9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ismay Hilda berjudul “Peran Karang Taruna dalam Pembinaan Generasi Muda di Desa Bulusari Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes” pada tahun 2011 menyatakan, bahwa Karang Taruna adalah wadah atau wahana pembinaan generasi muda, untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Dengan wadah tersebut diharapkan generasi muda mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap diri sendiri, sosial dan masyarakat.Dengan demikian generasi muda dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan baik. Jurnal yang ditulis oleh Nurul dan Bagus berjudul “Partisipasi Pemuda dalam Program Karang Taruna Desa (Studi pada Pemuda di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang Kecamatan Ambarawa)” pada tahun 2014 menyatakan, bahwa partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna desa di Dusun Kupang Kidul menggunakan tiga tahap partisipasi, yaitu partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, dan partisipasi dalam pemanfaatan. Faktor penghambat partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna desa di Dusun Kupang Kidul adalah pemuda banyak yang merantau, baik dalam hal studi atau dalam hal pekerjaan, rasa kurang percaya diri untuk memperlihatkan potensi yang dimiliki dari dalam diri, pemuda dan remaja yang mengalami pernikahan dini sehingga waktu lebih diutamakan untuk mengurus rumah tangga mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliati berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Di Masyarakat Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro
9 Universitas Sumatera Utara
10
Kabupaten Jombang” pada tahun 2013 menyatakan, bahwa secara umum peran Kepala Desa dalam memberdayakan Karang Taruna di masyarakat cukup strategis. Melalui pembinaan, dukungan, dan motivasi yang dilakukan Kepala Desa dalam setiap rapat yang diadakan oleh pengurus Karang Taruna, selain itu juga terlihat dalam berbagai kegiatan yang diadakan melalui kerjasama antar keduanya. Dwi Afriyanto dalam penelitiannya yang berjudul “ Peranan Pengurus Karang Taruna Berstatus Mahasiswa Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi (Studi pada Organisasi Karang Taruna di Dusun Sawahan Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)” pada tahun 2014 menyimpulkan, bahwa peranan yang telah dilakukan oleh pengurus Karang Taruna yang berstatus mahasiswa adalah meningkatkan kedisiplinan, pemberian motivasi bagi semua anggota Karang Taruna. Proses pemberian motivasi diberikan sebagai rangkaian upaya yang pada dasarnya merupakan sinergi untuk mengembangkan potensi diri bagi para anggota Karang Taruna dalam meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu peranan yang lain, yaitu pembukuan keuangan ataupun notulensi rapat yang semakin tertata, meningkatnya hubungan baik dengan warga yakni pengurus RT ataupun PKK. 2.2 Teori Partisipasi Terdapat dua jenis pengertian partisipasi dalam paradigma masyarakat Indonesia.Pengertian yang pertama merupakan pengertian yang diberikan oleh para perencana pengembangan masyarakat formal di Indonesia (pemerintah).Menurut pengertian ini, partisipasi adalah sebagai dukungan masyarakat terhadap rencana atau proyek pengembangan masyarakat yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana (pemerintah).Pengertian kedua, partisipasi adalah keterlibatan
Universitas Sumatera Utara
11
seseorang atau kelompok secara sadar dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu.(Napu, 2009 dalam Sudi, 2014). Secara sosiologis pengertian pertama mengandung hakikat sebagai bentuk mobilisasi rakyat dalam pengembangan masyarakat.Mobilisasi hanya dapat mengatasi permasalahan pengembangan masyarakat secara pragmatis dan bersifat jangka pendek.Oleh karena itu, digunakan pengertian kedua sebagai pengertian partisipasi. Pengertian ini melihat bahwa masyarakat merupakan sesuatu yang turbulent atau penuh dengan nilai sosial budaya dan dinamis sehingga dalam model tersebut masyarakat merupakan “sistem” yang mandiri. Berdasarkan pada pemahaman itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal tradisi, nilai, perasaan, kesetiaan, kepatuhan, dan tanggung jawab. Berbagai proses itu terjalin dalam dirinya dan dengan orang lain. Implikasi dari pengertian itu, adanya kelompok menjadi urgen dan perlu dalam upaya mengembangkan partisipasi. Setiap individu dan kelompok adalah pelaku, yang berhak menetapkan segala sesuatu berdasar pada tata nilai, tradisi, kemampuan, tujuan, dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Proses menetapkan kesepakatan itulah yang dikenal sebagai musyawarah. Dalam uraian di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Adisasmita (2006) memberikan pengertian partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam
Universitas Sumatera Utara
12
perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal.Partisipasi dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program yang dilaksanakan.Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas, dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien. Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991 dalam Suudi, 2014) sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dengan demikian pengembangan masyarakat dalam praktik pembangunan masyarakat, terutama tercermin dalam bentuk partisipasi kedalam seluruh proses
Universitas Sumatera Utara
13
pembangunan masyarakat sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan tindak bersama, pelaksanaan evaluasi dan dalam menikmati hasil. Keterlibatan kedalam keseluruhan proses pembangunan masyarakat melalui berbagai bentuk tindakan bersama tersebut merupakan indikasi kapasitas masyarakat dalam mengelola proses pembangunan secara mandiri. Keterlibatan anggota masyarakat dengan upaya meningkatkan kemauan dan kemampuan sumber daya manusianya mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar. Pembangunan masyarakat adalah suatu proses yang berkesinambungan, bukan sekedar melakukan perubahan saat ini dan berakhir keesokan harinya. Dalam hal ini, setiap aktivitas perubahan yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari aktivitas sebelumnya dan aktivitas selanjutnya.Pendek kata, pembangunan adalah orientasi yang tanpa akhir (Tjokromidjojo, 2000). Sesuai karakteristik pembangunan masyarakat yang mengutamakan aspek manusianya, maka dalam proses perubahan yang terjadi, faktor manusia ini semestinya diberi peluang yang lebih besar guna berperan secara efektif dalam proses yang berjalan. Hal ini berarti memperbesar peluang untuk menggerakan kapasitas mereka sendriri, lebih menjadi aktor sosial dari pada sekedar subjek yang pasif, mengelola sumber daya, membuat keputusan dan mengawasi kegiatan yang mempengaruhi kehidupan mereka.(Cernea,1988 dalam Suudi, 2014). Pernyataan-pernyataan tersebut mengandung pengertian, bahwa masyarakat hendaknya dilibatkan secara aktif dalam keseluruhan tahap dari proses perubahan, sejak proses pembuatan keputusan, sampai dengan menarik manfaat. Arti penting partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan tersebut semakin ditonjolkan,
Universitas Sumatera Utara
14
minimal sebagai salah satu antisipasi dari masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan pembangunan, yang lebih mengejar pada peningkatan produksi. Dilihat dari sudut pengembangan kapasitas masyarakat, dari sisi subjeknya bentuk partisipasi yang ideal adalah partisipasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dilihat dari prosesnya, partisipasi yang dianggap sesuai dengan pengembangan kapasitas masyarakat adalah partisipasi yang meliputi keseluruhan proses pembangunan, sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan dalam menikmati hasil. Dengan demikian apabila masyarakat ikut menikmati hasil pembangunan yang prosesnya dirancang pihak lain, hal itu bukan cerminan dari kapasitas masyarakat. Pembangunan pada dasarnya bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga oleh masyarakat. Dilihat dari sumber pemicunya, partisipasi ideal adalah yang karena keterlibatan didorong oleh kesadaran dan determinasi masyarakat sendiri, bukan partisipasi yang digerakkan ataupun dipaksa oleh pihak lain. Partisipasi yang tidak didorong oleh kesadaran dan determinasi lebih