BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pembangunan Manusia (Human Development) Konsep human development atau pembangunan manusia dibahas oleh UNDP untuk pertama kalinya pada era kotemporer dalam Human Development Report 1990. Konsep ini menunjukan bahwa tujuan utama pembangunan adalah untuk menguntungkan manusia - masyarakat, maka high national income dan growth tidak secara langsung menjaminkan human development, karena terkadang hanya mementingkan pihak elit politis dan ekonomi. Gagasan model pembangunan manusia adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati hidup yang panjang, sehat dan kreatif. UNDP memberikan pendefinisian sebagai berikut: Human development is a process of enlarging people's choices. The most critical ones are to lead a long and healthy life, to be educated and to enjoy a decent standard of living. Additional choices include political freedom, guaranteed human rights and self respect. (UNDP HDR 1990: 9-10) Dengan merujuk kepada Mahbub Haq (1995) Pemahaman
human
development menunjukan 5 karakteristik dan 4 komponen yang membentuknya. Dapat durangkum sebagai berikut:
8
9
1. Pertama human development itu memusatkan perhatian kepada manusia, “people in the center of the stage”, sehingga pendekatan pembangunan itu diartikan seperti aksi perluasan pilihan atau alternatif bagi rakyat, “expanding people’s choices”. Dalam semua proses pembangunan dipertanyakan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi secera aktif dan juga mendapatkan manfaat dari pembangunan. 2. Kedua menekankan kepada kedua sisi yang dimiliki pembangunan mansusia, yaitu formation of human capabilities (peningkatan health, knowledge dan skills); dan people use of acquired capabilities (untuk pekerjaan, kegiatan produktif, partisipasi dalam urusan politik,dll) . Hal itu bermaksud bahwa proses pembangunan seharusnya memperdaya masyarakat dengan menyediakan berbagai institusi atau prasarana untuk meningkatkan kapabilitas manusia, sehingga mereka mampu berkreativitas di tengah masyarakat untuk juga mendorong pembangunan. 3. Ciri ketiga adalah bahwa untuk memperluas pilihan bagi rakyat diperlukan means, yaitu pertumbuhan ekonomi, terutama melalui peningkatan Gross National Product. Namun pertumbuhan ekonomi tidak otomatis memberi kesejahteraan masyarakat, tetapi harus didistribusikan secara merata melalui kebijakan yang jelas. 4. Keempat, human development merupakan sebuah teori dan pendekatan yang menggabungkan pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Perhatian tidak hanya terfokus kepada faktor ekonomi tetapi kepada semua faktor yang menyangkut suatu society.
10
5. Cirinya kelima adalah diakui bahwa manusia merupakan tujuan, juga sarana daripada pembangunan. Sedangkan economic growth adalah sebagai sarana untuk mencapai human development. Sementara empat komponen penting dalam paradigma human development ialah equity, sustainability, productivity dan empowerment. Equity berarti bahwa dalam memperluas pilihan dan kesempatan untuk manusia harus ada keadilan, berarti akses terhadap kesempatan yang merata. Di sini juga ditekankan istilah growth with equity by income distribution, bahwa peningkatan GNP didistribusikan kepada masyarakat, melalui kebijakan fiscal yang optimal, land reform, akses kepada kredit, political opportunities, dan penghapusan hambatan sosial atau legal yang membatasi kaum minoritas kepada kesempatan ekonomi dan politik. Sustainability adalah komponen yang sangat penting juga yang berarti bahwa, tingkat kesejahteraan yang dinikmati masa kini harus juga bisa dinikmati oleh generasi mendatang, jadi sustanaibility di sini adalah kelestarian daripada human development opportunities. Dengan kata lain kelestarian dari semua kapital: kapital fisik; finansial; lingkunang hidup; dan sumber daya manusia, dengan kapasitas memperbaruhi dan meregenerasi kapital tersebut. Productivity merupakan satu elemen dalam human development dimana pentingnya adalah sama dengan equity, sustainability dan empowerment. Productivity berarti peningkatan kapabilitas sumber daya manusia melalui investment in people agar potensial maksimal mereka dapat digunakan sebagai sarana untu mencapai
11
pertumbuhan. Di sini manusia dilihat sebagai sarana atau partisipan dari pembangunan namun human development menggarisbawahi bahwa manusia adalah means dan juga the ultimate ends of development, oleh karena itu konsep productivity dianggap hanya sebagai suatu unsur dalam human development. Empowerment
bermaksud
pembangunan
berdasarkan
partisipasi
penuh
masyarakat, masyarakat bukan hanya sebagai penerima tetapi aktif dalam menentukan pilihan mengenai bagaimana seharusnya hidup mereka sendiri dibentuk. Pemberdayaan masyarakat menurut Haq adalah investasi dalam pendidikan dan kesehatan suapaya masyarakat dapat mengambil keuntungan dari peluang ditawarkan pasar; akses kepada kredit dan productive assets; juga pemberdayaan yang sama kepada wanita dan pria agar mempunyai kesempatan bersaing yang setara. Dengan demikian memerlukan political democracy, economic liberalism, desentralisasi dan partsipasi dari organisasi non-pemerintah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. (Haq 1995: 16-19) 2.2. Tujuan Pembangunan Milenium (MDG’s) MDG’s merupakan tujuan-tujuan pembangunan internasional, diadopsi pada KTT milenium PBB tahun 2000 oleh semua negara anggota PBB, serta berbagai organisasi internasional (OCDE, IMF, World Bank,..). MDG’s diadopsi berdasarkan kesepakatan dan komitmen para pemimpin yang dikandung dalam United Nations Millennium Declaration, yang intinya adalah untuk membentuk kemitraan global guna mengurangi kemiskinan dan human deprivation yang dialami masyarakat di negaranegara termiskin. Deklarasi milenium mengutamakan nilai-nilai fundamental sebagai
12
hak setiap individu, yakni freedom, equality, solidarity, tolerance, respect for nature dan shared responsibility. Dalam konteks Millennium Development Goal’s (MDG’s), konsep human development banyak mempengaruhi pemahaman pembangunan dan menjadi gagasan pusat
pembangunan
internasional.
