BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Program Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai: 1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai. 2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan. 3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui. 4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan. 5. Strategi pelaksanaan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk diopersionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan. “A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives” (suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integraft untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu: 1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.

Universitas Sumatera Utara

2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasikan melalui anggaran. 3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik. Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996:295). 2.2. Pengertian Pemberdayan Masyarakat Dan Pembangunan Sosial 2.2.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Makna

dari

Pemberdayaan

masyarakat

adalah

suatu

proses

untuk

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memamfaatkan sumber daya yang dimiliki dan yang tersedia di lingkungan sekitarnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Paradigma pemberdayaan sosial yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) oleh Pemerintah dan DPR berisikan 3 poin yang diprioritaskan: 1) Batang Tubuh UUD 1945, pasal 33 yaitu “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat” dan pasal 34 berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.” 2) Triple Tracks KIB, Pro-employment, pro income dan pro growth dalam bentuk

penciptaan

lapangan

kerja

untuk

mengurangi

penganguran,

mengurangi kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.


3) Strategi Pemberdayaan Sosial adalah pengurangan beban pengeluaran rakyat dan peningkatan pendapatan rakyat yang di wujudkan dari Gerakan KUTABUNG ( Kerja, Untung dan Tabung). Pemberdayaan sosial merupakan suatu upaya untuk membangun semangat hidup secara mandiri di kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing secara bersama-sama. Fakta ini sekaligus menjadi pertimbangan utama untuk tidak seharusnya membuat dikotomi diantara penangan permasalahan sosial dan ekonomi. Setiap upaya perbaikan harus dilandasi oleh komitmen individu yang kuat dan mencakup aspek intelektual, spiritual dan emosional. Sasaran yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan adalah penduduk miskin yang berusia produktif, yaitu berkisar antara 15 tahun hingga 55 tahun. Penduduk miskin pada kisaran usia ini yang sehat jasmani maupun rohani merupakan sumber daya manusia yang mamiliki potensi besaar untuk menjadi pelaku aktif dalam pembangunan. Beberapa ahli mengemukakan defenisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan: 1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. 2. Menurut Parson (1994) pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi

terhadap

kejadiaan-kejadiaan

mempengaruhi

kehidupanya.

Pemberdayaan

serta

lembaga-lembaga

menekankan

bahwa

yang orang

memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatianya (Parson dalam Sumodiningrat, 2009)


3. Menurut Swift dan Levin (1987) Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial ( Swift dan Levin dalam Sumodiningrat, 2009: 7-9). 2.2.2. Pembangunan Sosial (Social Development) Pembangunan sosial sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan pada awal perkembangan seringkali dipertentangkan dengan pembangunan ekonomi. Hal ini terkait dengan pemahaman banyak orang yang menggunakan istilah pembangunan yang dikonotasikan sebagai perubahan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya industrialisasi. Pembangunan sosial menurut Midgley (1995) adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, dimana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi. Dalam konsep pembangunan sosial tergambar adanya suatu proses yang dinamis. Dinamika dalam perubahan sosial ini menggambarkan adanya interaksi antara pelaku perubahan dan sasaran perubahan serta menggambarkan adanya interaksi internal dalam masyarakat. Proses perubahan yang terdapat dalam pendekatan pembangunan sosial pada dasarnya bersifat progresif. Aspek progresif ini menunjukan bahwa perubahan yang dirancang dalam pendekatan pembangunan sosial ini secara bertahap, tapi terencana dengan pasti akan menunjukan perubahan kearah yang lebih baik. Proses pembangunan sosial adalah interventionist, maksudnya perbaikan masyarakat hanya dapat terjadi jika pelaku perubahan melakukan berbagai upaya perubahan sosial yang terencana (intervensi sosial) guna meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut. Tujuan pembangunan sosial diusahkan untuk dicapai melalui beberapa strategi. Strategi-stategi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung akan menghubungkan intervensi sosial dengan upaya-upaya pembangunan ekonomi,


meskipun keduanya didasari oleh keyakinan dan ideologi yang berbeda. Perubahan sosial lebih memusatkan pada populasi sebagai suatu kesatuan yang bersifat inklusif dan universalistik. Pendekatan tersebut tidak hanya memfokuskan pada orang-orang yang membutuhkan (needy individuals). Akan tetapi pendekatan pembangunan sosial akan lebih

menekankan pada mereka komunitas yang ditelentarkan oleh

pembangunan ekonomi yang terjadi selama ini, seperti kelompok miskin yang ada di perkotaan dan di pedesaan, serta kelompok minoritas. Tujuan dasar dari pada pembangunan sosial tersebut adalah pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (promotion of social welfare). Dalam kaitanya dengan strategi pembangunan sosial yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakatm Midgley (1995) mengemukakan tiga strategi besar, yaitu: 1. Pembangunan sosial melalui individu (Social Development by Individuals), dimana individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat. 2. Pembangunan

sosial

melalui

Komunitas

Communities), dimana kelompok

(Social

masyarakat

Development

by

bersama-sama berupaya

mengembangkan komunitas lokalnya. 3. Pembangunan

Sosial

melalui

Pemerintah

(Social

Development

by

Goverments), dimana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga didalam organisasi pemerintah (government agencies) ( Midgley dalam Adi, 2008: 54-57). 2.3. Pembangunan Desa 2.3.1. Pengertian Desa Kata desa berasal dari bahasa sansekerta yakni desi, dusun yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan


hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1993;200) disebutkan bahwa desa adalah (1) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun; (2) udi atau dus (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota);(3) tempat, tanah, daerah. Innayatullah dalam Siagian (1983) mengemukan bahwa desa merupakan suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi bukan hanya dari satu tempat kediaman masyarakat saja, namun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman. Sebagian dari mana hukum yang berpisah yang merupakan kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan mana pendukuhan, ampean, kampung, cantilan beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat, tanah hutan dan tanah belukar. Roucek dan Warren dalam Purnomo (2004) mendefinisikan desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduknya dengan lembaga mereka di wilayah setempat dimana mereka tinggal, yaitu di ladang yang berserak dan di kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktivitas mereka bersama. Tipologi desa berkenaan dengan masyarakat dan kebudayaan menurut Koetjaraningrat yakni: 1) Desa terpencil struktur sederhana, penduduk hidup berkebun ubi dan keladi yang dikombinasikan dengan berburu dan meramu dan tidak mendapat pengaruh kebudayaan perunggu, Hindu, Islam; 2) Desa yang memiliki hubungan dengan kota-kota kecil yang dibangun oleh Kolonial Belanda, dengan struktur sosial agak kompleks penduduknya bercocok tanam padi di ladang dan sawah;


