BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada Bab II dijelaskan tentang Kajian Pustaka yang berisi sub bahasan Erupsi Merapi, Strategi Manajemen Sekolah, Bencana, Kerangka Pikir dan Produk yang akan di hasilkan.
2.1. Erupsi Merapi 2.1.1. Risiko Tinggi Erupsi Merapi Erupsi
atau
bahasa
lokal
masyarakat
menyebutnya meletus (Sukandarrumidi, 2010) adalah merupakan proses aktivitas vulkanik (Nurjanah, et.al, 2012)
gunung
api
aktif
yang
ditandai
dengan
perubahan fisik, geologi dan kimia yang menyertai naiknya magma ke permukaan bumi (Affeltranger, et al. 2006). Gunung Merapi (2.968 mdpl) merupakan salah satu gunung api teraktif di dunia. Tingkat risiko bencana
tinggi
karena
pemukiman
padat
Kabupaten
Sleman
Yogyakarta
serta
Merapi
penduduk Propinsi
Kabupaten
dikelilingi
yang
tersebar
Daerah
Magelang,
oleh di
Istimewa Kabupaten
Boyolali dan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah. Saat ini beberapa pemukiman penduduk ada yang berjarak hanya 4 kilometer dari puncak Merapi. Secara keseluruhan, setidaknya ada setengah juta jiwa penduduk yang tinggal di kawasan dengan paparan risiko tinggi bencana erupsi Merapi yang ratarata terjadi 2- 5
tahun sekali. Situasi tersebut,
membawa Merapi sebagai salah satu proyek penting dunia dengan sebutan Decade Volcanoes/Gunung Api 17
Dekade selain lima belas gunung api dunia lainnya (United State Geological Survey, 1998). 2.1.2. Sejarah Erupsi Merapi Sejarah erupsi besar Merapi adalah tahun 1006, 1786, 1822, 1872,1930, 1994, 2006 dan 2010 (Badan Geologi,
2009).
Masing-masing
letusan
Merapi
menyimpan cerita luar biasa. Beberapa letusan besar telah mengubah secara langsung kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi masyarakat Jawa yang tinggal di sekitar kawasan ini. Oleh karena itu, letusan Merapi dalam mitologi Jawa dikaitkan dengan berbagai tanda perubahan jaman, situasi politik atau pertanda munculnya bencana lain yang lebih besar. Letusan Merapi memicu perubahan peradaban karena letak Merapi tepat di jantung peradaban pulau Jawa yang padat penduduk. Rangkuman pendek tentang situasi letusan
Merapi
adalah
sebagaimana
dicatat
oleh
Profesor dari Utrecht University Belanda Reinout Willem van Bemmelen yang menduga letusan besar Merapi tahun 1006 mengakibatkan Kerajaan Medang atau Mataram
Kuno
harus
pindah
ke
Jawa
Timur
(Bemmelen, 1949). Letusan 15-20 April 1872 dianggap sebagai letusan terkuat dalam catatan geologi modern. Menurut
catatan
Kemmerling
(1921)
dan
Hartmann (1934) yang menjadi rujukan penelitian B Voight dkk (2000) dalam Historical Eruptions of Merapi Volcano, Central Java, Indonesia, 1768-1998 yang dikutip oleh Kompas.com (2012). Letusan mendadak dengan lava kental, tekanan gas sedang dan dapur magma yang dangkal digambarkan mirip dengan letusan Gunung St Vincent di 18
Kepulauan Antilles Kecil, Karibia. Meski letusan hanya berlangsung lima hari, suara letusan terdengar sampai Kerawang, Madura dan Bawean. Awan panas mengalir melalui hampir semua hulu sungai yang ada di puncak Merapi yaitu Apu, Trising, Senowo, Blongkeng, Batang, Woro, dan Gendol.
Meski tidak tercatat jumlah pasti korban jiwa akibat letusan tersebut, tetapi dampak dari awan panas dan material letusan menghancurkan desa-desa di atas elevasi 1000 mdpl. Letusan besar lainnya tercatat tahun 1930, menghancurkan 13 desa, merusak 23 desa lainnya dan menewaskan setidaknya 1.369 jiwa penduduk di kawasan ini (Badan Geologi, 2009). Secara khusus,
dalam
catatan
hasil
wawancara
dengan
sesepuh Desa Keningar, letusan Merapi tahun 1930 mengakibatkan hilangnya tiga dusun, yaitu Dusun Sisir I, Sisir II dan Dusun Terus, keseluruhan warga tiga
dusun
tersebut
dipindah
ke
Desa
Sumber
Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Sementara akibat
letusan
Merapi
tahun
1960-an,
sebagian
penduduk Keningar diberangkatkan transmigrasi ke Sumatra Selatan (wawancara dengan Tarmuji, Kepala Desa
Keningar).