Konsep
tersebut
menggarisbawahi
bahwa
pembangunan tidak hanya terfokus kepada economic growth tetapi juga kepada kebebasan manusia sendiri. Selain itu mendorong fokus perhatian kepada yang miskin dan termiskin, dan juga kepada peningkatan kemampuan mereka. Meningat sejarah persiapan menuju kepada Millennium Summit, bekas sekjen PBB Kofi Annan juga menentukan “pembangunan”, termasuk pengetasan kemiskinan global sebagai tema kedua KTT itu. Pengetasan kemiskinan sangat terkait dengan upaya pembangunan manusia untuk memberikan kebebasan bagi manusia. Demikian David Hulme dalam papernya The making of the MDG’s menjelaskan bahwa Development was no longer about national development (nation building, economic growth and general improvements in welfare). Rather, it was synonymous with poverty eradication (or reduction)1. Dapat dikatakan bahwa pergeseran yang telah terjadi pada pemahaman pembangunan sejak karyanya Haq dan UNDP tahun 1990-an membawa insentif kepada “poverty eradication‖ dengan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Sehingga MDG’s umumnya mempromosikan pemberantasan kemiskinan; hak asasi manusia dengan memajukan prinsip-prinsip martabat manusia; demokrasi; 1
kelestarian
David Hulme in The making of the MDG’s: Human development meets result based-management in an imperfect world.
13
lingkungan;
kesetaraan dan keadilan sosial; serta kemitraan untuk pembangunan
internasional. MDG’s memiliki delapan tujuan global yang ditargetkan akan dicapai tahun 2015. Menurut David Hulme MDG’s merupakan janji yang terbesar pernah diberikan kepada penduduk dunia terkait dengan pengetasan kemiskinan, tujuannya bersifat komprehensif (global atau menyeluruh) dengan upaya yang sistematis dilakukan untuk menentukan, membiayai, melaksanakan, memantau dan mendukung mereka2. Kedelapan tujuan tersebut adalah: (1) Eradicating extreme poverty and hunger,(2) Achieving universal primary education, (3) Promoting gender equality and empowering women, (4) Reducing child mortality rates, (5) Improving maternal health, (6) Combating HIV/AIDS, malaria, and other diseases, (7) Ensuring environmental sustainability, and (8) Developing a global partnership for development. Tujuan pertama, yaitu “Penanggulangan kemiskinan dan kelaparan” yang akan dijadikan fokus penelitian ini dengan ketiga indicator berikut: 1. Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990 – 2015. 2. Target 1B: Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda,
2
Penjelasan berdasarkan paper Hulme 2007. The making of the MDG’s: Human development meets result based-management in an imperfect world; http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml dan http://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Development_Goals diakses pada 07-01-13
14
3. Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015. 2.3. Keamanan Manusia (Human security) 2.3.1. Pergeseran paradigma keamanan: Kemanan Nasional menuju Keamanan Manusia Konsep Security ini merupakan konsep yang sangat diperdebatkan para penstudi hubungan internasional, negara dan berbagai aktor lainnya, terutama pada aspek bahwa keamanan itu untuk siapa, untuk individu, negara sendiri atau keamanan internasional. Suatu hal yang jelas adalah bahwa dalam konsep keamanan terdapat gagasan ancaman terhadap nilai tergantung obyek keamanan itu sendiri. Pada era Perang Dingin konsep keamanan didominasi oleh konsep tradisional yakni national security, atau state security terhadap ancaman militer. Hal ini dipicu oleh konflik ideologis, politik dan militer antara blok Barat (Amerika Serikat) dan blok Timur (Uni Soviet). Pada saat itu konsepsi dominan keamanan berdasarkan kekuatan militer dan hubungan strategis antara negara (alliances) dan balance of power, dan yang hanya mendorong negara untuk menjaga keamanan adalah kelangsungan hidup (survival). Konsepsi tradisional keamanan melihat ancaman dari luar perbatasan negara, dan objek dari ancaman militer tersebut terfokus kepada negara sendiri: perbatasannya, masyarakat, institusi dan nilai-
15
nilainya3. Di sini negara adalah satu-satunya aktor yang menyediakan keamanan, dan menghadapi ancaman eksternal. Konsepsi tradisional tersebut terkait dengan sudut pandang neo-realis yang berasumsi, menurut Baylis dan Smith (2005:302-303) bahwa (1) sistem internasional adalah anarkis dimana tidak ada otoritas pusat yang mampu mengendalikan perilaku negara; (2) negara-negara berpotensi berbahaya satu sama lain oleh karena klaim terhadap kedaulatan yang meningkatkan kemampuan ofensif militer untuk membela diri
dan
memperluas
kekuasaan;
(3)
ketidakpastian
yang
menyebabkan
keditakpercayaan sehingga tidak ada negara yang memiliki keyakinan mengenai niat negara tetangganya maka dia harus selalu waspada; (4) survival merupakan kekuatan mendasar dan mendorong
perilaku negara dalam mepertahankan kemandirian dan
kedaulatannya; dan (5) meskipun terdapat rasionalitas negara, selalu ada ruang untuk miscalculation,
dimana
negara
memberi
gambaran
yang
salah
mengenai
kemampuannya dengan tujuan membuat negara lain hanya bisa menduga. Hal itu dapat menyebabkan kesalahan tentang minat negara sesungguhnya. Dengan demikian asumsi-asumsi tersebut akan membuat hubungan negara selalu akan antagonis dan agresif satu sama lain. Konsepsi ini sangat dikritisis terlalu sempit dan berlebihan, karena tidak mempertimbangkan ancaman lain yang melanda masyarakat atau komunitas, yang bahkan bisa lebih berbahaya. Seperti yang dijelaskan Richard Ullman4 bahwa:
3
Commision on Human Security Report (CHS) 2003, hal 5.
