BAB II TINJAUAN PUSTAKA. pasal 74 yaitu tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Landasan Teori

2.1.1

Definisi Tanggung Jawab Sosial Undang-undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang telah

disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 16 Agustus 2007. Beberapa perubahan dan pembaharuan telah dilakukan dan salah satunya adalah ketentuan baru menyangkut pasal 74 yaitu tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility). Pasal 74 tersebut terdiri dari 4 ayat sebagai berikut : 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai

biaya

perseroan

yang

pelaksanaannya

dilakukan

dengan

memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Universitas Sumatera Utara

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) yang diakomodasikan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (UPT) adalah merupakan langkah maju bagi Indonesia, karena hal ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah pada masyarakat luas. Menurut The World Bussines Council for Sustainable Development (WBCSD). CSR adalah keterpanggilan dunia bisnis untuk bertindak dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bersamaan dengan meningkatkan kualitas hidup para karyawan beserta keluarganya, sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas setempat dan masyarakat luas. Estes (2001), mendefinisikan akuntansi sosial sebagai pengukuran dan pelaporan internal, atau eksternal dari informasi tentang pengaruh suatu entitas (perusahaan) dan aktivitas aktivitasnya terhadap masyarakat. Sedangkan

Harahap

(2003)

Menggunakan

istilah

Socio-Economics

Accounting, yaitu merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan mencoba mengidentifikasi, mengukur, menilai, melaporkan aspek-aspek social benefit dan social cost yang ditimbulkan oleh lembaga. Pengukuran ini pada akhirnya akan diupayakan sebagai informasi yang dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan peran lembaga, baik perusahaan atau yang lain demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Tidak ada cetak biru tentang Corporate Social Responsibility, namun ada beberapa hal umum yang biasanya terkait dengan tanggung jawab dari perusahaan yakni :


1. Board of Director mempunyai komitmen dan mendorong kegiatan Corporate Social Responsibility. 2. UU setempat dan peraturan pepajakan juga mendukung Corporate Social Responsibility. Serta pendapat dari stakeholders harus dipertimbangkan dalam lingkungan internal maupun eksternal. 3. Kegiatan ekonomi sosial dan kinerja lingkungan serta akibatnya diawasi dan dilaporkan ke publik. Terdapat standar yang tinggi untuk pelatihan pekerja yang

ditujukan

dalam

meningkatkan

kewaspadaan

tanggung

jawab

perusahaan. Ada beberapa teori yang sering digunakan peneliti menurut Gray, et., al (1996) dalam Yuliani (2003) untuk menjelaskan kecenderungan pengungkapan sosial yaitu : 1. Teori Agensi, 2. Teori Stakeholders, 3. Teori Legitimasi dan 4. Teori Ekonomi Politik.

1. Agency Theory (Teori Agensi) Teori ini menganalogikan manajemen sebagai agen dari suatu principal dan pada umumnya prinsipal diartikan sebagai pemegang saham atau traditional users lain. Namun pengertian principal tersebut meluas menjadi seluruh interest group perusahaan yang bersangkutan. Teori ini menjelaskan agen (manajemen) bekerja untuk stakeholder, dan salah satu pekerjaan mereka adalah memberikan informasi yang terkait dengan usaha yang dijalankan.


2. Stakeholders Theory (Teori Stakeholders) Stakeholder merupakan pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Organisasi memiliki banyak stakeholder seperti karyawan, masyarakat, negara, supplier, pasar modal, pesaing, badan industri, pemerintah asing dan lain-lain. Hal pertama mengenai teori stakeholder adalah bahwa ia adalah sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya yang mengakui sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Teori stakeholder berhubungan langsung dengan model akuntabilitas. Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholdernya. Sifat dari akuntabilitas itu ditentukan oleh hubungan antara stakeholder dan organisasi. Robert (1992) menyatakan bahwa pengungkapan sosial perusahaan merupakan sarana yang penting bagi perusahaan untuk menegosiasikan hubungan dengan stakeholdernya.

3. Legitimasi Theory (Teori Legitimasi) Teori Legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan yang penting terhadap praktek pengungkapan sosial perusahaan. Kecenderungan umum perusahan melakukan pengungkapan sosial


perusahaan hanya menekankan pada poin positif dari organisasi dibandingkan dengan elemen yang negatif, hal ini merupakan bagian dari legitimasi organisasi. Berdasarkan Lindblom (1994) dalam Deegan (2003:253) legitimacy adalah : ”... a condition or status which exits when an entity’s value system is congruent with the value system of the larger social system of which the entity is a part. When a disparity, actual or potential, exits between the two value systems, there is threat to the entity’s legitimacy”. Berarti adanya sosial contract dalam teori legitimasi antara perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan. Teori legitimasi harus menekankan bahwa perusahaan harus memunculkan informasi ke permukaan dengan mempertimbangkan hak-hak publik secara meluas tidak hanya bagi investor saja.

4. Political Economy Theory (Teori Ekonomi Politik) Ada dua pandangan teori ekonomi politik yaitu pandangan klasik (biasanya sebagian besar berhubungan dengan Karl Max) dan pandangan Bourgeois (biasanya sebagian besar berhubungan dengan John Stuart Mill dan ahli ekonomi pada masa berikutnya) perbedaan penting antara keduanya terletak pada tingkat analisis pemecahan yaitu konflik struktural dalam masyarakat. Ekonomi politik klasik meletakan konflik struktural, ketidakadilan dan peran negara pada analisis pokok. Sedangkan ekonomi politik Bourgeois cenderung menganggap hal-hal tersebut merupakan suatu yang tersedia (given) dan oleh karena itu, hal-hal tersebut tidak dimasukkan dalam analisis. Hasilnya, ekonom politik Bourgeois cenderung


memperhatikan interaksi antar kelompok dalam suatu dunia pluralistik misalnya, negosiasi antara perusahaan dan kelompok penekan masalah lingkungan, atau dengan pihak yang berwenang. Ekonomi politik Bourgeois bisa digunakan dengan baik untuk menjelaskan tentang praktek pengungkapan sosial. Sedangkan ekonomi politik klasik hanya sedikit menjelaskan praktek pengungkapan sosial perusahaan, mempertahankan bahwa pengungkapan sosial perusahaan dihasilkan secara sukarela. Teori ekonomi politik klasik memiliki pengetahuan tentang aturan pengungkapan wajib, dalam hal ini biasanya negara telah memilih untuk menentukan beberapa pembatasan terhadap organisasi. Ekonom politik klasik akan menginterpretasikan hal ini sebagai bukti bahwa negara bertindak ”seakan-akan” atas kepentingan kelompok yang tidak diuntungkan misalnya, orang yang tidak mampu, ras minoritas untuk menjaga legitimasi sistem kapitalis secara keseluruhan.