Letusan
November
1994
mengakibatkan 60 orang meninggal dan puluhan ribu mengungsi. Sementara letusan Merapi tahun 2006 mengakibatkan
dua
sukarelawan
meninggal
dunia
karena awan panas. Letusan besar terakhir terjadi selama bulan Oktober dan November 2010 (Scottiati, 2010). Menurut para geolog, tercatat sebagai letusan terbesar sejak 1872. Meski telah merujuk pada sistem peringatan dini yang baik, setidaknya 273 jiwa meninggal (Pratama, 19
2010) dan puluhan ribu penduduk harus mengungsi di atas radius 20 kilometer dari puncak Merapi sampai setidaknya 48 hari (wawancara dengan Giya dan Tarmuji Kepala Desa Keningar). Tanda-tanda letusan Merapi tahun 2010, telah muncul sejak 21 Oktober 2010, Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta menetapkan status “Siaga Merapi”. Pukul 06.00 WIB di tanggal 25 Oktober 2013 status dinaikan menjadi "Awas Merapi" dan Merapi meletus sehari kemudian di tanggal 26 Oktober 2013 (BPPTK, 2010). Itu artinya semua penghuni di radius 10 km dari puncak Merapi harus dievakuasi. Letusan tahun 2010 memuntahkan material hujan kerikil dan pasir mencapai Kota Yogyakarta bagian utara, sedangkan hujan abu vulkanik pekat melanda hingga mencapai Purwokerto dan Cilacap atau lima puluh kilometer dari pusat letusan. Beberapa hari kemudian debu vulkanik juga mencapai Tasikmalaya, Bandung dan Bogor Jawa Barat (Ismail, 2010). Selain ancaman erupsi, pada saat hujan deras di puncak Merapi, terjadi ancaman bahaya banjir (lahar dingin) di DAS (Daerah Aliran Sungai) Apu, Trising, Senowo, Blongkeng, Batang, Woro, dan Gendol di daerah
Kabupaten
Kabupaten
Klaten
Sleman, dan
Kabupaten
Kabupaten
Magelang,
Boyolali.
Pada
musim penghujan ancaman risiko bencana banjir lahar dingin di kawasan Merapi meningkat. Terutama setelah sungai-sungai utama di lereng Merapi penuh dengan material muntahan erupsi, maka air lahar dingin meluap ke area persawahan, jalan dan perkampungan warga. Belum ada data pasti dampak dari ancaman 20
lahar dingin ini, tetapi merunut luas area paparan banjir, kerugian yang ditimbulkan pasti cukup tinggi. 2.1.3. Membangun Mekanisme Adaptasi Melalui Analisis Risiko Bencana Sejarah letusan Merapi dari tahun ke tahun mengakibatkan
ribuan
jiwa
melayang
dan
tidak
terhitung kerugian material lainnya. Situasi bahaya (hazard) dan kerentanan (vulnerability) masyarakat dikawasan Merapi secara umum dari gambaran korban dan
intensitas
dikategorikan
paparan
cukup
risiko
tinggi.
bencana,
Sementara
dapat
kapasitas
(capacity) masyarakat tentang bahaya dan paparan risiko, termasuk ketersediaan alat-alat (tools) mitigasi dan kesiapsiagaan bencana erupsi Merapi sebagai kunci mengurangi tingkat risiko bencana bagi korban perlu selalu diekplorasi dan dikembangkan. Merapi memiliki karakter letusan yang dapat prediksi
gejala-gejala
dan
scup
paparan
area
bahayanya. Karakter ini membedakan penanganan korban erupsi Merapi dengan ancaman bencana alam seperti gempa bumi, typhoon, kekeringan dan tsunami maupun ancaman bencana karena faktor kombinasi alam dan manusia seperti kebakaran, land slide maupun konflik sosial (Heijmans, 2012). Kejelasan scup paparan ini menjadi peluang membangun kinerja system peringatan dini (early warning system/EWS) bekerja maksimal. Upaya mengembangkan kinerja EWS dapat
di
mulai
dari
pembelajaran
dari
berbagai
perspektif pengalaman penanganan bencana. Didalam kontek penelitian ini merumuskan peta bentuk-bentuk risiko bencana erupsi Merapi dalam perspektif institusi 21
sekolah menjadi kebutuhan mendasar. Peta risiko bencana akan menuntun pada kebutuhan manajemen yang diperlukan seluruh civitas akademik dilingkungan pendidikan
di
wilayah
rentan
didalam
merespon
bencana Merapi.
2.2. Strategi Manajemen Sekolah 2.2.1.
Mengembalikan Makna Strategi Manajemen Sekolah
Menurut pengertiannya, strategi adalah suatu tindakan
penyesuaian
untuk
mengadakan
reaksi
terhadap situasi lingkungan tertentu (baru dan khas) yang
dapat dianggap
penyesuaian
tersebut
berdasarkan Sementara
penting,
dilakukan
pertimbangan menurut
di
wajar
Jauch
dan
mana tindakan secara
sadar
(Triyana,
1987).
