BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Pengertian program Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu

kegiatan. Di dalam program di muat berbgai aspek, disebutkan dalam P5D (IV:43) bahwa di dalam setiap program dijelaska mengenai: a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan e. Stategi pelaksanaan Melalui program, maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasianalkan.Program pada dasarnya merupakan kumpulan proyek-proyek yang bertujuan untuk mencapai keseluruhan sasaran kebijaksanaan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan Cheema (1981 : 8) . A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrate various action and activities for achieving overral policy objectives” ( Suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

21 Universitas Sumatera Utara

harmonis dan secara integraft untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. Menurut Charles O. Jones (1991 : 296) pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu : a. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan ataupun sebagai pelaku program b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang bisa juga didentifikasi melalui anggaran. c. Program memilki identitas tersendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik Program terbaik di dunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni : sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi sulosi terbaik (Drs. Sudirman, M.SP). 2.2.

Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaaan Masyarakat merupakan upaya mempersiapakan masyarakat

seiiring

dengan

upaya

memperkuat

kelembagaanmasyarakat,

agar

mampu


mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan. Menurut Hikmat (2001: 3 ) konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan denggan konsep mandiri , prtisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pemberdayaan masyarakt adalah upaya meningkatkan harkat dan martabatlapisan masyarakat yang sekarang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan ketidak berdayaan.

2.3.

Sosial Ekonomi Masyarakat Kondidi social ekonomi adalh suatu keadaan atau kedudukan yang diatur

secara social dan menetapkan seseorang dlam posisi tertentu dalam struktur social masyarakat. Tingkat social merupakan factor non ekonomis seperti budaya, pendidikan , kesehatan, umur, dan jenis kelamin. Sedangkan tingkat ekonomi seperti pendapatan, jenis pekerjaan, pendidikan, dan investasi. Soaial ekonomi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain dalam sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pemenuhan kebutuhan yang dimaksud berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan.

2.4.

Kemiskinan Secara harfiah kemiskinan berasal dari asal kata miskin yang mempunyai arti

tidak berharta benda, dalam pengertian yang lebih luas kemiskinan dapat


dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan untuk menimbulkan permasalah lain. Kemiskinan sebagai suatu kondisi fisik sosial dengan sikap mental yang berlanngsung cukup lama sehingga membentuk budaya miskin, dimana pola hidup tersebut membentuk sikap/perilaku yang lama-kelamaan membentuk nilai-nilai khusus tentang masalah kemiskinan. Ilmuwan sosial mengaitkan konsep kemiskinan dengan konsep kelas, stratifikasi sosial, struktur sosial dan bentuk-bentuk definisi sosial lainnya (Soetomo ; 117). Hal yang juga dijumpai dalam pengukuran kemiskinan , konsep tentang taraf hidup atau “lefel of living” misalnya tidak cukup hanya melihat tingkat pendapatan, akan tetapi juga perlu melihat tingkat pendidikan, kesehatan, perumahan dan kondisi sosial yang lain. Indikator dominant dari kemiskinan juga dapat dilihat dari aspek non ekonomis sebagai indikator yang dominant. Pembangunan ini dikehendaki agar pembangunan dilihat dari aspek manusianya (improvement of human life) dengan demikian pembangunan seharusnya diperuntukkan bagi semua pihak dan semua lapisan masyarakat, serta paling tidak mengandung tujuan: 1. Memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan penopang hidup warga masyarakat. 2. Memperbaiki kondisi sosial kehidupan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan harga diri.


3. Adanya kebebasan termasuk didalamnya kebebasan dari penindasan, ketidakadilan, kesengsaran serta kemelaratan (Goulet, dalam Soetomo. 1995 ; 118) . Boedi Somedi menyatakan untuk memberi pemahaman konseptual terdapat 2 pengertian kemiskinan: 1. Secara

kualitatif

yaitu

kemiskinan

merupakan

suatu

kondisi

yangdidalamnya hidup manusia yang tidak bermartabat atau hidup manusia yang tidak layak sebagai manusia. 2. Secara kuantitatif yaitu kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana hidup manusia serba kekurangan atau dengan bahasa lazim disebut tidak berharta benda (Mardimin, 1996 ; 20). Di dalam membicarakan masalah kemiskinan kita akan menemukan beberapa istilah kategoritatif kemiskinan seperti: 1. Kemiskinan absolut yaitu seseorang yang dikatakan miskin apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya untuk memelihara fisiknya dan untuk dapat bekerja . 2. Kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang muncul jika kondisi seseorang atau sekelompok orang dibandingkan dengan kondisi orang atau sekelompok orang lain.


3. Kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang timbul akibat adanya suatu kekuatan yang berada diluar seseorang atau sekelompk orang yang membelengu, yang memaksa seseorang atau sekelompok orang tersebut agar tetap menjadi miskin. 4. Kemiskinan situasional yaitu kemisinan yang terjadi jika seseorang atau sekelompok orang tinggal didaerah yang tidak menguntungkan misalnya daerah yang tanahnya tidak subur, oleh karenanya menjadi miskin. 5. Kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang dikarenakan budaya atau kultur masyarakat setempat yang menghhendaki tetap miskin Dari pengalaman yang luas melalui keterlibatannya dalam program pembangunan desa dibeberapa negara Asia dan Afrika, Chamber megemukakan dimensi yang lebih luas berkaitan dengan masalah kemiskinan didaerah pedesaan. Berbagai dimensi dikatakan saling berkaitan satu sama lain dalam posisi memperkokoh kondisi kemiskinan itu sendiri. Oleh sebab itu dia mengatakannya dengan perangkap kemiskinan yang esiensinya tidak berbeda dengan lingkaran kemiskinan. Faktor-faktor yang membentuk jaringan yaitu perangkap kemiskinan tersebut

adalah

kemiskinan,

kelemahan

fisik,

isolasi,

kerentanan

dan

ketidakberdayaan, diantara kelima faktor tadi, kemiskinan ditunjuk sebagai faktor yang sangat menentukan (Soetomo, 1995 : 121). Pelajaran yang dapat dipetik dari tulisan Chamber tersebut adalah bahwa pemahaman dan penanganan masalah kemiskinan tidak bisa tidak melibatkan banyak aspek terutama ekonomis, sosiologis,


psikologis, dan politis. Untuk memahami kemiskinan lebih lanjut perlu diketahui dan ditelusuri latarbelakangnya , dengan mengetahui latar belakang kemiskinan akan lebih mudah diidentifikasi sifat, keluasan, dan kedalaman masalah. Banyak pakar pembangunan yang membuat pengertian dan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan salah satunya adalah Oskar Lewis menyatakan latar belakang kemiskinan adalah buta huruf, pendidikan rendah, hidup berkekurangan, tempat tinggal menyedihkan, kemiskinan turun menurun (structural), sistem perekonomian yang berorientasi pada keuntungan bukan prientasi prestasi dan hadirnya kelas dominant, sementara itu Badan Pusat Statistik ( BPS ) memberikan definisi kemiskinan, seseorang/keluarga dikatakan miskin apabila memiliki kategori sebagai berikut: 1. Luas bangunan kurang dari 8m2 per ubin atau semen 2. Jenis lantai hunian bukan berasal dari keramik, teraso, tegel, ubin atau semen. 3. Tidak memiliki fasillitas jamban /wc 4. Komsumsi lauk pauk tidak bervariasi 5. Tidak mampu membeli pakaian minimal 1 set pertahun untuk setiap anggota keluarga 6. Tidak memiliki aste rumah tangga seperti lemari


2.5.

Program Sinergi Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Program pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran yang

dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat yang bernama Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Program itu adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Komunitas (PROSPEK) merupakan program pemberdayaan ekonomi usaha kecil melalui kelompok. Masyarakat yang menjadi sasaran dalam program ini adalah kelompok petani, peternak, pengrajin, pedagang kecil, tukang ojek dan nelayan. Masyarakat dihimpun dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan rutin. PKPU mendorong Lahirnya pengusaha – pengusaha mikro, terutama angkatan kerja produktif. Melalui Program – program pelatihan, pembentukan kelompok dan pembuatan konsep jaringan bersama, maupun modal usaha.

2.6.

Kesejahteraan Sosial 2.6.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial Secara harfiah kesejahteran sosial mengandung makna yang luas dan

mencakup dan mencakup berbagai segi pandangan atau ukuran-ukuran tertentu tentang suatu hal yang menjadi cirri utama dari pengertian tersebut. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera, berawalan kata ke dan berakhiran an. Sejahtera berarti aman sentosa, sedangkan kesejahteraan berarti suatu keadaan sejahtera, aman, keselamatan, ketemteraman dan kemakmuran. Sosial berasal dari bahasa latin yaitu


“socius” yang mempunyai arti kawan atau teman, manusia adalah mahluk sosial, ini dikarenakan di dalam kehidupannya manusia tidak bisa hidup sendirian, selalu mempunyai teman dan kawan, dan membina hubungan tersebut sehingga sedemikian harmonis. Menurut DR. J. A Ponsioen, dikutip dari T. Sumarnonugroho 1982), dikutip dari Rani Simarmata “seminar proposal 2004” istilah sosial memiliki arti yang berbeda-beda yaitu: 1. Sosial diartikan sebagai suatu indikasi dari pada kehidupan bersama makhluk manusia, misalnya dalam kebersamaan ras, berfikir, bertindak, dan dalam hubungan antar manusia. 2. Istilah sosial pada abad ke 19 mempunyai konotasi yang berbeda, lebih sentimental dan karena itu mmenjadi agak kabur seperti istilah yang agak serupa yang dikaiitkan dengan persoalan kemiskinan dan keterlantaran irang . Meskipun demikian dari konotasi ini kemudian berkembang dalam segala arah yang bersangkut paut dengan pembaharuan masyarakat yang bertujuan menanggulangi kemiskinan dan keterlantaran. Pengertian kata sosial selanjutnya mungkin dilandasi oleh kenyataan bahwa kesemuanya bersangkutan “orang dalam masyarakat”, yang kesemuanya menekankan bahwa manusia adalah mahluk sosial dan tidak melulu mahluk ekonomi atau lainnya. Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik.


Beberapa definisi yang mendukung pengertian ini antara lain dikemukakan oleh Gertrude Wilson, Walter Fridlander, Elizabeth Wickenden, atau pun hasil dari prakomfrensi kelompok kerja konfrensi internasional bidang kesejahteraan sosial XV (XVth International conference on social welfare). 1. Gertrude Wilson “Social Welfare is an organized concern of all people for all people” (Kesejahteraan Sosial adalah perhatian yang terorganisir daari semua orang untuk semua orang) 2. Walter Fridlander. “Social Wellfare is organized system of social service’s and institutions, designed to aid individuals and group to attain satisfying atandarts of life ana health” (Kesejahteran Sosial adalah sistem yang terorganisasi dari institusi dan pelayanan sosial, yang dirancang untuk membant indiidu atau pun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan). 3. Elizabeth Wickenden “Social Welfare includes those laws, programs, benefits, and services, which assure of strengthen provivions for meeting social needs recognized to the well-being of the population and the better fungtionig of the social order” (Kesejahteraan sosial termasuk didalamnya adalah peraturan perundang-


undangan, program, tunjangan dan pelayanan yang menjamin atau memperkuat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang berdasarkan dari masyarkat serta menjaga ketemteraman dalam masyarakat) 4. Pre-conference Working Commite For the XV International Conference of Social Welfare. “Social welfare is all the organized social arrangement which have as their direct and primary objective the well-being of people on social context. It includes the broad range of policies and services which are concernedwith various aspects of people live their income, security, health, housing, education, recreation, cultural, traditions, etc”. (Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya, Didalamnya tercakup pula kebijakan dan pelayanan yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, keamanan, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi teradisi, budaya dan sebagainya). Dari ke empat definisi diatas, dapat diambil kesimpulan pengertian bahwa kesejahteraan sosial merupakan berbagai upaya yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik itu di bidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi, ataupun kehidupan spiritual. Kesejahteraan sebagai suatu kondisi (keadaan dapat dilihat dari rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1947, tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahtraan sosial pasal 2 ayat1:


“Kesejahteraan Sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenhuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi, diri keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak dan asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila”. Rumusan di atas menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi (keadaan), sedangkan pengertian kesejahteraan sosial yang lain adalah kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu, ilmu kesejahteraan sosial masih merupakan salah satu ilmu yang baru dimana perkembangannya baru dimulai pada aal abad ke 20 ini dan salah satu ciri dari ilmu kesejahteraan sosial adalah upaya pengembangan metodologi (termasuk didalamnya aspek strategis dan teknik) utuk menangani berbagai macam masalah sosial, baik di tingkat individu, kelompok, maupun masyarakat (baik lokal, regional, ataupun internasional).

2.6.2. Usaha kesejahteraan Sosial. Perhatian masyarakat atas taraf kehidupan yang lebih baik dari warganya diwujudkan dengan penyediaan berbagai bentuk usaha kesejahteraan sosial yang konkret. Usaha kesejahteraan sosial mengacu pada program, pelayanan, dan berbagai kegiatan yang secara konkret (nyata) berusaha menjawab semua kebutuhan ataupun


masalah yang dihadapi oleh anggota masyarakat. Usaha kesejahteraan sosial itu sendiri dapat diarahkan kepada individu, keluarga, kelompok ataupun komunitaa yang menyangkut kesejahteraan sosial warga masyarakat. Oleh karena itu dua terminologi ini sulit untuk dipisahkan antara satu dengan yang lainnya (inseperable) dan sering kali digunakan secara tukar-menukar (interchangeably) Berdasarkan terminologi tersebut terlihat bahwa usaha kessejahteraan sosial seharusnya merpakan upaya yang konkret (nyata) baik yang bersifat langsung (direct service) ataupun tidak langsung (indirect service) , sehingga apa yang dilakukan dapat dirasakan sebagai upaya yang benar-benar ditujukan untuk menngani masalah ataupun kebutuhan yang dihadapi oleh warga masyarakat, dan bukan sekedar program pelayanan ataupun kegiatan yang lebih dititik beratkan kepada upaya menghidupi organisasi sendiri ataupun menjadikan sebagai “panggung” untuk sekedar mengekspresikan penampilan diri dalam suatu lembaga. Usaha kesejahteraan sosial dibutuhkan karena pada berbagai negara terdapat warga masyarakat yang mempunyai kebutuhan dan masalah yang di luar kemampuan mereka untuk mengaatasinya. Hal ini tentunya ditunjang dengan perkembangan di dunia, bahwa kesejahteraan sosial dan juga usaha kesejahteraan sosial telah diterima dan diakui masyarakat industri modern sebagai salah satu fungsi guna membantu masyarakat dalam mengatasi masalah mereka. Banyak masalah yang dihadapi warga masyarakat dewasa ini, bila dielusuri terkait dengan perubahan sosial yang terjadi secara cepat (termasuk didalamnya adalah efek dari urbanisasi dan industrialisasi).


Berbagai alasan maupun motivasi yang melandasi penyediaan berbagai usaha kesejahteraan sosial, tetapi secara umum menurt Thelma Lee Mendoza, ada tiga tujuan utama yang terkait dengan kesejahteraan sosial (yang pada umumnya berhubungan dengan upaya memperoleh sumberdaya yang sangat terbatas) yaitu: 1. Tujuan yang bersifat kemanusiaan dan keadilan sosial (humanitarian and social justice goals) Tujuan kesejahteraan sosial ini berakar dari gagasan ideal demokratik mengenai keadilan sosial, dan hal ini berasal dari keyakinan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Meskipun potensi tersebut kadang kala tertutup karena adanya hambatan fisik, sosial, ekonomi, psikis, dan berbagai faktor lainnya yang menghambat dirinya untuk mengenali potensi yang ia miliki. Berdasarkan tujuan ini, usaha kesejahteraan sosial banyak diarahkan kepada upaya pengidentifikasian kelompok yang paling tidak mendapat perhatian, kelompok yang paling mempunyai ketergantungan, kelompok yang paling ditelantarkan, ataupun kelompok yang tidak mampu menolong dirinya sendiri, dan menjadikan mereka kelompok sasaran dalam kaitan dengan upaya menjembatani sumber daya yang langka. 2. Tujuan yang terkait dengan pengendalian sosial (Social Control Goals) Tujuan ini berdasarkan pemahaman bahwa kelompok yang tidak diuntungkan, kekurangan, ataupun tidak terpenuhi kebutuhannya dapat melakukan “serangan” (baik secara individu ataupun kelompok) terhadap masyarakat (terutama yang sudah mapan). Oleh karena itu masyarakat tersebut harus berupaya untuk “mengamankan” 34 Universitas Sumatera Utara

diri dari sesuatu yang dapat mengancam kehidupan, kepemilikan ataupun stabilitas politik yang sudah berjalan, “Ancaman” seperti ini biasanya dimunculkan oleh kelompok yang kurang mempunyai kesempatan atau sumber daya untuk mendapatkan taraf hidup yang memadai. 3.

Tujuan yang Terkait Pembangunan Ekonomi (Economic Development Goals)

Tujuan pembangunan ekonomi memperioritaskan kepada program-program yang dirancang untuk meningkatkan produksi barang dan pelayanan yang dapat diberikan, ataupun berbagai sumber daya lain yang dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan ekonomi. Beberapa contoh dari usaha kesejahteraan sosial yang searah dengan tujuan pembangunan ekonomi adalah : a) Beberapa tipe usaha kesejahteraan sosial yang secara langsung memberikan sumbangan terhadap peningkatan produktivitas individu, kelompok ataupun masyarakat, seperti usaha kesejahteraan sosial yang memberikan pelaanan konseling pada generasi muda yang bekerja di bidang industri agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan bidang kerjanya. Usaha kesejahteraan sosial yang memfokukan pada penyediaan fasilitas dan pelayanan kesejahteraan pekerja, usaha kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan rehablitasi pekerja yang menderita cacat, pelatihan para pengangguran dan sebagainya. b) Jenis usaha kesejahtraan sosial yang berupaya untuk mencegah atau meminimalisir hambatan (beban) yang dapat dihadapi oleh para 35 Universitas Sumatera Utara

pekerja yang masih produktif. Misalnya saja hambatan yang dapat ditimbulkan oleh anak-anak mereka yang masih kecil, anak-anak yang menderita cacat ataupun kelainan, orang tua yang sudah lanjut usia, dan sebagainya. Lembaga yang menjalankan usaha kesejahteraan sosial seperti ini antara lain tempat penitipan anak, panti lanjut usia, klinik kesehatan, ataupun panti rehabilitasi. c) Jenis usaha kesejahteraan sosial yang memfokuskan pada pencegahan dampak negatif urbanisasi dan industrialisasi pada kehiidupan keluarga dan masyarakat, atau membantu mereka agar dapat mengidentifikasikan dan mengembangkan “pemimpin” dari suatu komunitas lokal. Misalnya saja, usaha kesejahteraan sosial yang bergerak dibidang pelayanan pendidikan kehidupan keluarga (family life education services), program pelatihan kepemimpinan ataupun berbagai jenis pelayanan yang digunakan untuk pelayanan komunitas. Dalam kaitan dengan bidang kesejahteraan sosial, ada beberapa karakteristik usaha kesejahteraan sosial masa kini, yaitu : 1. Menanggapi kebutuhan manusia 2. Usaha kesejahteraan sosial yang diorgansir guna menangapi kompleksitas masyarakat perkotaan yang modern. 3. Kesejahteraan

sosial

mengarah

kespesalisasi,

sehingga

lembaga

kesejahteraan sosialnya juga lebih menjadi tersepesialisasi.


4. Usaha sosial menjadi sangat luas. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Indonesia yang bertanggung jawab adalah Departemen Sosial, secara asasi dan fundamental, Departemen Sosial memberikan patokan dan memberi arah dalam penyusunan dan pelaksanaan programprogram pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Sebagai patokan dan pemberi arah, disusun pula dasar pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dalam pelaksanaannya menganut perinsip melanjutkan , menigkatkan, mengembangkan, memperbaiki serta memperbaharui segala hasil pembangunan bidang kesejaheraan sosial.

2.7.

Definisi Konsep Konsep adalah abstraksi yang dibentuk untuk menggenarilisasikan hal-hal

yang bersifat khusus. Singarimbun menyatakan bahwa kerangka konsep merupakan definisi untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial ataupun alami (singarimbun 1989 : 24). Konsep penelitian ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kekacauan atau kesalahpahaman yang dapat mengaburkan tujuan penelitian . Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 1. Program Program unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. 2. PROSPEK


Program Sinergi Pemberdayaan Ekonomi Komunitas (PROSPEK ) Oleh Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat ( P K P U ) Sumatera Utara 3. Sosial Ekonomi Tingkat perubahan kemajuan atau peningkatan hasil pendapatan masyarakat yang ikut tergabung dalam Program Sinergi Pemberdayaan Ekonomi Komunitas PKPU.

2.8.

Definisi Operasional Definisi operasional adalah unsur penelitian yang menunjukkan indikator-

indikator suatu gejala sehingga memudahkan pengukurannya (Amirin, 2000 : 63). Program Sinergi Pemberdayaan Ekonomi Komunitas ( PROSPEK ) yaitu serangkaian kegiatan/program yang telah dijalankan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator-indikator sebagai berikut: A. Kesesuaian pelaksanaan program PROSPEK, meliputi: 1. Pemenuhan Kebutuhan Pendanaan Usaha ataupun Sosial Dasar 2. Pelatihan dan Pembinaan bagi anggota kelompok diukur dengan a. Tinggkat pemahaman anggota kelompok b. intensitas pelaksanaan pelatihan c. Fasilitas yang diberikan B. Pengembangan Usaha dengan Pendampingan adalah tujuan dari PKPU agar masyarakat yang mandiri dapat terwujud, diukur dengan : a) Pendampingan dan pengawasan yang dilakukan PKPU b) Tingkat kemandirian anggota kelompok 38 Universitas Sumatera Utara

c) pengembangan

usaha

kelompok

binaan

sesudah

mendapatkan

pendampingan C. Sosial ekonomi Anggota KSM, diukur dengan: a) pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga b) pendidikan keluarga c) kesehatan Keluarga

2.9.

Kerangka Pemikiran Pendekatan PROSPEK dilandasi oleh kesadaran bahwa akar masalah kemiskinan

dan kekurang berhasilan dalam pembangunan adalah akibat kondisi masyarakat yang belum berdaya. Ketidak berdayaan tercermin dalam sikap masa bodoh, tidak perduli, tidak percaya diri, mengandalkan belas kasihan untuk mengatasi masalahnya, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai kemaanusiaan dan prinsipprinsip kemasyarakatan serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemahaman

terhadap akar penyebab masalah kemiskinan tersebut memang

sangat disadari sangatlah penting, karena program-program yang selama ini dilakukan pemerintah seperti BLT, IDT, dinilai belum mengenai akar permasalahan kemiskinan, hal ini menyadarkan kita bahwa penangglangan kemisikinan yang bersifat parsial, sektoral, dan charity, mengakibatkan salah sasaran, menciptakan benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan modal sosial masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan, dll). Melemahnya modal sosial pada gilirannya mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari 39 Universitas Sumatera Utara

semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara mandiri, bersama dan berkelanjutan, namun pendekatan yang hsnya bertumpu pada masyarakat melalui proses pembelajaran saja ternyata tidak cukup, diperlukan prakarsa dan dukungan pelaku pembangunan lokal lainnya, seperti PemDa, pengusaha dan kelompok peduli lainnya (LSM, profesional, dsb.) Prakarsa dan dukungan tersebut didorong melalui jalinan kemitraan antara masyarakat dengan para pelaku pembangunan termasuk Pemda untuk berkembangnya proses intereraksi sebagai upaya untuk menciptakan gerakan bersama (collective action), dalam penanggulangan

kemiskinan

dalam

rangka

mendorong

kemandirian

untuk

pengembangan lingkungan pemukiman yang berkelanjutan.


Bagan Kerangka Pemikiran


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu

Recommend Documents