BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada Bab I telah dituliskan tentang pendahuluan yang berisi tentang latar

Bab II Tinjauan Pustaka

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Studi Pada Bab I telah dituliskan tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan Tugas Akhir. Kemudian di Bab II akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang berisi tentang dasar-dasar teori serta penelian-penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan untuk memperkuat hipotesis penelitian. Setelah mengetahui rumusan masalah yang akan dijadikan fokus kajian maka selanjutnya pada Bab III akan dijelaskan mengenai metodologi penelitian, yaitu pemaparan detail metode penelitian yang digunakan penulis sebagai alat dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir untuk mencapai tujuan penelitian. Setelah selesai melakukan pengumpulan materi yang diperlukan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pembahasan pada Bab IV. Pada Bab IV ini dilakukan analisis permasalahan sesuai dengan metodologi yang digunakan penulis. Pada Bab V akan dituliskan penutup yang berisi kesimpulan hasil analisis penelitian, dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya maupun hasil rujukan untuk digunakan pada proyek yang bersangkutan. 2.2 Proyek Multi Years Menurut Perpres No. 4 Tahun 2015 pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa ”Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas

II-1 http://digilib.mercubuana.ac.id/


persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Provinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota. Singkatnya proyek multi years ini adalah proyek yang waktu pelaksanaannya lebih dari satu tahun, dan proyek yang akan dijadikan acuan dalam kajian ini adalah proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1 yang berada dalam pengawasan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dan kerjasama dengan Pemerintah provinsi DKI yang bertugas terkait pembebasan lahan. Proyek ini mulai dikerjakan di akhir tahun 2011 dan berakhir di tahun 2015. Karena waktu pelaksanaan melebihi satu tahun anggaran, maka perlu direncanakan dan diperhatikan perihal perubahan harga pada saat pelaksanaan pekerjaan. Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana di dalamnya tercantum rumus penyesuaian harga, tidak dijelaskan secara rinci mengenai tata cara penggunaan rumus tersebut sehingga seringkali timbul perbedaan pendapat antara kontraktor dan owner. Oleh karena itu, akhirnya semua kontraktor diseragamkan dalam hal penggunaan tata cara perhitungan penyesuaian harga. Kegiatan proyek adalah suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas (Iman Soeharto, 2009). Definisi lain mengenai pengertian proyek menurut buku panduan PMBOK (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) adalah ”suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu



produk atau jasa yang unik”. Dengan kata lain, setiap proyek harus memiliki awal (start) dan akhir (finish) yang jelas, memiliki sekumpulan aktivitas yang berurutan di antara dua kejadian tersebut, serta memiliki suatu sasaran tertentu. Sejak dari awal dimulainya sampai dengan diakhirinya suatu proyek terdapat berbagai fase yang harus dilalui. Setiap fase mempunyai ciri-ciri yang berbeda baik itu waktu pelaksanaan dan sumber daya yang dibutuhkan. Secara umum bila dilihat dari segi perspektif proyek konstruksi terdapat tiga fase yaitu pembuatan konsep (design), pelaksanaan (execution) dan penutupan (close out), oleh karena itu untuk mencapai sasaran tersebut dibutuhkan adanya manajemen proyek. Dalam buku Iman Soeharto (2009), Eskalasi merupakan salah satu sub bab dalam manajemen proyek dan salah satu bagian dari teknik dan metode perencanaan

dan

menyusun

jadwal.

Penyusunan

eskalasi

hendaknya

direncanakan sejak awal proyek, agar menghasilkan hasil yang optimal. Merencanakan keadaan masa depan yang ditunjukkan dengan angkan dan biaya adalah tugas seorang estimator. Dalam hubungan ini, salah satu hal yang paling sulit adalah yang berkaitan dengan memperkirakan pergerakan atau perubahan harga barang, upah tenaga kerja dan lain-lain terhadap waktu. Padahal masalah tersebut besar dampaknya terhadap total biaya proyek, terlebih untuk proyek yang berlangsung dengan jangka waktu yang relatif lama (3 tahun atau lebih). 2.3 Pengertian dan Penyebab Eskalasi 2.3.1 Pengertian Eskalasi Eskalasi adalah penyesuaian harga satuan komponen kontrak yang meliputi tenaga kerja, bahan konstruksi, energi dan peralatan terhadap nilai kontrak saat



penawaran. Menurut Iman Soeharto (2009) menyebutkan bahwa eskalasi dapat diartikan sebagai provisi atau cadangan pada perkiraan biaya yang dimaksudkan untuk menutup kenaikan tingkat harga karena waktu. Eskalasi merefleksikan perubahan – perubahan pada harga yang disebabkan oleh produktivitas dan teknologi, keadaan pasar seperti permintaan yang tinggi, kekurangan tenaga kerja, batas keuntungan dan juga merupakan akibat dari inflasi atau perubahan indeks harga. Perubahan ekonomi dapat menyebabkan perubahan tingkat harga. Dari beberapa jurnal mengenai eskalasi biaya, untuk memperkirakan eskalasi, pertama-tama seorang estimator harus mengerti beberapa prinsip eskalasi berikut ini (Hollmann & Dysert, 2007) : 

Eskalasi tidak disebabkan oleh langkah-langkah dari perusahaan konstruksi ataupun project management pada proyek, melainkan dipengaruhi oleh keadaan ekonomi makro, sehingga sebagian besar (tidak seluruhnya) berada di luar kontrol pelaksana proyek.



Eskalasi bukanlah biaya tak terduga (kotingensi)



Ilmu pengetahuan mengenai eskalasi adalah kemampuan dasar dari seorang economist dan bukan cost estimator. (namun seorang cost estimator tetap memiliki kepentingan yang besar untuk mempelajari mengenai eskalasi).

Meskipun demikian, eskalasi sebenarnya bisa diprediksi. Dan penting untuk diingat bahwa tambahan biaya akibat pelaksanaan proyek yang buruk adalah merupakan kontingensi, bukan eskalasi (Hollmann & Dysert, 2007). Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa eskalasi bukanlah akibat dari penambahan biaya



akibat manajemen dari lingkup kerja, eskalasi juga bukanlah penambahan biaya akibat strategi yang digunakan kontraktor pada saat pelaksanaan proyek. 2.3.2 Penyebab Eskalasi Eskalasi pada proyek multi years disebabkan karena adanya fluktuasi ekonomi negara yang menyebabkan perubahan harga satuan komponen pekerjaan saat pelaksanaan proyek. Akibat penyesuaian harga tersebut, pengguna jasa harus menyediakan dana untuk dibayarkan sebagai penyesuaian harga. Eskalasi pada umumnya diberikan kepada proyek dengan kontrak multi years. Berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 pasal 92 ayat 1, Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan; b. Tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan/Lelang; c. Penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang. Dalam ketentuan eskalasi ada harga satuan timpang dan non timpang. Harga satuan timpang yaitu harga dimana nilai harga kontrak melebihi 10% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau yang biasa disebut Owner Estimate (OE), sedangkan harga satuan non timpang adalah harga dimana nilai harga kontrak tidak melibihi 10% dari HPS. Sesuai peraturan yang disebutkan di atas, maka



item pekerjaan yang dapat diperhitungkan dalam eskalasi hanya untuk harga satuan non timpang. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya (Inflation Tergeting, 2008). Inflasi disebabkan oleh berbagai macam hal, yaitu dapat disebabkan oleh jumlah uang yang beredar meningkat pesat dibandingkan jumlah barang serta jasa yang ditawarkan, sehingga terjadi kelebihan permintaan, pertambahan hutang pemerintah, perubahan

regulasi atau

kebijakan

yang

dikeluarkan

oleh

pemerintah,

melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap rupiah, naiknya biaya produksi (What is Cost Inflation, 2008), bencana alam yang menyebabkan krisis keuangan, kerusuhan, dan lain sebagainya. 2.4 Syarat-syarat Eskalasi Syarat-syarat dalam perhitungan eskalasi atau penyesuaian harga telah diatur dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 pasal 92 ayat 2. Penetapan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut: a. Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan; b. Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan dan Biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran;



c. Penyesuaian

Harga

Satuan

diberlakukan

sesuai

dengan

jadwal

pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum; d. Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut; e. Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; f.

Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

2.5 Penetapan Eskalasi Dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 pasal 92 ayat 3 dijelaskan bahwa Penyesuaian Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: Hn = Ho ( a+b.Bn/Bo + c.Cn/C0 + d.Dn/Do + ..... ) Keterangan: Hn

= Harga Satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan;

Ho

= Harga Satuan Barang/Jasa pada saat harga penawaran;

a

= Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Perihal koefisien tetap atas overhead dalam Peraturan Presiden disebutkan jika pada saat penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan



overhead maka nilai a = 0,15. Tapi pada kasus Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan telah ditetapkan overhead (a) = 0,1 yang telah disetujui owner dan kontraktor. b, c, d = Koefisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja dan sebagainya; Penjumlahan a+b+c+d+..... dan seterusnya adalan 1,00. Bn, Cn, Dn

= Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan;

Bo, Co, Do

=

Indeks

harga

komponen

pada

bulan

ke

12

setelah

penandatangan Kontrak. (pada Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1 ditentukan bulan ke-12 pada bulan Oktober 2012). Catatan: a. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Jika indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, maka digunakan indeks harga yang disiapkan oleh instansi teknis. b. Penetapan koefisien komponen Kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis yang terkait. Rumusan penyesuaian nilai Kontrak sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 ditetapkan sebagai berikut: Pn = (Hn1 x V1) + (Hn2 x V2) + ............ dst Keterangan: Pn

= Nilai kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan

Hn

= Harga satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah

penyesuaian harga



V

= Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan

2.6 Bentuk Penyajian Eskalasi Penyajian Perhitungan eskalasi dibuat dalam 2 tahap, yaitu tahap perhitungan koefisien komponen harga satuan atau yang biasa disebut dengan Cost Factor dan tahap perhitungan penyesuaian harga. Berdasarkan dua rumus di atas, maka dapat dibuatkan rumus perhitungan parsial yang lebih sederhana untuk mempermudah dalam pembacaan perhitungan eskalasi yang akan dijelaskan pada pembahasan. Data Indeks Harga Perdagangan Besar dari Badan Pusat Statistik diterbitkan tiap bulan dalam bentuk buletin statistik bulanan, namun untuk mempermudah dalam pembacaan dapat pula mendapatkan data indeks yang diterbitkan per tahun. Pada intinya pengajuan perhitungan eskalasi dapat disajikan sesuai dengan waktu yang diperhitungkan sesuai dengan syarat-syarat eskalasi yang telah disebutkan di atas. 2.7 Kajian Sebelumnya Penelitian sebelumnya Fatoni dkk (2013) mengungkapkan bahwa Proyek Waduk Jatigede dan Waduk Jatibarang mendapatkan kebijakan tentang penyesuaian harga dan membandingkan hasil eskalasi berdasarkan simulasi perhitungan eskalasi pada dua proyek tersebut. Penelitian tersebut lebih menekankan mengenai aplikasi kebijakan penyesuaian harga pada proyek multi years. Pada penelitian tersebut, penulis membandingkan dua Proyek dengan metode



penentuan koefisien komponen kontrak dan penetapan indeks yang berbeda sehingga menghasilkan nilai eskalasi yang cukup besar perbedaannya. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisa nilai penyesuaian harga item pekerjaan pada Proyek Waduk Jatigede dan Waduk Jatibarang. Kesimpulan dari penelitian

ini

yaitu

berdasarkan

simulasi

perhitungan

yang

dilakukan

menghasilkan nilai eskalasi yang perbedaannya cukup besar, penetapan perhitungan koefisien komponen kontrak menggunakan analisa harga satuan yang diajukan penyedia jasa, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta penetapan indeks bersama. Penelitian

yang

lain,

Devian

(2010)

mengungkapkan

bahwa

proyek

pembangunan Banjir Kanal Timur merupakan proyek milik pemerintah dan mendapat kebijakan tentang penyesuaian harga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil penyesuaian harga dengan cara pengambilan indeks harga yang berbeda. Hasil penelitian ini terjadi penurunan nilai penyusunan harga setelah menggunakan tata cara pengambilan indeks sesuai dengan surat dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada Bab I telah dituliskan tentang pendahuluan yang berisi tentang latar

Recommend Documents