16
―..defining national security merely in military terms conveys a profoundly false image of reality. That false image is doubly misleading and therefore dangerous. First, it causes states to concentrate on military threats and to ignore other and perhaps even more harmful dangers(…) And second, it contributes to a pervasive militarization of international relations that in long run can only increase global insecurity.‖ King and Murray5dalam essay mereka Rethinking Human Security juga memberikan penjelasan mengenai konsep tradisonal bahwa: ―The traditional view of security has focused on using the military to ensure the territorial integrity of sovereign states. Security studies and the security establishment have long been focused on foreign and defense policy mechanism to avoid, prevent, and if need be win interstate military disputes.‖ Mereka menekankan kepada pengeluaran negara untuk keamanan militer yang begitu besar, jauh lebih tinggi daripada 49% income populasi dunia digabungkan, dan juga semua kebijakan luar negeri terfokus kepada pertahanan, padahal banyak orang yang menjadi korban dari berbagai perang dan konflik militer yang seolah-olah tidak perlu dipertimbangkan. Sekalipun negara memiliki keamanan relatif dan berhasil dalam melindungi teritorinya tetapi hal ini tidak berarti secara otomatis bahwa warganya juga aman. Dari situ muncul pemikiran bahwa keamanan nasional tidak hanya mengacu kepada keamanan secara militer, atau ancaman militer kepada suatu negara dan integritasnya tetapi juga meluas hingga keamanan bagi aktor non negara, seperti warga, komunitas atau organisasi terhadap ancaman dari berbagai peristiwa. Berakhirnya perang dingin terutama membuka era untuk keamanan yang komprehensif, pengertian 4 5
Redefining Security in International Security, vol. 8, No.1 (Summer, 1983), p. 129 Rethinking Human Security in Political Science Quarterly Vol. 116, No. 4 2001- 02, p.588
17
keamanan lebih luas mencakup bermacam-macam instrumen dan sumber ancaman, bahkan tidak hanya terbatas kepada kemakmuran negara tetapi hingga kesejahteraan individu, atau manusia. Sehingga keamanan manusia pun dianggap seperti salah satu kajian yang penting dalam international security studies. Dengan demikian definisi keamanan pasca Perang Dingin tidak lagi bertumpu pada konflik ideologis antara blok Barat dan blok Timur tetapi kepada isu-isu non-tradisional yang meliputi berbagai ancaman yang muncul dalam kehidupan manusia. Termasuk misalnya ancaman dari degradasi lingkungan hidup, perubahan cuaca, economic deprivation (kemiskinan dan kelaparan), pelanggaran hak asasi manusia, crimes, human dan drugs trafficking, konflik etnis, terrorism, HIV/AIDS, dll. Dengan kata lain, yang menjadi fokus adalah keamanan untuk individu, atau manusia. Salah satu fenomena yang berdampak pada pemahaman keamanan manusia adalah berkembang pesat fenomena globalisasi dan globalisasi ekonomi, disertai dengan teknologi inforrmasi, komunikasi, dan transportasi yang semakin canggih masa kini. Dengan demikian menyebabkan meningkatnya interdependensi antara seluruh masyarakat dunia, dan memudahkan perdagangan, pertukaran, pembentukan jaringanjaringan
(termasuk
jaringan
kejahatan
internasional),
mobilitas
masyarakat,
pemanfaatan sumber daya dll, maka ancaman terhadap manusia bisa muncul dari faktor yang sangat luas dan kompleks. Mengacu kepada CHS (Commission on Human Security 2003: 4), keamanan manusia adalah:
18
"... to protect the vital core of all human lives in ways that enhance human freedoms and human fulfillment. Human security means protecting fundamental freedoms-freedoms that are the essence of life. It means protecting people from critical (severe) and pervasive (widespread) threats and situations. It means using processes that build on people’s strengths and aspirations. It means creating political, social, environmental, economic, military and cultural systems that together give people the building blocks of survival, livelihood and dignity."
Sementara King dan Murray menekankan kepada resiko deprivasi masa kini dan masa depan yang bisa dialami manusia dengan penjelasannya: ― the idea of security thus contains two key elements: an orientation to future risks and a focus on risks of falling below some critical threshold of deprivation…My security today is not only a function of my well-being today, but also the prospects of avoiding states of great deprivation.6‖ Demikian CHS, dan King & Murray mendefiniskan human security, seksi berikutnya akan memaparkan perbandingan perspektif UNDP dengan perspektif Canadian school mengenai konsep ini. 2.3.2. Keamanan Manusia: Perbandingan perspektif UNDP dan Canada Kedua tulisan ini merupakan tulisan penting dan telah menguatkan pemahaman serta diskusi mengenai konsep human security. Pada kenyataanya definisi pertama keamanan manusia secara eksplisit diberikan oleh UNDP dalam bab 2 laporan Human development tahun 1994, yang berjudul The new demensions of human security. Definisi tersebut memiliki dua aspek utama , pertama keamanan manusia diartikan sebagai safety from chronic threats as hunger, disease and repression, dan kedua protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life-whether in 6
King and Murray. Hal 592
19
homes, in jobs or in communities, dan ancaman-ancaman tersebut bisa berada pada semua tingkat pembangunan dan pendapatan nasional7. Sementara Intervensi pemerintah Canada (inisiatif mantan menteri luar negeri Lloyd Axworthy tahun 1996) melalui kebijakan luar negeri mereka memfokuskan konsep human security kepada perlindungan warga sipil dari aksi kekerasan (violent conflicts), serta pendefinisian agenda internasional untuk menanganinya. Departemen luar negeri menentukan paradigma baru dari kebijakan luar negeri Canada setelah perang dingin berakhir oleh karena pada era baru ini, warga sipil menjadi korban langsung dari berbagai internal konflik. keamanan dari integritas territorial dan kedaulatan negara semakin meningkat, tetapi keamanan untuk individu semakin memburuk. Terutama oleh karena semakin banyak meledak perang saudara, perang etnis atau agama yang memakai senjata ringan, dan 8/10 korbannya merupakan warga non-kombatan8. Sehingga perlindungan individu menjadi fokus utama dari kebijakan luar negeri mereka. Canada’s human security agenda responds to new global realities. Its goal is to ensure that people can live in freedom from fear. This means building a world where universal humanitarian standards and the rule of law effectively protect all people; where those who violate these standards and laws are held accountable; and where our global, regional and bilateral institutions are equipped to defend and enforce these standards. As Canadians, we are committed to working with like-minded partners, at home and abroad, to build this world9. 7
UNDP . (1994) . Chap 2, New dimension of human security. Hal 23 Axworthy. La sécurité humaine : la sécurité des individus dans un monde en mutation. In: Politique étrangère N°2 - 1999 - 64e année pp. 333-342. Persee Scientific Journals. 9 DFAIT (Canada Department of Foreign Affairs and International Trade). Freedom from fear: Canada’s Foreign Policy for Human Security. 2000. Hal 1 8
20
Supaya lebih mengerti perspektif UNDP dan Canada, gagasan security dari Baldwin10
David
akan
dijadikan
titik
awal
penjelasan.
