BAB II TINJAUAN PUSTAKA. sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis 2.1.1 Agency Theory Agency Theory menekankan pentingnya pemilik perusahaan (disebut principal) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut agents) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang efisien dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Para tenaga profesional tersebut bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan, sehingga dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai agents-nya pemilik perusahaan. Kenaikan laba perusahaan berbanding lurus dengan kenaikan keuntungan yang diperoleh agents selaku pihak yang menjalankan perusahaan tersebut. Sementara pemegang saham bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh agents. Namun, pada sisi lain pemisahan seperti ini memiliki segi negatifnya. Adanya keleluasaan agents untuk memaksimalkan laba perusahaan bisa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan agents sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Lebih

Universitas Sumatera Utara

lanjut, pemisahan ini dapat pula menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada. Banyak jalan untuk memahami GCG, namun jalan yang paling dekat adalah dengan memahami teori agensi (agency theory) terlebih dahulu. Teori agensi menjawab dengan memberikan gambaran hal-hal apa saja yang berpeluang akan terjadi baik antara agent (pengelola) dengan principal (pemilik perusahaan) maupun antara principal (pemilik perusahaan) dengan principal (pemberi pinjaman). Pengertian principal dalam agency theory adalah pihak-pihak yang menyerahkan sebagian atau seluruh wealth-nya untuk dikembangkan oleh pihak lain (agent). Hubungan antara principal dan agent dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (asymmetrical information) karena agent berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan principal. Dengan asumsi bahwa individuindividu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, agent dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai principal diasumsikan


hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Principal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang dimiliki. Agent menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi/bonus/insentif/remunerasi yang “memadai“ dan sebesar-besarnya atas kinerjanya. Principal menilai prestasi Agent berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Makin tinggi laba, harga saham dan makin besar deviden, makan agen dianggap berhasil atau berkinerja baik sehingga layak mendapat insentif yang tinggi. Sebaliknya agent pun memenuhi tuntutan principal agar mendapat kompensasi yang tinggi. Sehingga bila tidak ada pengawasan yang memadai maka sang agent dapat memainkan beberapa kondisi perusahaan agar seolaholah target tercapai. Maka terjadilah Creative Accounting yang menyalahi aturan, misalnya melakukan income smoothing (membagi keuntungan ke periode lain) agar setiap tahun kelihatan perusahaan meraih keuntungan, tetapi pada kenyataannya perusahaan merugi.


2.1.2 Good Corporate Governance (GCG)

2.1.2.1 Definisi Good Corporate Governance (GCG) Munculnya isu Good Corporate Governance adalah jawaban atas ketidakpuasan ilmuwan finance atas kinerja teori agensi dalam tatanan empiris karena saat ini bukan hanya pemegang saham dan pemberi pinjaman saja yang harus diperhatikan, melainkan berbagai pihak yang terkait dengan pengoperasian suatu perusahaan modern yang dinamakan stakeholders. Kata governance berasal dari bahasa Perancis gubernance yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi coporate governance. Menurut Sutojo dan Aldridge (2008) corporate governance diterjemahkan sebagai “tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan”. Istilah Good Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (turning point) yang sangat menentukan bagi praktik Good Corporate Governance di seluruh dunia.


Komite Cadbury mendefinisikan Good Corporate Governance (GCG) sebagai prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholder pada umumnya. Sementara Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan Good Corporate Governance (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Centre for European Policy Studies (CEPS), mempunyai formula lain, bahwa Good Corporate Governance merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (right), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Sebagai catatan, hak di sini adalah hak seluruh stakeholder, bukan terbatas kepada shareholder saja. Hak adalah berbagai kekuatan yang dimiliki stakeholder secara individual untuk mempengaruhi manajemen. Proses, maksudnya adalah mekanisme dari hak-hak tersebut. Adapun pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan stakeholder menerima informasi yang diperlukan seputar kegiatan perusahaan.


Dari Indonesia, Soekrisno Agoes (2006) mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Good Corporate Governance juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan penilaian kinerjanya. Sebenarnya, konsep GCG pada intinya adalah : Pertama, internal balance antara organ perusahaan pemegang saham, komisaris dan direksi dalam hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut. Kedua, external balance, yaitu pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan stakeholders lainnya. Internal balance lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip GCG sedangkan external balance lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi. Perusahaan, dalam hal ini yang berbentuk perseroan terbatas secara fungsional dituntut memberikan nilai tambah (value added), baik berbentuk financial return bagi para pemegang saham (shareholders) maupun social-welfare, yang sekurang-kurangnya value added bagi stakeholders.


Sistem Good Corporate Governance (GC) memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditor, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Bahkan suatu penelitian oleh McKinsey & Company memberikan indikasi bahwa manaajer dana di Asia akan membayar 26-30% lebih untuk saham-saham perusahaan dengan corporate governance yang baik ketimbang untuk saham-saham perusahaan dengan corporate governance-nya yang meragukan. Oleh karena itu, sistem tersebut harus juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan. Gede Raka, salah seorang panel ahli dari Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), menyatakan bahwa “dalam GCG tersirat secara implisit bahwa sebuah perusahaan bukanlah mesin pencetak keuntungan bagi pemiliknya, melainkan sebuah entitas untuk menciptakan

nilai

bagi

semua

pihak

yang

berkepentingan

(stakeholders)”. Selain itu, perusahaan bukanlah sekedar mesin yang mengubah input menjadi output, melainkan sebuah lembaga insani (human institution, sebuah masyarakat yang mempunyai nilai, cita-cita, jati diri, dan tanggung jawab sosial. Konsep GCG mencerminkan pentingnya sikap berbagi (sharing), peduli (caring) dan melestarikan.


2.1.2.2 Prinsip – prinsip Good Corporate Governance Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mengembangkan lima prinsip Corporate Governance :  Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (the rights of shareholders) Kerangka yang dibangun dalam Corporate Governance harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak yang dimaksud adalah hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan, hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan saham, hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi, hak untuk memperoleh pembagian laba (profit) perusahaan.

 Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (the equitable treatment of shareholders) Kerangka yang dibangun dalam Corporate Governance haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang


dalam (insider trading) dan transaksi dengan diri sendiri (self dealing). Selain itu, prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka ketika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan atau konflik kepentingan (conflict of interest).

 Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (the roll of stakeholders) Kerangka yang dibangun dalam Corporate Governance harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan serta kesinambungan usaha (going concern)

 Pengungkapan dan transparansi (disclosure and transparency) Kerangka yang dibangun dalam Corporate Governance harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk

setiap

permasalahan

berkaitan

dengan

perusahaan.

Pengungkapan tersebut mencakup informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga


diharuskan untuk meminta auditor eksternal (kantor akuntan publik) melakukan audit yang bersifat independenatas laporan keuangan.

 Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi (the responsibilities of the board) Kerangka yang dibangun dalam Corporate Governance harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif

terhadap

manajemen

oleh

dewan

komisaris

dan

pertanggungjawaban dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang kewenangan

saham. serta

Prinsip

ini

juga

memuat

kewajiban-kewajiban

kewenangan-

profesional

dewan

komisaris kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, Prinsip-prinsip GCG sesuai Pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan GCG adalah sebagai berikut : 

Transparansi (transparency) Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.


 Pengungkapan (disclosure) Penyajian informasi kepada para pemangku kepentingan, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan risiko usaha perusahaan.  Kemandirian (independence) Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.  Akuntabilitas (accountability) Kejelasan manajemen

fungsi,

pelaksanaan,

perusahaan

serta

sehingga

pertanggungjawaban

pengelolaan

perusahaan

terlaksana secara efektif dan ekonomis.  Pertanggungjawaban (responsibility) Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.  Kewajaran (fairness) Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


2.1.2.3 Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance Adapun tujuan dari GCG diperlukan dalam rangka: 1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan

yang

didasarkan

pada

asas

transparansi,

akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran. 2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan menadirian masingmasing organ perusahaan, yaitu Dewan Komosaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota

Direksi

agar

dalam

membuat

keputusan

dan

menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuahn terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. 5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun inetrnasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.


Menurut Forum of Corporate Governance in Indonesia (FCGI), manfaat dilaksanakannya GCG antara lain : a.

meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.

b.

mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan Corporate Value.

c.

mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.3 Dewan Direksi Menurut Pasal 1 dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Menurut Hardijan Rusli (1997), direksi merupakan “dewan direktur (Board of Directors) yang dapat merupakan satu orang direktur atau terdiri dari beberapa anggota direksi, yaitu satu orang sebagai Presiden Direktur atau


Direktur Utama dan satu atau beberapa wakil Presiden Direktur serta satu atau beberapa Direktur”. Direksi dalam menjalankan perseroan memiliki tugas-tugas, yaitu : 1.

Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas perseroan.

2.

Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturanperaturan

perundang-undangan

yang

berlaku,

anggaran

dasar,

keputusan RUPS serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh perseroan. 3.

Direksi dalam memimpin dan mengurus perseroan semata-mata hanya untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan.

4.

Direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan perseroan secara amanah dan transparan. Untuk itu direksi mengembangkan sistem pengendalian dan sistem manajemen risiko secara struktural dan komprehensif.

5.

Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi.


2.1.4 Dewan Komisaris Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Secara umum UUPT menentukan bahwa dalam sebuah perseroan minimal memiliki 1 orang anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan Pasal 108 ayat 3: "Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih". Dewan komisaris merupakan organ yang berperan penting dalam pengimplementasian good corporate governance di suatu perusahaan. Karena tugas Utama Komisaris adalah wajib melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan

perusahaan

dan

sesuai

dengan

maksud

dan

tujuan

perusahaan.Fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Komisaris namun keputusan pemberian nasihat dilakukan atas nama Komisaris secara Kolektif (sebagai Board). Fungsi pengawasan adalah proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Komisaris wajib berkomitmen tinggi untuk menyediakan waktu dan melaksanakan seluruh tugas komisaris secara bertanggungjawab. Pelaksanaan tugas tersebut diantaranya adalah :  Pelaksanaan rapat secara berkala satu bulan sekali  Pemberian nasihat, tanggapan dan/atau persetujuan secara tepat waktu dan berdasarkan pertimbangan yang memadai


 Pemberdayaan komite-komite yang dimiliki Komisaris. Contohnya Komite Audit, Komite Nominasi dll  Mendorong terlaksananya implementasi good corporate governance

2.1.5 Komisaris Independen Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan dewan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen diangkat karena pengalamannya dianggap berguna bagi organisasi tersebut. Mereka bisa mengawasi dewan komisaris dan mengawasi bagaimana dewan direksi menjalankan perusahaan tersebut. Komisaris independen biasanya berguna dalam melerai sengketa antara dewan direksi, atau antara pemegang saham dan dewan komisaris. Komisaris independen dianggap berguna karena mereka bisa bersikap objektif dan memiliki resiko kecil dalam conflict of interest. Di sisi lain, komisaris independen mungkin kekurangan pengalaman dalam menangani masalah spesifik yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam UUPT, Komisaris Independen diatur dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan : (1)

Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.


(2)

Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

2.1.6 Komite Audit Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai berikut :

Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 pasal 121, maka dalam menunjang Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, maka Dewan Komisaris berhak membentuk komite-komite yang salah satu atau lebih anggotanya merupakan anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasannya melalui komite-komite dengan tujuan untuk mencapai efisiensi waktu dan memanfaatkan keahlian individual dari anggota Dewan. Menurut Surat Edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. SE008/BEJ/12-2001 Tanggal 27 Desember 2001 bahwa jumlah komite audit


sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang, termasuk ketua komite audit. Dan anggota komite audit yang berasal dari komisaris maksimum hanya 1 orang. Komite Audit membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasan diantaranya dengan mengkaji hal-hal sebagai berikut:  Laporan keuangan Perseroan dan informasi keuangan lainnya;  Kepatuhan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku;  Efektivitas dari aktivitas pengendalian internal; dan  Kemampuan Perseroan dalam mengelola risiko dan menangani keluhan pelanggan; Komite Audit juga memantau kinerja Perseroan secara keseluruhan. Komite Audit secara berkala melaporkan hasil kajiannya kepada Dewan Komisaris.

2.1.7 Kinerja Perusahaan Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha untuk memenuhi kepentingan para anggotanya. Keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan merupakan prestasi manajemen. Penilaian prestasi atau kinerja suatu perusahaan diukur karena dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan baik pihak internal maupun eksternal.


Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para pemegang saham dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Menurut Helfert (1997), kinerja perusahaan adalah “hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen”. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kinerja merupakan indikator dari baik buruknya keputusan manajemen dalam pengambilan keputusan. Manajemen dapat berinteraksi dengan lingkungan internal maupun eksternal melalui informasi. Informasi dirangkum dalam laporan keuangan perusahaan. Pengertian lain tentang kinerja menurut Stoner et al. (1996) yaitu kinerja adalah “ukuran seberapa efisien dan efektif sebuah organisasi atau seorang manajer untuk mencapai tujuan yang memadai”. Adapun pengertian efektif dan efisien menurut Stoner et al (1996) adalah “efisien adalah kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi berarti melakukan dengan tepat,


sedangkan efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai berarti melakukan hal yang tepat.” Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja (Performance) perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Adapun manfaat dari penilaian kinerja perusahaan adalah sebagai berikut: a. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. b. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. c. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang. d. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya. e. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.


Tujuan penilaian kinerja perusahaan menurut Munawir (2000) adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih. b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. c. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.


2.1.8 Return On Asset (ROA) Rasio finansial atau Rasio Keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan (neraca, laporan laba/rugi, laporan aliran kas). Salah satu rasio keuangan adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Rasio ini antara lain adalah GPM (Gross Profit Margin), OPM (Operating Profit Margin), NPM (Net Profit Margin), ROA (Return to Total Asset), ROE (Return On Equity). Return on assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Return on assets merupakan perbandingan antara laba bersih (net income) dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Return on assets (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila return on assets yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan.


Pengembalian atas total aktiva merupakan ukuran efisiensi operasi yang relevan. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (pendanaan) yang diberikan pada perusahaan. Ukuran ini tidak membedakan pengembalian berdasarkan sumber pendanaan.

Keunggulan ROA (Return On Asset) a. ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini. b. ROA mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai absolut. c. ROA merupakan rasio yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha.


2.2

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

No. Nama Peneliti 1.

Anthony KyereborahColeman

Judul

Variabel Penelitian

Hasil Penelitian

Corporate Governance and Firm Performance in Africa : A Dynamic Panel Data Analysis

Variabel independen : Jumlah dewan direksi, Jumlah dewan komisaris, Intensitas kegiatan dewan, Dualitas CEO, Komite Audit, Kepemilikan Perusahaan

Intensitas Kegiatan Dewan, Dualitas CEO memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Jumlah Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sementara kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kinerja perusahaan, perbedaan ini bergantung kepada accounting based atau market based. Variabel CGPI yang digunakan sebagai ukuran corporate governance mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROI sebagai ukuran kinerja perusahaan.

Variabel Dependen : Return On Assets, Tobin’s Q

2.

Devien Aprianto (2013)

Analisis Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan dan Risiko Perusahaan

Variabel independen : Skor Corporate Governance Perception Index (CGPI) Variabel dependen : Return on Investment (ROI)


3.

Norma Ferdiana (2012)

4.

R. Rosiyana dan Tia Tarnia (2011)

5.

Ridha (2012)

6.

Yolanda (2012)

Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan di BEI

Variabel independen : Skor Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai variabel moderasi Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Property and Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2010 Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Variabel independen : Kinerja keuangan

Variabel dependen : Leverage Ratio, Liquidity Ratio, Asset Management Ratio, Profitability Ratio, Market-Value Ratio

Variabel dependen : Nilai perusahaan Variabel moderasi : Good Corporate Governance Variabel independen : Dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi, komite audit Variabel dependen : Kinerja perusahaan Variabel independen : Ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen Variabel dependen : Kinerja Perusahaan (ROA)

Variabel CGPI yang digunakan sebagai ukuran corporate governance mempunyai pengaruh terhadap Liquidity Ratio sebagai salah satu ukuran kinerja perusahaan. Tetapi variabel CGPI tidak berpengaruh terhadap keempat rasio keuangan yang lain. Good Corporate Governance mempengaruhi hubungan kinerja keuangan (ROA) terhadap nilai perusahaan. Seluruh variabel independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan baik secara parsial maupun secara simultan. Ukuran dewan direksi dan juga ukuran dewan komisaris menunjukan hubungan yang positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja perbankan. Tetapi ukuran dewan komisaris independen menunjukan


7.

Mauliza (2013)

8.

Isian (2010)

9.

Sonya Korint (2010)

Analisis Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Property and Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Variabel independen : Dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi, komite audit

Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Perusahaan Real Estate dan Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Terdaftar Pada The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG)

Variabel independen : Kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris, komite audit

Variabel dependen : Kinerja perusahaan

Variabel dependen : Manajemen laba, kinerja perusahaan Variabel independen : Variabel skor penerapan GCG Variabel dependen : Kinerja keuangan perusahaan (EVA)

hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja perbankan. Good corporate governance (dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi dan komite audit) tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan baik secara parsial maupun secara serempak. Kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris dan komite audit bukan indikator yang berpengaruh besar terhadap penentuan besarnya manajemen laba dan kinerja perusahaan. GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. EVA tidak dapat dijelaskan oleh penerapan GCG.


2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Variabel Independen

Variabel Dependen

Good Corporate Governance:

Dewan Direksi (X1) Dewan Komisaris (X2)

H1 H2

Komisaris Independen (X3)

H3

Komite Audit (X4)

H4

Kinerja Perusahaan (ROA)

H5

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, ditentukan bahwa variabel Good Corporate Governance diproksikan ke dalam dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit. Dan variabel dependen yang memproksikan kinerja perusahaan adalah Rasio Return On Asset (ROA). Bodroastuti (2009) menyatakan bahwa “dewan direksi dalam suatu perusahaan

akan

menentukan

kebijakan

yang

akan

diambil

baik jangka pendek maupun jangka panjang”. Dewan direksi bertanggung jawab


penuh atas pengurusan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan amanah pemegang saham sekaligus merancang kegiatan perusahaan agar berjalan secara efektif dan efisien. Jumlah dewan direksi secara logis akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan keputusan yang menyangkut operasional perusahaan. Oleh sebab itu, jelas bahwa ukuran dewan direksi merupakan salah satu mekanisme Corporate Governance yang sangat penting dalam menentukan kinerja perusahaan. Menurut Egon Zehnder (2000), dewan komisaris merupakan “inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas”. Yermack (1996), Sundgren dan Wells (1998), dan Jensen (1993) menyatakan bahwa “semakin banyak personil yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruk kinerja yang dimiliki perusahaan”. Lipton dan Lorsch (1992) dalam Beiner, Drobetz, Schmid dan Zimmermann (2003) menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris merupakan bagian dari mekanisme Corporate Governance. Karena dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik, masukan atau opsi yang akan didapat direksi akan jauh lebih banyak. Beragam hasil penelitian membuat peneliti ingin meneliti variabel ini dan pengaruhnya terhadap Good Corporate Governance. Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa “komisaris independen bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi di antara manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen”. Komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris setiap perusahaan


diharapkan dapat bertindak independen dan kritis, baik antara dewan komisaris, maupun terhadap direksi. Independen bukan hanya sekedar penghapus kesalahan dewan direksi, namun juga aktif mempertimbangkan, mengkritisi, memberikan arahan kepada strategi direksi sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Haniffa dan Cooke (2002) menyatakan bahwa “apabila jumlah komisaris independen (proporsinya dalam dewan komisaris) semakin besar atau dominan hal ini dapat memberikan power kepada dewan komisaris untuk menekan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan”. Menurut Anderson et al. (2004), “komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan memberikan perlindungan dan kontrol yang lebih baik terhadap proses akuntansi dan keuangan dan pada akhirnya akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan”. Komite audit merupakan organ pendukung dewan komisaris yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Peranan komite audit yang berjalan secara baik dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dan membuat citra perusahaan baik di mata para investor sehingga meningkatkan kepercayaan investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan.


2.4

Hipotesis Penelitian Menurut Erlina (2011), hipotesis adalah “proporsi yang dirumuskan

dengan maksud untuk diuji secara empiris dan penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi”. Berdasarkan uraian teoritis dan kerangka konseptual, maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H1 :

Dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

H2 :

Dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

H3 :

Komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

H4 :

Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

H5 :

Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan

Komite Audit (Good Corporate Governance) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja perusahaan


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan

Recommend Documents