7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori 2.1.1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Menurut UU no. 1 tahun 2013 pasal 1, Lembaga keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah terdiri dari berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Pengkreditan Mikro Syariah), koperasi syariah, dan juga lembaga keuangan mikro syariah yang disebut baitul maal wat tamwil (BMT) yaitu lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi syariah atau koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Ketiga lembaga tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan lembaga syariah lainnya yang lebih besar.
2.1.2. Baitul Maal Wat Tamwil LKMS BMT adalah sebutan ringkas dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal wat Tamwil atau Balai usaha Mandiri Terpadu,
7
8
sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Kegiatan LKMS BMT adalah mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan
kegiatan
usaha
ekonomi
anggota
dan
masyarakat
lingkungannya. LKMS BMT juga dapat berfungsi sosial dengan menggalang titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti dana zakat, infaq, dan sodaqoh dan mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan amanahnya. BMT mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling bawah untuk anggota dan lingkungannya. 2. Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana sumbangan sosial, zakat, infaq dan sodaqoh bagi kesejahteraan orang banyak secara berkelanjutan. 3. Ditumbuhkan
dari
bawah
berdasarkan
peran
partisipasi
dari
masyarakat sekitar. 4. Milik bersama masyarakat setempat dari lingkungan LKMS BMT itu sendiri, bukan milik orang lain dari luar masyarakat itu. 5. LKMS BMT mengadakan kajian rutin pendapingan usaha anggota secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan (biasanya dib alai RW/RT/desa, kantor LKMS BMT,rumah tangga, masjid,dsb) biasanya
9
diisi dengan perbincangan bisnis para nasabah LKMS BMT, disamping pendampingan mental spiritualnya terutama motif berusaha. Peran BMT di Masyarakat : 1. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak. 2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah. 3. Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu‟afa (miskin). 4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barokah. Fungsi BMT di Masyarakat : 1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih professional, salam dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global. 2. Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Mengembangkan kesempatan kerja. 4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produkproduk anggota. 5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak.
10
.
2.1.3. Pengertian Akuntansi Syariah Menurut Sri dan Wasilah (2011: 8), Akuntansi adalah kegiatan mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan sehingga dihasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Menurut Sri dan Wasilah (2011: 2), Syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam melakukan seluruh kegiatan baik ibadah mahdhoh seperti shalat, zakat, puasa dan haji maupun muamalah. Menurut Sri dan Wasilah (2011: 2), Akuntansi Syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Berikut ini adalah pengertian akuntansi syariah menurut para ahli: Syafi‟i (2002) mendifinisikan akuntansi syariah adalah akuntansi yang dikembangkan bukan hanya dengan tambal sulam terhadap akuntansi konvensional akan tetapi merupakan pengembangan fisolosi terhadap nilai-nilai Al Quran yang diturunkan dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi. Harahap (2001) menyatakan akuntansi syariah adalah akuntansi yang berhubungan dengan aspek-aspek lingkungan baik moral, sosial, ekonomi maupun politik yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi dan mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat dan individu sehubungan dengan pihak-pihak terkait lainnya sebagai bentuk ibadah.
11
2.1.4. Sejarah dan Pemikiran Akuntansi Syariah Akuntansi bukanlah suatu profesi baru, dalam bentuk yang sederhana telah dilakukan pada zaman sebelum Masehi. Bapak akuntansi modern adalah Luca Paciolli. Luca Paciolli, seorang ilmuwan dan pengajar di beberapa universitas yang lahir di Tuscany-Italia pada tahun 1445, merupakan orang yang di anggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494 dengan bukunya Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita (A Review of Arithmetic, Geometry and Proportions). Dalam buku tersebut, beliau menerangkan mengenai double entry book keeping sebagai dasar perhitungan akuntansi modern sehingga ditetapkan sebagai penemu akuntansi modern. Dari hasil penelusuran pemikir islam, ditemukan bahwa ada hubungan antara para pedagang Italia pedagang muslim, yang membuka kemungkinan bahwa akuntansi modern tersebut diperoleh Paciolli dari hubungannya dengan pedagang muslim. Bukti-bukti dan istilah yang digunakan Paciolli juga sama dengan apa yang dilakukan oleh para pedagang muslim. Selain itu ketika Daulah Islam mulai berkembang, telah dikembangkan juga sistem akuntansi yang cukup maju dan dapat dijadikan dasar bahwa klaim muslim turut dalam pengembangan
akuntansi
modern.
