perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum
mencapai
sasaran
kebutuhan
pembangunan,
antara
lain
untuk
meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan
pajak.
Undang-undang
yang
mengatur
pengenaan
Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjuan atas Barang Mewah (PPn BM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam daerah Pabean. Pajak konsumsi adalah pajak yang dikenakan atas pengurangan yang ditujukan untuk konsumsi (Irlan 2013).
24
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
25
Pajak pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, artinya atas beban pajak yang timbul tersebut dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karenanya pemungutan PPN selalu menyertai dalam setiap terjadinya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax/VAT) di Indonesia dilakukan sejak tanggal 1 April 1985 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sampai saat ini telah dilakukan beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Perubahan undang-undang tersebut antara lain mencakup tentang kepastian hukum, meningkatkan daya saing, menghindari pengenaan pajak berganda dengan pajak daerah atas objek yang sama, penambahan fasilitas di bidang Pajak Pertambahan Nilai, pemberi hak restitusi kepada turis asing, dan memberikan perlakuan-perlakuan yang sama atas jasa keuangan oleh siapapun, serta pengaturan kembali mengenai ketentuan tentang tanggung renteng Pajak Pertambahan Nilai.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
26
1. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Mardiasmo (2011) menyebutkan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai, sebagai berikut: a. Pajak Objektif Yang dimaksud dengan pajak objektif suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor kondisi objektif, yaitu keadaan, peristiwa, atau perubahan hukum yang dikenakan pajak juga disebut dengan nama objek pajak. Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan adanya objek pajak. Kondisi subjek pajak tidak ikut menentukan. b. Pajak Tidak langsung Sebagai Pajak Tidak Langsung, Pajak Pertambahan Nilai memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Secara ekonomis, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. 2) Secara yuridis, tanggungjawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. c. Multi Stage Tax Multi Stage Tax adalah karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
27
barang menjadi objek PPN mulai tingkat pabrikan kemudian ditingkat pedangan besar atau distributor sampai dengan tingkat pedagang pengecer (retailer) dikenakan PPN. d. Tarif Tunggal Secara umum tarif PPN 10% (sepuluh persen) atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di Dalam Negeri dan 0% (nol persen) atas transaksi ekspor. e. Mekanisme Pemungutan PPN Menggunakan Faktur Pajak Dalam hal terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak maka Pengusaha Kena Pajak wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak. Dalam ketentuan yang baru ini faktur pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur Pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal pembayaran terjadinya sebelum penyerahan. f. PPN adalah Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri Sebagai pajak atas konsumi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan dalam negeri. Sebagai pajak atas konsumsi sebenarnya
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
28
tujuan akhir PPN adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi, baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh badan baik badan swasta maupun badan Pemerintah dalam belanja barang atau jasa yang dibebankan pada APBN. 2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai Subyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), tidak termasuk Pengusaha Kecil (B. Ilyas 2010). a. Pengusaha Pengertian Pengusaha menurut Djuanda dan Irwansyah (2002): Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. 1) Pengusaha Kena Pajak Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Irlan (2013): Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak dan atau ekspor Barang Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, namun tidak termasuk Pengusaha Kecil kecuali Pengusaha Kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Berdasarkan
Pasal
3A
ayat
(1)
Undang-undang
Pajak
Pertambahan Nilai, Pengusaha yang melakukan Penyerahan Barang
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
29
Kena Pajak atau mengekspor Barang Kena Pajak (PKP), Kewajiban Pengusaha Kena Pajak yaitu: a) Memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP); b) Memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang; c) Menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran Lebih Besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPnBM yang terutang; d) Melaporkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang. 2) Pengusaha Kecil Berdasarkan 68/PMK/03/2010