3) Desa yang bertanam padi di sawah, dengan struktur sosial agak kompleks, memiliki hubungan dngan pusat kota bekas penguasa pribumi dan Kolonial Belanda (Roucek dalam Purnomo, 2004:28). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Desa, desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( PNPM, 2009:48). 2.3.2. Pengertian Konsep Usahatani Usahatani adalah proses pengorganisasian faktor-faktor produksi yaitu alam, tenaga kerja, modal dan pengelolaan yang dilakukan oleh perorangan ataupun sekumpulan orang-orang untuk menghasilkan output yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga ataupun orang lain disamping bermotif mencari keuntungan (Soeharjo dan Patong, 1973). Organisasi ini ketatalaksanaannya berdiri sendiri dan sengaja diusahakan oleh seseorang atau sekumpulan orang, segolongan sosial, baik yang terikat genologis, politis maupun teritorial sebagai pengelolanya. Berdasarkan batasan tersebut dapat diketahui bahwa usahatani terdiri atas manusia petani (bersama keluarganya), tanah (bersama dengan fasilitas yang ada diatasnya seperti bangunanbangunan, salurang air) dan tanaman maupun hewan ternak (Soeharjo dan Patong dalam Deptan, 2008). Mubyarto (1989) mengemukakan bahwa usahatani merupakan himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian (Mubyarto dalam Deptan, 2008). Tujuan setiap petani dalam melaksanakan usahataninya tentulah berbeda-beda. Apabila dorongannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik melalui atau tanpa peredaran uang, maka usahatani tersebut disebut usahatani pencukup kebutuhan


keluarga (Subsistence Farm). Sedangkan bila motivasi yang mendorongnya untuk mencari keuntungan, maka usahatani yang demikian disebut usahatani komersial (Commercial Farm). Faktor-faktor yang mempengaruhi produki dalam usahatani terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain penggunaan input, teknik bercocok tanam dan teknologi. Sedangkan faktor eksternal seperti cuaca, iklim, hama dan penyakit. Lebih jelas lagi Hernanto (1989) menyatakan bahwa dalam usahatani ada empat unsur pokok penting yang mempengaruhi produksi. Faktor-faktor tersebut sering disebut sebagai faktor-faktor produksi antara lain : 1. Tanah Tanah dalam usahatani dapat berupa tanah pekarangan, tegalan, sawah dan sebagainya. Tanah tersebut dapat diperoleh dengan cara membuka lahan sendiri, membeli, menyewa, bagi hasil (menyakap), pemberian negara, warisan ataupun wakaf. Penggunaan tanah dapat diusahakan secara monokultur, polikultur maupun tumpangsari. 2. Tenaga Kerja Tenaga kerja dalam usahatani adalah tenaga kerja manusia. Tenaga kerja manusia dibedakan menjadi tenaga kerja pria, wanita dan anak-anak dimana tenaga keja tersebut dipengaruhi oleh umur, tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman, tingkat kesehatan dan faktor alam seperti iklim dan kondisi lahan. Tenaga kerja ini dapat berasal dari dalam maupun dari luar keluarga. Dalam teknis perhitungan, dapat digunakan ukuran konversi tenaga kerja dengan cara membandingkan tenaga kerja pria sebagai ukuran baku, yakni : 1 pria = 1 Hari Kerja Pria (HKP); 1 wanita = 0.8 HKP dan 1 anak = 0.5 HKP.


3. Modal Modal dalam usahatani digunakan untuk membeli sarana produksi dan untuk membiayai pengeluaran selama kegiatan usahatani berlangsung. Sumber modal dapat diperoleh dari milik sendiri, pinjaman atau kredit (pinjaman dari lembaga keuangan formal maupun non formal), hadiah, warisan ataupun dapat berupa kontrak sewa. 4. Manajemen Manajemen

dalam

usahatani

merupakan

kemampuan

petani

untuk

menentukan, mengorganisir dan mengkoordinasikan faktor-faktor produksi yang dikuasai dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu menghasilkan produksi pertanian sebagaimana yang diharapkan. Agar dapat berhasil mengelola suatu usahatani maka perlu memahami prinsip teknik meliputi: (a) perilaku cabang yang diputuskan; (b) perkembangan teknologi; (c) daya dukung faktor cara yang dikuasai. Selain itu, juga perlu memahami prinsip ekonomis antara lain: (a) penentuan perkembangan harga; (b) kombinasi cabang usaha; (c) tataniaga hasil d) pembiayaan usahatani; (e) pengalokasian modal dan pendapatan serta (f) tolok ukur keberhasilan yang lazim (Hernanto dalam Deptan, 2008 :31-36) 2.3.3. Kebijakan Pembangunan Desa Berbicara

tentang

pokok-pokok

kebijaksanaan

dalam

pelaksanaan

Pembangunan Desa, maka tidaklah dapat diabaikan pengertian, latar belakang, pendekatan, konsep maupun kenyataan-kenyataan kondisi masyarakat di daerahdaerah yang berbeda, sekaligus dikaitkan pula dengan masalah keterpaduan yang sangat penting artinya bagi pembangunan desa yang harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan. Berdasarkan kepada dasar-dasar pikiran tersebut, maka pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan dalam Pembangunan Desa dirumuskan sebagai berikut:


1). Prinsip- prinsip Pembangunan Desa, meliputi: a) Keseimbangan kewajiban yang serasi antara Pemerintah dengan masyarakat. b) Dinamis dan berkelanjutan. c) Menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan. 2). Pokok-pokok Kebijaksanaan Pembangunan Desa: a) Pemamfaatan sumber daya manusia dan potensi alam. b) Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat. c) Peningkatan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat. d) Pengembangan Tata Desa yang teratur dan serasi. e) Peningkatan kehidupan ekonomi yang kooperatif. 3). Sasaran Pembangunan Desa Menjadikan semua desa diseluruh wilayah Indonesia memiliki tingkat klasifikasi desa swasembada, yaitu desa yang berkembang dimana taraf hidup dan kesejahteraan menunjukan kenyataan yang meningkat. 4). Objek dan Subjek Pembangunan Objek pembangunan adalah desa secara keseluruhan yang meliputi segala potensi manusia, alam dan teknologinya, serta yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan yang ada di desa. Usaha pembangunan desa juga diarahkan untuk menjadikan desa itu bukan saja sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mantap. Keikutsertaan ataupun keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif solusi penangan masalah, pelaksananan upaya mengatasi masalah dan juga proses keikutsertaan dalam proses evaluasi, keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan ini akan membuat masyarakat semaki berdaya dan dapat semakin memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan.