Baldwin
sendiri
mereformulasikan gagasanya dari Arnold Wolfers security sebagai the absence of threat to acquired values, untuk menjadi a low probability of damage to acquired values yang menekankan kepada preservation of acquired values daripada presence or absence of threats. Jadinya Baldwin mengusulkan beberapa pertanyaan vital dalam pembuatan kebijakan keamanan untuk mereduksi dan membatasi damage terhadap nilai. Setidaknya kedua pertanyaan berikut harus dijawab: Security for whom? dan Security for which values? Namun untuk menjadinya efektif, melengkapi keduanya itu juga pertanyaan seperti: how much security? from what threats? by what means? at what cost? dan in what time period? Meskipun semuanya tidak vital tetapi tergantung pada analysis dan kebutuhan pembuatan kebijakan. Sehingga dengan merujuk pada Kanti Bajpai (2000), diperlukan 2 pertanyaan tambahan, yakni security from what threats? dan security by what means? Diuraikan dengan 4 pertanyaan dari Baldwin, pendekatan UNDP terhadap human security memiliki gagasan dasar yang sama dengan Canada, namun terdapat juga perbedaan dari beberapa aspek. Kedua perspektif (perspektif Canada dan UNDP11) dapat dirangkum sebagai berikut: 1) Security for whom? : Menurut UNDP untuk individu dan masyarakat. (people-centered security). Sementara Canada tentu berupaya melindungi keamanan 10 11
David A. Baldwin, The concept of security in Review of International Studies (1997), 23, 5-26 Kanti Bajpai.( August 2000). Human Security: Concept and Measurement. Kroc Institute. Hal 13-19
21
individu, masyarakat atau warga sipil (people-centered view of security). Namun state security juga diperlukan sebagai salah satu sarana untuk melindungi people security. Maka konsep human security tidak menggantikan state security, tetapi keduanya saling melengkapi. DFAIT ketika membahas konsep ini menjelaskan bahwa: “people are made safer by an open, tolerant and responsive state capable of ensuring the protection of all its citizens. At the same time, enhancing human security reinforces the state by strengthening its legitimacy and stability.‖12 Pada 1999, Lloyd Axworthy mencatat bahwa “the safety of the individual – that is, human security – has become a new measure of global security13.‖ Axworthy mengakui bahwa keamanan antara negara adalah kondisi yang tetap relevan untuk keamanan warga. 2) Security for What values? : Pertama UNDP menggarisbawahi beberapa nilai secara umum, yaitu: safety, well-being, dignity, freedom, acces to market and social opportunities, personal choice, dan surety about the future. UNDP security adalah perlindungan dari ancaman penyakit, pengangguran, kelaparan, kejahatan, konflik sosial, represi politik, dan risiko lingkungan menurut definisi berikut: ―..human security is a child who did not die, a disease that did not spread, a job that was not cut, an ethnic tension that did not explode in violence, a dissident who was not silenced. Human security is not a concern with weapons – it is a concern with human life and dignity…It is concerned with how people live and breathe in a society, how freely they exercise their many choices, how much access they have to market and social opportunities – and whether they live in conflict or in peace14.‖
12
DFAIT. Hal 3 Ibid., 17 14 UNDP.1994. Hal 22 dan 23 13
22
Selain itu UNDP (1994: 24-25) memberikan tujuh komponen atau tujuh nilai spesifik terhadap keamanan manusia, yakni: economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security, dan political security. Canada dengan paper Lloyd Axworthy (1997) berpendapat bahwa peoplecentered security itu mencakup security against economic privation, an acceptable quality of life, and a guarantee of fundamental human rights. Hal itu menunjukan basic needs, sustained economic development, fundamental freedoms-freedom from fear and freedom from want, the rule of law, good governance, sustainable development and social equity.15 Dikuatkan DFAIT (2000: 3) bahwa untuk Canada human security berarti: freedom from pervasive threats to people rights, safety or lives. 3) Security from what threats? : UNDP mengklasifikasikan ancaman sebagai ancaman lokal dan global. Ancaman lokal (localized threats) bisa spesifik untuk suatu daerah, atau negara yang biasanya bervariasi oleh sebab berbagai faktor, tingkat pembangunan ekonomi, stabilitas politik, kondisi geografis,.. Umumnya ancaman lokal terkait erat dengan ketujuh komponen keamanan. Misalnya Ancaman terhadap economic security meliputi kurangnya lapangan kerja produktif dan remunerative, pekerjaan yang berbahaya, tidak adanya publicly financed safety nets. Ancaman terhadap food security bisa kurangnya akses terhadap makanan termasuk akses yang cukup untuk aset, pekerjaan, dan pendapatan yang terjamin. Ancaman terhadap health
15
Kanti Bajpai, hal 18
23