Peraturan tentang
Menteri Batasan
Keuangan
Pengusaha
Kecil
Nomor Pajak
Pertambahan Nilai, yang dimaksud dengan Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Tidak ada kewajiban bagi Pengusaha Kecil untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali dengan alasan dan tujuan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
30
tertentu, atas penerimaan sendiri Pengusaha Kecil dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. B. Faktur Pajak Waluyo (2011) mendefinisikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah Pabean atau ekspor Barang Kena Pajak dan untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah Pabean. Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak, karena Faktur Pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai. Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak dibuat saat pembayaran. Bila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, maka terutangnya pajak terjadi pada saat penerimaan pembayaran. Oleh karena itu, Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran. Apabila pembayaran tersebut dilakukan sebagian-sebagian atau merupakan pembayaran uang muka sebelum dilakukan penyerahan, maka Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran sebagian-sebagian atau penyerahan uang muka tersebut.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
31
Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, bagi orang pribadi dan badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak. Larangan membuat Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya. Namun demikian, apabila Faktur Pajak telah dibuat oleh orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tersebut, jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak harus disetorkan ke Kas Negara. 1. Faktur Pajak Elektronik a. Dasar Hukum Faktur Pajak Elektronik 1) Undang-undang PPN Pasal 13 (8) UU PPN tentang Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan PMK. 2) PMK Pasal 19 PMK 151/PMK.03/2013 3) PERDIRJEN a) PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Membuat Faktur Pajak elektronik dengan Aplikasi atau Sistem DJP, Saat Pembuatan Faktur Pajak elektronik, Pelaporan Faktur Pajak dan approval DJP). b) PER-17/PJ/2014 yaitu Perubahan Kedua PER-24/PJ/2012 tentang Pemberian nomor seri Faktur Pajak dapat melalui Petugas Khusus di KPP dan website DJP atau e-NOFA online.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
32
4) KEPDIRJEN KEP-136/PJ/2014 tentang Tahapan implementasi efaktur. b. Pengertian Faktur Pajak Elektronik Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014 yang dimaksud dengan Faktur Pajak Elektronik (e-faktur) adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. c. Kewajiban Membuat Faktur Pajak Elektronik 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. 2) Dirjen Pajak telah menetapkan 45 PKP yang membuat e-faktur mulai 1 Juli 2014 (Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014).
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
33
Tabel 2.1 45 PKP yang membuat e-faktur mulai 1 Juli 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
PKP PT Pama Persada Nusantara PT Goodyear Indonesia Tbk PT Ramajaya Pramukti PT Aneka Tambang PT Bukit Asam (Persero) Tbk PT Telekomunikasi Indonesia PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) PT Sucofindo PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia PT Monier PT Misung Indonesia PT Kurita Indonesia PT Foseco Indonesia PT Patra SK PT BP Petrochemicals Indonesia PT Sanken Indonesia PT Sanyo Jaya Components Indonesia PT Akashi Wahana Indonesia PT Akebono Brake Astra Indonesia PT NS Bluescope Indonesia PT Sony Indonesia PT Penta Valent PT Elegant Textile Industry PT DongII Indonesia PT Du Pont Indonesia PT Yokogawa Indonesia PT Erm Indonesia PT Kuala Pelabuhan Indonesia PT ISS Indonesia PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia PT Mulia Intipelangi PT Manggala Gelora Perkasa PT IndoRama Synthetics Tbk PT Fortune Indonesia Tbk PT Tunas Baru Lampung Tbk Shimizu Corporation Nippon Koei Co Ltd
commit to user
NPWP 01.338.618.0-091.000 01.002.075.8-092.000 01.445.062.1-092.000 01.001.663.2-051.000 01.000.011.5-051.000 01.000.013.1-093.000 01.718.327.8-093.000 01.300.992.3-093.000 02.239.283.1-093.000 01.000.120.4-052.000 01.069.162.4-052.000 01.061.554.0-052.000 02.026.485.9-052.000 02.593.932.3-052.000 01.070.909.5-052.000 01.824.407.9-055.000 01.000.147.7-055.000 02.519.842.5-055.000 01.060.616.8-055.000 01.070.743.8-055.000 01.707.574.8-056.000 01.305.436.6-056.000 01.001.773.9-057.000 01.068.034.6-057.000 01.061.736.3-058.000 01.070.870.9-058.000 01.869.736.7-058.000 01.070.939.2-058.000 01.070.680.2-059.000 02.005.464.9-059.000 01.348.430.8-059.000 01.610.717.9-059.000 01.001.680.6-054.000 01.303.912.8-054.000 01.139.219.8-054.000 01.001.475.1-053.000 01.002.804.1-053.000
