BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Landasan Teori Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang menunjang pembahasan
terhadap masalah yang ada pada penelitian ini. 2.1.1 Pengertian audit Menurut ASOBAC (A Statement of Basic Auditing Concepts) yang dikutip oleh Abdul Halim (2001 : 1) menyatakan bahwa audit adalah suatu proses sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Sukrisno Agoes (1996 : 1) mengemukakan bahwa audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai laporan keuangan tersebut. Sedangkan menurut Arens-Loebbecke (1995 : 5) audit adalah proses yang ditempuh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas
10
(satuan) usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa audit adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis atau penilaian prosedur dan atau operasi untuk menentukan kesesuaian dengan kriteria yang ditentukan, yang dilakukan oleh pihak yang independen mengenai catatan akuntansi termasuk analisis, pengujian, konfirmasi atau pembuktian lainnya. 2.1.2 Tipe atau klasifikasi audit Menurut Abdul Halim (2001 : 5) klasifikasi audit dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 1) Klasifikasi berdasarkan tujuan audit Berdasarkan tujuannya, audit dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu : (1) Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) Audit laporan keuangan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai kriteria yang telah ditentukan yaitu prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU). Jadi, ukuran kesesuaian audit laporan keuangan adalah kewajaran (Fairness). Kriteria utama yang digunakan adalah prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU).
11
(2) Audit Kepatuhan (Compliance Audit) Audit kepatuhan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan dan regulasi yang telah ditentukan. Kriteria yang ditentukan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber seperti manajemen, kreditur, maupun lembaga pemerintah.
Ukuran kesesuaian audit
kepatuhan adalah ketepatan
(correctness), misalnya : ketepatan SPT-tahunan dengan Undang-undang Pajak Penghasilan. (3) Audit Operasional (Operational Audit) Audit operasional sering disebut juga dengan management audit atau performance audit. Audit operasional meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas maupun kehematan (ekonomis) operasional. Efisiensi adalah perbandingan antara masukan dengan keluaran, sedangkan efektivitas adalah perbandingan antara keluaran dengan target yang sudah ditetapkan. Dengan demikian yang menjadi tolak ukur atau kriteria dalam audit operasional adalah rencana, anggaran, dan standar biaya atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuan dari audit operasional adalah : a) Menilai prestasi b) Mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan
12
c) Membuat rekomendasi untuk pengembangan dan perbaikan dan tindakan lebih lanjut. 2) Klasifikasi berdasarkan pelaksana audit Berdasarkan pelaksanaannya, audit dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1) Auditing Eksternal Auditing eksternal merupakan suatu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memberikan kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang diaudit. Auditornya adalah pihak luar perusahaan yang independen. Pihak di luar perusahaan yang independen adalah akuntan publik yang telah diakui oleh yang berwenang untuk melakukan tugas tersebut. Auditing ini pada umumnya bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. (2) Auditing Internal Auditing internal adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi. Informasi yang dihasilkan ditujukan untuk manajemen organisasi itu sendiri. Auditor internal bertanggung jawab terhadap pengendalian intern perusahaan demi tercapainya efisiensi, efektivitas, dan ekonomis serta ketaatan pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Selain itu juga bertanggung jawab untuk selalu memberikan rekomendasi atau saran kepada pihak manajemen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi auditor internal adalah membantu manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan.
13
(3) Auditing Sektor Publik Auditing sektor publik adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat, seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Audit dapat mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan,
maupun
audit
operasional.
Auditornya
adalah
auditor
pemerintah dan dibayar oleh pemerintah. 3) Klasifikasi atas dasar audit operasional Berdasarkan operasionalnya, audit dapat dibedakan menjadi empat yang meliputi: (1) Operational Audits, yakni suatu audit yang di rancang untuk menilai efisiensi dan efektifitas dari prosedur-prosedur operasi manajemen pelaksananya biasanya adalah auditor internal. (2) Financial dan Compliance audits, yakni audit yang menyerupai financial statement audit tetapi dapat dilakukan oleh sektor publik seperti lembaga pemerintah atau dapat pula oleh sektor audit eksternal. (3) Economi dan efficiency, yakni audit yang menyerupai operasional audit tetapi dilakukan oleh sektor publik atau pemerintah. Pelaksana audit ekonomis dan efisiensi dapat dilakukan oleh auditor independen atau auditor pemerintah. Secara umum, audit ini dirancang untuk menentukan apakah organ-organ pemerintah telah mengelola sumber-sumber ekonomi yang di miliki secara ekonomis dan efisien dan kepatuhan organ tersebut terhadap peraturan yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas.
14
(4) Program result audits, yakni audit yang dilakukan untuk pemerintah. Audit ini dapat di lakukan oleh sektor publik atau sektor audit eksternal. Audit ini relatif lebih subyektif dan dirancang untuk menentukan apakah suatu entitas mencapai hasil-hasil yang di inginkan oleh lembaga legislatif dan apakah entitas tersebut telah mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia dengan hasil yang sama tetapi dengan biaya yang lebih rendah. 2.1.3 Tujuan Audit Menurut Mulyadi (1998 : 26) tujuan umum dari suatu audit atas laporan keuangan adalah memberikan suatu pernyataan pendapat mengenai apakah laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material,sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2.1.4 Pengertian dan jenis Auditor Menurut Mulyadi (1998 : 28) auditor dapat di definisikan sebagai orang, badan atau tim yang melaksanakan kegiatan audit dengan mempunyai kualifikasi tertentu, misalnya auditor harus merupakan seorang akuntan. Mulyadi
juga
menyebutkan
bahwa
orang
atau
kelompok
yang
melaksanakan audit dapat dibedakan menjadi tiga golongan,yaitu: 1)
Auditor Intern Audit intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun swasta) yang tugasnya pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh menajemen puncak telah di
15
patuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi,serta menentukan keandalan informasi yang di hasilkan oleh berbagai bagian organisasi. 2)
Auditor Pemerintah Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit atau entitas pemerintah atau pertanggunganjawaban yang di tujukan kepada pemerintah.
3)
Auditor Independen Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti kreditur, investor, calon investor dan instansi pemerintah.
2.1.5 Pengertian Internal Auditor Berbagai definisi tentang internal auditor dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya Amir Abadi Jusuf (1997 : 7) menyatakan bahwa internal auditor adalah karyawan pada sebuah perusahaan yang melakukan fungsi audit, dimana dalam melaksanakan tugas harus berada di luar fungsi lini suatu organisasi. Arens-loebbecke (1995 : 7) mengatakan bahwa internal auditor adalah seseorang yang bekerja sebagai karyawan pada suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen. Sedangkan Mulyadi (1998 : 29) mengatakan bahwa internal auditor adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan
16
(perusahaan negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Kesimpulan dari definisi-definisi di atas, internal auditor adalah seorang auditor yang bekerja dalam suatu perusahaan (perusahaan negara maupun swasta) yang melakukan fungsi audit bagi kepentingan-kepentingan manajemen. 2.1.6 Pengertian Independensi American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) yang dikutip dalam artikel Sekar Mayangsari (2003 : 6) menyebutkan bahwa independensi merupakan suatu kemampuan untuk bertindak berdasarkan integritas dan objektivitas. Integritas merupakan prinsip moral yang tidak memihak, jujur, memandang dan mengemukakan fakta seperti apa adanya. Di lain pihak objektivitas merupakan sikap tidak memihak dalam mempertimbangkan fakta, kepentingan pribadi tidak terdapat dalam fakta yang dihadapi. Sedangkan Mulyadi dalam artikel yang sama menyebutkan bahwa integritas berarti jujur dan dapat dipercaya, dan objektivitas berhubungan dengan kemampuan auditor untuk memiliki sikap adil dalam segala hal yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam Kode Etik Akuntan tahun 1994 disebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang auditor untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas (Desyanti, 2006). Setiap akuntan harus
17
memelihara integritas dan objektivitas dalam tugas profesionalnya dan setiap auditor harus independen dari semua kepentingan yang bertentangan atau pengaruh yang tidak layak. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan sikap seseorang untuk bertindak jujur, tidak memihak dan melaporkan temuan-temuan hanya berdasarkan bukti yang ada. Internal auditor harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksanya. Para internal auditor dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para internal auditor dapat dilihat dengan memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan objektivitas internal auditor. a) Status Organisasi Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan. Melihat fungsi internal auditor yang tidak mempunyai wewenang eksekutif untuk mengambil kebijaksanaan atau keputusan yang menyangkut kegiatan perusahaan yang bersangkutan, maka kedudukan internal auditor dalam perusahaan merupakan suatu jalur yang terpisah dengan kegiatan perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan perusahaan, sehingga internal auditor dapat bertindak objektif dan independen dalam menjalankan tugas-tugas yang dilaksanakannya. Tujuan, kewenangan, kedudukan dan tanggung jawab bagian internal audit harus didefinisikan dalam dokumen tertulis.
Internal auditor harus
memberikan laporan tahunannya tentang hasil kegiatannya. Laporan tersebut
18
mengemukakan
berbagai
temuan
penting
dalam
pemeriksaan
dan
rekomendasi-rekomendasi serta informasi tentang berbagai penyimpangan yang terjadi. b) Objektivitas Para internal auditor haruslah melakukan pemeriksaan secara objektif. Objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki internal auditor dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga mereka akan sungguh-sungguh yakin atas hasil pekerjaannya dan tidak akan membuat penilaian yang kualitasnya merupakan hasil kesepakatan. Sikap objektif internal auditor tidak terpengaruh bila auditor menganjurkan suatu standar pengawasan bagi sistem atau meninjau prosedur yang berlaku sebelum hal tersebut diterapkan. 2.1.7 Aspek Independensi Menurut Abdul Halim (2001 : 21) ada tiga aspek independensi seorang auditor yaitu: 1) Independence in fact (independensi senyatanya) Untuk menjadi independen, auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi. Jadi ada keterkaitan erat antara independensi in fact dengan objektivitas. 2) Independence in appearance (independensi dalam penampilan) Merupakan pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Auditor harus menjaga kedudukannya sedemikan rupa sehingga
pihak
lain
akan
mempercayai
objektivitasnya.
19
sikap
independensi
dan
3) Independence in competence (independensi dari sudut keahlian) Berhubungan erat dengan kompetensi atau kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Independensi dari sudut keahlian terkait erat dengan kecakapan profesional auditor. 2.1.8 Pengertian keahlian profesional Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary (1983) yang dikutip dalam artikel Murtanto (1999 : 39) mendefinisikan keahlian merupakan keterampilan dari seorang ahli. Ahli didefinisikan sebagai seorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan tinggi dalam subjek tertentu yang diperoleh dari pelatihan atau pengalaman. Trotter (1986) dalam artikel yang sama mendefinisikan ahli sebagai orang yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuisi, dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Sedangkan dalam artikel yang sama Hayes Roth, dkk (1983) juga mendefinisikan keahlian sebagai keberadaan dari pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah-masalah yang timbul dalam lingkungan tersebut, dan keterampilan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Internal audit harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian profesional. Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab internal audit dan setiap internal auditor. Pimpinan internal auditor dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau secara keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat.
20
1) Kesesuaian dengan standar profesi Para internal auditor haruslah mematuhi standar profesional dalam melaksanakan pemeriksaan. Kode etik menetapkan standar profesi dan dasar bagi pelaksanaannya yang mensyaratkan internal auditor untuk jujur, objektif, tekun, dan loyalitas. 2) Pengetahuan dan kecakapan Para internal auditor harus memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan. Keahlian internal auditor dalam menerapkan berbagai standar, prosedur, dan teknik pemeriksaan yang
diperlukan
dalam
pelaksanaan
pemeriksaan.
Keahlian
berarti
kemampuan dalam menerapkan pengetahuan pada persoalan yang umumnya dihadapi dan menyelesaikan persoalan tersebut. Diperlukan juga pemahaman terhadap dasar-dasar dari berbagai pengetahuan seperti akuntansi, ekonomi, hukum, perdagangan, perpajakan, pengetahuan manajemen. Pemahaman disini berarti kemampuan untuk mengetahui berbagai persoalan yang mungkin timbul dan apa yang akan dilakukan untuk memecahkan lebih lanjut. 3) Hubungan antar manusia dan komunikasi Para internal auditor harus memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif. Para internal auditor haruslah memahami hubungan antar manusia dan mengembangkan hubungan baik dengan pihak yang diperiksa, serta haruslah memiliki kecakapan dalam komunikasi lisan dan tulisan sehingga mereka dapat secara jelas dan efektif menyampaikan berbagai hal.
21
4) Pendidikan berkelanjutan Para internal auditor harus meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan berkelanjutan. Mereka berkewajiban meneruskan pendidikannya untuk
meningkatkan
keahliannya.
Informasi
tentang
kemajuan
dan
perkembangan baru dalam standar, prosedur, dan teknik pemeriksaan haruslah diperoleh. 5) Ketelitian professional Para internal auditor harus melaksanakan ketelitian profesional yang sepantasnya dalam melaksanakan pemeriksaan.
Ketelitian profesional
menghendaki penerapan ketelitian dan kecakapan yang akan dilakukan oleh pemeriksa yang bijaksana dan kompeten. Internal auditor harus mewaspadai berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan, kelalaian, ketidakefektivan, pemborosan, ketidakefisienan, dan konflik kepentingan. Ketelitian yang selayaknya menghendaki ketelitian yang kompeten, bukan pelaksanaan yang sempurna tanpa kesalahan. Ketelitian yang selayaknya mewajibkan internal auditor melakukan pengujian dan verifikasi terhadap suatu lingkup yang pantas dan tidak harus melakukan pemeriksaan mendetail. Sehingga pemeriksan tidak dapat memberikan jaminan mutlak bahwa dalam organisasi tidak terdapat suatu ketidakberesan.
22
2.1.9 Komponen keahlian profesional Komponen keahlian berdasarkan model yang dikembangkan oleh Abdolmohammadi, dkk (1992) yang dikutip dari aritel Murtanto (1999 : 40) dapat dibagi menjadi : 1) Komponen pengetahuan (knowledge component) merupakan komponen penting dalam suatu keahlian. Komponen pengetahuan meliputi komponen seperti pengetahuan terhadap fakta-fakta, prosedur, dan pengalaman. Pengalaman di beberapa literatur auditing sering digunakan sebagai surrogate dari pengetahuan, sebab pengalaman akan memberikan hasil di dalam menghimpun dan memberi kemajuan bagi pengetahuan. 2) Ciri-ciri psikologis (pshycological traits) merupakan ciri seseorang yang ditujukan seperti kemampuan di dalam komunikasi, kepercayaan, kreativitas, dan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain. 3) Kemampuan berpikir (cognative abilities) merupakan kemampuan untuk mengakumulasikan dan mengolah informasi. Beberapa karakteristik yang dapat dimasukkan sebagai kemampuan berpikir, misalnya kemampuan beradaptasi pada situasi baru, perhatian terhadap fakta-fakta yang ada serta mengabaikan fakta yang tidak relevan. 4) Strategi penentuan keputusan (decition strategis) baik formal maupun informal akan membantu dalam membuat keputusan yang sistematis dan membantu keahlian di dalam mengatasi keterbatasan manusia. Para profesional auditor sangat berkepentingan dalam mengembangkan dan menggunakan strategi penentuan keputusan dalam membuat keputusan secara umum.
23
5) Analisis tugas (task analysis) banyak dipengaruhi oleh pengalamanpengalaman audit dan analisis tugas ini akan mempunyai pengaruh terhadap penentuan keputusan. Kompleksitas tugas akan mempengaruhi pilihan terhadap bantuan keputusan auditor yang telah tinggi pengalamannya. 2.1.10 Pengertian Pengalaman Kerja Pengalaman kerja dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja auditor. Pengetahuan auditor tentang audit akan semakin berkembang dengan bertambahnya pengalaman bekerja. Pengalaman kerja akan meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kompleksitas kerja. Menurut pendapat Tubbs (1992) jika seorang auditor yang berpengalaman maka: 1) Auditor menjadi sadar terhadap lebih banyak kekeliruan 2) Auditor memiliki salah pengertian yang lebih sedikit tentang kekeliruan 3) Auditor menjadi sadar mengenai kekeliruan-kekeliruan yang tidak lazim 4) Hal-hal yang terkait dengan penyebab kekeliruan depertemen tempat terjadinya kekeliruan dan pelanggaran dan tujuan pengendalian internal menjadi relatif lebih menonjol. Menurut Murphy dan Wright (1984) menyatakan bahwa seseorang dengan lebih banyak pengalaman dalam suatu bidang substantif memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya dan dapat mengembangkan suatu pemahaman yang baik mengenai frekuensi relatif peristiwa-peristiwa (Risna Dewi, 2006). Sedangkan Weber dan Crocker (1983) menyatakan bahwa peningkatan pengalaman menghasilkan struktur daya penggolongan yang lebih teliti dan lebih rumit (Risna Dewi, 2006).
24
2.1.11 Pengertian Pelaksanaan Pekerjaan Dalam Standar Umum dan Spesifik untuk praktik profesional audit internal salah satunya terdapat Pelaksanaan Pekerjaan Audit. Pekerjaan audit harus meliputi
perencanaan
audit,
pemeriksaan
dan
evaluasi
informasi,
pengkomunikasian hasil-hasil, dan tindak lanjut. 1) Merencanakan audit : auditor internal harus merencanakan setiap audit. 2) Memeriksa
dan
Mengevaluasi
Informasi
:
auditor
internal
harus
mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi untuk mendukung hasil-hasil audit. 3) Mengkomunikasikan Hasil : auditor internal harus melaporkan hasil-hasil pekerjaan audit mereka. 4) Menindaklanjuti : auditor internal harus menindaklanjuti guna memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil berdasarkan temuan audit yang dilaporkan. 2.1.12 Pengertian Struktur Pengendalian Intern Menurut buku Standar Profesi Akuntan Publik pada SA 319 par 06 struktur pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan (assurance) yang memadai bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan dicapai. Menurut Tawaf (1999 : 19) pengendalian intern meliputi kebijakan, susunan organisasi dan semua cara-cara dan peraturan-peraturan yang terkoordinasi yang dianut untuk mencapai tujuan oleh satuan usaha. Jadi dapat disimpulkan bahwa struktur pengendalian intern merupakan suatu kebijakan dan semua cara-cara atau prosedur, tindakan serta alat-alat yang
25
dikoordinasikan dan dipergunakan dalam suatu organisasi untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan, dalam hal kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang telah disepakati bersama. 2.1.13 Pengertian Struktur Pengendalian Intern Koperasi Struktur Pengendalian Intern pada koperasi merupakan suatu proses yang dijalankan oleh pengurus,manajemen, dan personil lainnya untuk memberikan keyakianan memadai mengenai: 1) Keandalan pelaporan keuangan 2) Efektivitas dan efisiensi koperasi 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Sebagai wujud dari ketaatan terhadap pengendalian intern, maka dikeluarkan peraturan Menteri Koperasi No. 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum
Akuntansi
Koperasi Indonesia (PUAKI)
yang
bertujuan untuk
meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan, membantu pengurus menyusun pertanggungjawaban pada RAT dan dalam rangka mendukung peningkatan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan koperasi kepada anggota dan masyarakat sekitarnya
(Badera, I Dewa Nym, Lokawicara Dekopinwil Provinsi
Bali, 2008). PUAKI mengatur tentang Akuntansi bagi badan usaha koperasi atas transaksi yang timbul dari hubungan koperasi dengan anggotanya dan transaksi yang spesifik pada badan usaha koperasi. Dengan melaksanakan kegiatan, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan koperasi berdasarkan PUAKI berarti koperasi tersebut telah menaati atau patuh terhadap peraturan yang berlaku yang berarti pula memenuhi tujuan pengendalian intern pada koperasi.
26
2.1.14 Tujuan dan Konsep Struktur Pengendalian Intern Tujuan pokok struktur pengendalian intern menurut Halim (2001 : 191) adalah: 1) Menjaga keamanan dan catatan organisasi 2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 3) Mendorong efisiensi 4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Konsep dasar struktur pengendalian intern menurut Halim (2001:192) meliputi: 1) Pertanggungjawaban Manajemen Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan mempertahankan struktur
pengendalian
intern.
Tanggung
jawab
manajemen
meliputi
pelaksanaan pengawasan struktur pengendalian intern yang sedang berjalan. 2) Kewajaran dan keyakinan rasional yang memadai Manajemen mencari tingkat wajar dalam hal kualitas struktur pengendalian intern untuk memastikan bahwa struktur pengendalian intern dapat dicapai. 3) Keterbatasan bawaan Keterbatasan bawaan ini dapat diakibatkan antara lain oleh faktor manusia yang melakukan fungsi prosedur pengendalian dan pengendalian tidak dapat mengarah pada seluruh transaksi. 4) Metode pengolahan data Pengendalian dapat diterapkan baik untuk sistem pengolahan data manual maupun terkomputerisasi.
27
2.1.15 Unsur-unsur Struktur Pengendalian Intern Menurut Halim (2001 : 193) struktur pengendalian intern memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu: 1) Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian merupakan pengaruh gabungan dari berbagai faktor dalam membentuk, memperkuat atau memperlemah efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu. Faktor-faktor yang terkandung dalam lingkungan pengendalian adalah: a) Filosofi dan gaya operasi manajemen Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Sedangkan gaya manajemen mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu entitas harus dilaksanakan. b) Struktur organisasi satuan usaha Struktur
organisasi
memberikan
kerangka
untuk
perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas entitas mencakup pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab di dalam suatu organisasi. c) Berfungsinya dewan komisaris dan komite-komite yang dibentuk seperti dewan audit Dewan komisaris merupakan wakil para pemegang saham yang bertugas untuk memastikan bahwa perusahaan berjalan dan melaksanakan aktivitasnya sesuai kepentingan pemegang saham. Sedangkan komite audit
28
mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatasi segala permasalahan praktik pelaporan keuangan perusahaan. d) Metode pelimpahan wewenang dan tanggung jawab Dengan pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. e) Metode pengendalian manajemen dalam memantau dan menindaklanjuti kinerja Metode pengendalian manajemen ini berhubungan dengan kemampuan manajemen untuk mengawasi secara efektif seluruh aktivitas perusahaan. Kunci-kunci pengendalian yang dilakukan oleh manajemen adalah: -
Anggaran, mempunyai arti penetapan dan pengkomunikasian perencanaan manajemen bagi seluruh kegiatan perusahaan. Anggaran digunakan sebagai dasar pengukuran prestasi dan memperbaiki tindakan yang menyimpang dari yang diharapkan.
-
Pelaporan internal, sistem pelaporan internal dari manajemen berbagai level, menunjukkan lingkungan pengendalian yang sehat. Jika laporan tersebut dievaluasi dengan baik, maka dapat digunakan untuk mengukur prestasi.
-
Internal Auditor, memberikan distribusi terhadap lingkungan pengendalian dengan membantu manajemen untuk memonitor keefektifan dari pengendalian lain. Internal auditor harus independen terhadap unit-unit lain yang ada di perusahaan.
29
f) Kebijakan dan praktek personalia Kecakapan dan kejujuran karyawan tergantung pada kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pengangkatan, pelatihan, kompensasi, evaluasi prestasi, dan promosi karyawan. g) Berbagai faktor ekstern yang mempengaruhi operasi dan praktik satuan usaha. Keberhasilan pengendalian suatu satuan usaha sangat dipengaruhi oleh keberadaan pengawasan dan kepatuhan yang dibutuhkan dari pihak luar, seperti badan pembuat Undang-Undang (Badan Legislatif), dan UndangUndang itu sendiri. 2) Sistem Akuntansi Sistem akuntansi terdiri dari metode-metode dan catatan yang diterapkan manajemen untuk mencatat dan melaporkan transaksi atau kejadian, dan untuk menyelenggarakan
pertanggungjawaban
aktiva
dan
kewajiban
yang
bersangkutan dengan transaksi atau kejadian tersebut. Agar menjadi efektif, suatu sistem akuntansi harus meliputi metode-metode dan catatan yang dapat: b) Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah c) Menggambarkan transaksi secara tepat waktu dan cukup rinci dan memungkinkan pengklasifikasian transaksi dengan tepat untuk pelaporan keuangan. d) Mengukur nilai transaksi secara layak dalam laporan keuangan.
30
e) Menentukan periode terjadinya transaksi sehingga pencatatan transaksi pada periode akuntansi dapat dilakukan secara tepat. f) Menyajikan transaksi dan pengungkapannya dalam laporan keuangan dengan semestinya. 3) Prosedur Pengendalian Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur sebagai tambahan terhadap lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang telah diciptakan manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan tertentu suatu satuan usaha akan tercapai. Pada umumnya prosedur pengendalian dapat diklasifikasikan ke dalam prosedur yang bersangkutan dengan: a) Otorisasi yang semestinya atas transaksi dan kegiatan Setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. b) Pemisahan tugas dan tanggung jawab yang memadai c) Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai d) Perlindungan memadai atas akses dan penggunaan aktiva preusan dan catatan e) Pengecekan secara independen atas pelaksanaan dan penilaian yang semestinya terhadap jumlah yang dicatat.
31
2.1.16 Media informasi tentang struktur pengendalian intern Menurut Munawir (1995 : 238) ada tiga cara yang biasanya digunakan oleh auditor untuk mendokumentasikan informasi mengenai struktur pengendalian intern yang berlaku dalam perusahaan, antara lain: 1) Kuisioner pengendalian intern Merupakan
cara
yang
banyak
dipakai
oleh
auditor
untuk
mendokumentasikan informasi struktur pengendalian intern kliennya yang disusun untuk diterapkan dalam berbagai macam perusahaan. Dengan penggunaan kuisioner pengendalian intern ini dapat memberikan pedoman bagi auditor dalam mengajukan pertanyaan mengenai informasi struktur pengendalian intern yang berlaku dalam berbagai jenis perusahaan. 2) Uraian tertulis (written description) Informasi tentang struktur pengendalian intern dapat dikumpulkan dengan cara membuat uraian tertulis mengenai arus transaksi, catatan-catatan yang diselenggarakan, dan pembagian tanggung jawab yang ada dalam perusahaan. Uraian tertulis ini biasanya berisi identitas karyawan yang melaksanakan suatu fungsi dan uraian tertulis dilakukan jika terdapat struktur pengendalian intern yang bersifat unik yang dapat tercakup dalam kuisioner pengendalian intern. Penggunaan uraian tertulis hanya praktis diterapkan pada audit atas laporan perusahaan yang kecil saja. 3) Bagan alir sistem (system flowchart) Cara lain untuk mengumpulkan informasi tentang struktur pengendalian intern adalah dengan membuat bagan alir sistem (system flowchart). Dengan
32
cara ini suatu sistem digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Penggunaan ini menunjukkan auditor melakukan penilaian secara tepat mengenai efektif atau tidaknya struktur pengendalian intern dan menghindari review secara rinci terhadap uraian tertulis dan jawaban yang terdapat dalam kuisioner pengendalian intern. 2.1.17 Pengertian efektivitas Menurut Mardiasmo (2002 : 4), efektivitas merupakan suatu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Sedangkan Zulian Yamit (1998 : 14) menyatakan efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai baik secara kualitas maupun waktu, orientasinya pada keluaran (output) yang dihasilkan. Menurut Indra Bastian (2001 : 336), efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran, kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas ditentukan antar output yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjawaban dengan tujuan jangka pendek. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan jangka pendek, maka akan semakin efektif unit tersebut.
33
2.1.18 Hubungan Independensi, keahlian profesional, pengalaman kerja, dan pelaksanaan pekerjaan Internal Auditor dengan efektivitas penerapan struktur pengendalian intern Mautz dan Sharaf (1961) dalam artikel Rizmah Nurchasanah (1999:49) menyatakan bahwa untuk dapat menjalankan kewajibannya, ada tiga komponen yang harus dimiliki oleh auditor, yaitu kompetensi, independensi, dan due professional
care. Seorang auditor dapat menghasilkan laporan audit yang
berkualitas jika auditor tersebut melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Kualitas audit diartikan sebagai probabilitas seorang auditor menemukan dan melaporkan adanya penyelewengan tergantung pada kemampuan teknikal auditor, kemudian untuk melaporkannya tergantung independensi auditor (De Angelo, 1981) dalam artikel yang sama. Menurut Khomsiah dan Indrianto (1998) dalam artikel yang sama, untuk dapat ,memenuhi kulitas audit yang baik maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik akuntan, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Setiap auditor harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya, dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pritensi dan harus independen, sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Libby (1995) dalam artikel Koroy (2005:917) menyatakan bahwa pekerjaan auditor adalah pekerjaan yang melibatkan keahlian (expert). Pengalaman audit yang dalam ini merupakan proksi dari keahlian auditor akan menentukan
34
pembentukan pertimbangan oleh auditor. Semakin berpengalaman seorang internal auditor maka semakin mampu dia menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas yang semakin kompleks, termasuk dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerapan struktur pengendalian intern (Desyanti, 2006). Dalam Standar Umum dan Spesifik untuk praktik profesional audit internal salah satunya terdapat Pelaksanaan Pekerjaan Audit. Standar pelaksanaan mengakui setiap bagian yang sangat penting dalam semua audit. Yang meliputi : perencanaan, pemeriksaan dan evaluasi bukti serta pengkomunikasian hasil. Standar ini menetapkan sasaran pelaksanaan dan bukan pedoman-pedoman spesifik. Standar 440, Tindak Lanjut, bersifat unik dalam auditing internal. Standar ini mengharuskan auditor internal untuk terlibat dalam menilai tindakan yang diambil berdasarkan temuan audit yang dilaporkan dan setiap rekomendasi yang tercantum dalam laporan itu (Kell, dan Boynton, 2002:497). 2.2
Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya
1)
Eka Desyanti, Ni Putu (2006) yang meneliti pengaruh independensi,
keahlian profesional, dan pengalaman kerja pengawas intern terhadap efektivitas penerapan struktur pengendalian intern pada Bank Perkreditan Rakyat di kabupaten Badung dengan pokok permasalahannya adalah: (1) Apakah independensi, keahlian profesional, dan pengalaman kerja pengawas intern secara parsial berpengaruh terhadap efektivitas penerapan struktur pengendalian intern pada bank perkreditan rakyat di kabupaten Badung.
35
(2) Apakah independensi, keahlian profesional, dan pengalaman kerja pengawas intern secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas penerapan struktur pengendalian intern pada bank perkreditan rakyat di kabupaten Badung. Dari penelitian tersebut didapat bahwa independensi, keahlian profesional, dan pengalaman kerja pengawas intern secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan struktur pengendalian intern pada bank perkreditan rakyat di Kabupaten Badung. Hal ini terlihat dari hasil pengujian hipotesis secara simultan yang menunjukkan bahwa nilai F hitung (391,265) lebih besar dari F tabel (2,68) dengan tingkat signifikansi F hitung (0,000) lebih kecil dari α = 0,05. Selain itu, dari penelitian ini juga dapat diketahui bahwa independensi internal auditor secara parsial berpengaruh terhadap efektivitas penerapan struktur pengendalian intern pada bank perkreditan rakyat di Kabupaten Badung, yang terlihat dari nilai t hitung (6,069) lebih besar dari t tabel (1,980) dengan tingkat signifikansi X1(independensi) = 0,000 lebih kecil dari α = 0,05. Begitu pula dengan keahlian profesional internal auditor yang berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas penerapan struktur pengendalian intern pada bank perkreditan rakyat di Kabupaten Badung, yang terlihat dari nilai t hitung (7,882) lebih besar dari t tabel (1,980) dengan tingkat signifikansi X 2 (keahlian profesional) = 0,000 lebih kecil dari α = 0,05. Demikian juga dengan pengalaman kerja internal auditor yang berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas penerapan struktur pengendalian intern pada bank perkreditan rakyat di Kabupaten Badung, yang terlihat dari nilai t hitung (3,156) lebih besar dari t tabel
36
(1,980) dengan tingkat signifikansi X3 (pengalaman kerja) = 0,002 lebih kecil dari α = 0,05. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada tiga variabel bebas, yaitu independensi, keahlian profesional, dan pengalaman kerja. Persamaan yang lainnya yaitu pada variabel terikatnya yang menggunakan struktur pengendalian intern. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian, di mana lokasi yang dipilih pada penelitian ini adalah koperasi yang berada di Kota Denpasar. Perbedaan yang lain terletak pada adanya penambahan satu variabel bebas yaitu pelaksanaan pekerjaan pengawas. Perbedaan yang lain terletak juga pada penentuan responden, responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah ketua koperasi, dan kepala bagian akuntansi pada koperasi di Kota Denpasar. 2)
Murah Rijasa, I Putu (2006) yang meneliti pengaruh independensi, keahlian
profesional, dan pengalaman kerja pengawas terhadap penerapan pengendalian intern pada koperasi di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, dengan pokok permasalahannya adalah : Apakah independensi, keahlian profesional, dan pengalaman
kerja
pengawas
berpengaruh
terhadap
penerapan
struktur
pengendalian intern pada koperasi di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh independensi, keahlian profesional, dan pengalaman kerja pengawas terhadap penerapan pengendalian intern pada koperasi di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Responden dalam penelitian Murah Rijasa adalah kepala bagian akuntansi pada koperasi di Kota Denpasar.
37
Berdasarkan hasil uji statistik F hitung sebesar 17,415 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penerapan pengendalian intern, dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap penerapan pengendalian intern. Hasil uji statistik t ditunjukkan bahwa variabel independensi (X 1) tidak signifikan, hal ini dapat dilihat dari signifikansi (p-value) untuk variabel independensi (X1) sebesar 0,697. Sedangkan variabel keahlian profesional (X2) dan pengalaman kerja (X3) secara statistik signifikan karena probabilitas signifikan 0,001 dan 0,023 jauh di bawah 0,05. Sehingga variabel independensi (X1) tidak berpengaruh terhadap penerapan pengendalian intern pada koperasi di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, sedangkan variabel keahlian profesional, dan pengalaman kerja berpengaruh secara statistik signifikan terhadap penerapan pengendalian intern pada koperasi di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada tiga variabel bebas, yaitu independensi, keahlian profesional, dan pengalaman kerja, juga pada variabel terikatnya yaitu penerapan pengendalian intern. Perbedaannya terletak pada adanya penambahan satu variabel bebas yaitu pelaksanaan pekerjaan pengawas. Perbedaan yang lain juga terletak pada responden penelitian. Responden dalam penelitian Murah Rijasa, I Putu adalah kepala-kepala bagian akuntansi pada koperasi di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, sedangkan dalam penelitian ini respondennya yaitu ketua koperasi, dan kepala bagian akuntansi.
38
3)
Mas Risna Dewi, A.A (2006) yang meneliti pengaruh independensi,
keahlian profesional, dan pengalaman kerja badan pengawas terhadap efektivitas penerapan struktur pengendalian intern pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar dengan pokok permasalahannya adalah : (1) Apakah independensi, keahlian profesional, dan pengalaman kerja badan pengawas secara parsial berpengaruh terhadap efektivitas penerapan struktur pengendalian intern pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar. (2) Apakah independensi, keahlian profesional, dan pengalaman kerja badan pengawas secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas penerapan struktur pengendalian intern pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar. Dari penelitian tersebut didapat bahwa independensi, keahlian profesional, dan pengalaman kerja badan pengawas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan struktur pengendalian intern pada lembaga perkreditan desa di kota denpasar. Hal ini terlihat dari hasil pengujian hipotesis secara simultan yang menunjukkan bahwa nilai F hitung (65,723) lebih besar dari F tabel (2,68) dengan tingkat signifikansi F hitung (0,000) lebih kecil dari α = 0,05. Selain itu, dari penelitian ini juga dapat diketahui bahwa independensi internal auditor secara parsial berpengaruh terhadap efektivitas penerapan struktur pengendalian intern pada lembaga perkreditan desa di Kota Denpasar, yang terlihat dari nilai t hitung (4,139) lebih besar dari t tabel (1,980) dengan tingkat signifikansi X1(independensi) = 0,000 lebih kecil dari α = 0,05.
39
Begitu pula dengan keahlian profesional internal auditor yang berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas penerapan struktur pengendalian intern pada lembaga perkreditan desa di Kota Denpasar, yang terlihat dari nilai t hitung (6,790) lebih besar dari t tabel (1,980) dengan tingkat signifikansi X2 (keahlian profesional) = 0,000 lebih kecil dari α = 0,05. Demikian juga dengan pengalaman kerja internal auditor yang berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas penerapan struktur pengendalian intern pada lembaga perkreditan desa di Kota Denpasar, yang terlihat dari nilai t hitung (3,847) lebih besar dari t tabel (1,980) dengan tingkat signifikansi X3 (pengalaman kerja) = 0,000 lebih kecil dari α = 0,05. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada tiga variabel bebas, yaitu independensi, keahlian profesional, dan pengalaman kerja. Persamaan yang lainnya yaitu pada variabel terikatnya yang menggunakan struktur pengendalian intern. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian, di mana lokasi yang dipilih adalah koperasi yang berada di Kota Denpasar. Perbedaan yang lain terletak pada adanya penambahan satu variabel bebas yaitu pelaksanaan pekerjaan pengawas. Perbedaan yang lain terletak juga pada penentuan responden, responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah ketua koperasi, dan kepala bagian akuntansi pada koperasi di Kota Denpasar. 2.3
Rumusan Hipotesis Hipotesis merupakan penegasan dari anggapan dasar yang bersifat sementara
yang harus diuji kebenarannya (Sugiyono, 2004:51). Berdasarkan teori yang ada, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
40
1) Independensi, keahlian profesional, pengalaman kerja, dan pelaksanaan pekerjaan pengawas secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerapan struktur pengendalian intern pada Koperasi di Kota Denpasar. 2) Independensi, keahlian profesional, pengalaman kerja, dan pelaksanaan pekerjaan pengawas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerapan struktur pengendalian intern pada Koperasi di Kota Denpasar.
41