security misalnya penyakit yang menular, kanker, polusi udara, kurangnya akses ke fasilitas perawatan kesehatan. Ancaman terhadap environmental security, penurunan ketersediaan air, polusi air, menurun garapan lahan, deforestasi, desertifikasi, polusi udara, bencana alam,..dll. Ancaman terhadap personal security, kejahatan kekerasan, narkoba, kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan. Ancaman terhadap community security, kerusakan keluarga, runtuhnya bahasa dan budaya tradisional, diskriminasi etnis dan perselisihan, genosida. Ancaman terhadap political security, represi dari pemerintah, pelanggaran hak asasi manusia sistematis, militerisasi…Ancaman global (global/transnational threats) merupakan ancaman yang tersebar melampaui batas negara dan berefek pada seluruh dunia, dapat dikatakan juga akibat dari berbagai isu global kotemporer, antara lain: population growth, growing disparities in global income, meningkatnya migrasi internasional, environmental decay , drug trafficking, International terrorism. Paper Axworthy (1997) menunjukan bahwa Canada juga mempertimbangkan ancaman seperti the income gap between rich and poor countries, internal conflict and state failure, transnational crime, the proliferation of weapons of mass destruction, religious and ethnic discord, environmental degradation, population growth, ethnic conflict and migration, state repression, the widespread use of anti-personnel landmines, child abuse, economic underdevelopment, and a unstable, protectionist international trading system. Sementara papernya (1999) lebih menekankan kepada
24
bahaya yang ditimbulkan oleh civil conflicts, large-scale atrocities, dan genocide.16 Seperti yang ditegaskan DFAIT (2000:3) bahwa: ―Through its foreign policy, Canada has chosen to focus its human security agenda on promoting safety for people by protecting them from threats of violence. We have chosen this focus because we believe this is where the concept of human security has the greatest value added — where it complements existing international agendas already focussed on promoting national security, human rights and human development.‖
Selain itu DFAIT (2000: 2), dan juga Kanti Bajpai (200:18-19) menambah bahwa kemunculan fenomena globalisasi membawa berbagai isu transnasionalism yang menjadi faktor ancaman terhadap keamanan individu, yakni terorisme, kejahatan internasional, perdagangan senjata kecil dan narkoba, violent crime, internal war dengan senjata ringan, penyakit dan kerusakan lingkungan hidup. Semua ancaman tersebut meningkatkan kekerasan terhadap individu dan membuat mereka lebih rentan lagi. Sehingga menuntut untuk mengadopsi suatu perluasan pemahaman konsep security. 4) Security by what means? : Dengan luasnya ancaman dari sangat banyak isu yang muncul, domestik maupun internasional, UNDP mengusulkan agar agenda keamanan yang baru dibentuk dengan instrumen yang lebih luas, serta kerjasama yang erat antara berbagai aktor. Cara untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut menurut rekomendasi UNDP adalah pertama dengan persetujuan dari konsep keamanan manusia itu sendiri (calling on endorsement of the concept and people full contribution to global
16
Op.Cit.
25
human security). Kedua adalah perubahan dalam kebijakan nasional dan internasional lebih berfokus kepada kebutuhan dasar, basic capabilities dan opportunities, terutama dalam akses terhadap aset dan lapangan kerja produktif dan remunerative. Pemerintah juga harus memastikan bahwa semua orang memiliki political choices dan hak asasi yang terlindungi. Point ketiga adalah peningkatan upaya PBB dalam diplomasi preventif, karena terlihat bahwa penyebab konflik dan perang saat ini sering berakar pada kemiskinan, ketidakadilan sosial dan degradasi lingkungan, melalui pembangunan preventive. Keempat UNDP merekomendasikan reformasi dari institusi-institusi global, maksudnya bahwa kerangka kerja mereka ditinjau dan didesain kembali untuk menangani berbagai tantangan yang mendesak keamanan manusia dalam kerangka paradigma jangka panjang pembangunan manusia yang berkelanjutan. Berarti cara UNDP adalah melalui promosi human development. Sementara Canadian school pertama memajukan inisiatif yang preventif, centered-people conflict resolution, peacebuilding dan peacekeeping di area-area yang ada konflik. Termasuk juga perlucutan senjata (terutama penghapusan anti-personnel landmines), menjaga hak anak-anak (war-affected children dan pengusi internal), dan pembangunan ekonomi melalui ―rules-based trade‖17. Kedua menguatkan peran global governance yakni, akuntabilitas dari institusi international dan hukum internasional. Canada mengusulkan reformasi dan penguatan dari standard hukum (humanitarian and human rights law with coercive measures), sebagai instrumen internasional yang
17
Kanti Bajpai. Hal 19
26
efektif, atau code of conduct untuk melindungi warga sipil di daerah konflik. Juga suatu hal yang penting adalah penilaian kembali peran organisasi internasional, terutama PBB dalam arti memperkuat kapasitas PBB dalam melaksanakan mandatnya. Axworthy menjelaskan bahwa dewan keamanan PBB harus memperluas konsep keamanannya untuk memasukkan keamanan manusia dalam agendanya ketika melakukan intervensi agar isu keamanan manusia dapat ditangani secara efektif. Termasuk juga perluasan keanggotaan dalam badan yang menganani soal perdamaian dan keamanan global supaya badan itu sendiri lebih repersentatif, menegaskan demokrasi dan akuntabel, dengan membuka pintu untuk civil society misalnya18. Ketiga, Canada melihat bahwa negara harus kerjasama erat dengan NGO atau pihak swasta (corporations) karena semakin bertumbuhnya kontribusi dari corporate social responsabilty, dimana mereka berkontribusi kepada pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan demikian korporasi juga merupakan aktor yang penting dalam perlindungan keamanan manusia. Jadi konsep human security diwujudkan dengan tanggung jawab negara, NGO’s, Civil society, dan organisasi internasional, berbagai koalisi atau like-minded states. Berdasarkan analisis Kanti Bajpai dalam membandingkan kedua pendekatan tersebut, berikut ini suatu tabel yang merangkum perspektif mereka.