5). Mekanisme Pelaksanaan Mekanisme pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan sistem perencanaan dari bawah (bottom up planning) melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di tingkat desa. (Sajogyo, 1992:123). Secara teoritis, agar suatu desa berkembang dengan baik, maka terdapat tiga unsur yang merupakan suatu kesatuan, yaitu: 1) Desa 2) Masyarakat desa 3) Pemerintah desa. Masyarakat desa, adalah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat yang tinggal pada unit pemerintah terendah langsung dibawah camat. Pemerintah desa, adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah yang terendah langsung dibawah kepala desa. Dalam upaya mengembangkan masyarkat di tingkat lokal, baik organisasi pemerintah maupun nonpemerintah, selain dibantu oleh tenaga pendamping (fieldworker atau fasilitator lapangan) biasanya dibantu oleh tenaga kader (indigenous worker). Kader dapat melakukan kegiatan di bidang pertanian; peternakan, kesehatan, pendidikan dan lainlain, setelah memperoleh latihan secukupnya. Tugas seorang kader pada intinya adalah: 1) Sebagai pelopor dalam melaksanakan kegiatan 2) Pelaksana dan pemelihara kegiatan program-program pembangunan desa. 3) Menjaga terjadinya kelangsungan kegiatan. 4) Membantu dan menghubungkan antara warga masyarakat dan lembaga-lembaga yang bekerja dalam pembangunan desa (Sajogyo dalam Adi, 2008:279).


2.4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanagkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk

mempercepat

penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa Keberhasailan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. . Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu


tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan ( PPK). 2.4.1. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengolahan pembangunan. Tujuan khususnya meliputi: 1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan. 2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal. 3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolahan pembangunan partisipatif 4) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat 5) Melembagakan pengelolahan dana bergulir 6) Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa 7) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan. 2.4.2. Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan a) Lokasi Sasaran: Lokasai sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaanya dilakukan secara bertahap dan


tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan bermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri Perdesaan. b) Kelompok sasaran: 1. Masyarakat miskin di perdesaan. 2. Kelembagaan masyarakat di perdesaan 3. Kelembagaan pemerintahan lokal. 2.4.3. Pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah yang berasal dari: a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) c) Swadaya masyarakat d) Partisipasi dunia usaha 2.4.4. Klasifikasi Kesejahteraan dan Pemetaan Sosial Klasifikasi kesejahteraan adalah mengelompokan rumah tangga di desa dalam kategori kaya, menengah dan miskin menurut kriteria dan istilah setempat. Hasil pengelompokan selanjutnya digunakan untuk menggambarkan rumah tangga- rumah tangga yang ada di desa pada sebuah peta. Dalam proses ini, fasilitator harus mendokumentasikan kriteria dan daftar rumah tangga miskin. Penyusunan peta sosial dilakukan dengan menggambarkan dalam sebuah sketsa peta dusun/desa tentang kondisi geografis, sumber daya alam, fasilitas umum dan potensi desa lainya, termasuk yang diluar batas desa tetapi membawa pengaruh


besar terhadap sosial ekonomi desa, seperti hutan, tambang, kebun, pabrik, pasar dan alur transportasi strategis (PNPM, 2009: 2-4). Kegunaan Peta Sosial adalah : •

Menggali gagasan masyarakat dalam menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan dan berguna bagi mayoritas rumah tangga miskin.

•

Melaksanakan dan memantau tahapan PNPM Mandiri Perdesaan seperti penulisan usulan, verifikasi, musyawarah desa dan musyawarah antar desa. Pemetaan sosial dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan dalam

penangan masalah sosial. Pemetaan sosial adalah proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Sebagai sebuah pendekatan pemetaan sosial sangat dipengaruhi oleh ilmu penelitian sosial dan geografi. Salah satu bentuk atau hasil akhir pemetaan sosial biasanya berupa peta wilaytah yang sudah diformat sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu image mengenai pemusatab karakteristik masyarakat atau masalah sosial, misalnya jumlah orang miskin, rumah kumuh, anak terlantar yang ditandai dengan warna tertentu sesuai dengan tingkatan pemusatanya (Suharto, 2009:81-82). 2.4.5. Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Lembaga Dan Pemerintah Lokal Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat, lembaga dan pemerintah lokal menuju kemandirian, maka: a) Disetiap desa dipilih, ditetapkan dan dikembangkan: kader pemberdayaan masyarakat

Desa/Kelurahan

(KPMD/K)

dengan

kualifikasi

teknik

dan

pemberdayaan), Tim penulis Usulan (TPU), Tim pengelola kegiatan (TPK), Tim pemantau dan Tim pemelihara.


b) Di kecamatan dibentuk dan dikembangkan :Badan kerja sama antar desa (BKAD), Tim verifikasi, Unit pengelolahan kegiatan (UPK) , Badan pengawas UPK dan Pendamping lokal. c) Diadakan pelatihan kepada pemerintahan desa meliputi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau bentuk kegiatan lain yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Pelatihan yang akan diadakan diantaranya meliputi: penyususnan peraturan desa dan pengawasan terhadap pelaksanaan, pemerintahan dan pembangunan pengolahan penagan masalah dan perencanaan kegiatan pembagunan yang partisifatif. d) Dilakukan kategorisasi tingkat perkembangan kelembagaan hasil PNPM Mandiri Perdesaan didesa dan kecamatan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan pembentukan, tahapan pengakaran dan tahapan pengembangan. Organisasi kerja yang dibangun pada awalnya adalah lembaga-lembaga di desa dan antar desa yang dibentuk untuk kebutuhan fungsional program. Dalam PNPM Mandiri perdesaan, organisasi kerja tersebut diharapkan mampu mengelola secara mandiri atas hasil-hasil program, baik yang telah dikerjakan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) maupun yang dikerjakan melalui PNPM mandiri Perdesaan. Untuk mencapai kemampuan ini perlu dilakukan kebijakan penataan kelembagaan. Kebijakan penataan menyesuaikan perkembangan yang terjadi dilapangan dan kebijakan peraturan perundangan yang ada (PNPM, 2009:9). 2.4.6. Desa Berpartisipasi Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM Mandiri perdesaan berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan - pertemuan musyawarah secara swadaya dan


menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM mandiri perdesaan. Untuk mengoptimalkan pengelolahan program, bagi kecamatan yang memiliki jumlah desa lebih dari 20 disarankan untuk menggabungkan desa-desa tersebut menjadi sekurang-kurangnya 10 satuan desa cluster. Penggabungan tersebut didasarkan atas kesepakatan desa-dengan mempertimbangkan kedekatan wilayah. Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM (Bantuan langsung Masyarakat) diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria: 1. Lebih bermamfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin 2. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan 3. Dapat dikerjakan oleh masyarakat 4. Didukung oleh sumber daya yang ada 5. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri perdesaan adalah sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan mamfaat jangka pendek dan jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin. b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non-formal) c. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasisi sumber daya lokal. d. Penambahan modal simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) (PNPM, 2009:5).