2.1.2

Pembentukan Tanggung Jawab Sosial Tanggung jawab sosial merupakan suatu konsep yang lebih luas berkenaan

dengan dampak dari aktivitas-aktivitas bisnis secara keseluruhan terhadap masyarakat. Dari pengertian tersebut terdapat tiga pendekatan dalam pembentukan tanggung jawab : 1. Pendekatan Moral. Kebijakan atau tindakan yang didasarkan pada prinsip kesantunan dengan pengertian bahwa apa yang dilakukan tidak melanggar atau merugikan pihak-pihak lain secara sengaja.


2. Pendekatan Kepentingan Bersama Bahwa kebijakan-kebijakan moral harus didasarkan pada standar kebersamaan, kewajaran dan kebebasan yang bertanggung jawab. 3. Pendekatan Manfaat. Konsep tanggung jawab sosial yang didasarkan pada nilai-nilai bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan menghasilkan manfaat besar bagi pihak-pihak berkepentingan secara adil. Bradshaw dalam Harahap (2003) mengemukakan tiga pembentukan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu : 1. Corporate Philanthrophy.

Disini tanggung jawab perusahaan itu berada

sebatas kedermawanan atau kerelaan belum sampai pada tanggung jawabnya. Bentuk tanggung jawab ini bisa merupakan kegiatan amal, sumbangan, atau kegiatan lain yang mungkin saja tidak langsung berhubungan dengan kegiatan perusahaan. 2. Corporate Responsibility.

Disini kegiatan pertanggungjawaban itu sudah

merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dikarenakan ketentuan undang-undang atau bagian dari kemauan atau ketersediaan perusahaan. 3. Corporate Policy. Disini tanggung jawab sosial perusahaan itu merupakan bagian dari kebijakan perusahaan.

2.1.3. Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Tanaya (2005) dalam Nurmansyah (2007) terdapat sedikitnya tujuh manfaat Corporate Social Responsibility, yaitu :


1. Daya Saing Berkelanjutan (Sustainable Competitiveness). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap daya saing perusahaan dapat dilihat dari lima elemen : a. Memperkuat Reputasi dan Merek. Globalisasi mengakibatkan lingkungan bisnis menjadi semakin sensitif terhadap kinerja perusahaan dalam hal sosial, etika, dan lingkungan. Kesehatan pelanggan menjadi hal penting dalam ekonomi global. Dalam abad informasi, reputasi dan kesetiaan terhadap merek adalah hal sentral dalam berbisnis dan merupakan asset yang penting. Reputasi perusahaan di depan stakeholders dapat menjadi hal yang lebih bernilai daripada merek, karena reputasi lebih sulit untuk dibangun serta memakan waktu. Oleh karena itu reputasi perusahaan lebih tahan lama dan pesaing tidak dapat dengan mudah meniru hal tersebut. b. Operasional yang Lebih Efisien.

Efisiensi dicapai melalui efisiensi

penggunaan energi dan sumber daya alam, mengurangi limbah, dan menjual material daur ulang. Manfaat lainnya adalah sumber daya manusia yang lebih baik akibat pengurangan ketidakhadiran. Dilain pihak, karyawan yang setia dapat menghemat dana perusahaan melalui peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya-biaya perekrutan dan pelatihan. c. Meningkatkan Kinerja Keuangan. Masyarakat bisnis dan investor telah sejak lama memperdebatkan apakah ada korelasi positif antara praktek bisnis yang bertanggung jawab dan kinerja keuangan yang lebih baik. Walaupun mustahil


untuk memberi jawaban terhadap dilema ini, berbagai survei dan penelitian akademis telah membuktikan korelasi positif. d. Meningkatkan Penjualan dan Kesetiaan Konsumen Sejumlah survei dan penelitian telah menyimpulkan adanya pasar yang membesar dan tumbuh bagi produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial. e. Meningkatkan Kemampuan untuk Menarik dan Mempertahankan Pekerja Berkualitas Dalam kondisi dimana mobilitas pekerja meningkat, maka menarik dan mempertahankan pekerja yang berkomitmen dan terlatih adalah hal yang vital dalam keberhasilan bisnis. 2. Menciptakan Peluang Bisnis Komunikasi dua arah dengan stakeholder yang terbuka dan produktif tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan tetapi juga membuka peluang-peluang usaha baru. Komunikasi yang produktif dengan stakeholder akan memudahkan pengembangan lebih lanjut dari kekuatan inovatif dan kreatif. 3. Menarik dan Mempertahankan Investor dan Mitra Bisnis yang Berkualitas. Banyak Negara yang berusaha untuk menarik investasi asing dengan menawarkan buruh murah. Meskipun terjadi penghematan biaya (melalui buruh anak, kaum miskin dan buruh harian) namun penghematan tersebut dapat menjadi sangat beresiko dan merusak reputasi karena justru dapat menyebabkan biaya yang tinggi. Melakukan bisnis dengan rekan yang tidak bertanggung jawab sosial maupun lingkungan dapat menimbulkan resiko bagi perusahaan. Maka sekarang


ini perusahaan kelas dunia telah mulai membantu pemasok mereka untuk mengadaptasi praktek Corporate Social Responsibility dan mengurangi resiko terhadap perusahaan. 4. Kerjasama dengan Komunitas Lokal Dalam kondisi pasar yang menjadi semakin dinamis, keberhasilan perusahaan tergantung pada kemampuannya dalam menanggapi kebutuhan atau budaya komunitas dimana perusahaan tersebut beroperasi. Kerjasama dengan komunitas lokal akan membantu perusahaan dalam menyesuaikan produk dan jasa dengan pasar lokal serta mempermudah pengunaan pemberdayaan tenaga ahli setempat, jalur distribusi, dan fasilitas produksi. 5. Menghindari Krisis Akibat Mala Praktek CSR.

Mengacuhkan CSR dapat

berakibat pada produk, perusahaan itu sendiri maupun seluruh industri yang bersangkutan. Sebuah temuan penelitian dari Bussiness and Society (1999) dalam Nurmansyah (2007) menunjukkan bahwa tindakan yang secara sosial tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan efek negatif pada profitabilitas perusahaan. 6. Dukungan Pemerintah.

Banyak pemerintahan yang menyediakan insentif

keuangan terhadap inisiatif keuangan CSR yang baik, termasuk didalamnya adalah inovasi yang ramah lingkungan. Perusahaan yang menunjukkan bahwa mereka terlihat dalam praktek-praktek yang memenuhi bahkan melebihi tuntutan regulasi, mengalami inspeksi yang lebih sedikit dan pengawasan yang lebih bebas baik oleh pemerintah nasional maupun lokal.