18
Axworthy Lloyd. Human security and global governance: Putting people first. Global Governance;Jan-Mar 2001;7,1; Proquest Central , hal 21-23
27
Tabel 2.1: Comparison of the UNDP and Canadian Schools of Human Security Security for whom Security of what values Security from what threats
Security by what means
UNDP School Primarily the individual Personal safety/well being and individual freedom Direct and indirect violence; greater emphasis on indirect violence, especially economic and environmental factors Promoting human development: basic needs plus equity, sustainability, and greater democratization at all levels of global society
Canadian School Primarily the individual, but state security also is important Personal safety/well being and individual freedom Direct and indirect violence; greater emphasis on direct violence at two levelsnational/societal and international/global Promoting political development: global norms and institutions (governance) plus collective use of force as well as sanctions if and when necessary
Sumber: Kanti Bajpai.2000, hal 36.
Perspektif UNDP dan Canadian School terlihat menunjukan hal yang sama tetapi terdapat juga perbedaan terutama terhadap aspek ancaman, dimana tulisan mereka menjelaskan tentang ancaman langsung dan ancaman tidak langsung terhadap safety, well-being dan freedom. Yang dimaksud dengan “ancaman langsung” adalah ancaman atau
kekerasan yang melanda hidup manusia secara langsung, meliputi misalnya
kejahatan, pembunuhan, terorisme, genocide, perbudakan, diskriminasi, penyiksaan, kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak, pemakaian anak-anak sebagai tentara, perdagangan manusia kecanduan narkoba dll. Sedangkan “ancaman tidak langsung” bergantung kepada struktur atau disebut juga ancaman struktural, yang mencakup misalnya economic deprivation, kemiskinan, pengangguran, penyakit, kerusakan lingkungan, bencana, inflasi, tingkat GNP per capita rendah, pertumbuhan populasi, dll.. UNDP lebih menempatkan ancaman terhadap keamanan manusia dari “ancaman tidak langsung” karena dia menekankan mengenai underdevelopment. Mengingat
28
ketujuh aspek keamanan UNDP (economic, food, health, environmental, personal, community, political) terlihat bahwa cara UNDP lebih ke economic deprivation dan bahaya underdevelopment serta akibat kerusakan lingungan hidup. Sehingga sarana untuk
mengatasinya
adalah
dengan
sustainable
development,
keadilan
dan
pemberdayaan masyarakat, serta partispasi penuh dalam proses pembangunan. Sementara
Canada
menekankan
kepada
“ancaman
langsung”
karena
dia
mempertaruhkan fokusnya kepada violent conflict. Jika serangan antara negara menurun, internal konflik, baik etnis, agama, political konflik meledak maka merentan dan mengacam kehidupan penduduk sipil. Sehingga Canada pun mengkritisis UNDP untuk hanya melewati persoalan keamanan manusia terkait dengan violent conflict meskipun pendefinisian UNDP terlihat sangat luas.19 Memang konsep keamanan manusia belum mencapai kesepakatan antara berbagai penganutnya, dan masing-masing menjalankan programnya dengan fokus yang berbeda-beda. Misalnya terdapat juga pandangan negara Jepan mengenai konsep keamanan manusia yang terlihat mendekati perspektif UNDP. Jepan mengkritisis Canadian School yang menekankan kepada freedom from fear sebagai gagasan pokoknya, freedom from want juga adalah komponen yang seharusnya tidak diabaikan. Sehingga keamanan manusia dari sudut pandang Jepan adalah upaya yang melebihi perlindungan warga dari violent conflict dan menekankan kepada economic 19
Berdasarkan paper Kanti Bajpai Human security: Concept and measurement. 2000, dia mengambil gagasan Galtung untuk menjelaskan mengenai direct dan indirect threats dianggap sebagai violence untuk membedakan atau menklasifikasi berbagai ancaman yang dijelaskan UNDP dan Canada.
29
development, dan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Perspektif Jepan mendekati gagasan human development dan ingin mengatasi penyebab struktural dari ketidakamanan manusia melalui development assistance, dengan agenda yang fokus kepada health care, education, dan economic insecurity, terutama melalui ODA (Official Development Assistance). Jepan membentuk The Trust Fund for Human Security pada tahun 1999 dan memilih untuk bekerjasama dengan organisasi PBB: UNDP, UNESCO, WHO. Penelitian ini akan dipandang dan dibahas dengan perspektif UNDP terhadap human security karena peneliti melihat bahwa pendekatan UNDP yang lebih sesuai dan relevan untuk mendekati masalah penelitian (kemiskinan dan kelaparan) dibandingkan dengan Canadian perpective. Menginat bahwa UNDP lebih menekankan kepada ancaman tidak langsung yang mengganggu keamanan manusia, yaitu human deprivation dan juga underdevelopment, dan mencari safety, well-being, dan dignity untuk semua orang
dengan
mempromosikan
pembangunan
manusia.
Sama
seperti
Jepan,
penekanannya UNDP adalah kepada development assistance supaya dapat mengatasi isu kemiskinan dan kelaparan. Namun UNDP yang mengkategorisasikan dimensi keamanan manusia ke dalam 7 area (yang telah dipaparkan diatas), dan hal itu memungkinkan untuk mendekati tujuan pertama MDG’s (penanggulangan kemiskinan dan kelaparan) dengan economic dan food security.
30
2.3.3. Keamanan Ekonomi dan Keamanan Pangan Berbicara keamanan ekonomi atau economic security dalam rangka human security adalah keamanan individu dan masyarakat secara ekonomi. Apa saja faktor yang mempengaruhi keamanan ekonomi serta faktor yang mengancamkannya. Pada dasarnya keamanan ekonomi individu dan keluarga ditentukan oleh ada atau tidaknya pekerjaan, juga tingkat pendapatan yang pada gilirannya memastikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka serta berbagai jaminan hidup. Tentu keamanan ekonomi individu sangat terkait dengan keamanan ekonomi negara, yang dilihat dari pertumbuhan GDP, perdagangan bebas, pembangunan berkelanjutan, produktivitas, persaingan, tingkat inflasi rendah, tingkat pengangguran rendah, nilai tukar yang stabil, neraca keseimbangan pembayaran, hutang20,.. Tingkat pertumbuhan ekonomi negara akan mempengaruhi kapasitasnya untuk menyediakan berbagai prasarana seperti infrastruktur, lapangan kerja dan jaminan sosial bagi masyarakat. Maka keadaan seperti krisis ekonomi atau resesi ekonomi domestik, maupun internasional, kenaikan harga minyak dan harga pangan, tingkat penangguran dan inflasi yang tinggi, daya saing negara dalam perdagangan internasional yang rendah merupakan ancaman terhadap keamanan ekonomi individu. Menurut UNDP (1994:25) economic security mengacu pada kepastian basic income, biasanya dari kerja produktif dan remuneratif atau dari social safety net (misalnya social security, unemlployment compensation dibiayai oleh pemerintah).
20
Bostjan Udovic paper. Economic security: Large and small states in enlarged European Union.
31
Merujuk kepada Lane Kenworthy (2010), economic security adalah “having sufficient and reasonably stable income, assets and expenses‖. Dan ancaman terhadap keamanan ekonomi individu dapat terjadi oleh karena low earnings; no earnings; significant decline in income misalnya dari kehilangan pekerjaan, atau penyakit; significant loss of assets contohnya kehilangan rumah karena kebakaran atau terjadinya gempa; large unexpected cost misalnya dari kedatangan penyakit. Maka economic insecurity yang dihasilkan faktor tersebut akan menurunkan standar hidup manusia, dan menimbulkan keadaan kemiskinan. CHS juga membahas mengenai economic security dalam bab lima laporannya. Menurut CHS keadaan ini akan bergantung kepada dua hal, yaitu basic income dan resources untuk dapat menikmati pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, akses terhadap makanan dan air bersih. Yang kedua adalah akses terhadap kesempatan untuk menghasilkan resource atau kemampuan untuk menghasilkan resource (opportunity and capability). Upaya untuk mempromosikan keamanan ekonomi melalui penurunan kemiskinan dan peningkatkan standar hidup akan memiliki dampak sosial yang besar. (CHS 2003: 73, 75) Sementara keamanan pangan atau food security sudah memiliki konsep tersendiri. Dengan merujuk kepada Edward Clay (2000:2), konsep keamanan pangan muncul setelah krisis pangan yang dihadapi pada tahun 1970-an karena penurunan produk pertanian, dan sejak itu definisi konsep ini telah berkembang dari waktu ke waktu.
32
Pada tahun 1974 definisi keamanan pangan dihasilkan dari World Food Summit terfokus kepada volume dan stabilitas pasokan pangan, serta harga pada tingkat nasional dan internasional: “availability at all times of adequate world food supplies of basic foodstuffs ... to sustain a steady expansion of food consumption…and to offset fluctuations in production and prices” Pada tahun 1983, FAO memperluas konsepnya dan menekankan kepada akses oleh masyarakat rentan terhadap pasokan makanan: ―ensuring that all people at all times have both physical and economic access to the basic food that they need‖. Selanjutnya laporan Bank Dunia pada tahun 1986 yang berjudul poverty and hunger berkontribusi untuk mempengaruhi pemahaman konsep food security ini dengan definisi yang diberikannya: keamanan pangan adalah ―access of all people at all times to enough food for an active, healthy life.‖ World Food Summit tahun 1996 mengadopsi definisi lebih luas lagi dan konsensual yang memperkuat sifat multidimensional konsep keamanan pangan, termasuk akses terhadap pangan, ketersediaan, pemanfaatan dan stabilitas: ―Food security, at the individual, household, national, regional and global levels is achieved when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life.‖ Laporan FAO The State of Food Insecurity 2001 memasukkan suatu elemen baru untuk melengkapi definisi 1996 yaitu akses sosial: ―Food security is a situation that exists when all people, at all times, have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food
33
that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life.‖ Untuk merangkum semua pendefinisian tersebut, pencapaian keamanan pangan itu bergantung kepada ketersediaan makanan yang cukup, berkualitas dan merespon kepada kebutuhan pangan menurut kebiasaan sosial dan budaya. Hal yang penting juga adalah kemampuan mengakses kepada pangan sebagai hak semua individu, terutama kepada akses ekonomi yang bergantung pada sarana ekonomi. Ketika masyarakat tidak mempunyai sarana ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya, kelaparan tetap berada walaupun ada ketersediaan pangan yang cukup. Jadi economic security dan food security bergantung satu sama lain. Termasuk juga stabilitas pangan yang berarti ketersediaan permanen dan akses permanen kepada pangan yang tidak mudah diancamkan oleh guncangan mendadak atau kejadian siklik. Menurut UNDP kedua komponen keamanan tersebut dapat diberikan melalui kebijakan yang mendorong prinsip-prinsip pembangunan manusia khususnya basic needs, equity, sustanaibility, empowerment dan democratization. Dalam rangka keamanan ekonomi dan keamanan pangan basic needs berarti bahwa mengakses kepada pekerjaan productif dan remuneratif, akses kepada social safety nets, dan asset produktif (tanah, air..) untuk dapat mengakses kepada pangan (food entitlement), air bersih, pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, termasuk juga tempat tinggal (shelter). Equity berarti dalam memberi akses kepada basic needs harus didorong kebijakan yang berkeadilan tanpa mendiskriminasi kaum masyarakat. Sustainability di
34
sini bermaksud untuk mempertahankan semua kesempatan yang ditawarkan tersebut dalam jangka yang panjang, juga sustainability dari pertumbuhan ekonomi. Empowerment
tergantung
program-program
pemberdayaan
masyarakat
yang
dipromosikan setiap negara supaya masyarakat didukung untuk tidak jatuh ke dalam kemiskinan, dan kelaparan. Sementara demokratisasi adalah proses yang membela kekuasaan dan hak rakyat. Dalam pensuksesan keamanan pangan, terdapat pemahaman disebut dengan “kedaulatan pangan” yang diperjuangkan oleh kaum petani. Artinya adalah bahwa rakyat mempunyai hak dan kekuasaan menentukan sistem produksi dan konsumsi pangan di pasar, dan bukan seharusnya dikusai berbagai pihak asing yang sudah menjadi industri pangan yang besar. Secara konseptual, kedaulatan pangan berarti hak setiap negara atau masyarakat untuk menentukan sendiri kebijakan pangannya, melindungi sistem produksi pertanian dan perdagangan untuk mencapai sistem pertanian yang berkelanjutan dan mandiri. Kedaulatan pangan mengatur produksi dan konsumsi pertanian yang berorientasi kepada kepentingan lokal dan nasional, bukan pasar global.21 2.4. Kerangka pemikiran dan proposisi penelitian Berdasarkan
tinjauan
pustaka
dan
tujuan
penelitian,
yakni
untuk
mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam memberi keamanan ekonomi dan keamanan pangan terkait dengan Tujuan 21
Berdasarkan penjelasan SPI dalam http://www.spi.or.id/?p=4304 dikases 15-04-2015
35
Pembangunan Milenium pertama, maka penulis mencoba membangun kerangka pemikiran sebagai gambar berikut:
UNDP
MDG’s
Human Development
Kesehatan
Pendidikan
Daya beli
2
1
3
….
8
Kemiskinan dan Kelaparan
Peran NGO's Indonesia
Economic Security
Food Security
Human Security: UNDP 1. Security for whom? 2. Security for what values? 3. Security from what threats? 4. Security by what means?
Semua manusia berhak untuk memiliki hidup yang layak, intinya sesuai dengan hak asasinya. Hidup bebas dari kemiskinan dan berbagai kejahatan, hidup bermartabat
36
dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan kewajibannya. Namun kenyataan menunjukan bahwa jutaan orang di negara berkembang masih terancam oleh kemiskinan dan megalami kelaparan, rentan dan sangat bergantung. Selain mengakibatkan kerentanan dan ketergantungan, kemiskinan dan kelaparan juga mengancamkan keamanan manusia, secara rinci keamanan ekonomi dan keamanan pangan. Yang dimaksud adalah bahwa keamanan itu sendriri adalah bagian dari hak semua orang, yang seharusnya dimilikinya. Freedom, dignity, safety dan well being, itu semua mencakup hak asasi manusia. UNDP dengan mempromosikan gagasan pembangunan manusia justru memberikan insentif yang penting bagi pembangunan internasional dengan tujuan utama untuk memberantas kemiskinan global. Gagasan pokoknya adalah mengenai economic growth yang disertai dengan distribusi income dan asset yang adil, dan juga pemberdayaan masyarakat miskin. Sehingga UNDP mengusulkan bahwa keamanan manusia, termasuk keamanan ekonomi dan pangan tersebut dicapai dengan mempromosikan pembangunan manusia,
yaitu
melalui
basic needs,
equity,
sustanaibility, democratization, dan people empowerment. Jika pembangunan manusia adalah proses yang memperluas berbagai pilihan atau kesempatan bagi rakyat untuk mampu bangkit dari kemiskinan, keamanan manusia memastikan bagaimana orang menggunakan pilihan-pilihan tersebut dengan aman dan bebas, bagaimana mereka dapat yakin bahwa kesempatan yang diperoleh hari ini tidak akan hilang atau hancur di hari berikutnya. Dengan demikian kedua konsep ini saling menguatkan.
37
Fenomena kemiskinan dan kelaparan, dan soal pembangunan pun sudah menjadi perhatian dunia internasional sebagai dilihat dalam Deklarasi Milenium yang mengandung komitmen komunitas internasional untuk mengatasinya. Dalam tujuan MDG’s pengetasan kemiskinan dan kelaparan global justru ditentukan sebagai target pertama yang harus ditangani, sebab pencapaian target ini mewujudkan visi untuk memberi keamanan bagi masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan. Indonesia sebagai salah satu negara yang mengambil komitmen dalam mewujudkan MDG’s juga mengusahakan pencapaian target pertama ini. Dalam semua uapayanya baik melalui berbagai kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan, mobilisasi dana ataupun kemitraan dengan berbagai pihak domestik terutama para NGO’s, dan organisasi internasional, Indonesia akan memperkuat keamanan rakyatnya terhadap ancaman kelaparan dan kemiskinan.
Sebagai yang tergambar di atas,
penelitian ini akan berfokus mengenai salah satu persoalan pembangunan manusia yaitu persoalan standar hidup yang layak terkait dengan tingkat daya beli, yang mempengaruhi keadaan kemiskinan dan kelaparan. Sehingga dengan melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap gagasan David Baldwin yang mengusulkan 4 pertanyaan penting terkait dengan keamanan (security for whom, for what values, from what threats, dan by what means) akan diketahui dan dipaparkan hasil usaha negara Indonesia dalam mengamankan rakyatnya melalui berbagai tindakan penurunan tingkat kemiskinan dan juga masyarakat yang mengalami gizi buruk. Dengan kata lain jawaban dari pertanyaan security by what means yang akan
38
menunjukkan berbagai tindakan negara ini, dan akan dianalisis jika mencerminkan cara-cara pembangunan manusia dalam memberikan keamanan (basic needs, equity, sustanibility, empowerment, democratization). Berdasarkan kerangka pemikiran di atas penulis mencoba membangun sebuah proposisi penilitian, yakni: pelaksanaan komitmen Indonesia dalam pencapaian tujuan milenium pertama untuk menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, berkontribusi memberi keamanan ekonomi dan keamanan pangan bagi rakyat.
