BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Ketimpangan Distribusi Pendapatan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Ketimpangan Distribusi Pendapatan Pendapatan merupakan suatu gambaran tingkat kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan materinya dalam satuan waktu tertentu, biasanya per bulan. Tingkat pendapatan ini sering dihubungkan dengan suatu standard kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Pendapatan dapat diperoleh seseorang dari mata pencaharian utama dengan atau tanpa mata pencaharian lain. Dengan demikian seseorang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan suatu konsep mengenai penyebaran pendapatan di antara setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Konsep pengukuran distribusi pendapatan dapat ditunjukkan oleh dua konsep pokok, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak. Ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan (Ahluwalia dalam Sukirno,2006). Distribusi pendapatan merupakan salah satu indikator pemerataan. Pemerataan akan terwujud jika proporsi pendapatan yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu sama besarnya dengan proporsi kelompok

6

Universitas Sumatera Utara

tersebut. Alat yang lazim digunakan adalah Gini Ratio dan cara perhitungan yang digunakan oleh Bank Dunia (Hasrimi, 2010). Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Ada dua kategori tingkat kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi di mana tingkat pendapatan seorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah (Sukino, 2013). Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya

pembagian

hasil

pembangunan

suatu

negara

di

kalangan

penduduknya (Dumairy, 2004). Distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua ukuran pokok yaitu distribusi ukuran adalah besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor faktor produksi (Todaro, 2006). Dari dua definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Ketimpangan pendapatan

lebih

besar

terjadi

di

negara-negara

yang

baru

memulai

pembagunannya, sedangkan bagi negara maju atau lebih tinggi tingkat pendapatannya cenderung lebih merata atau tingkat ketimpangannya rendah.

7


Menurut Irma Adelma dan Cynthia Taft Morris dalam Arsyad (2010) ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang : 1). Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita. 2). Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. 3). Ketidakmerataan pembangunan antar daerah. 4). Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (Capital Insentive), sehingga persentase pendapatan modal dari kerja tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah. 5). Rendahnya mobilitas sosial. 6). Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. 7) Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang. 8). Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Todaro (2006), menyatakan bahwa semakin tidak merata pola distribusi pendapatan, semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi karena orang-orang kaya memiliki rasio tabungan yang lebih tinggi dari pada orang orang miskin sehingga akan meningkatkan aggregate saving rate yang diikuti oleh peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Jika laju pertumbuhan PDRB merupakan satu-satunya tujuan masyarakat, maka strategi terbaik adalah membuat pola distribusi pendapatan setimpang mungkin. Dengan demikian, model Kuznets dan Kaldor menunjukkan adanya trade off atau pilihan antara pertumbuhan PDRB yang lambat tatapi dengan distribusi pendapatan yang lebih merata.

8


Dua model ketimpangan yaitu teori Harrod-Domar dan Neo-Klasik memberikan perhatian khusus pada peranan kapital yang dapat direpresentasikan dengan kegiatan investasi yang ditanamkan pada suatu daerah untuk menarik kapital kedalam daerahnya, hal ini jelas akan berpengaruh pada kemampuan daerah untuk tumbuh sekaligus menciptakan perbedaan dalam kemampuan menghasilkan pendapatan. Investasi akan lebih menguntungkan bila dialokasikan pada daerah-daerah yang dinilai mampu menghasilkan pengembalian (return) yang besar dalam jangka waktu yang relatif cepat. Mekanisme pasar justru akan menyebabkan ketidakmerataan, dimana daerah-daerah yang relatif maju akan bertumbuh semakin cepat sementara daerah yang kurang maju tingkat pertumbuhannya justru relatif lambat. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan antar daerah, sehingga diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan dalam mengarahkan alokasi investasi menuju suatu kemajuan ekonomi yang lebih berimbang diseluruh wilayah dalam negara. Terjadinya ketimpangan antar daerah juga diterangkan oleh Mydral (1957) membangun teori keterbalakangan dan pembangunan ekonominya disekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskan hal tersebut, beliau memakai ide “spread effect” dan “backwash effect” sebagai bentuk pengaruh penjalaran dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. Spread effect (dampak sebar) didefinisikan sebagai suatu pengaruh yang menguntungkan (favorable effect), yang mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi di pusat pertumbuhan kedaerah sekitar. Backwash effect (dampak balik) didefinisikan sebagai pengaruh yang merugikan (infavorable effect) yang mencakup aliran

9


manusia dari wilayah sekitar atau pinggiran termasuk aliran modal ke wilayah inti, sehingga mengakibatkan berkurangnya modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan wilayah inti. Terjadinya ketimpangan regional menurut Mydral (1997) disebabkan oleh besarnya pengaruh dari backwash effect dibandingkan dengan spread effect dinegara-negara terbelakang. Perpindahan modal cenderung meningkatkan ketimpangan regional, permintaan yang meningkat ke wilayah maju akan merangsang investasi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan yang menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya, lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang. 2.2. Pengukuran Ketimpangan Pendapatan Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau mengetahui apakah distribusi pendapatan timpang atau tidak, digunakan kategorisasi kurva Lorenz,menggunakan koefisien Gini, dan kriteria Bank Dunia. 1. Kurva Lorenz Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva

10


Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata. (Lincolin Arsyad,1997).

Gambar 2.1. Kurva Lorenz

2. Indeks Gini atau Rasio Gini Gini Ratio digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi (Todaro,2006). Rumus yang dipakai untuk menghitung nilai Gini Ratio adalah : k

G=1-

 i 1

Pi (Qi  Qi  1) 10000

11


Keterangan : G Pi Qi Qi-1 k

= Gini Ratio = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas-i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i = Banyaknya kelas pendapatan

Nilai Gini antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan. 3. Kriteria Bank Dunia Menurut Bank Dunia, ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk. Tabel 2.1 Indikator Ketimpangan Menurut Bank Dunia (World Bank) Klasifikasi Ketimpangan

Ketimpangan distribusi pendapatan

Ketimpangan tinggi

40% penduduk berpendapatan rendah menerima <12% dari total pendapatan

Ketimpangan sedang

40% penduduk berpendapatan rendah menerima 12% -17% dari total pendapatan 40% penduduk berpendapatan rendah menerima >17% dari total pendapatan

Ketimpangan rendah

2.3. Konsep Kesejahteraan Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan

12


fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1996) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empaat indikator yaitu : (1) rasa aman (security), (2) Kesejahteraan (welfare), (3) Kebebasan (freedom), dan (4) jati diri (Identity). Terdapat berbagai perkembangan pengukuran tingkat kesejahteraan dari sisi fisik, seperti Indeks pembangunan Manusia (Human Development Index), Indeks Mutu Hidup (Physical Quality Life Index), Kebutuhan Dasar (Basic Needs), dan Pendapatan Perkapita (GNP/Kapita). Ukuran kesejahteraan ekonomi inipun dapat dilihat dari dua sisi, yaitu konsumsi dan produksi (skala usaha). Dari sisi konsumsi, kesejahteraan bisa diukur dengan menghitung seberapa besar pengeluaran yang dilakukan seseorang atau sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lainnya dalam periode tertentu. 2.4. Indikator Kesejahteraan Badan Pusat Statistik Indonesia (2005) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah : 1. Tingkat pendapatan keluarga

13


2. Komposisi

pengeluaran

rumah

tangga

dengan

membandingkan

pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan 3. Tingkat pendidikan keluarga 4. Tingkat kesehatan keluarga 5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan: 1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya 2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya 3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya 4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya Menurut Drewnoski (1974) dalam Bintarto (1989), konsep kesejahteraan dapat dikaji dari 3 aspek yakni (1) Tingkat perkembangan fisik (somatic status), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagainya; (2) Tingkat mentalnya, (mental/educational status) seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya; (3) Integrasi dan kedudukan sosial (social status). 2.5. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Menurut Todaro (2000), Pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan atau kesejahteraan dipengaruhi oleh adanya

14


peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan semakin memburuk

seiring

dengan

memburuknya

ketimpangan

pendapatan

atau

kesejahteraan Salah satu penyebab dari kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang selanjutnya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Menurut Boediono (1992) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, sehingga persentase pertambahan output tersebut harus lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Dalam upaya meningkatkan pendapatan perkapita daerah (PDRB per kapita) juga harus dilibatkan berbagai faktor produksi (sumber-sumber ekonomi) dalam setiap kegiatan produksi. Pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi faktor produksi tenaga kerja, kapital, sumberdaya alam, teknologi dan faktor sosial (seperti adat istiadat, keagamaan, sistem pemerintahan). Menurut

Tarigan

(2004)

pertumbuhan

ekonomi

wilayah

adalah

pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Hal itu juga menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di wilayah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi) yang berarti secara kasar dapat

15


menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta diwilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi transfer-payment yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana di luar wilayah. Menurut Kuznets (1996), pada tahap – tahap awal pertumbuhan ekonomi pendistribusian pendapatan cenderung memburuk namun pada tahap – tahap berikutnya akan membaik. Hipotesis ini lebih dikenal sebagai hipotesis “Uterbalik” Kuznets, sesuai dengan bentuk rangkaian perubahan kecenderungan distribusi pendapatan dengan ukuran koefisien Gini dan pertumbuhan GNP per kapita yang akan terlihat seperti kurva yang berbentuk U-terbalik. Menurut Kuznets, distribusi pendapatan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000). Menurut Todaro (2003), pemerataan yang lebih adil di negara berkembang merupakan suatu kondisi atau syarat yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semakin tinggi ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara atau daerah, akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Ketimpangan pendapatan antar daerah, tergantung dari besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penerima pendapatan dalam daerah tersebut, baik itu golongan masyarakat maupun wilayah tertentu dalam daerah tersebut. Perbedaan jumlah pendapatan yang diterima itu menimbulkan suatu distribusi pendapatan yang berbeda, sedangkan besar kecilnya perbadaan tersebut akan menentukan tingkat pemerataan pendapatan (ketimpangan pendapatan) daerah

16


tersebut. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan ini akan tergantung dari besar kecilnya perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh penerima pendapatan. Sehingga timpang atau tidaknya pendapatan daerah dapat diukur melalui distribusi penerimaan pendapatan antar golongan masyarakat ataupun antar wilayah tertentu, dimana pendapatan yang diterima wilayah tersebut terlihat pada nilai PDRB-nya, sedangkan untuk golongan masyarakat tentunya adalah jumlah yang diterimanya pula. 2.6. Penelitian Terdahulu T. Makmur, dkk (2011) melakukan penelitian yang berjudul Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Masyarakat Desa di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Dari hasil analisis menggunakan koefisien gini (gini ratio) dapat disimpulkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Kecamatan Peukan Bada adalah ketimpangan sedang untuk pekerjaan penduduk sebagai petani dan buruh dan ketimpangan rendah untuk pekerjaan penduduk sebagai pedagang dan pns. apabila dilihat secara keseluruhan sampel diperoleh indeks gini sebesar 0,386, ini artinya pada kabupaten Peukan Bada mempunyai nilai ketimpangan distribusi pendapatannya sedang. Penelitian sejenis juga telah dilakukan oleh Linggar Dewangga Putra, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 2011 dengan judul Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000 – 2007 dan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda membuktikan bahwa “ketimpangan dalam pendistribusian

17


pendapatan yang diukur dari Indeks Gini dan Indeks Williamson berpengaruh positif pada jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah”. Halim, dkk (2010) juga melakukan penelitian dengan judul Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan Petani Kopi Arabika di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber pendapatan petani kopi arabika cukup beragam dimana pendapatan dari usaha tani kopi arabika memberikan kontribusi sebesar 65,68% terhadap total pendapatan petani. Tingkat ketimpangan pendapatan petani kopi arabika berdasarkan nilai gini ratio sebesar 0,36 berada dalam kategori menengah, sedangkan menurut kriteria World Bank berada dalam kategori rendah. Selain itu, jumlah petani kopi arabika miskin menurut Sajogyo (1988) sebanyak 21,43%, sedangkan menurut BPS (2010) sebanyak 16,67%. 2.7. Kerangka Konsep Penelitian Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan suatu konsep mengenai penyebaran pendapatan di antara setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Konsep pengukuran distribusi pendapatan

dalam penelitian ini

adalah ketimpangan relatif yang merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan (Ahluwalia dalam Sukirno,2006). Ketimpangan pendistribusian pendapatan yang dihitung menggunakan Indeks Gini dan Kriteria Bank Dunia berpengaruh pada tingkat kesejahteraan atau

18


kemiskinan. Semakin kecil (mendekati nol) koefisiennya, pertanda semakin baik atau merata distribusi. Di lain pihak, koefisien yang kian besar (semakin mendekati satu) mengisyaratkan distribusi yang kian timpang atau senjang. Kemiskinan menurut BPS dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Berdasarkan dasar pemikiran tersebut di atas, kerangka konsep penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

Pendapatan Tinggi,sedang dan rendah Ketimpangan Distribusi Pendapatan Sedang Kesejahteraan Tinggi, sedang dan rendah Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian Kerangka konsep tersebut di atas menggambarkan bahwa tidak meratanya distribusi pendapatan menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan titik awal dari munculnya masalah perbedaan tingkat kesejahteraan.

19


BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Recommend Documents