Glueck
(1989)
menyatakan bahwa strategi merupakan perencanaan mengikat,
komprehensif
menghubungkan
dan
keuntungan
terpadu
strategis
yang
organisasi
terhadap tantangan lingkungan. Strategi di desain untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui tindakan yang tepat. Dalam kontek pendidikan Stanley J Spanbauer dalam Sallis (2009), para pendidik harus belajar dalam menggunakan dan menafsirkan strategi dasar yang sering digunakan untuk peningkatan mutu. Pengertian manajemen menurut Haiman adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain (Manulang, 2005). Sementara menurut Goerge R. Terry dalam Manulang, manajemen adalah pencapaian tujuan
yang
ditetapkan
lebih
dahulu
dengan 22
menggunakan kegiatan orang lain (2005). tokoh-tokoh
besar
manajemen,
seperti
Menurut Chester
I.
Bernard, Henry Fayol dan Alvin Brown, manajemen merupakan seni dan ilmu (Manulang, 2005). Dalam perspektif
pendidikan,
penulis
sependapat
dengan
Gaffar dalam Mulyasa (2012), manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerjasama yang sistematik, sistemik, dan komprehesif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Atau segala sesuatu
berkenaan
dengan
proses
pengelolaan
pendidikan untuk mencapai tujuan (2012: 20). Sementara jika ditinjau dari fungsi manajemen, menurut Louis A. Allen sebagaimana dikutip oleh Suryasubrata (2004), manajemen berfungsi untuk: leading, planning, organizing, controling. Sementara menurut Prajudi Atmodirdjo, manajemen berfungsi: Planning,
organizing,
directing
atau
actuating,
controlling. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen sekolah adalah suatu tindakan kegiatan
mengikat,
komprehensif
dan
terpadu
organisasi sekolah terhadap tantangan lingkungan sekolah yang prosesnya merupakan gabungan antara ilmu dan seni untuk mencapai tujuan tertentu bersama orang lain melalui kegiatan perencanaan (planning), pelaksanaan
(implementing,
directing
&
actuating),
pengawasan (controlling), dan pembinaan (leading). 2.2.2.
Praktek Manajemen Sekolah di Indonesia
Pada kontek Indonesia, problem utama yang dihadapi dalam pendekatan manajemen sekolah adalah 23
kegiatan
pertama,
penyelenggaraan
pendidikan
nasional menggunakan pendekatan education function atau input-output analysis yang dilaksanakan secara tidak konsisten (Rivai et.al, 2009). Pusat pendidikan sebagai pusat produksi apabila di dipenuhi input, maka lembaga akan menghasilkan output yang dikehendaki. Mutu pendidikan tetap tidak naik karena terlalu focus kepada input bukan proses pendidikan. Sementara relevansi pendidikan dan tuntutan masyarakat juga dipertanyakan (Mulyasa, 2012). penyelenggaraan
Kedua, dilakukan ordinasi
secara birokrasi
Menempatkan
pendidikan
birokratik-sentralistik diatasnya
sekolah
(Rivai
sebagai
nasional
dan
et.al,
sub2009).
penyelenggaraan
pendidikan yang sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang memiliki jalur yang panjang. Terkadangkadang
kebijakan
yang
dikeluarkan
tidak
sesuai
dengan kondisi sekolah setempat. Menutur Tilaar, sekolah kehilangan kemandirian, keluwesan, motivasi, kreativitas,
inisiatif
untuk
mengembangkan
dan
memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu. Pengaturan
birokratik
hanya
akan
memasung
kreatifitas guru dan sekolah (Tilaar, 2006) (Rivai et.al, 2009). Ketiga, peran serta warga sekolah khususnya guru dan peran serta masyarakat khususnya orang tua murid dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas pendidikan sangat minim (Rivai et.al, 2009). Padahal guru dan orang tua merupakan tulang punggung utama sekolah, sehingga keputusan sudah seharusnya dibuat oleh mereka yang paling memiliki akses yang 24
lebih baik terhadap informasi setempat (Mulyasa, 2012) (Rivai et.al, 2009). Ketiga tantangan tersebut diatas pada kontek pengembangan model sekolah di wilayah tertentu atau pada situasi khusus (bencana) menjadi penghambat utama
(Badawi,
2013).
Orientasi
pada
output,
kehilangan keluwesan, partisipasi dan suara dari kebutuhan civitas sekolah bukan sesuatu yang penting untuk di kembangkan. Dalam perspektif manajemen pendidikan, profil pendidikan Indonesia menurut Tilaar (2006:78-81) terdiri dari tiga komponen besar dalam menentukan standar pendidikan, pertama, komponen standar
kurikulum
atau
standar
isi.
Meliputi
pengaturan mata pelajaran, jenjang pendidikan dan alokasi jam. Kurikulum disusun berorientasi kepada mata pelajaran (subject matter curriculum), berorientasi kepada kebutuhan anak (child centered curriculum) dan berorientasi
kepada
kehidupan
nyata
(life-skill
curriculum). Focus utamanya adalah pengembangan kemampuan intelegensi anak tidaklah satu arah tetapi multi intelegence seperti yang di sampaikan oleh Howard Gardner dalam Multiple Intelegence (Gardner, 2011). Kedua, standarisasi performance (unjuk kerja). Tingkat penguasaan anak didik menentukan standar proses pendidikan. Kemampuan siswa tidak hanya tampak dari proses di kelas dan sekolah. Performance siswa dipengaruhi juga oleh faktor ekternal seperti situasi lingkungan, budaya sekolah, keluarga, sosial, ekonomi, politik dan budaya. Ketiga, kesempatan belajar (opportunity to learn) meliputi infrastruktur, tugas rutin, inovasi dan biaya. 25
2.2.3.
