BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Profesi Profesi adalah kelompok disiplin individu yang mematuhi standar etika dan mampu menegakkan diri dan diterima oleh masyarakat sebagai seorang yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan khusus dalam tubuh pembelajaran secara luas yang diakui berasal dari penelitian, pendidikan, dan pelatihan pada jenjang pendidikan tinggi, dan siap untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan ini untuk kepentingan orang lain ( Kelly, 2002). Menurut Wiradharma (2001) profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejujuran, dsb) tertentu, jadi profesi bukanlah pekerjaan atau mata pencaharian biasa, tetapi pekerjaan yang berdasarkan keahlian. Dalam praktek sehari-hari pengamalan profesi itu akan memelihara harkat, martabat dan kehormatan profesi, serta yang terpenting adalah memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat luas. Setiap profesi harus disertifikasi secara formal oleh suatu lembaga keprofesian untuk tujuan diakuinya keahlian pekerjaan keprofesiannya. Kegiatan keprofesian merupakan implikasi dari kompetensi, otoritas, teknikal, dan moral profesi sehingga seorang profesional memiliki posisi hirarkial dalam masyarakat. Profesi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Memiliki tubuh pengetahuan yang berbatas jelas. 2. Pendidikan khusus berbasis “keahlian” pada jenjang pendidikan tinggi . 3. Memberi pelayanan pada masyarakat, praktek dalam bidang keprofesian. 4. Memiliki perhimpunan dalam bidang keprofesian yang bersifat otonom.
5. Memberlakukan kode etik keprofesian. 6. Memiliki motivasi altruistik dalam memberikan pelayanan. 7. Proses pembelajaran seumur hidup. 8. Mendapat jasa profesi. (ISFI, 2004) 2.1.1
Profesi Farmasi International Pharmaceutical Federation mengidentifikasikan profesi farmasis
adalah kemauan individu farmasi untuk melakukan praktek kefarmasian sesuai syarat legal minimum yang berlaku serta memenuhi standar profesi dan etik kefarmasian (ISFI, 2004) Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di indonesia sebagai apoteker (Menkes RI, 2004). Namun saat ini profesi farmasi masih kalah terkenal dibandingkan dengan profesi lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhlis (2006), profesi farmasi adalah profesi yang berat untuk dikuasai, mulai dari masa kuliah yang selalu dikejar kejar praktikum, membuat laporan, juga di pacu untuk segera menyelesaikan kuliah, demi akreditasi fakultas, namun profesi farmasi walaupun menduduki posisi yang cukup penting dalam meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, bukanlah profesi yang terkenal, kalau di rumah sakit, apoteker malah dipanggil dokter. apoteker merupakan profesi yang berbasis pengetahuan, untuk mendapatkan pengetahuan ini harus melalui studi dan pelatihan. apoteker, dan mereka memilih untuk
menjadi apoteker memiliki berbagai cara untuk mendapatkan pengetahuan. sekali pengetahuan yang diperoleh, apoteker menerima berbagai kepercayaan ( Kelly, 2002). 2.2 Aturan Kefarmasian Terlaksananya praktek kefarmasian oleh apoteker yang kompeten yakni apoteker yang memiliki kemampuan profesi yang baik berdasarkan
ketentuan peraturan
perundangan, karena saat ini banyak apoteker yang tidak mengikuti perkembangan IPTEK
dan
perubahan
peraturan
perundang-undangan
yang
secara
mendasar
mempengaruhi paradigma dalam pelayanan kefarmasian (Sanusi, 2009). Hal ini dibenarkan oleh Dani, minimnya jumlah apoteker dan tidak diterapkannya implementasi aturan kefarmasian secara tepat menyebabkan pengawasan dan pelayanan obat ke konsumen menjadi semerawut. 2.3 Pekerjaan Kefarmasian Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan tradisional (Pemerintah RI, 2009) Dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009, tujuan pengaturan pekerjaan kefarmasian adalah untuk: 1. Memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan/atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian. 2. Mempertahankan
dan
meningkatkan
mutu
penyelenggaraan
pekerjaan
kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundangan-undangan.
3. Memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan tenaga kefarmasian. 2.3.1
Standar Pekerjaan Kefarmasian Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009, standar kefarmasian adalah
pedoman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi, distribusi,atau penyaluran, dan pelayanan kefarmasian. Untuk bisa efektif sebagai anggota tim kesehatan, apoteker butuh ketrampilan dan sikap untuk melakukan fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Konsep the seven-star pharmacist diperkenalkan oleh WHO dan diambil oleh FIP pada tahun 2000 sebagai kebijaksanaan tentang praktek pendidikan farmasi yang baik (Good Pharmacy Education Practice ) (Daris, 2006). Adapun peran farmasis yang di gariskan oleh WHO yang dikenal dengan istilah “ seven stars pharmacist” meliputi: 1. Pemberi Pelayanan Dalam memberikan pelayanan mereka harus memandang pekerjaan mereka sebagai bagian dan terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan dan profesi lainnya . Pelayanannya harus dengan mutu yang tinggi. 2. Pembuat Keputusan Penggunaan sumber daya yang tepat , bermanfaat , aman dan tepat guna seperti SDM, obat-obatan, bahan kimia, perlengkapan, prosedur dan pelayanan harus merupakan dasar kerja dari apoteker. Pada tingkat lokal dan nasional apoteker memainkan peran dalam penyusunan kebijaksanaan obat-obatan. Pencapaian tujuan ini memerlukan kemampuan untuk mengevaluasi, menyintesa informasi dan data serta memutuskan kegiatan yang paling tepat. 3. Komunikator
Apoteker adalah merupakan posisi ideal untuk mendukung hubungan antara dokter dan pasien dan untuk memberikan informasi kesehatan dan obat-obatan pada masyarakat. Dia harus memiliki ilmu pengetahuan dan rasa percaya diri dalam berintegrasi dengan profesi lain dan masyarakat. Komunikasi itu dapat dilakukan secara verbal ( langsung ) non verbal , mendengarkan dan kemampuan menulis. 4. Manajer Apoteker harus dapat mengelola sumber daya ( SDM, fisik dan keuangan), dan informasi secara efektif . Mereka juga harus senang dipimpin oleh orang lainnya , apakah pegawai atau pimpinan tim kesehatan. Lebih-lebih lagi teknologi informasi akan merupakan tantangan ketika apoteker melaksanakan tanggung jawab yang lebih besar untuk bertukar informasi tentang obat dan produk yang berhubungan dengan obat serta kualitasnya. 5. Pembelajaran Jangka Panjang Adalah tak mungkin memperoleh semua ilmu pengetahuan di sekolah farmasi dan masih dibutuhkan pengalaman seorang apoteker dalam karir yang lama. Konsepkonsep, prinsip-prinsip , komitmen untuk pembelajaran jangka panjang harus dimulai disamping yang diperoleh di sekolah dan selama bekerja. Apoteker harus belajar bagaimana menjaga ilmu pengetahuan dan ketrampilan mereka tetap up to date. 6. Pengajar Apoteker mempunyai tanggung jawab untuk membantu pendidikan dan pelatihan generasi berikutnya dan masyarakat. Sumbangan sebagai guru tidak hanya
membagi ilmu pengetahuan pada yang lainnya, tapi juga memberi peluang pada praktisi lainnya untuk memperoleh pengetahuan dan menyesuaikan ketrampilan yang telah dimilikinya. 7. Pemimpin Dalam situasi pelayanan multi disiplin atau dalam wilayah dimana pemberi pelayanan kesehatan lainnya ada dalam jumlah yang sedikit, apoteker diberi tanggung jawab untuk menjadi pemimpin dalan semua hal yang menyangkut kesejahteraan pasien dan masyarakat. Kepemimpinan apoteker melibatkan rasa empati dan kemampuan membuat keputusan , berkomunikasi dan memimpin secara efektif. Seseorang apoteker yang memegang peranan sebagai pemimpin harus mempunyai visi dan kemampuan memimpin ( Firmansyah, 2009) 2.4
Pelayanan Kefarmasian Menurut PP No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, yang dimaksud
dengan pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian, telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (pharmaceutical care) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) (Pemerintah RI, 2009).
Tujuan pelayanan kefarmasian ialah : 1. Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia. 2. Menyelenggarakan
kegiatan
pelayanan
profesional
berdasarkan
prosedur
kefarmasian dan etik profesi. 3. Melaksanakan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) mengenai obat. 4. Menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. 5. Melakukan dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah dan evaluasi pelayanan. 6. Mengawasi dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah dan evaluasi pelayanan. 7. Mengadakan penelitian di bidang farmasi dan peningkatan metoda. Pelayanan kefarmasian dalam hal memberikan perlindungan terhadap pasien, berfungsi sebagai: 1. Menyediakan informasi tentang obat-obatan kepada tenaga kesehatan lainnya, tujuan yang ingin dicapai mencakup mengidentifikasikan hasil pengobatan dan tujuan akhir pengobatan, agar pengobatan dapat diterima untuk terapi, agar diterapkan penggunaan secara rasional, memantau efek samping obat, dan menentukan metode penggunaan obat. 2. Mendapatkan rekam medis untuk digunakan pemilihan obat yang tepat. 3. Memantau penggunaan obat apakah efektif, tidak efektif, reaksi yang berlawanan, keracunan dan jika perlu memberikan saran untuk memodifikasi pengobatan.
4. Menyediakan bimbingan dan konseling dalam rangka pendidikan kepada pasien. 5. Menyediakan dan memelihara serta memfasilitasi pengujian pengobatan bagi pasien penyakit kronis. 6. Berpartisipasi dalam pengelolaan obat-obatan untuk pelayanan gawat darurat. 7. Pembinaan pelayanan informasi dan pendidikan bagi masyarakat. 8. Partisipasi dalam penilaian penggunaan obat dan audit kesehatan. 9. Menyediakan pendidikan mengenai obat-obatan untuk tenaga kesehatan (Bahfen, 2006). 2.4.1
Standar Pelayanan Kefarmasian Pelayanan Kefarmasian di apotik saat ini telah mempunyai standar dengan
diterbitkannya
Surat
Keputusan
Mentri
Kesehatan
Republik
Indonesia
No.
1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Tujuan diterbitkan Surat Keputusan ini adalah sebagai pedoman praktik apoteker dalam menjalankan profesi, melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional, melindungi profesi dalam praktik kefarmasian di apotek sehingga diharapkan pelayanan kefarmasian yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien (Menkes RI, 2004).
2.5
Kompetensi Apoteker Seorang apoteker diharuskan untuk mengikuti perkembangan dalam praktik farmasi dan ilmu-ilmu
farmasi, persyaratan standar kompetensi apoteker, hukum yang mengatur tentang pekerjaan kefarmasian dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan penggunaan obat-obatan yang cukup pesat. Ini hanya dapat dicapai dengan komitmen seorang apoteker dalam mempertahankan profesionalismenya
sehingga informasi dan ilmu pengetahuan yang diterima berkembang
sesuai dengan tantangan dan masalah yang dihadapi dan diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian pada masa yang akan datang. Secara mendasar kompetensi apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian harus meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Asuhan Kefarmasian b. Regulasi Kefarmasian c. Manajemen Praktik Farmasi d. Akuntabilitas Praktik Farmasi e. Komunikasi Kefarmasian f. Pendidikan dan Palatihan Kefarmasian g. Penelitian dan Pengembangan Kefarmasian 2.5.1
Penataran dan Uji Kompetensi Apoteker Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian harus memiliki sertifikat
kompetensi profesi yang dapat diperpanjang untuk setiap 5 (lima) tahun melalui uji kompetensi profesi apabila apoteker tetap menjalankan pekerjaan kefarmasian (Pemerintah RI No 51, 2009). Sementara dalam persyaratan kompetensi profesi dan kode etik kefarmasian, tanggung jawab seorang apoteker cukup berat. Tanggung jawab tersebut meliputi, regulasi, pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta memproduksi, mendistribusikan, memberikan obat dan informasi kepada pasien (Mesker, 2006). Penataran dan uji kompetensi apoteker (PUKA) merupakan agenda lanjutan ikatan sarjana farmasi indonesia (ISFI) sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan standarisasi kompetensi apoteker indonesia dalam menjalankan fungsi pelayanan kefarmasian. Hal ini dilakukan sebagai wujud kesadaran profesi apoteker secara
berkesinambungan meningkatkan bekal pengetahuan sebagai upaya menghadapi kompetisi yang semakin ketat (ISFI, 2007). Pelaksanaan PUKA dimaksudkan untuk meningkatkan dan sekaligus untuk menyesuaikan kemampuan apoteker sehingga menguasai pengetahuan, sikap dan pengetahuan/keterampilan secara seimbang dan mengikuti perkembangan iptek dan pelayanan terbaru. 2.5.2
Pengembangan Profesi Berkelanjutan Pada pertemuan yang diadakan oleh FIP (International Pharmaceutical
Federation) di Nice ditegaskan bahwa untuk memastikan kompetensi dalam setiap layanan yang disediakan oleh farmasi harus terus menerus memperbaharui pengetahuan dan keterampilan. Apoteker dalam melakukan pekerjaannya harus mempunyai tanggung jawab pribadi
untuk menjaga dan menilai kompetensi profesional mereka sendiri
sepanjang karirnya, dalam bagian yang lain ditegaskan pula pengembangan profesi berkelanjutan/Continuing Professional Development (CPD) wajib dilakukan sepanjang karirnya untuk pelatihan bagi setiap apoteker
(FIP, 2002).
Menjadi seorang apoteker berarti harus melakukan pembelajar seumur hidup karena tingkat pengembangan obat baru sangatlah cepat, banyak obat yang diajarkan di perguruan tinggi farmasi digantikan oleh perusahan farmasi tidak lama setelah lulus sebagai apoteker, dan salah satu cara utama untuk mengimbangi hal tersebut adalah melalui
pendidikan
berkelanjutan
(
Kelly,
2002).
Untuk
itu,
dalam
upaya
mempertahankan apoteker tetap kompeten harus adanya komitmen pembelajaran sepanjang karirnya, untuk menjaga ilmu pengetahuan dan ketrampilan mereka agar tetap up to date.