7. Membangun Modal Politik.

Modal politik adalah hubungan baik dengan

pemerintah dan tokoh politik, mempengaruhi peraturan, menata ulang institusi publik dimana perusahaan bergantung dengan meningkatkan citra publik perusahaan. Menurut Rogovsky (2000) dalam Wibisono (2007) menunjukkan bahwa manfaat dari tanggung jawab perusahaan adalah sebagai berikut : 1. Manfaat bagi individu karyawan a. Mendapatkan pembelajaran mengenai metode alternatif dalam berbisnis. b. Menghadapi tantangan pengembangan dan berprestasi dalam lingkungan baru. c. Mengembangkan keterampilan yang ada dan keterampilan yang terbaru. d. Memperbaiki pengetahuan perusahaan atas komunitas lokal dan memberikan kontribusi bagi komunitas lokal. e. Mendapatkan persepsi baru dalam berbisnis. 2. Manfaat bagi penerima program a. Mendapatkan keahlian dan keterampilan profesional yang tidak dimiliki organisasi atau tidak memiliki dana untuk pengadaannya. b. Mendapatkan keterampilan manajemen yang membawa pendekatan yang segar dan kreatif dalam memecahkan masalah. c. Memperoleh pengalaman dari organisasi besar sehingga melahirkan pengelolaan organisasi seperti menjalankan bisnis.


3. Manfaat bagi perusahaan a. Memperkaya kemampuan karyawan yang telah menyelesaikan tugas bersama komunitas. b. Peluang untuk menanamkan bantuan praktis pada komunitas. c. Meningkatkan pengetahuan tentang komunitas lokal. d. Meningkatkan citra dan profil perusahaan karena para karyawan menjadi duta besar bagi perusahaan. Menurut Goni (2008), terdapat enam program pilihan bagi perusahaan untuk melakukan inisiatif dan aktivitas yang berkaitan dengan berbagai masalah sosial sekaligus sebagai wujud komitmen dari tanggung jawab sosial perusahaan. Keenam inisiatif sosial yang bisa dieksekusi oleh perusahaan adalah : 1. Cause promotions dalam bentuk memberikan kontrbusi dana atau penggalangan dana untuk meningkatkan kesadaran akan masalah-masalah sosial tertentu. 2. Cause-realted marketing dalam bentuk kontribusi perusahaan dengan menyisihkan sepersekian persen dari pendapatan sebagai donasi bagi masalah sosial tertentu, untuk periode waktu tertentu atau produk tertentu. 3. Corporate social marketing adalah perusahaan membantu pengembangan maupun implementasi dari kampanye dengan fokus untuk merubah perilaku tertentu yang mempunyai pengaruh negatif.


4. Corporate philantrophy adalah inisiatif perusahaan dengan memberikan kontribusi langsung kepada suatu aktivitas amal atau lebih sering dalam bentuk donasi ataupun sumbangan tunai. 5. Community volunteering dalam aktivitas ini perusahaan memberikan bantuan dan mendorong karyawan, serta mitra bisnisnya untuk secara sukarela terlibat dan membantu masyarakat setempat. 6. Social responsible bussines practices adalah sebuah inisiatif dimana

perusahaan mengadopsi dan melakukan praktik bisnis tertentu serta investasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas komunitas dan melindungi lingkungan.

Secara garis besar manfaat CSR adalah : 1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan 2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial 3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan 4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional perusahaan 5. Membuka peluang pasar yang lebih besar 6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dengan pembuangan limbah 7. Memperbaiki hubungan dengan Stakeholders 8. Memperbailki hubungan dengan Regulator 9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan 10. Peluang mendapatkan penghargaan


Uraian tersebut menunjukkan bahwa manfaat CSR yang dibangun berdasarkan visi tanggung jawab sosial perusahaan itu memang bisa dipetik oleh kedua-belah pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip kemasyarakatan bersama yang dikembangkan melalui berbagai program kegiatan Corporate Social Responsibility.

2.1.4

Klasifikasi Tipe Tanggung Jawab Sosial Pengklasifikasian

dalam

tanggung

jawab

sosial

adalah

membantu

memformulasikan Risk Empiris, dalam menganalisis literatur yang telah ada dan mengembangkan model-model pengajaran, Dauman dan Hargreaves seperti yang disajikan Januarti dan Apriyanti (2006) membagi areal tanggung jawab perusahaan dalam tiga level, yaitu : 1. Basic Responsibility. Tanggung jawab yang muncul karena keberadaan perusahaan seperti memenuhi standar kerja, mematuhi hukum, kewajiban dalam membayar pajak serta memuaskan para pemegang saham. 2. Organizational Responsibility. Tanggung jawab ini menunjukkan perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan stakeholders seperti : konsumen, karyawan, pemegang saham dan masyarakat sekitar. 3. Social Responsibility .

Tanggung jawab yang menjelaskan tahapan ketika

interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.


Carrol (1994) dalam Poerwanto (2007) telah mengembangkan satu model Carrol. Model Carrol menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dapat dibagi ke dalam empat klasifikasi, yaitu : 1. Tanggung Jawab Ekonomi (Economic Responsibility). Institusi adalah diatas semuanya, karena bisnis adalah unit ekonomi dasar masyarakat. Pandangan ini mengatakan bahwa perusahaan harus dioperasikan dengan dasar laba, dengan misi tunggalnya yaitu meningkatnya keuntungan selama berada dalam batas-batas peraturan pemerintah. Sehingga keuntungan ekonomi harus didasarkan pada tanggung jawab sosial perusahaan yang berasaskan etika sebagai titik sentral perusahaan. 2. Tanggung Jawab Legal (Legal Responsibility). Merupakan kegiatan bisnis yang diharapkan untuk memenuhi tujuan ekonomi para pelaku yang berlandaskan legalitas maupun nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat secara bertanggung jawab. 3. Tanggung Jawab Etika (Ethical Responsibility).

Adalah kebijakan dan

keputusan perusahaan yang didasarkan kepada keadilan bebas dan tidak memihak serta menghormati hak-hak individu, dan dapat memberikan perlakuan yang berbeda terkait dengan tujuan perusahaan. 4. Tanggung Jawab Sukarela (Voluntary Responsibility). Merupakan kebijakan perusahaan dalam tindakan sosial yang murni sukarela dan didasarkan pada keinginan perusahaan dalam kegiatan sosial, yaitu :


a. Model Klasik. Pada abad 19 pendapat ini berkembang bahwa model ini bertitik tolak pada konsep persaingan sempurna, dimana perilaku ekonomi terpisah dan berbeda dengan bentuk dan jenis perilaku yang lain. Tujuan perusahaan hanya untuk mencari keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan semata-mata untuk memenuhi permintaan pasar, dan yang akan diberikan kepada para pemilik modal. b. Model Manajemen.