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
34
Lanjutan Tabel 2.1 38 PT Dowell Anadrill Schlumberger 39 PT Schlumberger Geophysics Nusantara 40 PT Radiant Utama Interinsco Tbk 41 PT Trans Power Marine Tbk 42 PT Inti Ganda Perdana 43 PT Royal Sutan Agung 44 PT Halim Sakti Pratama 45 PT Lea Sanent Sumber: www.pajak.go.id
01.061.608.4-081.000 01.061.617.5-081.000 01.371.814.3-081.000 02.435.712.1-073.000 01.060.617.6-007.000 01.735.097.6-007.000 01.772.284.4-038.000 01.303.009.3-038.000
d. Transaksi Yang Dibuatkan Faktur Pajak Elektronik 1) Faktur Pajak elektronik dibuat untuk setiap Penyerahan Barang Kena Pajak (Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/ atau Pasal 16D UU PPN) dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak (Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN). 2) Kecuali atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak: a) yang dilakukan pedagang eceran (Pasal 20 PP No. 1 Tahun 2012) b) yang dilakukan oleh PKP Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (Pasal 16E UU PPN) c) yang bukti pungutan PPNnya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak (Pasal 13 ayat (6) UU PPN) e. Saat Pembuatan Faktur Pajak Elektronik Saat pembuatan Faktur Pajak elektronik berdasarkan Pasal 3 PER16/PJ/2014:
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
35
1) Saat penyerahan Barang Kena Pajak 2) Saat penyerahan Jasa Kena Pajak 3) Saat penerimaan pembayaran (dalam hal penerimaan pembayaran BKP dan/ atau JKP) 4) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan f. Pembuatan Faktur Pajak Elektronik Informasi didalam Faktur Pajak elektronik paling sedikit harus memuat beberapa hal dibawah ini: 1) Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP 2) Nama, alamat, dan NPWP yang pembeli BKP atau penerima JKP 3) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, potongan harga PPN yang dipungut 4) PPnBM yang dipungut 5) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak 6) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Pengusaha Kena Pajak
Direktorat Jenderal
PKP menutup kontrak/ kesepakatan penyerahan, membuat Faktur Pajak dan melakukan pencatatan baik secara manual/ dengan sistem
DJP memberikan persetujuan/ approval Faktur Pajak Proses 4
Proses 1
PKP memasukkan data Faktur Pajak secara manual/ dengan impor data ke aplikasi e-Faktur Proses 2
PKP melaporkan Faktur Pajak via e-Faktur + online Proses 3
DJP melakukan pengelolaan data e-Faktur untuk pelayanan dan pengawasan Proses 9
PKP dapat create PDF dan cetak e-Faktur Proses 5
PKP membuat SPT PPN dalam aplikasi eFaktur Proses 6
PKP melaporkan SPT PPN langsung ke KPP/ via efilling Proses 7
KPP membuat tanda terima SPT Masa PPN
Gambar 2.1 Gambar Umum Pembuatan Faktur Pajak Elektronik Sumber: KPP Pratama Karanganyar
commit to user
Proses 8
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
37
g. Faktur Pajak Elektronik Pengganti Menurut Pasal 6 PER-16/PJ/2014 Faktur Pajak elektronik pengganti dibuat setiap terdapat Faktur Pajak yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar. Faktur Pajak elektronik pengganti dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak. h. Pembatalan Faktur Pajak Elektronik Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan BKP dan/atau
penyerahan JKP yang e-Fakturnya telah dibuat, PKP yang membuat eFaktur harus melakukan pembatalan e-Faktur melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 7 PER-16/PJ/2014). Setiap pembatalan e-Faktur maka harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain. Dalam hal pembatalan e-Faktur Pajak belum melaporkan dalam SPT maka tetap melaporkan e-Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN dengan mencantumkan nilai 0 (nol) dalam kolom DPP, PPN atau PPN dan
PPnBM. Dalam hal pembatalan e-Faktur Pajak sudah melaporkan dalam SPT maka harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak yang
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
38
bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan e-Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP,
PPN atau PPN dan PPnBM. i. Faktur Pajak Elektronik Rusak atau Hilang Atas hasil cetak e-Faktur Pajak yang rusak atau hilang, PKP yang membuat e-Faktur Pajak dapat melakukan cetak ulang melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 8 ayat (1) PER-16/PJ/2014). Atas data e-Faktur Pajak yang rusak atau hilang, PKP dapat mengajukan permintaan data e-Faktur Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan surat
Permintaan data e-Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran PER16/PJ/2014 (Pasal 8 ayat (2) PER-16/PJ/2014). Permintaan data e-Faktur ini terbatas pada data e-Faktur yang telah diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. (Pasal 8 ayat (3) PER-16/PJ/2014). Dalam hal PKP diwakili atau menunjuk kuasa, Petugas Khusus menindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Huruf E angka 3 SE-21/PJ/2014).