tepat disebut sebagai mobilisasi, yang tidak mencerminkan kapasitas masyarakat. Konsep partisipasi ideal yang sudah diuraikan sebelumnya, menggambarkan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi langkah awal yang sangat penting dan akan mempengaruhi langkah pada tahap berikutnya. Hal ini disebabkan karena keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan mengakibatkan masyarakat merasa bahwa kegiatan tersebut menjadi miliknya. Dengan demikian, akan lebih menumbuhkan tanggung jawab untuk ikut serta menentukan keberhasilan dalam pelaksanaannya. Disamping itu, partisipasi seluruh lapisan masyarakat sejak proses pengambilan keputusan
Universitas Sumatera Utara
15
diharapkan juga lebih menjamin kegiatan pembangunan yang dijalankan betul-betul mencerminkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena dengan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, berarti lebih terbuka peluang untuk memasukkan berbagai aspirasi dan permasalahan serta kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang ada. Pemuda merupakan salah satu unsur yang ada di masyarakat.Pemuda dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa melalui organisasi pemuda yang ada.Salah satu organisasi pemuda di desa adalah organisasi Karang Taruna.Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya pemuda.Adanya Karang Taruna tersebut dimaksudkan agar para remaja dapat mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan
konstruktif
bahkan
mungkin
usaha
ekonomis
produktif.Partisipasi Karang Taruna dalam pembangunan desa diharapkan mampu mewujudkan desa dan kelurahan lebih maju dan sejahtera masyarakatnya, mampu menyikapi dan menangani berbagai permasalahan kesejahteraan sosial para pemuda dan warga masyarakat umumnya.Dengan demikian Karang Taruna mampu memberikan
kontribusi
secara
optimal
melalui
program-programnya
dan
masyarakat sendiri merasakan dampaknya yaitu permasalahan sosial berkurang, kesejahteraan sosial meningkat, dan kebersamaan sosial menjadi kental. 2.2.1
Partisipasi Masyarakat
Cohen dan Uphoff (1977, dalam Dea, 2013) membagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ke dalam empat tingkatan, yaitu :pertama, partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dan penetapan
Universitas Sumatera Utara
16
program pembangunan dan sejauh mana masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran untuk pembangunan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan dengan wujud nyata partisipasi berupa: partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang, partisipasi dalam bentuk harta benda. Ketiga, Partisipasi dalam pemanfaatan hasil yang diwujudkan dalam keterlibatan seseorang pada
tahap
pemanfaatan
suatu
proyek
setelah
proyek
tersebut
selesai
dikerjakan.Partisipasi masyarakat pada tingkatan ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.Keempat, Partisipasi dalam evaluasi, yang diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Yadav (1980, dalam Theresia, 2014) mengemukakan tentang adanya empat kegiatan
yang
menunjukkan
partisipasi
masyarakat
di
dalam
kegiatan
pembangunan, yaitu : 1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan sifat kebutuhan masyarakat banyak. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau ditingkat lokal. 2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan,
Universitas Sumatera Utara
17
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai
partisipasi
masyarakat
banyak
untuk
secara
sukarela
menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya) dalam
banyak
hal
lebih
sering memperoleh
manfaat
dari
hasil
pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proporsional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang, dan atau beragam bentuk lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. 3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, Kegiatan
pemantauan
dan
evaluasi
program
dan
proyek
pembangunan sangat diperlukan untuk menilai ketercapaian tujuan seperti yang diharapkan, dan diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah
dan
kendala
yang
muncul
dalam
pelaksanaan
pembangunan yang bersangkutan.