Pendapat ini muncul sekitar tahun 1930, setelah

muncul tantangan baru dari perusahaan yang mempunyai sifat-sifat berbeda dengan keadaan sebelumnya yang diwarnai oleh pemikiran model klasik. Manajer sebagai orang yang dipercayakan oleh pemilik modal dalam menjalankan perusahaan bukan saja untuk pemilik modal, tetapi juga bagi mereka yang terlibat secara langsung dengan siklus hidup perusahaan, seperti pelanggan, karyawan, pemasok dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya hubungan kontrak perjanjian (Frank X, Suttin dkk. 1956 dalam Harahap, 2007) c. Model Lingkungan Sosial Pada model ini perusahaan ditekan untuk menyakini bahwa kekuasaan ekonomi dan politik yang dimiliki perusahaan mempunyai hubungan dengan kepentingan dari lingkungan sosial dan tidak hanya dari pasar yang sesuai dengan model klasik. Dalam hal ini perusahaan dapat berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah sosial yang ada di lingkungan sekitarnya seperti polusi, pengganguran,


sistem pendidikan yang jauh dari standar, perumahan kumuh, transportasi yang tidak tertib, keamanan, dan sebagainya. Untuk itu dalam memilih proyek yang akan dibangun, selain memperhatikan persentase laba yang akan didapat serta juga dapat memperhatikan keuntungan maupun kerugian yang akan diderita oleh masyarakat. Belkaoui dalam Harahap (2007), menyajikan pengelompokan sikap perusahaan terhadap etika dan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu sebagai berikut : 1. Tanggung jawab perusahaan hanya terbatas pada usaha untuk mencari laba secara maksimal. Jika perusahaan dapat mengumpulkan laba yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan efek sosial, berarti perusahaan sudah memenuhi panggilan tugasnya sebagai badan usaha, sejalan dengan model klasik. 2. Disamping tujuan mencari keuntungan, perusahaan juga harus memperhatikan pihak-pihak tertentu dengan siapa perusahaan bekerjasama. Contohnya dengan perbaikan kesejahteraan karyawan, manajemen, dan menjalin hubungan baik dengan kelompok masyarakat tertentu. 3. Perusahaan melepaskan diri dari tujuan hanya untuk mencari laba dengan memperluas tanggung jawab manajemen. Ide tanggung jawab sosial ini dimaksudkan

perusahaan

tidak

hanya

memenuhi

kewajiban

utamanya.

Perusahaan juga harus mempunyai perhatian terhadap kebijakan politik dalam mensejahterakan karyawan, dan hal lain yang terkait. Oleh karena itu perusahaan


harus berperilaku sebagaimana seorang warga Negara yang baik dengan memperhatikan etika sosialnya. 4. Tanggung jawab sosial perusahaan mencakupi hal yang bersifat ekonomi dan non ekonomi. Dalam kategori ini dikenal tiga pusat lingkaran (Jacobi,2002) yaitu : a. Lingkaran Dalam : mencakup tanggung jawab dasar dalam pelaksanaan fungsi dengan efisien, seperti fungsi produksi, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. b. Lingkaran Tengah : mencakup tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi ekonomisnya dengan penuh kesadaran akan perubahan nilai dan prioritas yang berlaku dalam masyarakat, seperti konservasi lingkungan, perbaikan kualitas hidup, hubungan dengan karyawan dan lingkungan perusahaan. c. Lingkaran Luar : mencakup tanggung jawab yang baru muncul dan masih berkembang, dimana perusahaan harus secara luas terlibat aktif dalam memperbaiki lingkungan sosial. 5. Tanggung jawab sosial diperluas melewati batas tanggung jawab dan mencakupi keterlibatan total terhadap tugas-tugas sosial. Preakash Sethi, merumuskan bentuk ini dalam tiga dimensi : a. Social Obligation : merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap permintaan pasar sesuai dengan ketentuan umum. b. Social Responsibility : menggerakkan perusahaan dan segala tindakannya sesuai dengan nilai dan harapan masyarakat yang berlaku. c. Social Responsiveness : merupakan respon perusahaan untuk menjawab isu yang akan timbul dimasa yang akan datang.


Berikut ini adalah beberapa contoh keterlibatan sosial yang biasa diungkapkan (Harahap 2007) : a. Lingkungan Hidup - Pengelolaan sampah dan air limbah - Perbaikan pengerusakan alam, konvervasi alam - Pengurangan suara bising - Pengawasan terhadap efek polusi - Penggunaan tanah - Kerjasama dengan pemerintah dan universitas b. Energi - Penghematan energi - Konservasi energi yang dilakukan c. Sumber Daya Manusia dan Pendidikan - Pendanaan sekolah - Riset dan pengembangan - Pendidikan karyawan


- Keamanan dan kesehatan karyawan - Pengangkatan karir karyawan d. Praktek Bisnis yang Jujur - Selalu mengontrol kualitas produk

- Memperbaiki hak karyawan - Jujur dalam periklanan - Jaminan garansi e. Masyarakat Lingkungan - Perbaikan sarana pengangkutan - Bantuan dana - Memanfaatkan tenaga ahli perusahaan dalam mengatasi masalah sosial lingkungannya - Tidak campur tangan dalam mengatasi masalah sosial lingkungannya - Rumah ibadah f. Kegiatan Seni dan Kebudayaan


- Membantu lembaga seni dan budaya - Merekrut tenaga yang berbakat dalam seni dan olahraga - Penggunaan seni dan budaya dalam periklanan g. Hubungan dengan Pemegang Saham - Pengungkapan keterelibatan perusahaan dalam kegiatan sosial - Peningkatan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan h. Hubungan dengan Pemerintah - Membantu proyek dan kebijakan pemerintah - Meningkatkan produktivitas sistem informal

- Pengembangan inovasi manajemen - Menaati peraturan pemerintah - Membatasi kegiatan lobbying Selain contoh keterlibatan sosial diatas masih banyak contoh-contoh lain yang dapat dikemukakan sesuai dengan keadaan, baik yang dialami masyarakat sekitar


maupun potensi yang dimiliki oleh perusahaan, tetapi hal yang perlu ditekankan adalah bahwa kegiatan ini menyangkut keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial. Sedangkan contoh lain dari lingkup keterlibatan sosial yang diungkapkan oleh Wibisono (2007) yaitu : a. Bidang Sosial - Kesejahteraan sosial - Pendidikan atau pelatihan - Kesehatan - Keagamaan dan kebudayaan b. Bidang Ekonomi - Pembukaan lapangan pekerjaan - Agribisnis - Pembinaan usaha kecil menengah - Sarana dan prasarana ekonomi c. Bidang lingkungan - Pengendalian polusi - Pengembangan ekosistem


- Penggunaan energi secara efisien - Pengelolaan air - Pelestarian alam

2.2

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

2.2.1 Definisi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Tanggung jawab sosial perusahaan yang sering disebut juga sebagai social disclosure (pengungkapan sosial). Pengungkapan (Disclosure) yaitu sebagai penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal efisien (Hendriksen, 1998 dalam Hasibuan, 2001). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering disebut Corporate Social Responsibility (Hackston dan Milne, 1998) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi secara khusus terhadap kelompok yang berkepentingan dan terhadap

masyarakat secara

keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya perusahaan), diluar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham dan lingkungan sekitar. Sementara itu, Perwanto (2007) mengatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah pengakuan bahwa kegiatan bisnis mempunyai dampak pada masyarakat dan dampak tersebut


menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Menurut Chairi dan Hozali (2005), pengungkapan (disclosure) dalam laporan keuangan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. Banyak teori yang menjelaskan mengapa perusahaan cenderung untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan aktivitasnya dan dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Gray et. al ., (1996) dalam Putra (2009) menyebutkan terdapat tiga studi, yaitu : 1. Decision usefulness studies. Sebagian dari studi yang dilakukan oleh para peneliti yang mengemukakan teori ini menemukan bukti informasi sosial dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan. Para analisis, banker dan pihak lain yang dilibatkan terhadap informasi akuntansi. Informasi akuntansi tersebut tidak terbatas pada informasi akntansi tradisional yang telah dikenal selama ini, namum aktivitas sosial perusahaan pada posisi moderately important. 2. Economic theory studies.