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
39
j. Keadaan Tertentu Yang menyebabkan PKP tidak membuat e-Faktur Pajak yaitu keadaan tertentu seperti keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya diluar kuasa PKP yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. PKP diperkenankan membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy). Apabila keadaan tertentu ditetapkan telah berakhir, data Faktur Pajak hardcopy yang dibuat dalam keadaan tertentu diunggah ke DJP oleh PKP melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP untuk mendapatkan persetujuan. C. Sertifikat Elektronik dan Akun PKP 1. Pengertian Sertifikat Elektronik Sertifikat elektronik merupakan sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik (SE-20/PJ/2014). 2. Fungsi Sertifikat Elektronik Sertifikat elektronik sebagai prasyarat untuk mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik (melalui akun PKP) dalam melaksanakan ketentuan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai seperti penggunaan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
aplikasi e-Faktur, permintaan nomor seri Faktur Pajak secara online dan layanan lainnya (SE-20/PJ/2014). 3. Cara Memperoleh Sertifikat Elektronik PKP dapat memperoleh sertifikat elektronik dengan cara mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan Surat Permintaan Sertifikat Elektronik. Selanjutnya petugas di KPP akan memandu PKP untuk melakukan prosedur berikutnya. Untuk lebih jelas, dapat diperhatikan gambar berikut: Download Digital Certificate Download PDF Passphrase Membaca/ menyetujui Eula Penerimaan DC
Aplikasi e-NOFA online
PKP
Merekam Permohonan DC Merekam Permohonan DC
Aplikasi RA KPP Insert data ke tabel sertifikat PKP
Aplikasi e-NOFA KPP
Mengirim email pemberitahuan
Persetujuan Petugas Khusus
Download Digital Certificate Download PDF Passphrase Cetak tanda terima DC Gambar 2.2 Proses Permintaan Digital Certificate PKP Sumber: KPP Pratama Karanganyar
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
41
4. Persyaratan dan Ketentuan yang Berlaku untuk Meminta Digital Sertifikat a. Surat permintaan serifikat elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain. b. Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah: 1) Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU KUP; dan 2) Namanya tercantum dalam SPT tahunan PPh Badan tahun pajak sebelum tahun diajukannya surat permintaan sertifikat elektronik c. SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan asli SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT d. Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf b namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan, maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan dan menunjukkan asli akta pendirian perusahaan atau asli penunjukan sebagai BUT/permanent establisment dari perusahaan induk di luar negeri dan menyerahkan fotocopy dokumen tersebut
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
42
e. Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a harus menunjukkan asli kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan asli Kartu Keluarga (KK), serta menyerahkan fotocopy dokumen tersebut. f. Dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Asing harus menunjukkan asli paspor, asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau asli Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dan menyerahkan fotocopy dokument tersebut. g. Menyampaikan softcopy pas foto terbaru yang disimpan dalam compact disc (CD) sebagai kelengkapan surat permintaan sertifikat elektronik. h. Seluruh berkas persyaratan di atas disampaikan ke Petugas Khusus yang bertugas di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP tempat PKP dikukuhkan. 5. Pengertian Akun PKP Akun PKP merupakan wadah layanan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah pemberian layanan secara elektronik dalam hal ini adalah pemberian digital sertifikat dan pemberian nomor seri Faktur Pajak melalui website. Fungsinya untuk mempermudah pelayanan kepada PKP sekaligus memberikan keamanan. Setiap PKP yang memenuhi syarat akan dibuatkan Akun PKP oleh DJP. Untuk dapat menggunakan Akun PKP, PKP harus mengaktifkan Akun tersebut.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
43
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu -24/Pj/2012 Tentang Faktur Pajak dan Pmk-151/Pmk.011/2013 Tentang E-Faktur Pajak di KPP Pratama Sukoharjo
mengungkapkan sosialisasi penerapan PMK-151/PMK.011/2013 tentang e-Faktur Pajak di KPP Pratama Sukoharjo. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo belum melakukan sosialisasi e-Faktur Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang ada di wilayahnya pada tahun 2014. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah meninjau secara langsung kesiapan dari Pengusaha Kena Pajak sehingga tidak hanya meninjau kesiapan dari segi Kantor Pelayanan Pajak.
commit to user