Ruang lingkup Sekolah
dan
Prinsip
Manajemen
Ruang lingkup manajemen sekolah semua ahli sepakat bahwa ruang lingkup manajemen sekolah adalah
pada
planning,
organizing,
directing,
coordinating, controlling dan evalution (Pidarta,2011) (Mulyasa,2012), (Zaenuddin, 2008) (Danim & Suparno, 2009) (Amtu, 2011). Keseluruhan proses tersebut meliputi (1). Input kesiswaan (2). Kurikulum (3). Tenaga Kependidikan (4). Sarana dan Prasarana (5). Dana (6) Lingkungan (hubungan Sekolah dengan masyarakat) dan (7) Kegiatan Belajar Mengajar (Danim & Suparno, 2009) (Mulyasa, 2012). Didalam proses manajemen sekolah, dikenal beberapa prinsip umum dalam manajemen sekolah. Pertama, manajemen sekolah bersifat praktis dan fleksibel dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi nyata di sekolah. Kedua, Manajemen Sekolah berfungsi sebagai sumber informasi bagi peningkatan pengelolaan pendidikan dan keigatan belajar mengajar. Ketiga, Manajemen sekolah dilaksanakan dengan suatu sistem mekanisme kerja yang menunjang realisasi pelaksanaan kurikulum. (Pidarta, 2011). (Zaenuddin, 2008) (Tilaar, 2012) 2.2.4.
Posisi Kepala Sekolah dalam Manajemen Sekolah
Dalam pelaksanaan ruang lingkup dan prinsip manajemen sekolah, menurut Made Pidarta (2011), Mulyasa (2012) dan Danim dan Suparno (2008) posisi kepala
sekolah
menduduki
peran
sentral.
Yaitu 26
pertama, Kepala sekolah sebagai Manager dalam proses planning, organizing, directing, coordinating, controlling dan evalution sekolah. Kedua, Kepala Sekolah sebagai administrator, pengajaran,
yaitu
administrator
kesiswaan,
pendidikan
kepegawaian,
dan
keuangan,
hubungan dengan masyarakat dan prasarana dan sarana. Ketiga, kepala sekolah sebagai motor hubungan sekolah dengan masyarakat. Kepala sekolah harus tampil didepan dalam memajukan kerjasama sekolah dengan
masyarakat.
masyarakat
Mulai
setempat,
dari
kondisi
belajar sosial
budaya ekonomi,
keyakinan dan kepercayaan masyarakat dan kesemua itu dijadikan media integrasi sekolah dan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam manajemen sekolah ada kriteria-kriteria
tertentu
yang
harus
dimiliki
oleh
seorang manajer pendidikan (Kepala Sekolah). Yaitu Pertama,
memiliki
pengetahuan
dasar
tentang
pendidikan dan sekolah yang meliputi ruang lingkup manajemen dalam
sekolah.
siklus
memilili
Kedua,
manajemen
sekolah
ketrampilan
(Pidarta,
2011)
(Tilaar, 2012) serta ketiga, Memiliki sikap memahami, melaksanakan,
menghargai,
berfikir
rasional,
demokratis, kreatif, terbuka dan mempercayai atas kebijakan, aturan dan relasi dengan atasan serta bawahan.
2.3. Integrasi Manajemen Sekolah Pengurangan Risiko Bencana Secara
khusus
pada
kontek
dalam
kebencanaan,
Sekolah dapat mengintegrasikan manajemen sekolah dan
risiko
bencana
dengan
mempertimbangkan 27
pertama, Kepala Sekolah adalah tokoh kunci untuk menjamin berjalannya model manajemen sekolah yang terintegrasi
dengan
kebutuhan
lingkungan,
masyarakat, guru, siswa dan orang tua siswa. Keahlian kepala sekolah dalam kontek ini dapat merupakan reorganizing, kebutuhan dan pengalaman manajemen bencana yang telah mereka miliki menjadi kebijakan sekolah (Badawi, 2013). Kedua, Kepala Sekolah menggunakan kekuatan otonomi pengelolaan sekolah sebagai basis utama (Amtu, 2011). Kebijakan Manajemen Sekolah Membuka otonomi luas sekolah untuk mengembangan modelmodel sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan (Tilaar, 2011) (Mulyasa, 2012), (Zaenuddin,
2008).
Ketiga,
memfokuskan
pada
kebutuhan pembelajaran dan psikologi siswa, guru dan tenaga kependidikan yang merupakan korban dalam kontek bencana. Pemahaman secara psikologis atas korban (Powell, 2005) menjadi krusial bagi sekolah dan pengajaran (Santrock, 2008). Keempat, Pembelajaran yang terintegrasi dengan lingkungan
dan
kebencanaan
serta
berbasis
pengalaman dan kebutuhan lokal adalah inti dari pembelajaran seutuhnya (Kolb, 1984) dimana proses membangun pengetahuan bermuara dan bergulir di wilayah
pendidikan.
Kelima,
mengembangkan
kebijakan-kebijakan yang terukur bagi monitoring, evaluasi
dan
berkelanjutan. kerentanan
pengembangan Dalam
sekolah
kontek
ini
merupakan
sekolah
secara
kelemahan kekuatan
dan
untuk
membangun model manajeman sekolah dan ilmu 28
pengetahuan bagi semua fihak. Karakteristik inilah yang perlu ditonjolkan sebagai sekolah diwilayah risiko tinggi bencan erupsi Merapi.
2.4. Bencana 2.4.1.
Pengertian dan Jenis Bencana
Pengertian umum yang dipakai oleh komunitas internasional
adalah
merujuk
pengertian
bencana
dalam dokumen United Nation - International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) (Nurjanah, 2012), Bencana adalah: A serious disruption of the functioning of a community or a society causing widespread human, material, economic or environmental losses which exeed the ability of the affected community/society to cope using its own resources
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan
Bencana
(UU
24,
2007)
disebutkan pengertian bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Secara spesifik Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyusun pengertian bencana,
dan
batasan
pertama,
khusus
Bencana
Alam:
pada
tiga
jenis
Bencana
yang
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kedua, Bencana nonAlam: Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 29
rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
Bencana
Ketiga,
Sosial:
Bencana
yang
diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial
antar
kelompok
atau
antarkomunitas
masyarakat, dan teror. Dalam kontek pengertian dan jenis bencana tersebut dapat di simpulkan bagian-bagian penting yang membentuk pengertian batasan bencana yaitu (1). ada Peristiwa (2). Terjadi karena faktor alam, faktor manusia maupun faktor kombinasi alam dan manusia (3). Terjadi tiba-tiba (sudden) maupun secara perlahan (slow) (4). Menimbulkan korban jiwa, harta benda, kerugian
sosial-ekonomi-budaya
dan
kerusakan
lingkungan. (5). Berada diluar kemampuan masyarakat untuk menanggulanginya. Ruang
lingkup
paparan
bencana
dapat
dibedakan berdasarkan level scup perhatian bencana. Menurut Dwyer (Dwyer et. al, 2004) dapat diuraikan sebagai berikut: pertama, Individual yang meliputi pendapatan, gender, status kerja, jenis tempat tinggal, rumah tinggal sendiri dan kelompok keluarga besar, beban kerusakan bangunan rumah terkait rumah milik pribadi, sewa atau kredit, asuransi kesehatan, asuransi rumah, kepemilikan kendaraan, kecacatan/dissabilitas dan status tabungan para korban. Kedua, kewilayahan. Kewilayahan mengalami diukur
dapat
di
kerusakan
dengan
GDP
ukur dan
dari
potensi
kapasitas
wilayah
coping
nasional/perkapita.
yang
Indikator
untuk mengukur kerusakan potensial terdiri dari GP 30
regional, densitas populasi, dan bagian wilayah alam. Sementara berdasarkan ruang lingkup pengurangan dan
kesiapsiagaan
organisasi
dapat
terkecil
di
analisis
meliputi
(1).
dalam
Rumah
level
tangga
(household) (2). Organisasi/institusi (3). Komunitas (4). Pemerintah
(5).
Antar
organisasi
lintas
sektoral
(Susanto, et. al, 2011). 2.2.3. Analisis Risiko Bencana Didalam memahami dan menganalisis bencana, faktor utama yang harus dikaji dalam dua aras, yaitu pemahaman bencana dan konsep pengurangan risiko bencana. Pertama, Pemahaman Komprehensif Risiko Bencana (disaster risk). Pemahaman risiko bencana akan membantu semua fihak mengenali dan menyusun strategi pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction). Pengertian risiko bencana secara sederhana difahami sebagai the probability of meeting danger or suffering/harm atau berbagai kemungkinan pertemuan bahaya atau penderitaan dan kerugian. Menurut Krishna S. Vatsa, tingkat risiko bencana (disaster risk) dapat diukur melalui dua hal, yaitu kerentanan fundamental
dan
ketahanan
Risiko
mengidentifikasi
(Vatza,
Bencana
secara
teliti
2004).
Secara
merupakan
proses
ancaman
bahaya,
kerentanan, kapasitas dan ketahanan baik secara individu, wilayah maupun institusi. Keluaran langsung dari kegiatan Analisis Risiko bencana adalah Peta Risiko Bencana (disaster risk map). Rumusan analisis risiko bencana bagi korban adalah paparan bahaya (hazard) dikalikan Kerentanan (vulnerability) dan dibagi Kapasitas (capacity) (Heijmens, 2012. Nurjanah, 2012. 31
IIDR, 2007, Affeltranger, 2008). Secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut:
Risiko Bencana (Disaster Risk):
Bahaya (Hazard) X Kerentanan (Vulnerability) -----------------------------------------------------------Kapasitas (Capacity)
Kedua, Konsep Pengurangan Risiko Bencana (disaster risk reduction). Adalah a frame work and tool that determines the degree of risk and describes measures to increase capacities and reduce hazard impact on the elements at risk so that disaster will be avoided. (IIRR, 2007). Formula komprehensif tentang pengurangan risiko bencana adalah dengan mengelola hazard, menurunkan kerentanan (vulnerability) dan meningkatkan kapasitas & ketahanan korban (capacity & resilience). (Heijmens, 2012. Nurjanah, 2012. IIDR, 2007, Affeltranger, 2008). a. Ancaman Bahaya, Kerentanan, Kapasitas dan Ketahanan Pengertian ancaman bahaya (hazard) adalah a potential event that could couse loss of life or damage to property or the environment (IIRR, 2007) atau adalah keadaan atau fenomena alam yang dapat berpotensi menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan (Nurjanah, 2012). Sementara secara
lugas
Penanggulangan ancaman
UU
24
Bencana
bencana
adalah
tahun
2007
menyebutkan sesuatu
tentang pengertian
kejadian
atau
peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Bentuk 32
nyata dari ancaman (hazard) adalah erupsi, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin Topan, gempa bumi maupun tsunami. Sementara
kerentanan
adalah
sekumpulan
kondisi dan atau suatu akibat keadaan (faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan) yang berpengaruh buruk
terhadap
penanggulangan merupakan
upaya-upaya bencana.
kondisi
pencegahan
Kerentanan
masyarakat
yang
dan
masyarakat tidak
dapat
menyesuaiakan dengan perubahan ekosistem yang disebabkan oleh suatu ancaman tertentu (Fussel, 2007). Yaitu suatu kondisi yang dipengaruhi oleh proses fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan yang dapat meningkatkan (Herawaty
dan
risiko
terhadap
Santosa,
2007).
dampak
bahaya
Pengertian
yang
bervariatif tentang kerentanan memang menjadi salah satu kekayaan dalam analisis kerentanan itu sendiri. Kerentanan merupakan terminologi yang komplek dan tidak pasti sehingga masih terdapat pengertian tentang kerentanan tergantung pada lingkup penelitian (Olmos, 2001, Fussel, 2007). Ruang lingkup kerentanan begitu luas, meliputi kerentanan fisik (infrastruktur), sosial kependudukan dan ekonomi (Nurjanah, 2012). Dalam kontek sosial merupakan
fungsi
dan
paparan
(exposure),
daya
adaptasi dan sensivitas sosial atas ancaman (Herawaty dan Santosa 2007). Sementara kerentanan dalam kontek ekonomi menggambarkan tingkat kerapuhan ekonomi
menghadapi
ancaman
bahaya.
Meliputi
prosentase rumah tangga yang bekerja di sektor rentan dan rumah tangga miskin (Nurjanah, 2012). Sementara 33
menurut Cutter (2003) para ahli sosial mensepakati beberapa faktor utama yang berpengaruh terhadap kerentanan sosial, diantaranya kurang akses terhadap sumber daya (informasi, pengetahuan dan teknologi) terbatasnya akses terhadap kekuatan dan keterwakilan politik, modal sosial, koneksi dan jejaring sosial, adat kebiasaan dan nilai budaya (Cutter et al 2003). Secara
garis
besar
kerentanan
merupakan
kondisi dimana system tidak dapat menyesuaikan dengan dampak dari suatu perubahan (Olmos, 2001) (Fussle, 2007). Kerentanan individu, organisasi, wilayah maupun komunitas akan berbeda-beda secara temporal dan spasial (Olmos, 2001. IPCC, 2001). Kerentanan merupakan tiga komponen yaitu: exposure (paparan), sensitivity
(kepekaan)
dan
adaptive
capacity
(kemampuan adaptasi) (IPCC, 2001), (Olmos, 2001) (Fussel, 2007). Analisis kerentanan digunakan sebagai (1). Alat diagnostik untuk memahami masalah-masalah dan
faktor-faktor
perencanaan
penyebab
sebagai
dasar
kerentanan penetapan
(2).
Alat
prioritas
kegiatan serta urutan kegiatan yang direncanakan (3). Alat pengukur risiko untuk menilai risiko secara spesifik (4) alat untuk pemberdayaan dan mobilisasi kelompok masyarakat yang rentan (Benson et al, 20017) (Djuraidah, 2009). Kapasitas
menurut
International
Institute
for
Rural Recontruction (IIRR, 2007) adalah: Refers to individual and collective strength and resources that can be enhanced, mobilized and accessed, to allow individuals and communities to shape their future by reducing disaster risk. This 34
includes prevention, mitigation surviviality individual and readiness of the community.
Kekuatan
dan
potensi
yang
of
dimiliki
the
oleh
perorangan, keluarga dan masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siap-siaga, menanggapi dengan cepat atau segera pulih dari suatu kedaruratan
dan
bencana.
Secara
operasional,
pengertian kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan kekuatan yang dimiliki masyarakat yang memungkinkan
mereka
mencegah,
mempersiapkan
menjinakkan,
diri,
menanggulangi,
mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana (Paripurno, 2011) (Heijmans, 2012). b. Analisis Gender Bencana Pemahaman selalu
jamak
dalam
kerentanan
dipahami
Pengurangan
Risiko
masyarakat
korban,
sebagai
deskripsi
besaran
secara umum tentang situasi jiwa, harta benda dan infrastruktur sosial ekonomi dan budaya tanpa terpilah secara gender dan seolah-olah semua korban adalah normal. Analisis kerentanan secara lebih “mendalam” belum dipakai sebagai analisis dan respon bencana. Padahal dengan data terpilah gender, dapat menuntun kita pada deskripsi situasi kerentanan korban secara tepat. Situasi kerentanan korban memiliki tingkat yang berbeda-beda tergantung pada lokasi hazard (ancaman bahaya) dan kapasitas yang dimiliki oleh korban. Kerentanan korban termasuk di dalamnya adalah faktor jenis kelamin (gender), kelompok umur dan different ability (kelompok kebutuhan khusus). 35
Setiap termasuk
identitas
kelompok
gender umur
–dalam
konteks
(anak-anak,
ini
manula),
different ability—merujuk pada problem situasi yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, akses yang berbeda serta partisipasi yang berbeda pula meski pada kondisi paparan risiko bencana yang sama. Terpilah secara gender maknanya adalah memisahkan jenis kelamin, umur dan different ability (diffable) dalam analisis risiko bencana. Pemahaman dan data terpilah akan merujuk pada ketepatan cara dan kebutuhan merespon korban baik pada tingkatan emergency, mitigasi ataupun kesiapsiagaan (preparedness). Lemahnya
kesadaran
gender
telah
mengakibatkan kemiskinan bagi kelompok perempuan dan anak-anak perempuan. Hampir tidak ditemukan sekolah-sekolah yang memiliki kurikulum berbasis bencana dengan memasukkan perspektif gender ke dalamnya. kelompok
Akar
penyebabnya
perempuan
yang
adalah
kerentanan
diasosiasikan
dengan
kemiskinan struktural, kerugian politik dan ekonomi, eksploitasi lingkungan dan kesadaran yang kurang akan penanganan bencana dalam pembelajaran di sekolah-sekolah yang rentan terhadap bencana alam (Basher, 2008). Apa yang hilang dari pendidikan adalah perspektif yang memandang bahwa bencana alam dilihat secara berbeda dan dirasakan secara berbeda pula,
baik
anak
laki-laki
dan
anak
perempuan.
Paradigma, pengetahuan, alat dan kebijakan dalam pendidikan belum memadai untuk menyediakannya karena
tidak
menjadi
salah
satu
fokus
dalam
pembangunan. 36
Dalam penelitian Elaina Enarson et.al. bahkan dijelaskan dalam
bagaimana
penanganan
hilangnya dan
perspektif
tanggap
bencana
gender telah
mengubah hidup anak-anak perempuan (2007). Hak Asasi
Manusia
(HAM)
perempuan
dan
anak-anak
perempuan sering diabaikan dalam krisis lingkungan dan
krisis
pasca
bencana.
Menurut
Enarson,
di
beberapa negara, kawasan dan daerah, mereka justru menjadi
korban
perkosaan
di
barak-barak
pengungsian. Bantuan-bantuan yang bersifat khusus untuk
perempuan
bahkan
tidak
ada,
misalnya
pembalut, alat bantuan melahirkan, dan bantuan gizi untuk ibu hamil dan menyusui. Di beberapa daerah pasca tsunami, misalnya di Aceh, perempuan dan anak-anak perempuan empat kali lipat lebih banyak menjadi korban karena mereka tidak bisa berenang dan karena mereka memilih untuk menyelamatkan
anak-anak
dan
rumahnya.
Ketika
terjadi bencana, perempuan tidak menjadi prioritas. Dan perempuan tidak menjadikan dirinya sebagai prioritas
yang
diselamatkan.
Pasca
bencana,
perempuan tidak mendapatkan bantuan sesuai yang “perempuan” butuhkan. Perspektif gender mau tidak mau
harus
manajemen mengabaikan
masuk
dalam
risiko
bencana,
separuh
kebijakan jika
penduduk
penanganan tidak
ingin
dunia,
yaitu
perempuan (Enarson et.al, 2007). Analisis gender merupakan bagian dari pengalaman kemanusiaan yang tidak bisa diabaikan. Dan dia adalah penjamin dan garansi bagi perikehidupan anak-anak di sekolah yang rentan terhadap risiko bencana. 37
Dalam International Journal of Sociology and Social
Policy
Vatsa
menulis
bagaimana
risiko
kebencanaan tidak bisa dilepaskan dari bagaimana perempuan rentan terhadap bencana dan bagaimana perempuan mengatasi risiko kebencanaan (2004:7). Rumah tangga dan sekolah merupakan rumah pertama bagi perempuan dan anak-anak perempuan, dimana, mereka mendapatkan bencana kali pertama. Risiko kebencanaan yang mereka alami adalah longsoran tanah, banjir (Heijmans, 2012) dan air pasang laut, gempa bumi, erupsi gunung berapi dan hujan abu. Masing-masing perempuan mengalaminya di rumah. Dan
anak-anak
perempuan
mengalaminya
di
sekolahan. Maka ketahanan rumah dan sekolah dalam menangani perspektif
kebencanaan gender
dengan
merupakan
mengintegrasikan
alat
penting
untuk
mengurangi risiko kebencanaan yang selama ini lebih banyak merenggut korban perempuan. Berdasarkan penjelasan di atas, pada konteks penyelenggaraan sekolah, kesadaran gender bagi kepala sekolah dan guru dalam situasi emergency/darurat menjadi
sangat
penting.