Tetapi
pemikiran
itu
masih
dipertanyakan oleh beberapa pihak termasuk para pemikir muslim sendiri, sehingga penelitian akan hal tersebut masih harus dilakukan di masa depan termasuk membuktikan bahwa akuntansi syariah bukanlah hal baru dan
12
aneh dibandingkan dengan akuntansi konvensional yang berkembang dewasa ini. Pada zaman awal perkembangan islam akuntansi syariah di masa Rasullulah SAW dapat dicermati pada baitul maal yang didirikan Rasulullah SAW sekitar awal abad ke-7. Pada masa itu, baitul maal berfungsi untuk menampung dan mengelola seluruh penerimaan Negara, baik berupa zakat, „ushr (pajak pertanian dari musluim) serta kharaj (pajak pertanian dari non muslim). Semua pengeluaran untuk kepentingan Negara baru dapat dikeluarkan setelah masuk dan dicatat di baitul maal. Meskipun pengelolaan baitul mall masih sederhana, namun Nabi SAW menunjuk petugas qadi, ditambah para sekretaris dan pencatatan administrasi pemerintahan. Mereka berjumlah 42 orang dan dibagi dalam empat bagian yaitu sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian dan sekretaris peperangan. Praktik baitul maal terus dilanjutkan
pada zaman masa
kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, pengelolaan baitul maal masih sangat sederhana dimana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Perkembangan fungsi baitul maal mulai dilakukan dimasa kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada masa itu beliau memperluas fungsi baitul maal dengan fungsi Diwan (dawwana yang berarti penulisan) yang juga mengurusi mengenai pembayaran gaji. Pada masa itu baitul maal tidak lagi dipusatkan di Madinah tapi juga di daerah-daerah yang dikuasai islam. Khalifah Umar
13
bin Khattab juga membentuk 14 departemen dan 17 kelompok, dimana pembagian departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam
sistem
keuangan
dan
pelaporan
keuangan
kurang
baik.
Perkembangan baitul maal yang lebih pesat pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dimana pada masa itu sistem administrasi baitul maal sudah berjalan dengan baik di tingkat pusat dan local. Tidak hanya itu, di masa kekhalifahan beliau juga telah terjadi surplus pada baitul maal yang kemudian dibagikan secara sesuai tuntutan Rasullulah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan telah berlangsung dengan baik. Akuntansi syariah di Indonesia mulai banyak diperbincangkan pada awal tahun 90-an, tepatnya setelah bank syariah pertama berdiri yakni Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintahan serta dukungan dari Ikatan Cendekia Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Setelah didirikannya Bank Syariah terdapat keganjilan ketika bank membuat laporan keuangan. Maka munculah kebutuhan akan Akuntansi Syariah Islam. Berdirinya bank syariah tentunya membutuhkan seperangkat aturan yang tidak terpisahkan, antara lain peraturan perbankan, kebutuhan pengawasan, auditing, dan pemahaman terhadap produk-produk syariah. Dengan demikian, banyak peneliti yang menyakini bahwa kemunculan kebutuhan, pengembangan teori dan praktik akuntansi
14
syariah adalah karena berdirinya bank syariah. Pendirian Bank Syariah adalah merupakan salah satu benruk implementasi ekonomi islam.
2.1.5. Prinsip-Prinsip Operasi Akuntansi Syariah Menurut IAI transaksi yang dilakukan oleh entitas syariah berasaskan pada prinsip paradigma sebagai berikut : 1. Prinsip persaudaraan (ukhuwah) merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dan saling tolong menolong, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. 2. Prinsip keadilan (‘adalah) artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam usaha berupa aturan prinsipmuamalah yang melarang riba, dzulm, masyir, gharar, iktikar, risywah, ta‟alluq, dan penggunaan unsur haram dalam barang dan jasa maupun dalam aktivitas operasi. 3. Prinsip kemaslahatan (maslahah) yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individu dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yaitu halal (sesuai dengan syariah) dan thayyib (bermanfaat dan membawa kebaikan). 4. Prinsip keseimbangan (tawazun) menekankan bahwa manfaat yang didapat dari transaksi syariah tidak hanya difokuskan pada pemegang
15
saham, melainkan pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. 5. Prinsip Universalisme (syumuliyah) adalah transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil „alamin).
2.1.6. Karakteristik Transaksi Syariah Menurut IAI implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan azas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut : 1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah saling paham dan saling ridha. 2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib). 3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. 4. Tidak mengandung unsur riba, kezaliman, masyir, gharar, dan haram. 5. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk).
16
6. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta‟alluq) dalam satu akad. 7. Tidak ada distori harga melalui rekayasa permintaan (najasy) maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar). 8. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah).
2.1.7. Jenis-jenis Transaksi Syariah Transaksi atau akad dalam kegiatan muamalah ada dua, yaitu tabarru‟ dan tijaroh. 1.
Akad Tabarru‟ adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba.
2.
Akad Tijaroh adalah akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Yang termasuk dalam akad ini adalah Murabahah, Salam, Istishna‟, Ijaroh, Mudharabah dan Musyarokah. a. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. b. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah
17
sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. c. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha.