2.5. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 2.5.1. Pengertian Agribisnis Agribisnis adalah usaha dalam pertanian yang meliputi keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil sampai pemasaran dan berhubungan erat dengan pertanian dalam arti luas, yang dimaksud dengan adanya hubungan dalam arti luas adalah kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang dilakukan ditunjang oleh kegiatan pertanian itu sendiri ataupun adanya saling keterkaitan diantara kegiatan produksi. Dalam menunjang keberhasilan agribisnis, ketersediaan bahan baku pertanian secara kontiniu dalam jumlah yang tepat sangat diperlukan. Dengan kegiatan pertanian yang memamfaatkan semua sektor pertanian kegiataan agribisnis berusaha menjadikan aktivitas produksi lebih efektif dan efisien dan dapat meminimalisir faktor produksi untuk menghasilkan bahan produksi yang bernilai jual/harga dipasaran. Sektor pertanian dimaksud adalah semua kegiatan pertanian mulai dari kegiatan penyediaan bahan baku penyediaan bibit/bahan dasar, proses penanaman, perawatan, pemanenan sampai pemasaran. Sedangkan Faktor produksi adalah semua korbanan yang diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik. Diberbagai literature, faktor produksi ini dikenal pula dengan istilah input production factor dan korbanan produksi (Arsyad dalam Soekartawi, 2003:2-5). 2.5.2. Pengertian Kelompok Sosial Kelompok sosial adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lain dan terlibat dalam suatu kegiatan bersama. Menurut batasan ini kelompok sosial merupakan salah satu bentuk sistem sosial. Oleh karena itu untuk mengerti dan memahami kelompok dapat dianalisa dengan menggunakan konsep fungsi dan intregasi. Tujuan dan sikap bersama merupakan dasar berkumpulnya anggota-anggota sistem sosial. Agar terjadi pergaulan yang lancar


dibentuklah norma-norma yang harus ditaati oleh anggota-anggota kelompok sosial. Norma-norma kelompok mengatur perilaku sesuai dengan status dan perannya masing-masing. Komponen kelompok yang tidak dapat menjalankan peranan sesuai dengan statusnya akan memperlemah integrasi kelompok itu sendiri (Ibrahim, 2003:45). 2.5.3. Pengertian Organsasi Petani dan Kelembagaan Menurut Norman Uphoff, istilah kelembagaan dan organsasi sering membingungkan dan bersifar interchangeably. Secara keilmuan social institution dan social organization berada dalam satu tingkatan yang sama, untuk menyebut apa yang kita kenal dengan kelompok sosial, group, sosial form dan lain-lain. Mempelajari kelembagaan atau organisasi merupakan suatu yang esensial, karena masyarakat modern beroperasi dalam organisasi-organisasi. Tiap perilaku individu selalu dapat dimaknai sebagai representatif kelompoknya. Seluruh hidup kita dilaksanakan dalam organisasi, mulai dari lahir, bekerja sampai meninggal. Ada lima hal mencirikan istilah kelembagaan yaitu: 1. Berkenaan dengan sesuatu yang permanen dan menjadi permanent karena dipandang rasional dan disadari kebutuhannya dalam kehidupan. 2. Berkaitan dengan hal-hal yang abstrak yang menentukan perilaku yang terdiri dari nilai, norma, hukum, peraturan-peraturan, pengetahuan, ide-ide dan moral. 3. Berkaitan dengan perilaku atau seperangkat tata kelakuan atau cara bertindak yang mantap yang berjalan di masyarakat. 4. Menekankan kepada pola prilaku yang disetujui dan memiliki sanksi. 5.

Merupakan cara-cara standar yang disetuji untuk memecahkan masalah. Dalam pembangunan pertanian agar berjalan lebih baik dan lancar salah satu

syarat yang disampaikan oleh Mosher dalam Deptan (2008) adalah adanya kegiatan


kerjasama kelompok tani. Oleh karena itu sejak era orde baru sampai saat ini kita mengembangkan dan berusaha mengembangkan kelompok tani. Sebagai hasilnya adalah adanya perbedaan yang nyata antara produktifitas yang dicapai kelompok tani Menurut keputusan Menteri Pertanian Nomor: 273 /Kpts/OT.160/4/2007, Pengertian tentang kelompok tani dan Gapoktan tertulis adalah: 1. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/perkebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 2.Gapoktan adalah gabungan kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 3.Asosiasi adalah kumpulan petani-nelayan yang sudah mengusahakan satu arah kombinasi beberapa komoditas pertanian secara komersial. 2.5.4. Pengertian Kelompok Tani dan Gapoktan A. Kelompok Tani Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kepentingan dan kebersamaan dalam kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) serta kesepakatan dalam meningkatkan usaha pertanian dari para anggotanya. Jumlah anggota terdiri atas 20-25 orang atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat, dan usaha ini dipimpin oleh seorang ketua. Ketua kelompok tani mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Memimpin rapat anggota kelompok dalam penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) berdasarkan Rencana Usaha Anggota (RUA). 2) Menyampaikan hasil keputusan Rapat Anggota Gapoktan kepada anggota kelompok tani.


3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan usaha kelompok sesuai hasil keputusan Rapat Anggota Gapoktan. 4) Menyalurkan dana BLM-PUAP Penumbuhan/pembentukan kelompok tani dilakukan dalam pertemuan atau dalam musyawarah petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa penyuluh pertanian sebagai mitra kerja petani dan instansi terkait. Selanjutnya kesepakatan membentuk kelompok tani dituangkan dalam tata acara pembentukan kelompok tani. Pemilihan pengurus kelompok dilakukan secara musyawarah dari anggota oleh seluruh anggotanya. Fungsi kelompok tani: a) Kelas belajar: Kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap. b) Wahana kerja sama: Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani. Melalui kerjasama diharapkan usaha tanianya akan lebih efisien. c) Unit Produksi: Usaha tani yang dilakanakan oleh masing-masng anggota kelompok tani, secara keseluruhan dipandang satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi. B. Gapoktan Departemen Pertanian (2008) mendefinisikan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan terdiri atas kelompok tani yang ada dalam wilayah suatu wilayah administrasi desa atau yang berada dalam satu wilayah aliran irigasi petak pengairan tersier. Menurut Syahyuti (2005) dalam Deptan (2008) Gapoktan adalah gabungan dari beberapa kelompok tani


yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usahatani bagi anggotanya dan petani lainnya. Pengembangan Gapoktan dilatarbelakangi oleh kenyataan kelemahan aksesibilitas petani terhadap berbagai kelembagaan layanan usaha, misalnya lemah terhadap lembaga keuangan, terhadap lembaga pemasaran, terhadap lembaga penyedia sarana produksi pertanian serta terhadap sumber informasi. Pada prinsipnya, lembaga Gapoktan diarahkan sebagai sebuah kelembagaan ekonomi, namun diharapkan juga mampu menjalankan fungsi-fungsi lainnya serta memiliki peran penting terhadap pertanian Permentan Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) menetapkan bahwa Gapoktan sebagai pelaksanan PUAP merupakan penggabungan dari beberapa kelompok tani dalam satu kawasan desa. Tujuan penggabungan kelompok menjadi Gapoktan agar kelompok tani lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani di sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerjasama dalam peningkatan posisi tawar. Kriteria Gapoktan penerima bantuan modal usaha PUAP adalah antara lain: a) Memiliki Sumber daya manusia yang mampu mengolah usaha agribisnis. b) Mempunyai struktur kepengurusan yang aktif. c) Dimiliki dan dikelola oleh petani. Untuk kepentingan keberlanjutan program PUAP, maka Gapoktan berfungsi sebagai executing dalam penyaluran dana BLM PUAP. Gapoktan

dilengkapi

pengurus yang terdiri dari a) ketua; b) sekertaris c) bendahara, serta seksi unit usaha otonom yang ditetapkan melalui RA yang dimasukkan dalam dokumen AD/ART Gapoktan. Pembentukan Gapoktan dilakukan dalam suatu musyawarah yang dihadiri


oleh kontaktani/ketua yang akan bergabung. Setelah sebelumnya dimasing-masing kelompok telah disepakati bersama para anggota kelompok untuk bergabung ke dalam Gapoktan. Dalam rapat pembentukan gapoktan disepakati bentuk susunan dan jangka waktu kepengurusanya. Ketua gapoktan dipilih secara musyawarah dan demokratis oleh para anggotanya, dan selanjutnya ketua memilih kepengurusan gapoktan lainya untuk mendapatkan legitimasi kepengurusan (Deptan, 2008:26-28). 2.5.5. Pelaksanan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) merupakan salah satu kegiatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian, bertujuan untuk mempercepat tumbuh dan berkembangnya usaha agribisnis dengan sasaran mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan. Pelaksanaan PUAP, dirancang dan dilaksanakan oleh masyarakat secara partisifatif dengan membentuk kelompok tani, terintegrasi dengan kegiatan yang telah ada, ataupun yang dilakukan baik dilingkup Departemen Pertanian maupun Non Departemen Pertanian dan Pemerintah Daerah. Pembinaan kelompok tani pada penerapan sistem agribisnis diarahkan untuk meningkatkan peranan petani dan anggota masyarakat lainya dalam menumbuhkembangkan kerja sama antar petani dan pihak pemangku kepentingan. Dengan pembinaan kelompok tani diharapkan dapat menggali potensi dalam memecahkan masalah usaha pertanian secara efektif dan memudahkan dalam mengakses informasi pasar, teknologi dan sumberdaya lainya. Pengembangan usaha agribisnis merupakan pembangunan industri pertanian termasuk pengembangan jasa pendukungnya. Dengan kata lain pengembangan usaha agribisnis adalah rangkaian kegiatan mulai dari pabrik dan distribusi produk (alatalat), sampai bahan untuk pertanian, kegiatan produksi pertanian, pengolahan,


penyimpanan,

serta distribusi komoditi pertanian dan barang-barang

yang

dihasilkanya. Starategi penerapan usaha agribisnis akan melalui beberapa tahap, yaitu: 1. Agribisnis berbasisi sumber daya sebagai faktor produksi dan berbentuk ekstensifikasi agribisnis dengan dominasi komoditi produk primer. 2. Agribisnis berbasis investasi, melalui percepatan industri pengolahan dari industri hulu serta peningkatan keterampilan sumberdaya manusia. 3. Agribisnis berbasis inovasi pertanian, dimanan komoditi yang diproduksi adalah hasil dari penerapan IPTEK dan tenaga kerja terdidik, yang memiliki nilai tambah yang besar dan tujuan yang lebih luas. Pengembangan usaha agribisnis di suatu wilayah/pedesaan diasosiasikan sebagai karakter pembangunan pertanian, karena pertanian berada dalam lingkup suatu wilayah atau pedesaan. Pengembangan usaha agribisnis tersebut akan sampai kepada seluruh masalah yang berada di pedesaan atau wilayah pengembangan, dimana pendekatanya adalah potensi pertanian dan masyarakat yang dikelola secara subsektor yang terintegrasi dan sinergis. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, di setiap lokasi Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang meliputi suatu desa atau wilayah, dengan konsep skala ekonomi akan dirancang suatu pengembangan usaha agribisnis. Oleh karena itu diperlukan suatu penyusunan Rancangan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (RPUAP). RPUAP tersebut diharapkan disusun bersama antara unit kerja terkait (pemangku kepentingan) seperti masyarakat tani dan pelaku agribisnis, berdasarkan masalah dan potensi yang diidentifikasi sebelumnya melalui kegiatan PRA (Participatory Rural Appraisal), RPUAP tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi pendamping dan pelaksana PUAP di tingkat lapangan.


Terutama dalam aspek merumuskan inovasi teknologi dan kelembagaan serta program dalam kegiatan PUAP. Gabungan kelompok tani sebagai fondasi awal yang dibentuk untuk mendukung langkah awal partisipatif pengembangan masyarakat itu sendiri dalam mengambil kesimpulan dan keputusan yang kolektif dan satu tujuan. Dengan demikian usaha agribisnis pedesaan akan sampai kepada seluruh masalah yang berada di desa, mulai dari kemiskinan, penganguran, pengembangan pertanian sampai sektor non pertanian (sosial, ekonomi dan sumberdaya lahan). Pendekatan pengembangan usaha agribisnis di pedesaan adalah potensi pertanian yang dikelola secara subsektoral dengan memamfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan dan mengandalkan kepada pelayanan jasa usaha pertanian (input, output dan modal). Kelompok tani yang dibentuk sebagai aktor sistem pengolah pertanian berbasis agribisnis berperan secara kolektif dalam pelaksanaan pengembangan usaha pertanian, dikarenakan potensi kelompok tani lebih dominan memberikan kontribusi perubahan dibanding dilakukan secara individual. Karena agribisnis itu sendiri mencakup beberapa aktivitas pertanian, yang memerlukan tenaga kebersamaan untuk melakukannya termasuk pada proses produksi, penyiangan, distribusi, prosesing, suplai input, penyedian pelayanan penyuluhan, penelitian atau pengkajian dan kebijakan lain. Dengan demikian, pengembangan usaha agribisnis terdiri dari beberapa subsitem agribisnis : 1) Agribisnis industri hulu: Agribisnis industri hulu adalah: industri-industri yang menghasilkan sarana produksi bahan baku pertanian termasuk penyediaan inovasi teknologi pertanian. (benih/bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, dll). Agribisnis hulu (up-stream agribisnis), mencakup industri yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian, industri agro otomotif (mekanisasi pertanian),


industtri pengolahan dan industri perbenihan. Pada prinsipnya, agribisnis hulu secara umum adalah membangun industri jasa dan bersifat pendukung dalam pengembangan subsektor on- farm agribisnis maupun industri hilir (down-stream agribisnis). Mamfaat pengembangan sektor industri hulu, memberikan kemudahan bagi petani dalam

mengelola

agribisnis

komoditi

unggulan

yang

dikembangkanya.

Berkembangnya subsektor industri hulu, menyebabkan pengelolahan subsektor onfarm lebih efisien dan dapat meningkatkan produktivitas/produksi komoditi yang dikembangkan. Langkah Operasional •

Identifikasi di wilayah/lokasi PUAP, baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten mengenai ketersediaan sarana produksi (input) pertanian yang dibutuhkan oleh petani, termasuk agro-kimia (pupuk/pestisida) dan industri benih serta kebutuhan inovasi teknologinya.

•

Menyediakan akses bagi para petani/masyarakat tani untuk mendapatkan jasa pelayanan/pengguna untuk kebutuhan petani dalam pengolahan subsitem onfarm nya, termasuk harga dan sistem tata niaga/distribusinya.

•

Identifikasi masalah dan kendala yang dihadapi petani untuk memperoleh sarana dan prasarana produksi.

•

Dalam kegiatan pengelolahan on-farm, komoditas pertanian banyak yang tergantung pada musim, sehingga ketepatan waktu sesuai dengan kebutuhan maupun jumlah dan jenisnya sangat penting ditinjau dari aspek jasa pelayanan.

•

Unit-unit industri hulu dikelola secara individu, atau secara kelembagan dalam memberikan jasa pelayanan kepada para pengguna.

2) Usaha pertanian primer, on farm agribisnis adalah aktivitas/kegiatan nyata pertanian dengan skala ekonomi yang dilakukan secara individu, maupun


berkelompok dalam suatu kelembagaan. Orientasi pada subsitem on farm adalah keuntungan persatuan luas dan merupakan salah satu komponen rantai dalam sistem agribisnis komoditas unggulan secara keseluruhan. Peningkatan produktivitas dalam kegiatan on-farm agribisnis tergantung pada bahan baku dalam industri pengelolahan (agroindustri). Oleh karena itu rencana pengembangan subsitem on-farm sebagai penghasil bahan baku perlu ditindaklanjuti oleh perkembangan industri pengelolahan atau perluasan pasar. 3) Agribisnis hilir: kegiatan industri yang mengelolah hasil hilir, menjadi produkproduk olahan antara maupun produk akhir (perdagangan hasil pertanian barang jadi). Mamfaat aktivitas agribisnis hilir adalah untuk meningkatkan nilai tambah dan produk dapat dipasasrkan dengan mudah, peningkatan daya saing, serta menambah pendapatan/kesejahteraan petani dan membuka peluang tenaga kerja. Langkah operasional a) Pengidentifikasian ditingkat petani/masyarakat baik secara individu maupun kelembagaan produk hasil yang akan diolah b) Mengaitkan dengan industri pengolahan (agribisnis hilir) termasuk jasa pelayanan c) Pengembangan informasi agribisnis hilir terutama proses distribusi, inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil. Sistem informasi yang dibangun harus tepat guna dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan baik pemerintah masyarakat umum dan petani. d) Identifikasi masalah dan kendala yang dihadapi petani dalam pemasaran 4) Kegiatan/usaha jasa penunjang yang menyediakan jasa bagi kegiatan agribisnis seperti perbankan (simpan-pinjam), transportasi bagi petani untuk memberikan kemudahan

dalam

mendistribusi

barang

produksi,

penyuluhan

teknik

pertanian/pendidikan dan keterampilan,


Adapun tujuan dari pengembangan usaha agibisnis ini adalah: 1) Menumbuh kembangkan usaha agribisnis pedesaan 2) Meningkatkan pendapatan petani/pelaku usaha agribisnis 3) Meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan. 4) Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis. 5) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan (Deptan,2008:13-18). 2.5.6. Indikator keberhasilan PUAP 1) Indikator Outcome PUAP antara lain: •

Meningkatnya kemampuan GAPOKTAN dalam memfasilitasi penyaluran dana BLM untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani;

•

Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha;

•

Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (budidaya dan hilir) di perdesaan; dan

•

Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah;

2) Indikator Benefit dan Impact antara lain : •

Berfungsinya GAPOKTAN sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani;

•

Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani dilokasi desa PUAP; dan


•

Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan (Deptan, 2008:45-49).

2.6. Kemiskinan Miskin adalah kesan tentang kemelaratan, serba kekurangan dan sebagai akibat dari keterbatasan/ ketiadaan akses pada sumbernya. Miskin juga berarti ketidak berdayaan, kelemahan juga sebuah kehinaan, ketidak terimaan juga keluh kesah. Kemiskinan tentu saja bukan merupakan sesuatu yang ada begitu saja. Ada banyak faktor yang menyebabkannya. Beberapa hal yang diperkirakan penyebab kemiskinan di daerah adalah permasalahan rendahnya kapabilitas dan ketersediaan sumber daya alam bagi proses produksi primer, tata nilai, keterbatasan penguasaan atas aset ekonomis, keterbatasan keterampilan, keterbatasan lapangan kerja, keterbatasan pilihan teknologi budidaya, keterbatasan informasi, tidak adilnya nilai tukar produk pertanian, kelembagaan yang tidak kooperatif, keterbatasan uang yang beredar di masyarakat dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Kemiskinan merupakan realitas sosial ekonomi yang senantiasa ada dalam setiap masyarakat, bahkan membentuk subkultur tersendiri. Kemiskinan dapat dianggap bermasalah, bilamana realitas tersebut dihubungkan dengan cultural focus berdasarakan nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat. Dengan menempatkan cita-cita nasional, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kemiskinan di sumber daya manusia miskin merupakan suatu masalah serius yang perlu segera ditanggulangi (Abdurrahman dan Soekartawi, 1997). Berbagai

catatan

menunjukan

bahwa

kemiskinan

akan

identik

dengan

keterbelakangan dan tentu saja identik dengan rendahnya sumberdaya manusia. Hal ini diperkuat bahwa sebagian besar masyarakat miskin memiliki pendidikan yang rendah (Purnomo, 2004: 140-141).


Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cos (2004) membagi kemiskinan ke dalam beberapa kelas: 1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan kalah. Pemenang umumnya negara maaju, sedangkan negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas. 2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsistem (kemiskinnan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan, kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang sebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotan). 3. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian kejadian lain atau faktor-faktor eksternal diluar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk. 4. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak dan kelompok minoritas. Dalam hal ini, karakteristik masyarakat miskin secara umum ditandai oleh ketidakberdayaan/ketidakmampuan (powerlessness) dalam hal : (1) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan; (2) Melakukan kegiatan usaha produktif; (3) Menjangkau akses sumber daya sosial ekonomi; (4) Menentukan nasibnya sendiri serta senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik; (5) Membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.


Menurut Ellis (1984) menyatakan bahwa dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi kemiskinan dapat didefenisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik dapat dilihat dari timgkat akses masyarakt terhadap partisipasi dalam pembuatan dan pelaksananannya. Secara sosial-psikologis menunjuk kepada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas (Ellis dalam Suharto, 2009:133-134). 2.7. Kesejahteraan Sosial Istilah kesejahteraan sosial bukanlah hal baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), misalnya, telah lama mengatur masalah ini sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional. PBB memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Defenisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas teroganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. Di Indonesia, konsep kesejahteraan sosial juga telah lama dikenal, telah ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-undang RI Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, misalnya, merumuskan kesejahteraan sosial sebagai:


Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjungjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (disadvantaged groups). Penyelenggara berbagai skema perlindungan sosial (social protection) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial yang bersifat formal adalah berbagai skema jaminan sosial (social security) yang diselenggarakan oleh Negara yang umumnya berbentuk bantuan sosial (social assistance) dan asuransi sosial (social insurance), semisal tunjangan bagi orang cacat atau miskin (social benefits atau doll), tunjuangan pengangguran (unemployment benefits), tunjangan keluarga (family assistance yang diamerika dikenal dengan nama TANF atau Temporary Assisstance for Needy Families). Beberapa skema yang dapat dikategorikan sebagai perlindungan sosial informal antara lain usaha ekonomi produktif, kredit mikro, arisan dan berbagai skema jaringan pengaman sosial (social safety nets) yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat, organisasi sosial lokal atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) (Suharto, 2009:1-3). 2.7.1. Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta


memperkuat institusi-institusi sosial. Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup: 1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial. 2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusian. 3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitasi dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan. Ciri utama Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) adalah komprehensif dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan (beneficiaries) sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektivitas, yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosiokulturalnya. Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah seluruh masyarakat dari berbagai golongan dan kelas sosial. Namun prioritas utama Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) adalah kelopok-kelompok kurang beruntung (disadvantage groups), khusunya yang terkait dengan masalah kemiskinan. Sasaran PKS yang biasanya dikenal dengan nama Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) antara lain meliputi orang miskin, penyandang cacat, anak jalanan, anak yang mengalami perlakuan yang salah (child abuse), pasangan yang mengalami perlakuan yang salah (spouse abuse), anak yang diperdagangkan atau dilacurkan, komunitas adat terpencil (KAT), serta kelompok-kelompok lain yang


mengalami masalah-masalah psikososial, disfungsi sosial atau ketunaan sosial (Suharto, 2009:4-5). 2.8. Sosial Ekonomi Kata sosial berasal dari kata “socious” yang artinya kawan, teman. Dalam hal ini arti kawan bukan terbatas sebagai teman sepermainan, teman kerja, teman sekampung dan sebagainya. Dalam hal kawan maksudnya mereka (orang-orang) yang ada disekitar kita, yakni yang tinggal dalam satu lingkungan tertentu dan mempunyai sifat yang saling mempengaruhi sama lain. Sedangkan dalam konsep sosiologi manusia sering disebut sebagai mahluk sosial yang artinya bahwa manusia tidak dapat hidup dengan wajar tanpa orang lain disekitarnya. Dalam menghadapi sekelilingnya manusia harus hidup berkawan dengan manusia lainya dan pergaulan tadi akan mendatangkan kepuasan (Salim, 2002:454). Menurut istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ekonomi berarti segala sesuatu tentang azas-azas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti perdagangan, hal keuangan dan perindustrian). Seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat, maka pengertian ekonomi juga sudah lebih luas. Ekonomi juga diartikan sebagai cara manusia memenuhi kebutuhan sehari-hari, jadi dapat dikatakan bahwa ekonomi bertalian dengan proses pemenuhan keperluan terhadap manusia sehari-hari (Salim, 2002:379). Menurut Soekanto dalam Susanto (1984) kondisi ekonomi adalah suatu kondisi atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat. Menurut Melly.G. Tan bahwa kedudukan sosal ekonomi meliputi tiga faktor yaitu pekerjaan, pendidikan, penghasilan. Pendapat diatas didukung oleh Mahbud UI Hag dari Bank Dunia bersama dengan James Grant dari Oversew Development Council mengatakan bahwa


ekonomi, keidupan sosial ekonomi dititik beratkan pada pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan air yang sehat serta didukung oleh pekerjaan yang layak (Melly dalam Susanto, 1984:180). 2.9. Pengertian dan Definisi 1) Pengembangan Usaha Agribisnis di Perdesaan yang selanjutnya di sebut PUAP adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran; 2) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disebut PNPM (Mandiri) adalah program pemberdayaan masyakarat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja. 3) Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) sub-sistem, yaitu (a) subsistem hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian; (b) subsistem pertanian primer yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu; (c) subsitem

agribisnis

hilir

yaitu

yang

mengolah

komoditas`pertanian; dan (d) subsistem penunjang

dan

memasarkan

yaitu kegiatan yang

menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-lain. 4) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RI (sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa).


5) Desa Miskin adalah desa yang secara ekonomis pendapatan per kapitanya per tahun berada dibawah standar minimum pendapatan per kapita nasional dan infrastruktur desa yang sangat terbatas. 6) Perdesaan adalah kawasan yang secara komparatif memiliki keunggulan sumberdaya alam dan kearifan lokal (endogeneous knowledge) khususnya pertanian dan keanekaragaman hayati; 7) Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang. 8) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. 9) Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 10) Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) PUAP adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 11) Usaha Produktif adalah segala jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani di perdesaan dalam bidang agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan, bulanan, musiman maupun tahunan.


12) Komite Pengarah adalah komite yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa yang terdiri dari wakil tokoh masyarakat, wakil dari kelompok tani dan penyuluh pendamping. 13) Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh dalam rangka pemberdayaan petani/kelompok tani dalam melaksanakan PUAP. 14) Penyelia Mitra Tani (PMT) adalah individu yang memiliki keahlian di bidang keuangan mikro yang direkrut oleh Departemen Pertanian untuk melakukan supervisi dan advokasi kepada Penyuluh dan Pengelola GAPOKTAN dalam pengembangan PUAP. 15) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah bantuan dana kepada petani/kelompok tani untuk pengembangan usaha agribisnis di perdesaan yang disalurkan melalui GAPOKTAN dalam bentuk modal usaha. 16) Rencana Usaha Bersama (RUB) adalah rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh GAPOKTAN berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa (Deptan, 2008: 55). 2.10. Kerangka Pemikiran Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, namun penangannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan mayarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dari penciptaan lapangan

kerja,

pemerintah

meluncurkan

Program

Nasional

Pemberdayaan


Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa Keberhasailan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Program Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP) merupakan program yang dikembangkn dari PNPM Mandiri, yang ditujukan untuk mendorong pengembangan usaha pertanian sesuai potensi ekonomi perdesaan. Desa Sipogu adalah salah satu desa kecil didaerah kabupaten Tapanuli Selatan yang termasuk dalam kategori penerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, dengan metode pendekatan pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP). Kehidupan masyarakat didesa Sipogu mayoritas bekerja sebagai petani, dengan mengandalkan lahan tanah dan sumberdaya hutan yang cukup tersedia. Sebelum kedatangan program agribisnis, program bantuan bagi petani miskin Sipogu seperti pemberian bibit kacang kedelai, bibit jagung, bibit padi, pupuk, alsintan alat mesin bajak dan pendidikan, Sekolah Lapangan (SL) pernah berlangsung pada pertengahan 2005 diikuti dengan pemberian bantuan dana modal pertanian di tahun 2006 sebesar Rp 40.000.000,00 yang disponsori Departemen Pertanian selaku pelaksana, dan terakhir pada tahun 2008 yakni program pengembangan usaha agribisnis perdesaan yang ditujukan untuk menumbuh kembangkan usaha kelompok tani yang telah ada agar lebih berdaya guna dan mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan pembangunan kesejahteran ekonomi masyarakat Sipogu sendiri pada khususnya.


BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

Agribisnis 1)Pengetahuan petani tentang program 2)Frekuensi penyuluhan 3) Lama keanggotaan 4) Penilaian tentang program

Masyarakat desa Sipogu Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan

1) 2) 3) 4)

Sosial Ekonomi Pekerjaan Pendidikan/keterampilan Pendapatan Kesehatan

2.11. Hipotesis Hipotesis adalah suatu pernyataan atau jawaban tentatif (perkiraan sementara) atas masalah yang akan diteliti. Kemudian hipotesis dapat diverifikasi hanya setelah hipotesis diuji secara empiris. Tujuan pengujian hipotesis ialah untuk mengetahui kebenaran atau ketidak benaran atau untuk menerima atau menolak jawaban tentatif. (Silalahi, 2009:160)


Berdasarkan acuan dari kerangka pemikiran, peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut: Ho

: Tidak terdapat pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan bidang Agribisnis terhadap sosial ekonomi Masyarakat di Desa Sipogu Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ha

:

Terdapat pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan bidang Agribisnis

terhadap sosial ekonomi

masyarakat di Desa Sipogu Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. 2.12. Defenisi Konsep Dalam penelitian sosial, istilah “konsep” sering digunakan secara bergantian dengan “konstruk”. Keduanya memang memiliki keterkaitan dan kemiripan arti tetapi memiliki perbedaan. Konsep mengungkapkan abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal khusus atau fakta tertentu. Konsep menunjukan sejumlah pengertian atau karakteristik tentang suatu peristiwa, objek, gejala, kondisi, situasi, atau perilaku tertentu yang dinyatakan dalam suatu istilah atau kata (Silalahi, 2009:113) Untuk mengetahui pengertian konsep-konsep

yang digunakan dalam

penelitian, maka peneliti membatasi konsep yang digunakan adalah sebagai berikut: a) Pengaruh adalah suatu kondisi yang timbul akibat tindakan-tindakan yang dilakukan yang ikut membentuk cara berfikir, sikap dan perbuatan seseorang dan atau masyarakat yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebjaksanaan dan pelaksanaan program.


b) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di desa. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa Keberhasailan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. c) Agribisnis adalah usaha dalam bidang pertanian yang meliputi keseluruhan dari mata rantai produksi yang membentuk suatu sistem produksi pertanian industri, meliputi pengolahan bahan baku produksi, penanaman bibit sampai panen, dan pengolahan hasil serta pemasaran. d) Sosial Ekonomi adalah suatu kondisi atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat.yang ditentukan oleh faktor pemenuhan kesehatan, pendidikan, perumahan dan air yang sehat serta didukung oleh pekerjaan yang layak 2.13. Defenisi Operasional Defenisi operasional merupakan seperangkat petunjuk atau kriteria atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan rujukan-rujukan empiris. Bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan. Maka perlu operasionalisasinya dari konsepkonsep yang menggambarkan tentang apa yang harus diamati (Silalahi, 2009:120). Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel dalam penelitian ini, maka diukur melalui indikator- indikator sebagai berikut:


Yang menjadi variabel x dalam penelitian ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di bidang agribisnis: 1) Lama Keanggotaan: 2) Frekuensi kegiatan penyuluhan 3) Pengetahuan petani tentang program a) Kegiatan usaha jasa penunjang: Jasa layanan pendukung seperti lembaga keuangan dan pembiayaan, transportasi, penyuluhan dan

pelayanan

agribisnis.

Disini

peneliti

menggunakan Indikatornya dengan melihat ada tidaknya

kesediaan

modal,

transportasi

dan

efektifanya penyuluhan ini, b) Kegiatan/usaha agribisnis hulu: meliputi kegiatan ekonomi yang menghasilkan dan memperdagangkan sarana produksi pertanian primer seperti pupuk, bibit, obat-obatan, alat dan mesin pertanian. Indikatornya adalah ada tidaknya dan efektifanya sarana produksi (kios/toko), obatobatan, bibit, pupuk, c) Kegiatan usaha pertanian primer, on farm: kegiatan produksi mulai dari caracara

pengolahan

tanah,

penanaman

sampai

pemanenan dan pasca panen. Indikatornya adalah ada tidaknya dan keefektifan teknologi pra panen, panen dan pasca panen yang digunakan dan teknik pengolahan, distribusi panen.


d) Kegiatan usaha agribisnis hilir: kegiatan mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan. Indikatornya adalah: ada dan tidaknya dan efektifanya kegiatan olahan ini, 4) Penilaian Tentang Program agribisnis Yang menjadi variabel y dalam penelitian ini adalah : 1) Pekerjaan: merupakan kategori profesi yang dilakukan dalam mencari penghasilan Untuk mendapatkan pendapatan rumah tangga dengan indikator usaha yang dilakukan sebagai anggota program dan usaha sampingan 2) Pendapatan: adalah jumlah semua hasil perolehan yang di dapat dalam bentuk uang sebagai hasil kerja tiap kepala keluarga yang mengikuti program agribisnis, dengan indikator sumber modal usaha pengembangan pertanian, pendapatan dari hasil usaha, tanggungan dari keluarga, status kepemilikan lahan, kepemilikan rumah, kemampuan memperbaiki rumah, ada tidaknya tabungan, pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari berupa pemenuhan sandang papan pangan. 3) Pendidikan: kualitas pendidikan anak dilihat dari kemampuan serta akses untuk mengenyam dan memperoleh proses pendidikan sekolah, penyelenggara pendidikan sampai jenjang pendidikan tertinggi dengan ukuran kemampuan menyekolahkan anak. 4) Kesehatan: Kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan terhadap keluarga, indikator yang dipakai adalah kemampuan untuk

membeli obat-obatan dan

kemampuan untuk berobat kerumah sakit, puskesmas, pengobatan tradisional.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu

Recommend Documents