Studi ini menggunakan agency theory yang

menganalogikan manajemen sebagai agen dari suatu principal. Agency relationship (hubungan keagenan) muncul apabila satu atau lebih individu yang bekerja dengan individu lainnya atau organisasi lainnya. Lazimnya principal diartikan sebagai pemegang saham atau tradisional users lain. Principal akan menyediakan fasilitas dan mendelegasikan kebijakan pembuatan keputusan kepada agen. Namun, pengertian principal tersebut meluas menjadi seluruh


interest group perusahaan yang bersangkutan. Sebagai agen, manajemen akan berupaya mengoperasikan perusahaan sesuai dengan keinginan publik. 3. Social and political theory studies. Studi ini menggunakan teori stakeholders, teori legitimasi organisasi dan teori ekonomi politik. Teori ini menjelaskan hubungan antara organisasi dengan masyarakat, termasuk pengungkapan sosial dan lingkungan. Perusahaan membuat pengungkapan informasi aktivitas sosial dan lingkungan bukan hanya untuk kepentingan ekonominya tetapi karena mereka ditekan supaya menjelaskan tanggungjawab sosial dan lingkungannya baik oleh karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat umum maupun oleh kelompok aktivitas sosial (LSM). Pengungkapan seperti itu dipandang sebagai media manajemen untuk bernegosiasi atau memanipulasi stakeholders, karena tanpa dukungannnya perusahaan tidak akan mampu bertahan. Pengungkapan ini juga dipandang sebagai usaha mencari legitimasi organisasi dari pengaruh opini publik dan dalam proses kebijakan publik. Kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tergantung kepada standar yang diberlakukan di negara maju dengan regulasi yang lebih ketat, relatif tinggi, jika dibandingkan dengan perusahaan di negara berkembang (Hendriksen dan Breda, 1993 dalam Putra, 2009). Kualitas pengungkapan mempunyai bentuk seperti keluasan pengungkapan. Menurut Imhoff (1992) dalam Putra (2009), kualitas tampak sebagai atribut yang penting dari suatu informasi akuntansi. Meskipun kualitas akuntansi masih memiliki makna ganda, banyak penelitian yang menggunakan index of disclosure methodology mengemukakan bahwa kualitas


pengungkapan dapat diukur dengan menilai manfaat potensial dari isi suatu laporan tahunan. Dengan kata lain Imhoff menyatakan bahwa tingginya kualitas informasi akuntansi sangat berkaitan dengan tingkat kelengkapan pengungkapan.

2.2.2 Tujuan Pengungkapan Menurut Riahi dan Belkaoui (2002) terdapat enam tujuan pengungkapan yaitu : 1. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan untuk menyediakan ukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam laporan keuangan. 2. Untuk menjelaskan item-item yang belum diakui dan ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut. 3. Untuk menyediakan informasi bagi investor dan kreditur dalam menentukan resiko dan item-item yang potensial untuk diakui dan tidak diakui. 4. Untuk menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam membandingkan antar perusahaan dan antar tahun. 5. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar dimasa yang akan datang. 6. Untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya.

2.2.3 Luas Pengungkapan Menurut Hendriksen (1997) dalam Hasibuan 2001 ada tiga konsep luas pengungkapan yang umumnya diusulkan, yaitu :


1. Adequate disclosure (pengungkapan cukup). Konsep pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Konsep ini yang sering digunakan para pelaku keuangan. 2. Fair disclosure (pengungkapan wajar).

Pengungkapan wajar secara tidak

langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak bagi pembaca potensial. 3. Full disclosure (pengungkapan penuh).

Pengungkapan ini memiliki kesan

penyajian informasi secara melimpah, sehingga beberapa pihak menganggapnya tidak baik (Ainun dan Fuad:2001). Pengungkapan penuh menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang diungkapkan secara relevan tetapi sebagian pihak menganggap bahwa pengungkapan ini menyajikan informasi yang berlebihan sehingga kurang layak digunakan. Terlalu banyak informasi yang akan membahayakan, karena penyajian secara rinci dan tidak penting justru akan membiaskan informasi yang ada sehingga sulit untuk ditafsirkan (Hendriksen 1999 dalam Hasibuan 2001). Dampak negatif lainnya adalah kompetisi yang dinamis dalam produk. Healy dan Pelepu (1993) dalam Putra (2009) mengemukakan tersebarnya informasi penting strategi bisnis dan rencana perusahaan merugikan posisi kompetitif perusahaan sendiri.


2.2.4 Jenis Pengungkapan Menurut Darrough (1998) dalam Ainun dan Fuad (2003) mengemukakan ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan standar, yaitu : 1. Mandated disclosure (Pengungkapan wajib).

Merupakan pengungkapan

minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan apabila perusahaan tidak mau mengungkapkan informasinya secara sukarela. Menurut Chahiri dan Ghozali (2005), ada beberapa alasan mengapa perusahaan menolak meningkatkan peningkatan laporan keuangan kecuali terdapat tekanan dari pemerintah dan pihak terkait, antara lain : a. Pengungkapan akan memberikan manfaat bagi pesaing dan merugikan pemegang saham. b. Serikat kerja akan mendapat manfaat dari adanya pengungkapan sebagai dasar tawar menawar upah karyawan. c. Banyak diyakini bahwa investor tidak dapat memahami kebijakan laporan keuangan dan prosedur pengungkapan penuh hanya akan menyesatkan. d. Informasi keuangan dapat diperoleh dari sumber lain dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan apabila harus disediakan oleh perusahaan secara langsung. e. Kurangnya pengetahuan yang cukup. Akibat dari kegagalan pasar inilah yang menjadi

pembenaran

adanya

intervensi

pemerintah

untuk

memaksa

perusahaan melakukan pengungkapan yang cukup.


2. Merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Menurut Wild et. Al (2005) mengemukakan bahwa pengungkapan sukarela manajer merupakan informasi yang semakin penting. Katalisator penting bagi pengungkapan sukarela adalah Safe Harbor Rules. Aturan ini memberikan proteksi hukum atas kesalahan manajer yang tidak sengaja dalam memberikan pengungkapan sukarela. Menurut Wild et. al

terdapat beberapa informasi yang mendasari

pengungkapan sukarela : 1. Tuntutan hukum. Manajer perusahaan diwajibkan mengungkapkan berita penting terutama yang sifatnya merugikan untuk mengurangi tuntutan investor. 2. Adanya penyesuaian prediksi. Manajer memiliki insentif untuk melaporkan informasi saat mereka percaya bahwa prediksi pasar sangat berbeda dengan prediksi mereka. 3. Memberikan sinyal (tanda). Manajer akan dianggap akan mengungkapkan berita baik untuk meningkatkan harga saham perusahaan mereka. 4. Keinginan untuk mengubah prediksi pasar atas kinerja perusahaan sehingga mereka dapat secara teratur mengalahkan atau melebihi prediksi pasar. Alasan-alasan perusahaan dalam mengungkapkan kinerja sosial secara sukarela menurut Henderson dan Person (2000), yaitu : 1. Internal Decision Making.

Manajemen membutuhkan informasi untuk

menentukan efektifitas dari informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan. Data harus tersedia agar biaya dan pengungkapannya dapat


dibandingkan dengan manfaatnya bagi perusahaan. Meskipun hal ini sulit untuk diidentifikasi dan diukur namun analisis secara sederhana lebih baik daripada tidak sama sekali. 2. Product

Differentiation.

Manajemen

sebagai

pihak

internal

perusahaan

mempunyai pengetahuan dan informasi dasar yang lebih komprehensif dibanding dengan pihak eksternal perusahaan. Laporan keuangan merupakan rangkuman dari banyaknya transaksi sehingga dapat menyembunyikan informasi penting yang dapat mempengaruhi keputusan pemegang saham dan pihak lainnya. Manajer dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial memiliki intensif untuk membedakan diri dari pesaing yang tidak bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat. 3. Enlightened Self Interest. Perusahaan melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan sosial dengan para stakeholders yang terdiri dari pemegang saham, kreditur, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah serta masyarakat, karena mereka semua dapat mempengaruhi pendapatan penjualan dan harga saham.

2.3

Pelaporan Tanggung Jawab Menurut Fredman (Henny dan Murtanto, 2002) terdapat tiga pendekatan

pelaporan kinerja sosial, diantaranya adalah : 1. Social Auditing. Pemeriksaan sosial mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari program-program yang berorientasi sosial dari berbagai operasi perusahaan. Pemeriksaan sosial dilakukan dengan membuat


suatu daftar aktivitas-aktivitas perusahaan yang memiliki konsekuensi sosial, lalu analisis sosial akan mencoba mengestimasi dan mengukur dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas kinerja perusahaan. 2. Social Report. Berbagai alternatif format laporan untuk menyajikan laporan sosial telah diajukan oleh para akademis dan praktisi. Beberapa pendekatan yang dapat dipaki perusahaan dalam melaporkan aktivitas pertangungjawaban sosial perusahaan. Dilley dan Weygant (1996) dalam Putra (2009) mengelompokkan empat pendekatan tersebut, yaitu : a. Inventory Approach.

Perusahaan mengkomplikasikan dan mengungkapkan

sebuah daftar yang komprehensif dari aktivitas-aktivitas sosial perusahaan. Daftar ini harus memuat semuya aktivitas sosial perusahaan baik sisi positif dan sisi negatif. Keterbatasan pendekatan ini adalah terdapat kesulitan membuat daftar yang sesuai dengan batasan realistis karena hampir semua aktivitas perusahaan dapat diinterpretasikan sebagai aktivitas yang relevan serta sulitnya membandingkan pertanggungjwaban sosial antar perusahaan karena tidak ada standar untuk mengukur pertangungjawaban tersebut.. Walaupun pendekatan iuni mempunyai keterbatasan tetapi pendekatan ini sering digunakan oleh perusahaan. b. Cost Approach. Perusahaan membuat daftar aktivitas sosial perusahaan dan mengungkapkan jumlah pengeluaran pada masing-masing aktivitas tersebut. Biaya dan aktivitas tersebut berhubungan dengan periode pelaporan yang dibebankan dalam pengeluaran pada periode berikutnya.


c. Management Approach.

Program dimana perusahaan tidak hanya

mengungkapkan aktivitas-aktivitas pertanggungjawaban sosial tetapi juga tujuan dari aktivitas tersebut serta hasil yang telah dicapai oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian para pemakai laporan keuangan dengan mudah untuk menilai tingkat keberhasilan akitivitas sosial perusahaan sehingga tujuan yang telah ditetapkan perusahaan dapat tercapai. Pendekatan ini mempunyai keterbatasan yaitu manfaat sosial yang diperoleh dari pencapaian tujuan tersebut. d. Cost Benefit Approach. Pengungkapan aktivitas perusahaan terhadap dampak sosial serta biaya dan manfaat dari aktivitas tersebut. Pendekatan ini mempunyai kesulitan dalam mengukur biaya dan manfaat sosial yang diakibatkan oleh perusahaan terhadap masyarakat.

2.4

Elemen-elemen Pengungkapan Standar dalam pelaporan keuangan publik mengharuskan manajemen untuk

memberikan pengungkapan informatif yang memadai atas hal yang material dalam laporan keuangan diantaranya bentuk, susunan, dan isi dari laporan keuangan serta catatan atas laporan keuangan yang meliputi istilah yang digunakan, rincian yang dibuat, penggolongan unsur dalam laporan keuangan dan dasar-dasar yang digunakan untuk mengahasilkan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan. Pengungkapan informatif harus disajikan secara memadai. Dalam hal ini memadai berarti tidak berlebihan namun juga tidak kurang sehingga tidak


menyesatkan bagi pembacanya. Menurut Belkoui (2002) elemen-elemen yang diungkapkan dalam laporan keuangan adalah :

1. Data Keuangan dan Non Keuangan a. Laporan keuangan dan ungkapan-ungkapan yang terkait. b. Data operasi dan pengukuran kinerja yang digunakan oleh manajemen untuk mengelola perusahaan. 2. Analisa Manajemen Mengenai Data Keuangan dan Non Keuangan Terjadinya perubahan dalam data yang berkaitan dengan keuangan, operasi dan kinerja serta identifikasi dan dampak tren pada masa lalu. Menurut APB Opinion No. 20, seperti yang dikutip dari Harahap (2003) terdapat tiga jenis perubahan yaitu ; a. Perubahan prinsip akuntansi. b. Perubahan taksiran akuntansi. c. Perubahan laporan entitas. 3. Informasi Mengenai Keadaan dimasa Mendatang a. Kesempatan dan resiko, termasuk hasilnya dari tren. b. Rencana manajemen, termasuk faktor-faktor kesuksesan. 4. Informasi Mengenai Manjemen dan Pemegang Saham Direktur, manajemen serta pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan perusahaan dan transaksi serta hubungan dengan pihak yang terkait. 5. Latar Belakang Perusahaan a. Tujuan dan strategi secara luas


b. Cakupan dan gambaran bisnis dan kepemilikan c. Dampak struktur industri pada perusahaan 6. Metode Pengungkapan (Disclosure) Pedoman umum yang dipakai untuk memilih dan menentukan metode pengungkapan adalah informasi yang seharusnya disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh seseorang dengan pengetahuan rata-rata relevan (Porwal, 2003). Hendriksen (1998) dalam Hasibuan (2001) menyatakan tujuh klasifikasi metode pengungkapan yaitu : 1. Bentuk dan susunan formal.

Bentuk dan susunan formal mencakup laporan

utama yaitu : laporan posisi (position statement); perhitungan laba rugi (income statement); dan laporan arus kas dan laporan perubahan posisi keuangan (fund statement). 2. Terminologi dan penyajian terperinci. Dalam laporan keuangan harus digunakan istilah-istilah yang jelas dan umum yang digunakan oleh analisis keuangan (standar), serta informasi yang terperinci. 3. Informasi selipan. Informasi yang penting seharusnya disajikan langsung dalam ikhtisiar keuangan, bukan dalam catatan kaki. Apabila nama pos neraca terlalu panjang maka dapat disajikan sebagi catatan dalam tanda kurung, informasi selipan. 4. Catatan kaki. Merupakan sarana penyajian disclosure yang tidak ditempatkan dalam ikhtisiar keuangan itu sendiri. Footnotes tidak boleh digunakan sebagai


pengganti dari klasifikasi atau deskrpisi yang seharusnya dimasukkan kedalam ikhtisiar keuangan. 5. Ikhtisiar dan pelengkap. Merupakan informasi tambahan atau informasi yang disajikan dalam bentuk agak berbeda dari ikhtisiar keuangan dasar ; suplementary schedules biasanya merupakan perinci dari pos-pos tertentu dalam ikhtisiar keuangan dasar. 6. Sertifikasi Auditor. Sertifikasi auditor bukan merupakan tempat yang tepat untuk mengungkapkan informasi keuangan yang signifikan mengenai perusahaan namun yang berperan sebagai suatu metode dalam pengungkapan informasi. 7. Surat Direktur Utama.

Untuk jenis informasi tertentu dapat disajikan secara

langsung oleh manajemen dalam bentuk surat direktur utama. Informasi tambahan ini mencakup: a. Kejadian-kejadian non keuangan dan perubahan selama tahun tersebut yang mempengaruhi operasi perusahaan. b. Harapan dan perkiraan dimasa yang akan datang dari industri yang bersangkutan dan ekonomi serta peran dari perusahaan. c. Rencana pertumbuhan dan perubahan dalam operasi pada periode saat ini atau berikutnya. d. Jumlah dan pengaruh yang diharapkan dengan adanya pengeluaran untuk barang-barang modal saat ini dan yang dapat diantisipasi melalui usaha penelitian.


2.5.

Investasi

2.5.1. Pengertian Investasi Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Menurut Sunariyah (2000), investasi dalam arti luas terdiri dari 2 bagian utama yaitu investasi dalam bentuk aktiva riil (real assets) dan investasi dalam bentuk surat berharga atau sekuritas (marketable securities atau financial assets). Pemilihan aktiva finansial dalam finansial dalam rangka investasi pada seluruh institusi atau perusahaan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu investasi langsung (direct investing) dan investasi tidak langsung (indirect investing). Investasi langsung diartikan sebagai suatu pemilikan surat berharga secara langsung dalam suatu perusahaan atau institusi yang secara resmi telah go public dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa penghasilan dividen dan capital gain. Sedangkan investasi tidak langsung terjadi bila surat¬surat berharga yang dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi (investment company) yang berfungsi sebagai perantara. 2.5.2. Tujuan Investasi Eduardus (2001) menjelaskan mengapa seseorang melakukan investasi adalah sebagai berikut 1. Untuk mendapatkan kehidupan yang Iebih layak di masa datang Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf kehidupannya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat


pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. 2. Mengurangi tekanan inflasi, dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. 3. Dorongan untuk menghemat pajak. Bebarapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang tertentu. 2.5.3. Risiko dalam Investasi Dalam aktivitas investasi di bidang apapun, investor akan dihadapkan kepada dua sisi kemungkinan atas investasi yang dilakukannya. Pertama adalah investasi yang berisiko kecil pada umumnya akan menghasilkan return yang kecil pula, dan investasi yang berisiko besar mempunyai peluang memperoleh return yang besar pula, sehingga yang dapat dilakukan oleh para investor adalah nnemperkirakan berapa return yang diharapkan dari investasi yang dilakukan, seberapa jauh kemungkinan hasil yang sebenarnya nanti akan menyimpang dari hasil yang diharapkan. Menurut Suad (2002) risiko dapat diartikan sebagai: kemungkinan tingkat keuntungan yang diperoleh menyimpang dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Pada setiap saham terdapat dua risiko yang harus diperhatikan. Pertama adalah risiko spesifik saham tersebut yang merefleksikan risiko perusahaan (emiten),


dan kedua adalah risiko pasar, hal tersebut sebagai mana dikemukakan oleh Bodie, Kane, dan Marcus (2002) yang menyatakan bahwa : "The risk that remains even after extensive diversification is called market risk, risk that is attributable to market wide risk sources. Such risk is also called systematic risk or non diversifiable risk. In contrast, the risk that can be eliminated by diversification is called unique risk. Firm specific risk, nonsystematic risk, or diversifiable risk." Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun dilakukan diversifikasi atas saham-saham yang dipilih dalam suatu portofolio yang paling efisien sekalipun, tidak akan dapat menghasilkan risiko dari investasi tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Bodie, Kane, dan Marcus di atas, risiko tersebut disebut risiko pasar atau systematic risk. Risiko pasar ini adalah risiko yang tidak dapat dihindarkan oleh para investor yang melakukan investasi di pasar modal, termasuk di dalam kerangka risiko ini adalah risiko politik (politic risk) yang terjadi pada suatu negara. 2.5.4. Sikap Investor Terhadap Risiko Setiap investasi selalu dihadapkan dengan risiko ketidaksesuaian dengan yang diharapkan oleh investor. Perlu untuk mengetahui berbagai preferensi risiko dasar menurut Ridwan dan Inge (2003) adalah sebagai berikut : 1.

Perilaku terhadap risiko di mana tidak ada perubahan pengembalian yang diperlukan untuk peningkatan risiko.

2.

Menghindari risiko.

Perilaku terhadap risiko di mana peningkatan

pengembalian akan diperlukan untuk peningkatan risiko


3.

Mencari risiko Perilaku terhadap risiko di mana penurunan pengembalian dapat diterima untuk peningkatan risiko

2.6.

Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah : Penelitian yang menguji hubungan potensial antara luasnya pengungkapan

tanggung jawab sosial dan kinerja sosial dilakukan oleh Ulman (1987) yang berjudul Data In Search Of Theory: A Critical Examination Of The Realationship Among Social Performance, Social Disclosure And Economic Performance Of U.S Firms dengan memakai referensi penelitian dari Abbot dan Monsen, 1981; Fredman dan Jaggi, 1984; Ingram dan Fraizer, 1982; dan Wiseman, 1984 dengan memakai variabel pengungkapan tanggung jawab sosial diukur menggunakan ; (1) skala pengungkapan tanggung jawab sosial, (2) persentase uraian dalam laporan tahunan, (3) kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan, dan (4) jumlah pengungkapan dalam laporan tahunan. Penelitian ini menghasilkan jumlah dan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial berhubungan positif dengan kinerja sosial perusahaan, pengungkapan tanggung jawab sosial menurunkan ketidakpastian informasi yang diperoleh investor, pengungkapan tanggung jawab sosial berkorelasi (positif) dengan kinerja keuangan. Hasibuan (2001) dalam penelitian berjudul Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Sosial (social disclosure) dalam Laporan Tahunan Emitmen di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Penelitian pengungkapan sosial dengan fokus pertanggungjawaban sosial ini dilandasi teori agensi yang tujuan


utamanya menguji apakah karakteristik perusahaan (besaran perusahaan, rasio kepemilikan publik, profile perusahaan, basis perusahaan, dan jenis industri) sebagai variabel independen mempengaruhi pengungkapan sosial laporan tahunan perusahaan emiten yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sampel yang digunakan sebanyak 76 perusahaan yang menyampaikan laporan tahunan pada tahun 2000, kuantitas pengungkapan sosial diukur dengan 47 item ungkapan dalam aspek kemasyarakatan, konsumen, ketenagakerjaan dan lingkungan.

Analisis data

menggunakan regresi berganda (multiple regression) dengan program SPSS, penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan karakteristik perusahaan dengan pengungkapan sosial perusahaan secara parsial. Hasil tidak signifikan ditunjukkan oleh variabel rasio kepemilikan publik, basis perusahaan dan jenis industri. Penelitian ini juga menemukan tidak terdapat perbedaan pengungkapan sosial antara perusahaan berbasis asing dan non asing,

perusahaan manufaktur dengan non

manufaktur serta perbedaan kuantitas pengungkapan perusahaan single listing dengan dual listing yang dilakukan dengan uji t-test. Sebagai analisis tambahan, proksi untuk tema kemasyarakatan terlihat signifikan mempengaruhi pengungkapan sosial, hasil yang sama tidak ditemukan pada tema konsumen, ketenagakerjaan, dan lingkungan. Utomo (2002) dalam penelitian berjudul Praktek Pengungkapan Sosial Pada Laporan Tahunan Perusahaaan Di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan praktek pengungkapan sosial antara industri high-profile dan industri lowprofile dari laporan tahunan perusahaan tahun 1998, dengan menggunakan suatu daftar (check list) pada tema produk / konsumen, tema kemasyarakatan dan tema


ketenagakerjaan, pengujian dilakukan dengan menggunakan statistik parametrik dwivariat, uji-Z pada 81 perusahaan go publik

di BEJ dan BES.

Penelitian

menemukan bahwa prakterk pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan di Indonesia lebih banyak pada tema ketenagakerjaan 29,87% dari seluruh tema

yang

diungkap, dan

perusahaan-perusahaan

high

profile

melakukan

pengungkapan sosial secara signifikan lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan low profile. Rosmita (2007) dalam penelitian berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Sosial (Social Disclosure) dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui apakah faktor faktor dalam perusahaan yang dproksi dalam Kepemilikan Manajemen,

Leverage,

Ukuran

Perusahaan¸

Profitabilitas

mempengaruhi

pengungkapan sosial suatu perusahaan. Sampel yang digunakan 113 perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek jakarta. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Pengujian secara simultan menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara faktor faktor perusahaan terhadap pengungkapan sosial perusahaan

(2)

variabel kepemilikan manajemen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sosial. Putra (2009) dalam penelitian berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Pengungkapan

Tanggung

Jawab

Sosial

Serta

Hubungan

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Dengan Reaksi Investor, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari pengungkapan tanggung


jawab sosial terhadap volume saham perdagangan diluar normal. Untuk mengetahui apakah adanya hubungan atau tidak, terlebih dahulu meneliti pengaruh pengungkapan tanggung sosial terhadap faktor-faktor tanggung jawab sosialnya, yaitu sebagai variable independennya seperti : Profitabilitas, Umur, Earning per Share, Ukuran Perusahaan/Size, Profile, Kepemilikan Publik, Ketergantungan Terhadap Hutang, dan Ukuran Dewan Komisaris. Sampel dalam penelitian ini berdasarkan perusahaanperusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2006 sampai dengan 2008. Pengujian yang digunakan dalam perhitungan adalah pengujian regresi berganda dan hipotesis. Dari hasil pengujian simultan ini ternyata tidak ada pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap volume saham perdagangan diluar normal dimana pengungkapan tanggung jawab sosialnya terdapat pengaruh tiga variable independen dari delapan variable independen.


Tabel 2.1. Review Penelitian Terdahulu No 1

Peneliti Ulman (1987)

Judul Penelitian Data In Search Of Theory: A Critical Examination Of The Realationship Among Social Performance, Social Disclosure And Economic Performance Of U.S Firms.

Variabel Penelitian -Skala pengungkapan tanggung jawab sosial - persentase uraian dalam laporan tahunan - kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan - jumlah pengungkapan dalam laporan tahunan. - kinerja social

Hasil jumlah dan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial berhubungan positif dengan kinerja sosial perusahaan, pengungkapan tanggung jawab sosial menurunkan ketidakpastian informasi yang diperoleh investor, pengungkapan tanggung jawab sosial berkorelasi (positif) dengan kinerja keuangan

2

Hasibuan (2001)

Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sosial

- EPS - Size - Profil - Saham.

EPS, Size, Profil, dan saham mempengaruhi pengungkapan sosial.

3

Utomo, (2002),

Praktek Pengungkapan Sosial Pada Laporan Tahunan Perusahaaan Di Indonesia.

- umur - EPS - Size - Profil - kepemilikan - Hutang - Ukuran dewan komisaris

Variabel variabel penelitian memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sosial

4

Rosmita (2007)

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Sosial (Social Disclosure) dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta

-

Kepemilikan Manajemen Leverage Ukuran Perusahaan¸ Profitabilitas pengungkapan sosial

Pengujian secara simultan menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara faktor faktor perusahaan terhadap pengungkapan sosial perusahaan Variabel kepemilikan manajemen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sosial.

Profitabilitas Umur Earning per Share, Ukuran Profile Kepemilikan Publik Ketergantungan Terhadap Hutang - Ukuran Dewan Komisaris

Pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap investor pengungkapan tanggung jawab sosialnya, dan terdapat pengaruh tiga variable independen dari delapan variable independen

5

Putra (2009)

Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap reaksi Investor

-

-


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. pasal 74 yaitu tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social

Recommend Documents