Partisipasi
gender
harus
terjamin di dalam proses pratisipasi perserta didik di dalam dunianya (Tilaar, 2012).
2.5. Kerangka Pikir Pertama, Pemahaman akan peta risiko bencana oleh civitas sekolah merupakan kebutuhan mendasar khususnya bagi sekolah yang berada di wilayah risiko tinggi bencana. Dokumen peta risiko bencana yang akan disusun dalam penelitian ini menguraikan dengan 38
jelas paparan risiko bencana bagi sekolah SD Negeri Keningar
1
kerentanan,
dan
2,
meliputi
analisis
kapasitas/ketahanan
bahaya,
sekolah
secara
terpilah dalam perspektif gender. Dokumen-dokumen penelitian tentang peta risiko bencana yang dapat digunakan untuk mendorong perubahan pendekatan sekolah
yang
terintegrasi
dengan
kebutuhan
masyarakat, menjadi krusial. Apalagi dalam catatan peneliti, ketersediaan dokumen peta risiko bencana di sekolah
di
kawasan
Merapi
belum
memadai.
Khususnya untuk mengembangkan konsep integrasi peta risiko bencana erupsi Merapi dalam manajemen sekolah. Kedua, Pemahaman dan ketersedian peta risiko bencana akan menjadi rujukan yang tepat bagi sekolah untuk
menyusun
manajemen
konsep,
sekolah.
strategi
Strategi
dan
utama
di
program dalam
manajemen risiko bencana adalah dengan mengelola hazard, menurunkan kerentanan (vulnerability) dan meningkatkan kapasitas & ketahanan korban (capacity & resilience). Strategi pengurangan risiko bencana tersebut diintegrasikan dalam berbagai ruang lingkup manajemen sekolah, meliputi kurikulum dan materi belajar, pengelolaan sumber daya manusia, metode kegiatan belajar mengajar, administrasi sekolah dan kebijakan keuangan. Ketiga, integrasi strategi manajemen sekolah berbasis bencana meliputi tiga hal utama dalam manajemen
sekolah,
yaitu
menyangkut
identitas
(statuta) sekolah, prioritas strategi sekolah, dan strategi operasionalisasi mitigasi dan kesiapsiagaan sekolah 39
dalam pengurangan risiko bencana. Khususnya di dalam menjamin rasa aman, nyaman dan pencapaian tujuan sekolah sesuai dengan kontek kebutuhan lokal.
2.6. Produk Yang Akan dihasilkan Dalam penelitian ini produk yang dihasilkan adalah pertama, Peta Risiko Bencana Erupsi Merapi di SD Negeri Keningar 1 dan 2 Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Produk ini meliputi paparan (1). Latar belakang (2) Landasan teoritis dan kebijakan (3). Profil SD Negeri Keningar 1 dan Keningar 2. (4). Peta dan Analisis Risiko Bencana SD Keningar 1 dan 2 yang terdiri dari (a). Peta Hazards Sekolah, (b). Peta Kerentanan Sekolah (c). Peta Kapasitas/Ketahanan Sekolah. (5). Analisis Kebutuhan program dan Prioritas Strategi Manajemen SD Negeri Keningar 1 dan 2. (6). Penutup. Penyajian produk dikemas secara menarik gabungan antara matrik, gambar, peta, narasi pendek yang mudah difahami oleh civitas sekolah. Produk
yang
dihasilkan
Kedua
Strategi
Manajemen Sekolah Berbasis Bencana bagi SD Negeri Keningar 1 dan 2 Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Meliputi (1). Pendahuluan (2). Landasan Kebijakan (3). Tujuan (4). Sasaran (5). Ruang Lingkup
(6).
Konsep
Strategi
Manajemen
Sekolah
Berbasis Bencana Erupsi (SMSBBE) Merapi (7). Materi MSBBE Merapi (8). Strategi SMSBBE Merapi (9). Pelaksanaan SMSBBE Merapi (10). Kekuatan dan Kelemahan
SMSBBE
Merapi
(11).
Monitoring
dan
evaluasi. (12). Catatan-catatan pelaksanaan dan (13). Penutup dan Saran pengembangan model ke depan. 40