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan.Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Disamping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat
Universitas Sumatera Utara
18
untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang. 2.2.2
Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat
Dea (2013) mengatakan ada beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam suatu program, dimana timbulnya partisipasi merupakan ekspresi perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan. Perilaku tersebut didorong oleh adanya tiga faktor utama yang mendukung, yaitu : kemauan, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Selain faktor pendukung yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, terdapat juga faktor yang menghambat partisipasi. Faktor yang menghambat partisipasi masyarakat, menurut Watson (2008 dalam Dea, 2013) ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan, antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu, salah satunya adalah ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
merupakan
hambatan
dalam
mewujudkan
partisipasi
atau
keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal, dijelaskan sebagai berikut : a. Faktor Internal Slamet (2003), faktor internal berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya.Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan, dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat
Universitas Sumatera Utara
19
hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi. b. Faktor Eksternal Sunarti (2003 dalam Dea, 2013), faktor eksternal dapat dikatakan petaruh (stakeholder), dalam hal ini stakeholder yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator.stakeholder kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program. Suroso (2014) mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal ( terdiri dari usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan penduduk, dan lamanya tinggal ) dan faktor eksternal ( terdiri dari komunikasi dan kepemimpinan ). Menurut Sastroputro (1998, dalam Rahadiani, 2014) faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat adalah keadaan sosial masyarakat, kegiatan program pembangunan dan keadaan alam sekitar.Keadaan sosial masyarakat meliputi pendidikan, pendapatan, kebiasaan dan kedudukan sosial dalam system sosial.Kegiatan program pembangunan merupakan kegiatan yang direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah yang dapat berupa organisasi masyarakat dan tindakan kebijaksaan.Sedangkan alam sekitar merupakan faktor fisik atau keadaan geografis daerah yang ada pada lingkungan tempat tinggal masyarakat setempat.Tokoh masyarakat, pemimpin adat, tokoh agama merupakan komponen
Universitas Sumatera Utara
20
yang juga berpengaruh dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. 2.3 PengertianKarang Taruna Karang Taruna sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 83/HUK/2005 adalah organisasi sosial wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda.Karang Taruna merupakan salah satu wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembinaan manusia dan mengembangkan pembangunan Indonesia.Karang Taruna sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda harus dilandasi dengan adanya kesadaran terhadap permasalahan dan kebutuhan kesejahteraan sosial serta tanggung jawab sosial untuk menanggulangi berbagai kesenjangan sosial generasi muda. Berpijak pada gagasan membentuk Karang Taruna sebagai alternatif, membuat pola pembangunan melalui pemberdayaan Karang Taruna, pada hakekatnya Karang Taruna sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dikembangkan sebagai infrastruktur sosial di pedesaan/kelurahan. Sebagai infrastruktur sosial, maka seharusnya posisi Karang Taruna dapat dianggap sebagai partner pemerintah untuk mengembangkan pembangunan pedesaan. Infrastruktur sosial mempunyai misi membawakan aspirasi masyarakat untuk menyuarakan pembangunan. Suara pembangunan akan semakin padu dan bulat manakala peranan pemerintah (suprastruktur) dan Karang Taruna sebagai infrastruktur sosial seiring seirama jalannya.
Universitas Sumatera Utara
21
2.3.1 Karakteristik Karang Taruna Sesuai pedoman dasar Karang Taruna, pengertian Karang Taruna adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Pembinaan Karang Taruna diatur dalam Permensos No. 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Karang Taruna sebagai sebuah lembaga pembinaan generasi muda mempunyai berbagai karakteristik, adapun karakteristik Karang Taruna adalah sebagai berikut : 1) Karang Taruna merupakan wadah pembinaan generasi muda; 2) Sebagai organisasi yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial; 3) Memiliki program yang mendukung program kegiatan pemerintah. Sejalan dengan karakteristik tersebut maka Karang Taruna mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan fungsinya, yaitu: a.
Tumbuhnya
potensi
dan
kemampuan
generasi
muda
dalam
rangka
mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna. b.
Termotivasinya setiap generasi muda warga Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c.
Terjalinnya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
d.
Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan
Universitas Sumatera Utara
22
pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya. e.
Terwujudnya
pembangunan
kesejahteraan
sosial
generasi
muda
di
desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya. Sementara itu fungsi Karang Taruna sebagai lembaga pembinaan generasi muda antara lain di tingkat desa maupun perkotaan adalah sebagai berikut: a.
Penyelenggara usaha kesejateraan sosial.
b.
Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.
c.
Penyelenggara
pemberdayaan
dilingkungannya
secara
masyarakat
komprehensif,
terutama
terpadu
dan
generasi terarah
muda serta
berkesinambungan. d.
Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.
e.
Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda.
f.
Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
g.
Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya.
Universitas Sumatera Utara
23
h.
Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
i.
Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.
j.
Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual. Dengan melihat fungsi diatas, terlihat bahwa kegiatan Karang Taruna
diarahkan untuk menciptakan watak yang taqwa, terampil dan dinamis serta penanaman kesadaran dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Kesadaran dan tanggung jawab sosial yang tinggi pada gilirannya akan menumbuhkan disiplin sosial dalam kehidupan pribadi dan kelompok sehingga menjadikan generasi muda memiliki
kesiapan
dalam
menanggulangi
berbagai
masalah
sosial
di
lingkungannya. Jadi pembinaan disini selain dapat menolong generasi muda itu sendiri, juga dapat menolong orang lain yang menyandang masalah sosial. Sedangkan yang menjadi sasaran kualitatif yang hendak dicapai dalam pembinaan Karang Taruna adalah: (1) Karang Taruna sebagai wadah pembinaan generasi muda ditingkat desa dan kelurahan mampu berperan sebagai organisasi sosial kepemudaan dalam mencegah kenakalan remaja; (2) Karang Taruna mampu menjadi wadah penyiapan kepeloporan dan kemandirian; (3) Karang Taruna menjadi wadah penyelenggara usaha-usaha ekonomi produktif; (4) Karang Taruna diharapkan mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi kesejahteraan sosial secara berdaya guna dan berhasil guna. Pada proses pengembangannya, Karang Taruna dapat membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program. Unit teknis dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelembagaan Karang
Universitas Sumatera Utara
24
Taruna dan pembentukannya harus melalui mekanisme pengambilan keputusan dalam forum yang refresentatif dan sesuai kapasitasnya. Untuk itu, sebagai contoh Unit Perbengkelan, Unit Peternakan, Unit Perikanan, Unit Pertukangan dan sebagainya. 2.4 Pembangunan Riyadi (1981, dalam Theresia, 2014) mengatakan bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Di dalam istilah pembangunan, terkandung pokok pikiran sebagai berikut : 1. Pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal henti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat agar tercapai perbaikan mutu hidup. 2. Proses pembangunan yang terjadi, bukanlah sesuatu yang bersifat alami, melainkan suatu proses yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana. Artinya, pembangunan tersebut dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan terlebih dahulu, untuk menganalisis masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang akan dipenuhi, tujuan-tujuan yang ditetapkan, alternatif pencapaian tujuan dan pengambilan keputusan tentang cara-cara mencapai tujuan yang terpilih, dengan senantiasa mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan risiko yang harus dihadapi. 3. Proses perubahan yang akan dilaksanakan dan ingin dicapai dalam setiap pembangunan adalah perubahan yang menyeluruh yang mencakup beragam aspek dan tatanan kehidupan masyarakat yang bersangkutan.
Universitas Sumatera Utara
25
4. Pembangunan dimaksudkan untuk menghasilkan individu-individu yang senantiasa memiliki kepekaan tentang keadaan-keadaan yang akan terjadi, masalah-masalah yang sedang dan akan terjadi, alternatif-alternatif yang mungkin dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut, dan dengan kemampuan sendiri mengambil keputusan untuk memilih alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan demi perbaikan mutu hidup masyarakat. 5. Pembangunan adalah sesuatu yang dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sehingga,
pembangunan
bukanlah
kegiatan
yang
direncanakan,
dilaksanakan dan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat. Pembangunan mensyaratkan pelibatan atau partisipasi seluruh warga masyarakat, sejak pengambilan keputusan tentang perencanaan pembangunan, sampai pada pelaksanaan dan pengawasan kegiatan, serta pemanfaatan hasil-hasilnya oleh masyarakat. Pembangunan, bukanlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk masyarakatnya, tetapi kegiatan yang dilaksanakan pemerintah bersamasama seluruh warga masyarakatnya. 6. Pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang bersangkutan. Artinya, pembangunan harus benar-benar dimaksudkan untuk memperbaiki mutu hidup setiap individu dan masyarakatnya. Tjokroamidjojo (2000), mendefenisikan pembangunan didalam proses atau usaha – usaha perubahan sosial (social change) dapat berarti suatu usaha perubahan dan pembangunan kondisi masyarakat untuk lebih baik.
Untuk
tercapainya
tujuan-tujuan pembangunan, diperlukan teknologi tertentu yang sebelumnya telah
Universitas Sumatera Utara
26
dipilih sehingga seluruh sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi perbaikan mutu hidup masyarakat. Selaras dengan pengertianpengertian tersebut, maka disimpulkan bahwa pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, menggunakan teknologi yang terpilih untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut. (Mardikanto, 2011) Terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan meliputi dua aspek utama, yaitu : (1) Pembangunan dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan hardware berupa sarana dan prasarana pendidikan, dan software berupa segala bentuk pengaturan, kurikulum dan metode pembelajaran), keolahragaan, dan sebagainya. (2) Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual, dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang masih tergolong marjinal agar dapat melepaskan diri dari berbagai belenggu keterbelakangan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.
Universitas Sumatera Utara
27
2.4.1
Pembangunan Masyarakat Desa
Ditinjau
dari
istilah
sebenarnya
pembangunan
desa
identik
dengan
pembangunan masyarakat desa. Bahwa semenjak lahirnya, istilah pembangunan masyarakat desa bukanlah merupakan pengertian yang hanya terdapat di negara kita saja, akan tetapi dapat dikatakan mempunyai kedudukan internasional dan mempunyai latar belakang sejarah, sosial ekonomi, budaya, dan spiritual. Hal ini seperti yang dijelaskan Khairuddin (1992), pembangunan masyarakat desa merupakan suatu bentuk tindakan kolektif suatu masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut dalam arti material dan juga spiritual. Ditegaskan
kembali
oleh
Departemen
Dalam
Negeri
bahwasanya
pembangunan masyarakat desa adalah suatu usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintahan yang terendah yang harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terarah agar pembangunan desa dapat terus maju kearah yang lebih baik. Dari pengertian diatas, meskipun terdapat perbedaan dan tekanan, masih dapat dilihat adanya hal–hal yang bersifat pokok, antara lain : 1.
Pembangunan masyarakat desa merupakan proses aktivitas yang sengaja dilakukan.
2.
Pembangunan masyarakat desa merupakan aktivitas kebersamaan dari pihak masyarakat.
3.
Pembangunan masyarakat desa lebih menekankan pada swadaya dan peningkatan kemampuan masyarakatnya.
4.
Pembangunan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan.
Universitas Sumatera Utara
28
Jadi yang terpenting dalam Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) bukan hanya sekedar membantu mereka dalam mengatasi kesulitan–kesulitan yang mereka hadapi terutama dalam rangka peningkatan taraf hidupnya, tetapi juga merupakan usaha untuk membentuk kemandirian dalam diri mereka, yang pada tahap selanjutnya segala permasalahan yang ada disekitar mereka dapat diselesaikan dan diatasi oleh mereka sendiri. 2.5 Kerangka Berfikir Kerangka berfikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta observasi dan kajian kepustakaan. Uraian dalam kerangka berfikir menjelaskan hubungan dan keterkaitan antara variable penelitian. Variabel relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.
Universitas Sumatera Utara
29
Pemuda
Karang Taruna Citra Yodha
Partisipasi Karang Taruna : -
Partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa Partisipasi dalam pemanfaatan pembangunan desa Partisipasi dalam mengevaluasi pembangunan desa
Faktor – Faktor yang mempengaruhi partisipasi Karang Taruna Faktor Internal Faktor Eksternal
Pembangunan Desa Mekar Sari pada tahun 1994-2015
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir
Universitas Sumatera Utara
