugaskan kepada pelaksana untuk menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak e. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menandatangani Surat Teguran, dan meneruskan kepada pelaksana untuk disampaikan kepada Wajib Pajak f. Pelaksana meneliti Surat Teguran yang telah ditandatangani Kepala
Kantor
Pelayanan
Pajak,
menatausahakan,
dan
menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Subbag. Umum. 2.1.19. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( PPSP ) Menurut Siti Resmi ( 2009 ; 61 ) Surat Paksa merupakan salah satu sarana penagihan pajak. Surat Paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayarkan berdasarkan Surat Tagihan Pajak ( STP ), surat ketetapan pajak kurang bayar ( SKPKB ), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ( SKPKBT ), surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan
21
banding, dan putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Jangka waktu yang dimaksud adalah 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya STP,SKPKB,SKPKBT,Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, atau 3 bulan bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu. Penagihan Pajak dengan surat paksa diatur tersendiri dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997. 2.1.20. Penerbitan Surat Paksa Menurut Undang-undang PPSP Surat Paksa diterbitkan apabila : 1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan. 2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus 3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam
keputusan persetujuan angsuran atau
penundaan pembayaran pajak.
22
2.1.21. Pemberitahuan Surat Paksa terhadap Badan Menurut
Undang-undang
Nomor
19
Tahun
2000,
pemberitahuan Surat Paksa terhadap badan dapat disampaikan melalui : 1. Untuk perseroan terbatas kepada pengurus meliputi Direksi, Komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yang nyatanyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan. 2. Untuk bentuk Usaha Tetap kepada kepala perwakilan, kepala cabang atau penanggungjawab. 3. Untuk badan usaha lainnya seperti persekutuan, firma, perseroan komanditer kepada direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk
untuk
melaksanakan
dan
mengendalikan
serta
bertanggungjawab atas perusahaan dimaksud. 4. Untuk yayasan kepada ketua, atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggungjawab atas yayasan dimaksud. 2.1.22. Pemberitahuan Surat Paksa terhadap Orang Pribadi 1. Penanggung Pajak 2. Orang dewasa yang tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
23
3. Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi 4. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal duniadan harta warisan telah dibagi. 2.2.Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu dilakukan oleh peneliti : Nana Adriana Erwis dengan judul “Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan”. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut ini : a. Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011 baik dari segi jumlah lembar surat paksa maupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran surat paksa. Begitu pula dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah lembar pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa maupun nilai pencairan tunggakan pajaknya dalam surat paksa. b. Penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Makassar Selatan tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Penyebab pencairan surat paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak
24
tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai. 2.3. Kerangka Pemikiran Kerangka teori dan konsep-konsep kunci yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai upaya – upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara , khususnya dalam hubungannya dengan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa. Melalui kerangka teori yang dibangun dan dikembangkan pada masalah ini penulis mengutip beberapa teori dan konsep yang dianggap relevan dengan fokus permasalahan penelitian tersebut, untuk dijadikan acuan perumusan dan pemecahan masalah pada pembahasan selanjutnya. Gambar Kerangka Pikir : Tunggakan Pajak
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran
Produktivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak
Efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran
