BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kajian Pustaka Penelitian ini menggunakan 3 kajian pustaka. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti tersebut berada pada tema yang sama yaitu peran organisasi internasional dalam membantu pemenuhan hak anak atas pendidikan di negara berkembang. Ketiga penelitian yang akan penulis jadikan kajian pustaka tersebut adalah milik Rita Melani dari Universitas Udayana, Dorma Elvirianty Sirait dari Universitas Riau, dan Rika Mustika dari Universitas Riau. Penelitian yang penulis cantumkan, sebagai kajian pustaka yang pertama adalah penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Rita Melani mahasiswa Universitas Udayana dengan judul “Peran International Labour Organization (ILO) Melalui Proyek Education And Skill Training for Youth Employment (EAST) Dalam Upaya Pencegahan Dan Penghapusan Pekerja Anak Di Indonesia”. Pada penelitian tersebut Rita Melani menulis tentang organisasi internasional yaitu ILO untuk menghapuskan pekerja anak dan membantu pemerintah menanggulangi pekerja anak di Indonesia. Organisasi internasional yaitu ILO yang dibahas oleh Rita Melani tersebut memiliki sebuah program atau proyek yang khusus dilaksanakan pada lima Wilayah Indonesia Timur, diantaranya Maluku, NTT, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan satu provinsi di Indonesia bagian barat yaitu Nanggroe Aceh Darusalam (NAD). Proyek tersebut dikenal dengan Education And Skill Training for Youth Employment (EAST). EAST merupakan proyek 4 tahun yang mendapat dana dari
7
8
Kerajaan Belanda. Melalui proyek EAST tersebutlah yang nantinya akan dapat dilihat peran dari ILO di Indonesia itu sendiri. Lokus waktu yang diambil dalam penelitian adalah dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Penelitian tersebut dikaji menggunakan teori dan konsep organisasi internasional, pekerja anak, dan Development Intervention. Teori dan konsep Organisasi Internasional dan Development Intervention membantu peneliti dalam mengkaji penelitian ini. Konsep organisasi internasional membantu dalam mengkaji hak dan kewajiban sebuah organisasi dalam melakukan intervensi ke dalam suatu negara. Sedangkan konsep Development Intervention membantu penelitian ini dalam melihat dan menilai sebuah bantuan atau pun intervensi yang dilakukan oleh suatu organisasi internasional dalam memajukan pembangunan sebuah negara yang dilihat dari keseluruhan sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan maupun pendidikannya. Penelitian oleh Rita Melani ini menganalisa tentang organisasi internasional yaitu ILO, melalui berbagai upaya yang salah satunya dengan program pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi anak muda di Indonesia atau dikenal dengan proyek EAST, yang mana proyek tersebut dibuat untuk membantu Indonesia. Dengan adanya Proyek EAST di lima daerah di Indonesia timur yang tingkat pekerja anaknya masih cenderung tinggi dapat diminimalisir dengan diberikannya pelatihan dan pendidikan sesuai dengan tujuan dari diadakannya proyek EAST tersebut. Dalam penelitian Rita Melani ini meskipun juga membahas mengenai pendidikan namun pendidikan yang dibahas mengenai pendidikan dalam memperoleh pekerjaan yang layak sedangkan dalam penelitian ini pendidikan yang dibahas mengenai pendidikan formal di sekolah.
9
Penelitian kedua yang penulis jadikan kajian pustaka adalah penelitian dari Dorma Elvrianty Sirait yaitu Mahasiswa dari Universitas Riau. Penelitian dari Dorma Elvrianty Sirait tersebut berjudul “Peran UNICEF Dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak (Child Soldiering) Di Myanmar Pada Tahun 20072013”. Dalam penelitiannya Dorma Elvrianty Sirait menjelaskan peran dari organisasi internasional yaitu UNICEF di Myanmar. Penelitian Dorma tentang tentara anak tersebut mengambil lokus waktu 2007-2013. Analisa penelitian Dorma menjelaskan bahwa UNICEF mampu mengatasi salah satu isu HAM, yaitu keprajuritan anak di Myanmar dalam perekrutan anak-anak tidak hanya sebagai tentara anak, tetapi juga mata-mata, kuli, tukang masak, dan bahkan untuk tujuan seksual. Perbedaan dengan penelitian yang penulis buat ini bisa dilihat dari fokus waktu dan tempat yang diambil, yang menggambarkan bahwa dalam tiap negara memiliki tingkat permasalahan anak yang berbeda-beda. Permasalahan anak di Myanmar berbeda dengan permasalahan anak di Nigeria. Teori dan konsep yang digunakan salah satunya adalah organisasi internasional karena yang dibahas adalah UNICEF yang merupakan organisasi pemerintah atau Intergoverment Organization (IGO). UNICEF mampu berperan untuk memperjuangkan hak anak seperti tercantum dalam konstitusi dasar dan mengakhiri adanya tentara anak di Myanmar. Dalam penelitian Dorma ini peran UNICEF di Myanmar juga dapat dilihat dari bantuan yang diberikan yaitu dengan cara melindungi anak dari kemiskinan, kekerasan penyakit, dan deskriminasi yang bertujuan untuk mengakhiri adanya perekrutan anak sebagai tentara. Namun yang membedakannya dengan penelitian ini, dapat dilihat dari peran UNICEF. Dalam penelitian ini UNICEF bukan berperan untuk mengakhiri sebuah permasalahan
10
anak dalam salah satu sektor pekerja anak seperti tentara saja, namun dalam penelitian ini peran UNICEF yang ingin dilihat adalah pada pemenuhan hak anak atas pendidikan karena kurangnya minat anak untuk bersekolah dan lebih memilih untuk bekerja. Penelitian lainnya yang juga penulis jadikan kajian pustaka adalah penelitian dari Rika Mustika, dari Universitas Riau. Penelitian Rika Mustika tersebut berjudul “Upaya United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Menangani Prostitusi Terhadap Anak Di Filipina Tahun 2008-2011”. Penelitian Rika Mustika menjelaskan upaya organisasi internasional dalam mengatasi pekerja anak di Filipina. Penelitian Rika Mustika tersebut mengambil lokus waktu 2008-2011. Sama seperti penelitian sebelumnya, yang mana waktu dan lokus tempat yang diambil memiliki kapasitas permasalahan yang berbeda yaitu keadaan pekerja anak di Filipina tentu berbeda dengan keadaan pekerja anak di Nigeria seperti dalam penelitian ini. Dalam penelitiannya Rika menganalisa upaya bantuan yang diberikan UNICEF dalam melindungi anak dan wanita yang bekerja dalam sektor seks komersial di Filipina, terutama anak-anak yang berumur 11-15 tahun yang terjalin dalam prostitusi. Sedangkan peran UNICEF dalam penelitian ini bukan saja dilihat dari satu jenis pekerjaan namun dari banyak pekerjaan yang anak-anak lakukan, dan yang membedakan penelitian ini yaitu peran UNICEF lebih ditekankan dalam pemenuhan hak anak melalui pendidikan. Upaya UNICEF yang dapat dilihat dalam penelitian Rika Mustika ini yaitu berhasil menjalankan program utama UNICEF seperti pendidikan, kesehatan, gizi, dan pencegahan HIV dan AIDS. Meskipun peneliatan Rika juga sedikit menyinggung pendidikan
11
namun bukan sebagai pemenuhan hak anak atas pendidikan melainkan pendidikan mengenai kesehatan agar anak-anak terhindar dari pekerjaan sebagai pekerja seks komersial dan mengetahui pentingnya kesehatan, terutama pengetahuan anak mengenai penyakit HIV/AIDS.
2.2 Kerangka Pemikiran Dalam menganalisis penelitian mengenai peranan UNICEF dalam membantu memajukan pemenuhan hak anak atas pendidikan di Nigeria ini maka penulis menggunakan beberapa konsep dalam kajian Hubungan Internasional, yakni sebagai berikut :
2.2.1 Peran Organisasi Internasional Organisasi internasional merupakan suatu istilah dalam hubungan internasional yang menunjukkan tentang adanya kerjasama pada beberapa negara yang dibentuk melalui suatu gerakan organisasi, yang mana tujuannya bisa bersifat umum maupun khusus. Organisasi internasional menurut A. Le Roy Bennet yang ditulis dalam bukunya International Organization, Principle and Issues menjelaskan bahwa organisasi internasional sebagai sarana kerjasama negara-negara, yang dapat mendatangkan manfaat untuk anggota-anggota yang bergabung di dalamnya. Sebuah organisasi internasional juga dituntut untuk dapat menjadi fasilitator sebagai saluran komunikasi dengan pemerintah, karena apabila terjadi masalah dapat dengan mudah dicari pemecahan masalahnya. Definisi lainnya mengenai Organisasi Internasional, yaitu menurut Cheever dan Haviland yang mendefinisikan organisasi internasional secara sederhana yaitu :
12
“Any cooperative arrangement instituted among state, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented trough periodic meetings and staff activities”. Artinya organisasi internasional digambarkan sebagai sebuah pengaturan dalam bentuk kerjasama internasional yang melembaga antar negara-negara, berdasarkan sebuah persetujuan dasar yang umum, dan disepakati untuk melaksanakan fungi-fungsi yang saling menguntungkan melalui sebuah pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staff yang dilakukan secara berkala. Adapun syarat suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu organisasi internasional yaitu harus memiliki organ permanen, yang mana obyeknya tidak mencari keuntungan melainkan untuk kepentingan bagi semua pihak atau negara, dan anggota yang tergabung dalam organisasi bebas bagi setiap individu atau kelompok dari tiap negara. Sebuah organisasi internasional setidaknya juga harus mempunyai karakteristik seperti sebuah kerjasama antar lintas batas negara, yang mana kerjasama tersebut juga memiliki tujuan yang telah disepakati bersama, baik antar pemerintah atau pun non-pemerintah, selain itu struktur organisasi maupun pelaksanaannya harus jelas dan lengkap sesuai dengan fungsinya masing-masing (Rudy, 2005). Organisasi internasional dapat dibedakan menjadi 2 menurut jenisnya oleh Umar S. Bakry yaitu : 1. Organisasi antar pemerintah atau Intergoverment Organizations (IGO) merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh dua atau lebih negara. Bergabung menjadi anggota IGO biasanya berbentuk sukarela, maka dari itu negara-negara yang tergabung di dalamnya akan merasa aman karena keadulatan dari masing-masing negara tidak terancam.
13
2. Organisasi non-pemerintah atau Non-Government Organizations (NGO), merupakan organisasi yang lebih terstruktur bila di bandingkan dengan IGO, selain itu NGO dijalankan secara internasional sehingga hubungan yang erat dengan pemerintah tidaklah ada. (Bakry, 1997). Dari penjelasan tersebut maka UNICEF sebagai sebuah organisasi internasional
dapat
digolongkan
kedalam
organisasi
pemerintah
atau
Intergoverment Organizations (IGO), karena berada dibawah organisasi PBB, yang notabene anggotanya adalah negara-negara atau pemerintah. Dilihat dari kekuatan yang dimiliki IGO sangatlah terbatas, terutama dalam mengambil keputusan, karena negara-negara anggota terikat oleh kebijakan dan norma dari masing-masing negara. Keefektivitasan IGO itu sendiri hanya bisa dilihat dari kesediaan aktor dalam membuat dan memenuhi komitmennya (Mingst & Karns, 2004). Dalam mempertimbangkan pentingnya organisasi pemerintahan atau Intergoverment Organization (IGO) yang difokuskan pada organisasi sebagai aktor, dalam hal ini yaitu UNICEF memiliki beberapa aturan dalam menjalankan fungsi operasionalnya di suatu negara. Mingst dalam bukunya yang berjudul The Politics and Processes of Global Governance menyebutkan bahwa IGO memiliki 4 tahapan yang harus dipenuhi untuk menjalankan perannya sebagai sebuah organisasi internasional dalam suatu negara yaitu : 1. Getting states to act yaitu IGO berkewajiban mengajak negara untuk bertindak 2. Coordinating the efforts of different groups yaitu IGO harus mampu mengkoordinasikan upaya dari kelompok yang berbeda 3. Providing the diplomatic skills to secure agreements yaitu IGO sebagai wadah untuk menyediakan sarana diplomatik untuk membuat perjanjian
14
4. Ensuring programs effectiveness yaitu IGO wajib memastikan keefektivitasan program yang dijalan dalam sebuah negara Apabila sebuah organisasi internasional telah memainkan perannya sebagai sebuah organisasi internasional, maka dari itu strategi pembangunan mereka untuk memenuhi pedoman internasional dapat dijalankan. Sedangkan menurut Bennet yang ditulis dalam bukunya International Organization, Principle and Issues, peran dari sebuah organisasi internasional secara umum yaitu sebagai berikut : 1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mengurangi intensitas konflik antar sesama anggota. 2.
Sebagai sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.
3.
Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan, yaitu antara lain : kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, peace keeping operation, dan lain-lain. Secara organisasi internasional, terdapat 4 hal yang menjadi peranan
UNICEF sebagai sebuah organisasi internasional antara lain : 1. Memberikan kehidupan yang lebih baik pada anak-anak. 2. Membantu setiap anak-anak untuk bertahan dan menjalani kehidupannya dengan baik. 3. Memberikan anak-anak kesempatan untuk menuntut ilmu disekolah. 4. Menciptakan suasana lingkungan yang kondusif bagi anak-anak khususnya korban perang (UNICEF, n.d).
15
Sedangkan dalam menjalankan perannya sebagai organisasi internasional tersebut, UNICEF juga memiliki prinsip-prinsip dasar yaitu antara lain : 1. Mempertahankan hak-hak anak dan menuntut adanya kesetaraan gender serta etika dimata dunia. 2. Menegaskan bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan anak adalah tujuan pembangunan universal yang berguna untuk memajukan hidup dari insan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, UNICEF banyak memberikan perhatian terhadap permasalahan pendidikan anak didunia sekalipun. 3. Memobilisasi sumber daya antara kemauan pemerintah dan negara, khususnya kemauan dari negara berkembang. 4. Memberikan komitmen penuh untuk memastikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang dirugikan oleh peperangan, kemiskinan, cacat, korban bencana alam, dan segala bentuk kekerasan serta eksploitasi terhadap anak-anak. 5. Melalui Konvensi Hak Anak juga berusaha menegakkan hak-hak anak sebagai prinsip etik dan standar internasional terhadap perilaku anak-anak. UNICEF juga
menegaskan
bahwa
kelangsungan
hidup,
perlindungan
dan
perkembangan anak-anak merupakan pembangunan individu yang menjadi bagian integral dari kemajuan manusia itu sendiri (UNICEF, n.d).
2.2.2 Pendidikan Salah satu faktor utama untuk tercapainya pembangunan adalah dengan pendidikan. Pendidikan juga merupakan indikator utama dalam melihat kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung
16
dari kualitas pendidikan yang diberikan. Dengan kata lain pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik apabila pendidikan diberikan dengan baik pula, karena kesejahteraan pembangunan dan pendidikan merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan juga merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu pendidikan juga dapat menjadikan bangsa mencapai kemakmurannya dalam suatu negara. Nigeria merupakan salah satu contoh negara yang bermasalah dengan pendidikan anak di negaranya sehingga perlu adanya perbaikan dengan sistem pendidikan di Nigeria itu sendiri. Pendidikan yang ingin dicapai di Nigeria secara garis besar adalah pendidikan formal yang dilihat dari MDGs adalah pertama, memperkuat skema pendidikan dasar secara universal karena pendidikan dasar merupakan hal yang paling mendasar terutama bagi anak agar nantinya bisa dapat membaca, menulis, dan berhitung yang dapat dijadikan modal hidup kedepannya. Kedua, pendidikan yang ingin dicapai yaitu dengan meningkatkannya kualitas pengajaran guru karena hal tersebut adalah sebuah kebutuhan yang mendesak di Nigeria untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Ketiga, meningkatkan kesetaraan gender dalam hal pendidikan, dimana anak perempuan juga harus mendapat pendidikan yang sama dengan anak laki-laki (UNDP, n.d). Pendidikan, menurut UNICEF merupakan hak dasar setiap manusia. Dimana pendidikan sama halnya dengan hak asasi manusia yang bersifat universal dan tidak dapat dihilangkan tanpa memandang jenis kelamin, agama, etnis, atau pun status ekonomi, dan semua orang berhak atas pendidikan tersebut (UNICEF, n.d). Adapun definisi menurut Prof. Richey, juga menjelaskan bahwa pendidikan
17
merupakan sebuah fungsi yang luas dari pemeliharaan serta perbaikan kehidupan bangsa atau masyarakat, terutama generasi muda, yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat (Richey, 1989). Beberapa konsep pendidikan yang dipaparkan meskipun terlihat berbeda, tetapi sebenarnya memiliki kesamaan yaitu dilihat dari unsur-unsur konsep pendidikan yang diberikan. Pendidikan merupakan suatu proses, dimana terdapat hubungan antara pendidik dan anak didik, dan pendidikan tersebut juga memiliki suatu tujuan. Pemaparan diatas dapat menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pembangunan kembali atau juga bisa dikatakan sebagai proses reorganisasi dan rekonstruksi pengalaman yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi individu dengan lingkungannya.
2.2.3 Hak Anak Konvensi PBB, yang membahas menganai hak anak tahun 1989 mendefinisikan anak sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun. Semua orang yang berada pada usia dibawah usia 18 tahun adalah anak-anak, menurut UNICEF (Sirait, 2010). Pada konvensi hak-hak anak yang termasuk dalam PBB, UNICEF sebagai organisasi internasional memiliki misi yang berpanutan pada konvensi hak-hak anak tersebut. Konvensi tersebut memiliki 4 prinsip dasar hak-hak yang harus dipenuhi yaitu : 1. Hak untuk kelangsungan hidup, dimana hak ini merupakan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, serta mendapat akses dalam hal pelayanan kesehatan. Anak-anak dalam hal ini berarti, berhak mendapatkan
18
gizi yang baik, tempat tinggal yang layak, dan layanan kesehatan yang memadai. 2. Hak untuk mengembangkan diri, dalam hal ini termasuk juga hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, kreatifitas seni dan budaya. Hak ini juga berlaku bagi mereka yang cacat, serta mereka juga berhak mendapat perhatian dan pendidikan khusus penyandang cacat. 3. Hak untuk berpartisipasi, dalam hal ini termasuk juga hak untuk berpendapat, berorganisasi, dan berkelompok. Anak-anak dapat dengan bebas dan berani mengungkapkan pendapat, serta keinginan mereka tanpa adanya pihak yang menekan, baik dari orangtua atau pihak manapun. 4. Hak untuk mendapat perlindungan, dimana perlindungan tersebut berlaku dalam segala bentuk, seperti eksploitasi, diperlakukan secara kejam, membahayakan, dan diperlakukan tidak adil secara hukum (UNICEF, n.d). Dari ke empat prinsip hak-hak dasar pada anak yang harus dipenuhi dan tercantum dalam konvensi PBB, terlihat pada poin kedua mengenai hak anak atas pendidikan juga merupakan sesuatu hal yang wajib dan harus didapatkan semua anak. Hak anak atas pendidikan adalah hak-hak dasar anak yang ingin dicapai oleh UNICEF di Nigeria melihat kondisi pendidikan anak-anak di Nigeria yang kurang. Hak atas pendidikan merupakan hak yang tercantum dalam konvensi PBB dan hak tersebut wajib untuk didapatkan oleh semua anak, yang mana UNICEF juga berpegang pada konvensi PBB yang membahas hak anak tersebut. Maka dari itu pendidikan tidak dapat terlepas dari jangkauan organisasi internasional seperti UNICEF yang berfokus membantu terpenuhinya hak anak atas pendidikan tersebut. Sesuai dengan hal tersebut, pasal-pasal yang tercantum pada konvensi
19
yang menjelaskan lebih rinci mengenai hak pendidikan kepada anak-anak tercantum dalam pasal 28 dan pasal 29. Pasal 28 menyatakan bahwa : 1. Negara-negara anggota mengakui adanya hak anak atas pendidikan dan untuk mewujudkannya hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, khususnya pada : a. Membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan tersedia secara cumacuma untuk semua. b. Mendorong pengembangan bentuk-bentuk yang berbeda dari pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, menyediakan untuk setia anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan. c. Membuat pendidikan yang lebih tinggi, tersedia bagi semua berdasarkan kemampuan dengan semua cara yang layak d. Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan kejuruan tersedia untuk semua anak dan bisa diperoleh oleh semua anak. e. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah. 2. Negara anggota akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan anak dan sesuai dengan konvensi ini. 3. Negara-negara anggota akan meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya
20
untuk membantu menghapus kebodohan dan buta huruf di seluruh dunia dan mempermudah perolehan pengetahuan ilmiah dan teknis dan metode-metode pengajaran modern. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan negara-negara berkembang. Serta pasal 29 menyatakan bahwa : 1. Negara-negara anggota setuju bahwa pendidikan anak akan diarahkan kepada : a. Pengembangan keperibadian, bakan, dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya b. Pengembangan sikap menghormati hak-hak asasi manusia dari kebebasan hakiki, serta prinsip-prinsip yang diabadikan dalam piagam PBB c. Pengembangan sikap menghormati orang tua anak, kepribadian budayanya, bahasa, dan nilai-nilai nasional negara dimana anak tinggal, dan negara dari mana anak mungkin berasal, dan beradaban-peradaban yang berbeda dari peradabannya. d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat pengertian, perdamaian, tenggang rasa, persamaan jenis kelamin, dan persaudaraan diantara semua orang, kelompok etnis, bangsa dan agama dan orang-orang pribumi e. Pengembangan sikap menghormati lingkungan alam 2. Tidak ada bagian dari pasal ini atau pasal 28 yang akan ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengganggu kebebasan perorangan dan badan-badan untuk membentuk dan mengarahkan lembaga-lembaga pendidikan, selalu dengan syarat patuh terhadap prinsip-prinsip yang diketengahkan dalam paragraf 1 pasal ini dan pada persyaratan-persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan
21
dalam lembaga-lembaga seperti itu akan sesuai dengan standar-standar minimum sebagaimana mungkin ditetapkan oleh negara. Dengan terpenuhinya hak anak dalam pendidikan pada suatu negara juga dapat membantu terpenuhinya hak-hak dasar anak yang lainnya. Hak dalam hal pendidikan juga erat kaitannya dengan kesehatan, dimana hak untuk mendapakan kesehatan dan kehidupan yang layak dapat terwujud bila diajarkan melalui pendidikan. Dengan terpenuhinya hak pendidikan anak juga dapat memenuhi hak mereka untuk mengembangkan diri karena dengan memperoleh pendidikan terutama pendidikan formal anak diajarkan untuk mengembangkan diri dalam masyarakat. Anak juga dapat memenuhi hak mereka dalam berpartisipasi melalui pendidikan, dimana mereka diajarkan tentang tidak takut untuk mengemukakan pendapat serta berbicara di muka umum. Melalui pendidikan anak juga dapat memperoleh hak perlindungan karena melalui pendidikan anak diajarkan tentang cara memperoleh perlindungan dan dilindungi.