2.1.8. Asumsi Dasar Akuntansi Syariah Menurut IAI asumsi dasar yang dipergunakan dalam akuntansi syariah tidak beda dengan asumsi dasar pada akuntansi umum yaitu : 1. Asumsi dasar akrual (accrual basis) Asumsi dasar akrual dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan syariah, sedangkan pendapatan yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pembagian hasil usaha kepada pemilik modal mudharabah (dalam perbankan sering disebut dengan dana pihak ketiga mudharabah) adalah pendapatan yang nyata-nyata diterima (cash basis). 2. Kelangsungan usaha (going concern) Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapakan.
18
2.1.9. Proses (Siklus) Akuntansi Syariah Proses / siklus akuntansi perbankan syariah, mulai bukti transaksi sampai dengan laporan keuangan, sama dengan proses/ siklus akuntansi umum (Sofyan Safri, 2007). Siklus akuntansi dapat dilihat di gambar 2.1 berikut. Gambar 2.1 Siklus Akuntansi Laporan Keuangan
Reversing Entries
Neraca Lajur
Jurnal Penutup
Bukti Transaksi
Jurnal Penyesuaian
Dicatat
Jurnal
Neraca Percobaan/ Saldo
Dibukukan n
Sumber: Sofyan Safri, 2007
Buku Besar / Ledger
19
Siklus akuntansi syariah meliputi : 1.
Bukti Transaksi Transaksi adalah setiap kejadian yang mengubah posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau lembaga. Bukti merupakan surat tanda yang dipergunakan sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan dan juga dipergunakan sebagai pelengkap untuk mempertanggung jawabkan laporan tersebut.
2.
Jurnal Setelah mendokumentasikan bukti transaksi, langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi dalam buku harian atau jurnal. Buku jurnal adalah media untuk mencatat transaksi secara kronologis (urut waktu).
3.
Buku Besar Setelah jurnal tersebut dibuat maka jurnal-jurnal tersebut dimasukkan ke dalam buku besar. Buku besar merupakan kumpulan dari perkiraan-perkiraan yang saling berhubungan dan yang merupakan suatu kesatuan tersendiri.
4.
Neraca Saldo Setelah semua jurnal dimasukkan ke buku besar, maka proses selanjutnya dari buku besar adalah dibuat neraca saldo. Digunakan untuk memeriksa kebenaran pencatatan dalam jurnal dan buku besar dengan melihat apakah jumlah debit sama besar dengan jumlah kredit.
20
5.
Jurnal Penyesuaian Setelah neraca saldo tersusun maka proses selanjutnya dalam siklus akuntansi adalah membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian berguna
untuk
mengoreksi
akun-akun
tertentu
sehingga
mencerminkan keadaan aktiva, kewajiban, pendapatan, beban dan modal yang sebenarnya. Setiap jurnal penyesuaian akan berpengaruh paling tidak pada satu akun neraca dan satu akun laba rugi dalam jumlah yang sama. 6.
Jurnal Penutup Setelah jurnal penyesuaian disesuaikan maka proses selanjutnya dalam siklus akuntansi
adalah membuat jurnal penutup. Jurnal
penutup adalah ayat yang dibuat untuk memindahkan saldo perkiraanperkiraan sementara ke perkiraan tetap atau perkiraan-perkiraan neraca. 7.
Neraca Lajur Neraca lajur terdiri dari kolom neraca saldo sebelum penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi dan neraca. Neraca lajur berfungsi untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan sekaligus untuk menghindari terjadinya kesalahankesalahan.
8.
Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun yang
21
bersangkutan.
Tujuan
laporan
keuangan
adalah
menyediakan
informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan dapat juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak diluar perusahaan.
2.1.10. Laporan Keuangan Syariah Menurut IAI dalam PSAK Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, unsur laporan keuangan entitas syariah terdiri atas : 1.
Neraca Neraca menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya, seperti aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Contoh laporan posisi keuangan dapat dilihat di Lampiran 1.
2.
Laporan Laba Rugi Salah satu unsur laporan keuangan lembaga keuangan syariah adalah laporan tentang kinerja yang dilakukan dalam periode tertentu yaitu laporan laba rugi. Komponen-komponen yang ada dalam laporan tentang kinerja meliputi penghasilan, beban, hak pihak ketiga atas bagi hasil. Contoh laporan laba rugi dapat dilihat di Lampiran 2.
22
3.
Laporan Arus Kas Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait yaitu PSAK 2 tentang laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Contoh laporan arus kas dapat dilihat di Lampiran 3.
4.
Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas syariah. Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran deviden, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kerugian entitas syariah selama periode yang bersangkutan. Contoh laporan perubahan ekuitas dapat dilihat di Lampiran 4.
5.
Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat Laporan perubahan dana investasi terikat dibuat oleh Lembaga Keuangan Syariah sebagai laporan dalam menjalankan amanah dan dalam menjalankan pengelolaan dana. Laporan perubahan dana
23
investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Contoh laporan perubahan dana investasi terikat dapat dilihat di Lampiran 5. 6.
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil Tujuan pembuatan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil antara lain untuk mengetahui kebenaran pendapatan yang nyata-nyata diterima (cash basis) yang diterima oleh Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan pendapatan yang dibagihasilkan dengan pemilik dana. Contoh laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil dapat dilihat di Lampiran 6.
7.
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas syariah, yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut : a. Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki) Zakat dari dalam entitas syariah Zakat dari pihak luar entitas syariah b. Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat : Fakir Miskin Riqab Orang yang terlilit hutang (gharim) Muallaf
24
Fisabilillah Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil) Amil c. Kenaikan atau penurunan dana zakat d. Saldo awal dana zakat e. Saldo akhir dana zakat Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi criteria wajib zakat. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup penyisihan kerugian aset produktif. Contoh laporan sumber dan penggunaan dana zakat dapat dilihat di Lampiran 7. 8.
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas syariah, yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut : a. Sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan, yaitu : Infak
25
Sedekah Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku Pengembalian dana kebajikan produktif Denda Pendapatan non halal b. Penggunaan dana kebajikan untuk : Dana kebajikan produktif Sumbangan Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai kewajiban paling likuid dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan. Contoh laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dapat dilihat di Lampiran 8. 9.
Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan
26
perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat,dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
2.2. Penelitian Terdahulu Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No 1
2
Judul Penelitian dan Peneliti “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil dalam Program Tabungan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik” Adityasmono Putra (2012) “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah di BMT Al Ishlah Kota Jambi” Achmad Hizazi, Susfayetti, dan Sri Rahayu (2010)
Metode Penelitian Analisis deskriptif
Analisis deskriptif
Hasil Penelitian Bank Syariah Mandiri (BSM) telah menerapkan prinsip syariah dengan benar dalam program tabungan. Dalam pengakuan dan pengukuran, BSM menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Dalam proses bagi hasil, BSM menggunakan prisip revenue sharing. Penerapan akuntansi syariah di BMT Al-Ishlah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Pengakuan simpanan dan tabungan dilakukan saat diterimanya kas untuk simpanan dan tabungan, sedangkan untuk pembiayaan pengakuan dilakukan setelah akad dilakukan. Pengukuran dilakukan sebesar kas yang diterima atau diserahkan. Pencatatan menggunakan pencatatan secara manual dengan jurnal khusus dan pencatatan Madani Micro Banking System. BMT Al Ishlah menyusun laporan keuangan secara bulanan untuk kebutuhan internal sedangkan laporan tahunan disusun untuk kebutuhan eksternal.
27
3
“Prinsip-prinsip penerapan bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah oleh Bank Syariah Mandiri” Aldhytia Kurniyansa Sudewa (2005)
Analisis deskriptif
Konsep Bank Syariah Mandiri berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi islam,sehingga investor maupun peminjam berperan serta atas dasar mitra usaha. Bank Syariah Mandiri melaksanakan sistem bagi hasil dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Perbedaannya dengan perjanjian kredit pada bank konvensional adalah dari segi kontruksi hukum dan kontraprestasi, selain itu hal yang paling signifikan adalah akad atau perjanjian pembiayaan klausalklausal, mencerminkan nilai-nilai keadilan, tidak terdapat klausalklausal yang merugikan mitra usaha.
Sumber: Adityasmono (2012), Achmad, Susfayetti, dan Sri (2010), Aldhytia(2005)
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis Dalam penelitian ini , penulis membahas tentang penerapan akuntansi syariah yang dilakukan oleh KSU BMT AMAN UTAMA dalam kegiatan operasionalnya. Dari penerapan akuntansi syariah yang dilakukan oleh KSU BMT AMAN UTAMA tersebut, akan dibandingkan dengan teori penerapan akuntansi syariah yang terdapat dalam standar akuntansi syariah. Standar akuntansi syariah sebagai pedoman yang berlaku umum bagi kegiatan akuntansi yang berbasis syariah, dijadikan peneliti sebagai acuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi syariah yang telah dilakukan oleh KSU BMT AMAN UTAMA. Dari hasil perbandingan tersebut,penulis
28
menarik kesimpulan tentang penerapan akuntansi syariah di KSU BMT AMAN UTAMA. Adapun kerangka teoritis dalam penelitian ini dapat dilihat di gambar 2.2 berikut. Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis
Standar Akuntansi Syariah PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah
Penerapan Akuntansi Syariah di KSU BMT AMAN UTAMA Jepara ditinjau dari Segi Pelaporan Keuangan
Dibandingkan
Kesesuaian Penerapan Akuntansi Syariah di KSU BMT AMAN UTAMA dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah
